Sistem Pembayaran Non Tunai

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/

Tim Penyusun Chandra Murniadi

Siti Astiyah Wahyu Yuwana

Wirza Ayu Novriana Widyadita Hasna Zulda

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021 29817321 Fax.: 021 2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2014, Bank Indonesia 2014

Kodifikasi Peraturan Perbankan Indonesia

Infrastruktur

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

mailto:[email protected]

Infrastruktur Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman Daftar Isi Hal. i – v

Rekam Jejak Regulasi Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Hal. vi

Dasar Hukum Hal. vii Regulasi Terkait Hal. vii – viii Regulasi Bank Indonesia

Hal. v

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Ketentuan Umum Par 1 Hal. 1

Landasan Hukum Par 2 Hal. 1 – 2

Ketentuan dan Prosedur Par 3 Hal. 2 – 3

Pengelolaan Risiko Sistem Pembayaran Par 4 – 5 Hal. 3 – 4

Dana yang Digunakan dalam Penyelesaian Akhir (Settlemet Assets)

Par 6 Hal.4

Kepastian Penyelesaian Akhir (Finality of Settlement) Par 7 Hal. 5 – 6

Keamanan dan Kehandalan Sistem BI-RTGS Par 8 Hal. 6

Efisiensi Penyelenggara Sistem BI-RTGS Par 9 Hal. 6 – 7

Kepesertaan Par 10 Hal. 7 – 8

Tata Kelola yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan System BI-RTGS

Par 11 Hal. 8

Pengawasan Sistem BI-RTGS (Oversight) Par 12 Hal. 8 – 9

Sanksi

Par 13 Hal. 9

Pelaksanaan Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS

Tata Cara Pengisian Instruksi Transfer Par 14 Hal. 9

Pelaksanaan Instruksi Transfer dari Nasabah Peserta Pengirim Par 15 Hal. 10

Kesesuaian Penulisan Instruksi Transfer Par 16 Hal. 11

Penyampaian Dana kepada Nasabah Peserta Penerima Par 17 Hal. 11 – 14

Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah untuk Transfer melalui Sistem BI-RTGS

Par 18 Hal. 14

Tata Cara Penghitungan Bunga dan Kompensasi Par 19 Hal. 14

Lain-Lain

Par 20 Hal. 14

Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account

Pelaksana TSA Par 21 Hal. 14 – 15

Jenis Transaksi, Penggunaan Transaction Reference Number (TRN), dan Sansi Transaksi dalam Penerapan TSA

Par 22 Hal. 15


ii

Pengenaan Biaya Transaksi TSA Par 23 Hal. 15 – 16

Masa Transisi Sistem

Par 24 Hal. 16

Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah melalui Sistem bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Sehubungan dengan Hari Libur Nasional Tertentu.

Pembatasan Nilai Nominal Per Transaksi yang Dapat Dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada Periode Tertentu

Par 25 Hal. 16 – 17

Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Ketentuan Peralihan Par 24 Hal. 17

Lampiran Hal. 18 – 348 Lampiran 1 Pedoman Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Hal. 18

Halaman Judul Hal. 18

Bab I Pendahuluan Hal. 19 – 22

A. Latar Belakang Hal. 19 – 20

B. Ketentuan Umum Hal. 20 – 22

Bab II Landasan Hukum Hal. 23 – 24

Bab III Ketentuan dan Prosedur Hal. 25 – 69

A. Ketentuan dan Prosedur Umum Hal. 25

1. Disain Sistem Hal. 25 – 26

2. Pelaksanaan Operasional RT Hal. 26 – 29

3. Fungsi-Fungsi dalam RT Hal. 29 – 41

4. Pengoperasian dan Prosedur Pembukuan Transaksi Secara Umum

Hal. 41 – 46

5. Transaksi dengan Pengaturan Khusus Hal. 46 – 48

6. Fasilitas warehouse dalam Sistem BI-RTGS Hal. 48 – 49

7. Jam Operasional Hal. 49 – 50

8. Perubahan Jam Operasional Hal. 50

9. Permintaan Perpanjangan Window Time TRN oleh Peserta Hal. 51 – 52

10. Libur Fakultatif Hal. 52

11. Hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan Peserta dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

Hal. 52 – 62

a. Penyelenggara Hal. 53 – 55

b. Peserta Hal. 55 – 62

12. Akses Informasi perihal Ketentuan dan Prosedur Hal .62

B. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat Hal. 62

1. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara

Hal. 62 – 64

2. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di Peserta Hal. 64 – 69

C. Penggunaan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) dalam Kondisi Tertentu

Hal. 69

Bab IV Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas Hal. 70 – 77

A. Metode Penyelesaian Akhir Hal. 70 – 72

B. Jenis Transaksi Hal. 72 – 74


iii

C. Penyediaan Informasi Saldo Rekening Giro Hal. 74

D. Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah

Hal. 74

E. Throughout Guidelines Hal. 74 – 75

F. Gridlock Resolution Hal. 74

G. Queue Mechanism Hal. 74 – 77

Bab V Dana Yang Digunakan Dalam Penyelesaian Akhir (Settlement Assets)

Hal. 78

Bab VI Kepastian Penyelesaian Akhir Hal. 79 – 85

A. Transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan Hal. 79

B. Mekanisme Koreksi Transaksi Hal. 79 – 82

C. Pengembalian Dana (Retur) Hal. 82

D. Disain Sistem BI RTGS menjamin bahwa Peserta pengirim tidak dapat membatalkan atau menarik kembali dana yang sudah diterima Peserta penerima

Hal. 82

E. Pembatalan transaksi dalam antrian (queue cancellation) Hal. 82 – 83

F. Pembatalan transaksi oleh sistem Hal. 83

G. Bukti Penyelesaian Akhir Transaksi Hal. 83 – 84

H. Jam Operasional Sistem BI-RTGS Hal. 84

Bab VII Keamanan dan Keandalan Sistem BI-RTGS Hal. 85 – 91

A. Sistem BI-RTGS dilaksanakan dengan standar keamanan yang tinggi

Hal. 85 – 88

B. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat Hal. 88 – 89

C. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat Hal. 89

D. Pelatihan terhadap petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

Hal. 89

E. Peninjauan secara berkala atas standar keamanan Sistem BI-RTGS dengan mengacu pada standar internasional

Hal. 89

F. Pelaksanaan security audit secara berkala Hal. 90

G. Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS Hal. 90

H. Penyusunan capacity planning Hal. 90

Bab VIII Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Hal. 91 – 93

A. Kebijakan Penetapan Biaya Transaksi Sistem BI-RTGS Hal. 91

B. Jenis dan Besarnya Biaya dalam Sistem BI-RTGS Hal. 91 – 92

C. Tata Cara Penghitungan dan Pembebanan Biaya Hal. 92

Bab IX Kepesertaan Hal. 93

A. Kriteria Peserta Hal. 93

B. Persyaratan menjadi Peserta Hal. 93 – 94

C. Tata Cara menjadi Peserta Hal. 94 – 103

D. Tata Cara Perubahan Kepesertaan Hal. 103 – 116

E. Kegiatan Penyelenggara Dalam Rangka Memastikan Kepatuhan Peserta dan Calon Peserta terhadap Ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan/atau Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dan Peserta

Hal. 116 – 117

F. Kegiatan Administratif dalam Kepesertaan Sistem BI RTGS Hal. 117 – 125

Bab X Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem BI RTGS Hal. 126

Lampiran Hal. 127

Lampiran 3.1 : RCC Reason Code List Hal. 127 – 135

Lampiran 3.2 : Standardisasi Pengisian Message Transaksi Sistem BI-RTGS

Hal. 136 – 205


iv

Lampiran 3.3 : Jam Operasional Sistem BI-RTGS Hal. 206 – 207

Lampiran 3.4 : Surat Penunjukan Pengambilan Fisik Uang Hal. 208

Lampiran 3.5 : Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis

Hal. 209 – 217

Lampiran 3.6 : Ruang Lingkup Pelaksanaan Pemeriksaan Internal Hal.218

Lampiran 3.7 : Ruang Lingkup Pelaksanaan Security Audit Hal. 219 – 220

Lampiran 3.8a : Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Guest Bank untuk Peserta Sistem BI-RTGS

Hal.221

Lampiran 3.8b : Surat Permohonan Penggunaan Fasilitas Guest Bank untuk Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS

Hal.222

Lampiran 3.9 : Pedoman Teknis Penggunaan Fasilitas Guest Bank Hal. 223 – 253

Lampiran 3.10 : Surat Permohonan Penggunaan Cek BI/BGBI Hal. 254

Lampiran 3.11 : Stempel Contingency Plan Sistem BI-RTGS Hal. 255

Lampiran 4.1 : Daftar Transaction Reference Number (TRN) Hal. 256-258

Lampiran 6.1 : Laporan Sistem BI-RTGS pada Peserta Hal. 259 – 264

Lampiran 9.1 : Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Langsung (Bank)

Hal. 265 – 276

Lampiran 9.2 : Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Langsung (Pihak selain Bank)

Hal. 277 – 287

Lampiran 9.3 : Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Tidak Langsung (Bank)

Hal. 288 – 298

Lampiran 9.4 : Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dengan Peserta Tidak Langsung (Pihak selain Bank)

Hal. 299 – 308

Lampiran 9.5 : Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Langsung

Hal. 309 – 310

Lampiran 9.6 : Data Kepesertaan Peserta Langsung Hal. 311

Lampiran 9.7 : Surat Kuasa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung

Hal. 312 – 313

Lampiran 9.8 : Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung

Hal. 314 – 315

Lampiran 9.9 : Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung Khusus Pengambilan Fisik Uang

Hal. 316

Lampiran 9.10: Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung Khusus Pengambilan Advis

Hal. 317

Lampiran 9.11: Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk Peserta Langsung

Hal. 318 – 319

Lampiran 9.12: Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa Direksi

Hal. 320

Lampiran 9.13: Surat Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa Substitusi untuk Pengambilan Fisik Uang

Hal. 321

Lampiran 9.14: Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan bagi Pejabat Penerima Kuasa Direksi

Hal. 322

Lampiran 9.15: Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan bagi Penerima Kuasa Substitusi untuk Pengambilan Fisik Uang

Hal. 323

Lampiran 9.16: Surat Pemberitahuan Penandatangan Perjanjian Hal. 324

Lampiran 9.17: Surat Kuasa Penandatangan Perjanjian Hal. 325

Lampiran 9.18: Surat Penyampaian Authenticator Text Hal. 326


v

Lampiran 9.19: Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Peserta Tidak Langsung

Hal. 327

Lampiran 9.20: Data Kepesertaan Peserta Tidak Langsung Hal. 328

Lampiran 9.21: Surat Kuasa Hak Substitusi untuk Peserta Tidak Langsung

Hal. 329 – 330

Lampiran 9.22: Surat Kuasa tanpa Hak Substitusi untuk Peserta Tidak Langsung

Hal. 331 – 332

Lampiran 9.23: Surat Pemberitahuan Perubahan Direksi untuk Peserta Tidak Langsung

Hal. 333 – 334

Lampiran 9.24: Surat Bank Peserta Merger Hal. 335

Lampiran 9.25: Contoh Surat dari Bank Hasil Merger mengenai Pelaksanaan Merger

Hal. 336 – 337

Lampiran 9.26: Surat Pernyataan Bank Hasil Merger Hal. 338 – 339

Lampiran 9.27: Surat Bank Hasil Konsolidasi Hal. 340

Lampiran 9.28: Surat Bank Peserta Konsolidasi Hal. 341

Lampiran 9.29: Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Hal. 342

Lampiran 9.30: Surat Pemberitahuan Pencabutan Wewenang Direksi

Hal. 343

Lampiran 2 Perhitungan Bunga dan Kompensasi Hal. 344 – 347

Lampiran 3 Jenis Transaksi, Penggunaan Transaction Reference Number (TRN) dan Sandi Transaki Dalam Rangka Penerapan TSA Melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI

Hal. 348 – 349


vi

Rekam Jejak Regulasi Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

6/8/PBI/2004Sistem BI-RTGS

6/13/PBI 2004Perubahan atas 6/8/PBI/2004

10/6/PBI/2008Sistem BI-RTGS

SE 7/62/DASP 2005Sistem BI-RTGS

SE 10/11/DASP 2008Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

SE 12/1/DASP 2010Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

SE 6/14/DASP 2004Pedoman Penyusunan

Kebijakan & Prosedur Tertulis, Laporan Pemeriksaan Internal,

serta Laporan Hasil Security Audit

Pasal 23

SE 8/12/DASP 2006Penetapan Biaya Penggunaan

Sistem BI-RTGS Selama Periode Uji Coba TSA Pemerintah melalui

Mekanisme Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara

Umum Negara Pusat/ Daerah pd BU

SE 8/20/DASP 2006Penetapan Biaya Penggunaan Sistem BI-RTGS & SKN-BI dlm

Rangka Pelaksanaan Uji Coba TSA Pemerintah

SE 9/22/DASP 2007Penetapan Biaya Penggunaan

Sistem BI-RTGS & SKN-BI Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Coba TSA

Pemerintah

SE 6/45/DASP 2004Batasan Nominal Transaksi Antar Bank Untuk Kepentingan Nasabah

Melalui Sistem BI-RTGS Sehubungan Dengan Hari Libur

Nasional Tertentu

SE 7/47/DASP 2005Batasan Nilai Nominal Per

Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah Melalui Sistem BI-RTGS Sehubungan dengan Hari Libur Nasional

SE 10/10/DASP 2008Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem

Sistem BI-RTGS dlm rangka Perlindungan kpd Nasabah Peserta

Sistem BI-RTGS

SE 10/12/DASP 2008Penetapan Biaya Penggunaan Sistem

BI-RTGS dan SKN-BI dlm Rangka Penetapan TSA

SE 10/9/DASP 2008Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan

Pengawasan Sistem BI-RTGS

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

-Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit dalam Valuta Asing oleh Bank

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

-Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 11/30/PBI/2009 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah

-Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/38/DASP 2012 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

-Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/22/DPM 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23 DPD 2005 tentang

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh

Bank

-Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/29/DASP 2010 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum

-Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/4/DASP 2010 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/17/DPM 2009 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah

-Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP 2009 tentang Pedoman

standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

-Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/25/DASP 2007 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP 2006 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

-Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPNP 2003 tentang Perubahan atas Surat Edaran bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP 2001 tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Diubah

Dicabut

Terkait

PBI Masih Berlaku

PBI/SK Dir BI Tidak Berlaku

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Keterangan:

SE 16/18/DPSP 2014Perubahan Atas SE BI no. 12/1/DASP

tanggal 21 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank

Indonesia Real Time Gross SettlementBab III huruf A.11 butir a.2).e) dan

huruf A.12 Lampiran SE No. 12/1/

DASP 2010


vii

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004

Regulasi Terkait : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang - Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang

Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit dalam Valuta Asing oleh Bank

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/29/PBI/2008 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/32/PBI/2009 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/30/PBI/2009 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/38/DASP 2012 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/22/DPM 2012 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/29/DASP 2010 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/4/DASP 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/17/DPM/2009 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP 2009 perihal Pedoman standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/25/DASP 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/34/DASP/2006 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/18/DPSP 2014 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor 12/1/DASP/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/1/DASP/2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/12/DASP 2008 perihal Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account

http://jktdhk-01/Exe/ZyNET.exe/200002SE.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=dhk&Index=PERATURAN%20BANK%20INDONESIA&Docs=&Query=Pembatasan%20Transaksi%20Rupiah&Time=&EndTime=&SearchMethod=&TocRestrict=&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=E%3A%5CZYIMAGE%5CINDEX%20DATA%5CPBI%5CTXT%5C2006%5C00000000%5C200002SE.txt&User=ANONYMOUS&Password=ANONYMOUS&SortMethod=-f%3ATanggal&MaximumDocuments=10&FuzzyDegree=-1&ImageQuality=r105g16/r105g16/x150y150g16/i600&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionE&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x

http://jktdhk-01/Exe/ZyNET.exe/200002SE.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=dhk&Index=PERATURAN%20BANK%20INDONESIA&Docs=&Query=Pembatasan%20Transaksi%20Rupiah&Time=&EndTime=&SearchMethod=&TocRestrict=&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=E%3A%5CZYIMAGE%5CINDEX%20DATA%5CPBI%5CTXT%5C2006%5C00000000%5C200002SE.txt&User=ANONYMOUS&Password=ANONYMOUS&SortMethod=-f%3ATanggal&MaximumDocuments=10&FuzzyDegree=-1&ImageQuality=r105g16/r105g16/x150y150g16/i600&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionE&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x

http://jktdhk-01/Exe/ZyNET.exe/000000X6.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=dhk&Index=PERATURAN%20BANK%20INDONESIA&Docs=&Query=fname%3D%2A.txt&Time=&EndTime=&SearchMethod=&TocRestrict=&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=E%3A%5CZYIMAGE%5CINDEX%20DATA%5CPBI%5CTXT%5C2012%5C00000000%5C000000X6.txt&User=ANONYMOUS&Password=ANONYMOUS&SortMethod=-f%3ATanggal&MaximumDocuments=10&FuzzyDegree=-1&ImageQuality=r105g16/r105g16/x150y150g16/i600&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionE&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x

http://jktdhk-01/Exe/ZyNET.exe/000000X6.txt?ZyActionD=ZyDocument&Client=dhk&Index=PERATURAN%20BANK%20INDONESIA&Docs=&Query=fname%3D%2A.txt&Time=&EndTime=&SearchMethod=&TocRestrict=&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&UseQField=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=E%3A%5CZYIMAGE%5CINDEX%20DATA%5CPBI%5CTXT%5C2012%5C00000000%5C000000X6.txt&User=ANONYMOUS&Password=ANONYMOUS&SortMethod=-f%3ATanggal&MaximumDocuments=10&FuzzyDegree=-1&ImageQuality=r105g16/r105g16/x150y150g16/i600&Display=hpfr&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionE&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6E0F2C39-4FFB-463D-B566-57E88FCF7057/17289/pbi_113009.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6E0F2C39-4FFB-463D-B566-57E88FCF7057/17289/pbi_113009.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BC22C580-4BFF-4871-AC46-A5FA4DE574DA/27762/se_143813.pdf



http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1BFF5376-5669-4395-B039-E400FCC87CF1/26881/se_142213.pdf




http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/9AD01058-A4FC-4A0A-91AC-EA77C913AD27/21426/se_122911.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/9AD01058-A4FC-4A0A-91AC-EA77C913AD27/21426/se_122911.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/9E113614-2626-4904-AF38-A56F6E0C0322/18978/se_12411.pdf



http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4EBD249E-2593-4AA7-ABC4-C65D514DB4D0/18449/se_113109.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4EBD249E-2593-4AA7-ABC4-C65D514DB4D0/18449/se_113109.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3B503D09-6350-4642-ADAE-0FE6A90CF198/12634/25.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3B503D09-6350-4642-ADAE-0FE6A90CF198/12634/25.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/12B2C80F-F671-4EE4-85CC-87B141982EC5/12548/PBI_100608.Pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8795CD6A-3AFC-4737-B1B2-B88C979BA570/18681/se_12111.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8795CD6A-3AFC-4737-B1B2-B88C979BA570/18681/se_12111.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/32A6D756-EE8A-4F7A-B6C9-C55EFC1CD5AF/12668/se_101208.pdf




viii

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/10/DASP 2008 perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/9/DASP 2008 perihal Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan Pengawasan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/47/DASP 2005 perihal Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sehubungan dengan Hari Libur Nasional.

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4B504FDD-AF11-49C2-A686-300792475018/12658/se_101008.pdf



http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EEECA15A-4D00-438B-90E7-80010037B96C/12655/se_100908.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/EEECA15A-4D00-438B-90E7-80010037B96C/12655/se_100908.pdf

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E0F1ECFA-D49B-4F12-85DD-72311D0F11B7/12598/se74705.pdf




1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Stabilitas Sistem Pembayaran Infrastruktur Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 10/6/PBI/2008 SE 12/1/DASP/2010 Huruf A angka 1

1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).

3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, serta Bank Indonesia.

4. Rekening Giro adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi.

5. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab I mengenai Pendahuluan (Lampiran 1 Bab I).

BAB II Landasan Hukum 2 Pasal 2

10/6/PBI/2008 ayat (1) SE 10/9/DASP Huruf A No. 1d Pasal 2 10/6/PBI/2008 ayat (2)-(4)

(1) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang kuat mengatur antara lain mengenai keabsahan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kepastian hukum pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, kepastian Penyelesaian Akhir (finality of settlement) dan kepastian hukum mengenai hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan kewajiban Peserta. Pengaturan tersebut selain didasarkan pada ketentuan ini dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara juga ketentuan hukum yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan dasar hukum untuk pembuatan perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta. Kepastian hukum mengenai hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan kewajiban Peserta meliputi hak, kewajiban, serta tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta.

(2) Penyelenggara harus mengupayakan secara maksimal agar penyelenggaraan Sistem BI-RTGS memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang memiliki dasar hukum yang kuat, Penyelenggara antara lain melakukan


2


SE 12/1/DASP/2010 Huruf A angka 2

identifikasi kondisi atau keadaan tertentu melalui permintaan opini hukum.

(3) Penyelenggara berwenang untuk mengatur hubungan hukum antara Penyelenggara dan Peserta dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan ini. Prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan ini antara lain adalah prinsip pengelolaan risiko, serta prinsip kejelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Penyelenggara dan kewajiban Peserta.

(4) Hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab II mengenai Landasan Hukum (Lampiran 1 Bab 2).

BAB III Ketentuan dan Prosedur 3 Pasal 3

10/6/PBI/2008

(1) Penyelenggara harus menyusun ketentuan dan prosedur yang memberikan kejelasan kepada Peserta mengenai risiko finansial yang dihadapi Peserta sehubungan dengan keikutsertaannya dalam Sistem BI-RTGS. Ketentuan dan prosedur memuat antara lain disain sistem (system design), alur transaksi (flow of transactions), jam operasional dan prosedur manajemen risiko yang dapat menjelaskan segala risiko finansial yang berpotensi timbul sehubungan dengan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS. Yang dimaksud dengan “risiko finansial” adalah risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit. Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti Peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi (keadaan tidak mampu membayar). Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena insolvensi.

(2) Ketentuan dan prosedur yang disusun oleh Penyelenggara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal, kondisi gangguan, dan/atau keadaan darurat.

(3) Penyelenggara harus mempublikasikan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta dan pihak lainnya. Publikasi mengenai ketentuan dan prosedur yang telah disusun oleh Penyelenggara dilakukan antara lain melalui website Bank Indonesia atau disampaikan dalam forum pertemuan antara Penyelenggara dan Peserta.


3


SE 12/1/DASP/2010 Huruf A angka 3

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab III mengenai Ketentuan dan Prosedur (Lampiran 1 Bab 3).

BAB IV Pengelolaan Risiko Sistem Pembayaran 4 Pasal 4

10/6/PBI/2008 ayat (1) SE 10/9/DASP/2008 Huruf A No. 3b SE 10/9/DASP/2008 Huruf A No. 3c – d Pasal 4 10/6/PBI/2008 ayat (2) SE 12/1/DASP/2010 Huruf A angka 4

(1) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dalam melakukan pengelolaan risiko sistem pembayaran. Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh Penyelenggara dapat dilakukan antara lain dengan penyediaan: Fasilitas Likuiditas Intrahari, fasilitas monitoring saldo secara real time, gridlock detection dan gridlock resolution. Selain itu juga diperlukan tersedianya fasilitas pada Penyelenggara untuk melakukan monitoring antrian transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi. Pengelolaan risiko sistem pembayaran oleh Peserta dapat dilakukan antara lain dengan melakukan monitoring antrian transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi. Himbauan kepada Peserta agar pengiriman transaksi tidak terakumulasi pada akhir jam operasional Sistem BI-RTGS yang dapat mengakibatkan kemacetan transaksi (gridlock), yaitu dengan memberikan pedoman untuk mengirimkan persentase tertentu dari volume transaksi sampai dengan batas waktu tertentu (throughput guidelines atau graduated payment schedule). Pembedaan biaya transaksi Sistem BI-RTGS berdasarkan waktu, untuk memberikan dorongan/insentif kepada Peserta agar mengirimkan transaksi lebih awal guna meminimalkan risiko likuiditas dan mencegah terjadinya gridlock.

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta untuk mengelola risiko sistem pembayaran dan harus mendorong Penyelenggara dan Peserta untuk mengelola risiko tersebut. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab IV mengenai Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas (Lampiran 1 Bab 4).

5 Pasal 5 10/6/PBI/2008 huruf a

Dalam rangka meminimalkan risiko sistem pembayaran: a. Bank Indonesia dapat menetapkan jenis transaksi yang harus diselesaikan

melalui Sistem BI-RTGS. Penetapan jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS didasarkan atas pertimbangan untuk meminimalkan risiko dalam sistem pembayaran dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.


4


SE 10/9/DASP/2008 huruf B Pasal 5 10/6/PBI/2008 huruf b

Jenis transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu: 1. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank

Syariah (PUAS); 2. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli

Surat Berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN);

3. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli Surat Berharga yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui BI-SSSS;

4. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai system kliring nasional Bank Indonesia;

5. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

Selain jenis transaksi yang harus dilakukan melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud di atas, Penyelenggara berwenang untuk menetapkan transaksi-transaksi lain yang dapat diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS.

b. Bank Indonesia menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah.

BAB V

Dana yang Digunakan dalam Penyelesaian Akhir (Settlement Assets)

6 Pasal 6 10/6/PBI/2008 SE 12/1/DASP/2010 huruf A angka 5

(1) Penyelesaian Akhir atas transaksi melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan menggunakan dana yang terdapat pada Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia. Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia sebagai sumber dana Penyelesaian Akhir transaksi melalui Sistem BI-RTGS diatur sesuai dengan ketentuan mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

(2) Penyelesaian Akhir transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dana yang terdapat pada Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup. Yang dimaksud dengan saldo yang cukup termasuk pula Fasilitas Likuiditas Intrahari yang diperoleh Peserta dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab V mengenai Dana yang digunakan dalam Penyelesaian Akhir (Lampiran 1 Bab 5).


5


BAB VI Kepastian Penyelesaian Akhir (Finality of Settlement) 7 Pasal 7

10/6/PBI/2008

(1) Penyelenggara menjamin bahwa disain Sistem BI-RTGS dapat memastikan hal-hal sebagai berikut: a. seluruh transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan

Penyelesaian Akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Peserta pengirim (final and irrevocable); Transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada prinsipnya berupa transfer kredit, yaitu transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Khusus untuk Bank Indonesia sebagai Peserta, selain berupa transfer kredit dapat pula berupa transfer debet, yaitu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya di Bank Indonesia. Transfer debet tersebut hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada pemerintah Republik Indonesia dan koreksi atas transaksi selain untuk kepentingan nasabah Peserta yang diinput oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Peserta pengirim” adalah Peserta pengi rim tidak dapat mendebet rekening Peserta penerima. Yang dapat dilakukan oleh Peserta pengirim adalah melakukan mekanisme koreksi atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

b. Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS dilakukan secara seketika (real time); dan Yang dimaksud dengan “dilakukan secara seketika” adalah pelaksanaan pendebetan rekening Peserta pengirim dan pengkreditan rekening Peserta penerima dilakukan segera setelah diterimanya perintah transfer dan dilakukannya proses validasi oleh sistem di Penyelenggara.

c. Penyelesaian Akhir harus dilaksanakan pada jam operasional yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. Penyelenggara harus menetapkan jam operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam operasional, dan prosedur perubahan jam operasional, serta menjamin ketepatan pelaksanaan jam operasional. Penyelenggara harus menginformasikan secara jelas mengenai jam operasional penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kondisi yang memungkinkan perubahan jam operasional, dan prosedur perubahan jam operasional.

(2) Penetapan jam operasional oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pula kondisi yang memungkinkan


6


SE 12/1/DASP/2010 huruf A angka 6

perubahan dan/atau perpanjangan jam operasional. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab VI mengenai Kepastian Penyelesaian Akhir (Lampiran 1 Bab 6).

BAB VII Keamanan dan Kehandalan Sistem BI-RTGS 8 Pasal 8

10/6/PBI/2008 SE 12/1/DASP/2010 huruf A angka 7

(1) Sistem BI-RTGS harus diselenggarakan dengan tingkat keamanan yang tinggi dan dapat berfungsi (available) sepanjang jam operasional yang ditetapkan serta memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat. Tingkat keamanan yang tinggi terkait dengan standar keamanan yang terpercaya dan layak diterapkan dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya (commercially reasonable) yang meliputi prinsip: a. kerahasiaan informasi (confidentiality); b. keutuhan informasi yang tidak mengalami perubahan atau modifikasi

oleh pihak yang tidak berhak (integrity); c. metode yang digunakan untuk memverifikasi identitas pihak yang

mengakses atau hardware yang digunakan dalam Sistem BI-RTGS (authentication);

d. Pihak yang mengakses informasi tidak dapat menyangkal aktivitas akses yang dilakukannya (non-repudiability); dan

e. dapat diaudit (auditability). Yang dimaksud dengan “dapat berfungsi ( available)” adalah sistem dapat beroperasi dengan baik sepanjang jam operasional.

(2) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus: a. menyediakan sistem cadangan; b. menyusun mekanisme dan prosedur keberlangsungan

penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (Business Continuity Plan/BCP); dan c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin

keamanan dan kehandalan Sistem BI-RTGS.

Business Continuity Plan (BCP) antara lain memuat alternatif penyelesaian transaksi melalui sistem lain apabila Sistem BI-RTGS tidak dapat beroperasi baik di Penyelenggara maupun Peserta. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab VII mengenai Keamanan dan Keandalan Sistem BI-RTGS (Lampiran 1 Bab 7).

BAB VIII Efisiensi Penyelenggara Sistem BI-RTGS 9 Pasal 9

10/6/PBI/2008

(1) Penyelenggara menyampaikan informasi kepada Peserta mengenai tujuan, manfaat, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Termasuk dalam hal-hal lain misalnya dasar penetapan biaya transaksi


7



yang ditanggung oleh Peserta, biaya penyediaan likuiditas untuk melakukan Penyelesaian Akhir dan lain-lain.

(2) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus efisien dan praktis untuk Peserta dan perekonomian secara umum. Prinsip efisien dan praktis pada ayat ini dievaluasi pada tahap pengembangan dan selama penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Apabila tingkat efisiensi dan kepraktisan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS tidak dapat dicapai secara optimal, maka kondisi tidak optimal tersebut hanya dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan manfaat, termasuk manfaat untuk perekonomian secara umum, antara lain penyelenggaraan Sistem BI-RTGS ditujukan untuk meminimalkan risiko sistem pembayaran dan mendukung stabilitas sistem keuangan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab VIII mengenai Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (Lampiran 1 Bab 8).

BAB IX Kepesertaan 10 Pasal 10

10/6/PBI/2008 ayat (1) – (2)a

SE 10/9/DASP/2008 huruf A No. 8 a

Pasal 10 10/6/PBI/2008 ayat (2) b

SE 10/9/DASP/2008 huruf A No. 8 a

Pasal 10 10/6/PBI/2008 ayat (2) c

SE 10/9/DASP/2008

(1) Penyelenggara harus menjamin bahwa kriteria kepesertaan bersifat obyektif dan transparan. Yang dimaksud dengan obyektif adalah keikutsertaan dan penghentian Peserta dalam Sistem BI-RTGS didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

(2) Untuk memastikan bahwa calon Peserta dan Peserta memenuhi

persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, Penyelenggara berwenang untuk: a. mewajibkan calon Peserta untuk menyampaikan dokumen yang

ditetapkan Penyelenggara;

antara lain terkait dengan kepemilikan Rekening Giro dan penyediaan perangkat Sistem BI-RTGS;

b. mewajibkan Peserta untuk menyampaikan laporan berkala dan

insidentil

serta memenuhi setiap kewajiban yang ditetapkan Penyelenggara, antara lain terkait dengan penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis dan laporan hasil audit; dan

c. melakukan pemeriksaan langsung (on site inspection)

dilakukan terhadap calon Peserta dan Peserta.


8


huruf A No. 8 b


Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab IX mengenai Kepesertaan (Lampiran 1 Bab 9).

BAB X Tata Kelola yang Baik (Good Governance) dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

11 Pasal 11 10/6/PBI/2008

SE 10/9/DASP/2008 huruf A no. 9 SE 12/1/DASP/2010 huruf A no. 10

Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara harus menerapkan tata kelola secara efektif, akuntabel dan transparan,

antara lain melalui: a. fungsi internal audit; b. pengawasan terhadap Sistem BI-RTGS oleh pengawas sistem

pembayaran; c. pengkonsultasian rencana kebijakan dengan Peserta; dan d. publikasi laporan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem BI-RTGS sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Bab X mengenai Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (Lampiran 1 Bab 10).

BAB XI Pengawasan Sistem BI-RTGS (Oversight) 12 Pasal 12

10/6/PBI/2008 ayat (1) SE 10/9/DASP/2008 huruf C Pasal 12 10/6/PBI/2008 ayat (2) – (3)

(1) Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran (overseer) mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS untuk memastikan bahwa Sistem BI-RTGS diselenggarakan dengan aman dan efisien.

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sesuai dengan prinsip-prinsip dalam CP-SIPS (The Core Principles for Systemically Important Payment System) yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement (BIS) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Sistem BI-RTGS. Berkenaan dengan kegiatan pengawasan tersebut, Penyelenggara harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT); b. Melakukan security audit terhadap Sistem BI-RTGS dan jaringan

terkait; c. Menyampaikan KPT, Laporan Hasil Security Audit (LHSA), Laporan

Hasil Pemeriksaan Internal (LHPI) dan laporan penyelenggaraan lainnya serta memberikan informasi lainnya yang diperlukan kepada unit kerja pengawasan sistem pembayaran di Bank Indonesia; dan

d. Memastikan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan terhadap Perjanjian antara Penyelenggara dan Peserta.

(2) Dalam mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta Penyelenggara untuk menyusun laporan berkala dan laporan insidentil. Yang dimaksud dengan “laporan insidentil” antara lain adalah laporan mengenai dilakukannya diskresi oleh Penyelenggara dan laporan lain


9


yang diperlukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran.

(3) Bank Indonesia dapat meminta Peserta untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Permintaan informasi terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dilakukan antara lain dalam rangka pelaksanaan asesmen Bank Indonesia terhadap pemahaman Peserta mengenai CP-SIPS.

BAB XII Sanksi 13 Pasal 13

10/6/PBI/2008 (1) Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara dapat

mengenakan sanksi administratif kepada Peserta.

Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif dimuat dalam perjanjian antara Penyelenggara dengan Peserta.

(2) Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Penyelenggara kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau perubahan status kepesertaan. Yang dimaksud dengan “perubahan status kepesertaan” antara lain adalah perubahan status kepesertaan aktif (active) menjadi ditangguhkan (suspend).

Pelaksanaan Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS1

BAB I Tata Cara Pengisian Instruksi Transfer 14 SE

10/10/DASP/2008 Huruf B

(1) Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles).

(2) Instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim paling kurang memuat: a. identitas nasabah pengirim; b. identitas nasabah penerima dana; c. identitas Peserta penerima; dan d. jumlah dana yang ditransfer.

(3) Identitas nasabah pengirim dan nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi paling kurang nama dan nomor rekening atau, jika nasabah pengirim atau nasabah penerima dana tidak memiliki rekening pada bank Peserta, identitas tersebut meliputi paling kurang nama dan alamat.

(4) Identitas Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi paling kurang nama Peserta, nama kantor Peserta, dan lokasi

1 Ketentuan Umum dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no. 10/6/PBI/2008.


10


kantor Peserta.

BAB II Pelaksanaan Instruksi Transfer dari Nasabah Peserta Pengirim 15 SE

10/10/DASP/2008 Huruf C

(1) Peserta pengirim dapat menyetujui untuk meneruskan instruksi transfer nasabah melalui Sistem BI-RTGS apabila instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang lengkap dan diisi dengan benar serta telah tersedia dana yang akan ditransfer.

(2) Instruksi transfer yang diteruskan oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan instruksi transfer yang diperintahkan oleh nasabahnya.

(3) Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk instruksi transfer yang diterima paling lambat pada saat

berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim, Peserta pengirim harus dengan segera dan tanpa menunda meneruskan instruksi transfer tersebut.

b. untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta pengirim harus meneruskan instruksi transfer dengan segera dan tanpa menunda setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC, dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya yang diprioritaskan, seperti transaksi bank dengan rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan transaksi Kas-Penarikan Tunai.

(4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka pendebetan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerusan instruksi transfer oleh Peserta pengirim.

(5) Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, maka: a. nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang

berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada Peserta b. pengirim terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah

pengirim sampai tanggal penerusan instruksi transfer. Peserta pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut; atau

c. Peserta pengirim harus melakukan reversal, yaitu mengkredit kembali dana nasabah yang sudah didebet ke rekening nasabah sesuai tanggal pendebetan.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari setoran tunai.

(7) Instruksi transfer yang diterima oleh Peserta dengan amanat untuk dilaksanakan pada tanggal tertentu (transaksi titipan), harus diteruskan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama dengan tanggal yang diperintahkan oleh nasabah.


11


BAB III Kesesuaian Penulisan Instruksi Transfer 16 SE

10/10/DASP/2008 huruf D

(1) Peserta pengirim bertanggungjawab atas kesesuaian penulisan instruksi transfer yang dikirim melalui Sistem BI-RTGS dengan instruksi yang dibuat oleh nasabah pengirim.

(2) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai dengan instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka Peserta pengirim harus, atas beban Peserta pengirim, menerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

(3) Penerbitan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan: a. pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ketidaksesuaian diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (window time) jenis transaksi tersebut; atau

b. paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan ketentuan harus dengan segera dan tanpa menunda melakukan penerbitan instruksi transfer baru setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke dalam RCC dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya yang diprioritaskan, apabila ketidaksesuaian diketahui setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah Peserta yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah Peserta sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru. Peserta pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut.

(5) Dalam hal Peserta pengirim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dana yang salah terkirim dapat diminta kembali oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima.

BAB IV Penyampaian Dana kepada Nasabah Peserta Penerima 17 SE

10/10/DASP/2008 Huruf E

(1) Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana sebagaimana tercantum dalam confirmation advice yang diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles), serta pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank. Confirmation advice merupakan hasil olahan komputer (computer print-out) yang tercetak di Peserta penerima, yang menunjukkan bahwa Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia telah dikredit.

(2) Peserta penerima harus menyampaikan dana yang ditujukan kepada nasabah penerima dana segera setelah Penyelenggara mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia, yang dibuktikan dengan confirmation advice, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Transfer untuk nasabah penerima dana yang memiliki rekening di

kantor Peserta penerima


12


1) Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah, Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

2) Apabila Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit rekening penerima pada tanggal valuta yang sama antara lain karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi dan/atau kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

3) Dalam hal sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan Peserta penerima untuk melakukan pengkreditan pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka nasabah penerima berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima pada Peserta penerima terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah penerima. Peserta penerima harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut.

4) Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah atau pada periode perpanjangan waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan Penyelenggara, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil melakukan log-on ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta 1 (satu) hari setelah tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

5) Apabila Peserta penerima tidak mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4), Peserta penerima harus membayar kompensasi kepada nasabah penerima dana sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points dengan ketentuan sebagai berikut: a) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud

pada huruf b, kompensasi bunga dihitung sejak tanggal valuta


13


pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

b) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

6) Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku apabila Peserta penerima menunda pelaksanaan pengkreditan atas dasar permintaan pihak yang berwenang atau ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Yang dimaksud “ketentuan yang berlaku” antara lain adalah ketentuan mengenai penerapan prinsip-prinsip mengenal nasabah (know your customer principles), ketentuan mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank, serta Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction).

b. Transfer untuk nasabah penerima dana yang tidak memiliki rekening di Peserta penerima 1) Peserta penerima harus mengirim surat pemberitahuan mengenai

telah tersedianya dana hasil transfer kepada nasabah penerima dana pada tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja berikutnya. Surat pemberitahuan merupakan dasar bagi penerima dana untuk mengambil dana di kantor Peserta penerima. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya dilakukan apabila kantor Peserta penerima sudah tutup atau pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dilakukan dalam periode perpanjangan Jam Operasional.

2) apabila berdasarkan pertimbangan tertentu Peserta penerima tidak dapat mengirim surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat pemberitahuan harus dikirim pada tanggal diterimanya informasi transfer di Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya berlaku jika kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

(3) Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam confirmation advice, Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah. Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah: a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang


14


sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut. b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal

pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut.

(4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Peserta penerima harus membayar bunga kepada nasabah penerima yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima tersebut, terhitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima yang berhak dikredit sesuai dengan ketentuan pada huruf b, sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah penerima yang berhak.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d hanya berlaku untuk transfer yang ditujukan kepada nasabah penerima yang memiliki rekening pada Peserta penerima.

BAB V

Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah Untuk Transfer Melalui Sistem BI-RTGS

18 SE 10/10/DASP/2008 huruf F

Peserta harus mengumumkan secara tertulis di setiap kantor Peserta tentang informasi besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta. Informasi berupa pengumuman besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS tersebut diletakkan di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah. Dalam menetapkan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS, Peserta harus mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan mempertimbangkan waktu yang diperlukan Peserta untuk menyelesaikan proses penerusan instruksi transfer dari nasabah.

BAB VI Tata Cara Penghitungan Bunga dan Kompensasi 19 SE

10/10/DASP/2008 huruf G

Tata cara penghitungan bunga dan kompensasi diatur sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.

BAB VII Lain-Lain 20 SE

10/10/DASP/2008 huruf H

(1) Kewajiban Peserta untuk melakukan pembayaran bunga dan kompensasi dalam ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank Indonesia sebagai Peserta.

(2) Untuk bank syariah dan unit usaha syariah, ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi dalam ketentuan ini disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

Penetapan Biaya Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account

BAB I Pelaksana TSA 21 SE

10/12/DASP/2008 Romawi I

Pelaksana TSA ditetapkan sebagai berikut: 1. Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen

Keuangan Republik Indonesia, menetapkan Bank dan Pihak Selain


15


Bank yang merupakan mitra kerja KPPN sebagai pelaksana TSA. 2. Penetapan Bank dan Pihak Selain Bank sebagai pelaksana TSA

sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

3. Dalam penerapan TSA, Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Peserta SKNBI sebagai pelaksana TSA, yang meliputi: a. Kantor Pusat Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Kantor Pusat

Peserta SKNBI yang menjadi mitra kerja KPPN; b. Kantor Cabang Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Kantor

Cabang Peserta SKNBI yang menjadi mitra kerja KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. Kantor lainnya dari Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Kantor lainnya dari Peserta SKNBI yang melakukan transaksi terkait penerapan TSA.

BAB II

Jenis Transaksi, Penggunaan Transaction Reference Number (TRN), dan Sansi Transaksi dalam Penerapan TSA

22 SE 10/12/DASP/2008 Romawi II

(1) Jenis transaksi, penggunaan TRN, dan sandi transaksi dalam rangka penerapan TSA diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

(2) Peserta Sistem BI-RTGS yang melakukan transaksi dalam rangka penerapan TSA harus menggunakan TRN dan mengisi payment detail yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

(3) Peserta SKNBI yang melakukan transaksi dalam rangka penerapan TSA harus menggunakan sandi transaksi dan mengisi keterangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

(4) TRN IFTSA001 hanya dapat digunakan untuk transaksi dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas, sedangkan untuk transaksi dengan nominal di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus melalui SKNBI.

(5) Untuk transaksi di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan setelah jadwal pengiriman Data Keuangan Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir, Peserta Sistem BI-RTGS masih dapat mengirimkan transaksi dengan menggunakan TRN IFTSA002.

BAB III Pengenaan Biaya Transaksi TSA 23 SE

10/12/DASP/2008 Romawi III

Pengenaan biaya transaksi TSA diatur sebagai berikut : (1) Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang melakukan transaksi

dengan menggunakan TRN atau sandi transaksi dalam rangka penerapan TSA sebagaimana dimaksud pada Paragraf 25 ayat (1) dikenakan biaya transaksi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) per transaksi.

(2) Dalam hal Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan TRN atau sandi transaksi selain TRN atau sandi transaksi yang tercantum pada Lampiran 3, maka Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI tersebut dikenakan biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS atau SKNBI sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS dan


16


biaya dalam penyelenggaraan SKNBI. (3) Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang menggunakan TRN atau

sandi transaksi dalam rangka TSA selain untuk transaksi TSA dikenakan biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS dan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI, ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per transaksi.

(4) Pengenaan biaya transaksi dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI di Bank Indonesia pada saat Bank Indonesia mengetahui adanya kesalahan penggunaan TRN dan/atau sandi transaksi.

BAB IV Masa Transisi Sistem 24 SE

10/12/DASP/2008 Romawi IV

(1) Khusus untuk transaksi TSA yang dilakukan melalui SKNBI, mekanisme pembebanan biaya transaksi Rp0,00 (nol rupiah) dilakukan sebagai berikut : a. Bank yang melakukan transaksi TSA melalui SKNBI dikenakan biaya

transaksi kliring kredit sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai biaya dalam penyelenggaraan SKNBI.

b. Pada awal bulan berikutnya, Bank Indonesia mengembalikan biaya transaksi kliring kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bank.

(2) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan paling lambat sampai dengan akhir Desember 2008.

(3) Dalam hal pelimpahan pajak belum dilakukan setiap hari namun dilakukan pada hari kerja tertentu, maka TRN BIRSA501 belum dapat digunakan sehingga pelimpahan pajak tetap menggunakan TRN dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Sistem BI-RTGS.

Batasan Nilai Nominal Per Transaksi Antar Bank untuk Kepentingan Nasabah melalui Sistem bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Sehubungan dengan Hari Libur Nasional Tertentu.

BAB I

Pembatasan Nilai Nominal Per Transaksi yang Dapat Dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada Periode Tertentu

25 SE 7/47/DASP/2005

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan volume transaksi pembayaran antar Bank melalui Sistem BI-RTGS yang sangat signifikan pada periode waktu tertentu, seperti menjelang dan setelah Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru maka untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dipandang perlu untuk melakukan pembatasan nilai nominal per transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini yaitu sebagai berikut: 1. Transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah yang menggunakan

TRN IFT00000 bagi Bank, dan BIRBI540 bagi Bank Indonesia, dengan batasan nilai nominal per transaksi di bawah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tidak dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS.

2. Bagi transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah yang berupa transaksi multiple credit, batasan nilai nominal per transaksi untuk setiap


17


rekening penerima dana yang dituju ditetapkan sesuai dengan batasan nilai nominal per transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

3. Batasan nilai nominal per transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, berlaku untuk periode transaksi yang Penyelesaian Akhirnya dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 9 November 2005 dan tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 30 Desember 2005.

4. Agar transaksi antar Peserta untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dapat tetap dilakukan oleh Bank maka transaksi tersebut dapat diselesaikan melalui kliring penyerahan sesuai dengan jadwal yang akan diumumkan oleh penyelenggara kliring.

5. Berkaitan dengan ketentuan pembatasan nilai nominal per transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, seluruh Peserta harus mengumumkan hal tersebut kepada nasabahnya sebelum tanggal 24 Oktober 2005.

Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

BAB I Ketentuan Peralihan 24 SE

12/1/DASP/2010 huruf B

(1) Peserta yang telah menyampaikan konfirmasi tertulis mengenai keikutsertaannya dalam Mekanisme USD/IDR PvP kepada Penyelenggara sebelum berlakunya Surat Edaran ini dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP sejak tanggal implementasi Mekanisme USD/IDR PvP yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

(2) Nama Peserta yang telah menyampaikan konfirmasi dan penetapan tanggal implementasi Mekanisme USD/IDR PvP sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diberitahukan oleh Penyelenggara melalui pengumuman dan/atau sarana lainnya seperti administrative message.

(3) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP sebagaimana diatur dalam Bab IX mengenai Kepesertaan paling lambat 4 (empat) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini.

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

SISTEM BANK INDONESIA-

REAL TIME GROSS SETTLEMENT

(BI-RTGS)

17

Sulistiadi Dono I

Rectangle

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 1


DAFTAR ISI

BAB JUDUL BAB HALAMAN

I Pendahuluan I.1 s/d I.4

II Landasan Hukum II.1 s/d II.2

III Ketentuan dan Prosedur III.1 s/d III.45

IV Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas IV.1 s/d IV.8

V Dana yang Digunakan dalam Penyelesaian Akhir V.1

VI Kepastian Penyelesaian Akhir VI.1 s/d VI.6

VII Keamanan dan Kehandalan Sistem BI-RTGS VII.1 s/d VII.6

VIII Efisiensi Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS VIII.1 s/d VIII.2

IX Kepesertaan IX.1 s/d IX.33

X Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS X.1

18


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tanggal 17 November 2000, Bank Indonesia telah mengimplementasikan

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS), yang

merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta, dalam mata uang Rupiah

yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara

individual. Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko

sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian Penyelesaian Akhir,

juga menyediakan tambahan pilihan sarana transfer yang praktis, cepat, efisien, aman

dan andal. Selain itu juga untuk menyediakan informasi saldo Rekening Giro Peserta

secara real time dan menyeluruh sehingga dapat membantu Peserta, khususnya Bank,

dalam meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas.

Pada saat pertama kali diimplementasikan, landasan hukum dari penyelenggaraan

Sistem BI-RTGS adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/24/PBI/2000 tanggal

17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia

dengan Pihak Ekstern sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI Nomor

11/32/PBI/2009 tanggal 30 September 2009; dan

2. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 2/24/DASP tanggal

17 November 2000 perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

sebagaimana telah diubah terakhir dengan SE BI Nomor 5/17/DASP tanggal 15

Agustus 2003.

Untuk menyempurnakan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BI-RTGS

tersebut di atas, pada tanggal 11 Maret 2004 Bank Indonesia telah memberlakukan

PBI Nomor 6/8/PBI/2004 tentang Sistem BI-RTGS yang kemudian diubah dengan

PBI Nomor 6/13/PBI/2004 pada tanggal 9 Juni 2004. Sebagai petunjuk pelaksanaan

atas PBI Sistem BI-RTGS tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan SE BI

Nomor 7/62/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Bank Indonesia Real

Time Gross Settlement yang menggantikan SEBI Nomor 2/24/DASP tanggal

17 November 2000 perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sebagaimana

telah diubah terakhir dengan SEBI Nomor 5/17/DASP tanggal 15 Agustus 2003.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil self-assessment atas pemenuhan prinsip-prinsip

yang diatur dalam The Core Principles for Systemically Important Payment System

(CP-SIPS) yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dan hasil

konsultasi dengan bank sentral negara lain, Bank Indonesia memandang perlu untuk

melakukan penyempurnaan kembali ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS yang

mengacu pada CP-SIPS. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal

18 Februari 2008 Bank Indonesia memberlakukan PBI No. 10/6/PBI/2008 tentang

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang menggantikan PBI

No. 6/8/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 6/13/PBI/2004.

