78
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO
KONSEPSI STRATEGI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA NASIONAL DI WILAYAH
KERJA LANTAMAL III DAN IV GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT
DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NKRI
BABI
PENDAHULUAN1.Umum.
Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu antara benua
Asia dan Australia serta diantara samudra Pasifik dan samudra
Hindia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia
memiliki 17.499 pulau dengan luas wilayah nasional ( 5 juta Km2 dan
wilayah perairan seluas ( 3,1 Juta Km2. Berdasarkan Hukum Laut
Internasional, Zona Ekonomi Eksklusif yang dimiliki Indonesia
selebar 200 mil serta zona tambahan pengelolaan laut seluas 2,7
juta Km2 sehingga seluruh luas perairan yang menjadi tanggung jawab
Indonesia menjadi ( 5,8 Juta Km2 dengan panjang garis pantai
keseluruhan sekitar 80.791 kilometer. Dengan posisi geografi
tersebut, membuat Indonesia menjadi jalur pelayaran dunia dan
memiliki jalur internasional SLOC dan SLOT yang ramai dilewati
kapal-kapal niaga dari berbagai negara. Disamping itu, dengan
perjanjian internasional yang termaktub di dalam UNCLOS 1982
Indonesia dibagi oleh tiga buah ALKI membuat Indonesia menjadi
negara terbuka. Oleh sebab itu perairan dan ruang udara di jalur
ALKI harus terjamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan
ancaman. Dari ketiga ALKI tersebut, ALKI I yang berada di selat
Malaka sampai ke selat Sunda memiliki permasalahan yang spesifik.
Berbagai macam potensi kerawanan sangat mungkin terjadi, sehingga
membutuhkan perhatian lebih khususnya perhatian TNI Angkatan Laut.
Keamanan di Jalur ALKI I yang berada di wilayah barat NKRI menjadi
tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, dengan ujung tombak TNI
Angkatan Laut khususnya Lantamal III dan Lantamal IV. Hal ini
membawa konsekuensi bahwa laut di wilayah Indonesia harus dijaga
demi kedaulatan negara dan bangsa. Sistem pertahanan Indonesia
merupakan suatu bentuk pertahanan yang unik ditinjau dari
konstelasi geografis yang dimilikinya. Untuk mengoptimalkan aspek
pertahanan tersebut maka diperlukan pelibatan seluruh komponen
bangsa dalam melaksanakan bela negara dengan berlandaskan UUD 1945
pasal 27 ayat 3 serta di jabarkan dalam Undang undang RI No.3 tahun
2002 tentang Pertahanan Negara pasal 8 ayat 1 tentang komponen
cadangan yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, Sumber
daya Buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah
disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan
memperkuat komponen utama. Potensi sumber daya nasional dapat
diberdayakan melalui proses transformasi menjadi kekuatan
pertahanan negara yang pada saat diperlukan dapat digunakan untuk
meningkatkan Kekuatan Pertahanan Negara. Transformasi dari sumber
daya nasional menjadi potensi kekuatan pertahanan negara yang
bertujuan untuk membangun komponen cadangan dan komponen pendukung.
Agar pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung
pertahanan khususnya pertahanan di laut dapat dilaksanakan dengan
baik, dibutuhkan suatu konsep pemberdayaan sumber daya nasional
dalam bentuk penyiapan dan penggunaan sumber daya nasional bidang
maritime serta sinergitas dan kerjasama antar komponen pertahanan
di laut. Pemberdayaan sumber daya nasional di wilayah barat
Indonesia dilaksanakan oleh Lantamal III Jakarta dan Lantamal IV
Tanjung Pinang. Hal ini dirasakan penting karena di wilayah kerja
pangkalan utama TNI Angkatan Laut ini melintas ALKI I sehingga
keamanan jalur pelayaran tersebut harus terjamin. Dalam konteks ini
maka peran serta dan keterlibatan sumber daya nasional di wilayah
tersebut harus dioptimalkan secara menyeluruh untuk menciptakan
konsekuensi positif dari penyelenggaraan sistem pertahanan negara
di laut secara signifikan. Namun demikian, pemberdayaan sumber daya
nasional di wilayah kerja Lantamal III dan IV sebagai komponen
cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara di laut belum
terkonsep dengan baik dikarenakan belum adanya undang-undang
sebagai dasar hukum, dukungan politik terhadap pemberdayaan sumber
daya nasional masih sangat kurang dan belum adanya rancangan
pemberdayaan sumber daya nasional yang konseptual.Pemberdayaan
sumdanas akan dapat terlaksana dengan baik dan mampu mendukung
pertahanan Negara di laut bila dilakukan upaya-upaya menerapkan
strategi yang mendukung kebijakan, menggunakan kekuatan yang
dimiliki dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada terutama di
wilayah kerja Lantamal III dan IV yang efektif dan efisien. Dalam
rangka mewujudkan keberhasilan ke arah pertumbuhan tersebut,
kemampuan dan berbagai peluang yang ada saat ini harus
diaktualisasikan secara stabil atau tidak dengan cara-cara yang
radikal, sehingga tidak menimbulkan gejolak pada lingkup internal
yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan. Memelihara dan
menumbuhkembangkan kekuatan yang dimiliki pada komponen sumber daya
nasional terutama kualitas SDM yang ada, disertai dengan upaya
untuk mengatasi terhadap kelemahan dan kendala yang dapat
mengganggu kinerja organisasi TNI Angkatan Laut di Wilayah kerja
Lantamal III dan IV dan tetap mencermati peluang-peluang yang ada
untuk dimanfaatkan guna keberhasilan dalam pelaksanaan
tugas.2.Maksud dan Tujuan
a.Maksud. Penulisan Kertas Karya Kelompok ini disusun dengan
maksud untuk memberikan gambaran tentang konsepsi pemberdayaan
sumber daya nasional sebagai komponen cadangan dan komponen
pendukung pertahanan negara di Wilayah kerja Lantamal III dan IV
(kawasan barat RI) guna mendukung pertahanan negara di laut dalam
rangka menjaga kedaulatan NKRI.
b.Tujuan. Tujuannya adalah sebagai bahan kajian dan pembelajaran
tentang strategi pemberdayaan sumber daya nasional sebagai komponen
cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara di laut serta
sebagai masukan kepada pemimpin TNI Angkatan Laut dalam menentukan
kebijakan lebih lanjut.
3.Metode dan Pendekatan
a.Metode.Metode yang digunakan dalam penulisan Taskapok ini
menggunakan metode deduktif dengan deskriptif analitis yang
komprehensif dan terintegratif.
b.Pendekatan. Pendekatan dalam penulisan kertas karya kelompok
ini menggunakan pendekatan kepustakaan.4.Ruang Lingkup dan Tata
Urut.
a.Ruang Lingkup. Ruang lingkup dari penulisan strategi
pemberdayaan sumber daya nasional sebagai komponen cadangan dan
komponen pendukung pertahanan negara di wilayah kerja Lantamal III
dan IV guna mendukung pertahanan negara di laut dalam rangka
menjaga kedaulatan NKRI adalah penyiapan sumber daya nasional
bidang maritim, penggunaan sumber daya nasional bidang maritim dan
kerjasama antar komponen pertahanan.b.Tata Urut.
BabI:Pendahuluan.
BabII: Landasan Pemikiran.
BabIII:Kondisi Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Nasional di
Wilayah Kerja Lantamal III dan IV Saat Ini.
BabIV:Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.
Bab V:Kondisi Strategi Pemberdayaan Sumber Daya
Nasional di Wilayah Kerja Lantamal III dan IV
yang Diharapkan.
BabVI:Pembahasan dan Pemecahan Masalah
BabVII:Penutup.
5.Pengertian-Pengertian.
a.Sumber Daya Nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya
alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional.
b.Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi,
air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan
untuk kepentingan pertahanan negara.
c.Sumber Daya Buatan adalah sumber daya alam yang telah
ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan
negara.d.Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap
digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan
negara.e.Komponen Cadangan adalah bagian dari komponen pertahanan
negara yang dibentuk dari sumber daya nasional yang dipersiapkan
untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat
kekuatan dan kemampuan TNI.
f.Komponen Pendukung adalah komponen yang terdiri atas warga
negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana,
serta wilayah negara yang telah dipersiapkan untuk didayagunakan
menjadi pengganda Komponen Utama dan Komponen Cadangan, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dengan pertimbangan status sebagai
pengganda Komponen Utama dan Komponen Cadangan, besar kekuatan
Komponen Pendukung disesuaikan dengan kebutuhan tiap matra serta
kebutuhan.
g.Sistem pertahanan negara adalah cara suatu negara dalam
mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta menjaga
keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
h.Potensi adalah suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan
untuk dikembangkan menjadi nyata.
i.Sumber Daya Manusia (SDM) Maritim, merupakan insan dan
masyarakat Indonesia yang bersentuhan dan berbudaya secara langsung
dengan kehidupan dan aktifitas maritim.
j.Ancaman adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional
melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat
membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa yang
bertujuan mengganggu integritas negara maupun merubah asas-asas
dasar negara yang sudah disepakati bersama yaitu Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
k.Ketahanan Nasional merupakan geostrategi Indonesia sebagai
implementasi dari konsep geopolitik Wawasan Nusantara dalam
mewujudkan daya tangkal nasional serta mempengaruhi ketahanan
regional dan supraregional. Ketahanan Nasional pada hakikatnya
berisi keuletan serta ketangguhan bangsa dan negara dalam
menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor ideologi,
politik, ekonomi, militer, sosial budaya, agama, serta informasi
dan teknologi.
BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN
6.Umum. Pertahanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan
semesta melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal
negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman secara terpadu
dan terarah melalui segenap komponen kekuatan pertahanan negara
yang meliputi komponen utama, komponen cadangan dan komponen
pendukung berupa sumber daya nasional. Komponen cadangan yang
terdiri dari warga negara Indonesia, sumber daya alam dan sumber
daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan
untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat
kekuatan komponen utama. Dalam tulisan ini akan dideskripsikan
bagaimana pelibatan semua komponen yang yang terdapat di wilayah
kerja Lantamal III dan Lantamal IV sebagai komponen cadangan dan
komponen pendukung guna mendukung pertahanan negara di laut dengan
menggunakan landasan pemikiran sebagai dasar dalam pelaksanaannya.
Dan pada bab ini akan dibahas mengenai landasan pemikiran yang
digunakan dalam penyiapan, penggunaan sumber daya nasional tersebut
serta kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan stakeholder terkait
dalam aspek penyelenggaraan pertahanan tersebut.
