“SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL “ Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Individu Pada Mata Kuliah Pengantar Pendidikan OLEH: HERVIANA JUWITA 1447241006 UPP PGSD BONE
“SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL “
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Individu Pada Mata Kuliah
Pengantar Pendidikan
OLEH:
HERVIANA JUWITA 1447241006
UPP PGSD BONE
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah
SWT yang telah memberi Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga
dapat menyelesaikan tugas makalah “Sistem Pendidikan
Nasional” ini tepat pada waktunya. Salam serta salawat
penulis peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai
Uswatun Hasanah dan Rahmatan Lil Alamin.
Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas
ini, masih banyak menemukan kesulitan, baik itu sarana
maupun prasarana. Akan tetapi, berkat dukungan dari
berbagai pihak dan dosen pembimbing yang telah memberi
kami dorongan dan motivasi baik moral maupun material,
sehingga kesulitan tersebut dapat teratasi. Oleh karena
itu, penulis bermaksud menyampaikan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan tugas
ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas ini masih
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
demi perbaikan tugas ini ke depannya.
i
Akhir kata, semoga tugas ini dapat memberikan
manfaat kepada siswa, guru, maupun masyarakat serta
terutama bagi penulis sendiri.
Watampone,
13 Oktober 2014
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI……………………………………………………………....…… iii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG………………………………………………….. 1
B. RUMUSAN MASALAH……………………………………………….. 2
C. TUJUAN PENULISAN………………………………………………… 2
BAB II PEMBAHASAN
ii
A. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL………………………………… 3
B. DASAR, TUJUAN, FUNGSI PENDIDIKAN NASIONAL………….. 5
C. UNSUR-UNSUR POKOK DAN ASAS-ASAS PELAKSANAAN
PENDIDIKAN NASIONAL…………………………………………... 7
D. KELEMBAGAAN, PROGRAM DAN PENGELOLAAN SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL…………………………………………… 9
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN………………………………………………………… 13
B. SARAN…………………………………………………………………. 13
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….. 14
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan kita
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan
banga. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat
bangkit di dalam mengadapi berbagai kesulitan.
Kenyataannya dewasa ini bangsa Indonesia sedang
mengalami krisis yang menyeluruh, termasuk di dalam
bidang pendidikan. Sesungguhnya semenjak zaman
perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang serta
perintis kemerdekaan telah menyadari bahwa
pendidikan merupakan faktor yang sangat vital dalam
usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun
seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan
kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan
dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap.
Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur,
efisien dan efektif akan mampu mempercepat jalannya
proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok
pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan
1
kehidupan bangsa kita, sesuai dengan tujuan nasional
seperti tercantum dalam alenia IV, pembukaan UUD
1945.
Tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan
pancasila dan UU no 20 tahun 2003 berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang martabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
B. Rumusan Masalah
Adapun masalah pokok yang akan dibahas dalam makalah
ini yaitu,
1. Apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan
nasional ?
2. Apa dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan
nasional ?
3. Apa unsur-unsur pokok dan asas-asas pelaksanaan
pendidikan nasional ?
4. Bagaimana kelembagaan, program, serta
pengelolaan sistem pendidikan nasional ?
2
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan
makalah ini yaitu,
1. Untuk mengetahui pengertian sistem pendidikan
nasional
2. Untuk mengetahui dasar, tujuan, dan fungsi
pendidikan nasional
3. Untuk mengetahui unsur-unsur pokok dan asas-
asas pelaksanaan pendidikan nasional
4. Untuk mengetahui bagaimana kelembagaan,
program, serta pengelolaan sistem pendidikan
nasional
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sistem Pendidikan Nasional
Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan
bahasa Yunani (sustema) yang berarti suatu kesatuan
yang terdiri dari komponen atau elemen yang
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran
informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu
tujuan. Istilah sistem juga berarti sehimpunan
bagian atau komponen yang saling berhubungan secara
teratur dan merupakan suatu keseluruhan.
Zahara Idris (1987) mengemukakan bahwa sistem
adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-
komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai
sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional
yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling
membantu untuk mencapai suatu hasil.
Menurut Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984-
1985) setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:
a. Tujuan
b. Fungsi-fungsi
c. Komponen-komponen
4
d. Interaksi atau saling hubungan
e. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan
f. Proses transformasi
g. Umpan balik atau koreksi
h. Daerah batasan atau lingkungan
Menurut Sunarya (1969), pendidikan nasional
merupakan suatu sistem pendidikan yang berdiri di
atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu
bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada
kepentinagn dan cita-cita nasioanal bangsa tersebut.
Sementara itu, Dapartemen pendidikan dan kebudayaan
(1976), merumuskan bahwa pendidikan nasional ialah
suatu usaha untuk membimbing para warga negara
indonesia menjadi pancasila, yang berpribadi,
berdasarkan akan ketuhanan berkesadaran masyarakat
dan mampu membudayakan alam sekitar.