Selanjutnya …

19


Selanjutnya sebagai petunjuk pelaksanaan dari PBI tersebut, Bank Indonesia

memberlakukan Surat Edaran No. 10/11/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal

Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang mengatur

mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan antara lain memuat ketentuan

mengenai prosedur penyelenggaraan Sistem BI-RTGS baik dalam kondisi normal,

kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat, persyaratan kepesertaan, pengelolaan

risiko likuiditas, mekanisme dan kepastian Penyelesaian Akhir, keamanan dan

kehandalan Sistem BI-RTGS serta efisiensi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Upaya pengembangan Sistem BI-RTGS dilakukan secara berkelanjutan oleh Bank

Indonesia selaku Penyelenggara. Pada bulan Januari tahun 2010, pengembangan

Sistem BI-RTGS dilakukan dengan cara menghubungkan Sistem BI-RTGS dengan

sistem real-time gross settlement (RTGS) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat

yang diselenggarakan di Hong Kong. Sistem RTGS dalam mata uang Dolar Amerika

Serikat di Hong Kong tersebut adalah United States Dollar Clearing House

Automated Transfer System (USD CHATS). Keterhubungan Sistem BI-RTGS

dengan USD CHATS dimaksudkan untuk menyediakan sarana Penyelesaian Akhir

(settlement) sisi Rupiah (pada Sistem BI-RTGS) dan settlement sisi Dolar Amerika

Serikat (pada USD CHATS) dari transaksi jual-beli mata uang Dolar Amerika

Serikat terhadap mata uang Rupiah di Indonesia secara bersamaan (simultaneous

settlements). Mekanisme settlement 2 (dua) mata uang pada 2 (dua) sistem RTGS

secara bersamaan tersebut dikenal dengan istilah mekanisme payment-versus-

payment (PvP). Dengan mekanisme PvP melalui Sistem BI-RTGS dan USD

CHATS, potensi timbulnya foreign exchange settlement risk dalam settlement

transaksi jual-beli mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah

yang dilakukan antar Peserta dapat dimitigasi.

Guna mengakomodasi pelaksanaan mekanisme PvP antara Sistem BI-RTGS dengan

USD CHATS tersebut, maka Bank Indonesia mencabut SEBI No. 10/11/DASP

tanggal 5 Maret 2008 perihal Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time

Gross Settlement dan menggantikannya dengan SEBI ini.

B. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut

Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta

dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per

transaksi secara individual.

2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara,

adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

(DASP).

3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah bank dan

pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh

Penyelenggara, serta Bank Indonesia.

4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai perbankan atau perbankan syariah.

5. Pihak …

20


5. Pihak Selain Bank adalah pihak-pihak selain Bank yang dapat membuka

Rekening Giro di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia

dengan pihak ekstern.

6. Peserta Langsung adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-

RTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal (RT) milik

Peserta yang bersangkutan.

7. Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang melakukan transaksi Sistem BI-

RTGS melalui RT milik Peserta Langsung berdasarkan perjanjian antara

Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung.

8. Rekening Giro adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang

ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian akhir

transaksi.

9. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir,

adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank

Indonesia.

10. RTGS Central Computer, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem

komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk

memproses Penyelesaian Akhir (settlement) semua transaksi yang dikirim oleh

Peserta dan terdiri dari RTGS Central Computer Utama dan RTGS Central

Computer Back-up.

11. RTGS Central Computer Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah

RCC yang dipergunakan dalam kondisi normal.

12. RTGS Central Computer Back-up, yang selanjutnya disebut RCC Back-up,

adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi kondisi

gangguan dan/atau keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak

dapat menggunakan RCC Utama.

13. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang

berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara online, yang

digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan

terdiri dari RTGS Terminal Server, yaitu RTGS Terminal Server Utama, RTGS

Terminal Server Back-up dan RTGS Terminal Workstation.

14. RTGS Terminal Server Utama, yang selanjutnya disebut RT Server Utama,

adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan database

Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam

kondisi normal.

15. RTGS Terminal Server Back-up, yang selanjutnya disebut RT Server Back-up,

adalah perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan database

Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam

kondisi gangguan dan/atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak

dapat menggunakan RT Server Utama.

16. RTGS Terminal Workstation, yang selanjutnya disebut RT Workstation, adalah

perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan terhubung dengan RT

Server …

21


Server Utama atau RT Server Back-up yang digunakan Peserta untuk

melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.

17. United States Dollar Clearing House Automated Transfer System, yang

selanjutnya disebut USD CHATS, adalah suatu sistem transfer dana real time

gross settlement dalam mata uang Dolar Amerika Serikat di Hong Kong.

18. Mekanisme United States Dollar/Indonesian Rupiah Payment-versus-Payment,

yang selanjutnya disebut Mekanisme USD/IDR PvP, adalah mekanisme

Penyelesaian Akhir (settlement) untuk transaksi jual-beli mata uang Dolar

Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah antar Peserta, dimana proses

penyelesaian akhir kedua mata uang dilakukan secara bersamaan (simultaneous

settlements) pada RCC (untuk mata uang Rupiah) dan sistem komputer dari

penyelenggara USD CHATS di Hong Kong (untuk mata uang Dolar Amerika

Serikat), dan antara RCC serta sistem komputer dari penyelenggara USD

CHATS terkoneksi melalui seperangkat infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi yang terdiri dari:

a. Indonesian Rupiah Cross Currency Payment Matching Processor, yang

selanjutnya disebut IDR CCPMP;

b. United States Dollar Cross Currency Payment Matching Processor, yang

selanjutnya disebut USD CCPMP; dan

c. Jaringan komunikasi yang menghubungkan RCC dengan infrastruktur

teknologi informasi Mekanisme USD/IDR PvP di Hong Kong.

19. Transaksi PvP adalah transaksi untuk Penyelesaian Akhir (settlement) sisi mata

uang Rupiah pada Sistem BI-RTGS dari transaksi jual-beli mata uang Dolar

Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah antar Peserta yang diselesaikan

melalui Mekanisme USD/IDR PvP.

20. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran

dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian Akhirnya oleh

RCC Utama atau RCC Back-up karena saldo Rekening Giro Peserta tidak

mencukupi.

21. Jam Operasional adalah waktu RCC melakukan kegiatan operasional, yaitu

sejak RCC open sampai dengan RCC cut off sesuai dengan yang ditetapkan

Penyelenggara.

22. Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas RT di lokasi Penyelenggara yang

disediakan oleh Penyelenggara sebagai RT back-up dalam hal terjadi kondisi

gangguan dan/atau keadaan darurat yang menyebabkan RT Peserta Langsung

tidak dapat digunakan oleh Peserta Langsung maupun Peserta Tidak Langsung

yang menggunakan RT yang disediakan Peserta Langsung.

23. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan

Penyelenggara dan/atau Peserta, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran,

kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir,

yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat,

termasuk Bank Indonesia.

BAB …

22


BAB II

LANDASAN HUKUM

Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross

Settlement (PBI Sistem BI-RTGS)

PBI Sistem BI-RTGS merupakan landasan hukum penyelenggaraan Sistem BI-

RTGS yang mengacu pada CP-SIPS, yang pada prinsipnya bertujuan antara lain

untuk menjamin keamanan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

2. Peraturan Bank Indonesia mengenai Hubungan Rekening Giro Antara Bank

Indonesia Dengan Pihak Ekstern (PBI Hubungan Rekening Giro)

PBI Hubungan Rekening Giro antara lain mengatur mengenai pihak-pihak yang

dapat memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia dan ketentuan serta persyaratan

untuk memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia. Mengingat salah satu persyaratan

untuk menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS adalah memiliki Rekening Giro di

Bank Indonesia sebagai sarana untuk Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS,

maka kewajiban Peserta Sistem BI-RTGS dalam pembukaan Rekening Giro di Bank

Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam

PBI Hubungan Rekening Giro dimaksud.

3. Peraturan Bank Indonesia mengenai Bank Indonesia Scripless Securities Settlement

System (PBI BI-SSSS)

PBI BI-SSSS antara lain mengatur mengenai mekanisme penyelesaian akhir terhadap

transaksi surat berharga yang digunakan untuk operasi pasar terbuka yang

Penyelesaian Akhir dananya dilakukan melalui Sistem BI-RTGS. Selain itu,

ketentuan ini juga mengatur mengenai penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)

dengan menggunakan jaminan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat

Utang Negara (SUN) yang ditatausahakan di BI-SSSS.

4. Peraturan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari (PBI FLI)

PBI FLI antara lain mengatur mengenai penyediaan FLI untuk kepentingan

kelancaran Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS bagi Bank yang

menjalankan kegiatan usaha secara konvensional.

5. Peraturan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (PBI FLIS)

PBI FLIS antara lain mengatur mengenai penyediaan FLIS untuk kepentingan

kelancaran Penyelesaian Akhir Sistem BI-RTGS bagi Bank yang menjalankan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan unit usaha syariah (UUS).

6. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) mengenai Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan dan

Pengawasan Sistem BI-RTGS

SEBI …

23


SEBI ini merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI Sistem BI-RTGS yang

mengatur mengenai pokok-pokok pengaturan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

yang harus menjadi pedoman bagi Penyelenggara dalam mengatur dan melaksanakan

penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

7. Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

SEBI ini mengatur pelaksanaan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS di sisi

Penyelenggara dan Peserta.

8. Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Hubungan Rekening Giro Antara Bank

Indonesia Dengan Pihak Ekstern (SEBI Hubungan Rekening Giro)

SEBI Hubungan Rekening Giro merupakan petunjuk pelaksanaan PBI Hubungan

Rekening Giro yang mengatur secara rinci mengenai ketentuan dan persyaratan

kepemilikan Rekening Giro di Bank Indonesia yang menjadi dasar kepemilikan

Rekening Giro bagi Peserta.

9. Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Bank Indonesia Scripless Securities

Settlement System (SEBI BI-SSSS)

SEBI BI-SSSS merupakan petunjuk pelaksanaan PBI BI-SSSS yang mengatur secara

rinci mengenai mekanisme penyelesaian akhir terhadap transaksi surat berharga dan

penatausahaan SBI dan SUN di BI-SSSS.

10. Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari (SEBI FLI)

SEBI FLI merupakan petunjuk pelaksanaan PBI FLI yang mengatur secara rinci

mengenai mekanisme penggunaan FLI oleh Bank yang menjalankan kegiatan usaha

secara konvensional.

11. Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (SEBI

FLIS)

SEBI FLIS merupakan petunjuk pelaksanaan PBI FLIS yang mengatur secara rinci

mengenai mekanisme penggunaan FLIS oleh Bank yang menjalankan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah dan UUS.

12. Perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dan Peserta

(Perjanjian Sistem BI-RTGS)

Perjanjian Sistem BI-RTGS didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan dasar hukum

yang mengikat bagi Penyelenggara dan Peserta. Perjanjian Sistem BI-RTGS antara

lain berisi hal-hal yang harus dilakukan oleh Penyelenggara dan kewajiban Peserta,

tanggung jawab Penyelenggara dan Peserta, jenis-jenis transaksi yang wajib dan/atau

dapat dilakukan Peserta melalui Sistem BI-RTGS dan keabsahan alat bukti transaksi

Sistem BI-RTGS.

BAB …

24


25

BAB III

KETENTUAN DAN PROSEDUR

A. Ketentuan dan Prosedur Umum

1. Disain Sistem

a. Komponen Sistem BI-RTGS

Sistem BI-RTGS terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu:

1) RTGS Central Computer (RCC)

RCC merupakan sistem komputer yang berada di lokasi

Penyelenggara, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian

Akhir semua transaksi yang dikirim oleh Peserta. RCC terdiri dari

2 (dua) komponen utama, yaitu:

a) Interbank Funds Transfer System (IFTS)

IFTS adalah sub sistem yang berfungsi untuk menerima dan

memproses data transaksi, menyediakan data-data di

database RCC yang dapat di-enquiry oleh Peserta, laporan-

laporan settlement dan laporan-laporan lainnya bagi semua

Peserta.

b) Settlement Account (SA)

SA adalah sub sistem yang mencatat saldo Rekening Giro

seluruh Peserta secara real time.

RCC terdiri dari RCC Utama dan RCC Back-up.

2) RTGS Terminal (RT)

RT merupakan sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yang

terhubung dengan RCC secara online yang berfungsi untuk

melakukan berbagai transaksi.

RT terdiri dari RT Server Utama, RT Server Back-up, dan

RT Workstation.

3) Jaringan komunikasi data

Jaringan komunikasi data terdiri dari:

a) infrastruktur komunikasi yang menghubungkan antara RT

Peserta dengan RCC; dan

b) infrastruktur komunikasi yang menghubungkan RCC dengan

infrastruktur teknologi informasi USD/IDR PvP di Hong

Kong.

b. Pengiriman Message Transaksi

Sistem BI-RTGS menggunakan V-shaped structure dalam proses

pengiriman message dari Peserta pengirim kepada Peserta penerima

melalui Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Sistem BI-RTGS.

Dengan …


26

Dengan struktur ini, seluruh informasi yang terkandung dalam suatu

transaksi akan dikirimkan oleh Peserta pengirim ke RCC dan akan

diteruskan kepada Peserta penerima apabila transfer sudah di-settle di

RCC di Penyelenggara.

2. Pelaksanaan Operasional RT

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau departemen dalam RT terdiri dari:

1) Central Department

Central department merupakan departemen yang mengelola RT

Server yang langsung terhubung dengan RCC serta terdaftar

sebagai Peserta dengan 1 (satu) member code. Setiap Peserta hanya

mempunyai 1 (satu) central department yang dapat terhubung

dengan maksimal 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan)

subsidiary department. Central department mempunyai

kewenangan untuk melakukan berbagai fungsi dalam RT termasuk

untuk melakukan monitoring kegiatan dari subsidiary department-

nya. Setiap central department harus memiliki paling sedikit 2

(dua) RT Server yang terdiri dari RT Server Utama dan RT Server

Back-up serta 1 (satu) printer. RT Server tersebut terhubung

dengan RT Workstation baik yang berada pada central department

maupun subsidiary department, dimana jumlah RT Workstation

pada seluruh departemen maksimal 999 (sembilan ratus sembilan

puluh sembilan) workstation.

2) Subsidiary Department

Subsidiary department merupakan departemen yang hanya

memiliki RT Workstation untuk melaksanakan berbagai fungsi RT

dan memonitor kegiatan transaksi milik departemen yang

Peserta Penerima

Peserta Pengirim

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Sistem BI-RTGS

bersangkutan …


27

bersangkutan. Untuk mengidentifikasi asal transaksi maka setiap

subsidiary department diberikan department code.

b. Pengoperasian fungsi RT pada setiap departemen

Fungsi RT yang dapat dioperasikan untuk setiap departemen tergantung

pada kebijakan masing-masing Peserta. Pada umumnya setiap

departemen dapat melakukan fungsi-fungsi antara lain:

1) membuat (construct) transaksi keluar (outgoing transaction);

2) melakukan otorisasi, mengirim, mengubah dan membatalkan

transaksi;

3) mencetak dan mengirim copy transaksi;

4) menayangkan (display) dan mencetak status transaksi;

5) menayangkan dan mencetak ulang rincian transaksi;

6) mengelola Sistem Antrian untuk transaksi dengan tingkat

kepentingan normal yang berasal dari departemen masing-masing;

7) mengendalikan operasi printer;

8) mencetak laporan-laporan atas transaksi yang berasal dari

departemen masing-masing;

9) melakukan fungsi supervisory; dan

10) memelihara dan meng-up-date database masing-masing.

c. Wewenang pengoperasian pada Operating System (O/S)

Kewenangan pengoperasian O/S pada masing-masing Peserta terdiri dari

administrator, RT super, dan RT user.

1) Administrator (adm)

Administrator bertanggungjawab untuk:

a) mengelola user O/S yang meliputi RT super dan RT user;

dan

b) melakukan set-up dan release aplikasi RT.

Apabila password administrator tidak dapat digunakan maka harus

dilakukan install ulang oleh Peserta sendiri. Dalam hal Peserta

mengalami kesulitan dalam melakukan install ulang, Peserta yang

bersangkutan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Peserta mengajukan surat permintaan install ulang O/S yang

ditandatangani oleh Direksi yang mempunyai spesimen tanda

tangan di Penyelenggara dan ditujukan kepada:

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

c.q. Bagian Penyelenggaraan Setelmen

Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3

Jalan MH. Thamrin No.2

Jakarta 10350

b) Peserta menyerahkan perangkat RT Server untuk dilakukan

install ulang kepada Penyelenggara dengan alamat

sebagaimana …


28

sebagaimana dimaksud pada huruf a).

2) RT super

RT super digunakan untuk:

a) Pendaftaran printer;

b) Reset user, system status, dan log on status yang masih dalam

status in progress;

c) Restore database;

d) Ad hoc back-up; dan

e) Konfigurasi pencetakan laporan.

3) RT user

RT user digunakan untuk seluruh kegiatan pengoperasian RT

Peserta.

d. Wewenang pengoperasian pada aplikasi RT

Kewenangan pengoperasian aplikasi RT pada masing-masing Peserta

ditunjukkan oleh tingkatan user yang terdiri dari level administrator,

supervisor dan operator.

1) Administrator (adm)

Penyelenggara akan memberikan 2 (dua) user dengan level

administrator beserta password-nya kepada Peserta yang diwakili

oleh Direksi atau pejabat yang diberi kuasa pada instalasi pertama.

Untuk keperluan pengamanan aplikasi RT, Peserta diminta untuk

mengubah password administrator segera pada hari yang sama

setelah password diterima dari Penyelenggara.

User administrator bertanggungjawab untuk:

a) mengelola database aplikasi RT yang antara lain meliputi

database member control, department, RT Workstation,

Account Identifier Data (AID), dan Authenticator Text (AT);

dan

b) mengelola user aplikasi RT yang meliputi pendaftaran,

perubahan, dan penghapusan petugas-petugas yang ditunjuk

dan menentukan kewenangan untuk mengoperasikan

berbagai fungsi dalam aplikasi RT.

User administrator pada central department dapat

mendaftarkan user-user dengan level administrator,

supervisor dan operator, baik pada central department sendiri

maupun pada subsidiary department. Untuk pendaftaran user,

diperlukan 2 (dua) user level administrator yang bertugas

untuk mendaftarkan dan melakukan approval. Apabila

password user setingkat administrator tidak dapat digunakan

maka reset password hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua)

administrator lain. Apabila seluruh password user setingkat

administrator tidak dapat digunakan maka reset password

harus …


29

harus dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan cara

menjalankan CD aplikasi reset password yang telah diberikan

oleh Penyelenggara.

2) Supervisor (spv)

Supervisor (spv) memiliki kewenangan operasional dalam aplikasi

RT untuk melaksanakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan

kegiatan supervisi terhadap pekerjaan dari operator antara lain

menyetujui (approve) dan mengirimkan transaksi atau aktivitas

administratif lainnya. Kewenangan supervisor dapat dibatasi

berdasarkan pemberian fungsi dan/atau pembatasan nominal (global

limit) dalam pengiriman transaksi. Dalam hal password user

setingkat supervisor tidak dapat digunakan maka reset password

harus dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat administrator.

3) Operator (opr)

Operator (opr) memiliki kewenangan untuk melakukan input data

(construct data) ke dalam Sistem BI-RTGS sesuai dengan perintah

transfer. User setingkat operator tidak dapat mengakses pengelolaan

Sistem Antrian serta fungsi-fungsi supervisi. Setiap kegiatan yang

berkaitan dengan pengiriman transaksi yang dilakukan oleh operator

masih memerlukan persetujuan dari supervisor. Dalam hal password

user setingkat operator tidak dapat digunakan maka reset password

harus dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat administrator.

3. Fungsi-fungsi dalam RT

Dalam RT terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. System

System adalah fasilitas dalam Sistem BI-RTGS yang digunakan untuk

melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) System start-up dan department start-up

System start-up merupakan kegiatan mengaktifkan RT Server pada

masing-masing Peserta. System start-up dilakukan oleh user

setingkat administrator pada central department. Selanjutnya

subsidiary department dapat melakukan department start-up yang

dilakukan oleh user setingkat administrator pada subsidiary

department atau oleh user setingkat administrator pada central

department.

System start-up dilakukan pada setiap awal hari kerja setelah proses

batch pada hari kerja sebelumnya atau setelah pemeliharaan

database.

2) System shut-down dan department shut-down

Department shut-down merupakan kegiatan untuk menonaktifkan

department. Central department shut-down dilakukan oleh user

setingkat administrator pada central department. Subsidiary

department …


30

department shut-down dilakukan oleh user setingkat administrator

pada subsidiary department atau oleh user setingkat administrator

pada central department. Subsidiary department shut-down harus

dilakukan sebelum central department shut-down.

System shut-down merupakan kegiatan menutup sistem aplikasi RT

pada akhir hari kerja (end of day system shut-down). Kegiatan ini

dilakukan oleh user setingkat administrator pada central

department setelah department shut-down. Setelah system shut-

down, dilanjutkan dengan end of day process untuk persiapan

proses hari kerja berikutnya.

3) Penutupan sistem dalam Jam Operasional (mid-day shut-down)

Peserta dapat melakukan penutupan sistem dalam Jam Operasional

yang bersifat sementara. Setelah itu Peserta dapat mengaktifkan

sistem kembali (system start-up) oleh user setingkat administrator

pada central department untuk melanjutkan kegiatan operasional.

b. Interbank Fund Transfer System (IFTS)

IFTS adalah fasilitas dalam Sistem BI-RTGS yang digunakan untuk

melakukan transaksi dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Construct

Construct data transaksi keluar merupakan kegiatan input data

transaksi berdasarkan perintah transfer dalam bentuk warkat atau

data elektronik yang ditentukan oleh masing-masing Peserta.

Construct data terdiri dari Construct Single Credit, Construct

Multiple Credit dan Credit Notification. Hasil dari kegiatan ini

adalah construct copy yang akan tercetak pada departemen yang

bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh user setingkat operator

yang telah didaftarkan ke dalam Sistem BI-RTGS.

2) Amend IFTS Transaction

Amend data merupakan kegiatan untuk melakukan koreksi data

yang telah di-input setelah dilakukan reject oleh supervisor atau

ditolak oleh RCC dengan status Negative Acknowledgement (NK).

Hasil dari kegiatan ini adalah amend copy yang akan tercetak pada

departemen yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh user

setingkat operator yang telah didaftarkan ke dalam Sistem BI-

RTGS.

3) Reconstruct PvP transaction

Reconstruct PvP transaction merupakan kegiatan untuk melakukan

koreksi atas data Transaksi PvP yang telah ditolak oleh RCC

dengan status pemrosesan Rejected by Host (RH). Kegiatan ini

dilakukan dengan menggunakan data Transaksi PvP yang telah

di-input …


31

di-input sebelumnya sehingga petugas tidak perlu meng-input

ulang seluruh data.

Hasil dari kegiatan ini adalah reconstruct copy yang akan tercetak

pada departemen yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh

user setingkat operator yang telah didaftarkan pada Sistem BI-

RTGS. Setelah kegiatan reconstruct ini masih diperlukan approval

oleh user setingkat supervisor.

4) Approval/Reject IFTS

a) Approval merupakan kegiatan untuk melakukan persetujuan

data transaksi yang di-input oleh operator.

b) Reject merupakan kegiatan untuk melakukan penolakan data

transaksi yang di-input oleh operator.

5) Cancel Rejected IFTS

Cancel merupakan kegiatan untuk melakukan pembatalan data

transaksi yang telah di-reject oleh supervisor.

6) Cancel PvP Transaction

Cancel PvP Transaction merupakan kegiatan untuk melakukan

pembatalan data Transaksi PvP. Transaksi PvP yang dapat

dibatalkan adalah transaksi yang memiliki status pemrosesan

Pending for Matching (PM), PvP Matched (MT), Hold IDR Fund

(HD) dan Hold Counterparty Currency (HC).

7) Queue handling

a) Queue handling merupakan kegiatan untuk melakukan

pembatalan antrian dan resequence transaksi dengan tingkat

kepentingan normal.

b) Dalam hal saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi

untuk menyelesaikan suatu transaksi maka transaksi yang

bersangkutan akan dimasukkan dalam Sistem Antrian pada

RCC.

c) Khusus untuk Mekanisme USD/IDR PvP, Transaksi PvP

akan masuk ke dalam Sistem Antrian setelah menemukan

transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat (berstatus

pemrosesan PvP Matched (MT)) namun belum berhasil

meng-hold dana sisi mata uang Rupiah karena

ketidakcukupan saldo Rekening Giro Peserta pembayar sisi

mata uang Rupiah, dan Transaksi PvP akan berstatus

pemrosesan Pending for Holding IDR Fund (PH).

d) Penanganan antrian dapat dilakukan oleh Peserta melalui

fungsi Outgoing Queue Maintenance. Fungsi ini digunakan

oleh Peserta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Melihat daftar transaksi keluar dengan tingkat

kepentingan prioritas dan normal;

(2) Mengubah …


32

(2) Mengubah nomor urut antrian transaksi dengan tingkat

kepentingan normal. Pengurutan kembali nomor antrian

agar tidak menggunakan nomor yang berurutan karena

akan menyebabkan kesulitan apabila terdapat transaksi

yang akan disisipkan diantara urutan yang telah ada;

dan

(3) Membatalkan transaksi dengan tingkat kepentingan

normal.

e) Pada saat cut off warning transaksi yang masih berada dalam

antrian akan dibatalkan oleh RCC dan status transaksi akan

menjadi Reject by Host Acknowledge Print (RH AK PR).

Pada saat yang bersamaan, pada printer Peserta akan tercetak

cancel copy.

f) Khusus untuk Mekanisme USD/IDR PvP, apabila Transaksi

PvP pada saat PvP cut off masih berada dalam antrian

(berstatus pemrosesan Pending for Holding IDR Fund (PH)),

Transaksi PvP tersebut akan dibatalkan oleh RCC dan status

pemrosesannya menjadi Rejected by Host (RH).

c. Audit Trail

Audit trail adalah fungsi yang digunakan untuk melihat dan/atau

mencetak seluruh transaksi yang telah diproses oleh RT. Melalui fungsi

ini dapat diperoleh informasi mengenai status dari transaksi baik

transaksi keluar maupun transaksi masuk secara individual maupun

ringkasannya dalam bentuk tayangan ataupun cetakan setiap saat pada

Jam Operasional dengan masa retensi selama 25 (dua puluh lima) hari

kerja. Central department dapat melihat seluruh transaksi, sedangkan

subsidiary department hanya dapat melihat transaksi yang berasal dari

subsidiary department yang bersangkutan. Melalui fungsi ini user dapat

melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) List/Print Transaction Status

Peserta dapat melihat dan/atau mencetak status transaksi saat ini

atau transaksi periode sebelumnya.

2) List/Print Transaction History

Peserta dapat melihat dan/atau mencetak riwayat status

selengkapnya untuk transaksi saat ini atau yang telah diproses,

misalnya transaksi yang dikirim ulang karena adanya kegagalan

transmisi.

3) List/Print Unfinished Transaction

Peserta dapat melihat transaksi-transaksi yang belum/tidak

terselesaikan seperti transaksi yang diubah dan ditolak oleh

supervisor dan yang ditunda karena dana tidak cukup.

4) Display/Reprint …


33

4) Display/Reprint Transaction

Peserta dapat melihat tayangan dan/atau mencetak rincian

transaksi-transaksi tertentu yang sedang berjalan maupun yang

telah diproses.

5) Print Summary Report

Peserta dapat melihat dan/atau mencetak ringkasan seluruh

transaksi yang dikirim dan diterima pada saat berjalan atau yang

telah diproses.

d. Supervisory (Fungsi-fungsi pimpinan)

Fungsi-fungsi yang terdapat dalam menu supervisory adalah kegiatan

yang dilakukan dalam rangka monitoring transaksi. Fungsi-fungsi ini

diberikan kepada level administrator atau supervisor. Kegiatan-kegiatan

yang terdapat dalam fungsi ini adalah:

1) Log-on ke RCC

a) Log-on adalah kegiatan untuk menghubungkan antara RT

Server dengan RCC.

b) Log-on harus dilakukan setelah system start-up dan RCC

open.

c) Dalam hal Peserta melakukan log-on sebelum RCC open

maka Peserta harus melakukan log-on ulang agar RT

terhubung secara online dengan RCC. Transaksi yang dikirim

sebelum status RCC open harus di-construct ulang.

d) Keberhasilan proses log-on akan tertayang dan tercetak pada

report log-on. Sebaliknya jika log-on tidak berhasil akan

tertayang dan tercetak informasi penolakan disertai kode

error dari RCC.

e) Dalam hal terjadi disconnect (force log-off) dengan RCC,

maka Peserta harus melakukan log-on ulang.

f) Kegiatan log-on merupakan kewenangan central department.

2) Log-off dari RCC

a) Log-off adalah kondisi terputusnya hubungan antara RT

dengan RCC yang disebabkan antara lain oleh:

(1) Peserta melakukan log-off;

(2) Status RCC cut off; atau

(3) Terjadi gangguan jaringan komunikasi data.

b) Kegiatan log-off sebagaimana dimaksud pada butir a) (1)

merupakan kewenangan central department.

3) Member’s Enquiry

Fungsi ini disediakan bagi Peserta untuk melakukan kegiatan

sebagai berikut:

a) Mencetak rekapitulasi mutasi transaksi (Member Own Total);

b) Melihat …


34

b) Melihat posisi saldo rekening (Account Position Enquiry);

c) Mencetak simulasi settlement saldo rekening (Simulated

Settlement Balance); dan

d) Mencetak posisi rekening konsolidasi (Consolidated Bank

Position Enquiry).

4) Retrieve Transaction from RCC

Merupakan fungsi untuk mengambil data (format cetak) transaksi

yang telah di-settle di RCC. Data transaksi yang dapat diambil

secara online dari RCC adalah data yang tersedia dalam jangka

waktu 9 (sembilan) hari kerja terakhir.

5) Recap Transaction from RCC

Merupakan fungsi untuk mengambil data (format cetak)

rekapitulasi seluruh transaksi. Jenis laporan rekapitulasi meliputi:

a) Member Total Recap Report

Member Total Recap Report merupakan laporan yang

memperlihatkan ringkasan total transaksi IFTS yang dikirim

dan diterima dari semua Peserta.

b) Detail Recap Report

Detail Recap Report merupakan laporan yang berisi rincian

transfer-transfer keluar berdasarkan Input Sequence Number

(ISN) yang ditentukan dan advis yang diterima berdasarkan

Output Sequence Number (OSN) yang diberikan oleh RCC.

6) Send Administrative Message

Merupakan kegiatan pengiriman pesan dari Peserta kepada

Penyelenggara atau Peserta lainnya. Pembuatan dan approval

administrative message dilakukan oleh 2 (dua) user setingkat

supervisor atau manager.

e. Enquiry

Fungsi ini dapat digunakan untuk melihat dan mencetak transaksi. Fungsi

ini dapat diberikan kepada semua level kewenangan dalam Sistem BI-

RTGS, yaitu kepada operator, supervisor maupun administrator.

User dari central department dapat melihat seluruh transaksi, sedangkan

subsidiary department hanya dapat melihat transaksi yang dibuat oleh

departemennya sendiri.

Fungsi Enquiry terdiri dari:

1) Unfinished IFTS Enquiry

Fungsi ini digunakan untuk melihat rincian transaksi IFTS yang

berstatus belum selesai. Transaksi–transaksi ini adalah:

a) Transaksi yang telah di-construct namun belum mendapatkan

persetujuan atau belum ditolak oleh supervisor;

b) Transaksi yang telah ditolak oleh supervisor atau oleh RCC

tetapi belum diubah atau dibatalkan oleh supervisor;

c) Transaksi …


35

c) Transaksi yang telah mendapat persetujuan awal (pre

approval) namun masih memerlukan persetujuan lebih lanjut

(final approval);

d) Khusus untuk Mekanisme USD/IDR PvP, meliputi Transaksi

PvP (dengan TRN: IFTPvP00) yang berada dalam posisi:

(1) telah mendapat persetujuan namun belum menemukan

transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat (status

pemrosesan Pending for Matching (PM));

(2) telah menemukan transaksi sisi mata uang Dolar

Amerika Serikat (status pemrosesan PvP Matched

(MT));

(3) akan meng-hold dana sisi mata uang Rupiah pada

Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah

namun belum berhasil karena ketidakcukupan saldo

(status pemrosesan Pending for Holding IDR Fund

(PH));

(4) telah berhasil meng-hold dana sisi mata uang Rupiah

pada Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang

Rupiah (status pemrosesan Hold IDR Fund (HD); atau

(5) siap untuk dilakukan Penyelesaian Akhir dimana

holding dana sisi mata uang Dolar Amerika Serikat

telah pula berhasil dilakukan (status pemrosesan Hold

Counterparty Currency (HC)).

e) Transaksi-transaksi yang masih dalam Sistem Antrian (masih

menunggu Penyelesaian Akhir).

2) Completed IFTS Enquiry

Fungsi ini digunakan untuk melihat rincian transaksi IFTS yang

telah selesai. Transaksi–transaksi ini adalah:

a) Transaksi-transaksi yang telah dibatalkan oleh supervisor

atau oleh RCC; dan

b) Transaksi-transaksi yang telah di-settle.

3) Warehouse IFTS Enquiry

Fungsi ini digunakan untuk melihat rincian transaksi yang akan

diselesaikan pada tanggal valuta 1 (satu) atau 2 (dua) hari

berikutnya (transaksi titipan/warehouse).

f. Batch

Batch merupakan proses akhir hari untuk persiapan awal hari kerja

berikutnya. Proses batch hanya dapat dilakukan oleh user setingkat

supervisor pada central department. Proses batch terdiri dari kegiatan:

1) Print End of Day Reports

Laporan-laporan akhir hari yang akan dicetak terdiri dari:

a) Incoming Message End of Day Listing

Merupakan laporan mengenai seluruh transaksi IFTS dan

pesan-pesan …


36

pesan-pesan administratif yang diterima dari RCC.

b) Outgoing Message End of Day Listing

Merupakan laporan mengenai seluruh transaksi IFTS dan

pesan-pesan administratif yang dikirim ke RCC.

c) Daily Total Report

Merupakan laporan yang memuat rangkuman jumlah dan

nilai dari semua transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif

yang dikirim dan diterima.

d) System Audit Trail

Merupakan rincian laporan yang memperlihatkan aktivitas-

aktivitas pengguna Sistem BI-RTGS.

2) Back-up Daily Files

Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan

back-up harian terhadap files data RT ke dalam media

penyimpanan pada waktu proses batch. Files yang di-back-up

terdiri dari:

a) Transaction file;

b) Transaction history file;

c) Transaction image file;

d) WareHost transaction file;

e) WareHost transaction image file;

f) Account identifier file;

g) Member file;

h) System parameter file;

i) Member control file;

j) Department parameter file;

k) Department printer file;

l) Workstation parameter file;

m) User parameter file;

n) Transaction reference file;

o) System log file; dan

p) Communication log file.

3) Reset System Files

Fungsi ini digunakan untuk persiapan operasional hari berikutnya.

Apabila seluruh file telah di-reset maka sistem telah siap untuk

melaksanakan kegiatan hari kerja berikutnya. Jika reset file tidak

dilakukan maka pada saat system start-up hari kerja berikutnya

akan muncul error message.

g. Database

1) System Information

Merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat dan mencetak

informasi antara lain status Sistem BI-RTGS, cut-off time Sistem

BI-RTGS …


37

BI-RTGS, tanggal valuta terakhir, tanggal valuta sekarang dan

tanggal valuta berikutnya.

2) Member Control File

Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter yang berlaku

bagi Peserta seperti:

a) IFTS Global Limit;

b) Password Expiry Period;

c) Inactive Period;

d) Timeout Interval;

e) Auto-refresh Interval;

f) PvP Notification Alert; dan

g) Print.

Perubahan terhadap data dalam file ini dilakukan setelah proses

batch pada akhir hari oleh 2 (dua) user setingkat administrator.

3) Departement Parameter File

Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter yang berlaku

bagi departemen individual yang terdiri dari

pendaftaran/penambahan, perubahan dan penghapusan. Setiap

perubahan berlaku setelah mendapat persetujuan dari petugas lain

yang berwenang. Penghapusan suatu departemen dilakukan setelah

data workstation dan para user pada departemen tersebut dihapus.

4) Workstation Parameter File

Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter mengenai

workstation yang terdapat dalam RT yang terdiri dari

pendaftaran/penambahan, perubahan dan penghapusan. Setiap

perubahan terhadap parameter ini dilakukan selama Jam

Operasional dan perubahan tersebut berlaku setelah mendapat

persetujuan dari pejabat yang berwenang.

5) User Parameter File

Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi setiap

user yang terdiri dari pendaftaran/penambahan, perubahan dan

penghapusan. File ini berisi:

a) Details;

b) Function Assignment;dan

c) Password Control.

Untuk melakukan perubahan parameter ini user yang diubah harus

melakukan sign-off terlebih dahulu. Setiap perubahan terhadap

parameter ini dilakukan selama Jam Operasional. Penambahan dan

perubahan user berlaku setelah mendapat persetujuan dari pejabat

yang berwenang. Adapun persetujuan penghapusan user dilakukan

setelah proses batch selesai.

6) Member …


38

6) Member File

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi dari semua

Peserta yang berpartisipasi dalam Sistem BI-RTGS. Informasi ini

disediakan oleh Penyelenggara. User hanya dapat melihat dan

mencetak file ini tanpa kewenangan untuk mengubah. Apabila

terdapat perubahan data Peserta maka member file tersebut akan di-

update dari RCC. File ini berisi detil dari Peserta yang meliputi:

a) Member Code;

b) Member Name;

c) Bank Code;

d) BI Branch Code;

e) Member Type;

f) Member Group; dan

g) Principal Member.

7) PvP Member File

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi Peserta yang

merupakan pengguna Mekanisme USD/IDR PvP pada Sistem BI-

RTGS. Informasi ini disediakan oleh Penyelenggara. User hanya

dapat melihat dan mencetak file ini tanpa kewenangan untuk

mengubah. Apabila terdapat perubahan/penambahan data maka

PvP member file tersebut akan di-update dari RCC. File ini berisi

detil dari Peserta yang menggunakan fitur PvP dalam Sistem BI-

RTGS:

a) PvP ID;

b) Participant Type;

c) Member Code; dan

d) Member Name.

Participation type dalam penggunaaan Mekanisme USD/IDR PvP

pada Sistem BI-RTGS dikaitkan dengan kepesertaan Peserta pada

USD CHATS dan dibedakan menjadi direct participant/DP dari

USD CHATS (terisi: direct) dan indirect USD CHATS user/ICU

(terisi: indirect). DP dari USD CHATS adalah Peserta yang

merupakan bank peserta langsung dari USD CHATS, yang

mempunyai rekening dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang

ditatausahakan di penyelenggara/settlement institution (SI) dari

USD CHATS. Sedangkan ICU dari USD CHATS adalah Peserta

yang merupakan peserta tidak langsung dari USD CHATS, yang

mempunyai rekening dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang

ditatausahakan di DP dari USD CHATS.

Member Code pada PvP Member File akan terisi kode Peserta

dengan format menggunakan Bank Identifier Code (BIC) 11 digit

yang dikeluarkan oleh Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication (SWIFT).

8) PvP …


39

8) PvP Correspondent Member File

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi bank

koresponden Dolar Amerika Serikat, yaitu DP dari USD CHATS

atau SI dari USD CHATS, yang digunakan oleh Peserta untuk

penyelesaian Transaksi PvP. Informasi ini disediakan oleh

Penyelenggara. User hanya dapat melihat dan mencetak file ini

tanpa kewenangan untuk mengubah. Apabila terdapat perubahan

data maka PvP Correspondent Member File tersebut akan di-

update dari RCC. File ini berisi detil bank koresponden Dolar

Amerika Serikat dari Peserta pengguna USD/IDR PvP pada Sistem

BI-RTGS.

PvP Correspondent Member Code pada PvP Correspondent

Member File akan terisi kode bank koresponden Dolar Amerika

Serikat dengan format menggunakan SWIFT BIC 11 digit.

9) Account Identifier Data (AID) File

Fungsi ini digunakan untuk menyimpan informasi nasabah-nasabah

dari Peserta yang rutin melakukan transfer dana yang ditunjukkan

dengan suatu nomor AID. Penggunaan AID ditujukan untuk

mempermudah dan mempercepat pengisian data transfer. AID

adalah suatu kode 6 (enam) karakter alfanumerik yang digunakan

untuk mengidentifikasikan data-data nasabah atau rekening-

rekening pemerintah atau rekening-rekening Bank Indonesia guna

melaksanakan transaksi pengiriman dana (terdiri dari nomor

rekening, nama rekening atau nama pemilik rekening, dan alamat

pemilik rekening). AID tidak akan terbawa ke RCC (kecuali nomor

rekening, nama rekening atau nama pemilik rekening yang

terbentuk dari pemilihan suatu AID) melainkan merupakan

database lokal RT Peserta.

Penambahan, perubahan dan penghapusan AID dilakukan selama

Jam Operasional dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari

pejabat yang berwenang.

10) Transaction Reference File

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data Transaction

Reference Number (TRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Perubahan terhadap file ini hanya dapat dilakukan oleh

Penyelenggara. User hanya dapat melihat dan mencetak file ini

tanpa kewenangan untuk mengubah. Apabila terdapat perubahan

data TRN maka Transaction Reference File tersebut akan di-update

dari RCC.

11) Authenticator Text (AT)

a) Authenticator Text File

AT adalah seperangkat text yang digunakan untuk

mendapatkan encryption key melalui suatu algoritma

otentikasi …


40

otentikasi (authentication). Encryption key digunakan untuk

encrypt dan decrypt log-on message yang dikirimkan dari RT

ke RCC dan sebaliknya. 1 (satu) set AT terdiri dari 5 (lima)

komponen AT (disebut AT 1 – AT 5), tanggal efektif dan

kadaluarsa. Setiap komponen AT berisi sedikitnya 6 (enam)

sampai dengan paling banyak 10 (sepuluh) karakter

(alfanumerik). Satu set AT yang aktif (active set) adalah AT

yang sedang digunakan untuk message authentication

security antara RT dan RCC.

User dapat mengefektifkan reserved set untuk menggantikan

active set pada setiap saat. Jika hal ini akan dilakukan,

Peserta harus memberitahukan kepada Penyelenggara

sebelum melakukan perubahan tersebut.

Setiap Peserta diharuskan memberikan komponen AT 1,

AT 2 dan AT 3, sedangkan Penyelenggara akan memberikan

komponen AT 4 dan AT 5. Satu set AT yang sama tidak

dapat digunakan sampai dengan 3 (tiga) periode dari AT

yang terdahulu. Jika terdapat suatu kesamaan (duplikasi),

maka akan ditampilkan error message.

b) Generate AT Check Character

Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) karakter

dari AT guna menghindari terjadinya kesalahan selama

dilakukan data entry dari AT.

12) Print Control/Database Summary

Fungsi ini digunakan untuk mencetak files yang ada di database.

h. Utilities

Fungsi ini digunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Change Password

Fungsi ini digunakan oleh user untuk mengubah password jika

diperlukan. Password yang sama dapat digunakan kembali oleh

user setelah 3 (tiga) kali penggantian password.

2) Display/Print System Audit Trail

Merupakan kegiatan untuk menampilkan dan mencetak system

audit trail.

3) Send Broadcast Message

Fungsi ini digunakan oleh user yang sedang sign-on pada RT

Server yang sama untuk mengirimkan administrative message.

4) Switch Printer

Fungsi ini digunakan oleh user untuk mengalihkan antrian cetakan

dari satu printer ke printer lainnya.

5) IFTS …


41

5) IFTS Incoming Interface

Fungsi ini digunakan oleh user untuk melakukan transfer file

standar yang telah ditetapkan dari Sistem BI-RTGS ke sistem

internalnya.

6) IFTS Outgoing Interface


standar yang telah ditetapkan dari sistem internal ke Sistem BI-

RTGS. Pengiriman ke RCC dilakukan setelah dilakukan proses

persetujuan secara manual.

7) Auto IFTS Outgoing Interface


standar yang telah ditetapkan dari sistem internal ke Sistem BI-

RTGS yang diikuti dengan pengiriman langsung ke RCC tanpa

dilakukan proses persetujuan secara manual.

4. Pengoperasian dan Prosedur Pembukuan Transaksi Secara Umum

Prosedur umum pengoperasian Sistem BI-RTGS pada Peserta adalah sebagai

berikut:

a. Administrator pada central department melakukan system start-up dan

department start-up.

b. Supervisor pada central department melakukan log-on ke RCC

Kegiatan ini menghasilkan laporan log-on. Apabila log-on gagal akan

muncul status penolakan disertai kode error dari RCC sebagaimana

dimaksud pada Lampiran 3.1. Selanjutnya setelah diketahui penyebab

kegagalannya, supervisor melakukan log-on kembali.

Apabila RT Peserta tetap tidak dapat log-on ke RCC melalui jaringan

komunikasi data utama maka Peserta harus menghubungi help-desk

Sistem BI-RTGS untuk meminta pengalihan jaringan komunikasi data

utama menjadi jaringan komunikasi data back-up.

c. Selanjutnya setiap RT Workstation dapat melakukan pengiriman

transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif dengan proses sebagai

berikut:

1) Peserta membuat dokumen/warkat sumber atau data elektronik

sebagai dasar perekaman data transaksi. Format dokumen/warkat

tersebut diatur oleh masing-masing Peserta.

2) Operator memasukkan password dan melakukan perekaman data

transaksi antara lain dengan memasukkan data sebagai berikut:

a) Member Code Peserta pengirim;

b) Member Code Peserta penerima;

c) Tanggal valuta;

d) Jumlah nominal;

e) Related TRN (Rel TRN), merupakan referensi internal

Peserta …


42

Peserta sehubungan dengan transaksi Sistem BI-RTGS;

f) Jenis transaksi berdasarkan TRN;

g) Nomor rekening, nama dan alamat pemberi amanat/rekening

yang akan dibebani;

h) Nomor rekening, nama dan alamat penerima amanat/rekening

yang akan menerima;

i) Payment detail, memuat keterangan mengenai transaksi

seperti tujuan transaksi;

j) Member to member information;

k) Currency;

l) Exchange rate;

m) Interest rate;

n) Period; dan

o) Deal/stock code.

Perekaman data tersebut menghasilkan construct copy atau daftar

IFTS outgoing summary transaction sebagai bukti perekaman telah

dilakukan. Sistem BI-RTGS akan memberikan penomoran pada

transaksi atau pesan yang dikirim ke Peserta lainnya (outgoing

transaction) yang disebut dengan nomor BOR (Bank’s Own

Reference). BOR terdiri dari 6 (enam) digit dan selalu dimulai

dengan “000001” pada awal hari dengan nomor maksimum

“999999” per hari. Nomor BOR ini akan di-reset setiap hari setelah

batch akhir hari selesai dilakukan. Tata cara pengisian data

perekaman tersebut di atas harus mengikuti prosedur sebagaimana

dimaksud pada Lampiran 3.2.

Khusus untuk Transaksi PvP, disamping data sebagaimana

dimaksud pada angka 2), operator juga harus melengkapi data pada

Tab PvP Info yang akan muncul setelah operator memilih TRN:

IFTPvP00. Data yang ada di Tab PvP Info tersebut meliputi:

a) Ordering Institution;

b) Beneficiary Institution;

c) Sender Correspondent;

d) Receiver Correspondent;

e) Counterparty (CP) Sender Correspondent;

f) Counterparty (CP) Receiver Correspondent;

g) Sender Nominal Amount; dan

h) Receiver Nominal Amount.

3) Supervisor dapat melakukan persetujuan, penolakan atau

pembatalan transaksi yang telah di-input oleh operator. Dalam hal

terdapat pembatasan kewenangan supervisor untuk melakukan

approval maka terhadap transaksi yang nominalnya melebihi

pembatasan …


43

pembatasan yang ditetapkan harus dilakukan 2 (dua) tahap

approval yaitu pre approval dan final approval.

a) Persetujuan

Supervisor melakukan persetujuan atas data transaksi yang

di-construct oleh operator apabila data transaksi telah sesuai

dengan dokumen/warkat sumber sebagai dasar perekaman

data transaksi. Jika data transaksi yang di-transmit ke RCC

telah sesuai dengan persyaratan pengiriman transaksi ke RCC

(valid) maka status transaksi adalah AP AK (Approved

Acknowledged) dan pada saat yang bersamaan akan

menghasilkan transmit copy yang dapat dicetak. Jika data

transaksi tidak valid pada saat di-transmit ke RCC maka

status transaksi adalah AP NK (Approved Negative

Acknowledgement). Jika transaksi telah diterima dan di-settle

di RCC maka status transaksi adalah CP AK (Completed

Acknowledged). Pada saat yang bersamaan dihasilkan

completion advice yang dapat dicetak sedangkan Peserta

penerima akan menerima confirmation advice.

Semua transaksi yang dikirim ke RCC akan diberikan nomor

ISN oleh RCC, sedangkan untuk transfer yang diterima oleh

Peserta dari RCC akan diberi nomor OSN oleh RCC. ISN dan

OSN terdiri dari 6 (enam) digit (dimulai dari 000001 sampai

dengan 999999) untuk masing-masing Peserta per hari. ISN

dan OSN tersebut harus berpasangan untuk tujuan

pengendalian urutan transaksi dan memastikan tidak terdapat

transaksi yang hilang. ISN dan OSN akan di-reset setiap hari

setelah batch processing hari sebelumnya telah dilaksanakan.

Khusus untuk Transaksi PvP yang valid dengan status AP

AK (Approved Acknowledged), RCC akan meneruskan data

Transaksi PvP tersebut ke IDR CCPMP untuk proses

matching dengan data transaksi sisi mata uang Dolar

Amerika Serikat pada USD CCPMP. RCC juga akan

mengirimkan notifikasi kepada Peserta penerima pembayaran

sisi mata uang Rupiah, yang berisikan informasi Transaksi

PvP sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang telah di-

input pada Sistem BI-RTGS.

