Top Banner
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN PENGUATAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA MOHAMMAD SYAIFUL ARIS NIM. 031617017329 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2021
22

Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

Nov 14, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

DISERTASI

SISTEM PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN

PENGUATAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA

MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

NIM. 031617017329

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2021

Page 2: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

SISTEM PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN

PENGUATAN PRESIDENSIIL DI INDONESIA

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Airlangga dan Telah Dipertahankan di Hadapan Penyanggah Ujian Terbuka

Pada Hari Senin, 8 Februari 2021.

MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

NIM. 031617017329

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2021

Page 3: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

iii

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH DISERTASI INI TELAH

DIUJI PADA TANGGAL 8 FEBRUARI 2021

Oleh :

PROMOTOR

Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM.

NIP. 194904281974121001

KO PROMOTOR

Dr. Sukardi, S.H., M.H.

NIP. 196106271989031002

Mengetahui:

KOORDINATOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

NIP. 19650419 199002 1 001

Page 4: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

iv

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H., M.S., LLM.

KO PROMOTOR : Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Page 5: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

v

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP I (TERTUTUP)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup) Pada

Tanggal 11 Januari 2021

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M. Si

Anggota : 1. Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LL.M

2. Dr. Sukardi, S.H., M.H

3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H., M. Hum

4. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S

5. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N

6. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 18/UN3.1.3/KD/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

Page 6: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

vi

PENETAPAN PENGUJI DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap II (Terbuka) Pada

Tanggal 8 Februari 2021

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph. D

Promotor : Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LL.M

Ko Promotor : Dr. Sukardi, S.H., M.H

Sekretaris : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H

Anggota : 1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si

2. Dr. Lanny Ramli, S.H., M. Hum

3. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N

4. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H

5. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D

6. Dr. Widhayani Dian Prawestri, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 45/UN3.1.3/KD/2021

Tanggal : 30 Januari 2021

Page 7: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

vii

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mohammad Syaiful Aris

NIM : 031617017329

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul: “SISTEM

PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN PENGUATAN

PRESIDENSIIL DI INDONESIA” adalah benar hasil karya saya sendiri dan

bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya. Hal-hal yang bukan

karya saya dalam Disertasi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar

pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Airlangga sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan

MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

NIM. 031617017329

Page 8: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

viii

UCAPAN TERIMA KASIH

Izinkanlah pertama-tama saya mengucapkan syukur Alhamdulillahhirabbil

Alaamiin atas segala Nikmat dan Rahmat yang Allah Subhanahu Wataala berikan

kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini dalam rangka

memperoleh gelar Doktor. Shalawat dan salam saya haturkan juga kepada Baginda

Rasulullah Muhammad SAW (Allahumma Salli Alaa Muhammad), kepada seluruh

keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya.

Melalui kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu saya

dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya ini. Ucapan terimakasih saya ini

secara khusus saya tujukan Kepada Yang Terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr.

Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., sebagai Promotor saya, yang telah

banyak membimbing, membantu, dan memotivasi saya agar dapat menyelesaikan

studi saya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kepeduliaan, perhatian, dan

kebaikan hati beliau tak dapat saya lupakan.

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya secara khusus saya tujukan

Kepada Yang Terhormat dan sangat terpelajar Dr. Sukardi, S.H., M.H, sebagai Ko-

Promotor saya walaupun di tengah kesibukan beliau juga masih sempat

meluangkan waktu khusus untuk bimbingan dan diskusi materi disertasi. Beliau

yang juga selalu memberikan perhatian dan kepedulian kepada saya dan tulisan

saya serta banyak membantu saya memberikan masukan pemikiran dalam seluruh

proses penulisan disertasi saya ini. Kebaikan hati beliau berdua tidak dapat saya

Page 9: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

ix

lupakan. Kiranya Allah Subhanahu Wataala yang Empunya Berkat senantiasa

melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau berdua. Aamiin

Ucapan terimakasih juga saya tujukan kepada yang terhormat dan terpelajar:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., Ak, M.T, CMA, selaku Rektor

Universitas Airlangga yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada

saya menempuh Pendidikan Doktor pada Program Doktor Program Studi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga bapak Iman Prihandono,

S.H., M.H., LL.M., Ph.D, dan mantan Dekan sebelumnya selama masa studi

saya yaitu ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D, dan Prof. Dr. Drs. Abd.