7.Paradigma Nasional.
a.Landasan Idiil Pancasila. Sebagai ideologi negara Pancasila
mencerminkan nilai-nilai terpadu dari keseimbangan, keserasian,
keselarasan, persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila diterapkan dalam
kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa untuk mencapai
kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka,
berdaulat. Dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah
Indonesia nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memberikan
ruang bagi kemajemukan bangsa untuk hidup bersama berdampingan
secara damai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial yang
berkeadilan. Pancasila melandasi tatanan kehidupan dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga strategi
pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dalam hal ini komponen
cadangan dan komponen pendukung secara terpadu harus dikelola,
dikembangkan, dan dimanfaatkan guna mendukung pertahanan negara
secara maksimal dalam bingkai NKRI demi kepentingan kehidupan
seluruh bangsa Indonesia.
b.Landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945. Sebagai
sumber hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan mengikat bagi seluruh
komponen bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1),(2) dan ayat (3) telah
diamanatkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta persatuan
dan kesatuan bangsa. Dengan demikian perwujudan kesejahteraan
sosial atau kemakmuran masyarakat dilaksanakan melalui perekonomian
berdasarkan atas azas kekeluargaan untuk kemakmuran seluruh rakyat
Indonesia. Dalam penyelenggaraan pembelaan, pertahanan, dan
keamanan negara peranan seluruh warga negara sangat diperlukan dan
bukan hanya semata-mata merupakan tugas dari TNI. Pasal 27 ayat (3)
menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1)
dinyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan dasar di atas,
maka peran seluruh warga negara sebagai bagian dari sumber daya
nasional sangat diperlukan dalam pertahanan negara dan perlu
dikelola dan didayagunakan sebagai komponen pertahanan untuk
mewujudkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta guna
menjaga keutuhan wilayah NKRI.
c.Landasan Visional Wawasan Nusantara. Hakekat Wawasan Nusantara
adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap wilayah Indonesia
beserta segala isinya sebagai satu kesatuan wadah dan sarana
perjuangan hidup bangsa secara bulat dan utuh, yang diletakan pada
kesamaan dan keterpaduan visi yaitu adanya satu kesatuan politik,
satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya dan Hankam yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perwujudan kesatuan pertahanan
dan keamanan mengandung makna bahwa setiap ancaman terhadap
kedaulatan nasional secara keseluruhan yang harus dihadapi dengan
kedaulatan nasional secara keseluruhan dengan mengerahkan segenap
daya dan kemampuan, hal ini menunjukan bahwa segala permasalahan
kebangsaan yang menyangkut pertahanan dan keamanan di negeri ini
menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
d.Landasan Konsepsional Ketahanan Nasional. Pada hakekatnya
ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan
bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang
dari luar maupun dari dalam, secara langsung atau tidak langsung
yang mengancam dan membahayakan intergritas, identitas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam
mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Strategi pemberdayaan sumber
daya nasional sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung
pertahanan negara merupakan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan TNI/TNI Angkatan Laut guna mendukung pertahanan negara di laut
dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Bangsa Indonesia menyadari
bahwa berbagai aspek kehidupan bangsa tidak mungkin diselenggarakan
secara parsial atau terpisah-pisah, tetapi harus merupakan upaya
terpadu seluruh komponen bangsa sehingga akan menghasilkan suatu
kemampuan yang sinergis berupa peningkatan ketahanan setiap aspek
kehidupan bangsa secara selaras, serasi dan seimbang.
8.Peraturan Perundang-undangan.
a.Undang - Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara. Dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan
pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber
daya nasional lainnya, serta di persiapkan secara dini oleh
pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan
berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Berdasarkan
undang-undang ini, maka peranan sumber daya nasional yang berupa
Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya
Buatan (SDB) sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan
negara. Sumber daya nasional tidak hanya berguna untuk kepentingan
pertahanan negara, tetapi juga berperan dalam pembangunan nasional
secara keseluruhan. Oleh karena itu, sumber daya nasional merupakan
pilar utama bagi negara Indonesia, dimasa damai maupun dimasa
perang serta untuk kepentingan kesejahteraan maupun untuk
kepentingan pertahanan negara.
b.Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004, maka
sesuai tugas TNI Angkatan Laut dalam memberdayakan wilayah
pertahanan laut termasuk di dalamnya adalah usaha-usaha yang
dilaksanakan melalui pemberdayaan sumber daya nasional bidang
maritim guna mendukung pertahanan negara di laut dalam rangka
menjaga kedaulatan NKRI. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan
dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara.
c.Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Mobilisasi dan demobilisasi
komponen kekuatan pertahanan keamanan negara, dilaksanakan sesuai
eskalasi ancaman yang dihadapi. Penjelasan pasal-pasal yang
terkandung dalam undang-undang tersebut masih banyak ketentuan
pelaksanaan mobilisasi yang masih perlu penjabaran dengan peraturan
pemerintah, sehingga perlu adanya penyempurnaan untuk dapat
diimplementasikan.
d.Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Pembagian Keuangan Pusat dengan Daerah. Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan
pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, mencakup pembagian
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan
antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan
dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah sejalan
dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan
pengawasan keuangannya. Dalam konteks pertahanan negara di laut,
maka hal ini akan berdampak terhadap proses dukungan anggaran dalam
rangka mewujudkan sumber daya nasional di daerah sebagai variabel
dari pertahanan tersebut.
e.Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dan UU
No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah) menggantikan Undang-undang yang
berkaitan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah
yang dicanangkan pemerintahan baru di era reformasi ini, yaitu UU
No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 dengan judul yang sama.
Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diakomodasi dalam
bentuk urusan pemerintahan menyangkut pengaturan terhadap regional
yang menjadi wilayah tugasnya. Pada UU No. 32, Pemerintah daerah
disebut langsung sebagai provinsi, dan kabupaten/kota pada
tiap-tiap ayatnya. Menegaskan mengenai pembagian yang bersifat
hirarkis ini. UU yang lazim disebut UU Pemda ini memiliki jumlah
pasal yang lebih banyak dari UU sebelumnya, yaitu memuat 240 pasal,
lebih banyak dibanding pendahulunya yang hanya 134 pasal. Berkaitan
erat dengan pertahanan negara di daerah, maka perlu adanya
koordinasi yang baik dalam mendukung pertahanan negara secara utuh
antara instansi terkait.
f.United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) Tahun
1982. Dalam hal ini, kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan
diatur oleh Pasal 47 dan Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal
47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal
lurus kepulauan (arhipelagic baselines) dan Pasal 53 menyatakan
bahwa suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute
penerbangan di atasnya/Hak lintas alur laut kepulauan (right of
archipelagic sea lanes passage), dan aturan ini sudah
ditransformasikan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 Tahun 2002
tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam
Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut
Kepulauan yang Ditetapkan, dan PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang
Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia.
g.Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi
UNCLOS. Bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea,
mengatur rejim hukum laut, termasuk rejim hukum negara kepulauan
secara menyeluruh dan dalam satu paket. Bahwa rejim hukum negara
kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan
kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam rangka
implementasi Wawasan Nusantara.9.Landasan Teori. Pembangunan
kemampuan dan penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan
berpedoman secara konsepsional kepada doktrin dasar nasional
tentang bangsa dan negara Indonesia melalui teori antara lain
yaitu:
a.Teori Alfred Thayer Mahan.Mahan dalam bukunya The Influence of
Sea Power Upon History 1660-1783, mengemukakan terdapat 6 (enam)
syarat utama yang mempengaruhi tingkat kekuatan laut, yaitu: posisi
geografi, bentuk fisik wilayah negara, luas wilayah, jumlah
penduduk dan watak bangsa serta kebijaksanaan pemerintah. Mahan
juga berpendapat bahwa daratan yang Iuasnya terbatas dan cuaca yang
baik, mendorong rakyat untuk melakukan upaya di laut. Penduduk yang
bergerak dalam perdagangan maritim dapat dikerahkan untuk tugas
militer di laut. Dikatakan pula bahwa kekuatan laut (Sea Power)
terdiri dari perkapalan, pangkalan dan fasilitas pendukung.
Selanjutnya Angkatan Laut dinyatakan sebagai satuan laut (Sea
Force). Untuk mencapai kejayaan, suatu negara membutuhkan Sea Power
dan Sea Force.b.Teori Sir Julian S. Corbett.Penguasaan laut
merupakan upaya pengendalian laut perhubungan maritim untuk suatu
tujuan tertentu. Pengendalian laut tidak berarti pendudukan
tempat-tempat tertentu sebagaimana di darat, karena jelas tidak
mungkin. Pengendalian yang dimaksud adalah kemampuan untuk bergerak
melintas laut tanpa gangguan atau perlawanan yang berarti dan
kemampuan untuk mencegah lawan melakukan gerakan tersebut.
Penguasaan laut diidentifikasikan dengan kemampuan untuk
menggunakan perhubungan-perhubungan laut untuk tujuan-tujuan
militer dan sipil serta mencegah perhubungan-perhubungan itu jangan
sampai digunakan oleh musuh.
c.Teori Collins.Pada proses perencanaan pertahanan yang
dituangkan oleh Collins dalam teorinya Defense Planning Process
disebutkan bahwa konsekuensi dari ditentukannya suatu strategi
militer maka harus didukung dengan sumber daya yang dibutuhkan.
Jika dihadapkan dengan sumber daya yang tersedia hal ini akan
terjadi proses penyesuaian. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara
tujuan dan strategi tersebut dengan sarana yang dimiliki maka harus
sudah diperkirakan akan resiko yang timbul. Dalam penentuan akan
tujuan harus diadakan revisi kembali terhadap strategi, sumber daya
atau kedua-duanya.
d. Teori Ken Booth. Dalam teori yang diperkenalkan oleh Ken
Booth dalam bukunya Navies and Foreign Policies menerangkan bahwa,
peran universal angkatan laut dimanapun di dunia ini mengandung
makna trinitas dalam pengertian bahwa tiga peran yang saling
berkaitan dan melekat antara satu dan lainnya, yaitu peran militer,
peran polisionil dan peran diplomasi. Peran Militer ( Military )
dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut
dengan cara pertahanan negara dan penangkalan: menyiapkan kekuatan
untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui
laut, menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi dan menjaga
perbatasan laut dengan negara tetangga. Selanjutnya dalam upaya
pertahanan negara dan penangkalannya ini dilaksanakan kegiatan
ataupun operasi untuk melindungi segenap aktifitas negara dalam
eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan
dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam
negeri.
Peran Polisionil ( Constabulary ) dilaksanakan dalam rangka
menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut
nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung
pembangunan bangsa dalam hal ini memberikan kontribusi terhadap
stabilitas dan pembangunan nasional. Menegakkan hukum dan
memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi
pemanfaatan kekayaan laut secara legal, mencegah penyelundupan dan
imigran gelap serta mencegah pelanggaran pelanggaran di laut
lainnya.