Status setelah pengiriman data Transaksi PvP ke IDR

CCPMP adalah PM AK (Pending for Matching

Acknowledged), dan akan menghasilkan PvP Pending for

Matching advice. Setelah data Transaksi PvP diterima di IDR

CCPMP maka proses selanjutnya adalah:

(1) IDR CCPMP dan USD CCPMP melakukan proses

matching antara data Transaksi PvP pada IDR CCPMP

dengan data transaksi sisi mata uang Dolar Amerika

Serikat …


44

Serikat pada USD CCPMP. Adapun data yang

digunakan untuk proses matching adalah sebagai

berikut:

(a) Settlement date;

(b) Sender currency,

(c) Receiver currency;

(d) Ordering institution;

(e) Beneficiary institution;

(f) Sender amount;

(g) Receiver amount;

(h) Sender correspondent;

(i) Receiver correspondent;

(j) Counterparty sender correspondent; dan

(k) Counterparty receiver correspondent.

(2) Apabila data transaksi sisi mata uang Dolar Amerika

Serikat pada USD CCPMP sebagaimana dimaksud

pada angka (1) sama dengan data Transaksi PvP pada

IDR CCPMP maka status Transaksi PvP berubah

menjadi MT AK (PvP Matched Acknowledged) dan

menghasilkan PvP Matched advice. Proses matching

yang dilakukan pada CCPMP dilakukan berdasarkan

prinsip First In First Out (FIFO);

(3) Apabila tidak ditemukan data yang sama antara data

transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat pada

USD CCPMP dengan data Transaksi PvP pada IDR

CCPMP, maka status Transaksi PvP tetap PM AK

(Pending for Matching Acknowledged);

(4) Selanjutnya, untuk Transaksi PvP dengan status MT

AK (PvP Matched Acknowledged), saldo Rekening

Giro Peserta pembayar sisi mata uang Rupiah di RCC

akan di-hold sebesar nominal Transaksi PvP. Dalam hal

saldo Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang

Rupiah di RCC mencukupi maka status Transaksi PvP

menjadi HD AK (Hold IDR Fund Acknowledged) dan

menghasilkan Hold Fund advice. Namun dalam hal

saldo Rekening Giro Peserta pembayar sisi mata uang

Rupiah tidak mencukupi maka Transaksi PvP akan

masuk ke dalam sistem antrian dan Transaksi PvP

tersebut berstatus PH AK (Pending for Holding IDR

Fund Acknowledged);

(5) Setelah berhasil dilakukan holding IDR fund di RCC

dan selanjutnya berhasil pula dilakukan holding fund

sisi …


45

sisi mata uang Dolar Amerika Serikat di sistem

komputer dari penyelenggara USD CHATS maka status

Transaksi PvP menjadi HC AK (Hold Counterparty

Currency Acknowledged), di mana selanjutnya akan

dilakukan settlement sisi mata uang Rupiah di RCC dan

settlement sisi mata uang Dolar Amerika Serikat di

sistem komputer dari penyelenggara USD CHATS

secara simultan. Proses settlement tersebut

menghasilkan completion advice untuk Peserta

pembayar sisi mata uang Rupiah, confirmation advice

untuk Peserta penerima pembayaran sisi mata uang

Rupiah, dan status Transaksi PvP menjadi CP AK

(Completed Acknowledged).

b) Penolakan (reject amend)

Supervisor melakukan penolakan (reject amend) atas data

transaksi yang di-construct oleh operator apabila data

transaksi tidak sesuai dengan dokumen/warkat sumber

sebagai dasar perekaman data transaksi. Pada saat yang

bersamaan pada printer Peserta akan tercetak Reject Copy.

Untuk selanjutnya operator menyesuaikan data transaksi

dengan dokumen/warkat sumber.

Status transaksi setelah reject amend adalah RJ NT (Reject

Not Transmit).

c) Pembatalan (reject cancel)

Supervisor dapat melakukan pembatalan (reject cancel) atas

data transaksi yang di-construct oleh operator. Pada saat

yang bersamaan pada printer Peserta akan tercetak cancel

copy.

Status transaksi setelah reject cancel adalah CA NT

(Cancelled Not Transmit).

4) Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pengiriman transaksi

yang keluar dan masuk, termasuk melihat warehouse transaction

dilakukan melalui menu “Enquiry” sebagai berikut:

a) Unfinished IFTS Enquiry

Dengan status : WA, RJ, AP, ED, SP, RD, NK, UP, PM, MT,

PH, HD (uraian kode status sebagaimana tercantum pada

Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS).

b) Completed IFTS Enquiry

Dengan status: CA, CP, RH (uraian kode status pada Buku

Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS).

c) Warehouse IFTS Enquiry

Dengan status FD (Future Date) – Tanggal yang akan datang.

Buku …


46

Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS tersebut disampaikan

kepada Peserta secara terpisah dari Surat Edaran ini.

5) Untuk kepentingan pengambilan keputusan supervisor dan

administrator dapat melihat data-data yang diperlukan melalui

menu “Supervisory”.

6) Apabila diperlukan, administrator dan supervisor dapat memonitor

seluruh aktivitas yang terjadi melalui RT, melalui menu “Audit

Trail”.

7) Selama Jam Operasional, supervisor dimungkinkan untuk

mengambil data transaksi dari RCC dan mencetaknya pada printer

Peserta untuk transaksi tanggal valuta terakhir dan valuta sekarang

dengan key nomor ISN/OSN masing-masing transaksi. Retrieval

data transaksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a) Peserta harus mengajukan permintaan ISN/OSN kepada

Penyelenggara melalui fasilitas telepon. Selain itu

dimungkinkan untuk mencetak laporan ringkas per Peserta

dan rincian incoming transfer dan outgoing transfer;

b) Penyelenggara memberikan nomor ISN/OSN melalui fasilitas

telepon;

c) Peserta melakukan retrieval transaksi melalui RT oleh user

setingkat supervisor atau administrator.

8) RT dapat mengirimkan pesan-pesan administratif kepada RT

lainnya dan RCC. Pengiriman transaksi ini dilakukan oleh 2 (dua)

user setingkat supervisor atau administrator.

9) Pada akhir hari setelah Peserta menyelesaikan seluruh transaksi,

dilakukan hal–hal sebagai berikut:

a) supervisor pada central department melakukan log-off dari

RCC;

b) user setingkat administrator melakukan department shut-

down;

c) user setingkat administrator melakukan system shut-down;

dan

d) supervisor melakukan batch akhir hari.

5. Transaksi dengan Pengaturan Khusus

Beberapa transaksi Sistem BI-RTGS perlu diatur khusus mekanisme

pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Transaksi Pasar Uang Antar Bank Rupiah tidak mempersyaratkan

pengiriman bukti transaksi seperti promes atau dokumen lainnya kepada

Penyelenggara.

b. Transaksi penarikan tunai

1) Pelaksanaan pembukuan transaksi penarikan tunai mengacu pada

Jam Operasional Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada

Lampiran …


47

Lampiran 3.3.

2) Batas waktu transfer penarikan tunai dalam Sistem BI-RTGS

sampai dengan pukul 11.00 WIB. Pengambilan fisik uang harus

memperhatikan jam pelayanan loket kas masing-masing kantor

Bank Indonesia. Dalam hal sampai dengan jam pelayanan loket kas

berakhir Peserta belum melakukan pengambilan fisik uang maka

Bank Indonesia akan mengembalikan dana tersebut ke Rekening

Giro Rupiah Peserta yang bersangkutan.

3) Pengambilan fisik uang dilakukan dengan menyerahkan surat

penunjukan pengambilan fisik uang yang ditandatangani oleh

pejabat atau petugas yang berwenang dan telah memiliki spesimen

tanda tangan di unit kerja kas KPBI atau unit kerja yang

membawahi layanan nasabah di KBI. Format surat penunjukan

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.4.

4) Pengambilan fisik uang dilakukan oleh petugas yang diberi kuasa

oleh Direksi atau oleh pejabat lain yang menerima kuasa khusus

dengan hak substitusi dari Direksi dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) KPBI

Petugas yang bersangkutan harus telah didaftarkan dalam

sistem antrian penarikan uang tunai (queue management

system) di unit kerja kas di KPBI.

b) KBI

Petugas harus memiliki spesimen tanda tangan di KBI yang

bersangkutan.

c. Transaksi dengan Pemerintah sebagai nasabah Bank Indonesia

1) Pembukuan Transaksi

Pembukuan transaksi yang ditujukan untuk rekening pemerintah

dapat dilakukan setelah RCC buka sampai dengan jam tutup TRN.

Hal-hal yang terkait dengan pembukuan transaksi pelimpahan

setoran penerimaan negara melalui Sistem BI-RTGS tersebut

adalah sebagai berikut:

a) Pelimpahan setoran penerimaan negara dilakukan melalui RT

Peserta untuk untung rekening Sub RKUN Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) di KPBI atau KBI.

b) Pelaksanaan pelimpahan melalui Sistem BI-RTGS dibatasi

paling lambat pukul 16.30 WIB.

c) Bukti setoran atas pelimpahan ke rekening Sub RKUN KPPN

adalah:

(1) Bukti setoran terdiri dari completion advice yang

tercetak pada Peserta yang ditandatangani oleh pejabat

Peserta atau re-print confirmation advice yang tercetak

di …


48

di Bank Indonesia dan dibubuhi stempel tandatangan

pejabat Bank Indonesia setempat.

(2) Jika kantor Peserta yang melakukan penyetoran

merupakan pengelola RT Server maka bukti setoran

berupa completion advice.

(3) Jika kantor Peserta yang melakukan penyetoran bukan

merupakan pengelola RT Server maka bukti setoran

bagi kantor Peserta tersebut berupa re-print

confirmation advice yang diambil di Bank Indonesia

setempat.

d) Apabila terjadi kekurangan/kelebihan jumlah dana yang

dilimpahkan dan/atau terjadi kesalahan penulisan kantor

Bank Indonesia yang dituju maka Peserta dapat meminta

pengembalian dana kepada kantor Bank Indonesia penerima

dana yang salah tersebut sesuai dengan mekanisme koreksi

sebagaimana dimaksud dalam Bab VI.

2) Transaksi dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account

(TSA)

Mekanisme dan penetapan biaya transaksi dalam rangka

pelaksanaan TSA dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai penetapan biaya penggunaan

Sistem BI-RTGS dalam rangka penerapan TSA.

d. Transaksi PvP

1) Transaksi PvP hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang telah

terdaftar sebagai pengguna Mekanisme USD/IDR PvP.

2) Penyelesaian akhir Transaksi PvP mengikuti proses sebagaimana

dimaksud pada butir 4.c.

3) Transaksi PvP hanya dapat dilakukan sepanjang Sistem BI-RTGS

dan USD CHATS beroperasi. Disamping itu pengiriman Transaksi

PvP hanya dapat dilakukan sepanjang window time PvP. Dalam hal

Peserta mengirimkan Transaksi PvP diluar window time PvP atau

pada saat sistem USD CHATS tidak beroperasi/libur maka

transaksi tersebut ditolak oleh RCC, berstatus RH (Rejected by

Host) dan tercetak Completion Advice.

6. Fasilitas warehouse dalam Sistem BI-RTGS

Untuk transaksi yang dikirim ke RCC dengan tanggal valuta T+1 dan T+2, jika

data transaksi valid maka transaksi tersebut disimpan di warehouse database

RCC. Pada saat tanggal valuta jatuh tempo maka transaksi akan di-settle pada

awal hari oleh RCC. Dalam hal saldo tidak mencukupi, transaksi tersebut

masuk dalam Sistem Antrian dengan tingkat kepentingan sesuai dengan jenis

transaksi/TRN. Untuk Transaksi PvP, pada tanggal valuta jatuh tempo maka

transaksi akan dikirimkan ke IDR CCPMP untuk dilakukan proses

sebagaimana dimaksud pada butir 4.c. Waktu pengiriman transaksi warehouse

(settlement …


49

(settlement dengan tanggal valuta T+1 atau T+2) adalah sesuai dengan window

time masing-masing jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.3.

7. Jam Operasional

Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dilaksanakan setiap hari kerja kecuali

ditetapkan lain oleh Penyelenggara. Kegiatan selama Jam Operasional adalah

sebagai berikut:

a. Sejak RCC open sampai dengan cut off warning

1) Transaksi-transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang dapat dilakukan

dalam periode ini meliputi transaksi sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 3.3. Pelaksanaan pengiriman transaksi melebihi waktu

yang telah ditetapkan secara otomatis akan ditolak oleh RCC.

2) Transaksi PvP hanya dapat dilakukan dalam periode antara PvP

open sampai dengan PvP cut off. Dalam periode ini terdapat

beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) RT masing-masing Peserta secara periodik menampilkan

notifikasi berupa pop up message yang berisi Transaksi PvP

masing-masing Peserta yang masih outstanding (status

Pending for Matching (PM), PvP Matched (MT), Pending for

Holding IDR Funds (PH), dan Hold IDR Fund (HD)).

b) Pada saat PvP cut off warning, RCC mengirimkan notifikasi

berupa pop up message yang berisi Transaksi PvP masing-

masing Peserta yang masih outstanding dan Peserta

menerima PvP outstanding report.

c) Pada saat PvP cut off, semua transaksi yang masih

outstanding ditolak oleh RCC (status pemrosesan menjadi

Rejected by Host (RH)) dan Peserta menerima PvP cut off

position report.

b. Waktu antara cut off warning sampai dengan pre cut off

Dalam periode ini terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

1) RCC secara otomatis melakukan special gridlock resolution, yaitu

menyelesaikan seluruh antrian Peserta berdasarkan kecukupan dana

masing-masing transaksi.

2) Pada saat cut off warning:

a) Peserta menerima:

(1) “cut off warning report”, yang memuat informasi

waktu pelaksanaan cut off warning; dan

(2) “Pre Cover Position report”, yang memuat informasi

posisi saldo Rekening Giro Peserta.

b) Transaksi yang masuk ke dalam Sistem Antrian akan ditolak

secara otomatis oleh RCC sedangkan transaksi yang masih

dalam Sistem Antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh

RCC. Atas transaksi yang dibatalkan, Peserta pengirim akan

menerima …


50

menerima completion advice dengan reason code tertentu.

3) Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan transfer antar

Peserta dalam rangka menutupi kekurangan likuiditas (Interbank

Cover Position).

c. Waktu antara pre cut off sampai dengan cut off (BI Cover Position)

1) Dalam hal Peserta diberikan fasilitas pendanaan oleh Bank

Indonesia, maka pengkreditan Rekening Giro Peserta dilakukan

pada periode ini.

2) Pada saat pre cut off, Peserta menerima pre cut off notification

report dan member reconciliation report.

d. Waktu RCC cut off

Pada waktu RCC cut off, seluruh transaksi yang dikirimkan melalui RT

akan ditolak secara otomatis oleh RCC. Pada saat cut off, Peserta

menerima cut off notification report, cut off position report dan member

statement.

Rincian kegiatan dan Jam Operasional pada huruf a sampai dengan huruf d

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.3. Penetapan waktu yang menjadi

acuan dalam Jam Operasional tersebut adalah waktu di RCC.

8. Perubahan Jam Operasional

Perubahan Jam Operasional dilakukan atas dasar kebijakan Penyelenggara dan

dapat berupa perpanjangan atau pengurangan Jam Operasional.

a. Perpanjangan Jam Operasional dilakukan dalam hal terjadi:

1) Gangguan atau kerusakan pada RCC;

2) Keterlambatan waktu Penyelesaian Akhir hasil kliring;

3) Adanya kebijakan yang menyebabkan Penyelenggara harus

memperpanjang Jam Operasional, antara lain adanya permintaan

pemerintah dalam rangka pembayaran pajak, untuk kepentingan

Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan moneter atau adanya

gangguan pada jaringan komunikasi yang menghubungkan RCC

dengan RT Peserta dan/atau yang menghubungkan RCC dengan

infrastruktur teknologi informasi Mekanisme USD/IDR PvP di

Hong Kong; atau

4) Adanya permintaan perpanjangan window time TRN dari Peserta

yang berdampak pada perubahan Jam Operasional.

b. Pengurangan Jam Operasional dilakukan dalam hal tidak terdapat lagi

transaksi yang masih harus diselesaikan.

c. Khusus untuk transaksi penarikan tunai, pelimpahan pajak, dan Transaksi

PvP, dalam hal terjadi perpanjangan atau pengurangan Jam Operasional

maka tidak selalu diikuti dengan perpanjangan atau pengurangan window

time ketiga transaksi tersebut.

d. Perubahan Jam Operasional akan diinformasikan kepada seluruh Peserta

melalui fasilitas administrative message.

9. Permintaan …


51

9. Permintaan Perpanjangan Window Time TRN oleh Peserta

Permintaan perpanjangan window time TRN oleh Peserta dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Permintaan dapat diajukan oleh Peserta apabila terdapat gangguan pada

Peserta.

b. Permintaan diajukan kepada Penyelenggara melalui fasilitas

administrative message yang ditujukan ke RCC atau sarana lainnya

dengan menjelaskan kondisi gangguan yang telah terjadi di Peserta, dan

telah didahului dengan konfirmasi melalui telepon.

c. Permintaan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum

berakhirnya window time TRN yang dimintakan perpanjangan.

d. Permintaan perpanjangan window time TRN tidak dapat diajukan untuk

transaksi penarikan tunai, pelimpahan pajak dan/atau Transaksi PvP.

e. Penggunaan sarana lain untuk mengajukan perpanjangan window time

TRN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan tata cara

sebagai berikut:

1) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI

Peserta menyampaikan surat permintaan perpanjangan window time

TRN kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang

memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.

2) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI

a) dalam hal jam kerja KBI setempat belum berakhir maka

Peserta menyampaikan surat permintaan perpanjangan

window time TRN kepada KBI setempat yang ditandatangani

oleh pejabat yang memiliki tanda tangan di KBI setempat.

b) dalam hal jam kerja KBI setempat telah berakhir maka

Peserta menyampaikan surat permintaan perpanjangan

window time TRN kepada Penyelenggara yang

ditandatangani oleh Direksi yang memiliki spesimen tanda

tangan di Penyelenggara melalui faksimili. Pada hari kerja

berikutnya, asli surat disampaikan kepada KBI setempat

untuk diteruskan kepada Penyelenggara.

f. Dalam hal permintaan perpanjangan window time TRN disetujui,

Penyelenggara akan memperpanjang window time TRN yang masih

terbuka pada saat permintaan perpanjangan diterima oleh Penyelenggara

secara proporsional sesuai dengan permintaan Peserta.

Contoh: Pada pukul 16.00 WIB terdapat persetujuan perpanjangan

window time TRN selama 30 (tiga puluh) menit. Sehubungan dengan hal

itu:

1) seluruh TRN yang window time-nya belum berakhir diperpanjang

selama 30 (tiga puluh) menit, misalnya TRN IFT00000 yang

seharusnya berakhir pada pukul 16.30 WIB menjadi berakhir pada

pukul …


52

pukul 17.00 WIB dan untuk TRN IFTMM001 yang seharusnya

berakhir pada pukul 18.00 WIB menjadi berakhir pada pukul 18.30

WIB; dan

2) berdasarkan disetujuinya perpanjangan window time tersebut,

Penyelenggara memperpanjang Jam Operasional secara

proporsional.

g. Perpanjangan window time TRN yang dapat diberikan Bank Indonesia

yaitu selama 30 (tiga puluh) menit atau 60 (enam puluh) menit.

h. Dalam hal telah terdapat Peserta yang mengajukan perpanjangan window

time TRN selama 60 (enam puluh) menit maka Peserta lain tidak dapat

mengajukan perpanjangan window time TRN.

i. Persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan window time

TRN disampaikan oleh Penyelenggara kepada Peserta melalui fasilitas

administrative message atau, apabila terdapat gangguan pada RT Server

Peserta, melalui sarana lainnya.

j. Permintaan perpanjangan window time TRN yang disetujui

Penyelenggara akan diinformasikan kepada seluruh Peserta melalui

fasilitas administrative message.

k. Atas perpanjangan window time TRN yang disetujui, Peserta dikenakan

biaya yang besarnya akan diumumkan Penyelenggara. Biaya tersebut

akan dibebankan secara langsung oleh Bank Indonesia ke Rekening Giro

Peserta paling lambat pada hari kerja berikutnya.

l. Setiap permintaan perpanjangan window time TRN yang telah disetujui

oleh Penyelenggara tidak dapat dibatalkan oleh Peserta yang

bersangkutan.

10. Libur Fakultatif

Dalam hal daerah tertentu ditetapkan libur secara fakultatif berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. Penyelenggara mengumumkan libur fakultatif tersebut melalui fasilitas

administrative message kepada seluruh Peserta yang menginformasikan

bahwa kantor Bank Indonesia dan Peserta yang berada di wilayah kerja

kantor Bank Indonesia tersebut tidak melakukan kegiatan operasional

Sistem BI-RTGS.

b. Dalam hal Peserta yang berada di luar wilayah kantor Bank Indonesia

yang ditetapkan libur fakultatif mengirimkan transaksi kepada kantor

Bank Indonesia yang ditetapkan libur fakultatif maka berlaku ketentuan

sebagai berikut:

1) Penyelesaian transaksi yang ditujukan ke rekening pemerintah atau

rekening internal BI dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2) Untuk transaksi penarikan tunai akan dikembalikan ke rekening

Peserta pengirim oleh Penyelenggara pada hari yang sama.

11. Hal-hal yang harus dilakukan Penyelenggara dan Peserta dalam

penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

a. Penyelenggara …


53

a. Penyelenggara

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara

melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-

RTGS

Penyediaan sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS oleh

Penyelenggara meliputi penyediaan perangkat keras (hardware)

pada Penyelenggara, aplikasi RCC (software), jaringan komunikasi

data leased line, fasilitas dial up dan perangkat pendukung lainnya

termasuk untuk pelaksanaan mekanisme USD/IDR PvP pada

Sistem BI-RTGS.

2) Menjamin RCC, jaringan komunikasi data leased line, dan fasilitas

dial up berfungsi dengan baik

Dalam rangka menjamin RCC, jaringan komunikasi data leased

line, dan fasilitas dial up agar dapat berfungsi dengan baik,

Penyelenggara melakukan:

a) Pengelolaan RCC

Kegiatan pengelolaan RCC antara lain meliputi:

(1) penentuan petugas yang berhak mengoperasikan RCC;

(2) mengelola database RCC; dan

(3) mengelola dan menetapkan parameter RCC.

b) Pengoperasian RCC

Kegiatan pengoperasian RCC meliputi:

(1) proses awal hari;

(2) proses operasional; dan

(3) proses akhir hari.

c) Pengelolaan jaringan komunikasi data leased line dan

fasilitas dial up

Pengelolaan jaringan komunikasi data leased line dan

fasilitas dial up dilakukan antara lain dengan menyediakan

petugas help desk untuk membantu apabila terjadi

permasalahan jaringan komunikasi data leased line Peserta

dan mengelola fasilitas dial up yang digunakan sebagai

jaringan komunikasi data back up.

d) Meletakkan RCC dalam ruangan tertutup dengan akses

terbatas pada pegawai-pegawai yang berwenang untuk

menggunakan RCC.

e) Memiliki standar layanan minimum penyelenggaraan Sistem

BI-RTGS.

3) Melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang

berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Melakukan …


54

sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal Bank

Indonesia.

4) Memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business

Continuity Plan (BCP).

5) Menyediakan jaringan komunikasi data leased line yang

menghubungkan RT Server Utama atau RT Server Back-up dengan

RCC Utama atau RCC Back-up.

Penyelenggara hanya menyediakan 1 (satu) jaringan komunikasi

data leased line yang menghubungkan RT Server Utama atau RT

Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up. Dalam hal

Peserta menambah jaringan komunikasi data selain yang

disediakan Penyelenggara, maka biaya penambahan penyediaan

dan penggunaaan jaringan komunikasi data dimaksud menjadi

beban Peserta. Jenis dan penggunaan jaringan komunikasi data

tersebut disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dan

memperoleh persetujuan dari Penyelenggara.

6) Menyediakan aplikasi RT dan perubahannya

Dalam hal terjadi perubahan aplikasi RT, maka Penyelenggara

akan mengirimkan aplikasi RT terbaru beserta pedoman

instalasinya kepada seluruh Peserta.

7) Melakukan pemantauan terhadap:

a) Keberhasilan akses komunikasi RT Peserta dengan RCC;

b) Keberhasilan akses komunikasi antara RCC dengan

infrastruktur teknologi informasi lainnya dari USD/IDR PvP

seperti IDR CCPMP dan USD CCPMP; dan

c) Kecukupan saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia

pada akhir hari.

8) Menyediakan help desk untuk menangani masalah operasional

Sistem BI-RTGS yang dihadapi Peserta.

9) Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam

Sistem BI-RTGS, yang antara lain meliputi:

a) Pendaftaran kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS; dan

b) Perubahan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS, meliputi

antara lain:

(1) Perubahan dari Peserta Tidak Langsung menjadi

Peserta Langsung atau sebaliknya;

(2) Keikutsertaan dalam Mekanisme USD/IDR PvP;

(3) Merger, Konsolidasi, atau Pemisahan;

(4) Perubahan bank koresponden dari Peserta pengguna

Mekanisme USD/IDR PvP;

(5) Perubahan member code;

(6) Perubahan …


55

(6) Perubahan nama;

(7) Perubahan alamat;

(8) Perubahan kegiatan usaha Bank dari konvensional

menjadi syariah; dan

(9) Perubahan status kepesertaan menjadi suspend, freeze

atau close.

10) Memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara

berkala kepada Peserta.

11) Memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan

penyelenggaraan Sistem BI-RTGS melaksanakan kewajibannya

untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS sesuai

dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan

dalam kontrak antara Penyelenggara dengan penyedia jasa.

12) Menetapkan nilai nominal transaksi antar-Bank untuk kepentingan

nasabah yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS yaitu lebih

dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

b. Peserta

1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta

Langsung dan Peserta Tidak Langsung wajib:

a) menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan

memenuhi tata cara pengisian informasi TRN yang

ditetapkan oleh Penyelenggara yang disampaikan kepada

Peserta melalui administrative message, surat atau sarana

lain.

b) menggunakan aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman

Teknis Sistem BI-RTGS yang disampaikan Penyelenggara

kepada Peserta secara terpisah dari Surat Edaran ini.

c) mengatur kewenangan penggunaan aplikasi RT, termasuk

menyimpan dan menjaga kerahasiaan password penggunaan

aplikasi RT.

d) memelihara dan menyimpan dengan baik password

administrator Structured Query Language (SQL) database

untuk database SQL pada RT Server Utama dan/atau RT

Server Back-up.

e) melakukan instalasi setiap terjadi perubahan aplikasi RT yang

disampaikan oleh Penyelenggara sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan.

f) menyimpan dengan baik aplikasi RT yang telah diberikan

oleh Penyelenggara, termasuk setiap terdapat versi baru di

tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang

dapat merusak aplikasi RT.

g) menjamin integritas database Sistem BI-RTGS yang ada

pada …


56

pada RT Server Utama dan RT Server Back-up termasuk

yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk

(CD), tape, cartridge, disket dan lain-lain.

h) menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran

sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan

yang mengatur dokumen perusahaan.

i) memberikan informasi yang diminta oleh Penyelenggara

dalam rangka konfirmasi kepatuhan Peserta pada ketentuan

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik sebagai regulator

maupun Penyelenggara, dan Perjanjian Penggunaan Sistem

BI-RTGS antara Penyelenggara dan Peserta.

2) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta

Langsung wajib:

a) menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT

Workstation berfungsi dengan baik.

RT Server Utama dan RT Workstation dikatakan berfungsi

dengan baik apabila perangkat keras (hardware) dan

perangkat lunak (software) di dalamnya dapat digunakan

untuk melakukan berbagai transaksi sepanjang Jam

Operasional Sistem BI-RTGS. RT Server Back-up dikatakan

berfungsi dengan baik apabila perangkat keras (hardware)

dan perangkat lunak (software) di dalamnya dapat digunakan

menggantikan RT Server Utama untuk melakukan transaksi

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Terkait dengan RT Server Back-up berlaku ketentuan sebagai

berikut:

(1) RT Server Back-up sekurang-kurangnya dilengkapi

dengan 1 (satu) RT Workstation serta 1 (satu) printer.

Berdasarkan konfigurasi sistem back-up dan proses up-

dating datanya, RT Server Back-up dapat dibedakan

menjadi:

(a) Hot back-up

Hot back-up adalah sistem teknologi informasi

cadangan dengan karakteristik:

i. sudah dipasang dengan aplikasi yang sama

dengan aplikasi pada RT Server Utama;

ii. terhubung langsung dengan RT Server

Utama (online); dan

iii. up-dating data dilakukan setiap saat

bersamaan dengan up-dating data pada RT

Server Utama (synchronised).

(b) Warm …


57

(b) Warm back-up

Warm back-up adalah sistem teknologi informasi

cadangan dengan karakteristik:

i. sudah dipasang dengan aplikasi yang sama

dengan aplikasi pada RT Server Utama; dan

ii. up-dating data dan aplikasi dilakukan

secara berkala, sehingga kepindahan ke RT

Server Back-up mensyaratkan proses

restore untuk menyamakan data di RT

Server Back-up dengan posisi terakhir di

RT Server Utama.

(c) Cold back-up

Cold back-up adalah sistem teknologi informasi

cadangan yang tidak terhubung langsung dengan

RT Server Utama sehingga pada saat akan

menggunakan RT Server Back-up diperlukan

tahapan untuk mengaktifkan RT Server Back-up,

dan restore data untuk menyamakan data di RT

Server Back-up dengan RT Server Utama. Untuk

menjamin kesiapan RT Server Back-up Peserta

harus melakukan proses up-dating data sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali sehari pada setiap akhir

hari.

(2) Pemilihan konfigurasi back-up yang ada pada Peserta

diserahkan kepada setiap Peserta berdasarkan

pertimbangan tingkat urgensi Sistem BI-RTGS bagi

Peserta.

(3) RT Server Back-up dapat diletakkan pada lokasi yang

sama dengan RT Server Utama (on-site back-up)

ataupun diletakkan di lokasi yang berbeda dengan RT

Server Utama (off-site back-up). Untuk menjamin

kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS, masing-

masing Peserta sebaiknya memiliki off-site back-up. Di

samping itu, RT Server Back-up sebaiknya ditempatkan

di lokasi yang jaringan komunikasinya berada di bawah

Sentral Telepon Otomat (STO) yang berbeda dengan

RT Server Utama.

(4) Untuk menjamin RT Server Back-up dapat berfungsi

dengan baik, Peserta dapat melakukan uji coba koneksi

RT Server Back-up dengan tata cara sebagai berikut:

(a) Peserta menyampaikan permohonan uji coba

koneksi RT Server Back-up melalui fasilitas

administrative message atau surat kepada

Penyelenggara …


58

Penyelenggara. Jadwal uji coba koneksi RT

Server Back-up dilaksanakan setiap bulan pada

hari Senin minggu pertama dan minggu ketiga.

(b) pemberitahuan persetujuan uji coba koneksi RT

Server Back-up akan diberitahukan oleh

Penyelenggara kepada Peserta melalui sarana

administrative message

(c) pelaksanaan uji coba koneksi RT Server Back-up

akan dipantau oleh petugas dari Penyelenggara

sampai 1 (satu) jam sejak proses akhir hari RCC

berakhir.

(5) Untuk menjamin data back-up dapat dibaca kembali,

Peserta melakukan uji coba restore data back-up.

b) Mengoperasikan RT Server Back-up sewaktu-waktu untuk

kegiatan operasional dalam kondisi normal.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin dapat

dioperasikannya RT Server Back-up apabila terjadi gangguan

pada RT Server Utama.

Prosedur pengoperasian RT Server Back-up:

(1) Peserta menyampaikan permohonan penggunaan RT

Server Back-up melalui fasilitas administrative

message ke RCC atau surat yang ditujukan kepada

Penyelenggara;

(2) pemberitahuan persetujuan pengunaan RT Server Back-

up dan prosedur yang harus dilakukan oleh Peserta

akan diberitahukan oleh Penyelenggara kepada Peserta

melalui sarana administrative message; dan

(3) pelaksanaan penggunaan RT Server Back-up dipantau

oleh Penyelenggara sampai 1 (satu) jam sejak proses

akhir hari RCC berakhir.

c) Menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang

mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam

pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS.

Penyusunan KPT ini harus dibuat dalam Bahasa Indonesia

atau dalam bahasa asing dengan terjemahan dalam Bahasa

Indonesia yang mengacu pada dan tidak bertentangan dengan

Surat Edaran ini serta mengacu kesepakatan tertulis antar

Peserta (Bye-Laws). KPT dimaksud sekurang-kurangnya

memuat materi sebagai berikut:

(1) Struktur organisasi satuan kerja pelaksana Sistem BI-

RTGS;

(2) Penanggungjawab Sistem BI-RTGS;

(3) Wewenang pengoperasian Sistem BI-RTGS;

(4) Sistem …


59

(4) Sistem pengamanan, (seperti sistem pengamanan

aplikasi);

(5) Prosedur pengoperasian dan pembukuan transaksi

Sistem BI-RTGS;

(6) Prosedur operasional transaksi treasury;

(7) Pengawasan operasional Sistem BI-RTGS; serta

(8) Prosedur Contingency Plan.

Rincian cakupan minimum materi diatur dalam “Pedoman

Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis” sebagaimana

dimaksud pada Lampiran 3.5.

Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk

digunakan oleh Peserta Tidak Langsung, KPT tersebut juga

harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada angka (1)

sampai dengan angka (8) yang diterapkan pada Peserta Tidak

Langsung.

d) KPT sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan setiap

perubahannya disampaikan dalam bentuk hardcopy dengan

surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan

(khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang

membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi

Pihak Selain Bank sebagai Peserta) kepada:


Bagian Penyelenggaraan Setelmen

Bank Indonesia

Gedung D Lantai 3

Jalan MH. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

KPT disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak

kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dan setiap perubahan

disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak

terjadinya perubahan. Perubahan yang wajib disampaikan

adalah perubahan yang mendasar terhadap operasional

Sistem BI-RTGS.

e) Melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan

operasional Sistem BI-RTGS sekurang-kurangnya 1 (satu)

kali dalam setahun.

Pelaksanaan pemeriksaan internal ini wajib dilakukan dengan

mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran

ini, kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) dan paling

kurang mencakup ruang lingkup pemeriksaan internal

sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.6.

Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT bagi

Peserta Tidak Langsung, pemeriksaan internal tersebut

mencakup pula pemeriksaan internal pada Peserta Tidak

Langsung …


60

Langsung dengan ruang lingkup yang sama pada Lampiran

3.6.

f) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal

sebagaimana dimaksud pada huruf e).

Laporan hasil pemeriksaan internal yang disampaikan berupa

ringkasan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh

Peserta, antara lain berupa temuan, tanggapan auditee dan

rekomendasi hasil pemeriksaan internal. Penyampaian

laporan hasil pemeriksaan internal dilakukan dengan surat

pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan

(khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang

membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi

Pihak Selain Bank sebagai Peserta) kepada:





Jakarta 10350

g) Melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak menjadi Peserta dan

setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi

internal Peserta yang terkait dengan Sistem BI-RTGS.

Pelaksanaan security audit ini wajib dilakukan dengan

mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran

ini, kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) dan

mengacu pada cakupan minimum security audit yang

ditetapkan oleh Penyelenggara. dan paling kurang mencakup

ruang lingkup security audit sebagaimana diatur dalam

Lampiran 3.7.

Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT bagi

Peserta Tidak Langsung, security audit tersebut mencakup

pula security audit pada Peserta Tidak Langsung dengan

ruang lingkup yang sama pada Lampiran 3.7.

h) Menyampaikan laporan hasil security audit sebagaimana

dimaksud pada huruf g).

Laporan hasil security audit yang disampaikan berupa

ringkasan hasil security audit yang dilakukan oleh Peserta,

antara lain berupa temuan, tanggapan auditee dan

rekomendasi hasil security audit. Laporan hasil security audit

disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani

oleh Direktur Kepatuhan (khusus bagi Bank sebagai Peserta)

atau direktur yang membawahi satuan kerja pengawasan

intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta)

kepada:

Direktorat …


61





Jakarta 10350

i) Menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan

Sistem BI-RTGS yang di-review dan di-up date secara

reguler.

j) Memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau

Business Continuity Plan (BCP) yang sekurang-kurangnya

memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam hal

terjadi gangguan untuk memastikan bahwa operasional

Sistem BI-RTGS di Peserta tetap dapat dilakukan atau upaya

lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem back-up tidak

dapat digunakan.

Penyusunan pedoman DRP atau BCP ini wajib dilakukan

dengan mengacu pada dan tidak bertentangan dengan PBI

tentang Sistem BI-RTGS dan aturan pelaksanaannya serta

kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws).

Pedoman DRP atau BCP dimaksud sekurang-kurangnya

memuat materi sebagai berikut:

(1) Unit kerja sebagai penanggungjawab;

(2) Mekanisme koordinasi apabila penanggungjawab

terdiri dari beberapa unit;

(3) Mekanisme pelaporan dan monitoring; dan

(4) Petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang

dapat dihubungi setiap saat).

k) menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data

back-up dalam hal terdapat gangguan pada jaringan

komunikasi data utama.

l) melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan

sehingga perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak

aplikasi (system software) yang digunakan dalam Sistem BI-

RTGS dan/atau dalam kaitannya dengan Sistem BI-RTGS

bebas dari segala jenis virus.

m) menjamin keamanan dan kehandalan jaringan komunikasi

data yang menghubungkan RT Server Utama dan/atau RT

Server Back-up dengan RCC Utama dan/atau RCC Back-up,

dalam hal Peserta menggunakan jaringan komunikasi data

selain yang telah disediakan Penyelenggara sebagaimana

dimaksud pada butir a.1).

n) menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang

digunakan untuk menghubungkan RT Server Utama dan/atau

RT …


62

RT Server Back-up dengan RT Workstation dan/atau RT

Workstation back-up, sehingga bebas dari segala

kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk

tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud),

pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan sistem

dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan

pembayaran.

o) menjamin bahwa sistem komputerisasi Peserta aman dan

bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-

RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan

pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking),

serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem

dengan data dan pesan pembayaran, dalam hal Peserta

menghubungkan RT dengan sistem komputerisasi internal

lainnya yang telah atau yang akan ada pada Peserta.

p) menyampaikan laporan mengenai lokasi RT Server Back-up,

termasuk nama dan alamat penyelenggara RT Server Back-up

dalam hal Peserta menggunakan jasa pihak lain, lengkap

dengan konfigurasi RT Server Back-up dalam hubungannya

dengan RT dan sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada

pada Peserta serta metode pengamanan (security features)

yang digunakan.

q) Pengurus dan atau pejabat eksekutif Bank Peserta

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia

mengenai fit and proper test wajib melaksanakan langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Peserta

terhadap ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, prinsip-prinsip

penyelenggaraan dan pengawasan Sistem BI-RTGS, dan

perlindungan kepada nasabah Peserta. Langkah-langkah yang

perlu dilakukan antara lain melakukan monitoring atas

penerapan security audit dan pemeriksaan internal.

12. Akses Informasi perihal Ketentuan dan Prosedur

Peserta dapat mengakses ketentuan dan prosedur yang dikeluarkan oleh

Penyelenggara melalui:

b. Website Penyelenggara;

c. Compact Disc (CD); atau

d. Media lain yang disediakan oleh Penyelenggara.

B. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat

1. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara

a. Kondisi gangguan pada RCC Utama atau Keadaan Darurat di lokasi

produksi Penyelenggara

1) Penyelenggara

a) Dalam …


63

a) Dalam hal terjadi gangguan pada RCC Utama sehingga

Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama, maka

Penyelenggara menggunakan RCC Back-up.

b) Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta

apabila terjadi gangguan pada RCC Utama dan langkah-

langkah yang perlu dilakukan melalui sistem Laporan Harian

Bank Umum (LHBU) atau sarana lain.

2) Peserta

a) Menghentikan transaksi selama proses recovery dan Peserta

tidak boleh mengirimkan transaksi sampai dengan adanya

pemberitahuan lebih lanjut.

b) Setelah proses Recovery selesai, melakukan online retrieve

untuk me-retrieve 5 (lima) transaksi terakhir “Retrieve Txn

from RCC” yang dikirim RT dan cek status transaksi.

c) Melakukan “Member Own Total” untuk memeriksa posisi

saldo.

d) Peserta harus menginformasikan kepada Penyelenggara

apabila terdapat ISN IFTS Txn yang “hilang atau tidak

lengkap”.

b. Kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data Mekanisme USD/IDR

PvP

Dalam hal terjadi gangguan pada jaringan komunikasi data USD/IDR

PvP yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Mekanisme

USD/IDR PvP, maka Penyelenggara menginformasikan kepada Peserta

melalui administrative message untuk menyelesaikan Transaksi PvP

diluar Mekanisme USD/IDR PvP.

c. Kondisi gangguan pada RCC Utama dan RCC Back-up

1) Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada RCC Utama dan RCC

Back-up maka Penyelenggara menerapkan BCP dan

memberitahukan kondisi tersebut kepada Peserta berikut langkah-

langkah yang perlu dilakukan melalui sistem LHBU atau sarana

lainnya.

2) Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain Peserta

menyampaikan kepada Bank Indonesia Cek BI dan/atau Bilyet

Giro Bank Indonesia (BGBI) yang telah diberi cap Contingency

Plan di belakang warkat tersebut.

d. Pengaruh terjadinya kondisi gangguan pada RCC Utama dan Keadaan

Darurat pada lokasi produksi Penyelenggara terhadap kewajiban Peserta

1) Dalam hal RCC Utama tidak berfungsi sehingga menyebabkan

Peserta tidak dapat melaksanakan transaksi melalui Sistem BI-

RTGS, kewajiban Peserta yang terkait dengan pelaksanaan

transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang tidak dapat terlaksana

karena tidak berfungsinya RCC ditunda pelaksanaannya sampai

dengan …


64

dengan berakhirnya kondisi tidak berfungsinya RCC.

Contoh: RCC tidak dapat berfungsi melebihi batas waktu transaksi

untuk untung nasabah. Sehubungan dengan hal ini bagi Bank yang

telah menerima instruksi transfer dari nasabah sebelum berakhirnya

jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS di

Bank yang bersangkutan melaksanakan instruksi transfer dari

nasabah tersebut keesokan harinya.

2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1),

Peserta harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan yang

terkait dengan penyelesaian kewajiban Peserta antara lain

menyarankan kepada nasabah untuk menggunakan sarana kliring

dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai batasan

nominal warkat atau data keuangan elektronik, sarana transfer

lainnya atau diambil secara tunai.

e. Pengaruh terjadinya kondisi gangguan pada jaringan komunikasi yang

menghubungkan RCC dengan USD CHATS

Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada jaringan komunikasi yang

menghubungkan RCC dengan infrastruktur teknologi informasi

Mekanisme USD/IDR PvP sehingga Peserta tidak dapat melaksanakan

Penyelesaian Akhir transaksi jual-beli USD/IDR melalui Mekanisme

USD/IDR PvP, maka penyelesaian akhir atas transaksi jual beli

USD/IDR tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan

mekanisme sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan antar Peserta yang

tertuang dalam Bye Laws Mekanisme USD/IDR PvP.

2. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di Peserta

a. Kondisi gangguan pada RT Server Utama

Dalam hal terjadi gangguan terhadap RT Server Utama sehingga Peserta

tidak dapat menggunakan RT Server Utama, maka Peserta harus

menggunakan RT Server Back-up.

Penyelenggara dapat memberikan persetujuan kepada Peserta yang RT

Server Utamanya mengalami kondisi gangguan untuk langsung

menggunakan Fasilitas Guest Bank dalam melakukan transaksi Sistem

BI-RTGS. Hal tersebut antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa

waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan RT Server Back-up cukup

lama sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan

transaksi tertentu, seperti transaksi penarikan tunai, transaksi dengan

pemerintah dan kewajiban antar Peserta yang telah jatuh tempo sesuai

dengan Jam Operasional.

Apabila RT Server Back-up yang digunakan merupakan warm back-up

atau cold back-up maka Peserta harus melakukan restore back-up data ke

sistem back-up dengan prosedur rekonsiliasi sebagai berikut:

1) me-restore data back-up terakhir melalui fungsi aplikasi RT super;

2) melakukan proses batch processing (end of day report, back-up,

dan …


65

dan reset system);

3) menggunakan konfigurasi utility untuk melakukan setting BOR

terakhir ke BOR yang belum dipakai dalam hari tersebut untuk

mencegah adanya duplikasi BOR;

4) melakukan fungsi system start-up;

5) melakukan fungsi department start-up;

6) melakukan log-on ke RCC;

7) melakukan member enquiry-member own total;

8) melakukan cetak retrieve transaction dari RCC untuk 5 (lima)

transaksi terakhir;

9) melakukan rekonsiliasi antara data 5 (lima) transaksi terakhir

menurut catatan Peserta dengan retrieve transaksi dari RCC untuk

5 (lima) transaksi terakhir; dan

10) re-construct transaksi yang telah di-approve pada saat kegagalan

terjadi dimana acknowledgement belum diterima oleh RCC.

b. Kondisi gangguan pada RT Server Utama dan RT Server Back-up atau

Keadaan Darurat di lokasi Peserta

Dalam hal Peserta mengalami kondisi gangguan pada RT Server Utama

dan RT Server Back-up atau mengalami Keadaan Darurat, Peserta dapat

melakukan transaksi Sistem BI-RTGS dengan mekanisme sebagai

berikut:

1) Menggunakan Fasilitas RT yang disediakan oleh Penyelenggara di

lokasi Kantor Pusat Bank Indonesia (Fasilitas Guest Bank) dengan


a) Syarat permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank

Peserta dapat mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas

Guest Bank dalam hal:

(1) RT Server Utama dan RT Server Back-up tidak

berfungsi;

(2) RT Server Utama tidak berfungsi dan Peserta

membutuhkan waktu cukup lama untuk menghidupkan

RT Server Back-up sehingga Peserta tidak mempunyai

cukup waktu untuk melakukan transaksi tertentu;

(3) jaringan komunikasi data antara RT Peserta dengan

RCC tidak berfungsi; dan/atau

(4) terjadi Keadaan Darurat yang menyebabkan RT Server

Utama dan RT Server Back-up tidak dapat digunakan.

b) Prosedur permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank

Peserta mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest

Bank dengan prosedur sebagai berikut:

(1) Peserta mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas

Guest …


66

Guest Bank kepada Penyelenggara melalui surat dengan

didahului permintaan melalui telepon. Surat dimaksud

disampaikan kepada Penyelenggara dan dapat

disampaikan terlebih dahulu melalui faksimili sebelum

penggunaan Fasilitas Guest Bank dengan

memperhatikan kecukupan waktu untuk melakukan

persiapan penggunaan Fasilitas Guest Bank dan window

time transaksi. Contoh surat permohonan penggunaan

Fasilitas Guest Bank adalah sebagaimana dimaksud

pada Lampiran 3.8.a (untuk Peserta Sistem BI-RTGS)

dan Lampiran 3.8.b (untuk Peserta Sistem BI-RTGS

yang juga peserta BI-SSSS).

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka

(1) disampaikan kepada Penyelenggara dengan alamat:




Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

(3) Dalam hal Peserta juga merupakan peserta BI-SSSS

maka surat permohonan tersebut juga ditembuskan

kepada penyelenggara BI-SSSS.

(4) Peserta dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank

setelah asli surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada angka (1) diterima oleh Penyelenggara.

(5) Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala

kerugian yang timbul pada Peserta sehubungan dengan

pelaksanaan transaksi melalui Fasilitas Guest Bank.

c) Penggunaan Fasilitas Guest Bank

Peserta Sistem BI-RTGS dapat menggunakan Fasilitas Guest

Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Fasilitas Guest Bank dapat digunakan selama Jam

Operasional Sistem BI-RTGS.

(2) Transaksi yang dapat dilakukan melalui Fasilitas Guest

Bank adalah seluruh transaksi Sistem BI-RTGS yang

window time-nya masih terbuka pada saat penggunaan

Fasilitas Guest Bank.

(3) Peserta harus membawa data back-up RT terakhir

untuk di-restore pada Fasilitas Guest Bank dengan

menggunakan media, antara lain CD atau flash disk.

(4) Peserta membawa data transaksi yang akan dibukukan

melalui Fasilitas Guest Bank. Data transaksi tersebut

dapat berupa warkat pembukuan atau data elektronik

yang …


67

yang akan di up-load ke dalam aplikasi RT.

(5) Dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan

permohonan melebihi kapasitas Fasilitas Guest Bank

yang disediakan, Penyelenggara dapat menetapkan

batas maksimal waktu penggunaan Fasilitas Guest

Bank.

(6) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Penyelenggara

dapat membebaskan biaya penggunaan Fasilitas Guest

Bank.

Pedoman teknis penggunaan Fasilitas Guest Bank ádalah


2) Dalam hal Fasilitas Guest Bank yang disediakan oleh

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak

berfungsi, belum tersedia atau Peserta tidak memiliki waktu yang

cukup untuk mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest

Bank, maka transaksi dilakukan dengan menggunakan Cek BI

dan/atau BGBI sesuai mekanisme sebagai berikut:

a) Penyampaian surat permohonan untuk menggunakan Cek BI

dan/atau BGBI:

(1) Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPBI

Peserta mengajukan surat permohonan dengan

menggunakan format sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 3.10 yang ditandatangani oleh

Direksi/pejabat penerima kuasa dengan hak substitusi

dari Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan

di Penyelenggara.

Surat permohonan tersebut disampaikan kepada

Penyelenggara dengan alamat:





Jakarta 10350

(2) Peserta yang berkedudukan di luar wilayah kerja KPBI

Peserta mengajukan surat permohonan kepada KBI

setempat dengan menggunakan format sebagaimana

dimaksud pada Lampiran 3.10 yang ditandatangani

oleh Direksi/pejabat penerima kuasa dengan hak

substitusi dari Direksi yang telah memiliki spesimen

tanda tangan di KBI setempat.