Shomad, S.H., M.H, yang memotivasi saya untuk menyelesaikan studi saya.

3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program

Studi Doktor Ilmu Hukum dan Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S selaku mantan

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, yang telah menerima saya sebagai salah satu

mahasiswa Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa

membantu dan juga memotivasi untuk segera menyelesaikan studi di

Program Doktor Ilmu Hukum UNAIR.

4. Para Dosen Pengajar Mata Kuliah pada Program Doktor Program Studi

Ilmu Hukum Universitas Airlangga, berturut-turut kepada Amat Terpelajar

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S, LLM, Prof. Dr. Frans

Limahelu, S.H, LL.M, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H, Dr. M. Hadi

Subhan, S.H, CN, M.H, Dr. Sarwirini, S.H., M.S, Nurul Barizah, S.H.,

Page 10: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

x

LLM, Ph.D yang telah berkenan membekali saya terkait ilmu pengetahuan

khususnya bidang ilmu hukum. saya ucapkan banyak terimakasih. Kiranya

Allah Subhanau Wataala yang Empunya Berkat senantiasa melimpahkan

nikmat kesehatan kepada beliau-beliau. Aamiin

5. Para Penguji Ujian Kualifikasi saya, berturut-turut Amat Terpelajar Prof.

Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., Prof. Dr. Sri Hajati, S.H.,

M.S, Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, Prof. Dr. Drs. Abd.

Shomad, S.H., M.H, Dr. Sukardi, S.H., M.H., Nurul Barizah, S.H., LL.M,

Ph.D, Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, Saya mengucapkan terima

kasih kepada beliau-beliau yang telah memberikan masukan yang

konstruktif dalam penulisan disertasi saya menuju ke arah isi dan kualitas

penulisan yang lebih baik.

6. Dosen Mata Kuliah Pendidikan, Keahlian, dan Keterampilan (MKPKK)

saya, berturut-turut saya haturkan kepada Amat Terpelajar Dr. Sukardi,

S.H., M.H., Dr. M. Hadi Subhan, S.H., CN, M.H serta Dr. Aktieva Tri

Tjitrawati, S.H., M.H.

7. Para Penguji Ujian Proposal saya kepada Amat Terpelajar Prof. Dr. Peter

Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H.,

M. Si, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H (almarhum), Dr.

Sukardi, S.H., M.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, Dr. Radian

Salman, S.H., LL.M, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya dalam

penyempurnaan proposal disertasi yang saya tulis.

Page 11: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xi

8. Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) saya, Yang Terhormat

Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM dan Dr. Radian Salman,

S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing MKPD 1 dan 2. Terimakasih atas

masukan dalam penyelesaian penulisan disertasi saya.

9. Para Penguji Ujian Kelayakan Disertasi saya, kepada Amat Terpelajar.

Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., Prof. Dr. Muchammad

Zaidun, S.H., M. Si, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H, Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr.

M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N, Dr. Radian Salman, S.H., LL.M, Dr.

Rosa Ristawati, S.H., LL.M. Terima kasih atas kritikan dan saran yang

konstruktif yang telah diberikan kepada saya terkait dengan penulisan dari

isi disertasi ini.

10. Para Penguji Ujian Tertutup Disertasi saya, kepada Amat Terpelajar. Prof.

Dr. Peter Machmud Marzuki, SH., M.S., LLM., Prof. Dr. Muchammad

Zaidun, S.H., M. Si, Prof. Dr. Sri Hajati, S.H, Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H.,

M. Hum, Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N,

Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. Terima kasih atas pertanyaan, kritikan dan

saran yang konstruktif yang telah diberikan kepada saya terkait dengan

penulisan dari isi disertasi ini.