Peran dukungan diplomasi ( Diplomacy Suporting ) merupakan
penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam rangka
mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah, dirancang untuk
mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara lain dalam
keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. Kehadiran
unsur-unsur di laut ataupun kehadiran personil di luar negeri itu
tidak di dasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan
sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan
membangun kepercayaan antar negara.
e.Teori Ernast Renan.Dalam teori kebangsaannya, Ernast Renan
mengemukakan bahwa :
1) Kebangsaan tidak dapat disamakan dengan yang didasarkan atas
kesamaan ras.
2) Bahasa tidak mutlak merupakan dasar suatu kebangsaan.
3) Agama tidak pula merupakan dasar suatu kebangsaan.
4) Kepentingan bersama tidak menjadikan sejumlah orang menjadi
suatu kebangsaan.
5)Geografi, atau batas-batas alamiah permukaan bumi, tidak dapat
menjadi dasar suatu kebangsaan.
Menurut E. Renan, kebangsaan adalah suatu kesatuan solidaritas,
kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa
setiakawan dengan satu sama lain. Kebangsaan adalah satu jiwa,
suatu asas spiritual yaitu suatu kesatuan solidaritas yang besar,
tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat pada masa
lampau dan yang oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia dibuat
dimasa depan. Kebangsaan mempunyai masa lampau, tetapi ia
melanjutkan dirinya pada masa kini melalui suatu kenyataan yang
jelas, yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata
untuk hidup bersama. Kehadiran suatu kebangsaan seolah-olah suatu
kesepakatan yang terjadi setiap hari.
f.Teori Ir. Soekarno. Pada pidato pertama tentang Pancasila yang
dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI
mengemukakan negara yang hendak didirikan adalah suatu negara semua
buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik
golongan bangsawan maupun yang kaya tetapi semua buat semua. Inilah
yang menjiwai saat akan dibuatnya suatu dasar negara yang
sebenarnya mendengung sejak tahun 1918, sehingga dasar pertama
negara Merdeka Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kebangsaan yang
dikemukakan disini bukan kebangsan yang sempit, kebangsaan yang
dimaksud adalah Nationale Staat, Staat Indonesia bukan berarti
staat yang sempit. Kebangsaan yang dikemukakan oleh Soekarno, bukan
hanya kebangsaan yang hanya kehendak akan bersatu atau manusia yang
merasa dirinya memiliki satu kesatuan solidaritas, jadi hanya
bertumpu pada karakter manusianya. Tetapi kebangsaan yang
dimaksudkan oleh Soekarno adalah persatuan antara manusia dan
tempatnya.
Dapat dijelaskan disini adalah kehendak bersatu atau jiwa
bersatu bukan hanya mengingat karakternya saja tetapi perlu
mengingat tempat, dan yang dimaksud tempat adalah tanah air. Jadi
kebangsaan Indonesia yang oleh Soekarno diuraikan demikian bukan
sekedar satu golongan orang yang hidup dengan di atas daerah yang
kecil, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang
menurut geopolitik yang ditentukan oleh Allah SWT tinggal
dikesatuannya semua pulau-pulau di Indonesia dari ujung Utara
Sumatra sampai ke Irian.
g.Teori Midgley (1997) tentang Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bahwa
kesejahteraan sosial dipandang sebagai suatu keadaan atau kondisi
kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial
dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat
terpenuhi dan ketika kesempatan dapat dimaksimalkan (a state or
condition of human well being that exist when social problems are
manage, when human needs are met and social oppurtunities are
maximized). Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa untuk
terciptanya suatu kondisi kehidupan yang sejahtera apabila manusia
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, permasalahan sosial dapat
diatasi dengan baik dan manusia mempunyai kesempatan sosial untuk
bekerja, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan
dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Berkaitan dengan wilayah
pesisir yang kondisi masyarakat perikanan masih hidup dalam taraf
hidup rendah, tentunya perlu dilaksanakan upaya peningkatan menuju
lebih baik dalam bentuk upaya pemberdayaan terhadap masyarakatnya
dan pembangunan wilayah pesisir serta pemberdayaan potensi yang ada
guna meningkatkan taraf hidup masyarakat perikanan.h.Teori
Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah
ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, agar
efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,
karyawan dan masyarakat. Didalam manajemen meliputi beberapa fungsi
sebagai berikut:
1)Perencanaan (Planning), adalah proses penentuan tujuan dan
pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif
yang ada.
2)Pengorganisasian (Organizing), adalah suatu proses penentuan,
pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang
diperlukan untuk mencapai tujuan dengan menempatkan orang-orang
pada setiap aktivitas menyediakan alat-alat yang diperlukan,
menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap
individu yang akan melakukan aktifitas tersebut.
3)Pengarahan (Actuating), adalah mengarahkan semua bawahan, agar
mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.
4)Pengendalian (Controlling), adalah proses pengaturan berbagai
faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan
ketetapan-ketetapan dalam rencana.i. Teori Sinergitas.Koordinasi
dan sinergitas antara aparatur pemerintahan baik pusat dan daerah
serta TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal III dan Lantamal IV
dalam pemberdayaan sumber daya nasional guna mendukung pertahanan
negara di laut akan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kefektifan
dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Dalam Teori Sinergitas
dikenal tiga pola yang meliputi;
a. Defensif. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yangrendah akan
mengakibatkan pola hubungan komunikasi yang bersifat pasif/
defensif.
b. Respectful. Tingkat kerjasama dan kepercayaan yangmeningkat
memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi saling
menghargai.
c. Synergistic. Dengan kerjasama yang tinggi serta saling
mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat
sinergitas (simbiosis mutualisme) yang berarti bahwa kerjasama yang
terjalin akan menghasilkan output yang jauh lebih besar dari jumlah
hasil keluaran masing-masing pihak.
j. Teori Kampanye Militer.
Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan
yang dilaksanakan secara berurutan, serentak untuk mencapai sasaran
strategi dan operasi pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan
serta melibatkan komando permanen dan komando non
permanen/bentukan. Rangkaian operasi militer yang dilaksanakan
bertujuan untuk menanggulangi setiap ancaman nyata baik yang
didasarkan pada rencana kontinjensi yang dirumuskan melalui
perencanaan strategis maupun untuk menghadapi ancaman yang bersifat
mendadak dan tidak disiapkan sebelumnya. Rangkaian operasi militer
yang dilaksanakan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung
dengan sistem politik nasional karena strata strategi militer itu
sendiri merupakan bagian dari grand strategy atau strategi
raya/nasional yang memuat kepentingan nasional (cita-cita dan
tujuan nasional). Mengingat hal tersebut, maka penyelenggaraan
kampanye militer tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik
dalam pengerahan kekuatan TNI serta dipadukan dengan kekuatan
nasional lainnya dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang telah
ditentukan.
k. Teori Organisasi.
Peningkatan produktifitas sebuah organisasi dapat diwujudkan
oleh organisasi yang efektif dengan sumber daya manusia dan
material yang melakukan kombinasi upaya secara kolektif dan
sinergi, berupa pengintegrasian tugas-tugas yang terspesialisasi.
Menurut John Prince Jones (1955), dalam bukunya Organization for
Public Relation, mendefinisikan bahwa organisasi telah dilukiskan
sebagai sebuah sistem. Organisasi adalah struktur dan peralatan
yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda dimana suatu usaha
berencana yang teratur dijalankan. Berdasarkan pengertian tersebut,
maka teori organisasi tentunya akan membahas 3 (tiga) komponen
organisasi yaitu struktur, peralatan dan personel pengawak
peralatan dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam tulisan
ini, akan membahas mengenai pengorganisasian sumber daya nasional
terutama pada aspek sumber daya manusia di wilayah kerja Lantamal
III dan Lantamal IV, sarana dan prasarana, SDB dan SDA dalam
mendukung pertahanan negara di laut.
BAB III
KONDISI STRATEGI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA NASIONAL
DI WILAYAH KERJA LANTAMAL III DAN LANTAMAL IV SAAT INI
10. Umum.
Pemberdayaan sumber daya nasional merupakan langkah yang ideal
untuk mengoptimalkan kekuatan laut sebagai bagian pembangunan
pertahanan negara di laut. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan
negara yang menyatakan bahwa semua komponen bangsa yang terdapat di
seluruh wilayah negara dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan
pertahanan. Beranjak dari hal tersebut maka pembinaan SDM, SDA,
SDB, sarana dan prasarana dinilai penting untuk meningkatkan
kemampuan pertahanan negara dalam arti seluas-luasnya. Dalam
konteks ini, segala kemampuan tersebut dipersiapkan dan
dipergunakan untuk meningkatkan pertahanan negara di laut
bersinergis dengan semua stakeholder terkait. Untuk itu, TNI
Angkatan Laut melaksanakan tugasnya pada bidang pertahanan dengan
jalan mengoptimalkan peran pangkalan yang dimiliki sehingga mampu
menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya nasional sebagai langkah
penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung yang diharapkan
dapat berperan serta dalam bela negara dan pertahanan negara secara
signifikan. Pada Bab ini, akan diberikan gambaran mengenai kondisi
strategi pemberdayaan sumber daya nasional di wilayah Lantamal III
dan Lantamal IV saat ini guna mendukung pertahanan negara di laut
dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI serta
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan implikasinya terhadap
pelaksanaan pemberdayaan tersebut.11. Penyiapan Sumber Daya
Nasional Bidang Maritim.Sebagai negara yang berbentuk kepulauan,
Indonesia memiliki 219 kabupaten atau kota yang merupakan wilayah
pesisir. Hal ini berarti 68% wilayah Indonesia dari total jumlah
keseluruhan adalah wilayah pesisir. Namun demikian, wilayah pesisir
tersebut memiliki karakteristik fisik yang berbeda dalam
pengelolaannya sehingga menciptakan perbedaan yang signifikan dalam
optimalisasi sumber daya nasional yang dimiliki karena sifatnya
yang sektoral.
Dalam konsep pertahananan negara di laut, faktor utama yang
harus dipertimbangkan adalah pemberdayaan sumber daya manusia
sebagai bagian dari sumber daya nasional yang terdapat di dalamnya.
Melihat wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV (Lihat gambar
3.1 dan gambar 3.2), tentu saja wilayah pesisir menjadi bagian
terpenting dalam pemberdayaan tersebut. Gambar 3.1: Peta Wilayah
Kerja Lantamal III
Sumber: Lantamal IIIGambar 3.2: Peta Wilayah Kerja Lantamal
IV
Sumber: Lantamal IV
Variabel yang harus dicermati dalam mendukung pertahanan negara
di laut dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI adalah kondisi sumber
daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan
prasarana yang tersedia. Untuk lebih jelasnya kondisi tersebut
dapat dilihat pada deskripsi di bawah ini.
a.Sumber Daya Manusia (SDM).Sumber daya manusia yang terdapat di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV populasinya berkembang
cukup pesat. Hal ini merupakan modal yang baik sebagai acuan dalam
menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam
pertahanan negara di laut. Dalam konteks ini, hal pokok yang perlu
diperhatikan adalah pemberdayaan sumber daya manusia yang terdapat
di wilayah pesisir karena mengingat domisili tinggal masyarakat
tersebut berada tepat pada sektor tanggung jawab Lantamal III dan
Lantamal IV sebagai pangkalan TNI Angkatan Laut. Beranjak dari hal
tersebut, maka masyarakat pesisir menjadi alternatif utama dalam
penyiapan sumber daya nasional untuk pertahanan negara di laut.