Surat permohonan tersebut antara lain memuat:

(1) alasan yang menyebabkan dilakukannya penggunaan

Cek BI dan/atau BGBI;

(2) pernyataan …


68

(2) pernyataan bahwa yang bersangkutan membebaskan

Bank Indonesia dari tanggung jawab (indemnity) atas

keterlambatan pelaksanaan transfer dan segala kerugian

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan construct

oleh Bank Indonesia; dan

(3) jumlah dan nilai nominal Cek BI dan/atau BGBI yang

akan diserahkan serta lokasi cabang Peserta yang akan

melakukan transaksi menggunakan Cek BI dan/atau

BGBI.

b) Apabila permohonan disetujui, Peserta menyampaikan Cek

BI dan/atau BGBI yang diberi stempel Contingency Plan

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3.11 di belakang Cek

BI atau BGBI. Khusus untuk kantor cabang Peserta,

penyerahan Cek BI dan/atau BGBI tersebut dilampiri dengan

surat permohonan penggunaan Cek BI dan/atau BGBI

kepada kantor Bank Indonesia setempat. Cek BI dan/atau

BGBI diterima oleh kantor Bank Indonesia paling lambat

sampai dengan jam tutup TRN transaksi yang bersangkutan.

c) Penyelesaian transaksi dengan menggunakan Cek BI dan/

atau BGBI dibatasi hanya untuk transaksi antar Peserta bukan

untuk untung nasabah, kecuali transaksi yang ditujukan untuk

nasabah Bank Indonesia.

d) Cek BI dan/atau BGBI tersebut dibukukan oleh Bank

Indonesia melalui RT kantor Bank Indonesia.

e) Pembukuan transaksi oleh Bank Indonesia tetap mengacu

pada Jam Operasional Sistem BI-RTGS yang berlaku


f) Bukti pembukuan transaksi akan terkirim ke RT Peserta

apabila RT Peserta telah berjalan normal. Khusus untuk

transaksi setoran pajak maka bukti pelimpahan yang

diserahkan kepada Kas Negara adalah re-print completion

advice yang dibubuhi stempel tanda tangan pejabat Bank

Indonesia.

g) Atas transaksi yang dibukukan tersebut, Penyelenggara akan

membebankan biaya transaksi sesuai dengan tarif yang

berlaku dan akan dibebankan secara langsung ke Rekening

Giro Peserta paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Sehubungan dengan kondisi di atas yang menyebabkan Peserta

tidak dapat melaksanakan Penyelesaian Akhir transaksi jual beli

USD/IDR melalui Mekanisme USD/IDR PvP, maka penyelesaian

akhir atas transaksi jual beli USD/IDR tersebut dapat dilakukan

antara lain dengan memperhatikan mekanisme sebagaimana

dimaksud dalam kesepakatan antar Peserta yang tertuang dalam

Bye-Laws …


69

Bye-Laws Mekanisme USD/IDR PvP.

c. Kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data dari RT Peserta ke

RCC

1) Kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data utama dari RT ke

RCC

Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data

utama dari RT ke RCC maka Peserta menggunakan jaringan

komunikasi data back-up, apabila telah tersedia, jaringan

komunikasi data dengan Sentral Telepon Otomat (STO) yang

berbeda.

2) Kondisi gangguan pada jaringan komunikasi data utama dan

jaringan komunikasi data back-up dari RT ke RCC

Dalam hal jaringan komunikasi data utama dan jaringan

komunikasi data back-up dari RT ke RCC mengalami kondisi

gangguan, Peserta dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS

dengan mekanisme sebagai berikut:

a) Menggunakan fasilitas RT yang disediakan oleh

Penyelenggara di lokasi Kantor Pusat Bank Indonesia

(Fasilitas Guest Bank) sesuai dengan mekanisme

sebagaimana dimaksud pada butir b.1).

b) Dalam hal Fasilitas Guest Bank yang disediakan oleh

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak

berfungsi, belum tersedia atau Peserta tidak memiliki waktu

yang cukup untuk mengajukan permohonan penggunaan

Fasilitas Guest Bank, maka transaksi dilakukan dengan

menggunakan Cek BI dan/atau BGBI sesuai mekanisme


C. Penggunaan BGBI dalam kondisi tertentu

Selain dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud

pada huruf B, khusus untuk transaksi-transaksi tertentu, antara Peserta dengan

Pemerintah yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Peserta dapat

menggunakan BGBI untuk dibukukan oleh Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS.

Persetujuan Bank Indonesia tersebut diberikan sepanjang transaksi antara Peserta

dengan Pemerintah dimaksud terkait dengan tugas Bank Indonesia di bidang

moneter, perbankan dan sistem pembayaran.

BAB …


BAB IV

PENGELOLAAN RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS

Keikutsertaan dalam sistem pembayaran dapat menimbulkan risiko finansial, yaitu risiko

yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit. Risiko

likuiditas adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat

memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti Peserta yang menjadi

lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi. Risiko kredit adalah risiko yang

dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena

insolvensi. Untuk menghilangkan risiko kredit dalam sistem pembayaran nilai besar,

Sistem BI-RTGS didisain dengan metode Penyelesaian Akhir (settlement) secara real time

gross, dimana Penyelesaian Akhir untuk setiap transaksi dilakukan secara seketika per

transaksi secara individual dengan memperhatikan kecukupan saldo Rekening Giro Peserta

pengirim.

A. Metode Penyelesaian Akhir

1. Alur Penyelesaian Akhir transaksi Sistem BI-RTGS secara umum adalah

sebagai berikut:

Mulai

Proses Pengiriman

Transaksi

Dana Cukup?Proses Sistem

Antrian

Proses

Penyelesaian

Akhir

Ya

Tidak

Selesai

1

2

2.b

3

2.a

Keterangan:

1. Peserta melakukan pengiriman transaksi melalui RT Peserta.

2. RCC menerima transaksi dari Peserta pengirim dan melakukan validasi terhadap

kecukupan dana yang meliputi saldo Rekening Giro dan FLI Peserta pengirim.

2.a Dalam hal dana Peserta pengirim tidak mencukupi, transaksi Peserta pengirim

masuk dalam Sistem Antrian sampai dengan dana mencukupi untuk Penyelesaian

Akhir transaksi. Apabila sampai dengan berakhirnya window time TRN atau cut off

warning transaksi masih berada dalam Sistem Antrian, maka transaksi tersebut

dibatalkan oleh RCC.

2.b Dalam hal dana Peserta pengirim mencukupi, RCC melakukan proses Penyelesaian

Akhir.

3. Proses Penyelesaian Akhir di RCC dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Peserta

pengirim dan secara simultan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima. Peserta

pengirim dan penerima menerima acknowledgement Penyelesaian Akhir transaksi di

masing-masing RT Peserta.

2. Alur …

70


2. Alur Penyelesaian Akhir pada Sistem BI-RTGS untuk Transaksi PvP adalah

sebagai berikut:

Mulai

Proses Pengiriman

Transaksi PvP

Dana Cukup?Proses Sistem

Antrian

Proses Hold Fund

Ya

Tidak

Selesai

Proses Matching

Proses

Penyelesaian

Akhir

Matched?

Ya

Tidak

Counter-party

Hold Fund?

Ya

Tidak

2

1

2.a

2.b

3

3.b

3.a

5

5.b

5.a

6

4

Keterangan:

1. Peserta melakukan pengiriman Transaksi PvP melalui RT Peserta.

2. RCC menerima Transaksi PvP dari RT Peserta pengirim dan melakukan proses matching.

2.a Dalam hal Transaksi PvP belum matched dengan lawan transaksi sisi mata uang

Dolar Amerika Serikat, Transaksi PvP tersebut akan tetap menunggu proses

matching dan belum dapat diproses selanjutnya.

2.b Dalam hal Transaksi PvP telah matched dengan lawan transaksi sisi mata uang Dolar

Amerika Serikat, RCC melakukan validasi Transaksi PVP terkait kecukupan dana

Peserta pengirim.

3. RCC melakukan validasi terhadap kecukupan dana Peserta pengirim yang meliputi saldo

Rekening Giro dan FLI Peserta pengirim.

3.a Dalam hal dana Peserta pengirim tidak mencukupi, Transaksi PvP Peserta pengirim

masuk dalam Sistem Antrian sampai dengan dana mencukupi untuk proses Hold

Fund. Apabila sampai dengan berakhirnya window time Transaksi PvP (TRN:

IFTPVP00), Transaksi PvP masih berada dalam Sistem Antrian, maka Transaksi

PvP tersebut dibatalkan oleh RCC.

3.b Dalam hal dana Peserta pengirim mencukupi, RCC melakukan proses Hold Fund.

4. RCC …

71


4. RCC melakukan proses Hold Fund pada Rekening Giro Peserta pengirim sejumlah nominal

Transaksi PvP.

5. Setelah proses Hold Fund, RCC melakukan validasi status lawan transaksi sisi mata uang

Dolar Amerika Serikat.

5.a Dalam hal lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat belum dilakukan

proses Hold Fund, Transaksi PvP tetap dalam kondisi Hold Fund dan belum dapat

diproses selanjutnya.

5.b Dalam hal lawan transaksi sisi mata uang Dolar Amerika Serikat telah pula

dilakukan proses Hold Fund, RCC melakukan proses Penyelesaian Akhir.

6. Proses Penyelesaian Akhir di RCC dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Peserta

pengirim dan secara simultan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima. Peserta

pengirim dan penerima menerima acknowledgement Penyelesaian Akhir Transaksi PvP di

masing-masing RT Peserta.

B. Jenis Transaksi

1. Jenis transaksi pembayaran yang wajib dilakukan melalui Sistem BI-RTGS

adalah:

a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank

Syariah (PUAS);

b. transaksi antara Bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli

surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang

Negara (SUN);

c. transaksi antar Bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang

penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment

(DVP) melalui BI-SSSS;

d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas

nominal transfer kredit yang diatur dalam ketentuan mengenai Sistem

Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI); dan

e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan Peserta melalui Sistem

BI-RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

2. Jenis transaksi pembayaran yang dapat dilakukan melalui Sistem BI-RTGS

adalah:

a. Transfer dari Peserta kepada Peserta lainnya, meliputi antara lain:

1) Transfer dari Bank kepada Bank atau Pihak Selain Bank;

2) Transfer dari Bank kepada Bank Indonesia selain dalam rangka

jual/beli SBI dan SUN;

3) Transfer dari Pihak Selain Bank kepada Bank atau Pihak Selain

Bank;

4) Transfer dari Bank Indonesia kepada Bank atau Pihak Selain Bank;

dan

5) Transfer dari Bank atau Pihak Selain Bank kepada Bank atau Pihak

Selain Bank dalam rangka penyelesaian akhir sisi rupiah transaksi

jual beli Dolar Amerika Serikat dengan Mekanisme USD/IDR PvP.

b. Transfer dari Peserta kepada nasabah Peserta lainnya dan sebaliknya,

meliputi antara lain:

1) Transfer …

72


1) Transfer dari Peserta ke rekening yang ditatausahakan di Bank

Indonesia, antara lain:

a) Pemerintah:

(1) Transaksi untuk Bendaharawan Umum Negara (BUN)

dalam rangka rekapitalisasi, penjaminan dan

pembayaran lainnya;

(2) Transaksi untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

(3) Transaksi untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara terkait dengan pelimpahan pajak;

(4) Transaksi dalam rangka Treasury Single Account

(TSA);

(5) Transaksi untuk rekening pemerintah lainnya.

b) Lembaga Keuangan Internasional.

c) Lembaga lain.

2) Transfer dari rekening yang ditatausahakan di Bank Indonesia

kepada Peserta, antara lain:

a) Pemerintah:

(1) transaksi untuk pembagian Dana Perimbangan, antara

lain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK);

(2) transaksi dalam rangka TSA; dan

(3) transaksi dari rekening pemerintah lainnya.

b) Rekening internal Bank Indonesia.

c) Lembaga lain.

3) Transaksi Peserta pengirim kepada nasabah Peserta penerima; dan

4) Transaksi nasabah Peserta pengirim kepada Peserta penerima.

c. Transaksi dari nasabah Peserta pengirim kepada nasabah Peserta

penerima.

Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c

dilakukan dengan menggunakan TRN sebagaimana dimaksud pada Lampiran

4.1. Perubahan (penambahan atau pengurangan) TRN diberitahukan oleh

Penyelenggara kepada Peserta melalui fasilitas administrative message. Tata

cara pengisian informasi untuk setiap transaksi harus mengikuti aturan


d. Penyelesaian Akhir hasil kliring

Selain digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi sebagaimana

dimaksud pada butir B.1 dan butir B.2.a sampai dengan butir B.2.c,

Sistem BI-RTGS juga digunakan sebagai sarana untuk Penyelesaian

Akhir transaksi yang berasal dari hasil perhitungan Sistem Kliring

Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

3. Untuk Peserta selain Bank, jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui Sistem

BI-RTGS …

73


BI-RTGS diatur sesuai dengan perjanjian antara Penyelenggara dengan

Peserta.

Transaksi yang dilakukan melalui Sistem BI-RTGS berupa transfer kredit yaitu

transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim untuk mendebet Rekening Giro

Peserta pengirim di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima

di Bank Indonesia. Adapun transaksi berupa transfer debet hanya dapat dilakukan

oleh Bank Indonesia sebagai Peserta, dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta

kepada Bank Indonesia atau kepada Pemerintah Republik Indonesia dan koreksi atas

transaksi untuk kepentingan selain nasabah Peserta, yang diinput oleh Bank

Indonesia. Yang dimaksud transfer debet yaitu transaksi yang dilakukan oleh Bank

Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dan

mengkredit rekening lainnya yang ada di Bank Indonesia.

C. Penyediaan informasi saldo Rekening Giro

Dengan mekanisme penyelesaian transaksi yang bersifat real time gross, saldo

Rekening Giro Peserta akan ter-update secara real time. Peserta dapat mengetahui

informasi saldo Rekening Gironya secara on line melalui RT Peserta.

D. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS)

Dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas, Bank Indonesia menyediakan FLI dan

FLIS.

1. Mekanisme penggunaan

a. FLI/FLIS dapat digunakan oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS setelah

Bank tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia mengenai FLI dan FLIS.

b. Setelah Bank Peserta memenuhi persyaratan penggunaan FLI/FLIS,

FLI/FLIS Peserta dapat digunakan secara otomatis dalam hal saldo

Rekening Giro Rupiah Bank Peserta tidak mencukupi untuk melakukan

transaksi keluar (outgoing transaction).

c. Jangka waktu penggunaan FLI/FLIS adalah sebagaimana diatur dalam


2. Mekanisme pelunasan

a. Pelunasan FLI/FLIS dilakukan secara otomatis setiap terdapat transaksi

masuk (incoming transaction) ke Rekening Giro rupiah Bank Peserta

yang menggunakan FLI/FLIS.

b. Jangka waktu pelunasan FLI/FLIS adalah sebagaimana diatur dalam


E. Throughput Guidelines

Throughput guidelines adalah suatu target dimana Peserta diharapkan telah

menyelesaikan persentase tertentu dari total pembayaran selama 1 (satu) hari. Untuk

membantu Peserta, khususnya Bank dalam memperlancar pengelolaan pembayaran

sepanjang hari, Peserta dapat mengacu pada Graduated Payment Schedule di bawah

ini:

1. Minimal …

74


1. Minimal 30% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments)

diselesaikan sebelum pukul 10.30 WIB.

2. Minimal 30% berikutnya dari total nilai pembayaran keluar (outgoing

payments) diselesaikan antara pukul 10.30 - 14.30 WIB.

3. Sejumlah 40% dari total nilai pembayaran keluar (outgoing payments)

diselesaikan antara pukul 14.30 - 16.30 WIB (kecuali untuk transaksi

pendanaan akhir hari (end-of-day funding)

F. Gridlock Resolution

Gridlock merupakan suatu keadaan dimana terjadi kemacetan Penyelesaian Akhir

secara menyeluruh (systemic) yang disebabkan karena antrian Peserta tidak dapat

dilakukan Penyelesaian Akhirnya. Untuk mencegah terjadinya gridlock terdapat

suatu fungsi dalam Sistem BI-RTGS berupa gridlock resolution, yang dilakukan

dalam hal Sistem Antrian telah mencapai suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh

Penyelenggara sebagai berikut:

1. Jangka waktu kemacetan per transaksi tiap Peserta dalam Sistem Antrian;

2. Jumlah nilai transaksi yang belum diselesaikan per Peserta; atau

3. Jumlah transaksi yang belum diselesaikan per Peserta.

Penyelesaian gridlock tersebut akan dilakukan secara otomatis oleh RCC apabila

salah satu kriteria yang ditetapkan Penyelenggara telah terpenuhi dengan metode

First Avalaible First Out (FAFO) dengan memperhatikan level transaksi.

Penyelenggara dapat menjalankan gridlock resolution secara manual dengan metode

FAFO dan memperhatikan level transaksi sebagaimana dimaksud pada butir G.1,

meskipun kriteria yang ditetapkan tidak terpenuhi.

G. Queue Mechanism

Transaksi yang dikirimkan pada kondisi saldo tidak mencukupi akan masuk dalam

Sistem Antrian. Sistem Antrian tersebut menetapkan level transaksi yang masuk

berdasarkan tingkat kepentingan transaksi.

1. Tingkat kepentingan transaksi

Tingkat kepentingan transaksi yang masuk dalam Sistem Antrian dibedakan

menjadi tingkat kepentingan prioritas dan normal, yang ditunjukkan dengan

dua digit angka antara 01 s.d. 99.

a. Tingkat kepentingan prioritas

1) Tingkat kepentingan prioritas terdiri dari level 01 dan level 02 s.d.

98 dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Level 01 disebut dengan antrian “Super Priority” yaitu level

yang hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu apabila

salah satu atau beberapa transaksi yang berada pada level 02

s.d. 98 memerlukan penyelesaian terlebih dahulu. Kondisi ini

misalnya dalam rangka penyelesaian gridlock, yaitu dalam

hal terjadi kemacetan sistem akibat tidak dapat

diselesaikannya transaksi dalam Sistem Antrian maka

transaksi yang dananya mencukupi akan diselesaikan terlebih

dahulu …

75


dahulu yaitu dengan mengubah levelnya menjadi 01 oleh

Penyelenggara.

b) Level 02 s.d. 98 adalah level prioritas transaksi yang

diberikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan kriteria

TRN yang digunakan.

2) Transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas terdiri dari:

a) transaksi dari Peserta ke rekening Pemerintah Republik

Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya;

b) transaksi dari Peserta kepada Bank Indonesia dan sebaliknya;

c) transaksi dari Peserta kepada pihak lain yang memiliki

rekening di Bank Indonesia dan sebaliknya;

d) transaksi dari nasabah Peserta ke rekening Pemerintah

Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya.

b. Tingkat kepentingan normal (level 99)

Level 99 adalah transaksi dengan tingkat kepentingan normal yaitu level

yang diberikan secara otomatis untuk transaksi antar Peserta selain Bank

Indonesia atau transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia untuk

kepentingan nasabahnya. Transaksi yang berada pada level 99 tidak

dapat diubah menjadi level yang lebih tinggi baik oleh Peserta maupun

Bank Penyelenggara.

Penyelesaian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas dilakukan terlebih

dahulu daripada transaksi dengan tingkat kepentingan normal. Adapun dalam

masing-masing level antrian, penyelesaian transaksi dilakukan berdasarkan atas

urutan transaksi (First In First Out atau FIFO).

Transaksi dalam Sistem Antrian tersebut akan diberi nomor secara otomatis

oleh RCC yang disebut dengan Nomor Urut Antrian (Queue Sequence Number

atau QSN) yang terdiri dari 6 (enam) angka. QSN ini digunakan oleh Peserta

yang akan mengubah urutan antrian transaksinya.

2. Perubahan urutan antrian transaksi (resequence queueing transaction)

a. Perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan normal

dapat dilakukan oleh central department Peserta. Perubahan urutan

antrian transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan prioritas (2

s.d. 98) hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara.

b. Permintaan perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat

kepentingan prioritas hanya dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh)

menit sebelum window time untuk TRN transaksi tersebut berakhir dan

selama transaksi tersebut masih dalam antrian.

c. Peserta dapat mengajukan permintaan perubahan urutan antrian transaksi

dengan tingkat kepentingan prioritas dengan tata cara sebagai berikut:

1) Peserta mengajukan permintaan perubahan urutan antrian transaksi

dengan tingkat kepentingan prioritas melalui fasilitas

administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat

gangguan …

76


gangguan pada RT Server Peserta.

2) Penggunaan sarana lain untuk mengajukan permintaan perubahan

urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI

Peserta menyampaikan surat permintaan perubahan urutan

antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas kepada

Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang

memiliki spesimen tanda tangan di Penyelenggara.

b) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI

(1) Dalam hal jam kerja KBI setempat belum berakhir

maka Peserta menyampaikan surat permintaan

perubahan urutan antrian transaksi dengan tingkat

kepentingan prioritas kepada KBI setempat yang

ditandatangani oleh pejabat yang memiliki spesimen

tanda tangan di KBI setempat.

(2) Dalam hal jam kerja KBI setempat telah berakhir maka

Peserta menyampaikan surat permintaan perubahan

urutan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan

prioritas kepada Penyelenggara yang ditandatangani

oleh Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan di

Penyelenggara melalui faksimili. Pada hari kerja

berikutnya, asli surat disampaikan kepada KBI

setempat untuk diteruskan kepada Penyelenggara.

BAB …

77


BAB V

DANA YANG DIGUNAKAN DALAM

PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT ASSETS)

Penggunaan dana dalam rangka Penyelesaian Akhir Sistem BI-RTGS diatur sebagai

berikut:

1. Penyelesaian Akhir atas transaksi melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan

menggunakan dana Rekening Giro Peserta yang ditatausahakan di Bank Indonesia.

2. Penyelesaian Akhir transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila

dana Rekening Giro Peserta memiliki saldo yang cukup.

3. Yang dimaksud dengan saldo yang cukup adalah saldo Rekening Giro Peserta

ditambah FLI/FLIS yang diperoleh Peserta dari Bank Indonesia sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai FLI/FLIS.

4. FLI/FLIS akan digunakan dalam hal saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi

untuk melakukan transaksi keluar (outgoing transaction).

5. Peserta dapat menggunakan FLI/FLIS sepanjang Peserta memenuhi persyaratan yang

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai mekanisme penggunaan dan pelunasan

sebagaimana dimaksud dalam Bab IV mengenai pengelolaan risiko kredit dan risiko

likuiditas.

6. FLI/FLIS yang digunakan oleh Peserta akan dilunasi secara otomatis dari transaksi

yang masuk (incoming transactions) ke Rekening Giro Peserta.

BAB …

78


BAB VI

KEPASTIAN PENYELESAIAN AKHIR

A. Transaksi bersifat final dan tidak dapat dibatalkan

Transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan Penyelesaian Akhirnya

bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

B. Mekanisme koreksi transaksi

Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf A hanya dapat dikoreksi dengan

mekanisme sebagai berikut:

1. Koreksi transaksi antar Peserta kecuali dengan Bank Indonesia

a. Koreksi untuk ketidaksesuaian data identitas Peserta penerima, identitas

nasabah penerima dan/atau jumlah dana yang ditransfer, Peserta pengirim

melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara:

1) mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal

Rp 1,00 (satu rupiah), kepada nomor rekening tertentu yang

selanjutnya disebut “nomor rekening 1 (satu)”, dengan TRN

IFTRJ000 dengan payment detail yang berisi perubahan identitas

Peserta penerima dan/atau identitas nasabah penerima (ultimate

beneficiary) atau permintaan pengembalian dana; dan

2) mengirimkan administrative message yang berisi pembebasan

tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh Peserta

pengirim yang berisi pernyataan:

a) pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk

seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait

dengan pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim,

gugatan, kewajiban, biaya-biaya termasuk biaya penyelesaian

hukum dan biaya lainnya, tuntutan atau kerugian yang

diakibatkan oleh pengembalian dana yang dilakukan oleh

Peserta penerima, baik atas permintaan Peserta pengirim atau

karena Peserta penerima harus melaksanakan kewajiban

sesuai dengan pernyataan dalam pembebasan tanggung jawab

(indemnity); dan

b) kesediaan Peserta pengirim untuk menanggung segala biaya

yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan, dan kewajiban

lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya

lainnya, serta kerugian yang dihadapi oleh Peserta penerima

sebagai akibat dari penarikan kembali dana dari nasabah

penerima yang tidak berhak.

b. Koreksi untuk transaksi yang terjadi duplikasi pelaksanaan instruksi

transfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Peserta

penerima dengan cara:


Rp 1,00 (satu rupiah) dengan TRN IFTRJ000, kepada nomor

rekening tertentu yang selanjutnya disebut “nomor rekening 1

(satu)”, dengan payment detail yang berisi permintaan

pengembalian …

79


pengembalian dana; dan


tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh Peserta

pengirim sebagaimana dimaksud pada butir a.2).

c. Koreksi untuk ketidaksesuaian pada data selain data sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan koreksi kepada Peserta

penerima dilakukan dengan mengirimkan administrative message yang

berisi:

1) permintaan perubahan data; dan

2) pembebasan tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima oleh

Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada butir a.2).

2. Koreksi untuk transaksi Peserta dengan Bank Indonesia

a. Koreksi untuk ketidaksesuaian data identitas Peserta penerima, identitas

nasabah penerima dan/atau jumlah dana yang ditransfer, Peserta pengirim

melakukan permintaan koreksi kepada Bank Indonesia dengan cara:


Rp 1,00 (satu rupiah), kepada nomor rekening 1 (satu) yaitu nomor

rekening 561990003 “Rekening Antara Sehubungan Transaksi

RTGS ke BIASA Yang Masih Harus Diselesaikan”, dengan TRN

BIRBK561 dan payment detail yang berisi:

a) perubahan identitas Peserta penerima dan/atau identitas

nasabah penerima (ultimate beneficiary); atau

b) permintaan pengembalian dana, yang disertai alasan

permintaan pengembalian dana dan referensi Nomor SAKTI

transaksi yang dikembalikan.


tanggung jawab (indemnity) Bank Indonesia oleh Peserta pengirim

sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2).

b. Koreksi untuk duplikasi pelaksanaan instruksi transfer, Peserta pengirim

melakukan permintaan koreksi kepada Bank Indonesia dengan cara:


Rp 1,00 (satu rupiah) kepada nomor rekening 1 (satu) yaitu nomor

rekening 561990003 “Rekening Antara Sehubungan Transaksi

RTGS ke BIASA Yang Masih Harus Diselesaikan”, dengan TRN

BIRBK561, dan payment detail yang berisi permintaan

pengembalian dana yang disertai alasan permintaan pengembalian

dana dan referensi Nomor SAKTI transaksi yang dikembalikan;

dan




c. Koreksi untuk ketidaksesuaian pada data selain data sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan koreksi kepada Bank

Indonesia dilakukan dengan mengirimkan administrative message yang

berisi:

1) permintaan …

80


1) permintaan perubahan data; dan

2) pembebasan tanggung jawab (indemnity) Bank Indonesia oleh

Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2).

d. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan kantor Bank Indonesia tujuan

untuk transaksi penarikan tunai yang berkaitan dengan lokasi

pengambilan fisik uang maka Peserta pengirim mengirimkan permintaan

pengembalian dengan cara:


Rp 1,00 (satu rupiah) dengan TRN BIRBK561 kepada nomor

rekening 561.990003 “Rekening Antara Sehubungan Transaksi

RTGS Bank ke BIASA Yang Masih Harus Diselesaikan” dan

mengisi referensi nomor SAKTI, jumlah transaksi dan alasan

permintaan pengembalian dana dalam kolom payment detail; dan




3. Koreksi untuk transaksi yang dikirim oleh Bank Indonesia kepada Peserta

lainnya

a. Untuk Transfer Kredit

1) Koreksi untuk transfer kredit yang ditujukan untuk Peserta

penerima

a) Koreksi untuk transfer kredit yang disebabkan oleh kesalahan

dalam mencantumkan jumlah nilai nominal

Bank Indonesia menerbitkan transfer debet atas beban Peserta

penerima sebesar jumlah nominal yang telah dikredit dan

untuk selanjutnya Bank Indonesia mengirimkan transfer

kredit kepada Peserta penerima sesuai dengan jumlah

nominal yang seharusnya.

b) Koreksi untuk transfer kredit yang disebabkan oleh kesalahan

dalam mencantumkan Peserta penerima

Bank Indonesia menerbitkan transfer debet atas beban Peserta

penerima yang tidak berhak dan untuk selanjutnya Bank

Indonesia mengirimkan transfer kredit untuk untung Peserta

penerima yang seharusnya.

2) Koreksi untuk transfer kredit yang dikirimkan kepada nasabah

Peserta penerima

Koreksi untuk transfer kredit yang dikirimkan kepada nasabah

Peserta dilakukan dengan cara:

a) mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan

nominal Rp1,00 (satu rupiah) dengan TRN BIRBI221,

dengan payment detail yang berisi perubahan data nasabah

penerima atau permintaan pengembalian dana; dan

b) mengirimkan administrative message yang berisi

pembebasan tanggung jawab (indemnity) Peserta penerima

oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir

1.a.2).

b. Untuk …

81


b. Untuk Transfer Debet

1) Koreksi untuk transfer debet yang disebabkan oleh kesalahan

dalam mencantumkan jumlah nilai nominal

Bank Indonesia menerbitkan transfer kredit untuk untung Peserta

penerima sebesar jumlah nominal yang telah didebet dan untuk

selanjutnya Bank Indonesia mengirimkan transfer debet kepada

Peserta penerima sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya.

2) Koreksi untuk transfer debet yang disebabkan oleh kesalahan

dalam mencantumkan Peserta penerima

Bank Indonesia menerbitkan transfer kredit untuk untung Peserta

penerima yang tidak berhak, untuk selanjutnya Bank Indonesia

mengirimkan transfer debet untuk untung Peserta penerima yang

seharusnya.

C. Pengembalian Dana (Retur)

Pengembalian dana oleh Peserta penerima dilakukan dengan mekanisme sebagai

berikut :

1. Dalam hal Peserta menerima transfer yang data penerima dana di confirmation

advice-nya tidak cocok dengan data yang tercantum dalam tata usaha rekening

atau administrasi di Peserta atau identitas penerima dana maka Peserta

penerima harus segera mengembalikan transfer tersebut kepada Peserta

pengirim dengan menggunakan TRN IFTRJ000. Khusus untuk transfer dari

Bank Indonesia, pengembalian dana oleh Peserta penerima dilakukan dengan

menggunakan TRN BIR99999 dengan rekening penampungan 561990001

”Transaksi tolakan atas bank atas single credit Bank Indonesia”.

2. Dalam hal Peserta melakukan kesalahan penulisan kantor Bank Indonesia

tujuan untuk transaksi penarikan tunai dan Bank yang bersangkutan tidak

mengajukan permintaan pengembalian dana maka Bank Indonesia akan secara

otomatis mengembalikan dana ke Rekening Giro Bank tersebut.

3. Pengembalian dana oleh Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada angka

1 dan 2 dilakukan tanpa melalui mekanisme koreksi oleh Peserta pengirim

sebagaimana dimaksud pada huruf B.

D. Disain Sistem BI-RTGS menjamin bahwa Peserta pengirim tidak dapat membatalkan

atau menarik kembali dana yang sudah diterima Peserta penerima

1. Peserta hanya dapat melakukan transaksi yang mengkredit rekening Peserta

lainnya.

2. Jika Peserta ingin melakukan koreksi atas transaksi yang telah dilakukan

Penyelesaian Akhirnya, Peserta harus menggunakan mekanisme koreksi

sebagaimana diatur dalam huruf B.

E. Pembatalan transaksi dalam antrian (queue cancellation)

Pembatalan transaksi dapat dilakukan apabila transaksi masih berada dalam antrian.

Pembatalan transaksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”normal” dapat

dilakukan oleh central department Peserta. Pembatalan transaksi dalam antrian

dengan tingkat kepentingan ”prioritas” hanya dapat dilakukan oleh

Penyelenggara.

2. Permintaan …

82


2. Permintaan pembatalan transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan

”prioritas” hanya dapat diajukan kepada Penyelenggara paling lambat 30 (tiga

puluh) menit sebelum berakhirnya window time untuk TRN transaksi tersebut

dan selama transaksi tersebut masih dalam antrian.

3. Peserta dapat mengajukan permintaan pembatalan transaksi dalam antrian

dengan tingkat kepentingan ”prioritas” dengan tata cara sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan permintaan pembatalan transaksi dalam antrian

dengan tingkat kepentingan ”prioritas” melalui fasilitas administrative

message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RT Server

Peserta.

b. Penggunaan sarana lain untuk mengajukan permintaan pembatalan

transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” dilakukan

dengan tata cara sebagai berikut:

1) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI

Peserta menyampaikan surat permintaan pembatalan transaksi

dalam antrian dengan tingkat kepentingan ”prioritas” kepada

Penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki

spesimen tanda tangan di Penyelenggara.

2) Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI

a) Dalam hal jam kerja KBI setempat belum berakhir maka

Peserta menyampaikan surat permintaan pembatalan

transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan

”prioritas” kepada KBI setempat yang ditandatangani oleh

pejabat yang memiliki spesimen tanda tangan di KBI

setempat.

b) Dalam hal jam kerja KBI setempat telah berakhir maka

Peserta menyampaikan surat permintaan pembatalan

transaksi dalam antrian dengan tingkat kepentingan

”prioritas” kepada Penyelenggara yang ditandatangani oleh

Direksi yang memiliki spesimen tanda tangan di

Penyelenggara melalui faksimili. Pada hari kerja berikutnya,

asli surat disampaikan kepada KBI setempat untuk diteruskan

kepada Penyelenggara.

F. Pembatalan transaksi oleh Sistem

Transaksi dalam antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem dalam hal:

1. Window time TRN telah berakhir; atau

2. Cut-off warning.

G. Bukti Penyelesaian Akhir transaksi

1. Bukti pembukuan yang harus ditatausahakan oleh Peserta adalah warkat-

warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan dan Hasil Olahan Komputer

(HOK) serta completion advice atau confirmation advice yang tercetak pada

printer Peserta.

2. Bukti pendukung pembukuan pada Sistem BI-RTGS adalah laporan-laporan

Sistem BI-RTGS dan advice-advice yang tercetak sehubungan dengan

pelaksanaan setiap kegiatan melalui RT Peserta.

3. Bukti …

83


3. Bukti untuk Penyelesaian Akhir transaksi future date berupa completion advice

yang akan tercetak di printer Peserta pada tanggal Penyelesaian Akhir

(settlement).

4. Berdasarkan proses pencetakannya, laporan dibedakan menjadi:

a. Laporan yang tercetak secara otomatis berdasarkan data yang diterima

dari RCC, terdiri dari:

1) RCC Administrative Message;

2) Cut-off warning report;

3) Pre cut-off Notification report;

4) Cut-off Notification Report;

5) Pre Cover Position Report (Cut off warning);

6) Member Reconciliation Report (pre cut-off);

7) Member Cut off Position Report (cut-off);

8) Member Statement Report (cut-off);

9) PvP Outstanding Transaction Report; dan

10) PvP Cut-off Position Report.

b. Laporan yang tercetak secara otomatis pada saat proses batch pada akhir

hari, terdiri dari:

1) Listing Akhir Hari message masuk - Incoming Message End of Day

Listing;

2) Listing Akhir Hari message keluar - Outgoing Message End Of Day

Listing;

3) Laporan Total Harian - Daily Total Report; dan

4) System Audit Trail.

c. Laporan yang dapat dicetak di RT sesuai dengan kebutuhan Peserta dan

didaftarkan/dipilih melalui fungsi “Member Control File”, misalnya

IFTS Construct Reports, Amend Reports, Pre-Approval Reports, dan

lain-lain.

Rincian laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.1.

5. Bukti pembukuan dan bukti pendukungnya disimpan sesuai jadwal retensi

yang ditetapkan oleh masing-masing Peserta.

H. Jam Operasional Sistem BI-RTGS

Penyelesaian Akhir harus dilaksanakan pada Jam Operasional yang telah ditetapkan

oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Bab III mengenai ketentuan dan

prosedur.

BAB …

84


BAB VII

KEAMANAN DAN KEANDALAN SISTEM BI-RTGS

A. Sistem BI-RTGS dilaksanakan dengan standar keamanan yang tinggi

1. Standar Keamanan Sistem BI-RTGS

Dalam rangka menjaga keamanan dan keandalan Sistem BI-RTGS,

Penyelenggara menerapkan standar keamanan Sistem BI-RTGS yang meliputi

keamanan pada aplikasi dan jaringan komunikasi data, baik pada sisi

Penyelenggara maupun Peserta. Standar keamanan tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Keamanan aplikasi

Fitur-fitur keamanan dalam aplikasi sekurang-kurangnya meliputi:

1) Password

a) Kriteria password :

(1) minimum terdiri dari 8 karakter;

(2) harus terdiri dari kombinasi antara huruf, angka dan

karakter spesial.

b) Password harus diganti secara periodik. Penggantian

password maksimal dilakukan setiap 90 (sembilan puluh)

hari.

c) Password yang sama dapat digunakan kembali setelah 2

(dua) kali penggantian password.

2) Enkripsi dan dekripsi

a) Antara RT dan RCC

Setiap pengiriman message dari RT ke RCC atau sebaliknya

akan dilakukan proses enkripsi. Sedangkan untuk setiap

penerimaan message di RT atau RCC akan dilakukan proses

dekripsi.

b) Antara RT dengan sistem internal Peserta

Penyelenggara menyediakan fasilitas enkripsi dan dekripsi

untuk pengiriman dan penerimaan message antara RT dengan

sistem internal Peserta.

3) Message Digest

Setiap pengiriman message antara RT dan RCC akan diberikan

suatu angka rahasia yang di-generate oleh sistem yang berfungsi

untuk menjamin integritas data.

4) Sequence Number

Sistem BI-RTGS menggunakan 3 (tiga) tipe sequence number

untuk sinkronisasi setiap message yang dikirim atau diterima, yaitu

ISN, OSN, dan BOR.

5) Screen Time Out

Aplikasi akan melakukan sign off secara otomatis dalam hal user

tidak melakukan aktivitas selama periode waktu tertentu.

6) Kontrol …

85


6) Kontrol akses operasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a) Level user;

b) Pemberian fungsi user; dan

c) Akses antar departemen.

7) Kontrol akses transaksi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a) Approval limit; dan

b) Member global limit.

b. Keamanan jaringan komunikasi data

1) Jaringan komunikasi data Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh

Penyelenggara menggunakan protokol SNA dan dial up.

2) Dalam hal Peserta menggunakan jaringan komunikasi data selain

jaringan komunikasi data yang disediakan oleh penyelenggara

sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka Peserta harus

menjamin keamanan jaringan komunikasi data tersebut.

3) Terkait dengan pelaksanaan mekanisme USD/IDR PvP maka untuk

keamanan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RCC

dengan host USD CHATS, Penyelenggara menggunakan PvP

gateway.

2. Standar keamanan minimum yang harus dimiliki Peserta dalam rangka

menjaga keamanan Sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut:

a. Pengamanan fisik dan lingkungan

Seluruh peralatan Sistem BI-RTGS wajib ditempatkan dalam ruangan

khusus yang aman. Yang dimaksud dengan aman antara lain adanya

pintu akses, pengatur suhu ruangan, alat pemadam kebakaran dan

Uninterruptible Power Supply (UPS).

b. Pengamanan perangkat keras

1) Seluruh peralatan Sistem BI-RTGS harus dilindungi dari

penyalahgunaan, modifikasi dan pengrusakan.

2) Seluruh perangkat keras harus diperiksa dan dipelihara.

Pemeriksaan dan pemeliharaan seluruh perangkat keras

dimaksudkan untuk memastikan bahwa perangkat keras tersebut

berfungsi dengan baik. Untuk mendukung hal tersebut maka

pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala.

c. Pengamanan perangkat lunak

1) Seluruh perangkat lunak harus diperiksa dan dipelihara sesuai

dengan aplikasi RT terkini.

2) Peserta tidak diperbolehkan mengubah, menggandakan,

memindahtangankan, menghilangkan dan atau merusak perangkat

lunak baik yang ada pada RT Server Utama, RT Server Back-up,

RT Workstation maupun softcopy aplikasi RT.

3) Peserta wajib melaporkan pengembangan aplikasi internal yang

terkait Sistem BI-RTGS.

4) Sistem harus terlindungi dari virus (secara berkala dilakukan

pengkinian anti virus).

5) Penggunaan …

86


5) Penggunaan aplikasi RT harus sesuai petunjuk yang diberikan

Bank Indonesia.

d. Pengamanan jaringan komunikasi data

1) Jaringan komunikasi data beserta perangkatnya harus dipelihara.

2) Jaringan komunikasi data Sistem BI-RTGS internal Peserta harus

terpisah dari jaringan lainnya.

3) Jaringan komunikasi internal yang terkait dengan Sistem BI-RTGS

harus dapat dipastikan aman dengan menjaga kerahasiaan data dan

aman dari virus.

e. Pengamanan data dan komunikasi

1) Data yang tersimpan dalam media elektronik harus mendapat

pengamanan yang memadai serta kerahasiaannya harus dijaga

dengan baik.

Yang dimaksud pengamanan yang memadai antara lain adalah

terlindung dari akses petugas yang tidak berhak.

2) Peserta diharuskan menyimpan back-up data ke dalam media

elektronik.

3) Back-up data harus disimpan di dalam ruang khusus yang dapat

menjamin data tidak rusak.

4) Hasil Olahan Komputer (HOK) Sistem BI-RTGS disimpan sesuai

dengan aturan pengarsipan intern Peserta dan masa retensi sesuai

Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.

5) Seluruh media back-up aplikasi (CD, disket dan media lainnya),

ketentuan, sistem dan prosedur yang diberikan oleh Penyelenggara

harus didokumentasikan dengan baik dan disimpan dalam ruang

khusus yang aman.

f. Pengamanan Sumber Daya Manusia

1) Jumlah petugas yang menangani Sistem BI-RTGS harus

disesuaikan dengan span of control untuk meminimalisasi human

error dan fraud.

2) Peserta harus mengadakan pelatihan secara reguler.

3) Petugas yang menangani Sistem BI-RTGS harus memahami sistem

dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh Penyelenggara

maupun internal Peserta.

g. Pengamanan operasional

1) Pengamanan kewenangan user

a) Pengguna dan administrator harus memiliki dan memahami

pengamanan sistem.

b) Aplikasi wajib dilengkapi pengamanan yang memadai,

meliputi:

(1) penggunaan user ID dan password secara benar,

dengan cara menjaga kerahasiaan password serta

mengganti password secara berkala;

(2) penyimpanan yang aman terhadap:

(a) password …

87


(a) password RT Adm 1, RT Adm 2, RT super,

administrator database SQL;

(b) CD Reset Password ; dan

(c) CD aplikasi RT.

(3) pengiriman transaksi bertingkat sesuai kewenangan

petugas;

(4) pengaturan kewenangan pengoperasian Sistem BI-

RTGS; dan

(5) petugas pengganti untuk pengguna dan administrator.

2) Pengamanan prosedur

Peserta wajib menyusun KPT sesuai dengan PBI tentang Sistem

BI-RTGS dan Surat Edaran ini.

B. Kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat

Dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat, Penyelenggara

menjamin keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS dengan melakukan hal-hal

sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem back-up

a. Perangkat Keras (Hardware)

1) Mempunyai RCC Back-up yang telah dipasang dengan aplikasi

yang sama dengan RCC utama; dan

2) Mempunyai RCC Back-up yang berada di lokasi berbeda dengan

lokasi RCC Utama (offsite back-up).

b. Jaringan komunikasi data

1) Menyediakan jaringan komunikasi data back-up berupa fasilitas

dial up.

2) Menyediakan jaringan komunikasi data back-up yang

menghubungkan RCC dengan infrastruktur Mekanisme USD/IDR

PvP.

2. Menggunakan replikasi online antara RCC Utama dengan RCC Back-up untuk

menjamin data di RCC Back-up sama dengan RCC Utama

3. Menyediakan sarana penyelesaian transaksi Sistem BI-RTGS bagi Peserta

sebagai berikut:

a. Fasilitas Guest Bank

Fasilitas Guest Bank merupakan fasilitas RT di lokasi Penyelenggara,

yang disediakan sebagai back-up dalam hal terjadi kondisi gangguan

dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat

menggunakan RT. Penggunaan Fasilitas Guest Bank ini mengacu pada

ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai

Ketentuan dan Prosedur.

b. Cek …

88


b. Cek BI dan BGBI

Cek BI dan BGBI merupakan sarana yang dapat digunakan oleh Peserta

dalam penyelesaian transaksi Sistem BI-RTGS dalam kondisi gangguan

dan/atau Keadaan Darurat. Penggunaan Cek BI dan BGBI ini mengacu

pada mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab III mengenai

Ketentuan dan Prosedur.

C. Pelaksanaan pengujian terhadap sistem back-up serta mekanisme dan prosedur BCP

1. Pengujian terhadap Sistem BI-RTGS back-up

a. Pengujian terhadap Sistem BI-RTGS back-up di Penyelenggara

Dalam rangka meningkatkan keandalan Sistem BI-RTGS back-up untuk

menjamin kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS, Penyelenggara

melakukan hal-hal antara lain uji coba DRP dengan menggunakan RCC

Back-up di lokasi DRC Penyelenggara secara berkala.

b. Pengujian terhadap Sistem BI-RTGS back-up di Peserta

Dalam rangka meningkatkan keandalan Sistem BI-RTGS back-up,

Peserta wajib:

1) Menjamin RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi

dengan baik; dan

2) Menggunakan RT Server Back-up dalam operasional kondisi

normal.

2. Periode pelaksanaan uji coba

Uji coba DRP diselenggarakan oleh Penyelenggara secara periodik dengan

melibatkan Peserta.

D. Pelatihan terhadap petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

Untuk mendukung keamanan dan keandalan Sistem BI-RTGS, diperlukan sumber

daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan Sistem BI-RTGS, baik di

Penyelenggara maupun Peserta.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi petugas yang terlibat dalam

penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dilakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan kepada petugas operasional Sistem BI-RTGS secara

berkala.

2. Melakukan diskusi dan knowledge sharing antar petugas operasional Sistem

BI-RTGS secara berkala.

3. Menjamin terlaksananya transfer of knowledge apabila terjadi pergantian

petugas operasional Sistem BI-RTGS.

E. Peninjauan secara berkala atas standar keamanan Sistem BI-RTGS dengan mengacu

pada standar internasional

Dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi maka Sistem BI-

RTGS juga perlu memperhatikan perkembangan tersebut dan melakukan

penyesuaian apabila diperlukan, termasuk teknologi pengamanannya. Berkaitan

dengan hal tersebut, Penyelenggara harus melakukan peninjauan secara berkala

terhadap standar keamanan dengan mengacu pada standar internasional.

F. Pelaksanaan …

89


F. Pelaksanaan security audit secara berkala

Dalam rangka menjamin keandalan dan keamanan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara

melaksanakan security audit secara berkala dengan auditor independen. Security

audit dilaksanakan antara lain terhadap aplikasi, jaringan komunikasi data dan

prosedur operasional.

G. Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS

Dalam rangka memperlancar operasional Peserta, Penyelenggara menyusun dan

menyediakan Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS yang disampaikan kepada Peserta

secara terpisah dari Surat Edaran ini.

H. Penyusunan capacity planning

Dalam rangka menjaga keandalan dan ketersediaan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara

menyusun disain sistem dengan memperhitungkan kapasitas sistem yang memenuhi

kebutuhan bisnis saat ini dan yang akan datang, termasuk melakukan monitoring

terhadap kapasitas sistem dan melakukan penyesuaian kapasitas apabila terjadi

peningkatan bisnis.

BAB …

90


BAB VIII

EFISIENSI PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS

A. Kebijakan Penetapan Biaya Transaksi Sistem BI-RTGS

Penetapan biaya transaksi dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS didasarkan pada

perhitungan biaya yang harus dikeluarkan Penyelenggara yang meliputi komponen-

komponen biaya sebagai berikut:

1. Biaya Investasi:

a. Biaya perangkat keras (hardware);

b. Biaya pengembangan aplikasi (software);

c. Biaya jaringan komunikasi data;

d. Biaya pemeliharaan (maintenance) Sistem BI-RTGS;

e. Biaya enhancement Sistem BI-RTGS;

f. Biaya security audit; dan

g. Biaya lisensi.

2. Biaya Operasional

Biaya operasional Sistem RTGS, antara lain biaya personil dan biaya non

personil.

Selain memperhitungkan hal tersebut di atas, Penyelenggara juga

mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, yaitu untuk

memperlancar dan mengurangi risiko sistem pembayaran. Dengan pertimbangan

tersebut, Penyelenggara dapat tidak membebankan beberapa komponen biaya

tertentu.

B. Jenis dan Besarnya Biaya dalam Sistem BI-RTGS

1. Jenis biaya dalam penggunaan Sistem BI-RTGS terdiri dari:

a. Biaya transaksi;

b. Biaya pengiriman administrative message;

c. Biaya perpanjangan window time TRN;

d. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank; dan

e. Biaya lainnya yang diperlukan.

2. Besarnya Biaya

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diberitahukan oleh

Penyelenggara melalui pengumuman dan/atau sarana lainnya seperti

administrative message.

3. Dalam hal Peserta menggunakan Fasilitas Guest Bank yang disediakan

Penyelenggara, Peserta akan dikenakan biaya sebagai berikut:

a. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank

1) Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung berdasarkan

durasi penggunaan Fasilitas Guest-Bank yang mengacu pada waktu

system start-up sampai dengan system shut-down.

2) Durasi …

91


2) Durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung berdasarkan

akumulasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam 1 (satu) hari

dengan pembulatan waktu 1 (satu) jam ke atas.

3) Dalam hal terjadi gangguan jaringan internal di Bank Indonesia

pada saat penggunaan Fasilitas Guest Bank, Penyelenggara dapat

menyesuaikan durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank.

4) Dalam hal terjadi Keadaan Darurat, Penyelenggara dapat tidak

membebankan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank.

b. Biaya transaksi dan biaya pengiriman administrative message.

4. Biaya transaksi dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI

Dalam hal Penyelenggara melakukan construct atas nama Peserta berdasarkan

Cek BI dan/atau BGBI yang disampaikan Peserta maka Peserta dikenakan

biaya transaksi.

C. Tata Cara Penghitungan dan Pembebanan Biaya

1. Biaya transaksi dan biaya pengiriman administrative message

Penyelenggara menghitung jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam butir

B.1.a dan butir B.1.b pada setiap akhir hari dan membebankan biaya tersebut

paling lambat pada hari kerja berikutnya.

2. Biaya perpanjangan Window Time TRN

Penyelenggara menghitung jumlah biaya perpanjangan window time TRN

sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.c pada saat terjadinya perpanjangan

window time TRN dan membebankan biaya tersebut paling lambat pada hari

kerja berikutnya.

3. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank

Penyelenggara menghitung jumlah biaya sehubungan dengan penggunaan

Fasilitas Guest Bank sebagaimana dimaksud dalam B.1.d dan membebankan

biaya tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Biaya transaksi dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI

Penyelenggara menghitung jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam butir

B.4 pada saat penggunaan Cek BI dan/atau BGBI dan membebankan biaya

tersebut paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pembebanan biaya-biaya tersebut di atas dilakukan dengan cara mendebet

Rekening Giro Peserta.