Berdasarkan tujuan pendidikan nasional,
dilaksanakan proses pendidikan di Indonesia. Setiap
lima tahun sekali biasanya ditetapkan tujuan
pendidikan nasioanl itu dalam ketetapan majelis
permusyawaratan rakyat dan dijelaskan dalam Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN). Zahar Idris (1987)
mengemukakan bahwa pendidikan nasional sebagai suatu
sistem adalah karya manusia yang terdiri dari
5
komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional
dalam rangka membantu terjadinya proses transformasi
atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan
tujuan nasional seperti tercantum dalam UUD Republik
Indonesia tahun 1945. Pendidikan merupakan proses
dan merupakan alat mewariskan kebudayaan dari
generasi tua kepada generasi muda. Oleh karena itu,
pendidikan nasional merupakan proses dan merupakan
alat mewariskan kebudayaan nasional.
Sistem pendidikan nasional adalah satu
keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan
aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan
lainya untuk mengusahakan tercapainya tujuan
pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan
nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara
artinya setiap satuan pendidikan yang ada harus
memberikan kesempatan kepada semua warga negara
menjadi peserta didik yang memenuhi persyaratan
tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa
membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku
bangsa dan sebagainnya sesuai dengan UUD 1945 pasal
31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “tiap-tiap warga
negara berhak mendapatkan pengajaran”, dan “bahwa
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
6
dan pemerintah wajib membiayainya. Menurut UU no.20
tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu
menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevasi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan
sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah,
dan berkesinambungan.
B. Dasar, Tujuan, dan Fungsi Pendidikan Nasional
a. Dasar pendidikan nasional
Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, sebagai yang tertuang dalam pembukaan
UUD 1945 dan pancasila sehingga pendidikan
nasional Indonesia adalah pendidikan pancasila.
Melalui sistem pendidikan nasional diharapkan
setiap rakyat Indonesia mempertahankan
hidupnya, mengembangkan dirinya dan secara
bersama-sama membangun masyarakatnya.
Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan
ideal adalah pancasila, landasan konstitusional
7
ialah UUD 1945, dan landasan operasional ialah
ketetapan MPR tentang GBHN.
1. Landasan Ideal
Dalam UU Pendidikan no. 4 tahun 1950
tentang Dasar-dasar Pendidikan dan
Pengajaran Sekolah pada Bab III Pasal 4
tercantum bahwa landasan ideal pendidikan
dan pengajaran ialah membentuk manusia
susila yang cakap dan warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab tentang
kesejahteraan masyarakat dan Tanah air.
2. Landasan Konstitusional
Pendidikan nasional didasarkan atas
landasan konstitusional/UUD 1945 pada Bab
XIII Pasal 31 yang berbunyi:
Ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran.
Ayat 2 : Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan suatu sistem pengajaran
nasional yang ditetapkan dengan UU.
Pasal 32 berbunyi: pemerintah memajukan
kebudayaan nasional Indonesia.
Dalam pembukaan UUD 1945 dapat dilihat
bahwa pemerintah memajukan kesejahteraan
8
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
3. Landasan Operasional
Dalam GBHN 1988 dirumuskan tujuan
pendidikan, yaitu untuk membentuk manusia
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur
berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras
dan tangguh, bertanggung jawab, mandiri,
cerdas dan terampil, serta sehat jasmani
dan rohani.
Berikut ini dikemukakan Ketetapan MPR
tentang GBHN sejak tahun 1966 -1988
sebagai landasan operasional pendidikan
nasional dan tujuan pendidikan nasional.
a) TAP MPRS No. XXVII/1966 Bab II Pasal
3
b) TAP MPR No. IV/MPR/1973
c) TAP MPR No. IV/MPR/1978
d) TAP MPR No. II/MPR/1983
e) TAP MPR No.II/MPR/1988
f) Bab II Pasal 4 UU RI No. 2 Tahun 1989
9
b. Tujuan pendidikan nasional
Tujuan pendidikan nasional adalah untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar
berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa,
berakhlak mulia, berilmu, kreatif , mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
c. Fungsi pendidikan nasional
Fungsi pendidikan nasional adalah alat
membangun pribadi, pengembangan warga negara,
pengembangan kebudayaan, dan pengembangan
bangsa indonesia. Menurut UU RI No. 2 tahun
1989 Bab II Pasal 3 “Pendidikan nasional
berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa
Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan
nasional”.