1)Deskripsi Sumber Daya Manusia.
Jumlah masyarakat pesisir di Indonesia adalah 16.420.000 jiwa
dan bermukim di 8.090 desa pesisir dengan tingkat hidup dibawah
garis kemiskinan. Secara garis keturunan dapat dilihat bahwa
masyarakat pesisir hidup dengan kondisi alam yang keras dan sangat
tergantung pada aspek tersebut. Masyarakat pesisir bekerja sebagian
besar menjadi nelayan yang sangat tergantung dengan kondisi laut.
Menurut data BPS dan Yayasan Smeru tahun 2002, masyarakat pesisir
merupakan masyarakat miskin dan mempunyai nilai budaya yang
berorientasi selaras dengan alam sehingga teknologi memanfaatkan
sumber daya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi wilayah
pesisir. Masyarakat tersebut menggunakan peralatan dan armada
penangkap ikan yang sangat sederhana atau secara tradisional
menggunakan perahu tanpa dilengkapi peralatan navigasi dan
komunikasi sehingga wilayah operasi penangkapan ikannya hanya di
perairan territorial saja. Tingkat pemanfaatan sumber daya oleh
masyarakat pesisir dengan mata pencariannya sebagai nelayan pada
dasarnya hanya dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir
dan lautan terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Kondisi
ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat pesisir yang berada di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV. Secara kehidupan dan
cara pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki masih sangat
sederhana sehingga aspek kesejahteraan masyarakat tersebut masih
jauh di bawah standar kehidupan normal.
2)Kemampuan Sumber Daya Manusia.
Secara dominan masyarakat yang tinggal di pesisir memiliki
tingkat pendidikan yang rendah. Demikian juga pada masyarakat
pesisir yang berada di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV.
Hal ini terjadi karena terbatasnya sarana sekolah sehingga
menyebabkan rata-rata masyarakat nelayan mengalami buta huruf.
Kondisi ini menjadikan masyarakat tersebut masih mengandalkan alam
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang cenderung
destructive atau merusak lingkungan pesisir dalam perikanan tangkap
untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari adalah salah satu
kenyataan sebagai akibat masyarakat yang belum dapat beradaptasi
dengan kemajuan teknologi. Disamping itu, perspektif masyarakat
pesisir masih lemah dalam bela negara karena masih berorientasi
pada aspek pemenuhan hidupnya sehingga belum dapat diberdayakan
dalam konteks pertahanan negara di laut sebagai komponen cadangan
dan komponen pendukung.
b. Sumber Daya Alam.
Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang ada di alam
bumi ini yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan hidup manusia.
Potensi sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki bangsa
Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kebijakan
pengelolaan kelautan masih bersifat sektoral sehingga belum terarah
secara sinergis antara program yang satu dengan yang lain dalam
pemberdayaannya. Kondisi ini juga terdapat pada situasi pemanfaatan
sumber daya alam yang terdapat di wilayah kerja Lantamal III dan
Lantamal IV. Hal ini menuntut pemerintah untuk segera menanganinya
dengan program dan kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait
dan secara komprehensif dengan memperhatikan hak masyarakat.
Padahal berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah,
dikatakan bahwa daerah mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam. Namun dalam pelaksanaannya tidak
dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga sumber daya alam di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV belum dapat memenuhi
kesejateraan masyarakat di daerah tersebut secara optimal.
Disamping itu, belum ada sinergitas antara pemanfaatan sumber daya
alam dengan kepentingan pertahanan negara sehingga pelaksanaan
eksploitasi sumber daya alam tersebut malah menciptakan
persoalan-persoalan lintas sektor.
c.Sumber Daya Buatan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sumber kekayaan alam
yang berlimpah, termasuk didalamnya sumber daya buatan. Potensi
sumber daya buatan ini bila dikelola dan dieksploitasi dengan baik
akan dapat memperkuat komponen cadangan pertahanan negara dalam
mendukung sistem pertahanan negara. Sumber daya buatan merupakan
hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk meningkatkan
kualitas, kuantitas serta kemampuan daya dukung dalam pertahanan
negara. Pendayagunaan dan eksploitasi sumber daya buatan yang
terdiri dari pelabuhan, jembatan dan dermaga saat ini belum
berorientasi kepada kepentingan pertahanan negara. di wilayah kerja
Lantamal III dan Lantamal IV memiliki sumber kekayaan alam yang
berlimpah, termasuk didalamnya sumber daya buatan. Potensi sumber
daya buatan ini bila dikelola dan dieksploitasi dengan baik akan
dapat memperkuat komponen cadangan pertahanan negara dalam
mendukung sistem pertahanan negara. Namun sampai saat ini
pendayagunaan, eksploitasi dan penyiapan sumber daya buatan di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV belum berorientasi
kepada kepentingan pertahanan negara. Sumber daya buatan tersebut
lebih berfungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat yang terdapat
di sana sesuai dengan fungsi asasinya.
d.Sarana dan Prasarana.
Penggunaan sarana dan prasarana nasional meliputi transportasi,
komunikasi, industri dan infrastruktur, yang dilakukan selama ini
hanya untuk kepentingan sektoral semata tanpa memikirkan
kepentingan yang menyangkut bidang lainnya Karena pada kenyataannya
sarana prasarana nasional tidak hanya digunakan untuk kepentingan
ekonomi dan kesejahteraan rakyat belaka, akan tetapi juga digunakan
untuk kepentingan pertahanan negara pada saat diperlukan. Sarana
prasarana di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV merupakan
penunjang yang dapat digunakan sebagai komponen pendukung dalam
melaksanakan strategi pertahanan rakyat semesta, keberadaan sarana
prasarana dalam bentuk pelabuhan-pelabuhan pemerintah ataupun
pelabuhan rakyat dan lain-lain merupakan sarana bagi pendayagunaan
Komponen cadangan dan Komponen pendukung yang akan digunakan ketika
Sishanta terjadi pada masa perang. Di bawah ini akan dideskripsikan
sarana dan prasarana yang dimaksud.
1) Transportasi.Sarana dan prasarana transportasi di wilayah
kerja Lantamal III dan Lantamal IV secara umum terdiri dari darat,
laut dan udara pada saat ini relatif masih dapat memenuhi kebutuhan
mobilitas sosial sesuai dengan tujuan dan keperluan masyarakat.
Walaupun dengan segala hambatan dan keterbatasan, kondisi sarana
dan prasarana transportasi yang ada dalam usaha penyiapan komponen
cadangan dan komponen pendukung pertahanan belum ada sikronisasinya
dalam keterpaduan membentuk komponen-komponen tersebut.
2) Komunikasi.Sarana komunikasi yang merupakan media tanpa
mengenal batas dalam penyampaian berita maupun informasi pada saat
ini sudah mampu memenuhi kebutuhan di bidang komunikasi namun untuk
terintegrasi secara nasional memerlukan kesiapan SDM yang terlatih
sebagai pengawak dalam pengoperasian peralatan dan kondisi saat ini
relatif masih dapat mendukung kepentingan komunikasi di seluruh
wilayah di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV walaupun
terkendala dengan faktor cuaca dan kontur bumi sehingga penerimaan
dan pengirimanan komunikasi masih belum optimal. Dalam konteks
pertahanan, belum terdapat sinergitas antara kepentingan komunikasi
daerah dengan kepentingan pertahanan, dapat dikatakan bahwa
aplikasi komunikasi yang berjalan hanya berada pada wilayah
kepentingan lokal saja.
3) Industri.
Perindustrian yang ada di wilayah kerja Lantamal III dan
Lantamal IV masih menuju ke arah kemandirian dalam pengembangan
industri nasional. Pada kenyataannya saat ini masih belum mengarah
pada usaha yang terintegrasi dalam penyiapannya sebagai bagian dari
komponen cadangan dan komponen pendukung dalam mendukung
kepentingan pertahanan negara. Industri-industri jasa maritim yang
ada sebagai contoh: PT. Dock Kodja Bahari-Jakarta, PT.
Palindo-Batam dan industri lainnya, belum optimal dalam kesiapannya
sebagai salah satu komponen pendukung sistem pertahanan negara
khususnya di laut.
4) Infrastruktur
Kondisi infrastruktur di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal
IV yang ada sedang berkembang sesuai dengan sektor yang ada seperti
sarana pelabuhan, bandara, jalan raya dan sebagainya. Secara
keseluruhan infrastruktur yang ada belum terbentuk dalam satu arah
pengembangan dalam memenuhi sratetegi pertahanan negara yang
terintegrasi sehingga dengan kemampuan dan keadaan infrastruktur
yang ada belum mampu mendukung penyiapan komponen cadangan maupun
komponen pendukung bila diperlukan sewaktu-waktu di wilayah kerja
Lantamal III dan Lantamal IV.
12. Penggunaan Sumber Daya Nasional Bidang Maritim.a.Landasan
Hukum.Secara empiris dapat dikatakan bahwa perhatian pemerintahan
Indonesia terhadap domain maritim masih sangat kurang. Di masa
lalu, pembangunan kekuatan laut selalu dikalahkan oleh kepentingan
ekonomi sehingga berdampak pada kehancuran armada niaga dan
industri maritim kita. Demikian pula karakter masyarakat Indonesia
yang memandang laut sebagai halaman belakang. Kondisi ini sangat
ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan
dengan potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga sebagai negara
yang merupakan the largest archipelagic country in the world,
ternyata pemerintah kita belum memiliki keberpihakan politik maupun
ekonomi dalam pembangunan kemaritiman (maritime development)
sehingga bidang maritim tetap saja terpinggirkan dan Indonesia
belum bisa diperhitungkan oleh dunia internasional sebagai negara
maritim dalam arti yang sebenarnya.