BAB …

92


BAB IX

KEPESERTAAN

Kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Peserta serta kewajiban pihak-

pihak yang telah menjadi Peserta diatur sebagai berikut:

A. Kriteria Peserta

1. Pihak yang dapat mengajukan permohonan menjadi Peserta adalah pihak yang

memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank

Indonesia dengan Pihak Ekstern.

2. Peserta dibedakan menjadi Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung.

a. Peserta Langsung adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-

RTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal (RT) milik

Peserta yang bersangkutan.

b. Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang melakukan transaksi Sistem

BI-RTGS melalui RT milik Peserta Langsung berdasarkan perjanjian.

3. Pada saat yang bersamaan, Peserta Tidak Langsung hanya dapat menggunakan RT

milik satu Peserta Langsung dan didasarkan pada perjanjian sebagaimana

dimaksud pada butir 2.b.

4. Calon Peserta dapat memilih untuk menjadi Peserta Langsung atau Peserta Tidak

Langsung. Peserta Tidak Langsung dapat mengajukan permohonan untuk berubah

menjadi Peserta Langsung dan sebaliknya.

B. Persyaratan menjadi Peserta

1. Peserta Langsung

Calon Peserta Langsung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia.

b. Menyediakan perangkat Sistem BI-RTGS, yang meliputi:

1) 1 (satu) buah RT Server Utama;

2) minimal 1 (satu) buah RT Server Back-up;

3) minimal 2 (dua) buah RT Workstation;

4) minimal 1 (satu) buah printer;

5) Systems Network Architecture (SNA) card untuk saluran komunikasi

leased line dan SNA Server Software;

6) modem untuk saluran komunikasi dial up;

7) 2 (dua) nomor telepon untuk keperluan komunikasi Data Over Voice

(DOV) dan dial up; dan

8) software sistem operasi untuk RT Server Utama, RT Server Back-up

dan RT Workstation,

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

c. Khusus bagi calon Peserta yang merupakan Pihak Selain Bank, selain harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan butir 1.b,

keikutsertaannya …

93


keikutsertaannya sebagai Peserta juga didasarkan atas hasil kajian Bank

Indonesia yang menyatakan bahwa keikutsertaan Pihak Selain Bank tersebut

dalam Sistem BI-RTGS dapat memperlancar sistem pembayaran nasional.

d. Menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS antara

Penyelenggara dengan Peserta Langsung dengan format sebagaimana

dimaksud pada Lampiran 9.1 atau Lampiran 9.2.

2. Peserta Tidak Langsung

Calon Peserta Tidak Langsung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia.

b. Menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS antara

Penyelenggara dengan Peserta Tidak Langsung dengan format sebagaimana

dimaksud pada Lampiran 9.3 atau Lampiran 9.4.

c. Melakukan perjanjian bilateral dengan Peserta Langsung yang memiliki RT

yang akan digunakan oleh Peserta Tidak Langsung, yang sekurang-

kurangnya memuat klausula sebagai berikut:

1) Pengaturan hak dan kewajiban Peserta Langsung dan Peserta Tidak

Langsung;

2) Tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan

informasi;

3) Mekanisme pelaksanaan transaksi baik dalam keadaan normal maupun

pada saat terjadi kondisi gangguan atau Keadaan Darurat di Peserta

Langsung;

4) Mekanisme penyelesaian perselisihan antara Peserta Langsung dan

Peserta Tidak Langsung serta antara Peserta Tidak Langsung dengan

Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung lawan transaksi; dan

5) Besarnya biaya penggunaan RT Peserta Langsung oleh Peserta Tidak

Langsung;

6) Pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan

ketentuan Bank Indonesia dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada

huruf b.

d. Khusus untuk calon Peserta Tidak Langsung yang merupakan Unit Usaha

Syariah (UUS), dalam hal UUS tersebut bermaksud untuk menggunakan RT

Peserta Langsung Bank konvensionalnya maka klausula sebagaimana

dimaksud pada butir c.1) sampai dengan butir c.6) dapat dituangkan dalam

bentuk kesepakatan atau dokumen internal Bank.

C. Tata Cara menjadi Peserta

1. Tata cara menjadi Peserta Langsung adalah sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan kepada:




Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

b. Khusus …

94


b. Khusus bagi calon Peserta Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah

kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI), permohonan tersebut diajukan

melalui Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahi kantor pusat calon

Peserta.

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus

dilengkapi dengan:

1) Informasi mengenai kesiapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

butir B.1.

2) Fotokopi surat keputusan mengenai pemberian izin usaha.

Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.5.

d. Apabila calon Peserta Langsung telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada huruf a atau huruf b, dan huruf c, persetujuan menjadi

Peserta Langsung akan disampaikan melalui surat yang memuat antara lain

hal-hal sebagai berikut:

1) persetujuan menjadi Peserta Langsung;

2) nama dan nomor Rekening Giro serta member code;

3) permintaan pembuatan AT 1, AT 2 dan AT 3 dari RT Peserta untuk

dipertukarkan dengan AT 4 dan AT 5 dari Penyelenggara;

4) permintaan kelengkapan administrasi berupa:

a) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.6.

b) Surat kuasa khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Surat kuasa khusus dibuat dengan 1 (satu) kali hak

substitusi dari Direksi kepada pejabat atau petugas di

kantor pusat dan/atau kantor cabang Peserta, yang berlaku

untuk 1 (satu) kantor wilayah kerja Bank Indonesia, untuk

melakukan:

(a) penandatanganan Cek BI dan BGBI;

(b) penandatanganan surat menyurat dan/atau dokumen

yang terkait dengan hubungan Rekening Giro

Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan

kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-

RTGS;

(c) hal-hal antara lain sebagai berikut:

i. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu

telah dilakukan pendebetan Rekening Giro

Peserta melalui Sistem BI-RTGS dan

menandatangani surat menyurat dan/atau

dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut;

ii. pengambilan laporan dan/atau advis-advis

yang terkait dengan Rekening Giro Peserta

serta terkait dengan kepesertaan dan

operasional dalam Sistem BI-RTGS;

iii. pengambilan buku Cek BI dan BGBI;

iv. penyerahan …

95


iv. penyerahan dan pengambilan AT; dan

v. penyerahan dan pengambilan surat dan

berbagai dokumen, baik berupa dokumen

tertulis maupun dokumen elektronik, yang

terkait dengan Rekening Giro Peserta serta

terkait dengan kepesertaan dan operasional

dalam Sistem BI-RTGS.

(2) Jumlah pejabat atau petugas yang diberi kuasa ditetapkan

maksimum sebagai berikut:

(a) Jumlah pejabat penerima kuasa dan/atau kuasa

substitusi dari Direksi untuk melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada butir (1)(a) sampai

dengan butir (1)(c) dalam surat kuasa di atas:

i. di KPBI: 10 (sepuluh) orang; dan

ii. di masing-masing KBI: 5 (lima) orang.

(b) Petugas penerima kuasa dari pejabat sebagaimana

dimaksud pada angka (1) atau Direksi untuk

melakukan pengambilan fisik uang:

i. di KPBI: sesuai ketentuan mengenai sistem

antrian penarikan uang tunai (Queue

Management System) di Direktorat Pengedaran

Uang; dan

ii. di masing-masing KBI: 10 (sepuluh) orang.

Jumlah petugas pengambilan fisik uang termasuk

petugas pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan

pengambilan fisik uang.

(c) Petugas penerima kuasa dari pejabat sebagaimana


melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

butir (1)(c)(i) sampai dengan butir (1)(c)(v) dalam

surat kuasa di atas disesuaikan dengan keperluan

Peserta.

(3) Dalam hal terjadi perubahan penetapan jumlah maksimum

pejabat atau petugas penerima kuasa, akan diinformasikan

kepada calon Peserta melalui surat.

(4) Hal-hal yang dikuasakan dalam surat kuasa sebagaimana

dimaksud pada butir (1) dapat dituangkan dalam satu atau

lebih surat kuasa sesuai dengan kebutuhan Peserta. Contoh

surat kuasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.7

sampai dengan Lampiran 9.10.

c) Surat pemberitahuan wewenang Direksi dan apabila diperlukan

menyertakan surat pemberitahuan perubahan Direksi dengan

contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.11.

d) Surat …

96


d) Surat permohonan dari Direksi atau kuasanya untuk membuat

spesimen tanda tangan bagi:

(1) pejabat atau petugas yang diberi kuasa untuk melakukan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir b)(1)(a), butir

b)(1)(b) dan butir b)(1)(c); dan

(2) petugas yang diberi kuasa untuk melakukan pengambilan

fisik uang, khusus bagi calon Peserta yang berada di

wilayah kerja KBI.

Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 9.12 dan Lampiran 9.13.

e) Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan Direksi atau

pejabat yang akan melakukan penandatanganan perjanjian

penggunaan Sistem BI-RTGS.

Contoh surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 9.16.

Dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh

pejabat selain Direksi maka diperlukan surat kuasa dari Direksi

dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.17.

f) Surat pemberitahuan persetujuan menjadi Peserta disampaikan

paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dan dokumen

pendukung secara lengkap diterima oleh Penyelenggara.

e. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

tidak disetujui, penolakan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS akan

disampaikan melalui surat kepada calon Peserta dengan menyebutkan alasan

penolakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dan dokumen


f. Dalam hal permohonan calon Peserta disetujui, Penyelenggara akan

menyampaikan surat berisi informasi antara lain mengenai pelatihan,

pemasangan jaringan komunikasi data leased line dan instalasi aplikasi RT.

g. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, calon

Peserta Langsung menyampaikan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1) Surat pemberitahuan AT 1, AT 2 dan AT 3 di dalam amplop tertutup

dan bersegel dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran

9.18;

2) Surat penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud

pada butir d.5);

h. Penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir

d.5), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Bagi calon Peserta Langsung yang berkantor pusat di wilayah kerja

KPBI surat disampaikan langsung kepada:




Jalan …

97



Jakarta 10350

Surat kuasa pengambilan fisik uang disampaikan langsung kepada:

Direktorat Pengedaran Uang

Bagian Pengelolaan Uang Keluar (PgUK)

Bank Indonesia


Jakarta 10350

2) Bagi calon Peserta Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah

kerja KPBI:

a) Data kepesertaan dan surat kuasa penandatanganan perjanjian

serta surat pemberitahuan kewenangan Direksi ditujukan kepada

Penyelenggara melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat calon

Peserta;

b) surat yang berkaitan dengan kegiatan operasional Peserta di KBI

yaitu:

(1) surat kuasa khusus dengan satu kali hak substitusi dari

Direksi kepada pejabat atau petugas di kantor cabang

Peserta sebagaimana dimaksud pada butir d.5)b);

(2) surat kuasa pejabat penerima kuasa substitusi, apabila

diperlukan;

(3) surat kuasa pengambilan fisik uang;

(4) surat kuasa pengambilan laporan; dan/atau

(5) surat permohonan pembuatan spesimen tanda tangan atau

surat pernyataan spesimen tanda tangan,

disampaikan kepada KBI yang mewilayahi kantor pusat calon

Peserta.

i. Penyelenggara menyampaikan AT 4 dan AT 5 kepada calon Peserta

Langsung dalam amplop tertutup untuk diinput dalam RT. Penyampaian

tersebut dilakukan melalui petugas calon Peserta yang diberi kuasa khusus

oleh pejabat calon Peserta Langsung yang berwenang. Khusus untuk calon

Peserta Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, AT

disampaikan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta.

j. Penyelenggara menyampaikan informasi mengenai keikutsertaan Peserta

baru kepada:

1) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau sarana

lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara

tidak dapat mengirimkan administrative message.

2) seluruh satuan kerja Bank Indonesia terkait dan instansi atau pihak

yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.

k. Bagi Peserta Langsung selain Bank, persyaratan kelengkapan administrasi

yang harus dilengkapi sekurang-kurangnya meliputi dokumen sebagaimana

dimaksud …

98


dimaksud pada butir d.5)a), butir d.5)c), butir d.5)e) dan dokumen lain yang

diperlukan sesuai dengan kepentingan Peserta.

2. Peserta Tidak Langsung

Tatacara menjadi Peserta Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan kepada :





Jakarta 10350

b. Khusus bagi calon Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI,

permohonan diajukan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat calon

Peserta.

c. Dalam surat permohonan tersebut calon Peserta menginformasikan dan

menyampaikan:

1) alasan menjadi Peserta Tidak Langsung;

2) Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk Peserta Tidak

Langsung yang bersangkutan;

3) perjanjian antara Peserta Langsung dengan Peserta Tidak Langsung;

dan

4) Prosedur operasional penggunaan RT, misalnya pelaksanaan transaksi

oleh Peserta Tidak Langsung, apakah dilakukan di lokasi kantor

Peserta Tidak Langsung yang secara sistem terhubung ke RT Peserta

Langsung atau dilakukan di lokasi RT Peserta Langsung.


d. Apabila calon Peserta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada huruf B.2, persetujuan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS akan

disampaikan melalui surat kepada calon Peserta yang memuat antara lain

hal-hal sebagai berikut:

1) persetujuan menjadi Peserta Tidak Langsung;

2) nama dan nomor Rekening Giro serta member code;

3) informasi pelatihan;

4) permintaan pembuatan AT 1, AT 2 dan AT 3 dari RT Peserta untuk

dipertukarkan dengan AT 4 dan AT 5 dari Penyelenggara


a) Data kepesertaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 9.20.

b) Perjanjian penggunaan RT yang telah ditandatangani Peserta

Langsung dan Peserta Tidak Langsung.

c) Surat kuasa khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Surat kuasa dibuat dengan satu kali hak substitusi dari

Direksi kepada pejabat atau petugas di kantor pusat

dan/atau kantor cabang Peserta, yang berlaku untuk 1

(satu) …

99


(satu) kantor wilayah kerja Bank Indonesia, untuk

melakukan:

(a) penandatanganan Cek BI dan BGBI;

(b) penandatanganan surat menyurat dan/atau dokumen

yang terkait dengan hubungan Rekening Giro

Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan

kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-

RTGS;

(c) hal-hal sebagai berikut:

i. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu

telah dilakukan pendebetan Rekening Giro

Peserta melalui Sistem BI-RTGS oleh Bank

Indonesia dan menandatangani surat menyurat

dan/atau dokumen yang berkaitan dengan hal

tersebut;

ii. pengambilan laporan dan/atau advis-advis

yang terkait dengan Rekening Giro Peserta

serta terkait dengan kepesertaan dan


iii. pengambilan buku Cek BI dan BGBI;

iv. penyerahan dan pengambilan AT; dan

v. penyerahan dan pengambilan surat dan

berbagai dokumen, baik berupa dokumen

tertulis maupun dokumen elektronik, yang

terkait dengan Rekening Giro Peserta serta

terkait dengan kepesertaan dan operasional

dalam Sistem BI-RTGS.

(2) Jumlah pejabat atau petugas yang diberi kuasa ditetapkan

maksimum sebagai berikut:

(a) Jumlah pejabat penerima kuasa dan/atau kuasa

substitusi dari Direksi untuk melakukan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada angka (1) dalam surat

kuasa di atas:

i. di KPBI: 10 (sepuluh) orang; dan

ii. di masing-masing KBI: 5 (lima) orang.

(b) Petugas penerima kuasa dari pejabat sebagaimana


melakukan pengambilan fisik uang:

i. di KPBI: sesuai sistem antrian penarikan uang

tunai (Queue Management System) di

Direktorat Pengedaran Uang;dan

ii. di masing-masing KBI: 10 (sepuluh) orang.

Jumlah …

100


Jumlah petugas pengambilan fisik uang termasuk

petugas pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan

pengambilan fisik uang.

(c) Petugas penerima kuasa dari pejabat sebagaimana


melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

butir (1)(c) dalam surat kuasa di atas sesuai

kepentingan Peserta.

(3) Dalam hal terjadi perubahan penetapan jumlah maksimum

pejabat atau petugas penerima kuasa, akan diinformasikan

kepada calon Peserta melalui surat.

(4) Hal-hal yang dikuasakan dalam surat kuasa sebagaimana

dimaksud pada angka (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu)

atau lebih surat kuasa sesuai dengan kepentingan Peserta.

Contoh surat kuasa sebagaimana dimaksud pada Lampiran

9.9, Lampiran 9.10, Lampiran 9.21 dan Lampiran 9.22.

d) Surat pemberitahuan perubahan Direksi dengan contoh

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.23, apabila diperlukan.

e) Surat permohonan dari Direksi atau kuasanya untuk membuat



kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir c)(1); serta



wilayah kerja KBI.



Dalam hal pejabat atau petugas penerima kuasa telah memiliki

spesimen tanda tangan di Bank Indonesia yang telah

ditatausahakan di Bank Indonesia, maka calon Peserta wajib

membuat surat pernyataan dari Direksi atau kuasanya yang

menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat atau

petugas penerima kuasa tersebut yang telah ditatausahakan di

Bank Indonesia masih berlaku.

Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Lampiran

9.14 dan Lampiran 9.15.

f) Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan Direksi atau


penggunaan Sistem BI-RTGS.

Contoh surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 9.16.

Dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh

pejabat selain Direksi maka diperlukan surat kuasa dari Direksi

dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.17.

g) Surat …

101


g) Surat pemberitahuan persetujuan menjadi Peserta disampaikan

paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan dan dokumen


e. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

tidak disetujui, penolakan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS akan

disampaikan melalui surat kepada calon Peserta dengan menyebutkan alasan

penolakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dokumen diterima lengkap

oleh Penyelenggara.

f. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, calon

Peserta menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud

pada butir d.5).

g. Penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir

d.5), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Bagi calon Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, surat

disampaikan langsung kepada :





Jakarta 10350




Bank Indonesia


Jakarta 10350

2) Bagi calon Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI:

a) Data kepesertaan dan surat kuasa perjanjian serta surat

pemberitahuan kewenangan Direksi ditujukan kepada


Peserta;


yaitu:

(1) surat kuasa khusus dengan 1 (satu) kali hak substitusi dari


Peserta sebagaimana dimaksud pada butir d.5)c);

(2) surat kuasa pejabat penerima kuasa substitusi apabila

diperlukan;




surat pernyataan spesimen tanda tangan,

disampaikan …

102



Peserta.

h. Penyelenggara menginformasikan kepada:



tidak dapat mengirimkan administrative message segera setelah

Penyelenggara menyetujui permintaan tertulis dari instansi atau pihak

yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.

2) seluruh satuan kerja terkait dan instansi atau pihak yang berwenang

dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.

i. Bagi Peserta Tidak Langsung selain Bank, persyaratan kelengkapan

administrasi yang harus dilengkapi sekurang-kurangnya meliputi dokumen

sebagaimana dimaksud pada butir d.5)a), butir d.5)b), butir d.5)d) dan

dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan kepentingan Peserta.

D. Tata Cara Perubahan Kepesertaan

1. Perubahan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung

Tata cara perubahan Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung adalah

sebagai berikut:

a. Peserta Tidak Langsung mengajukan surat permohonan kepada:





Jakarta 10350

Khusus bagi Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah

kerja KPBI, surat permohonan diajukan melalui KBI yang mewilayahi

kantor pusat Peserta Tidak Langsung.

Dalam surat tersebut Peserta Tidak Langsung menginformasikan

pemenuhan persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung sebagaimana

dimaksud pada butir B.1.


b. Dalam hal Peserta Tidak Langsung telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada butir B.1, Penyelenggara menyampaikan surat

kepada Peserta Tidak Langsung yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1) persetujuan menjadi Peserta Langsung;

2) informasi pelatihan, pemasangan jaringan komunikasi data leased line

dan instalasi aplikasi RT;

3) permintaan pembuatan AT 1, AT 2, dan AT 3 di RT Peserta sesuai

dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS yang dikeluarkan

oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini, untuk

dipertukarkan dengan AT 4 dan AT 5 di Penyelenggara. Pertukaran

AT akan dilakukan pada saat menjelang pelaksanaan perubahan status

kepesertaan dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung;

4) permintaan …

103


4) permintaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada

butir C.1.d.5) huruf a) sampai dengan e).

Surat pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan

sejak permohonan dan dokumen pendukung secara lengkap diterima oleh

Penyelenggara.

c. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peserta

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Data kepesertaan;

2) Surat penyampaian AT 1, AT 2, dan AT 3 di dalam amplop tertutup

dan bersegel dengan format surat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 9.18;

3) Surat penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud

pada butir b.4);

4) Surat penyampaian tembusan berita acara pemasangan jaringan

komunikasi data leased line, pelaksanaan instalasi aplikasi RT dan

pelatihan operasional.

d. Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan

tata cara sebagai berikut:

1) Bagi Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di wilayah kerja

KPBI, surat disampaikan kepada :





Jakarta 10350

Khusus untuk surat kuasa pengambilan fisik uang disampaikan

langsung kepada:


Bagian Pengelolaan Uang Keluar (PqUK),

Bank Indonesia,


Jakarta 10350

2) Bagi Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah

kerja KPBI:

a) Data kepesertaan, surat kuasa penandatanganan perjanjian dan

AT ditujukan kepada Penyelenggara melalui KBI yang

mewilayahi kantor pusat Peserta;


yaitu:



Peserta sebagaimana dimaksud pada butir C.1.d.5)b);

(2) surat …

104



diperlukan;



(5) surat pernyataan spesimen tanda tangan,


Peserta.

e. Penyelenggara menyampaikan AT 4 dan AT 5 kepada Peserta dalam

amplop tertutup untuk di-input melalui RT Peserta. Khusus untuk Peserta

yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, AT disampaikan melalui

KBI yang mewilayahi kantor pusat Peserta.

f. Keikutsertaan Peserta yang bersangkutan dalam Sistem BI-RTGS

diberitahukan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas administrative

message atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC.

2. Perubahan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung

Tata cara perubahan Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung adalah

sebagai berikut:

a. Peserta Langsung mengajukan surat permohonan kepada:





Jakarta 10350

Khusus bagi Peserta Langsung yang berkantor pusat di luar wilayah kerja

KPBI, surat permohonan diajukan melalui KBI yang mewilayahi kantor

pusat Peserta Langsung.

Dalam surat tersebut Peserta Langsung menyampaikan:

1) alasan perubahan menjadi Peserta Tidak Langsung;

2) Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk Peserta Tidak

Langsung yang bersangkutan;

3) konsep perjanjian antara Peserta Langsung dengan Peserta Tidak

Langsung; dan

4) Prosedur operasional penggunaan RT, misalnya pelaksanaan transaksi

oleh Peserta Tidak Langsung, apakah dilakukan di RT Peserta Tidak

Langsung atau dilakukan di lokasi RT Peserta Langsung.


b. Apabila calon Peserta telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, persetujuan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS akan

disampaikan melalui surat kepada Peserta Langsung yang memuat antara

lain hal-hal sebagai berikut:

1) persetujuan menjadi Peserta Tidak Langsung;

2) informasi …

105


2) informasi mengenai pemutusan jaringan komunikasi data leased line

yang menghubungkan RT Peserta Langsung dengan RCC oleh

Penyelenggara;


a) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.20;

b) Perjanjian penggunaan RT yang telah ditandatangani Peserta

Langsung dan Peserta Tidak Langsung;

c) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada butir

C.2.d.5)c);

d) Surat pemberitahuan perubahan Direksi dengan contoh

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.23, apabila diperlukan;

dan

e) Surat permohonan dari Direksi atau kuasanya untuk membuat



kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir C.2.d.5)c);

serta



wilayah kerja KBI.



Dalam hal pejabat atau petugas penerima kuasa telah memiliki

spesimen tanda tangan sebagai Peserta Langsung yang telah

ditatausahakan di Bank Indonesia, maka calon Peserta Tidak

Langsung wajib membuat surat pernyataan dari Direksi atau

kuasanya yang menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari

pejabat atau petugas penerima kuasa tersebut yang telah

ditatausahakan di Bank Indonesia masih berlaku.

Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada


f) Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan Direksi atau


penggunaan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 9.16. Dalam hal penandatanganan perjanjian akan

dilakukan oleh pejabat selain Direksi maka diperlukan surat

kuasa dari Direksi dengan format sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 9.17.

g) Surat pemberitahuan persetujuan menjadi Peserta Tidak

Langsung disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak

permohonan dan dokumen pendukung secara lengkap diterima

oleh Penyelenggara.

c. Dalam …

106


c. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

tidak disetujui, penolakan perubahan menjadi Peserta Tidak Langsung akan

disampaikan melalui surat kepada calon Peserta Tidak Langsung dengan

menyebutkan alasan penolakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak dokumen

diterima lengkap oleh Penyelenggara.

d. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, calon

Peserta Tidak Langsung menyampaikan kelengkapan administrasi


e. Penyampaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf

d, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Bagi calon Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di wilayah

kerja KPBI, surat disampaikan langsung kepada :





Jakarta 10350




Bank Indonesia


Jakarta 10350

2) Bagi calon Peserta Tidak Langsung yang berkantor pusat di luar

wilayah kerja KPBI:

a) surat kuasa penandantanganan perjanjian serta surat

pemberitahuan kewenangan Direksi ditujukan kepada


Peserta;

b) surat yang berkaitan dengan kegiatan operasional Peserta Tidak

Langsung di KBI yaitu:



Peserta sebagaimana dimaksud pada butir b.3)c);


diperlukan;




surat penyataan spesimen tanda tangan,


Peserta.

f. Penyelenggara …

107


f. Penyelenggara menginformasikan perubahan menjadi Peserta Tidak

Langsung ini kepada:



tidak dapat mengirimkan administrative message segera setelah

Penyelenggara menyetujui permintaan tertulis dari instansi atau pihak

yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta; dan

2) seluruh satuan kerja terkait dan instansi atau pihak yang berwenang

dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.

3. Status Kepesertaan dan Perubahan Status Kepesertaan

a. Status Kepesertaan

Status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi:

1) Aktif (active)

Peserta dengan status kepesertaan aktif (active) dapat melakukan hal-

hal sebagai berikut:

a) Mengirim transfer;

b) Menerima transfer; dan

c) Melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RT antara lain system,

utilities, audit trail, enquiry, administrative message, database

maintenance dan queue management.

2) Ditangguhkan (suspend)

Peserta dengan status kepesertaan ditangguhkan (suspend) dapat

menerima transfer dan melakukan seluruh fungsi lainnya dalam RT

kecuali mengirim transfer. Selama Peserta berstatus ditangguhkan

(suspend), dana yang diterima Peserta tidak dapat digunakan untuk

menyelesaikan transaksi yang berada dalam Sistem Antrian.

3) Dibekukan (freeze)

Peserta dengan status kepesertaan dibekukan (freeze) hanya dapat

melakukan enquiry untuk melihat semua atau beberapa transaksi

tertentu yang telah dibuat, diubah, ditolak, dibatalkan, dan disetujui,

serta transaksi yang masih belum diselesaikan (pending) atau telah

diselesaikan pada RCC atau RT, dan transaksi titipan (warehouse).

4) Ditutup (close)

Peserta dengan status kepesertaan ditutup (close) terjadi karena

adanya perubahan status sebagaimana dijelaskan pada huruf b.

b. Perubahan Status Kepesertaan

1) Alasan perubahan status kepesertaan dari aktif (active) menjadi

ditangguhkan (suspend):

a) Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia bersaldo negatif

sampai dengan waktu tutup Sistem BI-RTGS (cut-off time);

dan/atau

b) Adanya …

108


b) Adanya permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta yang

didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

(1) Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan, sistem pembayaran, atau

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pihak

Selain Bank, serta ketentuan internal Peserta; dan/atau

(2) Tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya

risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha

Peserta yang bersangkutan dan/atau sistem perbankan.

Yang dimaksud tindakan preventif antara lain pembekuan

kegiatan usaha oleh instansi yang berwenang di bidang

perbankan.

Untuk Bank, instansi yang berwenang melakukan pengawasan

terhadap Peserta yaitu Bank Indonesia.

2) Perubahan status dari aktif (active) menjadi ditangguhkan (suspend)

dan sebaliknya, yang disebabkan oleh Rekening Giro Peserta di Bank

Indonesia bersaldo negatif sampai dengan waktu tutup Sistem BI-

RTGS (cut-off time), berlaku tata cara sebagai berikut:

a) Dalam hal Rekening Giro Peserta bersaldo negatif sampai

dengan waktu tutup Sistem BI-RTGS (cut-off time) maka pada

awal hari kerja berikutnya saat buka Sistem BI-RTGS (RCC

open) status kepesertaan secara otomatis akan berubah menjadi

ditangguhkan (suspend).

b) Perubahan kepesertaan sebagaimana tersebut di atas

diberitahukan kepada:

(1) seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message

atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC

sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan

administrative message, pada pukul 09.00 WIB pada hari

diberlakukannya perubahan status kepesertaan tersebut;

dan

(2) seluruh satuan kerja terkait dan instansi atau pihak yang

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

Peserta.

c) Dalam hal Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia tidak lagi

bersaldo negatif, maka akan dilakukan perubahan status

kepesertaan menjadi aktif (active) dan perubahan tersebut

diberitahukan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada

huruf b).

3) Perubahan status kepesertaan dari aktif (active) menjadi ditangguhkan

(suspend) dan sebaliknya, yang didasarkan pada permintaan tertulis

dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan

pengawasan …

109


pengawasan terhadap Peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a) Penyelenggara melakukan perubahan status kepesertaan sesuai

dengan permintaan instansi yang berwenang dimaksud; dan

b) Penyelenggara menginformasikan kepada:




administrative message segera setelah Penyelenggara

menyetujui permintaan tertulis dari instansi atau pihak

yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

Peserta; dan

(2) seluruh satuan kerja terkait dan instansi atau pihak yang

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

Peserta.

4) Perubahan status kepesertaan dari aktif (active) menjadi dibekukan

(freeze) dikarenakan adanya permintaan tertulis dari instansi atau

pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

Peserta, yang didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

a) Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di

bidang perbankan, sistem pembayaran, atau peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan Pihak Selain Bank,

serta ketentuan internal Peserta; dan/atau

b) Tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang

dapat membahayakan kelangsungan usaha Peserta yang

bersangkutan dan/atau sistem perbankan. Yang dimaksud

tindakan preventif antara lain pembekuan kegiatan usaha oleh

instansi yang berwenang di bidang perbankan.

5) Perubahan status kepesertaan dari aktif (active) menjadi dibekukan

(freeze) dan sebaliknya, dilakukan sesuai dengan ketentuan pada

angka 3).

6) Peserta dengan status ditangguhkan (suspend) dan dibekukan (freeze)

sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 4) dapat diubah menjadi

Peserta aktif (active) apabila terdapat permintaan tertulis dari instansi

atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

Peserta untuk mengubah status kepesertaan tersebut.

7) Alasan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup (close)

didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a) Untuk Bank sebagai Peserta:

(1) Adanya permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Bank

tersebut, yang didasarkan atas pertimbangan sebagai

berikut:

(a) Adanya …

110


(a) Adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan, sistem pembayaran

dan/atau ketentuan internal Peserta;

(b) Tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya

risiko yang dapat membahayakan kelangsungan

usaha Peserta yang bersangkutan dan/ atau sistem

perbankan; dan/atau

(c) Keputusan mengenai merger, konsolidasi, atau

pencabutan izin usaha Bank karena self-liquidation.

(2) Adanya keputusan pencabutan izin usaha Bank.

b) Untuk Peserta Selain Bank, adanya permintaan tertulis dari

Peserta selain Bank tersebut, instansi atau pihak yang

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta

Selain Bank dengan menyampaikan permohonan perubahan

status kepesertaan kepada Penyelenggara, dengan menyebutkan

alasan perubahan status tersebut.

8) Dalam hal Peserta berubah status menjadi ditutup (close),

Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Memindahkan saldo Rekening Giro Peserta ke rekening lain di

Bank Indonesia atau rekening lain yang ditetapkan oleh Peserta

yang bersangkutan;

b) Mengubah status kepesertaan menjadi ditutup (close) setelah

Rekening Giro Peserta bersaldo nihil; dan

c) Memberitahukan perubahan status kepesertaan kepada:

(1) Peserta yang bersangkutan melalui surat;




administrative message, bersamaan dengan

diberlakukannya perubahan status kepesertaan tersebut;

dan

(3) seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia dan instansi

atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan

terhadap Peserta.

c. Perubahan kepesertaan karena merger, konsolidasi, pemisahan dan adanya

permintaan tertulis dari Peserta khusus untuk Peserta Selain Bank atau pihak

yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta Selain Bank

1) Perubahan kepesertaan karena merger

Dalam hal terdapat Bank Peserta yang akan melakukan merger,

berlaku tata cara sebagai berikut:

a) Setiap Bank Peserta merger menyampaikan surat kepada :



Bank …

111




Jakarta 10350

Surat tersebut berisi:

(1) Pemindahan saldo Rekening Giro Bank Peserta merger ke

Rekening Giro Bank Peserta hasil merger;

(2) Permohonan penutupan Rekening Giro dan permintaan

penghentian kepesertaan Sistem BI-RTGS;

(3) Pengalihan hak dan kewajiban dari Bank Peserta merger

kepada Rekening Giro Bank tertentu yang ditetapkan

sebagai Bank Peserta hasil merger;

(4) Waktu pelaksanaan merger;

(5) Pencabutan spesimen tanda tangan seluruh pejabat yang

berwenang dari Bank Peserta merger.

Format surat sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.24.

Surat tersebut disampaikan dengan melampirkan fotokopi surat

keputusan izin merger dari Bank Indonesia dengan dilampiri

fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar yang dilegalisasi oleh

Direksi/notaris.

b) Bank Peserta hasil merger menyampaikan surat pemberitahuan

merger yang dilampiri dengan surat pernyataan merger kepada:





Jakarta 10350

(1) Surat Pemberitahuan merger memuat informasi antara

lain:

(a) Bank Peserta merger;

(b) waktu pelaksanaan pemindahan saldo, penutupan

Rekening Giro dan penghentian kepesertaan dalam

Sistem BI-RTGS dari Bank Peserta merger; serta

(c) informasi mengenai pemberitahuan merger yang

dimuat dalam surat kabar nasional.

(2) Surat Pernyataan antara lain memuat pernyataan:

(a) pengambilalihan hak dan kewajiban Bank Peserta

merger terhitung sejak tanggal legal merger;

(b) pemberlakuan spesimen tanda tangan untuk Bank

Peserta hasil merger dan penegasan status spesimen

Bank Peserta merger;dan

(c) pengambilalihan tanggung jawab operasional Bank

Peserta merger karena adanya perbedaan tanggal

legal merger dan operational merger.

Format …

112


Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada


Surat tersebut disampaikan dengan disertai fotocopy akta

merger dan fotocopy surat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia yang dilegalisasi oleh Direksi/penerima

kuasa/pihak yang berwenang, fotocopy Surat Keputusan Bank

Indonesia tentang merger dan perkiraan jangka waktu

pelaksanaan merger.

c) Berdasarkan surat dari Bank Peserta Hasil merger sebagaimana

dimaksud pada huruf b), Penyelenggara memberitahukan kepada

seluruh Peserta melalui fasilitas administrative message atau

sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC mengenai

telah disetujuinya merger beserta perkiraan jangka waktu

pelaksanaan merger.

d) Setiap Bank Peserta merger memindahkan saldo Rekening Giro-

nya ke Rekening Giro Bank Peserta Hasil merger melalui RT

Peserta sesuai dengan jadwal operational merger.

e) Setelah Rekening Giro Bank Peserta merger bersaldo nihil,

status Bank Peserta merger diubah menjadi ditutup (close).

f) Pemberitahuan penghentian kepesertaan Sistem BI-RTGS dan

penutupan Rekening Giro Bank Peserta merger disampaikan

oleh Penyelenggara melalui surat kepada Bank Peserta hasil

merger.

g) Penghentian kepesertaan Bank Peserta merger dari Sistem BI-

RTGS dan penutupan Rekening Giro diberitahukan kepada


sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC.

h) Dengan adanya perubahan kepesertaan karena merger, maka

perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS yang telah

ditandatangani oleh Penyelenggara dan Peserta yang menjadi

Peserta hasil merger diberlakukan sebagai perjanjian antara

Penyelenggara dengan Peserta hasil merger.

2) Perubahan Kepesertaan karena Konsolidasi

Dalam hal terdapat Bank Peserta yang akan melakukan konsolidasi,


a) Bank Peserta hasil konsolidasi menyampaikan surat kepada:





Jakarta 10350

Surat tersebut berisi:

(1) Permohonan pembukaan Rekening Giro Bank Peserta

hasil konsolidasi dengan melampirkan dokumen-dokumen

sebagaimana …

113


sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang mengatur

mengenai Hubungan Rekening Giro antara Bank

Indonesia dengan Pihak Ekstern;

(2) Permohonan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dengan

melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud

pada huruf B mengenai persyaratan menjadi Peserta serta

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai

Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan

Pihak Ekstern;

(3) Pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban Bank

Peserta konsolidasi; dan

(4) Waktu pelaksanaan konsolidasi.


b) Setiap Bank Peserta konsolidasi menyampaikan surat kepada:





Jakarta 10350

Surat tersebut memuat permohonan atau permintaan untuk:

(1) menutup Rekening Giro Peserta;

(2) menghentikan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;

(3) mencabut spesimen tanda tangan pejabat penerima kuasa

Direksi; dan

(4) mengalihkan hak dan kewajiban dari seluruh Bank Peserta

konsolidasi kepada Rekening Giro Bank Peserta hasil

konsolidasi.


Surat tersebut disampaikan dengan melampirkan fotokopi surat

keputusan izin konsolidasi dari instansi yang berwenang.

c) Penyelenggara menyampaikan surat kepada Bank Peserta hasil

konsolidasi yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada

butir C.1.d.

d) Berdasarkan surat dari Bank Peserta hasil konsolidasi

sebagaimana dimaksud pada huruf b), Penyelenggara

memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui fasilitas

administrative message atau sarana lainnya apabila terdapat

gangguan pada RCC mengenai telah disetujuinya konsolidasi,

perkiraan jangka waktu pelaksanaan konsolidasi dan nama,

nomor, serta member code Bank Peserta hasil konsolidasi.

e) Bank Peserta konsolidasi memindahkan saldo Rekening Giro ke

Rekening Giro Bank hasil konsolidasi melalui RT Peserta yang

bersangkutan.

f) Setelah …

114


f) Setelah Rekening Giro Bank Peserta konsolidasi bersaldo nihil,

status Bank Peserta konsolidasi diubah menjadi ditutup (close).

g) Pemberitahuan penghentian kepesertaan Sistem BI-RTGS dan

penutupan Rekening Giro Bank Peserta konsolidasi disampaikan

oleh Penyelenggara melalui surat kepada Bank Peserta

konsolidasi.

h) Penutupan Rekening Giro dan penghentian kepesertaan Bank

Peserta konsolidasi dari Sistem BI-RTGS diberitahukan kepada


sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC.

i) Dengan adanya perubahan karena konsolidasi, Bank Peserta

hasil konsolidasi harus menandatangani perjanjian penggunaan

Sistem BI-RTGS yang baru. Perjanjian antara Penyelenggara

dan seluruh Peserta yang mengalami perubahan karena

konsolidasi menjadi berakhir.

3) Perubahan Kepesertaan karena Pemisahan

Dalam hal terdapat Bank Peserta yang akan melakukan pemisahan,


a) Bank Peserta yang akan melakukan pemisahan menyampaikan

surat pemberitahuan kepada:





Jakarta 10350

Surat tersebut berisi penjelasan mengenai rencana pelaksanaan

pemisahan, antara lain tanggal pelaksanaan pemisahan.

b) Dalam hal Bank hasil pemisahan bermaksud untuk menjadi

Peserta Sistem BI-RTGS, maka Bank tersebut harus memenuhi

persyaratan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf

B dan mengajukan permohonan menjadi Peserta sebagaimana

dimaksud pada huruf C.

4) Perubahan kepesertaan karena adanya permintaan tertulis dari instansi

atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

Peserta Selain Bank.

Dalam hal instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan

pengawasan terhadap Peserta Selain Bank mengajukan permintaan

menjadi ditutup (close), berlaku tata cara sebagai berikut:

a) Instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan

pengawasan terhadap Peserta Selain Bank menyampaikan surat

kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang memberikan

rekomendasi keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS dengan

tembusan kepada :

Direktorat …

115






Jakarta 10350

Surat tersebut memuat permohonan atau permintaan untuk:

(1) memindahkan saldo Rekening Giro Peserta ke rekening

lain di Bank Indonesia atau ke rekening lain yang ditunjuk

oleh Peserta; dan

(2) menutup Rekening Giro dan menghentikan kepesertaan

dalam Sistem BI-RTGS,

dengan dilampiri surat pencabutan izin usaha dari instansi yang

berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta

Selain Bank apabila ada.

b) Penyelenggara menyampaikan surat kepada Peserta yang

memuat permintaan agar Peserta menyampaikan surat kepada

Penyelenggara untuk memindahkan saldo, menghentikan

kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dan menutup Rekening

Giro Peserta.

c) pada tanggal pelaksanaan penutupan Rekening Giro, Peserta

menerbitkan dan menyampaikan BGBI ke Penyelenggara untuk

memindahkan saldo Rekening Giro. Jumlah saldo yang

dipindahkan adalah jumlah saldo setelah memperhitungkan

biaya transfer.

d) setelah Rekening Giro Peserta bersaldo nihil, status Peserta akan

diubah oleh Penyelenggara menjadi ditutup (close).

e) pemberitahuan penghentian kepesertaan Sistem BI-RTGS dan

penutupan Rekening Giro Peserta disampaikan oleh

Penyelenggara melalui surat kepada Peserta yang bersangkutan

dan instansi berwenang yang melakukan pengawasan terhadap

Peserta.

f) penghentian kepesertaan dari Sistem BI-RTGS dan penutupan

Rekening Giro diberitahukan kepada seluruh Peserta melalui

fasilitas administrative message atau sarana lainnya apabila

terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak

dapat mengirimkan administrative message.

E. Kegiatan Penyelenggara Dalam Rangka Memastikan Kepatuhan Peserta dan Calon

Peserta terhadap Ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan/atau Perjanjian

Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Penyelenggara dan Peserta

Dalam rangka untuk mengetahui adanya potensi risiko khususnya risiko operasional

Sistem BI-RTGS di sisi Peserta atau calon Peserta, dan memastikan kepatuhan Peserta

terhadap ketentuan yang ditetapkan Penyelenggara dan Perjanjian Penggunaan Sistem

BI-RTGS, Penyelenggara melakukan member certification yang mencakup hal-hal

sebagai berikut:

1. Meminta …

116


1. Meminta data kepada Peserta atau calon Peserta Sistem BI-RTGS

a. Permintaan data kepada Peserta dilakukan dalam rangka mendapatkan

informasi antara lain mengenai kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang

ditetapkan Penyelenggara dan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS,

ringkasan hasil pemeriksaan internal Peserta, dan ringkasan hasil security

audit Peserta.

b. Permintaan data kepada calon Peserta dilakukan dalam rangka mendapatkan

informasi antara lain mengenai kesiapan operasional untuk menjadi Peserta

Sistem BI-RTGS.

c. Permintaan data antara lain dilakukan melalui kuesioner, wawancara,

kunjungan ke lokasi Peserta dan/atau permintaan penyampaian laporan.

Kunjungan ke lokasi Peserta dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk

oleh Penyelenggara.

2. Melakukan analisis atas data yang telah disampaikan oleh Peserta sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 dan KPT.

F. Kegiatan Administratif dalam Kepesertaan Sistem BI-RTGS

1. Tata Cara Perubahan Kuasa

Perubahan kuasa dilakukan dalam rangka penambahan atau pencabutan

pejabat/petugas penerima kuasa atau perubahan wewenang pejabat/petugas

penerima kuasa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terjadi penambahan pejabat/petugas penerima kuasa, Peserta

harus menyampaikan surat pemberitahuan yang memuat penambahan

pejabat/penerima kuasa berikut permohonan pembuatan spesimen tanda

tangan bagi pejabat penerima kuasa yang bersangkutan, yang dilampiri

dengan surat kuasa dengan format sebagaimana dimaksud pada

Lampiran 9.7 sampai dengan Lampiran 9.13 untuk Peserta Langsung atau

Lampiran 9.9, Lampiran 9.10, Lampiran 9.12, Lampiran 9.13, Lampiran

9.21 dan Lampiran 9.22 untuk Peserta Tidak Langsung. Surat kuasa tersebut

berlaku efektif terhitung 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara

lengkap oleh Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan penandatanganan

dan kecukupan materai, termasuk pula telah diterimanya fotokopi kartu

identitas dan dibuatnya spesimen tanda tangan penerima kuasa.

b. Dalam hal terjadi pencabutan seluruh atau sebagian pejabat/petugas

penerima kuasa, Peserta harus menyampaikan surat pernyataan pencabutan

kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/pemberi kuasa dengan format

sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.29. Dalam surat pernyataan

pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/pemberi kuasa

disebutkan tanggal berlakunya pencabutan kuasa terhitung sejak tanggal

diterimanya surat pernyataan secara lengkap oleh Bank Indonesia.

c. Dalam hal terjadi perubahan susunan Direksi, maka Peserta menyampaikan

surat pemberitahuan perubahan Direksi dan/atau surat pemberitahuan

pencabutan wewenang Direksi kepada Bank Indonesia. Contoh surat

pemberitahuan perubahan Direksi sebagaimana dimaksud pada Lampiran

9.23, sedangkan contoh surat pemberitahuan pencabutan wewenang Direksi

sebagaimana …

117


sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.30. Surat pemberitahuan

perubahan Direksi berlaku efektif terhitung 5 (lima) hari kerja sejak

dokumen diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia sesuai dengan

persyaratan penandatanganan dan kecukupan materai, termasuk pula telah

diterimanya fotokopi kartu identitas dan dibuatnya spesimen tanda tangan

Direksi. Surat pemberitahuan pencabutan wewenang Direksi berlaku efektif

terhitung sejak tanggal surat tersebut diterima secara lengkap oleh Bank

Indonesia.

d. Dalam hal terjadi perubahan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa

oleh penerima kuasa secara sendiri atau secara bersama-sama, Peserta harus

menyampaikan surat pemberitahuan yang dilampiri dengan surat kuasa baru

dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9.7 sampai dengan

Lampiran 9.13 untuk Peserta Langsung atau Lampiran 9.9, Lampiran 9.10,

Lampiran 9.12, Lampiran 9.13, Lampiran 9.21 dan Lampiran 9.22 untuk

Peserta Tidak Langsung serta dilampiri dengan surat pernyataan tetap

diberlakukannya spesimen tanda tangan pejabat yang mengalami perubahan

kewenangan. Surat kuasa tersebut berlaku efektif terhitung 5 (lima) hari

kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia sesuai

dengan persyaratan penandatanganan dan kecukupan materai, termasuk pula

telah diterimanya fotokopi kartu identitas dan dibuatnya spesimen tanda

tangan penerima kuasa.

Dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan kewenangan

pejabat/petugas penerima kuasa kepada Penyelenggara maka data yang telah

ditatausahakan di Penyelenggara dianggap masih berlaku sampai dengan

perubahan kewenangan berlaku efektif.

e. Surat pemberitahuan perubahan surat kuasa disampaikan kepada

Penyelenggara dengan tata cara sebagai berikut:

1) Perubahan surat kuasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional

Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI dilakukan sebagai

berikut:

a) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah

kerja KPBI:

(1) perubahan surat kuasa disampaikan oleh kantor pusat

Peserta kepada:





Jakarta 10350

(2) perubahan surat kuasa pengambilan fisik uang,

disampaikan langsung kepada:



Bank Indonesia


Jakarta 10350

b) Dalam …

118


b) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah

kerja KBI yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi

Nasabah (SINAS) maka perubahan surat kuasa disampaikan

kepada KBI yang mewilayahi kantor Peserta penerima kuasa.

c) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah

kerja KBI yang belum mengimplementasikan SINAS maka

perubahan surat kuasa disampaikan langsung kepada :





Jakarta 10350

2) Perubahan surat kuasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional

Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI dilakukan

sebagai berikut:

a) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah

kerja KPBI atau KBI yang telah mengimplementasikan SINAS

maka perubahan surat kuasa disampaikan langsung kepada:





Jakarta 10350

atau

KBI yang mewilayahi kantor Peserta penerima kuasa.

b) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah

kerja KBI yang belum mengimplementasikan SINAS maka

perubahan surat kuasa disampaikan kepada KBI yang

mewilayahi kantor pusat Peserta.

c) Dalam hal kantor Peserta penerima kuasa berada di wilayah

kerja KBI yang bersangkutan maka perubahan surat kuasa

disampaikan kepada KBI yang bersangkutan.

3) Setiap ada penambahan, perubahan, dan/atau pencabutan kuasa

Direksi untuk pejabat penerima kuasa di kantor Peserta yang berada

di wilayah kerja KBI yang belum mengimplementasikan SINAS maka

KPBI atau KBI penerima penambahan, perubahan, dan/atau

pencabutan surat kuasa menginformasikan melalui sarana

administrative message kepada KBI yang mewilayahi kantor Peserta

penerima kuasa dengan tembusan kepada Peserta yang bersangkutan.

2. Perubahan Kegiatan Usaha Peserta dari Bank Konvensional Menjadi Bank yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Konversi)

Perubahan kegiatan usaha Peserta dari Bank konvensional menjadi Bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan tata

cara sebagai berikut:

a. Peserta …

119


a. Peserta setelah konversi mengajukan surat permohonan kepada:





Jakarta 10350

b. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah konversi dan disertai lampiran berupa:

1) fotokopi perubahan Anggaran Dasar Peserta yang telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah dilegalisasi oleh

Notaris;

2) Surat Pernyataan dari Peserta setelah konversi yang antara lain

memuat:

a) hak dan kewajiban Peserta sebelum konversi merupakan hak dan

kewajiban Peserta setelah konversi;

b) pemberlakuan spesimen tanda tangan pejabat Peserta sebelum

konversi yang masih berlaku untuk Peserta setelah konversi; dan

3) surat keputusan perubahan kegiatan usaha dari Bank Indonesia.

Khusus untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri,

lampiran yang harus disampaikan cukup berupa surat keputusan perubahan

kegiatan usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir b.3).

c. Penyelenggara memberitahukan perubahan kegiatan usaha Peserta dalam

penyelenggaraan Sistem BI-RTGS kepada:

1) Peserta yang bersangkutan melalui surat;

2) Peserta lainnya melalui fasilitas administrative message atau sarana

lain apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara

tidak dapat mengirimkan administrative message;

3) seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia; dan

4) instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan

terhadap Peserta melalui surat.