11. Para Penguji Ujian Terbuka Disertasi saya, kepada Amat Terpelajar Iman

Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph. D, Prof. Dr. Peter Machmud Mz., S.H.,

M.S., LL.M., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,

M.H., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr. Lanny Ramli, S.H.,

M. Hum., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Dr. Rr. Herini Siti

Page 12: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xii

Aisyah, S.H., M.H., Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Widhayani Dian

Prawestri, S.H., M.H.

12. Terimakasih tak terhitung atas doa dan kebaikan dan tidak akan pernah

terbalaskan kepada kedua orang tua saya, istri saya dan kedua anak saya.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan

melindungi kami semua dari segala marabahaya, serta diluaskan dalam

memperoleh rezeki. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

13. Terimakasih juga kepada teman-teman dosen Departemen Hukum Tata

Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu menjadi tim

yang baik dan saling melengkapi.

14. Teman-teman sedulur seperjuangan Angkatan 2016 Program Studi Doktor

Ilmu Hukum Universitas Airlangga, atas kebersamaan dan kekompakannya

juga, partner di segala bidang kapanpun dan dimanapun.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang

telah banyak membantu saya dalam penyusunan dan kesempurnaan disertasi saya

ini tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih. Saya mendoakan semoga Allah

Subhanahu Wataala Yang Empunya Berkat senantiasa melimpahkan kesehatan,

umur panjang, dan membalas budi baik Bapak / Ibu semua. Aamiin.

Hormat saya,

Mohammad Syaiful Aris

Page 13: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xiii

RINGKASAN

SISTEM PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD NRI 1945 DAN

PENGUATAN PRESIDENSIIL

Pengaturan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sangat dinamis dan

hampir setiap menjelang pelaksanaan pemilihan umum selalu dilakukan perubahan

aturan pelaksanaannya. Hal tersebut seyogyanya dilakukan untuk meningkatkan

kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Meski demikian sejumlah persoalan

selalu muncul yaitu sistem apa yang dapat mendorong pemilihan umum yang

menghasilkan wakil rakyat yang bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat. Kemudian

persoalan lain berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan presidensiil yang

dikombinasi dengan sistem pemilihan umum proporsional akan terus mendorong

lahirnya sistem multipartai sehingga menyulitkan lahirnya partai mayoritas

pendukung pemerintah. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan

cenderung tidak stabil dan lebih disibukkan dengan agenda membangun koalisi

pemerintahan. Sistem dan pelaksanaan pemilihan umum merupakan suatu

mekanisme utama dalam demokrasi, sehingga sudah semestinya bilamana

pemilihan umum menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi dengan harapan

pemilihan umum tidak semata hanya menjadi sebuah ritual berkala dan formalitas

dalam kehidupan bernegara.

Penulisan disertasi ini fokus pada 2 (dua) rumusan masalah, Pertama,

Landasan filosofis dan prinsip pemilihan umum menurut UUD NRI 1945. Kedua,

Sistem pemilihan umum untuk penguatan sistem presidensiil di Indonesia. Pada

pembahasan pertama berkaitan dengan landasan filosofis dan prinsip pemilihan

Page 14: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xiv

umum menurut UUD NRI 1945, penulis memulai dengan ulasan pembahasan

berkaitan dengan pemilihan umum dan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum

merupakan hal penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena

pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan

umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di suatu

negara. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan sarana yang paling demokratis

untuk membentuk representative government, dan juga merupakan the expression

of democratic struggle bagi rakyat untuk menentukan siapa saja yang memerintah

serta apa yang dihendaki rakyat untuk dilakukan pemerintah dan pemilihan umum

merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, untuk memproses

penggantian pemerintahah secara damai dan teratur. Lewat pelaksanaan pemilihan

umum keabsahan pemerintah diperoleh. Hal tersebut merupakan pemenuhan atas

hak pilih (rights to vote) yang dijamin secara universal dan sangat menentukan

pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.