Penggunaan sumber daya nasional dalam penyiapan komponen
cadangan dan komponen pendukung guna mendukung pertahanan negara
sampai saat ini masih berupa rancangan undang-undang. Dalam aspek
ini, DPR RI sebagai penyelenggara legislatif belum mengesahkan
rancangan tersebut menjadi undang-undang sehingga pelaksanaannya
sampai saat ini terkesan jalan di tempat. Hal ini menjadi pekerjaan
rumah bagi Kmentrian Pertahanan dalam menyikapi kondisi ini karena
peran serta atau keterlibatan komponen cadangan dan komponen
pendukung dalam pertahanan negara dinilai sangat penting dan
memberikan efek positif yang luar biasa dalam penyelenggaraan
sistem pertahanan semesta. Hal ini sesuai dengan dibentuknya
komponen cadangan dan komponen pendukung yang bertujuan untuk
memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional
Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan
pertahanan negara. Dapat dikatakan komponen cadangan dan komponen
pendukung merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga
negara, seluruh sumber daya alam dan sumber daya buatan serta
sarana dan prasarana dalam usaha pertahanan negara sehingga dalam
keadaan damai pun komponen cadangan dan komponen pendukung dapat
dibina dan disiapkan sebagai potensi pertahanan.
Keterlibatan rakyat di dalam pertahanan semesta sesungguhnya
telah diisyaratkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 sehingga untuk melaksanakan hal ini
diperlukan landasan hukum yang secara teknis menjelaskan fungsi dan
peran dari komponen bangsa tersebut. Kondisi ini secara implisit
berpengaruh pada pemberdayaan sumber daya nasional yang berada di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV sehingga menciptakan
jurang birokrasi dalam aspek kewenangan pada pemberdayaan yang
bertujuan untuk mendukung perthanan negara di laut. Hal ini menjadi
semakin krusial ketika pemda setempat lebih menasbikan dirinya
sebagai aspek provinsial yang mengacu pada Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang peran Pemerintah daerah. Berkaitan dengan dasar
hukum tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk melakukan
pengelolaan bidang kelautan dan daerah pesisir sehingga tidak
jarang langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sangat bertolak belakang dengan konteks pertahanan yang menjadi
tugas dan tanggung jawab dari TNI Angkatan Laut.b.Pemberdayaan
Sumdanas.Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia
memiliki sumber daya nasional yang berlimpah, baik sumber daya
manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana
yang dapat digunakan untuk pertahanan negara. Semua sumber daya
yang dimiliki ini bila mampu dikelola dengan baik akan menjadi
kekuatan yang sangat besar sehingga membuat Indonesia menjadi
negara besar yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi karena
dapat mensejahterakan rakyatnya. Indonesia juga dapat membangun
kekuatan militernya dengan peralatan yang modern dan membina serta
mengembangkan kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung
yang dimiliki. Dari sisi pertahanan, hal ini membuat Indonesia
memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap potensi ancaman yang
ada. Penggunaan sumber daya nasional di wilayah kerja Lantamal III
dan Lantamal IV yang dilakukan selama ini hanya untuk kepentingan
sektoral semata tanpa memikirkan kepentingan yang menyangkut bidang
lainnya. hal ini terjadi karena pada kenyataannya sumber daya
nasional tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi
dan kesejahteraan rakyat belaka, akan tetapi juga digunakan untuk
kepentingan pertahanan negara pada saat diperlukan.
Pengelolaan sumber daya nasional di wilayah kerja Lantamal III
dan Lantamal IV yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat
masih berorientasi pada ekonomi dan bisnis. Dan belum terlihat opsi
utama pada peningkatan pembangunan yang lebih berpijak pada konsep
pertahanan yang seharusnya dilakukan untuk dapat diintegrasikan
pada pertahanan nasional. Perbedaan prioritas pembangunan yang
dilakukan oleh pemda setempat akan menjadi bumerang dalam
penyelenggaraan pertahanan. Tentu saja hal ini merupakan kondisi
yang membuat lemah pertahanan semesta yang melibatkan semua unsur
bangsa secara signifikan. Keberhasilan pemberdayaan sumber daya
nasional dalam aspek pertahanan negara di laut di wilayah kerja
Lantamal III dan Lantamal IV sangat tergantung pada keputusan
politik. Dalam hal ini, lembaga eksekutif maupun legislatif harus
dapat merumuskan dan menetapkan dasar hukum dalam penyelenggaraan
pemberdayaan sumber daya nasional sebagai faktor utama dalam
penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung.
13. Kerjasama Antar Komponen Pertahanan.a. Kerjasama TNI
Angkatan Laut dengan Pemerintah.Dapat dikatakan bahwa kerjasama
antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah masih sangat kurang dalam pemberdayaan sumber daya nasional
guna mendukung pertahanan negara di laut. Hal itu juga terjadi
dengan Lantamal III dan Lantamal IV, karena kurangnya koordinasi
dan kerja sama dengan pemerintah daerah selaku pelaku pembangunan
sekaligus pengelola daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan di
kawasan pesisir dan laut yang dilakukan secara sektoral membuat
pembangunan yang dilaksanakan menjadi tidak linear dengan aspek
pertahanan di daerah tersebut sehingga menciptakan jurang pemisah
yang dalam antara kebijakan pertahanan dengan pengembangan
pembangunan yang direncanakan oleh pihak pemerintah daerah, apalagi
ketika pihak swasta alam konteks tersebut. Lemahnya koordinasi dan
kerjasama ini diakibatkan belum adanya sistem atau lembaga yang
mampu mengkoordinasikan setiap kegiatan pengelolaan sumber daya
nasional menjadi konsep pertahanan negara yang dikembangkan oleh
daerah tersebut.
b. Kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Stakeholder Terkait.
Implementasi penegakkan hukum dan penyelenggaraan pertahanan
negara di laut di Indonesia di wilayah kerja Lantamal III dan
Lantamal IV walaupun sudah diterapkan namun masih dirasa lemah.
Selama ini persoalan hukum di laut senantiasa tumpang tindih dan
cenderung menciptakan konflik antar sektor pembangunan, institusi
dan aparat pemerintah sehingga menyebabkan terjadi konflik
horisontal di masyarakat. Ketidakpedulian antar stakeholder terkait
dalam konsep kerjasama yang saling mendukung sama sekali tidak
tercipta sehingga dalam pelaksanaan pengamanan laut dari pelaku
illegal activies tidak bersinergis dan saling tertolak belakang.
Hal ini menjadi pemicu utama dalam menciptakan format kerjasama
yang optimal dalam menegakkan pertahanan negara di laut secara
signifikan dan terus menerus.
14 Implikasi.a. Implikasi belum adanya strategi pemberdayaan
sumber daya nasional di wilayah kerja Lantamal III dan IV terhadap
pertahanan negara di laut.1) Apabila strategi penyiapan pengelolaan
Sumber Daya Nasional yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM),
Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana
bidang maritim belum ditata sedemikian rupa, maka pertahanan negara
di laut tidak dapat terwujud. 2) Apabila strategi Penggunaan Sumber
Daya Nasional Bidang Maritim yang terdiri dari Landasan Hukum dan
Pemberdayaan Sumdanas belum ada dan dilaksanakan secara optimal,
maka pertahanan negara di laut tidak dapat terwujud. 3) Apabila
strategi Kerjasama antar Komponen Pertahanan Maritim yang terdiri
dari Kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah dan Kerjasama
TNI Angkatan Laut dengan Stakeholder Terkait Sumdanas belum ada dan
dilaksanakan maka pertahanan negara di laut tidak dapat terwujud.
b. Implikasi belum terdukungnya pertahanan di laut terhadap
kedaulatan NKRI.1) Bila pertahanan negara di laut belum didukung
oleh strategi penyiapan pengelolaan Sumber Daya Nasional yang
terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam, Sumber
Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana bidang maritim, maka
kedaulatan NKRI belum dapat terwujud. 2) Apabila pertahanan negara
di laut belum didukung dengan adanya konsep strategi Penggunaan
Sumber Daya Nasional Bidang Maritim yang terdiri dari Landasan
Hukum dan Pemberdayaan Sumdanas, maka kedaulatan NKRI belum dapat
terwujud. 3) Apabila pertahanan negara di laut belum didukung
dengan Kerjasama antar Komponen Pertahanan Maritim yang terdiri
dari Kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Pemerintah dan Kerjasama
TNI Angkatan Laut dengan Stakeholder Terkait Sumdanas, maka
kedaulatan NKRI belum dapat terwujud. 15. Permasalahan yang
Ditemukan.a.Belum adanya strategi penyiapan sumber daya nasional
bidang maritim wilayah kerja lantamal III dan IV guna mendukung
pertahanan negara di laut dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
Secara nyata, permasalahan ini akan terkait dengan:
1)Belum ada konsep yang baku tentang penyiapan dan pemberdayaan
Daya Manusia (SDM) bidang maritim untuk pertahanan negara di
laut.
2)Belum ada konsep yang baku tentang strategi pemanfaatan dan
pemberdayaan Sumber Daya Alam bidang maritim untuk mendukung
pertahanan negara di laut.
3)Belum ada konsep yang baku tentang strategi pemanfaatan dan
pemberdayaan Sumber Daya Buatan bidang maritim untuk mendukung
pertahanan negara di laut.
4)Belum ada konsep yang baku tentang strategi pemanfaatan dan
pemberdayaan Sarana dan Prasarana bidang maritim untuk mendukung
pertahanan negara di laut.
b.Belum adanya strategi Penggunaan Sumber Daya Nasional Bidang
Maritim wilayah kerja lantamal III dan IV guna mendukung pertahanan
negara di laut dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Permasalahan
ini timbul sebagai akibat dari:
1)Belum ada landasan hukum yang bersifat mengikat dan berlaku
secara universal yang mengatur tentang penggunaan sumber daya
nasional untuk mendukung pertahanan negara di laut.
2)Belum ada konsep yang tepat dalam upaya penggunaan potensi
sumber daya nasional bidang maritim untuk mendukung pertahanan
negara di laut.
c.Belum adanya strategi Kerjasama Antar Komponen Pertahanan
wilayah kerja lantamal III dan IV guna mendukung pertahanan negara
di laut dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Permasalahan ini
timbul karena:
1)Belum ada konsep Kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan
Pemerintah.2)Belum ada konsep kerjasama TNI Angkatan Laut dengan
Stakeholder terkait Sumdanas bidang maritim untuk mendukung
pertahanan negara di lautBAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
16.Umum.