2. Perubahan member code

Peserta dapat mengajukan perubahan member code. Perubahan tersebut dapat

disebabkan antara lain karena Peserta yang bukan merupakan anggota SWIFT

berubah menjadi anggota SWIFT. Peserta yang akan mengubah member code

tersebut harus mengajukan permohonan perubahan member code yang ditujukan

kepada :





Jakarta 10350

Perubahan member code diberitahukan kepada:

a. Peserta …

120


a. Peserta yang bersangkutan melalui surat;

b. seluruh Peserta lainnya melalui fasilitas administrative message, atau sarana

lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak

dapat mengirimkan administrative message;

c. seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia; dan

d. instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

Peserta Selain Bank melalui surat.

3. Perubahan nama Peserta

Apabila terjadi perubahan nama Peserta, Peserta tersebut harus mengajukan

perubahan nama dengan tata cara sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat permohonan kepada :





Jakarta 10350

Surat tersebut disertai lampiran berupa foto kopi:

1) perubahan Anggaran Dasar Peserta yang telah disahkan oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah dilegalisasi oleh Notaris;

2) surat keputusan perubahan nama dari Bank Indonesia khusus untuk

Bank; dan

3) khusus untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri

cukup menyampaikan surat keputusan perubahan nama dari Bank

Indonesia.

b. Penyelenggara memberitahukan perubahan nama Peserta kepada:

1) Peserta yang bersangkutan melalui surat;

2) Peserta lainnya melalui fasilitas administrative message atau sarana

lain apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara

tidak dapat mengirimkan administrative message;

3) seluruh satuan kerja terkait di Bank Indonesia; dan

4) instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan

terhadap Peserta melalui surat.

4. Permohonan Peserta untuk dapat Menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP

Untuk dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP, Peserta harus memenuhi


a. Kriteria

Peserta yang dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP harus

memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) bagi Bank, memiliki izin untuk melakukan kegiatan devisa dari

otoritas terkait;

2) bagi …

121


2) bagi Lembaga Selain Bank, memiliki kebutuhan untuk menggunakan

Mekanisme USD/IDR PvP; dan

3) merupakan peserta USD CHATS, baik sebagai Direct Participant

(DP) atau indirect CHATS user (ICU), sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan yang mengatur mengenai USD CHATS.

b. Persyaratan

Peserta yang dapat menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP harus

memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

1) bagi Bank, menyampaikan dokumen pendukung yang dapat

membuktikan Bank dimaksud dapat melakukan kegiatan devisa,

antara lain berupa surat persetujuan sebagai bank devisa dari Bank

Indonesia;

2) bagi Pihak Selain Bank, menyampaikan analisa kebutuhan untuk

menggunakan Mekanisme USD/IDR PvP;

3) menyampaikan surat yang menerangkan bahwa Peserta merupakan

peserta USD CHATS, baik sebagai DP maupun sebagai ICU; dan

4) menyampaikan informasi mengenai:

a) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

(SWIFT) Bank Identifier Code (BIC) dari Peserta; dan

b) SWIFT BIC dari:

(1) settlement institution, untuk Peserta yang merupakan DP;

atau

(2) bank koresponden, untuk Peserta yang merupakan ICU.

c. Tata Cara

Tata cara menjadi Peserta pengguna Mekanisme USD/IDR PvP adalah

sebagai berikut:

1) Permohonan diajukan kepada:





Jakarta 10350.

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus

dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir b.

3) Apabila permohonan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1)

disetujui, Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) menyampaikan surat penegasan kepada Peserta yang

bersangkutan, yang antara lain memuat:

(1) tanggal efektif Peserta dapat menggunakan Mekanisme

USD/IDR PvP;

(2) konfirmasi …

122


(2) konfirmasi atas SWIFT BIC sebagaimana dimaksud pada

butir b.4);

(3) jadwal pelatihan, apabila diperlukan.

b) mengumumkan kepada Peserta lainnya tentang persetujuan

Peserta yang bersangkutan untuk dapat menggunakan

Mekanisme USD/IDR melalui administrative message.

4) Apabila permohonan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1)

tidak disetujui, Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan

kepada Peserta yang bersangkutan.

5. Perubahan lokasi RT Server Utama Peserta

Untuk perubahan lokasi RT Server Utama berlaku tata cara sebagai berikut:

a. Peserta yang bersangkutan harus mengajukan surat yang berisi permohonan

pemindahan jaringan komunikasi data leased line, pemberitahuan perubahan

lokasi RT Server Utama dan 2 (dua) saluran telepon di lokasi baru yang

dilampiri dengan formulir data kepesertaan yang baru dengan format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.6 kepada:





Jakarta 10350

b. Perubahan lokasi RT Server Utama berlaku setelah mendapat surat

pemberitahuan dari Penyelenggara.

6. Perubahan AT

Perubahan AT dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan

kebutuhan Peserta atau Penyelenggara yang pelaksanaannya diatur sebagai

berikut:

a. Penggantian AT secara berkala

Masa berlaku AT dibagi menjadi 5 kelompok sebagai berikut:

1) kelompok A, berakhir tanggal 17 Juli;

2) kelompok B, berakhir tanggal 17 Agustus;

3) kelompok C, berakhir tanggal 17 September;

4) kelompok D, berakhir tanggal 17 Oktober; dan

5) kelompok E, berakhir tanggal 17 November.

Adapun penggantian AT secara berkala dilakukan dengan tata cara sebagai

berikut:

1) Bagian PlS menyampaikan kepada seluruh Peserta melalui

administrative message mengenai penggantian AT Sistem BI-RTGS.

6) Peserta melakukan pengecekan tanggal kadaluwarsa AT melalui RT

masing-masing.

7) Peserta …

123


7) Peserta membuat dan menyampaikan AT 1, AT 2 dan AT 3 kepada :





Jakarta 10350

8) Khusus bagi Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI,

surat penyampaian AT1, AT 2, dan AT 3 dari Peserta serta AT 4 dan

AT 5 dari Penyelenggara dikirimkan melalui Kantor Bank Indonesia

(KBI) yang mewilayahi kantor pusat Peserta. AT 4 dan AT 5 yang

disertai informasi mengenai tanggal efektif dan kadaluwarsa untuk

Peserta disampaikan dalam amplop tertutup untuk di-input dalam RT

Peserta.

9) Setelah AT diterima secara lengkap oleh Peserta dan Penyelenggara,

maka Peserta melakukan input AT pada RT Peserta dan

Penyelenggara melakukan input AT pada RCC sebelum berakhir masa

berlakunya AT.

b. Penggantian AT sewaktu-waktu

Penyelenggara maupun Peserta sewaktu-waktu dapat melakukan

penggantian AT, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Peserta mengajukan surat permohonan penggantian AT disertai

dengan AT 1, AT 2, dan AT 3 dalam amplop tertutup dan bersegel

kepada:





Jakarta 10350

2) Khusus bagi Peserta yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI,

surat tersebut disampaikan melalui KBI yang mewilayahi kantor pusat

Peserta.

3) Bagian PlS atau KBI menyampaikan AT 4 dan AT 5 yang disertai

informasi mengenai tanggal efektif dan kadaluwarsa untuk Peserta

dalam amplop tertutup dan bersegel untuk di-input dalam RT Peserta.

4) Setelah AT diterima secara lengkap oleh Peserta dan Penyelenggara,

maka Peserta melakukan input AT pada RT Peserta dan

Penyelenggara melakukan input AT pada RCC sebelum berakhir masa

berlakunya AT.

7. Informasi Kelengkapan Dokumen

Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang berkaitan dengan penambahan,

perubahan, penutupan dan/atau pencabutan rekening dan kepesertaan Sistem BI-

RTGS, Penyelenggara menginformasikan kepada Peserta melalui sarana telepon,

administrative …

124


administrative message atau surat untuk melengkapi kekurangan dokumen

tersebut.

125


BAB X

TATA KELOLA YANG BAIK

DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM BI-RTGS

Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara menerapkan tata kelola secara

efektif, akuntabel dan transparan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis penyelenggaraan Sistem BI-RTGS secara berkala.

Rencana strategis tersebut mencakup antara lain pengembangan sistem yang sedang

dikerjakan, aplikasi versi terbaru maupun rencana-rencana ke depan yang

pelaksanaannya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Peserta.

2. Mensosialisasikan rencana strategis kepada seluruh Peserta, baik secara formal

maupun secara informal.

3. Menetapkan sistem pelaporan dan monitoring kinerja.

4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada lembaga yang berwenang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

126

Lampiran SE No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 Lampiran 3.1

BI-RTGS TERMINAL NT SYSTEM DESIGN SPECIFICATIONS Reason Code List

RREEAASSOONN CCOODDEE LLIISSTT

APPENDIX D. REASON CODE LIST ................................................................................... D-1

D.1. Reason Code Convention ....................................................................................... D-1

D.2. Normal Reason Code .............................................................................................. D-1

D.3. Reject reason code for all common messages to All Transaction .......................... D-2

D.4. Reject reason code on IFTS transactions ................................................................ D-3

D.5. Reject reason code on Administrative Transaction ................................................ D-3

D.6. Reject reason code for RCC batch processing ........................................................ D-4

D.7. Reject reason code for RCC Screen Message ......................................................... D-5

D.8. Reject reason code for communication error .......................................................... D-6

D.9. RCC System Error .................................................................................................. D-6

D.10. Reject Reason Code Commonly Used Within RCC ............................................... D-7

127


APPENDIX D. REASON CODE LIST

D.1. Reason Code Convention

000 - Normal Reason Code

100..199 - Reject reason code for all common messages to all transactions

200..299 - Reject reason code on IFTS transactions

300..399 - Reject reason code on Administrative (Logon/Logoff, Online Enquiry, Queue

Enquiry and Queue Maintenance) transactions

400..599 - Reject reason code for RCC batch processing

600..799 - Reject reason code for RCC Screen Message

850..899 - Reject reason code for communication error

900..999 - RCC system error

D.2. Normal Reason Code

Code Description Remarks

000 Normal Inserted by RT, SA, and IFTS

128


D.3. Reject reason code for all common messages to All Transaction


100 Sending member not found Sending member not defined in RCC member file

101 Receiving member not found Receiving member not defined in RCC member file

102 Inactive RT The RT status is down

103 RT not logon The RT logon status is ‘No’

104 Payment is not accepted after

cutoff

105 System not re-opened yet The request is raised after batch completion and before

RCC re-opened

106 IFTS Value day already cutoff The request is raised after IFTS value day cutoff and

before the batch completion

158 ISN out of sequence ISN in the RT input message does not match with the

one expected by RCC

159 Duplicate BOR detail

unmatched

RCC receive another message from the same RT with

the same BOR but discovers that the details of the two

messages are different

129


D.4. Reject reason code on IFTS transactions


200 Transaction amount is invalid Transaction amount = 0 for IFTS

201 Invalid transaction date Transaction date this value date

202 Insufficient fund in settlement

account

203 Insufficient funds in Statutory

reserve account

There are insufficient funds in Statutory reserve

account. The RCC will cancel the transaction.

204 By-order-of-account number is

Mandatory.

According to setup for TRN in the TRN File, blank

entry is not allowed for the by-order-of-account

number. The RCC will reject the transaction

205 By-order-of-account number is

not required

According to setup for TRN in TRN File, blank entry

is not allow for the By-order-of-account. The RCC

will reject the transaction

206 Beneficiary account number is

mandatory

According to the setup for TRN in the TRN File, blank

entry is not allowed for Beneficiary Account number.

The RCC will reject the transaction

207 Beneficiary account number is

not required

According to the setup for TRN in TRN File, entry is

not allow for Beneficiary account number. The RCC

will reject the transaction

208 Sending member account

Closed, Frozen or Suspended

The status of sending member is ‘closed’, ‘frozen’ or

‘suspend’.

209 Receiving member account

Closed, Frozen or Suspended.

The status of Receiving member is ‘closed’, ‘frozen’

or ‘suspend’.

210 TRN does not exist The RCC cannot find the TRN in TRN File.

D.5. Reject reason code on Administrative Transaction


300 Invalid recap/retrieval request The recap or retrieval date is before last value date or

after this value date

350 Queue Cancelled by RCC Queue transaction has been cancelled by RCC

351 Queue Cancelled by RT Queue transaction has been cancelled by RT

353 Queue Queued record not exist Queued record does not exist in both priority and

normal FIFO queue

130


D.6. Reject reason code for RCC batch processing


400 Queue Cancelled by CUTOFF Queue transaction has been cancelled by CUTOFF

401 RCC opening process started

successfully

The RCC opening process has been started

successfully.

402 RCC opening process

completed. The RCC opening process has ended.

403 Cutoff report is generated The cutoff report are generated

404 RCC value date changed RCC has advanced to next value date.

405 Cutoff warning started The cutoff warning process started

406 Cutoff warning completed The cutoff warning process completed

407 Pre-cutoff started The Pre-cutoff process started

408 Pre-cutoff completed The Pre-cutoff process completed

409 RCC cutoff started The RCC cutoff process started

410 RCC cutoff completed The RCC cutoff process completed

411 RCC cutoff failed The RCC cutoff process has failed

412 Batch file upload started Batch file upload has started

413 Batch file upload error The RCC encountered error uploading the batch file.

Contact RCC Technical Support.

131


D.7. Reject reason code for RCC Screen Message


500 Member record not found The member record is not found

501 User name does not exist or

Password is incorrect

The user name does not exist of the password is

incorrect. Re-enter the correct user name and

password combination to gain access to the RCC

function

502 User group not found The RCC cannot find the user group in the User File.

503 Temporary record not found The RCC cannot find the temporary database record.

504 Enquiry function not allowed The user is not allowed to perform the enquiry

function

505 Print function not allowed The user is not allowed to perform the print function

506 Update/Delete function not

allowed

The user is not allowed to perform the update/delete

function.

507 ‘ADD’ record successfully

created

The ‘ADD’ maintenance entry has been created in the

Temporary File.

508 ‘DELETE’ record successfully

created

The ‘DELETE’ maintenance entry has been created in

the Temporary File.

509 ‘UPDATE’ record successfully

created

The ‘UPDATE’ maintenance entry has been created

in the Temporary File.

510 Record printed successfully The record has been printed successfully

511 Open Spooler Error The RCC encounter error while printing the report to

the Spooler. Contact RCC technical support.

132


D.8. Reject reason code for communication error


850 Invalid message data type The data type differ from the expected format

851 Invalid message header Errors detected in the message header

852 Decryption process down The RCC encountered Decryption error. Contact RCC

Technical Support.

853 Encryption process down The RCC encountered Encryption error. Contact RCC

Technical Support.

854 Primary CPU is down The primary CPU is down. Contact RCC Technical

Support.

855 Process was terminated The process was terminated.

D.9. RCC System Error


901 Open Logger error The RCC encountered error opening the logger.

Contact RCC Technical Support.

902 Possible TMF error, Inform

System Administrator

The RCC encountered a possible TMF error. Contact

RCC Technical Support.

903 Backup process creation failed Creation of backup process has failed. Contact RCC

Technical Support.

999 Unexpected error

133


D.10. Reject Reason Code Commonly Used Within RCC

Code Description

00 Settled

01 Transaction Code Invalid

02 Queue Transaction Indicator Invalid

03 Paying Bank Not Found

04 Payee Bank Not Found

05 Transaction Amount Should Equal Zero

06 Originator Invalid

07 Paying Bank Inactive

08 Payee Bank Inactive

09 SA Processing Cycle Not Start

10 Rejected Due To Queue Exist

11 Rejected Due To Insufficient Fund

12 Queued Due To Queue Exist

13 Queued Due To Insufficient Fund

14 Remain Queued Due To Insufficient Fund

15 After Value Date Cutoff

16 Queue Has Been Re-Sequence

17 Queue cancelled by RT

18 Queue cancelled by RCC

99 Unexpected Error

134

Lampiran 3.2

MATRIKS STANDARDISASI PENGISIAN MESSAGE TRANSAKSI SISTEM BI-RTGS

No Field-field pada

Screen BI-RTGS

(Construct Single Credit)

Transaksi “Peserta Ke BI” Transaksi “Antar Peserta kecuali BI”

1. From Member Mandatory Member Code Peserta

Pengirim

Mandatory Member Code Peserta

Pengirim

2. To Member Mandatory Member Code Kantor Pusat

Bank Indonesia (KPBI) atau

Kantor Bank Indonesia

(KBI) tertuju

Mandatory Member Code Peserta

Penerima

3. Value Date Mandatory Tanggal Efektif

Pembukuan/Settlement di

RCC, dengan pilihan Tanggal

:

- Hari Ini (T+0/This Value

Date), atau

- Hari Kerja 1 (satu) hari

kerja kemudian

(T+1/Next–1 Value Date),

atau

- Hari Kerja 2 (dua) hari

kerja kemudian

(T+2/Next–2 Value Date)

Mandatory Tanggal Efektif

Pembukuan/Settlement di

RCC, dengan pilihan Tanggal

:

- Hari Ini (T+0/This Value

Date), atau

- Hari Kerja 1 (satu) hari

kerja kemudian

(T+1/Next–1 Value Date),

atau

- Hari Kerja 2 (dua) hari

kerja kemudian

(T+2/Next–2 Value Date)

4. Total Amount Mandatory Nominal Transaksi Mandatory Nominal Transaksi

5. Rel TRN Optional Nomor Referensi/Validasi

Internal dari Peserta

Pengirim

Optional Nomor Referensi/Validasi

Internal dari Peserta

Pengirim

6. TRN Mandatory TRN “Transaksi Peserta Ke

BI” yang diinginkan Mandatory TRN “Transaksi Antar

Peserta” yang diinginkan

135

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



7. To Branch/Sub- Branch Optional - Optional “Kode Kantor Cabang (KC)”

dan “Kode Kantor Di Bawah

KC (Kantor Cabang Pembantu

(KCP), Kantor Kas, atau

Kantor Unit)” dari Bank

Penerima

a. By Order Of - AID Optional AID yang ditatausahakan oleh

Peserta Pengirim. AID ini

berfungsi untuk membantu user

dalam mengisi By Order Of –

Account No dan By Order Of –

Name & Address secara

otomatis.

Optional AID yang ditatausahakan oleh



dalam mengisi By Order Of –

Account No dan By Order Of –


otomatis.

b. By Order Of - Account No Optional No. Rekening Giro Peserta

Pengirim yang ditatausahakan

di BI (RCC)

Nomor Rekening Giro

Peserta Pengirim di BI

(RCC) diisi 9 digit “angka”,

tanpa special character spt : . ,

/ , -

Optional No. Rekening Giro Peserta

Pengirim yang ditatausahakan

di BI (RCC)

Nomor Rekening Giro

Peserta Pengirim di BI

(RCC) diisi 9 digit “angka”,

tanpa special character spt : . ,

/ , -

c. By Order Of - Name &

Address Optional Nama dan Lokasi Peserta

Pengirim, dengan pilihan :

1. BANK … DEPT/DIV …

Optional Nama dan Lokasi Peserta

Pengirim, dengan pilihan :


136

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



JAKARTA/kota lain di

mana Dept/Div tsb berada

2. BANK …

CABANG/KOTA … (di

lndonesia)

3. BANK … KOTA … (di

Luar Negeri)

4. BANK … ATTN … (diisi

Nama Rekening Milik

Bank Pengirim Sendiri,

Bukan Nama Nasabah

Bank Pengirim)”


Indonesia atau di Luar

Negeri

Dilarang diisi BIC (SWIFT

Code) dari Bank Pengirim.

Dilarang diisi kata-kata :

OURSELVES atau DARI

KAMI SENDIRI.

Lokasi/nama Kota Bank

Pengirim dari ke-4 pilihan di

atas, baik di wilayah



2. BANK …

CABANG/KOTA … (di

lndonesia)


Luar Negeri)


Nama Rekening Milik

Bank Pengirim Sendiri,

Bukan Nama Nasabah

Bank Pengirim)”



Negeri


Code) dari Bank Pengirim.


OURSELVES atau DARI

KAMI SENDIRI.


Pengirim dari ke-4 pilihan di


137

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS




Negeri, wajib diisi.



d. Beneficiary - AID Optional AID yang ditatausahakan oleh



dalam mengisi Beneficiary –

Account No dan Beneficiary –


otomatis.

Optional AID yang ditatausahakan oleh



dalam mengisi Beneficiary –

Account No dan Beneficiary –


otomatis.

e. Beneficiary - Account No Mandatory No. Rekening Tertuju Yang

Akan DiKredit Di Sistem

Akunting internal Bank

Indonesia (BI_SOSA)

No. Rekening di BI tersebut

diisi 9 digit “angka”, tanpa

special character : . , / , -

Optional No. Rekening Giro Peserta

Penerima yang ditatausahakan

di BI (RCC)

Nomor Rekening Giro Bank

Penerima di BI (RCC) diisi 9

digit “angka”, tanpa special

character spt : . , / , -

f. Beneficiary - Name &

Address Mandatory Nama Rekening Tertuju Yang

Akan DiKredit Di Sistem

Akunting internal Bank

Indonesia (BI-SOSA)

Mandatory Nama dan Lokasi Peserta

Penerima, dengan pilihan :




2. BANK …

CABANK/KOTA … (di

lndonesia)


138

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



Luar Negeri)


Nama Rekening Milik

Bank Penerima Sendiri,

Bukan Milik Nasabah Bank

Penerima)”



Negeri


Code) dari Bank Penerima.


YOURSELVES atau UNTUK

ANDA SENDIRI.


Penerima dari ke-4 pilihan di




g. Payment Details Mandatory Keterangan “Transaksi

Peserta Ke BI” Yang Dibuat

Oleh Peserta Pengirim.

Optional Keterangan “Transaksi

Antar-Peserta” yang dibuat

Peserta Pengirim.

139

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



Untuk Transaksi Pembayaran

Ke Rekening Pemerintah

(Rekening 501xxxxxx dan

502xxxxxx), pengisian

keterangan dapat dilengkapi dengan Kode dan Nama MAP

atau MAK, sebagaimana

diatur oleh instansi yang

berwenang.

Untuk transaksi pembayaran ke

rekening pemerintah dengan

TRN BIRGO100, BIRGO101,

BIRGO102, BIRGO103,

BIRGO104 dan BIRGO105,

pada baris pertama field

payment detail wajib diisi

dengan sandi bank (7 karakter

numerik). Jika tidak diisi akan

ditolak oleh RCC dengan

reason 650 ”invalid message

code”.

Jika pengisian pada field ini

tidak mencukupi, dapat

diteruskan pada field Member

Jika pengisian pada field ini

tidak mencukupi, dapat

diteruskan pada field Member

To Member Information baris

ke-3.

140

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



To Member Information.

h. Member To Member

Information Optional Dapat diisi penerusan

pengisian Keterangan

“Transaksi Peserta Ke BI” dari Payment Details

Mandatory

i. Baris kesatu (1)

- Kode Status Pengirim,

apakah Residence (diisi :

/FEAB/R) atau Non-

Residence (diisi :

/FEAB/NR). Pilihan

Pengisian Kode Status

Pengirim tersebut

(/FEAB/R atau

/FEAB/NR) merujuk ke

Definisi Penduduk dalam

ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur

mengenai Lalu-Lintas

Devisa (LLD)

- Jika Status Pengirim

masuk dalam Definisi

Penduduk, maka diisi :

/FEAB/R.

- Jika Status Pengirim

tidak masuk dalam

Definisi Penduduk,

maka diisi :

/FEAB/NR.

141

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



- Jika tidak ada Data

Pengirim pada field

ORIGINATING

PARTY, Status

Pengirim yang

dilaporkan adalah

Status Data Pengirim

pada field BY ORDER

OF - Jika ada Data

Pengirim pada field

ORIGINATING

PARTY, Status

Pengirim yang

dilaporkan adalah


pada field

ORIGINATING

PARTY

- Kode Status Pengirim –

Penerima yang merujuk

ke ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur

mengenai Pembatasan

142

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



Transaksi Rupiah (PTR),

dengan kombinasi

pengisian sebagai berikut :

1. Jika Pengirim dan

Penerima adalah

Citizen, maka diisi

/PTR/LOCAL-LOCAL

2. Jika Pengirim adalah

Citizen dan Penerima

adalah Non-Citizen,

maka diisi

/PTR/LOCAL-

FOREIGN 3. Jika Pengirim adalah

Non-Citizen dan

Penerima adalah

Citizen, maka diisi

/PTR/FOREIGN-

LOCAL 4. Jika Pengirim dan

Penerima adalah Non-

Citizen, maka diisi

/PTR/FOREIGN-

FOREIGN

143

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



- Pilihan Local, jika

Pengirim dan/atau

Penerima tidak masuk

dalam definisi WNA sebagaimana dalam

ketentuan Bank

Indonesia yang

mengatur mengenai

Pembatasan Transaksi

Rupiah.

- Pilihan Foreign, jika

Pengirim dan/atau

Penerima masuk

dalam definisi WNA

sebagaimana dalam

ketentuan Bank

Indonesia yang

mengatur mengenai

Pembatasan Transaksi

Rupiah.

- Jika tidak ada Data

Pengirim pada field

ORIGINATING

PARTY, Status

Pengirim yang

144

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



dilaporkan adalah


pada field BY ORDER

OF - Jika ada Data

Pengirim pada field

ORIGINATING

PARTY, Status

Pengirim yang

dilaporkan adalah


pada field

ORIGINATING

PARTY - Jika tidak ada Data

Penerima pada field

ULTIMATE

BENEFICIARY,

Status Penerima yang

dilaporkan adalah

Status Data Penerima

pada field

BENEFICIARY - Jika ada Data

Penerima pada field

ULTIMATE

145

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



BENEFICIARY,

Status Penerima yang

dilaporkan adalah

Status Data Penerima

pada field ULTIMATE

BENEFICIARY

- Jika Status Penerima

tidak diketahui pasti,

khususnya untuk Status

Nasabah di Peserta

Penerima (pada field

ULTIMATE

BENEFICIARY),

pengisian Status

Penerima tidak

Mandatory (Pelaporan

Status Nasabah di

Peserta Penerima

menjadi kewajiban

Peserta Penerima).

Dengan demikian

pelaporan oleh Peserta

Pengirim hanya Status

Pengirim saja, yaitu :

/PTR/LOCAL atau

146

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



/PTR/FOREIGN

- Pengisian /FEAB/.. dan

/PTR/…..-….. dipisah satu

(1) spasi, contoh :

/FEAB/R /PTR/LOCAL-

LOCAL

ii. Baris kedua (2)

- Kode Biaya Penerusan

Di Peserta Penerima,

yang dibebankan kepada

Nasabah Peserta Penerima.

Pengisiannya adalah

sebagai berikut : /BEN/.

Jika dikosongkan tetap

diartikan Biaya

Penerusan Di Peserta

Penerima ditanggung

Nasabah Peserta Penerima.

iii. Baris ketiga (3)

Dapat diisi penerusan

pengisian Keterangan

“Transaksi Antar

147

Lampiran 3.2


No Field-field pada

Screen BI-RTGS



Peserta” dari Payment

Details

a. Sender’s Ref No Optional No Referensi Dari

Originating Party (Nasabah

Peserta Pengirim)

Optional

atau

Mandatory

(Jika

Originating

Party

berasal dari

Luar

Negeri)

No Referensi dari

Originating Party.

Jika Originating Party berasal

dari Luar Negeri, Sender’s

Ref No wajib diisi

(mandatory)

b. Originating Party - Name &

Address Mandatory Nama Originating Party

(Nasabah Peserta Pengirim)

Yang menginstruksikan Bank

Pengirim

Mandatory Nama dan Alamat Originating

Party (Nasabah Peserta

Pengirim)

c. Receiver’s Ref No Optional - Optional -

d. Ultimate Beneficiary - Name

& Address Optional Isi Data = Isi Data Pada

Beneficiary – Name &

Address (Nama Rekening

Tertuju Yang Akan DiKredit

Di Sistem Akunting internal

Bank Indonesia (BI-SOSA)

Mandatory Nama dan Alamat Nasabah

Peserta Penerima (untuk

Transaksi Antar Peserta yang terkait dengan

Nasabah, dengan TRN :

IFT00000, IFTFX001,

IFTSX000, & IFTNA000)

e. Ultimate Beneficiary - Kosong - Mandatory No. Rekening Nasabah

148

Lampiran 3.2


Account No Peserta Penerima (untuk

Transaksi Antar-Peserta yang terkait dengan

Nasabah, dengan TRN :

IFT00000, IFTFX001, &

IFTSX000)

Pengisian harus dengan

“angka” dan/atau “huruf”,

tanpa special character spt : .

, / , -

10. Currency Mandatory

jika

dipersyarat

kan oleh

(required

by) TRN

Sandi Valuta Asing Mandatory

jika

dipersyarat

kan oleh

(required

by) TRN

Sandi Valuta Asing

11. Exchange Rate Mandatory

jika

dipersyarat

kan oleh

(required

by) TRN

Kurs (Rp/Valas) Mandatory

jika

dipersyarat

kan oleh

(required

by) TRN

Kurs (Rp/Valas)

12. Interest rate Mandatory

jika

dipersyarat

kan oleh

(required

by) TRN

Suku Bunga Mandatory

jika

dipersyarat

kan oleh

(required

by) TRN

Suku Bunga

149

Lampiran 3.2


13. Period Mandatory

jika

dipersyarat

kan oleh

(required

by) TRN

Jangka Waktu Mandatory

jika

dipersyarat

kan oleh

(required

by) TRN

Jangka Waktu

14. Deal/Stock Code Optional Deal Code dari suatu Dealing

System atau Kode Sekuritas

yang diperdagangkan

Optional Deal Code dari suatu Dealing

System atau Kode Sekuritas

yang diperdagangkan

150

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-

Bank/PUAB Rupiah) Jangka Waktu 1 s.d. 99 Hari Kalender dengan TRN IFTMM000

Construct Single Credit

From Member

Member Code

Bank Pengirim (Mandatory)

Member Name Bank Pengirim Source Manual

To Member

Member Code

Bank Penerima (Mandatory)

Member Name Bank Penerima

Value Date Tgl. Efektif Txn.

(Mandatory) Total Amount

Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN

Nomor

Referensi/Validasi

Internal Bank Pengirim (Mandatory)

TRN IFTMM000

(Mandatory) To Branch / Sub Branch Optional

Basic Info

By Order Of Beneficiary

AID Optional AID Optional

Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-

RTGS Central Computer/RCC (Optional)

Account No No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-


Name & Address Name & Address

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim)

(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

BANK ….. DEPARTMENT ….. Jakarta/kota lain (Bank Penerima)


Payment Details Member to Member Information

KETERANGAN TRANSAKSI (Optional)

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL

(atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)

/BEN/ (Optional pd Brs-2)

Additional Info

Sender Ref No Optional Receiver Ref No Optional

Originating Party Ultimate Beneficiary


Optional

Optional

Account no Optional

Currency Blank Exchange Rate Blank Interest Rate

Suku

Bunga

Txn. (Mandat

ory)

Period

Jk. Wkt.

Txn.

(Mandato

ry)

Deal / Stock Code Optional

151

Lampiran 3.2

Keterangan :

- Member To Member Information baris pertama (1) untuk Transaksi Antar-

Bank, harus diisi (mandatory) dengan /FEAB/R apabila Pengirim adl Residence

atau /FEAB/NR apabila Pengirim adl Non-Residence


Bank, juga harus diisi (mandatory) dengan Kode Status Pengirim-Penerima,

dengan pilihan : /PTR/LOCAL-LOCAL (Pengirim : Citizen dan Penerima :

Citizen), /PTR/LOCAL-FOREIGN (Pengirim : Citizen dan Penerima : Non-

Citizen), /PTR/FOREIGN-LOCAL (Pengirim : Non-Citizen dan Penerima :

Citizen) atau /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Pengirim : Non-Citizen dan

Penerima : Non-Citizen)

- Member To Member Information baris kedua (2) untuk Transaksi Antar-

Bank, diisi (optional) dengan /BEN/ yang berarti biaya penerusan di Bank

Penerima ditanggung Nasabah Bank Penerima. Apabila dikosongkan diartikan

biaya penerusan di Bank Penerima tetap ditanggung Nasabah Bank Penerima.

- Sender Ref No, pengisiannya bersifat mandatory, jika Originating Party berasal

dari Luar Negeri

- Ultimate Beneficiary – Account No harus diisi dengan Huruf dan/atau Angka ,

tanpa special character ( . , / , atau - )

- Mandatory: Harus diisi

- Optional : Dapat Diisi atau Dikosongkan

- Blank : Dikosongkan (karena memang tidak dapat diisi suatu data)

152

Lampiran 3.2

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTMM000


From Member IBBKIDJA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Source Manual

To Member BMEGIDJ1 PT. BANK MEGA

Value Date 23 / 10 / 2000 Total Amount 10.000.000.000,00

Rel TRN 98672P TRN IFTMM000 To Branch / Sub Branch

Basic Info


AID AID

Account No Account No


BII TREASURY DIV.

JAKARTA

BANK MEGA ATTN. TREASURY DEPT.

JAKARTA

Payment details Member to Member Information

PLACING

VD. 23/10/2000 MAT. 24/10/2000

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL

/BEN/

Additional Info

Sender Ref No Receiver Ref No



Account no

Currency Exchange Rate Interest Rate 10,2500 Period 1

Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Penempatan Dana (Placing) pada Bank Mega sebesar Rp.10

Milyar dengan Suku Bunga 10,25 %, Tanggal Valuta 23 Oktober 2000, dan Jatuh

Tempo tangal 24 Oktober 2000

153

Lampiran 3.2

CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTMM000



To Member BMEGIDJ1 PT. BANK MEGA


Rel TRN 68641T TRN IFTMM000 To Branch / Sub Branch

Basic Info


AID AID



BII

TREASURY DIV. JAKARTA

BANK MEGA

ATTN. TREASURY DEPT. JAKARTA


PELUNASAN TAKING P+I

VD. 20/10/2000 MAT. 23/10/2000


/BEN/

Additional Info




Account no

Currency Exchange Rate Interest Rate 10,2550 Period 1

Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Pelunasan Pinjaman (Taking) dari Bank Mega sebesar Rp.

7.502.136.458,00 dengan Suku Bunga 10,255 %, Tanggal Valuta 20 Oktober 2000

(Jum’at), dan Jatuh Tempo tanggal 23 Oktober 2000 (Senin)

154

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Intraday Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-

Bank/PUAB Rupiah Jangka Sangat Pendek/Intrahari) dengan TRN IFTMM001


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

Member Code

Bank Penerima

(Mandatory)




Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN

Nomor Referensi/Validasi

Internal Bank Pengirim

(Mandatory)

TRN IFTMM001


Basic Info



Account No No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central Computer/RCC

(Optional)




BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank

Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)


Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)


KETERANGAN TRANSAKSI

(Optional)

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau)

/PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)


Additional Info




Optional

Optional

Account no Optional


Suku

Bunga

Txn. (Mandat

ory)

Period Blank


155

Lampiran 3.2

Keterangan :
















dari Luar Negeri






156

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Inter-Bank Money Market (Pasar Uang Antar-

Bank/PUAB Rupiah) Jangka Panjang (> 99 Hari Kalender) dengan TRN IFTPL000


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

Member Code

Bank Penerima

(Mandatory)




Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN IFTPL000


Basic Info




(Optional)





Pengirim) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)


Penerima) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)



(Optional)


/PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)


Additional Info




Optional

Optional

Account no Optional


Suku Bunga

Txn.

(Mandatory)

Period Blank


157

Lampiran 3.2

Keterangan :
















dari Luar Negeri



- Mandatory : Harus diisi



158

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Setelmen Rupiah dari Transaksi Rupiah-leg-Valas Antar-Bank di

Indonesia (Transaksi Domestic Forex) dengan TRN IFTFX000


From Member

Member Code Bank

Pengirim

(Mandatory)


To Member Member Code Bank

Penerima (Mandatory) Member Name Bank Penerima



Nominal Txn. (Mandatory)

Rel TRN



TRN IFTFX000


Basic Info



Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di

BI-RTGS Central Computer/RCC

(Optional)




BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Pengirim)

(Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain (Bank Penerima)


(Mandatory)


KETERANGAN TRANSAKSI (Optional)

/FEAB/R (atau) /FEAB/NR (dan) /PTR/LOCAL-LOCAL (atau) /PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL

(atau) /PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)


B

Additional Info




Optional

Optional

Account no Optional

Currency

Kode Valas (Mandatory

) Exchange Rate

Kurs

Txn.

(Mandatory)

Interest Rate Blank Period Blank


159

Lampiran 3.2

Keterangan :
















dari Luar Negeri






160

Lampiran 3.2

CONTOH : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX000



To Member BDINIDJA PT. BANK DANAMON INDONESIA


Rel TRN 89346B TRN IFTFX000 To Branch / Sub Branch

Basic Info


AID AID



BII TREASURY DIV.

JAKARTA

BANK DANAMON ATTN. TREASURY DEPT.

JAKARTA


PEMBELIAN USD 500.000,00

/FEAB/R /PTR/LOCAL-LOCAL /BEN/

Additional Info




Account no

Currency USD Exchange Rate 8.942,00 Interest Rate Period

Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan Bank Danamon sebesar USD 0.5

Mio / Rp.4.471.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.942,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23

Oktober 2000

161

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Setelmen Rupiah dari Transaksi Rupiah-leg-Valas Antara Bank di

Indonesia dengan Bank di Luar Negeri (Transaksi Cross-Border Forex) atau Setelmen Rupiah dari

Transaksi Rupiah-leg-Valas yang melibatkan Nasabah Bank Domestik dengan TRN IFTFX001


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

Member Code

Bank Penerima

(Mandatory)


Value Date Tgl. Efektif Txn. (Mandatory) Total Amount Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN IFTFX001


Basic Info



Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS

Central Computer/RCC

Atau

Rekg. Lain Milik Bank Pengirim Sendiri,

Bukan Milik Nasabah Bank Pengirim

(Optional)

Account No

No. Rekg. Giro Bank Penerima di BI-RTGS


Atau

Rekg. Lain Milik Bank Penerima Sendiri, Bukan

Milik Nasabah Bank Penerima

(Optional)


(diisi Nama Bank Pengirim, dgn pilihan di bawah ini)

BANK ….. DEPARTMENT ….. JAKARTA/kota lain, atau

BANK ….. CABANG/KOTA ….. (di Indonesia), atau

BANK ….. KOTA ….. (Kota di Luar Negeri), atau

BANK ….. ATTN ….. (diisi Nama Rekg Milik Bank Pengirim Sendiri,

Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim) JAKARTA/ kota lain


(Mandatory)

(diisi Nama Bank Penerima, dgn pilihan di bawah ini)



BANK ….. KOTA ….. (Kota di Luar Negeri)

BANK ….. ATTN ….. (diisi Nama Rekg Milik Bank Penerima Sendiri,

Bukan Nama Nasabah Bank Penerima) JAKARTA/kota lain


(Mandatory)



(Optional)


/PTR/LOCAL-FOREIGN (atau) /PTR/FOREIGN-LOCAL (atau)

/PTR/FOREIGN-FOREIGN (Mandatory pd Brs-1)


B

Additional Info




Optional

NAMA NASABAH DI BANK PENERIMA YANG MENERIMA

PEMBAYARAN RUPIAH DARI TRANSAKSI RUPIAH-LEG-VALAS

(Mandatory)

Account no

REKG. NASABAH DI BANK PENERIMA,

PENERIMA RUPIAH

(Mandatory)

Currency Kode Valas

(Mandatory) Exchange Rate

Kurs Txn.

(Mandator

y)

Interest Rate Blank Period Blank


162

Lampiran 3.2

Keterangan :
















dari Luar Negeri






163

Lampiran 3.2

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX001



To Member SCBLIDJX STANDARD CHARTERED BANK



Basic Info


AID AID



BII TREASURY DIV.

JAKARTA

STANCHART BANK JAKARTA


PEMBELIAN USD 1.000.000,00

/FEAB/R /PTR/LOCAL-FOREIGN /BEN/

Additional Info




STANCHART BANK SINGAPORE

Account no 100001238


Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan Stanchart Bank Singapore, yang

mempunyai Account IDR (Rp) di Stanchart Bank Jakarta dengan Nomor Rekening

100001238, sebesar USD 1 Mio / Rp. 8.950.000.000,00 dengan Kurs

Rp.8.950,00/USD 1, dan Tanggal Valuta 23 Oktober 2000

164

Lampiran 3.2

CONTOH 2 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTFX001



To Member BNINIDJA PT. BANK NEGARA INDONESOIA



Basic Info


AID AID



BII TREASURY DIV. JAKARTA

BANK NEGARA INDONESIA CABANG GAMBIR

JAKARTA


PEMBELIAN USD 500.000,00


Additional Info




BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Account no 08900039843701


Deal / Stock Code

Contoh :

BII melakukan Transaksi Beli USD/IDR dengan BPPN, yang mempunyai Account

IDR (Rp) di BNI Cabang Gambir dengan Nomor Rekening 08900039843701, sebesar

USD 2 Mio / Rp.17.770.000.000,00 dengan Kurs Rp.8.885,00/USD 1, dan Tanggal

Valuta 23 Oktober 2000

165

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Antar-Bank Lainnya dan Transaksi Antar-Bank Untuk

Kepentingan Nasabah, dengan TRN IFT00000


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

Member Code

Bank Penerima

(Mandatory)



(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN IFT00000


Basic Info



Account No


RTGS Central Computer/RCC

Atau

Rekg. Lain Milik Bank Pengirim

Sendiri, Bukan Milik Nasabah Bank

Pengirim

(Optional)

Account No



Atau



(Optional)







Bukan Nama Nasabah Bank Pengirim)


(Mandatory)






Bukan Nama Nasabah Bank Penerima)


(Mandatory)



(Optional)





B

Additional Info

Sender Ref No Optional atau Mandatory (jika

Originating Party dari LN) Receiver Ref No Optional



NAMA & ALAMAT NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM

(Optional – Diisi)

NAMA & ALAMAT NASABAH PENERIMA PADA BANK

PENERIMA

(Mandatory)

Account no

REKG. NASABAH PENERIMA DI BANK

PENERIMA

(Mandatory)

Currency Blank Exchange Rate Blank Interest Rate Blank Period Blank


166

Lampiran 3.2

Keterangan :
















dari Luar Negeri






167

Lampiran 3.2

CONTOH 1 : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFT00000



To Member CENAIDJA PT. BANK CENTRAL ASIA


Rel TRN 69879991023 TRN IFT00000 To Branch / Sub Branch

Basic Info


AID AID



BII CAB. SOLO JL. SLAMET RIYADI

SOLO

BCA CAB. SURABAYA JL. PEMUDA

SURABAYA


PEMBAYARAN PEMBELIAN RUMAH SAUDARA


Additional Info




DOYOK

POLO


Currency Exchange Rate Interest Rate Period

Deal / Stock Code

Contoh :

Doyok melakukan Transfer Dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 untuk Polo yang

mempunyai Rekening Tabungan 12345678904 di BCA Cab. Surabaya Jl. Pemuda

melalui BII Cab. Solo Jl. Slamet Riyadi untuk pembayaran rumah

168

Lampiran 3.2



From Member SCBLIDJX STANDARD CHARTERED BANK Source Manual

To Member BDINIDJA PT. BANK DANAMON INDONESIA


Rel TRN 251202TN011 TRN IFT00000 To Branch / Sub Branch

Basic Info


AID AID

Account No 521050000 Account No 523011000


STANDARD CHARTERED BANK JAKARTA

PT. BANK DANAMON INDONESIA JL. ABDUL MUIS

JAKARTA


PEMBAYARAN PEMBELIAN GARMENT


Additional Info




ALI BUTO

BURHANUDDIN ABDULLAH



Deal / Stock Code

Contoh :

Ali Buto melakukan Transfer Dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 untuk Burhanuddin

Abdullah yang mempunyai Rekening Tabungan 56112365478 di Bank Danamon

Jakarta Jl. Abdul Muis melalui Standard Chartered Bank Jakarta Jl. Sudirman untuk

pembayaran pembelian garment

169

Lampiran 3.2



From Member BRINIDJA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Source Manual

To Member BNINIDJA PT. BANK NEGARA INDONESIA

Value Date 25 / 01 / 2002 Total Amount 500.000.000,00

Rel TRN 251202CB009 TRN IFT00000 To Branch / Sub Branch

Basic Info


AID AID

Account No 520002000 Account No 520009000


BRI CIREBON JL. JEND. SUDIRMAN

CIREBON

BNI JAYAPURA JL. JEND. SUDIRMAN

JAYAPURA


PEMBAYARAN PEMBELIAN UDANG BULAN JANUARI 2002


Additional Info




TONY SUKOCO

AMIR KASIEPO

Account no 400123456987


Deal / Stock Code

Contoh :

Tony Sukoco melakukan Transfer Dana sebesar Rp.500.000.000,00 untuk Amir

Kasiepo yang mempunyai Rekening Tabungan 400123456987 di BNI Jayapura Jl.

Jend. Sudirman melalui BRI Cirebon Jl. Jend. Sudirman untuk pembayaran pembelian

udang bulan Januari 2002

170

Lampiran 3.2



From Member HSBCIDJA HONGKONG SHANGHAI BANK CORP. Source Manual

To Member IBBKIDJA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA

Value Date 25 / 01 / 2002 Total Amount 25.000.000,00

Rel TRN 251202LN016 TRN IFT00000 To Branch / Sub Branch

Basic Info


AID AID



HSBC HONGKONG

BII JAKARTA JL. M.H. THAMRIN

JAKARTA


KIRIMAN UANG UNTUK TAMBAHAN BANGUN RUMAH

/FEAB/NR /PTR/FOREIGN-LOCAL /BEN/

Additional Info

Sender Ref No HKID00909009076879 Receiver Ref No



ABDUL KHAMIM

AHMAD ALIMAN



Deal / Stock Code

Contoh :

Abdul Khamim melakukan Remittance melalui HSBC HongKong dan diteruskan oleh

HSBC Jakarta sebesar equivalen Rp.25.000.000,00 untuk Ahmad Aliman yang

mempunyai Rekening Tabungan 98745632112 di BII Jakarta Jl. M.H. Thamrin untuk

tambahan bangun rumah

171

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Setelmen Pembayaran Antar-Bank yang terkait dengan Transaksi

Jual-Beli Sekuritas (Obligasi atau Saham), dengan TRN IFTSX000


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

Member Code

Bank Penerima

(Mandatory)



(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN IFTSX000


Basic Info



Account No



Atau



Pengirim

(Optional)

Account No



Atau



(Optional)









(Mandatory)


BANK ….. DEPARTMENT ….. , atau






(Mandatory)



(Optional)





B

Additional Info




NAMA NASABAH “PIHAK SERAH DANA DARI TRANSAKSI JUAL-

BELI SEKURITAS” PADA BANK PENGIRIM

(Optional - Diisi)

NAMA NASABAH “PIHAK SERAH SEKURITAS DARI TRANSAKSI

JUAL-BELI SEKURITAS” PADA BANK PENERIMA

(Mandatory)

Account no

REKG.NASABAH PADA BANK

PENERIMA, PENERIMA DANA

(Mandatory)



172

Lampiran 3.2

Keterangan :
















dari Luar Negeri






173

Lampiran 3.2

CONTOH : Transaksi Antar-Bank dengan TRN IFTSX000


From Member IBBKIDJA PT. BANK INTERNASONAL INDONESIA Source Manual

To Member DEUTIDJA DEUTSCHE BANK


Rel TRN 2365489 TRN IFTSX000 To Branch / Sub Branch

Basic Info


AID AID

Account No Account No 019173000


BII

TREASURY DIV

JAKARTA

DEUTSCHE BANK,

ATTN. GLOBAL MARKET OPERATION

JAKARTA


PEMBELIAN OBLIGASI PEMERINTAH

VAL. 16 08 2000

MAT. 25 07 2002


/BEN/

Additional Info




Account no

Currency Exchange Rate Interest rate Period

Deal / Stock Code VR 001

Contoh :

BII melakukan transfer dana sebesar IDR.20.000.000.000,- untuk Deutsche Bank,

Jakarta untuk pembelian obligasi pemerintah seri VR-001 dengan harga beli 98,625%

untuk val. 16 Agustus 2000 s/d 25 Juli 2002 tingkat suku bunga 13,04488%, last

kupon tanggal 25 Juli 2000, yang pembayarannya ditujukan untuk Deutsche bank

attn. Global Market Operations.

174

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Antar-Bank Yang Tidak Ada Nomor Rekening Pada

ULTIMATE BENEFICIARY ACCOUNT NO


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

Member Code

Bank Penerima

(Mandatory)



(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN IFTNA000


Basic Info



Account No



Atau



Pengirim

(Optional)

Account No



Atau



(Optional)









(Mandatory)








(Mandatory)



(Optional)





B

Additional Info




NAMA NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM

(Optional – Diisi)

NAMA NASABAH PENERIMA PADA BANK PENERIMA

(Mandatory)

Account no Kosongkan



175

Lampiran 3.2

Keterangan :
















dari Luar Negeri






176

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Antar-Bank Tolakan/Pengembalian (Reject), dengan

TRN IFTRJ000


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

Member Code

Bank Penerima

(Mandatory)



(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN IFTRJ000


Basic Info



Account No



Atau



Pengirim

(Optional)

Account No



Atau



(Optional)









(Mandatory)








(Mandatory)



(Optional)





B

Additional Info




NAMA & ALAMAT NASABAH PENGIRIM PADA BANK PENGIRIM

(Optional)

NAMA & ALAMAT NASABAH PENERIMA PADA BANK

PENERIMA

(Optional)

Account no

REKG. NASABAH PENERIMA DI BANK

PENERIMA

(Optional)



177

Lampiran 3.2

Keterangan :
















dari Luar Negeri






178

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Penarikan Tunai di Bagian Pengelolaan Uang Keluar

(BPUK) Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) Jakarta. Transaksi dengan TRN BIRCR521 ini paling lambat

diterima di RCC pukul 11.00 WIB.


From Member

Member Code Bank

Pengirim

(Mandatory)


To Member INDOIDJA930

(Mandatory) BANK INDONESIA KANTOR PUSAT



Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN BIRCR521


Basic Info



Account No



(Optional)

Account No 560411911

(Mandatory)


BANK ………. CABANG ………. JAKARTA/kota lain di

Jabotabek


(Mandatory)

REKENING ANTARA SHD TRANSAKSI KAS BAYARAN DI BPUK

(Mandatory)


PENARIKAN TUNAI TGL ..-..-….

(Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name &

Address)


Currency��Blank��Exchange rate��Blank��Interest rate��Blank��Period�Blank��Deal / Stock Code��Optional��


Keterangan :

- By Order Of – Account No dapat diisi dengan No Rekening Giro Bank Pengirim

yang ditatausahakan di BI-RTGS Central Computer (RCC), dengan

179

Lampiran 3.2

memasukkan 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening Giro bank Pengirim

(tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)

- Beneficiary – Account No, yang harus diisi No Rekening yang akan di-kredit di

Sistem BI-SOSA

- Ultimate Beneficiary – Name & Address dapat diisi data = isi data pada

Beneficiary – Name & Address - Mandatory : Harus diisi



- Kosongkan : Tidak Perlu Diisi

180

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Penarikan Tunai di Kantor Cabang Bank Indonesia

(Kantor Bank Indonesia/KBI). Transaksi dengan TRN BIRCR520 ini paling lambat diterima di RCC pukul

11.00 WIB.


From Member

Member Code Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

Member Code KBI Tujuan

(Mandatory)

Member Name Kantor Cabang BI (KBI) Tujuan




Rel TRN

Nomor

Referensi/Validasi Internal Bank Pengirim

(Mandatory)

TRN BIRCR520


Basic Info




(Optional)


(Mandatory)


TREASURY DEPARTMENT BANK ……….

JAKARTA/kota lain di Indonesia (atau)

BANK ………. KOTA ……….. (di Indonesia) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)

REKENING ANTARA SHD TRANSAKSI KAS BAYARAN

DI KBI ………. (diisi nama Kantor Cabang BI Tujuan)

(Mandatory)


PENARIKAN TUNAI DI KBI ………. TGL ..-..-….

(Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name

& Address)



181

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA






182

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000000, baik yang ditatausahakan di KPBI (INDOIDJA930) atau KBI. Transaksi dengan TRN BIRGO100 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB.


From Member Member Code Bank Pengirim (Mandatory)


To Member INDOIDJA930/ INDOIDJA …

(Mandatory)

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG ……….




Rel TRN



(Mandatory)

TRN BIRGO100


Basic Info




(Optional) Account No

501000000 (Mandatory)


BANK ………. CABANG ………. JAKARTA (di Jakarta) atau BANK ………. KOTA ………. (di luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN I JAKARTA atau KPPN/KAS NEGARA A ………. (diisi nama kota di luar Jakarta) (Mandatory)


PEMBAYARAN PAJAK ……….* (Kode MAP/MAK **) PERIODE ………. DARI BANK ………. CABANG ………. / KOTA ………. (Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name & Address)



183

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :

* : Dapat diisi Nama MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh

instansi yang berwenang

** : Dapat diisi Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh







184

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pelimpahan/Pembayaran Pajak ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000001, yang ditatausahakan hanya di KBI Medan

(INDOIDJA330). Transaksi dengan TRN BIRGO101 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30 WIB.


From Member

Member Code




(Mandatory) BANK INDONESIA CABANG MEDAN



Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN BIRGO101


Basic Info




(Optional)


(Mandatory)


BANK ………. MEDAN


KPPN MEDAN II

(Mandatory)


PEMBAYARAN PAJAK ……….* (Kode MAP/MAK **)

PERIODE ………. DARI BANK ………. MEDAN

(Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional


& Address)



185

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :










186

Lampiran 3.2


Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000002, baik yang ditatausahakan di KPBI

(INDOIDJA930) atau KBI. Transaksi dengan TRN BIRGO102 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30

WIB.


From Member

Member Code



To Member

INDOIDJA930/

INDOIDJA … (Mandatory)

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/

BANK INDONESIA CABANG ……….




Rel TRN

Nomor


(Mandatory)

TRN BIRGO102


Basic Info



Account No


BI-RTGS Central Computer/RCC (Optional)


(Mandatory)


BANK ………. CABANG ………. JAKARTA (di Jakarta)

atau

BANK ………. KOTA ………. (luar Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN II JAKARTA atau

KAS NEGARA QQ PBB ………. (diisi nama kota

BANDUNG, MEDAN, MANADO, PEKANBARU, atau SEMARANG)

(Mandatory)



PERIODE ………. DARI BANK ………. CABANG ………. /

KOTA ………. (Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional


& Address)



187

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :










188

Lampiran 3.2


Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000003, baik yang ditatausahakan di KPBI

(INDOIDJA930) atau KBI. Transaksi dengan TRN BIRGO103 ini paling lambat diterima di RCC pukul 16.30

WIB.


From Member

Member Code



To Member

INDOIDJA930/

INDOIDJA … (Mandatory)

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/

BANK INDONESIA CABANG ……….




Rel TRN

Nomor


(Mandatory)

TRN BIRGO103


Basic Info



Account No




(Mandatory)



atau


(Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN III JAKARTA atau

KAS NEGARA KPPN ………. (diisi nama kota BANDUNG,

MAKASSAR, PEKANBARU, SEMARANG, atau SURABAYA)

(Mandatory)



PERIODE ………. DARI BANK ………. CABANG ………. /

KOTA ………. (Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional




189

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :










190

Lampiran 3.2


Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000004, yang ditatausahakan hanya di KPBI



From Member

Member Code



��To

Member

�To

Member

To Member

INDOIDJA930





Rel TRN

Nomor


(Mandatory)

TRN BIRGO104


Basic Info




(Optional)


(Mandatory)




(Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN IV JAKARTA

(Mandatory)


PEMBAYARAN PAJAK ……….* (Kode MAP/MAK **) PERIODE ………. DARI BANK ………. CABANG ……….

(Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional


& Address)



191

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :










192

Lampiran 3.2


Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan No Rekg. 501000005, yang ditatausahakan hanya di KPBI



From Member


(Mandatory)






Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN

Nomor

Referensi/Validasi

Internal Bank Pengirm (Mandatory)

TRN BIRGO105


Basic Info



Account No




(Mandatory)


BANK ………. CABANG ………. JAKARTA (di Jakarta) (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)

KAS NEGARA A KPPN V JAKARTA (Mandatory)



PERIODE ………. DARI BANK ………. CABANG ……….

(Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional




193

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :










194

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN (Rekening

502000000), yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta (INDOIDJA930).


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)







Rel TRN

Nomor


(Mandatory)

TRN BIRGO200


Basic Info



Account No




(Mandatory)



atau


(Mandatory)

BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN)

(Mandatory)


PEMBAYARAN ……….* (Kode MAP/MAK **) A/P DARI

BANK ………. CABANG ………. / KOTA ……… (Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional




195

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :










196

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN Untuk

Obligasi Dalam Rangka Rekapitalisasi Perbankan (Rekening 502000001), yang hanya ditatausahakan di

KPBI Jakarta (INDOIDJA930).


From Member


(Mandatory)






Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN

Nomor

Referensi/Validasi


TRN BIRGO201


Basic Info



Account No




(Mandatory)



JAKARTA/kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code)

(Mandatory)

BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) UNTUK OBLIGASI DALAM RANGKA REKAPITALISASI PERBANKAN

(Mandatory)


PEMBAYARAN ……….* (Kode MAP/MAK **) DARI

BANK ……….

(Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional


& Address)



197

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :










198

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi ke Rekening Bendahara Umum Negara/BUN Untuk

Obligasi Dalam Rangka Penjaminan (Rekening 502000002), yang hanya ditatausahakan di KPBI Jakarta

(INDOIDJA930).


From Member

Member Code Bank

Pengirim

(Mandatory)






Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN BIRGO202


Basic Info



Account No



(Optional)


(Mandatory)


TREASURY DEPARTMENT BANK ………. JAKARTA/kota lain


(Mandatory)

BENDAHARA UMUM NEGARA (BUN) UNTUK OBLIGASI

DALAM RANGKA PENJAMINAN

(Mandatory)


PEMBAYARAN ……….* (Kode MAP/MAK **) DARI BANK

……….

(Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional

Optional (Jika diisi, Isi Data = Isi Data Pada Beneficiary – Name &

Address)



199

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA

- Payment Details :










200

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pembayaran ke Rekening Dana Investasi/RDI (Rekening

513000000), yang ditatausahakan hanya di KPBI Jakarta (INDOIDJA930).


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)







Rel TRN

Nomor


(Mandatory)

TRN BIRGO513


Basic Info



Account No




(Mandatory)



JAKARTA/kota lain (Dilarang diisi dengan BIC/SWIFT Code) (Mandatory)

REKENING DANA INVESTASI (RDI)

(Mandatory)


Standar yg ditetapkan DepKeu spt jenis loan, rincian pokok,

dan angsuran

(Mandatory)

Optional

Additional Info




Optional




201

Lampiran 3.2

Keterangan :






sistem BI-SOSA






202

Lampiran 3.2

Pengisian Construct Single Credit untuk Transaksi Pembayaran/Penyelesaian Kewajiban Lainnya dari Bank

Ke BI (KPBI atau KBI), Untuk Penerima Rekening di KPBI atau KBI


From Member

Member Code

Bank Pengirim

(Mandatory)


To Member

INDOIDJA930/

INDOIDJA…

(Mandatory)

BANK INDONESIA KANTOR PUSAT/ BANK INDONESIA CABANG ……….



Nominal Txn.

(Mandatory)

Rel TRN



(Mandatory)

TRN

BIRGO…/ BIRBK…/

BIVBK… *

(Mandatory)

To Branch / Sub Branch Optional

Basic Info



Account No

No. Rekg. Giro Bank Pengirim di BI-RTGS Central

Computer/RCC **

(Optional)

Account No

NO REKENING PENERIMA DI

KPBI ATAU KBI *** (Mandatory)

Name & Address��Name & Address��TREASURY DEPARTMENT BANK …… JAKARTA/kota lain (PENGIRIM)

TREASURY DEPARTMENT BANK ……

JAKARTA/kota lain (PENGIRIM)

(atau) BANK ……….. CABANG/KOTA ………… (PENGIRIM)


(Mandatory)

NAMA REKENING PENERIMA DI KPBI ATAU KBI

(Mandatory)


Additional Info




Optional


& Address)



Keterangan :

* : TRN untuk Transaksi BI-RTGS yang Dapat Di-Construct Oleh Bank

- Pengisian 3 (tiga) digit di belakang BIRGO,BIRBK atau BIVBK,

mengacu ke 3 (tiga) digit pertama dari 9 (sembilan) digit Rekening

Penerima di BI-SOSA, yang diisi pada BASIC INFO – BENEFICIARY

– ACCOUNT NO

203

Lampiran 3.2

- Contoh : untuk Rekening Penerima 519000001 (Rekening

Pemerintah/Government Account) di KPBI atau KBI, pilih TRN

BIRGO519 - Contoh : untuk Rekening Penerima 550xxxxxx di di KPBI atau KBI,

pilih TRN BIRBK550

- Contoh : untuk Rekening Penerima 608000411 di KPBI, pilih TRN

BIVBK608

** : Diisi Nomor Rekening Giro Bank Pengirim yang ditatausahakan di RCC-

KPBI Jakarta,

dengan pengisian 9 (sembilan) digit “angka” tanpa “titik” diantaranya

Contoh : BNI, No Rekg. Giro = 520009000 ; BCA, No Rekg. Giro =

523014000

*** : Diisi Nomor Rekening Penerima di KPBI atau KBI






Sistem BI-SOSA, diisi 9 (sembilan) digit “angka” No Rekening yang akan

dituju di BI (tidak ada huruf dan/atau special character spt : . , - , /)

- Pengisian Payment Details jika Pembayaran ditujukan kepada Rekening

Pemerintah (501xxxxxx, 502xxxxxx, atau 50xxxxxxx lainnya):

Dapat diisi Nama MAP/MAK dan Kode MAP/MAK sesuai dengan ketentuan

yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan Data (Perorangan &

Perusahaan) Yang Memberikan Perintah Pembayaran (A/P : Atas Perintah) - Ultimate Beneficiary – Name & Address dapat diisi data = isi data pada





204

Lampiran 3.3

JAM OPERASIONAL

SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT

No.

KEGIATAN/JENIS TRANSAKSI

WAKTU

1. RCC Open

06.30 WIB

2. Waktu Transfer berdasarkan jenis transaksi :

a. Penarikan Tunai

(1) Construct penarikan tunai 06.30 WIB – 11.00 WIB

(2) Penyerahan warkat untuk penarikan

fisik uang tunai

08.00 WIB – 12.00 WIB

(3) Penarikan fisik uang tunai untuk

transaksi yang settle paling lambat

pukul 12.00 WIB

08.00 WIB – 12.00 WIB

b. Penyetoran Tunai

(1) Penyerahan warkat untuk penyetoran

uang tunai

08.00 WIB – 12.00 WIB

(2) Penyetoran fisik uang tunai

08.00 WIB – 12.00 WIB

c. Pelimpahan Setoran Penerimaan Negara

untuk KPPN

06.30 WIB – 16.30 WIB

d. Transfer Atas Nama Nasabah 06.30 WIB – 16.30 WIB

e. Transfer Antar Peserta 06.30 WIB - 17.00 WIB

f. Transfer Antar Peserta untuk Transaksi

PvP

g. Interface Hasil Kliring

07.30 WIB - 16.30 WIB

11.00 WIB – 17.00 WIB

h. Settlement transaksi OPT:

(1) Hasil lelang SBI 08.00 WIB – 17.00 WIB

(2) Fine Tune Operations (FTO)

(a) Fine Tune Kontraksi (FTK)

- Pagi 12.00 WIB – 13.00 WIB

- Sore 16.00 WIB – 17.00 WIB

205

Lampiran 3.3

No.

KEGIATAN/JENIS TRANSAKSI

WAKTU

(b) Pelunasan Fine Tune Ekspansi 06.30 WIB – 17.00 WIB

(3) Reverse Repo SUN 08.00 WIB – 17.00 WIB

(4) FASBI 17.00 WIB – 18.00 WIB

(5) Transaksi 2nd

leg SBI/SUN Repo 06.30 WIB – 17.00 WIB

i. Interbank Cover Position 17.00 WIB – 18.00 WIB

j. BI Cover Position 18.00 WIB – 18.30 WIB

3. Cut Off Warning 17.00 WIB

4. Pre Cut Off 18.00 WIB

5. Cut Off Time

19.00 WIB

206

Lampiran 3.4

No….............

SURAT PENUNJUKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

(Nama direksi/pejabat pemberi kuasa)1, (jabatan), dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama PT ….......... berdasarkan (Anggaran Dasar/Surat Kuasa)2

nomor……tanggal……….,

dengan ini menunjuk:

(nama petugas bank), (jabatan),

untuk melakukan pengambilan fisik uang berdasarkan Surat Kuasa nomor ….........

tanggal …....... pada (Bagian Pengelolaan Uang Keluar Bank Indonesia

Jakarta/Kantor Bank Indonesia………..)3 sebesar Rp ….......... ( ) pada

tanggal……..yang pendebetannya telah dilakukan melalui Sistem BI-RTGS pada

tanggal……… dengan nomor SAKTI …...........

Sehubungan dengan penunjukan ini, kami menyatakan membebaskan Bank

Indonesia dari segala tuntutan hukum dan akibat hukum yang timbul dari

penyalahgunaan Surat Penunjukan ini.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya

untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

…...........,….....

Tandatangan

Nama Pejabat Penunjuk

1Pilih salah satu

2 Pilih salah satu

3 Pilih salah satu

Surat Penunjukan

Pengambilan Fisik Uang

207

Lampiran 3.5

PEDOMAN PENYUSUNAN

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS

PESERTA SISTEM BI-RTGS

DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN

BANK INDONESIA

208

Lampiran 3.5

BAB I

UMUM

1. Pendahuluan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008

tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 perihal

Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Peserta harus menyusun Kebijakan dan Prosedur

Tertulis (KPT) yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan

operasional Sistem BI-RTGS serta menyampaikan KPT dimaksud dan setiap

perubahannya kepada Penyelenggara. Untuk mempermudah Peserta dalam menyusun

KPT, dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Penyusunan KPT kepada Peserta.

2. Pengertian

KPT yang terkait dengan pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS adalah aturan

tertulis yang ditetapkan oleh direksi dan/atau pimpinan satuan kerja yang merupakan

pelaksana kebijakan direksi, yang mengatur mengenai :

a. pembagian tugas dan tanggung jawab

b. mekanisme kerja

c. pengendalian (kontrol); dan

d. akuntabilitas dari satuan kerja operasional Sistem BI-RTGS pada Peserta.

Khusus untuk Peserta Langsung yang menyediakan RT untuk digunakan oleh Peserta

Tidak Langsung, KPT tersebut juga harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada

huruf a sampai dengan huruf d yang diterapkan pada Peserta Tidak Langsung.

KPT merupakan pedoman pelaksanaan operasional bagi satuan kerja yang menangani

operasional Sistem BI-RTGS pada Peserta serta harus dipahami dan dilaksanakan oleh

satuan kerja tersebut.

3. Tujuan…

209

Lampiran 3.5

3. Tujuan Pelaporan

Penyampaian KPT oleh Peserta dimaksudkan sebagai sarana bagi Penyelenggara untuk

mendapatkan informasi mengenai prosedur operasional Peserta dan sebagai bahan

melakukan pembinaan apabila diperlukan.

BAB …

210

Lampiran 3.5

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN KPT

KPT yang disusun Peserta sekurang-kurangnya memenuhi sistematika dan materi sebagai

berikut.

1. SISTEMATIKA KPT

Sistematika KPT meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Operasional Sistem BI-RTGS

Bab III : Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi

Bab IV : Prosedur Operasional Transaksi Treasury

Bab V : Pengawasan Operasional

Bab VI : Contingency Plan

Lampiran berupa Flow Chart

2. MATERI KPT

Materi atau isi KPT meliputi :

a. Bab I : Pendahuluan

1) Latar Belakang

Sub bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan KPT, antara

lain pertimbangan perlunya disusun pedoman operasional Sistem BI-RTGS

secara tertulis, baik pertimbangan karena kewajiban sesuai dengan ketentuan

yang berlaku maupun pertimbangan lainnya.

2) Tujuan Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan tujuan penggunaan Sistem BI-RTGS, baik secara

umum didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, maupun tujuan khusus

Peserta yang bersangkutan dalam menggunakan sistem tersebut.

3) Pokok-pokok Ketentuan dan Kebijakan Manajemen

Sub bab ini mencantumkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan

Penyelenggara maupun kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Peserta dan

mencantumkan… 211

Lampiran 3.5

mencantumkan surat keputusan dan atau ketentuan tertulis lainnya yang

dikeluarkan oleh Direksi Peserta, yang menyatakan antara lain :

a) pengiriman transaksi melalui Sistem BI-RTGS, wajib menggunakan

Transaction Reference Number (TRN) sesuai dengan peruntukannya;

b) pelaksanaan koreksi atas transaksi, harus mengikuti standar koreksi yang

telah ditetapkan; dan

c) pengiriman transaksi melalui Sistem BI-RTGS, harus mengikuti

standarisasi pengisian message yang telah ditetapkan.

4) Definisi/Istilah/Pengertian Umum

Sub bab ini menjelaskan definisi/istilah/pengertian umum yang digunakan

dalam materi penyusunan KPT, antara lain seperti RTGS Central Computer

(RCC), RCC Back-up, RTGS Terminal (RT), Aplikasi RTGS Terminal

(Aplikasi RT), Sistem Antrian, dan istilah lain yang khusus digunakan pada

sistem internal Peserta terkait Sistem BI-RTGS.

b. Bab II : Operasional Sistem BI-RTGS

1) Struktur Organisasi Satuan Kerja Pelaksana Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur organisasi, baik

yang mencakup departemen atau satuan/unit kerja yang bertanggung jawab

terhadap kegiatan operasional Sistem BI-RTGS, satuan/unit kerja Peserta yang

terkait dengan Sistem BI-RTGS, serta cakupan wewenang dan tanggung

jawabnya secara umum. Dalam sub bab ini juga dijelaskan mengenai sistem

dan hubungan antara Sistem BI-RTGS dan sistem internal Peserta.

2) Penanggung jawab Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan baik posisi maupun jabatan

penanggung jawab dalam setiap tahapan kegiatan operasional Sistem BI-

RTGS, yang meliputi :

a) Pembuatan dan Pemeliharaan Authenticator Text;

b) Pembuatan dan Pemeliharaan User-ID dan Password;

c) Pemeliharaan RT Server dan RT Client;

d) Pemeliharaan… 212

Lampiran 3.5

d) Pemeliharaan Hardware dan Jaringan Komputer;

e) Pemeliharaan Master File;

f) Pelaksanaan Transaksi;

g) Manajemen Likuiditas; dan

h) Rekonsiliasi.

3) Wewenang Pengoperasian Sistem BI-RTGS

Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan wewenang masing-

masing fungsi :

a) Manager/Administrator (jabatan dalam struktur organisasi);

b) Supervisor (jabatan dalam struktur organisasi); dan

c) Operator (jabatan dalam struktur organisasi).

4) Sistem Pengamanan

Sub bab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan pada setiap

kegiatan yang berkaitan dengan operasional Sistem BI-RTGS, baik

pengamanan secara fisik maupun non-fisik seperti user-ID, password, dan lain-

lain.

5) Penatausahaan Arsip

Sub bab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penatausahaan arsip,

baik warkat transaksi, back-up data, user-ID, password, dan lain-lain.

c. Bab III : Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi

1) System start-up dan log on ke RCC

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada awal kegiatan

(start-up) dan log on ke RCC.

2) Transaksi Kiriman Uang Keluar (Outgoing Transaction)

Sub bab ini menjelaskan alur dan aktivitas pada kegiatan (pembukuan,

pembatalan, koreksi, dan rekonsiliasi) dari transaksi kiriman uang keluar yang

dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja, baik di kantor pusat maupun

kantor…

213

Lampiran 3.5

kantor cabang. Unit kerja yang terkait dangan transaksi ini antara lain

Customer Service, Teller, Back Office, dan Akunting.

3) Transaksi Penerimaan Kiriman Uang (Incoming Transaction)

Sub bab ini menjelaskan alur dan aktivitas pada kegiatan (pembukuan,

pembatalan, koreksi, dan rekonsiliasi) dari transaksi penerimaan kiriman uang

yang dilakukan oleh masing-masing satuan/unit kerja, baik di kantor pusat

maupun kantor cabang. Unit kerja yang terkait dengan penerimaan kiriman

uang antara lain bagian operasional dan bagian akunting.

4) Penarikan Tunai dari Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia

Sub bab ini menjelaskan prosedur penarikan tunai yang dilakukan oleh masing-

masing satuan/unit kerja. Unit kerja di Peserta yang terkait dengan penarikan

uang dari Bank Indonesia antara lain Teller, Back Office, Pre-approval, dan

Final-approval.

5) Penyetoran Tunai ke Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia

Sub bab ini menjelaskan prosedur penyetoran tunai yang dilakukan oleh

masing-masing satuan/unit kerja/petugas yang berwenang di Peserta, antara

lain teller.

6) Proses Akhir Hari

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka proses

akhir hari, antara lain sistem shut down, print laporan, dan back-up file.

d. Bab IV : Prosedur Operasional Transaksi Treasury

1) Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sub bab ini menjelaskan prosedur pembelian SBI termasuk pembukuannya.

2) Pelunasan SBI Bank dan Nasabah

Sub bab ini menjelaskan prosedur pelunasan SBI, baik atas nama bank maupun

nasabah.

3) Transaksi …

214

Lampiran 3.5

3) Transaksi Money Market

Sub bab ini menjelaskan prosedur/langkah-langkah yang dilakukan oleh

masing-masing satuan/unit kerja dalam hal :

a) penempatan dana;

b) pelunasan penempatan dana;

c) peminjaman dana;

d) pelunasan peminjaman dana.

4) Penyelesaian Transaksi Kliring

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal

penyelesaian terhadap transaksi kliring.

e. Bab V : Pengawasan Operasional

1) Audit Trail

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka

pengawasan transaksi melalui fungsi audit trail. Pengawasan yang dapat

dilakukan antara lain meneliti status transaksi, riwayat transaksi, dan transaksi

yang tidak terselesaikan.

2) Pelaporan kepada Manajemen

Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka

membuat laporan (bila diperlukan).

f. Bab VI : Contingency Plan

Bab ini menjelaskan prosedur/langkah-langkah/tahapan yang dilakukan dalam hal

sistem utama dan atau sistem back-up tidak dapat berfungsi, termasuk cara

pencegahan dan penanggulangannya terhadap :

1) Pencegahan

a) Pencegahan kerusakan sistem komputer;

b) Pencegahan sabotase;

c) Pencegahan sehubungan dengan gangguan listrik;

d) Pencegahan terhadap kebakaran;

e) Pencegahan…

215

Lampiran 3.5

e) Pencegahan terhadap banjir; dan

f) Pencegahan terhadap huru-hara.

2) Gangguan/Bencana

a) Gangguan pada RCC;

b) Gangguan pada RT Server;

c) Gangguan pada STO/line antara RT dengan RCC;

d) Back-up tidak berfungsi;

e) Business Continuity Plan;

f) Kerusakan pada komunikasi dan perangkat keras (Hardware);dan

g) Uji coba Keadaan Darurat (1 (satu) bulan sekali).

3) Penanggulangan (Recovery)

a) Back-up File Harian; dan

b) Uji Coba Back-up File (1 (satu) bulan sekali).

g. Lampiran

KPT dilengkapi dengan Flow Chart proses kerja sebagai Lampiran KPT.

3. PENYAMPAIAN KPT

Penyampaian KPT oleh Peserta ditujukan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen,

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.

2 Jakarta 10350, dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direktur

kepatuhan Peserta (khusus bagi Bank sebagai Peserta) atau direktur yang

membawahi satuan kerja pengawasan intern (khusus bagi Pihak Selain Bank sebagai

Peserta).

216

Lampiran 3.6

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INTERNAL


Ruang lingkup pemeriksaan internal Peserta Sistem BI-RTGS paling kurang meliputi :

1. Kebijakan dan prosedur tertulis yang terkait dengan Sistem BI-RTGS

Pemeriksaan terhadap ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai

pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS

Pemeriksaan terdapat hasil pengecekan atas kepatuhan Peserta terhadap pemenuhan

persyaratan/ spesifikasi teknis yang ditentukan mengenai sarana dan prasarana Sistem

BI-RTGS minimal RT Server Utama, RT Server Back-Up, dan RT Workstation.

3. Sumber Daya Manusia

Pemeriksaan terhadap sumber daya manusia yang diperiksa meliputi kecukupan

jumlah sumber daya manusia yang tersedia, aspek uraian jabatan maupun persyaratan

jabatan dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas serta Batas Kewenangan

Pemeriksaan terhadap terdapat ketentuan secara tertulis mengenai penjabaran tugas,

pemisahan tugas, dan penanggung jawab kegiatan dan batas kewenangan dalam

operasional Sistem BI-RTGS, diantaranya fungsi-fungsi penerima warkat, validasi,

construct data, pre-approval, dan final-approval. Disamping itu juga menjelaskan

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan (apabila ditemukan dalam

pemeriksaan).

5. Kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional Sistem BI-

RTGS

Pemeriksaan terhadap kepatuhan Peserta terhadap ketentuan, antara lain atas

penggunaan standarisasi messages, Transaction Reference Number (TRN), dan

standar koreksi.

6. Perlindungan konsumen

Pemeriksaan terhadap aspek perlindungan terhadap konsumen yang antara lain

meliputi :

a. ketepatan/kecepatan proses pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima

dana;

b. besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah;

c. waktu pelaksanaan instruksi transfer dana dari nasabah; dan

d. penanganan pengaduan/permasalahan nasabah beserta pengadministrasiannya.

217

Lampiran 3.7

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN SECURITY AUDIT


Ruang lingkup pemeriksaan minimal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Manajemen

Pemeriksaan terhadap fungsi manajemen dalam kaitannya dengan kepesertaan

Sistem BI-RTGS, meliputi :

a. Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi terhadap

kualitas sumber daya manusia di satuan kerja pelaksana Sistem BI-RTGS, baik

dari aspek kompetensi maupun track record dibandingkan dengan persyaratan

yang ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman

teknik operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemeriksaan terhadap track record dimaksudkan untuk memastikan bahwa

sumber daya manusia yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi

dalam Sistem BI-RTGS memiliki moral yang baik. Selain itu, perlu diketahui

bahwa pelatihan yang diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk

meningkatkan kemampuan pegawai.

b. Hukum

Aspek hukum yang diperiksa meliputi kualitas kontrak/perjanjian dengan

vendor/supplier pemasok sistem dan peralatan pendukung BI-RTGS

dibandingkan dengan peraturan intern Peserta dan ketentuan Bank Indonesia

mengenai Sistem BI-RTGS.

2. Lingkungan

Pemeriksaan terhadap lingkungan dimana Sistem BI-RTGS berada, meliputi :

a. Tenaga Listrik

Aspek ini menjelaskan kondisi tenaga listrik yang digunakan dan memastikan

bahwa Peserta mempunyai Uninterruptible Power Supply (UPS) yang berfungsi

dengan baik.

b. Pendingin Udara

Aspek ini menjelaskan kondisi pendingin udara yang digunakan oleh Peserta.

c. Penanganan Kebakaran

Aspek ini menjelaskan mengenai prosedur pencegahan, pendeteksian, dan

pemadaman kebakaran.

d. Lokasi/penempatan peralatan Teknologi Informasi (TI) secara lengkap (RT

Server, Personal Computer (PC) dan printer) dalam ruangan.

Aspek ini menjelaskan bagaimana penempatan peralatan TI dalam ruangan.

e. Lokasi ruangan dalam gedung

Aspek ini menjelaskan bagaimana lokasi ruangan dalam gedung. Hal ini

berhubungan dengan standar keamanan yang diperlukan.

f. Akses masuk ruangan

Aspek ini menjelaskan apakah Peserta melakukan kontrol terhadap pegawai

yang memasuki ruangan RT Server Utama dan RT Server Back-Up serta RT

Client.

218

Lampiran 3.7

3. Sistem

Pemeriksaan terhadap konfigurasi dan kondisi Sistem BI-RTGS (RT Server Utama

dan RT Server Back-up) dan sistem-sistem lain yang terkait, meliputi :

a. Perangkat Keras

Aspek ini menjelaskan konfigurasi perangkat keras Sistem BI-RTGS antara

lain RT Server, RT Workstation, printer, termasuk ketaatan Peserta untuk

memenuhi persyaratan mininum PC yang digunakan.

b. Perangkat Lunak

Aspek ini menjelaskan mengenai aplikasi-aplikasi yang dipasang di RT Server

dan RT Worksation, kehandalan sistem operasi (termasuk upgrade

perbaikan/patch), enkripsi apabila terhubung dengan sistem internal,

pengontrolan password, serta anti virus yang digunakan.

c. Perangkat Jaringan Komunikasi Data

Aspek ini menjelaskan konfigurasi jaringan komunikasi data Sistem BI-RTGS

di Peserta termasuk koneksi/linkage dengan sistem-sistem lainnya (dilengkapi

gambar jaringan), kondisi pengkabelan jaringan serta perangkat aktif dan pasif

jaringan (hub, router, modem, dll).

4. Back-up

Pemeriksaan terhadap ketersediaan RT Server Back-up, sistem komunikasi, dan

back-up data. Selain itu, perlu juga diperiksa apakah RT Server Back-Up dan sistem

komunikasi berfungsi dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan minimum

pengolahan transaksi dalam Keadaan Darurat. Dalam hal dilakukan pengujian back-

up sebagaimana tersebut di atas, perlu diperiksa dokumentasinya.

5. Disaster Recovery Plan (DRP)

Pemeriksaan terhadap ketersediaan DRP yang memadai dan melakukan uji coba

DRP secara berkala serta melakukan up dating DRP sesuai dengan perkembangan.

6. Data dan Dokumentasi

Pemeriksaan terhadap pengelolaan data, pengolahan data, serta dokumentasi yang

diperlukan, meliputi :

a) Integritas data

Pemeriksaan terhadap keakuratan, kehandalan dan kelengkapan data sesuai

dengan kebutuhan.

b) Log book

Pemeriksaan terhadap ketersediaan log book untuk mengetahui kesalahan

pengoperasian Sistem BI-RTGS, dan ditatausahakan dengan baik.

c) Dokumentasi hasil transaksi dan back-up hasil transaksi

Pemeriksaan terhadap pengelolaan hasil dan back-up hasil transaksi dalam

bentuk soft copy maupun hard copy.

d) Pengadministrasian/dokumentasi hasil uji coba sistem dan back-up

Pemeriksanan terhadap penatausahaan dokumentasi hasil uji sistem dan back-

up.

219

Lampiran 3.8.a

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITAS GUEST BANK

Kepada


cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen

Bank Indonesia

Gedung D Lantai 3


Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Menggunakan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas Guest Bank di

Bank Indonesia mengingat sarana :

1. RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up*),

2. Jaringan komunikasi data*)

tidak berfungsi dengan alasan sebagai berikut :

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab sehubungan

dengan penggunaan Fasilitas Guest Bank yang kami lakukan di Bank Indonesia, termasuk namun

tidak terbatas pada kesesuaian dan kebenaran transaksi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, .........................

Nama Perusahaan

Tandatangan Pejabat berwenang

dan Stempel Perusahan

*) Coret yang tidak perlu

Surat Permohonan

Penggunaan Fasilitas Guest Bank

Untuk Peserta Sistem BI-RTGS

220

Lampiran 3.8.b

SURAT PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITAS GUEST BANK

Kepada


cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen

Bank Indonesia

Gedung D Lantai 3

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Menggunakan Fasilitas Guest Bank di Bank Indonesia

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menggunakan Fasilitas Guest Bank di Bank

Indonesia mengingat sarana :

1. RT Server Utama dan/atau RT Server back-up*),

2. ST Server Utama dan/atau ST Server back-up*),

3. Jaringan komunikasi data*)

tidak berfungsi dengan alasan sebagai berikut :

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Dengan ini kami membebaskan Bank Indonesia dari segala tanggung jawab sehubungan dengan

penggunaan Fasilitas Guest Bank yang kami lakukan di Bank Indonesia, termasuk namun tidak terbatas

pada kesesuaian dan kebenaran transaksi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, .........................

Nama Perusahaan

Tandatangan Pejabat berwenang

dan Stempel Perusahan

*) Coret yang tidak perlu

Surat Permohonan

Penggunaan Fasilitas Guest Bank

Untuk Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS

221

Lampiran 3.9

PEDOMAN TEKNIS

PENGGUNAAN FASILITAS GUEST BANK

UNTUK PESERTA SISTEM BI-RTGS

DAN BI-SSSS

222

Pedoman teknis penggunaan Fasilitas Guest Bank ini digunakan baik untuk Peserta Sistem

BI-RTGS maupun Peserta Sistem BI-RTGS yang juga Peserta BI-SSSS.

Pedoman teknis penggunaan Fasilitas Guest Bank ini dibedakan menjadi 3 kondisi yaitu :

A. Penggunaan Fasilitas Guest Bank sejak awal hari

Peserta belum melakukan operasional transaksi di aplikasi RT dan/atau ST

B. Penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi RT/ST Server tidak rusak)

Peserta telah melakukan operasional transaksi pada aplikasi RT dan/atau ST dan Peserta

masih dapat melakukan Adhoc back-up

C. Penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi RT/ST Server rusak/crash)

Peserta telah melakukan operasional transaksi pada aplikasi RT dan/atau ST namun pada

tengah hari RT/ST Server rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

A. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank sejak awal hari

1. Persiapan Peserta (dilakukan di kantor Peserta) :

a. Membawa hasil back-up data akhir hari (T-1) RTGS dalam dua media

penyimpanan seperti CD atau flash disk.

Back-up data akhir hari RTGS dilakukan dari RT Client menu Batch Backup

Daily Files. Nama file back-up-nya misalnya : ddmmyy_backup (141207_backup)

b. Membawa hasil back-up data akhir hari (T-1) SSSS dalam dua media


Back-up data akhir hari SSSS dilakukan dari ST Client menu Batch Backup

Daily Files. Nama file back-up-nya misalnya : ddmmyy_backup (ST_141207_BEIIIDJA)

c. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari

sistem internal bank (text file) yang akan di-up-load ke aplikasi RTGS

d. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari

sistem internal bank (text file) yang akan di-up-load ke aplikasi SSSS

2. Kegiatan Guest Bank (dilakukan di Bank Indonesia) :

a. Petugas Bank melakukan Restore Data RTGS dari aplikasi RT Super

Prosedur Restore data RTGS:

1) Sign-on dari aplikasi RT Super menggunakan user rtadm1 atau rtadm2 dengan

password default untuk restore RTGS

2) Dari menu Utility pilih Restore Tables. Layar Restore Tables akan

ditampilkan.

223

Gambar 1

3) Klik untuk memilih back-up file directory. Layar Directory akan

ditampilkan.

Gambar 2

4) Pilih Drive name dari daftar pada driver list box dan pilih Folder dari daftar

pada folder list box untuk menunjukkan lokasi back-up file.

5) Memilih tabel-tabel untuk di-restore:

Klik Select All untuk memilih semua tabel yang akan di-restore, kecuali tabel

di bawah ini :

a) DEPTPARMT

b) PRTDEV

c) SYSPARMT

d) WSPARMT

karena apabila tabel di atas dipilih maka harus dilakukan setting ulang

database.

6) Klik Proceed untuk mulai proses restore.

7) Setelah proses restore selesai dengan baik, akan terlihat message

„The Restoring Tables are successfully completed'.

224

Gambar 3

8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini dan sign off dari

aplikasi RT Super.

b. Petugas Bank melakukan Restore Data SSSS dari aplikasi ST Super

Prosedur Restore data SSSS :

1) Sign-on dari aplikasi ST Super menggunakan user stadm1 atau stadm2 dengan

password default untuk restore SSSS.


ditampilkan.

Gambar 4


ditampilkan.

225

Gambar 5


pada folder list box untuk menunjukkan lokasi Back-up File.



di bawah ini :

a) DEPTPARMT

b) UPLISSUERT

c) PRTDEV

d) SYSPARMT

e) WSPARMT

karena apabila tabel di atas dipilih maka harus dilakukan setting ulang

database.




Gambar 6

226

8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini dan sign-off dari

aplikasi ST Super.

c. Petugas Bank melakukan menjalankan Batch Processing

Prosedur :

1) Aktifkan aplikasi RT Server.

2) Aktifkan aplikasi ST Server

3) Dari aplikasi RT Client pilih menu Batch jalankan proses Reset system Files

4) Dari aplikasi ST Client pilih menu Batch jalankan proses Reset system Files

d. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “Guest Bank”, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 7

Klik tombol Initialize untuk inisialisasi member Guest Bank

Gambar 8

e. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional RT dan ST:

1) Aktifkan RT Server

2) Aktifkan ST Server

3) Lakukan System start-up dan Department start-up dari RT Client

4) Lakukan System start-up dan Department start-up dari ST Client

5) Log-on to RCC dari RT Client

227

6) Input data transaksi atau up-load data transaksi RTGS yang dibawa oleh bank,

dari RT Client

7) Input data transaksi atau up-load data transaksi SSSS yang dibawa oleh bank,

dari ST Client

8) Setelah selesai, lakukan Log-off from RCC dari RT Client

3. Kegiatan Pemulihan setelah penggunaan Fasilitas Guest Bank (dilakukan di

Bank Indonesia) :

a. Apabila kegiatan Guest Bank dilakukan sampai dengan RCC Cut-off, maka

jalankan prosedur di bawah ini :

1) Peserta melakukan kegiatan System shut-down terlebih dahulu tanpa diikuti

kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client

Prosedur :

a) Sign-on dari aplikasi RTClient, menggunakan user setingkat manager

b) Dari menu System - System shut-down, pilih End of day shutdown.


kegiatan BATCH dari aplikasi STClient

Prosedur :

a) Sign-on dari aplikasi STClient, menggunakan user setingkat manager

b) Dari menu System - System shut-down, pilih End of day shutdown.

3) Kemudian maximize aplikasi Guest Bank yang masih aktif

4) Dari aplikasi Guest Bank, klik tombol Print untuk mencetak durasi

penggunaan Guest Bank dan akan tercetak report tersebut, seperti gambar

dibawah ini :

Gambar 9

5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client.

Prosedur :

a) Dari menu utama RT Client pilih Batch Print End of day Reports.

b) Dari menu utama pilih Batch Backup Daily Files.

c) Pilihlah Directory.

228

d) Pilih Drive dan Folder, Klik <OK>.

e) Klik <Proceed>.

f) Dari menu utama pilih Batch Reset system Files.

g) Masukkan password.

h) Klik <Proceed>.

6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client.

Prosedur :

a) Dari menu utama ST Client pilih Batch Print End of day Reports.

b) Pilih report-report yang akan dicetak :

(1) Incoming Transaction Journal Batch Report

(2) Outgoing Transaction Journal Batch Report

(3) Due Date Reminder for SSSS Transaction Report

(4) Daily Total Report

c) Dari menu utama pilih Batch Backup Daily Files.

d) Pilihlah Directory.

e) Pilih Drive dan Folder, Klik <OK>.

f) Klik <Proceed>.

g) Dari menu utama pilih Batch Reset system Files.

h) Masukkan password.

i) Klik <Proceed>.

7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari Aplikasi “Guest Bank”

klik tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan

SSSS yang sudah dibuat.

Prosedur :

a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti

gambar dibawah ini:

Gambar 10

b) Klik tombol Yes untuk menghapus database

c) Apabila proses Delete database telah selesai akan muncul pesan seperti

gambar dibawah ini :

229

Gambar 11

d) Klik tombol OK, kemudian Exit dari aplikasi Guest Bank

b. Apabila kegiatan Guest Bank tidak dilakukan sampai dengan RCC Cut-off,

maka jalankan prosedur di bawah ini :



Prosedur :

a) Sign-on dari aplikasi RT Client, menggunakan user setingkat manager

b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih MidDay Shut-down.


kegiatan BATCH dari aplikasi ST Client

Prosedur :

a) Sign-on dari aplikasi ST Client, menggunakan user setingkat manager





dibawah ini :

Gambar 12

5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan Adhoc Back-up dari aplikasi RT

Super.

Prosedur :

a) Dari menu utama RT Super pilih Utility Adhoc Backup.

b) Pilihlah Directory.

c) Pilih Drive dan Folder, Klik <OK>.

230

d) Klik <Proceed>.


Prosedur :

a) Dari menu utama ST Super pilih Utility Adhoc Backup.



d) Klik <Proceed>.




Prosedur :


gambar dibawah ini:

Gambar 13




Gambar 14

d) Klik tombol Ok, kemudian Exit dari aplikasi Guest Bank

8) Selanjutnya pihak Bank melakukan Restore Data pada Server di lokasi Bank

masing – masing.

Prosedur :

a) Restore Data RTGS dilakukan dari menu RT Super – Utility – Restore

Tables.

231

b) Restore Data SSSS dilakukan dari menu ST Super – Utility – Restore

Tables.

c) Aktifkan RT Server

d) Aktifkan ST Server

e) Lakukan System start-up, Department start-up dari RT Client

f) Lakukan System start-up, Department start-up dari ST Client

g) Log-on to RCC dari RT Client

h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai

dengan proses akhir hari.

*** Selesai ***

232

B. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi server tidak

rusak)

1. Persiapan oleh Peserta (dilakukan di kantor Peserta) :

a. Membawa hasil back-up data Adhoc (Adhoc Back-up) RTGS dalam dua media


Adhoc Back-up dilakukan dari aplikasi RT Super menu Utilities Adhoc

Backup. Nama file back-upnya misalnya : ddmmyy_Adbackup (141207_Adbackup)

b. Membawa hasil back-up data Adhoc (Adhoc Back-up) SSSS dalam dua media


Adhoc Back-up dilakukan dari aplikasi ST Super menu Utilities Adhoc

Backup. Nama file back-upnya misalnya : ddmmyy_Adbackup

(ST_141207_BEIIIDJA_Ad)

c. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari

sistem internal bank (text file) yang akan diup-load ke aplikasi RTGS.

d. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari

sistem internal bank (text file) yang akan diup-load ke aplikasi SSSS

e. Rekonsiliasi Transaksi RTGS

1) Dari menu Audit trail jalankan List/Print transaction status. Klik Display

berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a) Transaction Group = IFTS

b) Transaction Type = Outgoing

2) Bila ada transaksi dengan status akhir AP NA agar dikonfirmasikan ke PTR

dengan memberitahukan nomor ISN terakhir. (Nomor ISN dapat dilihat pada

kolom ISN/OSN).

3) Dari menu Audit trail jalankan Print Summary Report, cetak Summary Report

dan Recap List Report. Teliti untuk Sent Transfer, baik pada jumlah maupun

nominal dan bandingkan dengan warkat yang sudah di-approve.

f. Rekonsiliasi Transaksi SSSS

1) Dari menu Audit trail jalankan List/Print transaction status. Klik Display

berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Transaction Group =

a) SSTS

b) ABS

2) Bila ada transaksi dengan status akhir AP NA agar dikonfirmasikan ke Bagian

PTPM dengan memberitahukan nomor ISN terakhir. (Nomor ISN dapat dilihat

pada kolom ISN/OSN).

3) Dari menu Audit trail jalankan Print Summary Report, cetak Summary Report.

Teliti transaksi yang Completed untuk Bidding dan SSTS baik jumlah maupun

nominal dan bandingkan dengan warkat yang sudah di-approve.

233

2. Kegiatan Guest Bank (dilakukan di Bank Indonesia) :

a. Petugas Bank melakukan restore data RTGS dari aplikasi RT Super

Prosedur restore data RTGS:


password default untuk restore RTGS.


ditampilkan.

Gambar 1


ditampilkan.

Gambar 2





di bawah ini :

a) DEPTPARMT

b) PRTDEV

c) SYSPARMT

d) WSPARMT

karena apabila tabel diatas dipilih maka harus dilakukan setting ulang

database.

234




Gambar 3

8) Setelah restore selesai, klik Exit untuk menutup utilitas ini.

9) Masih pada layar RT Super pilih menu Status – Reset system Status, ubah

status sistem menjadi MidDay Shut-down – klik Proceed.

10) Sign off dari aplikasi RT Super.

b. Petugas Bank melakukan restore data SSSS dari aplikasi ST Super

Prosedur restore data SSSS :


password default untuk restore SSSS


ditampilkan.

Gambar 4

235


ditampilkan.

Gambar 5





di bawah ini :

a) DEPTPARMT

b) UPLISSUERT

c) PRTDEV

d) SYSPARMT

e) WSPARMT


database.




Gambar 6

236


9) Masih pada layar ST Super pilih menu Status – Reset system Status, ubah

status sistem menjadi MidDay Shut-down – klik Proceed.

10) Sign-off dari aplikasi ST Super.

c. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “Guest Bank”, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 7


Gambar 8

d. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional RT dan ST:







dari RT Client

237


dari ST Client


3. Kegiatan Pemulihan setelah Guest Bank selesai operasional (dilakukan di Bank

Indonesia) :





Prosedur :


b) Dari menu System pilih System shut-down, pilih End of day shut-down.



Prosedur :

a) Sign-on dari aplikasi STClient, menggunakan user setingkat manager





dibawah ini :

Gambar 9

5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client.

Prosedur :





238

e) Klik <Proceed>.

f) Dari menu utama pilih Batch Reset system Files.


h) Klik <Proceed>.


Prosedur :










f) Klik <Proceed>.



i) Klik <Proceed>.




Prosedur :


gambar dibawah ini:

Gambar 10




239

Gambar 11






Prosedur :





Prosedur :






dibawah ini :

Gambar 12


Super.

240

Prosedur :

a) Dari menu utama RTSuper pilih Utility Adhoc Backup.



d) Klik <Proceed>.


Prosedur :




d) Klik <Proceed>.

7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari aplikasi “Guest Bank” klik

tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS

yang sudah dibuat.

Prosedur :


gambar dibawah ini:

Gambar 13




Gambar 14


241

8) Selanjutnya pihak Bank melakukan restore data pada Server di lokasi Bank

masing- masing.

Prosedur :

a) Restore data RTGS dilakukan dari menu RT Super – Utility – Restore

Tables.

b) Restore data SSSS dilakukan dari menu RT Super – Utility – Restore

Tables.






h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai

dengan proses akhir hari.

*** Selesai ***

242

C. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank pada tengah hari (kondisi RT/ST Server

rusak/crash)

1. Persiapan oleh Peserta (dilakukan di kantor Peserta) :

a. Mencatat nomor BOR terakhir berdasarkan cetakan yang telah diterima pada

aplikasi RTGS.

b. Mencatat nomor MOR terakhir berdasarkan cetakan yang telah diterima pada

aplikasi SSSS.

c. Membawa hasil back-up data akhir hari (T-1) RTGS dalam dua media


Back-up data akhir hari RTGS dilakukan dari RT Client menu Batch Backup

Daily Files. Nama file back-upnya misalnya : ddmmyy_back-up (141207_backup)

d. Membawa hasil back-up data akhir hari (T-1) SSSS dalam dua media


Back-up Data akhir hari SSSS dilakukan dari ST Client menu Batch Backup

Daily Files. Nama file back-upnya misalnya : ddmmyy_back-up (ST_141207_BEIIIDJA)

e. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi RTGS dari

sistem internal bank (text file) yang akan diup-load ke aplikasi RTGS

f. Membawa data transaksi yang akan dibukukan atau data transaksi SSSS dari

sistem internal bank (text file) yang akan diup-load ke aplikasi SSSS

2. Kegiatan Guest Bank (dilakukan di BI) :

a. Petugas Bank melakukan restore data RTGS dari aplikasi RT Super

Prosedur restore data RTGS:


password default untuk restore RTGS


ditampilkan.

Gambar 1

243


ditampilkan.

Gambar 2





di bawah ini :

a) DEPTPARMT

b) PRTDEV

c) SYSPARMT

d) WSPARMT


database.




Gambar 3

244


9) Masih pada layar aplikasi RT Super, pilih menu Utility – Reset BOR Number,

Gambar 4

Lakukan reset nomor BOR, tambahkan 1000 dari BOR terakhir.

Contoh :

BOR Terakhir : 400

Reset BOR Number menjadi : 400 + 1000 = 1400

klik Update.

10) Klik Exit untuk menutup utilitas ini dan sign-off dari aplikasi RT Super.

b. Petugas Bank melakukan restore data SSSS dari aplikasi ST Super

Prosedur restore data SSSS :


password default untuk restore SSSS


ditampilkan.

Gambar 5


ditampilkan.

245

Gambar 6





dibawah ini :

a) DEPTPARMT

b) UPLISSUERT

c) PRTDEV

d) SYSPARMT

e) WSPARMT


database.




Gambar 7


246

9) Masih pada layar aplikasi ST Super, pilih menu Utility – Reset MOR

Number.

Gambar 8

Lakukan reset nomor MOR, tambahkan 1000 dari MOR terakhir.

Contoh :

MOR Terakhir : 400

Reset MOR Number menjadi : 400 + 1000 = 1400

klik Update.