C. Unsur-unsur Pokok dan Asas-asas Pelaksanaan
Pendidikan Nasional
a. Unsur-unsur pokok
10
Unsur-unsur pokok Pendidikan Nasional
Pancasila terdiri dari pendidikan moral
pancasila berlandaskan pedoman penghayatan dan
pengalaman pancasila, pendidikan agama,
pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan
bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan
kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan,
pendidikan keterampilan, pendidikan
kewarganegaraan dan pendidikan kesadaran
bersejarah.
b. Asas-asas pelaksanaan
Pendidikan nasional dilaksanakan dengan
memperhatikan asas-asas pelaksanaan seperti
berikut.
1. Asas semesta menyeluruh dan terpadu,
artinya pendidikan nasional terbuka bagi
setiap manusia Indonesia yang mencakup
semua jenis dan jenjang pendidikan dan
merupakan satu kesatuan usaha sadar yang
tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan
usaha pembangunan bangsa.
2. Asas pendidikan seumur hidup, artinya
setiap manusia Indonesia diharapkan untuk
selalu berkembang sepangjang hidupnya dan
11
di lain pihak masyarakat dan pemerintah
diharapkan agar dapat menciptakan situasi
yang menantang untuk belajar.
3. Asas pendidikan berlangsung dalam
lingkungan rumah tangga, sekolah, dan
masyarakat.
4. Asas tanggung jawab bersama antara
keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
5. Asas keselarasan dan keterpaduan dengan
ketahanan nasional dan wawasan nusantara.
6. Asas Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda-
beda tetapi satu.
7. Asas keselarasan, keserasian,
keseimbangan, dan kebulatan yang utuh
dalam seluruh kegiatan pendidikan.
8. Asas manfaat, adil, dan merata yang
memandang manusia Indonesia seutuhnya
tanpa ada diskriminasi antara rakyat kota,
desa, daerah-daerah, suku-suku bangsa,
jenis kelamin, agama, dan lain-lain.
9. Asas Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya
Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani.
10. Asas mobilitas, efisiensi dan
efektifitas, yang memungkinkan kesempatan
12
seluas-luasnya bagi setiap manusia
Indonesia memperoleh pendidikan.
11. Asas kepastian hukum, artinya sistem
pendidikan nasional dilaksanakan atas
dasar peraturan perundang-undangan.
Dengan bertitik tolak pada asas pendidikan diatas
maka sistem pendidikan nasional diharapkan
memungkinkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan
hidupnya, mengembangkan dirinya, dan secara bersama-
sama membangun masyarakatnya.
Pada dasarnya melalui sistem pendidikan nasional,
setiap rakyat Indonesia harus mampu menghayati
nilai-nilai itu secara kreatif serta dapat
meningkatkan kemampuan memperoleh dan menciptakan
pekerjaan melalui bermacam-macam kemungkinan.
D. Kelembagaan, Program, serta Pengelolaan Sistem
Pendidikan Nasional
a. Kelembagaan pendidikan
Ditinjau dari segi kelembagaan maka
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui
dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan
jalur pendidikan luar sekolah.
13
Jalur pendidikan sekolah merupakan
pendidikan di sekolah melalui kegiatan belajar
mengajar secara berjenjang dan
berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan
luar sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di luar sekolah melalui
kegiatan belajar mengajar tidak harus
berjenjang dan berkesinambungan.
Pendidikan keluarga merupakan bagian dari
jalur pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan
oleh keluarga dan yang memberikan keyakinan
agama, nilai budaya, nilai moral, dan
keterampilan.
b. Jenis program pendidikan
1. Pendidikan umum
Pendidikan yang mengutamakan perluasan
pengetahuan dan peningkatan keterampilan
peserta didik dengan pengkhususan yang
diwujudkan pada tingkat akhir masa
pendidikan.
2. Pendidikan kejuruan
Pendidikan yang mempersiapkan peserta
didik untuk dapat bekerja pada bidang
tertentu.
14
3. Pendidikan luar biasa
Pendidikan yang khusus diselenggarakan
untuk peserta didik yang menyandang
kelainan fisik dan mental.
4. Pendidikan kedinasan
Pendidikan yang berusaha meningkatkan
kemampuan dalam pelaksanaan tugas
kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai
suatu dapartemen pemerintahan atau lembaga
pemerintah non dapartemen.
5. Pendidikan keagamaan
Pendidikan yang mempersiapkan peserta
didik untuk dapat menjalankan peranan yang
menuntut penguasaan pengetahuan khusus
tentang ajaran keagamaan yang
bersangkutan.
6. Pendidikan akademik
Pendidikan yang diarahkan terutama pada
penguasaan ilmu pengetahuan.