Perkembangan lingkungan strategik dalam konteks global, regional
maupun nasional cenderung semakin dinamis dan kompleks. Oleh sebab
itu, dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan
Laut (Lantamal) III dan IV perlu ikut serta melaksanakan sumber
daya nasional guna mendukung pertahanan negara di laut. Lantamal
III dan Lantamal yang memiliki wilayah kerja yang luas memiliki
tugasSebuah negara berdaulat dalam membangun dan mempertahankan
wilayah kedaulatannya akan memperhatikan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi pemberdayaan sumber daya nasional (SDM, SDA, SDB serta
Sarana dan Prasarana) guna mendukung pertahanan negara baik secara
eksternal maupun internal, demikian juga peluang dan kendala yang
dihadapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat pula
diwujudkan dalam bentuk peluang dimana, undang-undang pertahanan
telah mengamanatkan untuk dilaksanakannya pemberdayaan sumber daya
nasional dalam mendukung pertahanan negara yang meliputi juga
pembinaan dan pemberdayaan industri jasa maritim, industri
strategis pertahanan nasional dan pembinaan penduduk di wilayah
pesisir. Hal ini juga tidak terlepas adanya kendala yaitu persepsi
masyarakat yang keliru tentang komponen cadangan dan komponen
pendukung dalam mendukung pertahanan negara, adat istiadat dan
tingkat pendidikan masyarakat pesisir yang rata-rata masih rendah
sehingga resisten terhadap sesuatu yang dapat merubah kehidupan
mereka menjadi lebih baik dan terbatasnya anggaran untuk dapat
mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya nasional yang ada, sehingga
diperlukan usaha untuk mengatasinya agar pemberdayaan sumber daya
nasional di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV dalam
mendukung pertahanan negara dapat lebih efektif dan efisien sesuai
dengan konsepsi yang diharapkan. 17. Faktor Eksternal.
Sesuai dengan teori sinergitas, maka untuk menciptakan sistem
pertahanan negara melalui pemberdayaan sumber daya nasional maritim
Indonesia yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan,
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana perlu disinergikan,
yaitu dengan adanya keselarasan dan kesesuaian kebijakan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pelaksana yang
saling mendukung dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan
suatu pertahanan negara yang kuat dan kokoh berlandaskan atas
kerjasama dengan mengedepankan komunikasi dan saling
kepercayaan.
Sumberdaya nasional maritim melimpah yang dimiliki Indonesia
menjadi keunggulan komparatif namun belum memiliki keunggulan
kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Oleh karenanya
dibutuhkan kemampuan untuk mengelolanya dan. Stabilitas politik
dalam negeri memberikan dampak signifikan pada kehidupan nasional
secara keseluruhan, khususnya upaya pemulihan ekonomi. Selama
beberapa tahun terakhir indikator pemulihan ekonomi Indonesia
mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan stabil. Namun di sisi
lain masalah disintegrasi, terorisme dan bencana alam merupakan
gangguan dalam negeri yang harus segera diatasi secara
komprehensif. Berbagai masalah tersebut pada dasarnya berakar pada
ketidakpuasan dan ketidakadilan terhadap pemerintah pusat di era
sebelumnya.
Berbagai perkembangan lingkungan strategik nasional yang patut
dicermati karena berkaitan dengan aspek maritim, adalah sebagai
berikut :
a.Posisi geografis Indonesia yang dinilai strategis memberikan
konsekwensi nyata sebagai wilayah yang sangat penting bagi
keberlangsungan denyut nadi jalur perdagangan dunia melalui laut.
Selain itu wilayah Indonesia juga mengandung kekayaan alam baik
yang dapat diperbaharui maupun kekayaan alam yang tidak dapat
diperbaharui yang demikian besar termasuk minyak bumi dan gas alam.
Di sekitar Laut Cina Selatan (Natuna, Kepulaun Paracel dan
Spratley), telah menjadi klaim perebutan wilayah antara beberapa
negara ASEAN seperti, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei dan
beberapa negara besar didunia yang ikut andil didalamnya seperti
Cina, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang, sehingga tidaklah
mengherankan wilayah laut ini menjadi salah satu wilayah potensi
konflik regional di Asia Pasifik. Pengelolaan lingkungan (keamanan)
laut, terutama di perairan laut sempit namun memiliki tingkat lalu
lintas laut yang ramai seperti Selat Malaka juga menjadi suatu
perhatian khusus dimana setiap isu keamanan yang berkembang di
wilayah perairan ini dapat menjadi isu internasional dan menjadi
bola liar yang sewaktu-waktu dapat mengancam kedaulatan negara
kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pengelolaan lingkungan
laut adalah melindungi perairan yang meliputi koordinasi antara
pihak sipil dan pihak militer (TNI) agar perairan ini aman dari
kemungkinan gangguan keamanan yang sangat merugikan Indonesia
dimana Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I, III dan IV
berada di jalur tersebut.
b.Pemahaman dan aktualisasi tentang otonomi daerah yang salah
kaprah sering menimbulkan konflik di daerah termasuk di wilayah
laut, penggunaan ruang laut dan pesisir terjadi karena belum adanya
pengaturan serta ketidakterpaduannya kegiatan pemerintah daerah,
pusat dan swasta. Berbagai konflik di lapangan sering terjadi
seperti perebutan wilayah penangkapan ikan antara nelayan
tradisional dengan nelayan modern, perikanan budidaya dengan
kegiatan pelayaran dan kepentingan konservasi dengan budidaya
tambak. Belum adanya rencana tata ruang yang dimaksud menyebabkan
pemerintah pusat, daerah dan swasta tidak mempunyai dasar dalam
mengarahkan pemanfaatan ruang tersebut.
d. Penyalahgunaan dan pencurian hasil sumber daya alam dan
sumber daya kelautan baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak
dapat di perbaharui sangat berdampak terhadap pelestarian
lingkungan serta merugikan perekonomiaan nasional. Perlunya
penindakan yang tegas dari aparat keamanan baik di darat maupun di
laut, seperti penangkapan kapal-kapal ikan asing dan eksplorasi
sumber daya alam secara ilegal. Membatasi perijinan bagi kapal
asing yang disertai komitmen berupa good will and good goverment
untuk memajukan perikanan yang sudah seyogianya mendapat porsi yang
lebih besar agar memiliki daya tangkal terhadap kegiatan illegal
fisihing maupun kapal asing lainnya. Adanya kegiatan oleh Non
Goverment Organization (NGO) atau dikenal Lembaga Swadaya
masyarakat (LSM) dapat membawa angin segar terhadap fungsi kontrol
pemerintah dalam menjalankan kebijakan bila terjadi penyimpangan
dalam penerapannya di lapangan.e.Belum dimanfaatkan secara optimal
dimana pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam yang
tinggi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Wilayah tersebut
memiliki potensi keragaman hayati yang bernilai ekonomis tinggi
seperti aneka tambang dasar laut, perikanan dan pengolahannya.
Selain itu pulau-pulau kecil tersebut memiliki potensi sumber daya
non hayati seperti bahan mineral dan jasa lingkungan. Untuk
pemanfaatan sumber daya di kawasan pulau-pulau kecil harus
dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan peran
serta masyarakat setempat, sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan
potensi sumber daya pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan
berbasis masyarakat.
f.Masyarakat desa pesisir yang sebagian besar mempunyai mata
pencaharian sebagai nelayan yang bersifat tradisional, mempunyai
tingkat perekonomian yang masih rendah. Sehingga pemanfaatan sumber
daya ikan yang diolah dengan sangat sederhana belum mampu
memberikan nilai tambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi
ekonomi masyarakat desa pesisir yang rendah yaitu :1) Tingkat
kemampuan produksi yang masih rendah. Kecenderungan pemanfaatan
sumber daya laut yang dilakukan oleh para nelayan hanya sebatas
menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan belum sepenuhnya
dilakukan secara optimal.
2) Kemampuan memasarkan produk perikanan yang rendah. Dalam
memasarkan hasil perikanan dari para nelayan tradisional sekarang
ini sebagian besar dan secara dominan masih ditentukan oleh para
pembeli atau konsumen.
3) Tingkat pendidikan masyarakat Maritim di Desa Pesisir yang
masih rendah. Sebagian besar penduduk pesisir dan pulau-pulau kecil
masih terlilit kemiskinan padahal kawasan pesisir merupakan kawasan
yang secara hayati sangat produktif. Keadaan ini disebabkan oleh
kemampuan pengetahuan, modal, teknologi dan informasi yang minim
dan terbatas. Kondisi penduduk pesisir tersebut di atas mendorong
meningkatnya kerusakan sumber daya maritim yang ada di wilayah
pesisir.
g.Dalam pembinaan dan pengelolaan wilayah laut dan pantai
mengandung banyak sekali sumber daya alam, sumber daya buatan dan
sumber daya manusia, tentunya membutuhkan biaya yang besar demi
pengembangan yang berkesinambungan. TNI AL tidak menyediakan
anggaran alokasi khusus dalam pemberdayaan wilayah pertahanan
laut.
18.Faktor Internal.
a.Kondisi geografis wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV
dapat dikatakan sebagai miniatur konstelasi geografis Indonesia,
dimana terdiri dari ratusan pulau yang dihubungkan oleh lautan.
Selain itu sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara,
Lantamal III dan Lantamal IV memiliki wilayah kerja yang meliputi
daerah bernilai strategis tinggi yang merupakan representasi simbol
kedaulatan negara seperti, DKI jakarta, Selat Malaka dan ALKI I,
sehingga mengamanatkan kepada negara Indonesia dalam hal ini TNI
Angkatan Laut untuk memberikan jaminan keamanan, strategi yang
dapat dilaksanakan adalah dengan konsep penyiapan dan penggunaan
pemberdayaan seluruh sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber
daya buatan dan sarana prasarana dalam suatu sinergitas sistem
pertahanan yang handal.
b.Sumber daya manusia maritim yang tersebar di wilayah pesisir
dan pelaku kegiatan kemaritiman adalah suatu potensi kekuatan yang
dapat mendukung pertahanan negara di laut apabila diberdayakan
secara tepat guna dan berdaya guna.
c.Kekayaan sumber daya alam di wilayah kerja Lantamal III dan
Lantamal IV berpotensi menjadi bagian penting dalam sistem
pertahanan negara sebagai komponen pendukung yang strategis, karena
dapat diberdayakan untuk mendukung sistem logistik pertahanan,
seperti dengan dikembangkannya sumber energi alternatif baik
bersifat bio thermal, hydro maupun bio energi.
d.Potensi industri pertahanan nasional dan industri jasa maritim
serta sarana dan prasarana yang berada di wilayah kerja Lantamal
III dan Lantamal IV memiliki arti penting bagi kemandirian bangsa
dibidang ekonomi dan pertahanan. Dengan pemberdayaan secara tepat
akan menciptakan kemandirian, sehingga interoperability antar
komponen pertahanan menjadi lebih mudah diwujudkan.
e. Rancangan Undang-Undang tentang komponen cadangan dan
komponen pendukung sebagai kekuatan pengganda komponen utama pada
sistem pertahanan negara belum disetujui oleh badan legislatif,
sehingga sampai saat ini belum ada payung hukum yang dapat
melgitimasi pelaksanaan pemberdayaan sumber daya nasional sebagai
komponen pertahanan negara guna mendukung sistem pertahanan
negara.