Rumusan masalah yang kedua berkaitan dengan sistem pemilihan umum

untuk penguatan sistem presidensiil di Indonesia. Penulis melihat bahwa kelemahan

sistem pemerintahan presidensiil adalah kemungkinan hadirnya presiden minoritas

(minority President) yaitu presiden yang tidak didukung oleh mayoritas parlemen,

meskipun Presiden mendapatkan mandat kuat dari rakyat, akan tetapi dengan posisi

minoritas, agenda pemerintahan yang dijalankan presiden dapat terhambat oleh

parlemen atau legislatif sehingga diperlukan koalisi pemerintahan. Jose Antonio

Cheibub menjelaskan kesulitan mengkombinasikan sistem pemerintahan

presidensiil dengan sistem multipartai dalam aspek hambatan untuk membangun

Page 15: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xv

koalisi. Untuk stabilitas sistem pemerintahan presidensial, dibutuhkan perolehan

suara mayoritas di parlemen pada partai politik pendukung Presiden. Kompetisi

politik di bawah sistem partai hal itu terbukti tidak mungkin sehingga Presiden

terpilih dipaksa untuk melakukan koalisi. Berdasarkan penjelasan tersebut hal

penting yang perlu mendapatkan perhatian bahwa kombinasi antara sistem

pemerintahan presidensiil dengan sistem multipartai merupakan hal yang sulit

dilaksanakan karena siapapun presiden terpilih akan berhadapan dengan kondisi

bahwa dukungan terhadapnya di parlemen tidak mungkin mayoritas tanpa

melakukan koalisi.

Menjawab permasalahan penguatan sistem presidensiil di Indonesia penulis

menawarkan Sistem pemilihan umum mayoritas atau orang menyebut dengan

sistem distrik (first Past the Post) sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan

yang efektif dan bertanggung jawab karena akan mendorong penyederhanaan partai

politik dan tanggung jawab para wakil rakyat pada pemilih di masing-masing

distrik. Penulis menawarkan jumlah kursi di DPR RI yaitu 550 kursi sehingga

terdapat 550 distrik pemilihan, jumlah tersebut masih terbuka ditambah atau

dikurangi sesuai kebutuhan keterwakilan di parlemen. Setiap kabupaten dan kota

paling sedikit diwakili oleh seorang wakil rakyat sebagai distrik pemilihan sehingga

terdapat 514 distrik berdasarkan jumlah kabupaten dan Kota. Kemudian ditambah

36 kursi dari kabupaten/kota dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.

Penentuan penambahan berdasarkan urutan jumlah pemilih pada setiap

kabupaten/kota yang diurutkan dan penulis meminjam cara penentuan distrik

tambahan menggunakan pembagian kursi model Sainta Lague yaitu jumlah pemilih

Page 16: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xvi

pada kabupaten/kota dibagi dengan bilangan pembagi (BP) yaitu 1, 3, 5,.

Kabupaten/kota dengan jumlah pemilih terbanyak (highest average) ditambah

menjadi beberapa distrik pemilihan sesuai dengan tabel 3.10 sehingga pada wilayah

kabupaten/kota tersebut dipecah menjadi beberapa distrik sebagai contoh Bogor

dipecah menjadi 3 (tiga) distrik, Bandung menjadi 2 (dua) distrik, Jakarta Timur

menjadi 2 (dua) distrik, Surabaya menjadi 2 (dua) distrik dan seterusnya.