7. Pendidikan profesional
Pendidikan yang diarahkan terutama pada
kesiapan penerapan pada keahlian tertentu.
c. Jenjang pendidikan
1. Pendidikan pra-sekolah
15
Pendidikan pra-sekolah diselenggarakan
untuk meletakkan dasar-dasar kearah
perkembangan sikap, pengetahuan,
keterampilan, dan daya cipta yang
diperlukan anak untuk hidup di lingkungan
masyarakat serta memberikan bekal
kemampuan dasar untuk memasuki jenjang
sekolah dasar dan mengembangkan diri
sesuai dengan asas pendidikan sedini
mungkin dan seumur hidup.
2. Pendidikan dasar
Pendidikan dasar diselenggarakan untuk
mengembangkan sikap dan kemampuan serta
memberikan pengetahuan dan keterampilan
dasar yang diperlukan untuk hidup dalam
masyarakat serta mempersiapkan peserta
didik yang memenuhi persyaratan untuk
mengikuti pendidikan menengah.
3. Pendidikan menengah
Pendidikan menengah diselenggarakan untuk
melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar
serta menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
mengadakan hubungan timbal balik dengan
16
lingkungan sosial, budaya alam sekitar,
serta dapat mengembangkan kemampuan lebih
lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan
tinggi.
4. Pendidikan tinggi
Pendidikan tinggi merupakan lanjutan
pendidikan menengah yang diselenggarakan
untuk menyiapkan peserta untuk menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampun
akademik atau profesional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi
dan kesenian. Satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut
perguruan tinggi yang dapat berbentuk
akademik, politeknik, sekolah tinggi,
institut dan universitas.
d. Program /kurikulum pendidikan
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap
perkembangan peserta didik dan kesesuaian
dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan
nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis
17
dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.
Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang
pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila,
pendidikan agama, serta pendidikan
kewarganegaraan.
Pasaribu dan Simanjuntak (1982) mengemukakan
bahwa dalam menyusun kurikulum perlu sebagai
berikut,
1. Dasar dan tujuan sistem pendidikan
nasional
2. Dasar tujuan khusus lembaga-lembaga
pendidikan di dalam sistem pendidikan
nasional
3. Tujuan kurikuler komponen-komponen
pendidikan
4. Tujuan dan struktur
instruksional/pengajaran
5. Keperluan pembaruan di dalam aspek-aspek
isi, orientasi, komposisi, metode,
bimbingan, dan sistem evaluasi, serta
6. Tahap-tahap perkembangan peserta didik.
e. Pengelolaan sistem pendidikan nasional
18
Penanggung jawab pendidikan nasional adalah
presiden, sedangkan pengelolaannya diatur
sebagai berikut:
1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional
pada umumnya diserahkan oleh presiden
kepada departemen/menteri yang bertanggung
jawab atas pendidikan.
2. Dalam hal tertentu, pengelolaan pendidikan
nasional yang mengandung kekhususan, di
antaranya keagamaan dan kedinasan
merupakan bagian integral dari sistem
pendidikan nasional, diserahkan oleh
presiden kepada departemen/badan
pemerintah lainnya
3. Dalam mengelola pendidikan nasional
presiden dibantu oleh dewan pendidikan
nasional, yang anggotanya, antara lain
terdiri dari wakil-wakil pengelola dan
unsur-unsur masyarakat. Dewan pendidikan
nasional berfungsi sebagai penasihat
presiden untuk masalah-masalah pendidikan
nasional, juga penasihat badan kerja sama
antara pengelola pendidikan nasional.
19
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sistem pendidikan nasional adalah satu
keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan
aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan
lainya untuk mengusahakan tercapainya tujuan
pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai yang tertuang dalam
pembukaan UUD 1945. Pendidikan nasional berfungsi
untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan
mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam
rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dengan
bertitik tolak pada asas pendidikan maka sistem
pendidikan nasional diharapkan memungkinkan setiap
rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya,
mengembangkan dirinya, dan secara bersama-sama
membangun masyarakatnya.
B. Saran
20
Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus
ditingkatkan lagi agar tercapainya tujuan pendidikan
nasional dan untuk masyarakat dimohon ikut
berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di
Indonesia. Sedangakan untuk pemerintah diharapkan
agar dalam pembuatan sistem pendidikan nasional ini
hendaknya melibatkan pihak-pihak yang dapat ikut
dalam memajukan pendidikan nasional.
DAFTAR PUSTAKA
Ihsan fuad, Drs., H, Dasar-dasar kependidikan, Jakarta:
Rineka Cipta, 2008.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem
http://zakiaputeri94.blogspot.com/2013/07/makalah-sistem-
pendidikan-nasional.html?m=1
http://nur-afifah-nugraheni.blogspot.com/2013/06/makalah-
sistem-pendidikan-nasional.html?m=1
21
http://ryanpunyo.blogspot.com/2013/11/makalah-sistem-
pendidikan-nasional.html?m=1
http://pelangi-iffah.blogspot.com/2011/04sistem-
pendidikan/nasional.html?m=1
22