19.Peluang dan Kendala.Di sisi lain masih ada masalah-masalah
yang dihadapi untuk dapat memberdayakan sumber daya nasional secara
optimal, seperti kesadaran masyarakat yang rendah akan bela negara,
keterbatasan perekonomian negara guna mendukung penyiapan dan
penggunaan sumber daya nasional sebagai kekuatan komponen cadangan
dan komponen pendukung sehingga diperlukan cara pemecahan masalah
yang efektif dan tepat.
a. Peluang.1) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
pasal 1 ayat (1) s.d (12) dan Pasal 20 ayat (2), Pasal 8 ayat (1)
dan ayat (2) dan pasal 9 ayat (1), memberikan peluang yang besar
bagi penyiapan dan pelaksananaan penggunaan komponen pertahanan
negara dengan keikutsertaan seluruh warga negara dalam upaya bela
negara serta melalui pemberdayaan sumber daya nasional guna
mendukung pertahanan negara. Namun demikian ketentuan tersebut
tetap harus diterjemahkan dan dijabarkan kembali oleh pemerintah
melalui Undang-Undang tentang Komcad/Komduk yang saat ini RUU
tersebut sudah diajukan pemerintah kebadan legislatif untuk
disetujui dan diterbitkan.2).Berbagai Indusrtri Jasa Maritim dan
Industri strategis pertahanan nasional telah mampu memproduksi
berbagai alutsista sehingga peluang untuk berdiri dengan kemampuan
pertahanan sendiri akan dapat segera terwujud. Tentunya diperlukan
komitmen, keseriusan, kerjasama dan sinergitas yang kuat diantara
semua komponen bangsa dalam mendukung hal tersebut, sehingga
meningkatnya kemampuan sumber daya nasional khususnya industri jasa
maritim dan industri strategis pertahanan nasional.3)Luasnya
wilayah pesisir Indonesia dengan berbagai potensi sumber daya alam
yang besar mendorong upaya peningkatan pendayagunaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau
terluar dalam membangun kekuatan pertahanan di laut.
4)Konflik penggunaan ruang seharusnya dapat dihindari dengan
adanya rencana tata ruang yang disepakati oleh pemerintah pusat,
daerah dan swasta dan diperketat dengan aturan hukum yang
berlaku.
5) Dengan pembinaan yang terarah kepada masyarakat maritim
khususnya masyarakat di wilayah pesisir dapat dijadikan sebagai
mata dan telinga bagi kepentingan TNI AL di laut.
6)Pembangunan infrastruktur sektor kelautan, pelabuhan, dan
sarana prasarananya di wilayah pulau-pulau terpencil/terluar di
perbatasan sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan
ajau dan mendukung logistik wilayah ketika negara dalam keadaan
darurat.
b. Kendala.1) Adat istiadat yang kuat di lingkungan masyarakat
maritim di wilayah pesisir mempersulit upaya merubah pola kehidupan
yang lebih baik, pemahaman yang sulit oleh masyarakat pesisir dalam
mengimplementasikan aturan dan hukum akibat tingkat pendidikan yang
kurang, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama dalam mencapai
sasaran pembinaan terhadap masyarakat desa pesisir.
2)Persepsi masyarakat yang masih keliru tentang peran Komponen
Cadangan dan Komponen Pendukung dalam sistem pertahanan negara,
sehingga kesadaran masyarakat akan bela negara menjadi rendah.
3)Terbatasnya keuangan negara untuk dapat memenuhi anggaran
pertahanan sesuai yang diharapkan oleh TNI. Hal tersebut akan
menjadi kendala bagi Departemen Pertahanan untuk menentukan skala
prioritas dalam penyusunan konsep-konsep baru sistem pertahanan
Indonesia termasuk pentahapan proses pendayagunaan sumber daya
nasional maritim. 4)Pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil tersebut
masih dihadapkan pada berbagai masalah antara lain letaknya yang
terpencil dan di pulau-pulau terluar dari Indonesia, terbatasnya
sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
5)Rendahnya kualitas SDM maritim menyebabkan pemanfaatan,
pengembangan dan penguasaan IPTEK oleh pekerja maritim juga masih
terbatas. Sementara itu, kurangnya tenaga pengajar fasilitas
laboratorium, dan sarana pendidikan menyebabkan jumlah dan mutu
tenaga teknis maritim yang dihasilkan, masih mewarnai dunia
pendidikan maritim yang sebenarnya diharapkan mampu mencetak SDM
yang berkualitas.
6)Belum tersedianya data potensi sumber daya manusia maritim
secara cermat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung
untuk penyiapan dan penggunaan daya nasional di wilayah kerja
Lantamal III dan Lantamal IV sesuai dengan kondisi geografi
Indonesia.BAB VKONDISI STRATEGI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
NASIONAL
DI WILAYAH KERJA LANTAMAL III DAN LANTAMAL IV YANG
DIHARAPKAN
20. Umum.Pemberdayaan sumber daya nasional guna mendukung
pertahanan negara di laut dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI
merupakan strategi yang sangat penting untuk menmyelenggarakan
pertahanan negara secara luas dengan melibatkan semua komponen yang
dimiliki oleh bangsa. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya
alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia serta sarana dan
prasananya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap untuk
berinteraksi dengan segala ancaman yang ada baik dari dalam negeri
maupun ancaman yang berasal dari negara lain. Untuk itu maka
strategi penyiapan sumber daya nasional tersebut harus dilakukan
agar dapat digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan pertahanan
yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dengan bekerja sama dengan
komponen pertahanan lainnya. Hal ini sangat penting karena
sinergitas seluruh stakeholder terkait penyelenggaraan pertahanan
negara di laut dapat lebih mengoptimalkan konsep strategi yang akan
dilaksanakan.
21. Pembahasan.
Secara empirik ada dua pasal yang mendeskripsikan tentang
pelibatan setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara. Pasal
27 ayat (3) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam pasal 30
ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Menyikapi kedua
pasal ini, maka sudah menjadi dasar yang jelas bahwa pelibatan
semua komponen bangsa dalam pembelaan negara adalah faktor utama
dalam pertahanan negara. Sehingga kalau dikaitkan dengan
pemberdayaan sumber daya nasional untuk mendukung pertahanan negara
di laut tentunya sangat sesuai dengan kedua pasal di atas. Sebagai
negara kepulauan yang kaya dengan potensi alam, baik sumber daya
alam, sumber daya buatan serta jumlah penduduk yang besar serta
sarana dan prasarana pendukung, sesungguhnya menjadikan modal bagi
Indonesia untuk lebih mengoptimalkan peran pertahanan dengan
pelibatan semua aspek tersebut. Akan tetapi tatanan ideal dalam
penyelenggaraan pertahanan harus dipersiapkan secara terkonsep
sehingga semua sumber daya tersebut dapat menjadi pendukung dalam
konteks itu.
Pancasila sebagai landasan Idiil merupakan pedoman pokok dalam
pelaksanaan aspek pertahanan yang baku dan secara jelas tertuang
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan untuk
mewujudkan nilai-nilai tersebut diperlukan peran serta seluruh
komponen bangsa dalam hal ini peran serta sumber daya nasional
untuk dapat dilibatkan sebagai salah satu komponen cadangan dan
komponen pendukung tugas TNI Angkatan Laut dalam penyelenggaraaan
pertahanan negara di laut.
22. Penyiapan Sumber Daya Nasional Bidang Maritim .
a. Sumber Daya Manusia (SDM).Tidak berlebihan bila dikatakan
bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam
pelaksanaan strategi pemberdayaan sumber daya nasional. Hal itu
berkenaan dengan tugas utama sumber daya manusia sebagai pengawak
sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana
dalam skenario pertahanan negara di laut. Beranjak dari hal
tersebut, maka konsep strategi sumber daya nasional dapat dilmulai
dari penyiapan sumber daya yang handal sehingga diharapkan dapat
tercapainya pertahanan yang ideal dengan melibatkan semua sumber
daya nasional yang dimiliki.1) Deskripsi Sumber Daya Manusia.
Deskripsi sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah
penyiapan masyarakat pesisir sebagai aspek maritim secara langsung
terhadap pemenuhan kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Hal ini
berarti sumber daya manusia masyarakat pesisir di wilayah kerja
Lantamal III dan Lantamal IV harus memiliki kemampuan di dalam
mengoptimalkan potensi diri untuk bersinergis dengan sumber daya
alam yang dimiliki dengan potensi dirinya. Sehingga harapannya
terdapat suatu keberlangsungan kinerja pada masyarakat tersebut
dalam mencapai kesejahteraan hidup secara layak. Kondisi ini
dikatakan sebagai sesuatu hal yang penting karena dalam konsep
pemberdayaan sumber daya manusia dalam aspek mendukung pertahanan
negara di laut, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila
tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai komponen pendukung
pertahanan negara di laut tidak terpenuhi. Untuk itu maka langkah
pertama dalam penyiapan sumber daya manusia pada perspektif itu
adalah pemenuhan kesejahteraan hidup terlebih dahulu.
Sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang dititik beratkan
pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, diharapkan masyarakat
pesisir di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV tidak hanya
menjadi obyek pembangunan, akan tetapi harus berperan sebagai
subyek pembangunan sehingga untuk membantu TNI Angkatan Laut dalam
mendukung pertahanan negara di laut sehingga masyarakat pesisir di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV secara pro aktif dapat
berpartisipasi mengembangkan kegiatan-kegiatan yang kerkenaan
dengan aktifitas kesehariannya dalam aspek kepentingan pertahanan
negara di laut.
Beranjak dari hal tersebut, maka program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV
perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat pesisir dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya
di bidang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,
memperkuat basis ekonomi daerah pesisir dan pemanfaatan sumber daya
wilayah pesisir secara efesien dan berkelanjutan. Mendorong usaha
kecil, menengah dan koperasi untuk berkembang dan berperan dalam
pembangunan ekonomi, serta mampu mendorong berkembangnya ekonomi
wilayah pesisir di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV
sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki dengan teknologi
modern.2)Kemampuan Sumber Daya Manusia.
Penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung pertahanan negara
di laut setelah terpenuhinya deskripsi sumber daya manusia dalam
aspek kesejahteraan taraf hidup yang layak adalah meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia maritim, yang dalam hal ini adalah
masyarakat pesisir. Kemampuan sumber daya manusia yang dimaksud
adalah berkenaan dengan potensi diri dalam aspek kepentingan
pertahanan negara di laut sehingga masyarakat pesisir di wilayah
kerja Lantamal III dan Lantamal IV memiliki kemampuan optimal dalam
perannya sebagai komponen pendukung. Untuk hal ini, maka diperlukan
langkah-langkah kongkret sehingga standarisasi sumber daya manusia
yang ideal dapat terpenuhi
Seperti yang kita ketahui (Penjelasan pada Bab III) bahwa
kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir di wilayah kerja
Lantamal III dan Lantamal IV masih relatif rendah ditinjau dari
latar belakang pendidikan formal yang dimiliki sehingga
keterbatasan pendidikan tersebut dapat menimbulkan kesulitan untuk
menerima pemahaman tentang pentingnya terlibat aktif dalam upaya
pembelaan negara khususnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman
di wilayah perairan nasional. Beranjak dari permasalahan tersebut,
optimalisasi potensi diri sumber daya manusia masyarakat pesisir di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV dilakukan dengan jalan
meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan secara menyeluruh
dan terkonsep dengan menggandeng departemen pendidikan. Peran
pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diharapkan sebagai
penyelenggara pendidikan formal karena pemerintah dapat
berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan untuk menambah jumlah
sarana dan prasarana sekolah secara berlanjut sampai dengan jenjang
pendidikan tertinggi. Disamping itu, menyediakan tenaga pengajar
yang memiliki kualitas setara dengan daerah lain. Sehingga konsep
ini akan menciptakan generasi maritim yang memiliki pendidikan
terbaik dan outputnya adalah akan lebih memudahkan pemberdayaan
sumbner daya manusia di wilayah tersebut yang dilakukan oleh TNI
Angkatan Laut yang dalam hal ini adalah Lantamal III dan Lantamal
IV.
Peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dalam bela negara harus
dilakukan dengan jalan melakukan peningkatan program yang telah
dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, yaitu melaksanakan peningkatan
TMMD, Bhakti TNI dan pelaksanaan pembinaan pramuka saka bahari
dengan mengoptimalkan interaksi dengan masyarakat pesisir di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV. Selain itu,
melaksanakan peningkatan kegiatan pembinaan wilayah pertahanan dan
peningkatan minat kemaritiman di lapangan yang dilaksanakan
personel-personel Dispotmar berupa pembekalan minat potensi
kelautan kepada masyarakat pelajar, organisasi kepemudaan dan
aparat pemda di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV.
Pencapaian keberhasilan dalam peningkatan program yang disebutkan
di atas akan sangat berarti apabila ditambah dengan interaksi yang
terus menerus serta evaluasi program sehingga akhirnya masyarakat
pesisir membutuhkan program bela negara dengan sendirinya. Output
yang diharapkan dari konsep ini pada masyarakat pesisir di wilayah
kerja Lantamal III dan Lantamal IV memiliki bela negara yang
tinggi, cinta tanah air, rasa persaudaraan dan persatuan yang tidak
mementingkan kelompok, golongan, agama, daerah dan pribadi serta
mempunyai jiwa dan semangat yang senantiasa ingin dan rela
berkorban untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejalan dengan proses
Pembangunan Nasional.Apabila seluruh masyarakat pesisir di wilayah
kerja Lantamal III dan Lantamal IV telah memiliki kesatuan paham
tentang arti pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam upaya
pembelaan negara, maka diharapkan dengan kesadaran dapat
mengimplementasikan dalam upaya pertahanan negara dan siap untuk
ditransformasikan dalam komponen pendukung pertahanan negara di
laut dalam menghadapi setiap ancaman yang datang..
b. Sumber Daya Alam.Dari perspektif pertahanan, definisi sumber
daya alam (SDA) adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan
dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didaya gunakan untuk
kepentingan Pertahanan Negara. Sumber daya alam dimaksud berupa
sumber daya flora, fauna, bahan tambang, sumber energi dan sumber
daya lainnya yang memiliki nilai strategis, baik di darat, laut dan
dirgantara. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki
peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource
based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan
(life support system). Hingga saat ini, sumber daya alam sangat
berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih
akan diandalkan dalam jangka menengah. Potensi sumber daya alam di
wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV sangat banyak. Dan
bernilai cukup strategis untuk mendukung pertahanan negara di laut
dalam konteks yang sesungguhnya. Dari kebijakan pertahanan
dikatakan bahwa potensi sumber daya alam dan buatan dapat
ditransformasi menjadi cadangan material strategis dalam rangka
mendukung logistik wilayah sebagai logistik tempur. Beranjak dari
hal tersebut maka pemberdayaan sumber daya alam guna mendukung
pertahanan negara di laut telah diisyaratkan oleh pemerintah pusat
sebagai variabel pendukung strategis.
Kekita menyikapi konsep tersebut, sudah seyogyanya sumber daya
alam yang berada di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV
linear dengan kepentingan pertahanan negara di laut, bukan malah
sebaliknya. Untuk itu makadibutuhkan kerja sama yang bersinergis
antara TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal III dan Lantamal IV
dengan pemerintah daerah dalam upaya pengelolaannya. Hal ini
berarti dari tahap inventarisasi sampai dengan eksplorasi dan
eksploitasi turut mengajak Lantamal III dan Lantamal IV untuk
membicarakan hal tersebut dalam aspek strategisnya sehingga sumber
daya alam di wilayah Lantamal III dan IV selaras dengan kepentingan
pertahanan. Untuk itu perlu adanya perumusan landasan kebijakan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam laut yang dapat
dimanfaatkan untuk membantu pengembangan pertahanan negara di laut
secara signifikan agar dasar ini menjadi variabel penting dalam
pemberdayaan potensi alam secara bijaksana dan selaras dengan
kepentingan pertahanan negara di laut.
Disamping itu, dibutuhkan kerjasama antara TNI Angkatan Laut
dalam hal ini Lantamal III dan Lantamal IV dengan pihak swasta dan
pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya alam secara
sinergis agar terselenggaranya desentralisasi yang mendorong
pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut yang efisien dan
berkelanjutan serta terintegrasinya pembangunan laut, pesisir dan
daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah dengan jalan
memanfaatkan sumber daya alam maritim yang sesuai dengan kebijakan
pertahanan yang diharapkan.
c. Sumber Daya Buatan.Sumber daya buatan adalah hasil
pengembangan buatan dari sumber daya alam hayati atau non hayati
yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan atau
kemampuan daya dukungnya. Pengertian tersebut di atas menggambarkan
bahwa sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang karena
intervensi manusia telah berubah menjadi sumber daya buatan. Sumber
daya buatan dalam rangka Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) harus
dirumuskan bersama, karena pengelolaannya bersifat terpadu, terarah
dan berkelanjutan, sehingga akan terwujud sinkronisasi dan tidak
menimbulkan benturan kepentingan. Dengan demikian, diharapkan
kebijakan pengelolaan potensi sumber daya buatan untuk pertahanan
negara dapat diimplementasikan dengan benar. Dalam pendayagunaan
potensi sumber daya buatan untuk kepentingan pertahanan negara,
ditujukan untuk mendukung kekuatan dan mendukung kemampuan komponen
pertahanan dalam wujud tersedianya logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis. Untuk itu logistik wilayah dan cadangan
materiil strategis serta wilayah yang akan menjadi tempat operasi
pertahanan harus disiapkan secara dini dengan melibatkan semua
termasuk pihak swasta yang mengelola sumber daya buatan sesuai
dengan sistem pertahanan.Dalam hal ini, pihak pengelola sumber daya
buatan di wilayah kerja Lantamal III dan Lantamal IV harus harmonis
dengan kepentingan pertahanan negara di laut dalam rangka
mewujudkan kesamaan persepsi di dalam memperdayakan sumber daya
buatan di wilayah tersebut dalam kondisi darurat. Untuk itu harus
dilakukan kesepakatan komitmen dalam landasan kebijakan yang
tertuang dalam prosedur penggunaan sumber daya buatan yang secara
drastis diisyaratkan oleh negara secara tiba-tiba untuk dapat
bertransformasi dalam mendukung pertahanan negara di laut
menghadapi ancaman yang datang secara tiba-tiba.
Sifat sumber daya buatan dalam pengembangannya harus linear
dengan kepentingan pertahanan negara di laut, sehingga ketika
dilakukan perubahan untuk mendukung aspek pertahanan di maksud
tidak terjadi disfungsi yang malah membuat kinerja dari sumber daya
buatan tersebut merusak tatanan sistem pertahanan negara di laut
yang telah ada. Sudah seyogyanya apabila dalam masa perencanaan
sampai dengan fase pengembangan sumber daya buatan tersebut,
Lantamal III dan Lantamal IV dilibatkan untuk memberikan informasi
strategis mengenai aspek pertahanan negara di laut yang berkaitan
dengan sumber daya buatan yang ada di wilayah kerjanya.
d.Sarana dan Prasarana.
Sesuai dengan amanat UUD 1945, kebijakan pengelolaan sarana dan
prasarana nasional disamping melaksanakan kegiatan ekonomi dan
kesejahteraan juga dapat mendukung aspek pertahanan negara.
Sehingga pengelolaan sarana dan prasarana tersebut lebih terarah
dan terpadu dalam sinergitasnya untuk mendukung optimalisasi aspek
tersebut. Dewasa ini, pengelola sarana dan prasarana cenderung
lebih mengedepankan money oriented dalam mengelola sarana prasarana
tanpa memperhatikan prinsip keadilan sosial, lingkungan hidup dan
pertahanan.Dalam rangka pendayagunaan potensi sarana prasarana
nasional untuk kepentingan pertahanan negara ada tiga pihak yang
terlibat yaitu, pertama instansi pemerintah yang terkait dengan
sarana prasaran nasional di dalam perencanaan pembangunan sarana
prasarana nasional koordinasi lintas sektoral sangat membantu
sehingga kepentingan pertahanan negara terakomodasi namun tidak
mengurangi kepentingan kesejahteraan. Kedua, pihak swasta sebagai
pengelola atau pemilik sarana prasarana selain sebagai badan usaha
yang mencari keuntungan juga terpanggil untuk mempunyai kewajiban
sebagai warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dan ketiga, Departemen Pertahanan sesuai dengan bidang
tugasnya harus lebih proaktif untuk mensosialisasikan kepada
masyarakat bahwa masalah pertahanan itu bukan hanya milik TNI
semata, melainkan kewajiban bagi seluruh warga negara. Dalam
konteks itu, maka di bawah ini akan dideskripsikan sarana dan
prasarana yang sesuai dengan perannya dalam mendukung pertahanan
negara di laut.
1) Transportasi.Sarana dan prasarana transportasi di wilayah
kerja Lantamal III dan Lantamal IV yang ideal dalam usaha penyiapan
komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka mendukung
pertahanan negara di laut adalah transportasi laut. hal ini
dikarenakan spesifikasi penggunaan transportasi tersebut yang sama
dengan peran TNI Angkatan Laut secara langsung. Menyikapi hal ini
maka pemberdayaan seluruh angkutan laut di wilayah kerja Lantamal
III dan Lantamal IV dalam mendukung pertahanan negara di laut
menjadi pilihan yang ideal, untuk itu maka dibutuhkan kerja sama
yang baik antara pemerintah daerah dan