Keserentakan pelaksanaan pemilihan umum juga upaya untuk memperkuat

sistem presidensiil, penulis berpendapat menggunakan model pemisahan antara

pemilihan umum tingkat nasional dan pemilihan umum pada tingkat daerah

merupakan pilihan yang paling ideal. Pemilihan umum nasional untuk memilih

legislatif dan eksekutif pada tingkat pusat yaitu anggota DPR, DPD dan Presiden,

sedangkan pemilihan umum pada tingkat daerah untuk memilih legislatif dan

eksekutif pada tingkat daerah yaitu anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD

Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pelaksanaan pemilihan umum

nasional dan pemilihan umum lokal diberikan jarak waktu tertentu dengan jarak

waktu 2,5 tahun. Model ini untuk dapat mengurangi beban penyelenggaraan dan

kesulitan para pemilih dalam memberikan suara. Serta untuk menampung aspirasi

masyarakat untuk diakomodasi pada pemilihan umum nasional dan pemilihan

umum lokal. Model ini tetap memperkuat kerangka sistem presidensiil karena

pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan Presiden tetap dilaksanakan

secara serentak dan keserentakan pemilihan antara legislatif dan eksekutif juga

dilaksanakan pada pemilihan umum daerah.

Page 17: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xviii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945;

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950;

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-

Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2914);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3063);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3163);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota

Badan Permusyawaaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 Dan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3809);

Page 18: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xix

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4277);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4836);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan

Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4924);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Page 19: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xx

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.DPD/XII/2012 Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun

2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 perkara Pengujian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Page 20: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xxi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.

Pemilihan umum di Indonesia (1955- 2019) 6

Tabel 1. 2.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensiil dan

Parlementer

30

Tabel 1. 3.

Perbandingan Kelebihan dan Kelemahan antara Sistem

Distrik dan Sistem Proporsional

36

Tabel 2. 1.

Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD 1945

121

Tabel 2. 2.

Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD RIS

122

Tabel 2. 3.

Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD Sementara 1950

123

Tabel 2. 4.

Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD NRI 1945

125

Tabel 2. 5.

Pengaturan Pemilihan Legislatif Dalam UUD 1945

128

Tabel 2. 6.

Pengaturan Pemilihan Legislatif Dalam UUD RIS

129

Tabel 2. 7.

Pengaturan Pemilihan Legislatif Dalam UUDS 1950

133

Tabel 2. 8.

Pengaturan Pemilihan Legislatif Dalam UUD NRI

1945

135

Tabel 3. 1.

Karakteristik Sistem Presidensiil

194

Tabel 3. 2. Perbandingan Pelaksanaan Pemilihan Umum di

Indonesia Tahun 1955- 2019

236

Tabel 3. 3.

Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden dan

Pemilihan Legislatif

241

Tabel 3. 4.

Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD NRI 1945

267

Tabel 3. 5.

Pengaturan Presidential Threshold di Indonesia Tahun

2004-2019

279

Page 21: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xxii

Tabel 3. 6.

Ketentuan Keterpilihan Presiden Pada Negara Dengan

Sistem Presidensiil

281

Tabel 3. 7.

Prinsip-Prinsip Penentuan Sistem Pemilihan Umum

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstutusi

295

Tabel 3. 8.

Penerapan Sistem Pemilihan umum Pluralitas-

Mayoritas di Indonesia

319

Tabel 3. 9.

Jumlah Kabupaten/ Kota Di Indonesia Sebagai Distrik

Pemilihan

322

Tabel 3. 10.

Penambahan Distrik Pemilihan Berdasarkan Peringkat

Jumlah Pemilih (Model Sainta Lague)

324

Tabel 3. 11.

Pilihan Model Keserantakan Pemilihan Umum

335

Page 22: Sistem Pemilihan Umum Menurut Uud Nri 1945 Dan …

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PEMILIHAN UMUM MOHAMMAD SYAIFUL ARIS

xxiii

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1. Sistem Pemilihan Umum 174

Bagan 3. 2. Sistem Pemerintahan Parlementer 189

Bagan 3. 3.

Sistem Pemerintahan Presidensiil

191

Bagan 3. 4. Sistem Pemerintahan Campuran

192

Bagan 3. 5.

Kerangka Penguatan Sistem Presidensiil Melalui

Sistem Pemilihan Presiden dan Legislatif

311

Bagan 3. 6. Elemen Sistem Pemilihan umum

314

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1.

Mekanisme Sistem Pemilihan Organis

170