10) Klik Exit untuk menutup utilitas ini dan sign-off dari aplikasi ST Super.

c. Petugas Bank melakukan menjalankan Batch Processing

Prosedur :

1) Aktifkan aplikasi RT Server

2) Aktifkan aplikasi ST Server

3) Dari aplikasi RT Client pilih menu Batch jalankan proses Reset system files

4) Dari aplikasi ST Client pilih menu Batch jalankan proses Reset system files

d. Petugas Bank mengaktifkan aplikasi “Guest Bank”, seperti gambar dibawah ini :

Gambar 9

247


Gambar 10

e. Petugas Bank melakukan kegiatan operasional baik RT dan ST :







dari RT Client


dari ST Client


3. Kegiatan Pemulihan setelah Guest Bank selesai operasional (dilakukan di Bank

Indonesia) :





Prosedur :





Prosedur :





penggunaan Guest Bank dan akan tercetak report tersebut, seperti gambar di

bawah ini :

248

Gambar 11

5) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi RT Client

Prosedur :





e) Klik <Proceed>.

f) Dari menu utama pilih Batch Reset system files.


h) Klik <Proceed>.


Prosedur :










f) Klik <Proceed>.



i) Klik <Proceed>.

7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari Aplikasi “Guest Bank” klik

tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang

sudah dibuat.

Prosedur :

a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti gambar

dibawah ini:

249

Gambar 12




Gambar 13






Prosedur :





Prosedur :






dibawah ini :

250

Gambar 14


Super.

Prosedur :

a) Dari menu utama RTSuper pilih Utility Adhoc Backup.



d) Klik <Proceed>.

6) Setelah itu peserta dapat melakukan kegiatan BATCH dari aplikasi STClient.

Prosedur :




d) Klik <Proceed>.

7) Jika Peserta sudah melakukan proses BATCH, dari Aplikasi “Guest Bank” klik

tombol Delete data untuk menghapus semua data transaksi RTGS dan SSSS yang

sudah dibuat.

Prosedur :

a) Dari main menu klik tombol Delete data akan muncul pesan seperti gambar

dibawah ini:

251

Gambar 15




Gambar 16


8) Selanjutnya pihak Bank melakukan Restore Data pada Server di lokasi Bank

masing–masing.

Prosedur :

a) Restore Data RTGS dilakukan dari menu RT Super – Utility – Restore Tables.

b) Restore Data SSSS dilakukan dari menu ST Super – Utility – Restore Tables.






h) Lakukan kegiatan operasional RTGS dan SSSS seperti biasa, sampai dengan

proses akhir hari.

*** Selesai ***

252

Kepada1:



Bank Indonesia

Gedung D Lantai 3

Jl. MH.Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Penggunaan Cek BI/BGBI Sehubungan Kerusakan pada

Sistem RTGS

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada hari ini, …… tanggal ….. Sistem BI-

RTGS kami mengalami kerusakan yang disebabkan oleh adanya gangguan pada ………

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon bantuan Bank Indonesia untuk

melakukan pembukuan atas transaksi kami yang dibebankan pada Rekening Giro kami yang

ada di Bank Indonesia dengan menggunakan Cek BI dan/atau BGBI.

Adapun transaksi yang akan kami laksanakan adalah :

1. Tarik Tunai di KBI ………sebesar Rp.

2. Tarik Tunai di KBI ……. sebesar Rp.

3. Transaksi ke PT. Bank … (PUAB) Rp.

4. Transaksi Pelimpahan Pajak ke KPKN…. Rp.

Total Rp.

Berkenaan dengan pelaksanaan pembukuan transaksi tersebut di atas, dengan ini

kami membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan

transfer dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan construct yang

dilakukan oleh Bank Indonesia.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

(ditandatangani oleh direksi/pejabat

yang berwenang)

1 surat permohonan ditujukan kepada Kepala Bagian PlS atau Pimpinan Bank Indonesia, tergantung dari lokasi

kantor Peserta yang mengajukan permohonan penggunaan Cek BI/BGBI

Surat Permohonan

Penggunaan Cek BI/ BGBI

Lampiran 3.10

253

Lampiran 3.11

5 CM

3 CM

CONTINGENCY PLAN

BI-RTGS

FROM :

TO :

Contoh Stempel

Contingency Plan BI-RTGS

254

Lampiran SE No.12/1/DASP tanggal 21 Januari 2010 Lampiran 4.1

1 BIRMM050 SURAT UTANG NEGARA (SG.050) 50000001 0:00:00

2 BIR99999 TOLAKAN BANK ATAS "SINGE CREDIT-BI" 561990001 17:00:00

3 BIRBK027 TR. BRIDGE FINANCING BI OLEH BANK 027 0:00:00

4 BIRBK029 TRAN RTGS BK-TGHAN KPD PEM.(SG.029) 029 0:00:00

5 BIRBK202 TRANS.RTGS BK SHD REK.BIASA (SG202) 202 18:00:00

6 BIRBK210 TRAN RTGS BK SHD REKG.BIASA(SG.210) 210 18:00:00

7 BIRBK226 TRANS RTGS BK SHD KEGT ANGR(SG.226) 226 18:00:00

8 BIRBK289 TOLAKAN BANK ATAS "SINGE CREDIT-BI" 561990001 18:00:00

9 BIRBK299 TRAN RTGS BK SHD AKTIVA LAIN(SG299) 299 18:00:00

10 BIRBK346 RTGS O/ BANK SEHUB DG PENR DIVIDEN 304000460 0:00:00

11 BIRBK528 RTGS SHD GIRO BBKU,BBO,BDL O/BANK 528 0:00:00

12 BIRBK530 RTGS SHD GIRO PERWAKILAN NEG ASING 530 0:00:00

13 BIRBK531 RTGS SHD GIRO IMF NO.2 OLEH BANK 531 0:00:00

14 BIRBK532 RTGS SHD GIRO IBRD OLEH BANK 532 0:00:00

15 BIRBK533 RTGS SHD GIRO ADB OLEH BANK 533 0:00:00

16 BIRBK534 RTGS SHD GIRO IDA OLEH BANK 534 0:00:00

17 BIRBK535 RTGS SHD BADAN ASING LAINNYA O/BANK 535 0:00:00

18 BIRBK539 RTGS SHD GIRO BKN PENDUDUK LAINNYA 539 0:00:00

19 BIRBK541 TABUNGAN LAINNYA OLEH BANK 541 18:00:00

20 BIRBK550 RTGS-D/GIRO BUKAN BANK DI BI(SG550) 550 0:00:00

21 BIRBK552 RTGS-D/GIRO BUKAN BANK DI BI(SG552) 552 0:00:00

22 BIRBK560 TR.BI-RTGS BANK SEHUB DGN RA.SG.560 560 0:00:00

23 BIRBK561 RTGS-D/RK.ANTARA BIASA (SG-561) 561 0:00:00

24 BIRBK562 RTGS SHD R/K ANTR KEG.DEVISA O/BANK 562 0:00:00

25 BIRBK564 RTGS D/RK.KONTROL BIASA (SG-564) 564 0:00:00

26 BIRBK565 RTGS-D/RK ANTARA BIASA (SG-565) 565 0:00:00

27 BIRBK566 TRANS.SHD.KEGIATAN ANGGARA/SG.566 566 0:00:00

28 BIRBK567 TRANSAKSI RTGS-BIASA (SUBGRUP567) 567 0:00:00

29 BIRBK568 RTGS O/ BANK SEHUB.DG.PENERM.PEMRTH 568 0:00:00

30 BIRBK569 TRANS BI-RTGS BANK SEHUB.RA SG-569 569 0:00:00

31 BIRBK589 TRANS.SHD.KEWAJIBAN LAIN D/RP SG589 589 0:00:00

32 BIRCR520 TR.KAS PNRK TUNAI BANK U/KTR DI DRH 560000911 11:00:00

33 BIRCR521 TR.KAS-TARIK TUNAI O/ BANK DI KAS-T 560411911 11:00:00

34 BIRGO100 TRANSAKSI KPKN-1 - OLEH BANK 501000000 16:30:00






40 BIRGO200 TRANSAKSI BUN - OLEH BANK 502000000 0:00:00

DAFTAR TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN)

NO. TRN DESCRIPTIONACCOUNT

NUMBER

REJECT TIME

(WIB)

Page 1 of 3

255



NUMBER

REJECT TIME

(WIB)

41 BIRGO201 TR.BUN U/OBLI.REKAP.BANK - O/ BANK 502000001 0:00:00

42 BIRGO202 TR.BUN U/OBLI.PENJAMINAN - O/ BANK 502000002 0:00:00

43 BIRGO500 TRANSAKSI DJA - OLEH BANK 500 0:00:00

44 BIRGO501 TRANSAKSI SETORAN SELAIN PAJAK 501000000 16:30:00

45 BIRGO503 BENDHRWAN PROYEK (SG-503) - O/ BANK 503 0:00:00

46 BIRGO505 BENDHRWAN RUTIN (SG-505) - O/ BANK 505 0:00:00

47 BIRGO507 HANKAM (SG-507) O/ BANK 507 0:00:00

48 BIRGO508 BDHRW.PENERIMA/KHUSUS(SG508)-O/BANK 508 0:00:00

49 BIRGO509 BDHRW.HANKAM/ABRI(SG-509)-O/ BANK 509 0:00:00

50 BIRGO510 NON-TREASURY (SG-510) - O/ BANK 510 0:00:00






56 BIRMM051 SERTIFIKAT BANK INDONESIA - REPO 51000000 0:00:00

57 BIRMM069 TRANSAKSI REPO SBI / SUN 069 0:00:00

58 BIRMMFE1 SBI REPO FTE PAGI 1ST LEG (SG.051) 051 13:00:00

59 BIRMMFE2 SBI REPO FTE PAGI 2ND LEG&SORE(051) 051 0:00:00

60 BIRSA501 PELIMP.PJK B.PERSEPSI D/R TSA KE BI 501 16:30:00

61 BIRSA502 PEMIND.KELEB.DANA RPKBUN-P KE BUN 502000000 16:30:00

62 BIVBK561 RTGS-D/RK.ANTARA BIANG (SG-561) 561 0:00:00

63 BIVBK600 TR.BANK DGN PEMERINTAH K/PEN.MINYAK 600 17:00:00

64 BIVBK601 TR.BANK DGN REKSUS PEMRT.K/PINJ.LN 601 17:00:00

65 BIVBK602 TR.BANK DGN PEMERINTAH K/HIBAH 602 17:00:00

66 BIVBK607 TR.BANK D/PEM U/PEMBAYARAN PINJ.LN 607 17:00:00

67 BIVBK608 TR.RTGS-BIANG SEHUB.SET.BPIH O/BPS 608 17:00:00

68 BIVBK609 TR.BANK D/PEMRT.K/PINJ.LN LAINNYA 609 17:00:00

69 BIVBK661 TR.BK D/REK.SET JAMINAN L/C D/VALAS 661 17:00:00

70 IFT00000 ANTAR-BANK U/ KEPENTINGAN NASABAH 16:30:00

71 IFTCCPF1 IFT - PREFUND KREDIT 1 561930221 8:00:00

72 IFTCCTU1 IFT - TOP UP PREFUND KREDIT 1 561000922 12:00:00

73 IFTCCTU2 IFT - TOP UP PREFUND KREDIT 2 561000922 16:00:00

74 IFTDCPF0 IFT - PREFUND DEBET 561930321 8:00:00

75 IFTDCTU0 IFT - TOP UP PREFUND DEBET 561930321 16:00:00

76 IFTFX000 ANTAR-BANK RP-VS-VALAS (DOMESTIK) 17:00:00

77 IFTFX001 ATR-BANK RP-VS-VLS (CROSS BORDER) 17:00:00

78 IFTKOM00 TRANS.RTGS SHD.PEMBAYARN KOMPENSASI 17:00:00

79 IFTMM000 ANTAR-BANK PSR-UANG 1<99 HARI KERJA 18:00:00

80 IFTMM001 ANTAR-BANK PSR-UANG < 1 HARI KERJA 17:00:00

81 IFTNA000 U/NAS YG TD ADA REK P/ULTIMATE BENE 16:30:00

82 IFTPL000 ATR-BANK PSR-UANG/PLACEM'T (>99 HK) 17:00:00

83 IFTRJ000 TRANSAKSI TOLAKAN ANTAR-BANK 17:00:00

Page 2 of 3

256



NUMBER

REJECT TIME

(WIB)

84 IFTSA000 PEMIND. DANA RPKBUN-P KE BEND. GAJI 16:30:00

85 IFTSA001 TRANS. ANTAR BANK D/R TSA 16:30:00

86 IFTSA002 TRANS. ANTAR BANK D/R TSA 16:30:00

87 IFTSW001 PEMBAYR KWJB BANK KPD PT.ARTAJASA 12:00:00

88 IFTSW002 KWJB PT.ARTAJASA KPD BANK 0:00:00

89 IFTSX000 ANTAR-BANK SHD PASAR-MODAL 17:00:00

Keterangan:

- Daftar TRN dapat dilakukan penyesuaian (penambahan atau pengurangan) oleh Penyelenggara

- Daftar TRN yang terkini dapat dicetak oleh Peserta melalui aplikasi RT Peserta

Page 3 of 3

257

Lampiran 6.1

LAPORAN SISTEM BI-RTGS PADA PESERTA

Kode

Laporan

Nama Laporan WAJIB/OPTIONAL/

TIDAK PERLU

Waktu

Pencetakan

IFT600WA

IFT610WA

IFT620WA

IFT640WA

IFT630WA

A. IFTS Construct Reports

Single Credit (Construct Copy)

Multiple Credit (Construct Copy)

Credit Notification (Construct Copy)

Single Debit (Construct Copy)

Debit Notification (Construct Copy)

Optional (Tergantung

pada kebutuhan

Peserta)

Saat petugas Peserta

melakukan construct

transaksi

IFT600ED

IFT610ED

IFT620ED

IFT640ED

IFT630ED

B. IFTS Amend Reports

Single Credit (Amend Copy)

Multiple Credit (Amend Copy

Credit Notification (Amend Copy)

Single Debit (Amend Copy)

Debit Notification (Amend Copy)


pada kebutuhan

Peserta)

Saat petugas Peserta

melakukan amend

transaksi

IFT600AP

IFT610AP

IFT620AP

IFT640AP

IFT630AP

C. IFTS Pre-Approval Reports

Single Credit (Pre-Approval Copy)

Multiple Credit (Pre-Approval

Copy)

Credit Notification (Pre-Approval

Copy)

Single Debit (Pre-Approval Copy)

Debit Notification (Pre-Approval

Copy)


pada kebutuhan

Peserta)

Saat

Supervisor/Manager

Peserta melakukan

pre approval

IFT600RJ

IFT610RJ

IFT620RJ

IFT640RJ

IFT630RJ

D. IFTS Reject Reports

Single Credit (Reject Copy)

Multiple Credit (Reject Copy)

Credit Notification (Reject Copy)

Single Debit (Reject Copy)

Debit Notification (Reject Copy)


pada kebutuhan

Peserta)

Saat

Supervisor/Manager

Peserta melakukan

reject transaksi

IFT600TX

IFT610TX

IFT620TX

IFT640TX

E. IFTS Transmit Reports

Single Credit (Transmit Copy)

Multiple Credit (Transmit Copy)

Credit Notification (Transmit Copy)

Single Debit (Transmit Copy)


pada kebutuhan

Peserta)

Saat Saat

Supervisor/Manager

Peserta melakukan

final approval

258

Lampiran 6.1

Kode

Laporan


TIDAK PERLU

Waktu

Pencetakan

IFT630TX

Debit Notification (Transmit Copy)

IFT607RV

IFT617RV

IFT627RV

IFT647RV

IFT637RV

F. IFTS Confirmation Advices

(Receiving Bank)

Single Credit (Confirmation Advice)

Multiple Credit (Confirmation

Advice)

Credit Notification (Confirmation

Advice)

Single Debit (Confirmation Advice)

Debit Notification (Confirmation

Advice)


pada kebutuhan

Peserta)

Advis transaksi

masuk yang diterima

dari RCC dan

diterima oleh RT

yang dalam kondisi

log-on

IFT600CA

IFT610CA

IFT620CA

IFT640CA

IFT630CA

G. IFTS Cancel Reports

Single Credit (Cancel Copy)

Multiple Credit (Cancel Copy)

Credit Notification (Cancel Copy)

Single Debit (Cancel Copy)

Debit Notification (Cancel Copy)


pada kebutuhan

Peserta)

Saat

Supervisor/Manager

Peserta melakukan

cancel transaksi

IFT603RV

IFT613RV

IFT643RV

H. IFTS Pending Reports

Single Credit (Pending Advice)

Multiple Credit (Pending Advice)

Single Debit (Pending Advice)


pada kebutuhan

Peserta)

Advis yang diterima

dari RCC atas

transaksi yang masih

pending

IFT608RV

IFT618RV

IFT628RV

IFT648RV

IFT638RV

I. IFTS Completion Reports

Single Credit (Completion Advice)

Multiple Credit (Completion

Advice)

Credit Notification (Completion

Advice)

Single Debit (Completion Advice)

Debit Notification (Completion

Advice)


pada kebutuhan

Peserta)

Advis transaksi

masuk yang diterima

dari RCC dan

diterima oleh RT

yang dalam kondisi

log-on

J. System Operation Reports Optional (Tergantung

pada kebutuhan

Peserta)

PRTSOPUS

Rollover Unfinished Transaction

Summary Report System Shutdown dan

System Startup

259

Lampiran 6.1

Kode

Laporan


TIDAK PERLU

Waktu

Pencetakan

PRTSOPCS

Re-Construct Rollover Transaction

Summary Report

PRTSOPRS Rejected Rollover Transaction

Summary Report

PRTADTTS

PRTADTTH

PRTADTUI

**

PRTADTSM

PRTADTRL

PRTADTRT

K. Audit Trail Reports

Print Transaction Status

Print Transaction History

Print Unfinished IFTS

Reprint Transaction

Print Summary Report

Print Transaction Recap List

Print Transaction Recap List By

TRN


pada kebutuhan

Peserta)

Audit trail function

(dicetak apabila

diminta)

L. Supervisory Functions Optional (Tergantung

pada kebutuhan

Peserta)

Supervisory function.

SUP110TX

SUP120TX

Logon To RCC

Logoff From RCC

Saat log-on/log-off

ke/dari RCC

ADM380SY Daily Billing Charges Details Report Saat log-on ke RCC

SUP230TX

Retrieve Transaction From RCC

(Transmit Copy)

Ketika RT dalam

keadaan sign on

(dicetak apabila

diminta)

SUP240TX

ADM247RV

Recap Transaction From RCC

(Transmit Copy)

Recap Transaction From RCC

(Detail Report)

SUP130TX

SUP160TX

ADM160RV

Send Administrative Message

(Transmit Copy)

Member to Member Admin Message

(Transmit Copy)

Member to Member Admin Message

(Receive Copy)

Optional (Tergantung pada

kebutuhan Peserta) (dicetak saat

mengirim/ menerima

message)

SUP210TC

ADM217RC

Member Own Totals (Transmit

Copy)

Member Own Totals (Detail Report)

(dicetak apabila

diminta)

260

Lampiran 6.1

Kode

Laporan


TIDAK PERLU

Waktu

Pencetakan

SUP250TB

ADM257RB

Member’s Simulated Settlement

Balance (Transmit Copy)

Member’s Simulated Settlement

Balance (Detail Report)

(dicetak apabila

diminta)

SUP260TX

ADM267RV

Consolidated Bank Position

(Transmit Copy)

Consolidated Bank Position (Detail

Report)

(dicetak apabila

diminta)

SUP140TX

ADM148RV

M. Queue Handling Reports

Outgoing Queue Maintenance

(Transmit Copy)

Outgoing Queue Maintenance

(Completion Advice)


pada kebutuhan

Peserta)

Queue handling

function.

PRTBATIN

PRTBATOT

N. Batch Reports

Journal Batch Listing – Incoming

Message

Journal Batch Listing – Outgoing

Message


pada kebutuhan

Peserta)

Saat proses akhir hari

PRTBATDT

PRTBATAT

Daily Total Report

System Audit Trail


pada kebutuhan

Peserta)

PRTDBUSI

PRTDBUCR

PRTDBUCM

O. Database Maintenance Reports

System Information Report

Member Control File Report

Member Control File Maintenance

Report


pada kebutuhan

Peserta)

Database

maintenance function.

(saat melakukan

maintenance data

base)

PRTDBUDR

PRTDBUDM

PRTDBUDS

Department Parameter File Report

Department Parameter File

Maintenance Report

Department Parameter File

Maintenance Summary

PRTDBUWR

PRTDBUWM

PRTDBUWS

Workstation Parameter File Report

Workstation Parameter File

Maintenance Report

Workstation Parameter File

Maintenance Summary

261

Lampiran 6.1

Kode

Laporan


TIDAK PERLU

Waktu

Pencetakan

PRTDBUUR

PRTDBUUM

PRTDBUUS

User Parameter File Report

User Parameter File Maintenance

Report

User Parameter File Maintenance

Summary

PRTDBUMR

Member File Report

PRTDBUAR

PRTDBUAM

PRTDBUAS

AID Parameter File Report

AID Parameter File Maintenance

Report

AID Parameter File Maintenance

Summary

PRTDBUTR Transaction Reference File Report

PRTSECAR

PRTSECAM

Authenticator Text Report

Authenticator Text Maintenance

Report

PRTDBUAL

PRTDBUML

PRTDBUTL

PRTDBUSL

PRTDBUCL

PRTDBUDL

PRTDBUWL

PRTDBUUL

Print AID Summary

Print Member Summary

Print Transaction Reference

Summary

Print System Information

Print Member Control Information

Print Department Parameter

Summary

Print Workstation Parameter

Summary

Print User Parameter Summary

Print

Control/Database

Summary

P. Batch Interface Optional (Tergantung

pada kebutuhan

Peserta)

PRTINTOI Summary of IFTS Outgoing

Interface Constructed Transactions

PRTINTOR Summary of Rejected IFTS

Outgoing Interface

PRTINTII Summary of IFTS Incoming

Interface

262

Lampiran 6.1

Kode

Laporan


TIDAK PERLU

Waktu

Pencetakan

ADM410RVAD

M420RV

ADM440RV

ADM450RV

ADM480RV

ADM460RV

ADM480RV

Q. RCC / Cutoff Control Reports

RCC Admin Message

Cutoff Warning

Pre-Cutoff Notification

RTGS Cutoff Notification

Member Reconciliation Report (Pre-

Cutoff)

Member Cutoff Position Report

(RTGS Cutoff)

Member Statement Report (RTGS

Cutoff)

Otomatis

Otomatis

Otomatis

Otomatis

Otomatis

Otomatis

Otomatis

Send by RCC

Administrative

messages

263

Lampiran 9.1 Draft Perjanjian untuk Peserta Langsung Bank

PERJANJIAN PENGGUNAAN


ANTARA BANK INDONESIA DAN [NAMA PESERTA]1

SEBAGAI PESERTA LANGSUNG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. / /DASP2

Pada hari ini, tanggal 3 bulan

4 tahun

5 (

6),

bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. [NAMA PEJABAT BANK

INDONESIA]

: [Jabatan dan Satuan Kerja] Bank Indonesia

bertempat tinggal di [Kota], dalam hal ini bertindak

dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama

Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.

9/8/KEP.GBI/INTERN/2007 tentang Pemberian

Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan

dengan demikian sah mewakili Bank Indonesia yang

berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 ayat

(3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, untuk

selanjutnya disebut PENYELENGGARA;

II. [NAMA PEJABAT PESERTA] : (Pilih salah satu)

* Dalam hal berdasarkan anggaran dasar atau

dokumen pendirian yang bersangkutan diperlukan

surat kuasa, maka komparisi adalah sebagai berikut:

[Jabatan] [Nama Peserta] bertempat tinggal di

[Kota], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

tersebut, selaku demikian sah mewakili Direksi7 dari

dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah

mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Surat Kuasa

Nomor [Nomor Surat Kuasa] tanggal [tanggal-bulan-

tahun (dalam angka)], sesuai dengan Anggaran

Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris [Nama

Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris] tanggal

1 Diisi sesuai dengan “Nama Peserta” yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau dokumen pendirian lainnya

yang terbaru dan telah sah. 2 Diisi dengan “Nomor Perjanjian” oleh Penyelenggara.

3 Diisi dengan “tanggal” dalam huruf.

4 Diisi dengan “Bulan” dalam huruf.

5 Diisi dengan “tahun” dalam huruf.

6 Diisi “tanggal-bulan-tahun” dalam angka.

7 Disesuaikan dengan bentuk badan hukum Peserta.

264


[tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang termuat

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal

[tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor

[Nomor Berita Negara], Tambahan Nomor [Nomor

Tambahan Berita Negara], berikut perubahan-

perubahan terakhir dengan Akta Notaris [Nama






Tambahan Berita Negara], untuk selanjutnya disebut

PESERTA;


dokumen pendirian yang bersangkutan tidak

diperlukan surat kuasa, maka komparisi adalah

sebagai berikut:





mewakili [Nama Peserta] berdasarkan Pasal

Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris

[Nama Notaris], Nomor [Nomor Akta Notaris]

tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], yang

termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia

tanggal [tanggal-bulan-tahun (dalam angka)], Nomor










PESERTA;

Dalam hal PESERTA adalah Bank Asing, maka

komparisi adalah sebagai berikut:

[Jabatan] [Nama Peserta], bertempat tinggal di


265


[Kota], dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan

Akta Power of Attorney tertanggal [tanggal-bulan-

tahun (dalam angka)] Nomor [Nomor Akta Notaris]

dibuat di hadapan [Nama Notaris], Notaris di [Kota]

dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama

[Nama Peserta] cabang Indonesia, suatu bank yang

didirikan berdasarkan hukum [Negara Kantor Pusat

Peserta], dan dalam hal ini bertindak melalui kantor

cabangnya di Indonesia berkedudukan di [Kota]

alamat [Alamat Lengkap Kantor Cabang Peserta di

Indonesia] selanjutnya disebut PESERTA;

dengan terlebih dahulu menerangkan:

a. bahwa PESERTA telah mengajukan permohonan kepada PENYELENGGARA untuk dapat

menggunakan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan

menjadi Peserta Sistem BI-RTGS;

b. bahwa PESERTA telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi Peserta Sistem BI-

RTGS dan PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan Sistem BI-RTGS kepada

PESERTA;

c. bahwa dalam rangka penyediaan Sistem BI-RTGS tersebut, PENYELENGGARA telah

memberikan pelatihan operasional aplikasi Sistem BI-RTGS kepada PESERTA;

d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan install program pada PESERTA;

maka berhubung dengan itu PENYELENGGARA dan PESERTA menyatakan setuju dan sepakat

untuk mengadakan Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Langsung, yang selanjutnya disebut

Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata

uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara

individual.

2. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PENYELENGGARA

dan/atau PESERTA, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa,

sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pihak

penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

3. RTGS Central Computer, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang

berada di lokasi PENYELENGGARA, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian

Akhir (settlement) semua transaksi yang dikirim oleh PESERTA dan terdiri dari RTGS

Central Computer Utama dan RTGS Central Computer Back-up.

4. RTGS Central Computer Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang

dipergunakan dalam kondisi normal.

266


5. RTGS Central Computer Back-up, yang selanjutnya disebut RCC Back-up, adalah RCC

yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan

Darurat yang menyebabkan PENYELENGGARA tidak dapat menggunakan RCC Utama.

6. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di

lokasi PESERTA yang terhubung dengan RCC secara online, yang digunakan PESERTA

untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal

Server, yaitu RTGS Terminal Server Utama, RTGS Terminal Server Back-up dan RTGS

Terminal Workstation.

7. RTGS Terminal Server Utama, yang selanjutnya disebut RT Server Utama, adalah

perangkat komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan database Sistem BI-RTGS yang

digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.

8. RTGS Terminal Server Back-up, yang selanjutnya disebut RT Server Back-up, adalah


digunakan PESERTA untuk memproses transaksi dalam kondisi gangguan dan/atau

Keadaan Darurat yang menyebabkan PESERTA tidak dapat menggunakan RT Server

Utama.

9. RTGS Terminal Workstation, yang selanjutnya disebut RT Workstation, adalah perangkat

komputer yang telah dipasang aplikasi RT dan terhubung dengan RT Server Utama atau RT

Server Back-up yang digunakan PESERTA untuk melakukan pembukuan transaksi dan

berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.

10. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor dimana PESERTA dapat melakukan berbagai

transaksi melalui Sistem BI-RTGS.

11. Aplikasi RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut Aplikasi RT, adalah program aplikasi

kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh PENYELENGGARA yang dipasang

(installed) pada RT untuk digunakan oleh PESERTA dalam melakukan berbagai transaksi

melalui Sistem BI-RTGS.

12. User ID Administrator adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem

yang harus digunakan oleh pengguna (user) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan

mengoperasikan RT, khususnya untuk menatausahakan sistem dan database.

13. User ID RT Super adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang

harus digunakan oleh pengguna (user) Sistem BI-RTGS untuk masuk dan mengoperasikan

RT, khususnya untuk menatausahakan sistem.

14. User ID RT User adalah suatu identitas diri yang digunakan bagi pengamanan sistem yang


RT, khususnya untuk mengoperasikan Aplikasi RT.

LANDASAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 2

Dalam penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA setuju dan terikat untuk memperhatikan dan

mematuhi segala aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta seluruh

267


perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai:

a. hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pemegang rekening giro di Bank

Indonesia;

b. Sistem BI-RTGS;

c. Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System; dan

d. fasilitas likuiditas intrahari dan fasilitas likuiditas intrahari syariah.

Pasal 3

Dengan memperhatikan aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, dalam menggunakan Sistem BI-RTGS, PESERTA wajib

memperhatikan dan mematuhi kesepakatan antar peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws).

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 4

(1) PENYELENGGARA setuju untuk menyediakan dan PESERTA setuju untuk menggunakan

Sistem BI-RTGS.

(2) Jenis transaksi yang wajib dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS meliputi:

a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah

(PUAS);

b. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga

seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN);

c. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya

dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui BI-SSSS;

d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit

yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia;

e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh PESERTA melalui Sistem BI-

RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

(3) Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan

Sistem BI-RTGS.

(4) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dari waktu ke waktu dapat diubah oleh PENYELENGGARA.

HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 5

PENYELENGGARA melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-RTGS;

b. menjamin RCC dan jaringan komunikasi data berfungsi dengan baik;

268


c. memberikan pelayanan kepada PESERTA berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-

RTGS;

d. melakukan konsultasi dengan satuan kerja di Bank Indonesia yang berwenang melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan internal

Bank Indonesia;

e. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP);

f. menyediakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan RT Server Utama atau RT

Server Back-up dengan RCC Utama atau RCC Back-up;

g. menyediakan Aplikasi RT dan perubahannya;

h. melakukan pemantauan terhadap keberhasilan akses komunikasi RT PESERTA dengan

RCC dan kecukupan saldo Rekening Giro PESERTA di Bank Indonesia pada akhir hari;

i. menyediakan help desk untuk menangani masalah operasional Sistem BI-RTGS yang

dihadapi PESERTA;

j. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;

k. memberikan pelatihan kepada calon PESERTA dan pelatihan secara berkala kepada

PESERTA;

l. memastikan bahwa penyedia jasa yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS

sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan dalam kontrak antara

Penyelenggara dengan penyedia jasa,

sesuai dengan rincian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

Pasal 6

PENYELENGGARA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian dalam bentuk apapun yang

timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena:

a. sistem atau hal lain yang berada di luar kekuasaan PENYELENGGARA, termasuk namun

tidak terbatas pada sistem komputerisasi internal yang terhubung dengan RT PESERTA

dan jaringan komunikasi data;

b. terjadinya pemalsuan (fraud), penyalahgunaan user ID, pembobolan data elektronis

(hacking), serta perusakan sistem antara lain dengan cara membanjiri sistem dengan data

dan pesan pembayaran, baik yang dilakukan oleh PESERTA, pejabat dan/atau pegawai

PESERTA maupun oleh pihak ketiga lainnya;

c. Keadaan Darurat atau keadaan memaksa;

d. pelanggaran aturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau

kesepakatan antar Peserta Sistem BI-RTGS (Bye-Laws) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

269


KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

Bagian Pertama

Kewajiban PESERTA Secara Umum

Pasal 7

PESERTA wajib:

a. menggunakan TRN sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi tata cara pengisian

informasi TRN yang ditetapkan oleh PENYELENGGARA yang disampaikan kepada

PESERTA;

b. menggunakan Aplikasi RT sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS;

c. mengatur kewenangan penggunaan Aplikasi RT, termasuk menyimpan dan menjaga

kerahasiaan password penggunaan Aplikasi RT;

d. memelihara dan menyimpan dengan baik password administrator Structured Query

Language (SQL) database untuk database SQL pada RT Server Utama dan/atau RT Server

Back-up;

e. melakukan instalasi setiap terjadi perubahan Aplikasi RT yang disampaikan oleh

PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

f. menyimpan dengan baik Aplikasi RT yang telah diberikan oleh PENYELENGGARA,

termasuk setiap terdapat versi baru di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber

yang dapat merusak Aplikasi RT;

g. menjamin integritas database Sistem BI-RTGS yang ada pada RT Server Utama dan RT

Server Back-up termasuk yang disimpan untuk back-up dalam bentuk Compact Disk (CD),

tape, cartridge, disket dan lain-lain;

h. menyimpan seluruh data elektronik transaksi pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang

ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan;

i. membayar biaya terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS;

j. memberikan informasi yang diminta oleh PENYELENGGARA dalam rangka konfirmasi

kepatuhan PESERTA pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Perjanjian

ini,


mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan pemberitahuan yang disampaikan oleh

PENYELENGGARA.

Bagian Kedua

Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Langsung

Pasal 8

PESERTA wajib:

a. menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan

baik;

b. mengoperasikan RT Server Back-up sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional dalam

kondisi normal;

270


c. menyusun dan menyampaikan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung

sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS;

d. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan tersebut;

e. melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sejak menjadi PESERTA dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi

informasi internal PESERTA yang terkait dengan Sistem BI-RTGS serta menyampaikan

laporan hasil security audit tersebut;

f. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang di-review

dan di-up date secara reguler;

g. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP);

h. menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data back-up dalam hal terdapat

gangguan pada jaringan komunikasi data utama;

i. melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras

(hardware) dan perangkat lunak aplikasi (system software) yang digunakan dalam Sistem

BI-RTGS dan/atau dalam kaitannya dengan Sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus;

j. menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan RT

Server Utama dan/atau RT Server Back-up dengan RT Workstation dan/atau RT

Workstation back-up, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-

RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan

data elektronis (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan

data dan pesan pembayaran;

k. menjamin bahwa sistem komputerisasi PESERTA aman dan bebas dari segala

kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada

kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan

sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, dalam hal

PESERTA menghubungkan RT dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah

atau yang akan ada pada PESERTA;

l. menyampaikan laporan mengenai lokasi RT Server Back-up, termasuk nama dan alamat

penyelenggara RT Server Back-up dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak lain,

lengkap dengan konfigurasi RT Server Back-up dalam hubungannya dengan RT dan

sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada pada PESERTA serta metode pengamanan

(security features) yang digunakan,



PENYELENGGARA.

Pasal 9

Pengurus dan/atau pejabat eksekutif Bank PESERTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai fit and proper test wajib melaksanakan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan ketaatan PESERTA terhadap ketentuan Bank Indonesia yang

271


mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan

pengawasan Sistem BI-RTGS, dan prinsip perlindungan kepada nasabah Peserta.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab PESERTA

Pasal 10

PESERTA bertanggung jawab atas:

a. kerahasiaan data Sistem BI-RTGS yang ada pada PESERTA;

b. keamanan dan pemeliharaan RT, termasuk seluruh peralatan yang terkait;

c. penyalahgunaan penggunaan password yang meliputi User ID Administrator, User ID RT

Super, dan User ID RT User yang diberikan oleh PENYELENGGARA kepada PESERTA;

d. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non

fisik yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. penggunaan Sistem BI-RTGS oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, termasuk

pegawai dan manajemen PESERTA yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan

fungsi-fungsi yang ada pada Sistem BI-RTGS, dan/atau pihak ketiga yang berada

baik secara sah maupun secara melawan hukum pada Lokasi Produksi, termasuk

pihak ketiga yang dapat melakukan akses ke dalam sistem komputer yang ada pada

PESERTA baik secara sah maupun secara melawan hukum;

2. adanya akses untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS, termasuk

transaksi pembayaran, pengiriman pesan administratif, enquiry, dan lain-lain ke

dalam RT PESERTA, baik secara langsung ke RT maupun melalui sistem komputer

PESERTA baik yang mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA maupun yang

tidak mendapatkan otorisasi secara sah dari PESERTA;

e. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan

PENYELENGGARA sebagai akibat dari penyalahgunaan terhadap Sistem BI-RTGS yang

dilakukan oleh PESERTA dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan PESERTA, termasuk

pihak-pihak lain yang secara sah maupun secara melawan hukum berada di Lokasi

Produksi dan/atau berhubungan dengan PESERTA, baik secara langsung atau tidak

langsung.

Pasal 11

(1) Aplikasi RT yang diberikan PENYELENGGARA kepada PESERTA hanya dapat

digunakan untuk kepentingan PESERTA dan seluruh kantornya.

(2) Dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyediaan atau

penyelenggaraan RT Server Back-up maka PESERTA wajib menjamin bahwa pihak ketiga

penyedia jasa RT Server Back-up termasuk seluruh pegawai pihak ketiga dan/atau pihak-

pihak lain yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut tidak mengubah,

menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan/atau merusak Aplikasi RT baik

dengan sengaja atau tidak sengaja.

272


Pasal 12

Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh

perangkat RT Server dan/atau RT Workstation baik yang berada di Lokasi Produksi maupun

lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.

BIAYA DALAM PENGGUNAAN SISTEM BI-RTGS

Pasal 13

(1) PENYELENGGARA mengenakan biaya penggunaan fasilitas Sistem BI-RTGS kepada

PESERTA yang jenis dan besarnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

(2) PESERTA memberikan kuasa kepada PENYELENGGARA untuk melakukan pendebetan

secara langsung Rekening Giro PESERTA dalam rangka pengenaan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, kuasa mana

tetap berlaku dan tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab

yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sebab-sebab

lain apapun sepanjang PESERTA menggunakan Sistem BI-RTGS.

ALAT BUKTI TRANSAKSI

Pasal 14

(1) PENYELENGGARA dan PESERTA sepakat untuk menggunakan Hasil Olahan Komputer

(HOK) yang dihasilkan oleh Sistem BI-RTGS, termasuk namun tidak terbatas pada HOK

berupa “member statement” sebagai alat bukti transaksi yang sah dan otentik.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara warkat yang berada pada PESERTA dengan HOK yang

ada pada PENYELENGGARA yang juga tercetak dan ditatausahakan di PESERTA maka

yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK.

(3) Dalam hal HOK yang berada pada PENYELENGGARA berbeda dengan HOK yang berada

pada PESERTA, maka yang digunakan sebagai bukti transaksi adalah HOK yang berada

pada PENYELENGGARA.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

(1) Dalam hal timbul perselisihan antara PENYELENGGARA dan PESERTA dalam

pelaksanaan Perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara

musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan dimaksud melalui

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

(3) Para pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa keputusan BANI bersifat final dan mengikat

para pihak.

273


SANKSI

Pasal 16

Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

a sampai dengan huruf i, Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf b dan/atau Pasal 8 huruf f sampai

dengan huruf l, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 17

(1) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dan Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf e,

PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban yang dilanggar setelah jangka waktu

tertentu yang diberitahukan oleh PENYELENGGARA dalam teguran tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa

kewajiban membayar dan/atau perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend.

(3) Dalam hal PESERTA melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya

keamanan Sistem BI-RTGS, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa

perubahan status kepesertaan PESERTA menjadi suspend tanpa didahului teguran tertulis.

LAIN-LAIN

Pasal 18

Para pihak sepakat bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala

perubahan atas kesepakatan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam adendum atau surat

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 19

(1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PENYELENGGARA dan PESERTA

sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan

kepada yang bersangkutan jika terdapat tanda terima tertulis dari PENYELENGGARA

dan/atau PESERTA.

(2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialamatkan

kepada:

a. PENYELENGGARA : BANK INDONESIA


Up. Bagian Penyelenggaraan Setelmen


Jakarta 10350

b. PESERTA : [NAMA PESERTA]

[ALAMAT]

[KOTA] [KODE POS]

274


PENUTUP

Pasal 20

(1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan

hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk kepentingan masing-masing pihak.

(2) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 9

PESERTA PENYELENGGARA

[NAMA PENANDATANGAN]


9 Diisi oleh Penyelenggara

275

Lampiran 9.2 Draft Perjanjian untuk Peserta Langsung Non Bank




SEBAGAI PESERTA LANGSUNG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. / /DASP2


4 tahun

5 (

6),



INDONESIA]



































276













PESERTA;




sebagai berikut:




















PESERTA;







277

















PESERTA;



d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan install program pada PESERTA,



antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Langsung, yang selanjutnya disebut

Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1




individual.











278

















Utama.





















Pasal 2



279



mengenai:


Indonesia;

b. Sistem BI-RTGS;



Pasal 3




OBYEK PERJANJIAN

Pasal 4


Sistem BI-RTGS.

(2) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*: (sesuai dengan kebutuhan PESERTA dan

persetujuan PENYELENGGARA)

a. ____________________________________________________________________

b. ____________________________________________________________________

c. ____________________________________________________________________




Pasal 5





RTGS;



Bank Indonesia;





280





dihadapi PESERTA;



PESERTA;







Pasal 6













Pasal 3.


Bagian Pertama


Pasal 7

PESERTA wajib:



PESERTA;




281




Back-up;














ini,



PENYELENGGARA.

Bagian Kedua

Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Langsung

Pasal 8

PESERTA wajib:

a. menjamin RT Server Utama, RT Server Back-up dan RT Workstation berfungsi dengan

baik;

b. mengoperasikan RT Server Back-up sewaktu-waktu untuk kegiatan operasional dalam

kondisi normal;

c. menyusun dan menyampaikan Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang mendukung

sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS;

d. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan tersebut;

e. melakukan security audit sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sejak menjadi PESERTA dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi

informasi internal PESERTA yang terkait dengan Sistem BI-RTGS serta menyampaikan

laporan hasil security audit tersebut;

f. menyusun kebijakan teknologi informasi terkait dengan Sistem BI-RTGS yang di-review

dan di-up date secara reguler;

g. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP);

282


h. menyediakan dan menggunakan jaringan komunikasi data back-up dalam hal terdapat

gangguan pada jaringan komunikasi data utama;

i. melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga perangkat keras

(hardware) dan perangkat lunak aplikasi (system software) yang digunakan dalam Sistem

BI-RTGS dan/atau dalam kaitannya dengan Sistem BI-RTGS bebas dari segala jenis virus;

j. menjamin keamanan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan RT

Server Utama dan/atau RT Server Back-up dengan RT Workstation dan/atau RT

Workstation back-up, sehingga bebas dari segala kemungkinan sumber perusak Sistem BI-

RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan

data elektronis (hacking), serta perusakan sistem dengan cara membanjiri sistem dengan

data dan pesan pembayaran;

k. menjamin bahwa sistem komputerisasi PESERTA aman dan bebas dari segala

kemungkinan sumber perusak Sistem BI-RTGS termasuk tetapi tidak terbatas pada

kemungkinan pemalsuan (fraud), pembobolan data elektronis (hacking), serta perusakan

sistem dengan cara membanjiri sistem dengan data dan pesan pembayaran, dalam hal

PESERTA menghubungkan RT dengan sistem komputerisasi internal lainnya yang telah

atau yang akan ada pada PESERTA;

l. menyampaikan laporan mengenai lokasi RT Server Back-up, termasuk nama dan alamat

penyelenggara RT Server Back-up dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak lain,

lengkap dengan konfigurasi RT Server Back-up dalam hubungannya dengan RT dan

sistem-sistem komputerisasi lainnya yang ada pada PESERTA serta metode pengamanan

(security features) yang digunakan,



PENYELENGGARA.

Bagian Ketiga


Pasal 9



b. keamanan dan pemeliharaan RT, termasuk seluruh peralatan yang terkait;

c. penyalahgunaan penggunaan password yang meliputi User ID Administrator, User ID RT


d. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non








283







e. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan





langsung.

Pasal 10



(2) Dalam hal PESERTA menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyediaan atau

penyelenggaraan RT Server Back-up maka PESERTA wajib menjamin bahwa pihak ketiga

penyedia jasa RT Server Back-up termasuk seluruh pegawai pihak ketiga dan/atau pihak-

pihak lain yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut tidak mengubah,

menggandakan, memindahtangankan, menghilangkan, dan/atau merusak Aplikasi RT baik

dengan sengaja atau tidak sengaja.

Pasal 11

Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh

perangkat RT Server dan/atau RT Workstation baik yang berada di Lokasi Produksi maupun

lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.


Pasal 12











284



Pasal 13









pada PENYELENGGARA.


Pasal 14








para pihak.

SANKSI

Pasal 15


a sampai dengan huruf i, Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf b dan/atau Pasal 8 huruf f sampai

dengan huruf l, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 16

(1) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dan Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf e,

PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.








285


LAIN-LAIN

Pasal 17




Pasal 18




dan/atau PESERTA.


kepada:





Jakarta 10350


[ALAMAT]

[KOTA] [KODE POS]

PENUTUP

Pasal 19








286

Lampiran 9.3 Draft Perjanjian untuk Peserta Tidak Langsung Bank




SEBAGAI PESERTA TIDAK LANGSUNG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. / /DASP2


4 tahun

5 (

6),



INDONESIA]

































287















PESERTA;




sebagai berikut:




















PESERTA;




288




















PESERTA;



d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan install program pada PESERTA,



antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Tidak Langsung, yang selanjutnya

disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1




individual.









289



















Utama.




















290



Pasal 2




mengenai:


Indonesia;

b. Sistem BI-RTGS;



Pasal 3




OBYEK PERJANJIAN

Pasal 4


Sistem BI-RTGS.

(2) Jenis transaksi yang wajib dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS meliputi:

a. transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau Pasar Uang Antar Bank Syariah

(PUAS);

b. transaksi antara bank dengan Bank Indonesia dalam rangka jual/beli surat berharga

seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN);

c. transaksi antar bank dalam rangka jual/beli surat berharga yang penyelesaiannya

dilakukan dengan mekanisme Delivery Versus Payment (DVP) melalui BI-SSSS;

d. transaksi antar bank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah bank, dengan nilai nominal sesuai ketentuan batas nominal transfer kredit

yang diatur dalam ketentuan mengenai sistem kliring nasional Bank Indonesia;

e. transaksi-transaksi lain yang harus diselesaikan oleh PESERTA melalui Sistem BI-

RTGS yang akan diberitahukan oleh Bank Indonesia.

(3) Jenis transaksi lain yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan

Sistem BI-RTGS.



291



Pasal 5





RTGS;



Bank Indonesia;








dihadapi PESERTA;



PESERTA;







Pasal 6











292




Pasal 3.


Bagian Pertama


Pasal 7

PESERTA wajib:



PESERTA;






Back-up;














ini,



PENYELENGGARA.

Bagian Kedua

Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Tidak Langsung

Pasal 8

Dalam rangka penggunaan RT milik Peserta Langsung, PESERTA wajib melakukan perjanjian

secara bilateral dengan Peserta Langsung, yang paling kurang memuat materi sebagai berikut:

a. pengaturan hak dan kewajiban Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung;

293


b. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;

c. mekanisme pelaksanaan transaksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi

kondisi gangguan atau Keadaan Darurat di Peserta Langsung;

d. mekanisme penyelesaian perselisihan antara Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung

serta antara Peserta Tidak Langsung dengan Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung

lawan transaksi;

e. besarnya biaya penggunaan RT Peserta Langsung oleh Peserta Tidak Langsung;

f. pernyataan bahwa perjanjian antara PESERTA dengan Peserta Langsung tidak

bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Perjanjian ini,



Pasal 9

Pengurus dan/atau pejabat eksekutif Bank PESERTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai fit and proper test wajib melaksanakan langkah-langkah yang

diperlukan untuk memastikan ketaatan PESERTA terhadap ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan

pengawasan Sistem BI-RTGS, dan prinsip perlindungan kepada nasabah Peserta.

Bagian Ketiga


Pasal 10



b. penyalahgunaan penggunaan password yang meliputi User ID Administrator, User ID RT


c. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non













d. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan




294



langsung.

Pasal 11



(2) Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh

perangkat RT Server dan/atau RT Workstation baik yang berada di Lokasi Produksi

maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.


Pasal 12












Pasal 13









pada PENYELENGGARA.


Pasal 14




295






para pihak.

SANKSI

Pasal 15


a sampai dengan huruf i, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 16

(1) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf j, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.








LAIN-LAIN

Pasal 17




Pasal 18




dan/atau PESERTA.

296



kepada:





Jakarta 10350


[ALAMAT]

[KOTA] [KODE POS]

PENUTUP

Pasal 19








297

Lampiran 9.4 Draft Perjanjian untuk Peserta Tidak Langsung Non Bank




SEBAGAI PESERTA TIDAK LANGSUNG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. / /DASP2


4 tahun

5 (

6),



INDONESIA]




































298












PESERTA;




sebagai berikut:




















PESERTA;









299















PESERTA;



d. bahwa PENYELENGGARA telah melakukan install program pada PESERTA;



antara Bank Indonesia dan [Nama Peserta] sebagai Peserta Tidak Langsung, yang selanjutnya

disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1




individual.














300














Utama.





















Pasal 2




mengenai:


Indonesia;

b. Sistem BI-RTGS;

301




Pasal 3




OBYEK PERJANJIAN

Pasal 4


Sistem BI-RTGS.

(2) Jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh PESERTA melalui Sistem BI-RTGS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*: (sesuai dengan kebutuhan PESERTA dan

persetujuan PENYELENGGARA)

a. ____________________________________________________________________

b. ____________________________________________________________________

c. ____________________________________________________________________




Pasal 5





RTGS;



Bank Indonesia;








dihadapi PESERTA;


302



PESERTA;







Pasal 6













Pasal 3.


Bagian Pertama


Pasal 7

PESERTA wajib:



PESERTA;






Back-up;


PENYELENGGARA sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

303




yang dapat merusak Aplikasi RT.



tape, cartridge, disket dan lain-lain.






ini,



PENYELENGGARA.

Bagian Kedua

Kewajiban PESERTA Sebagai Peserta Tidak Langsung

Pasal 8

Dalam rangka penggunaan RT milik Peserta Langsung, PESERTA wajib melakukan perjanjian

secara bilateral dengan Peserta Langsung, yang paling kurang memuat materi sebagai berikut:

a. pengaturan hak dan kewajiban Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung;

b. tanggung jawab atas kerahasiaan dan/atau penyalahgunaan data dan informasi;

c. mekanisme pelaksanaan transaksi baik dalam keadaan normal maupun pada saat terjadi

kondisi gangguan atau Keadaan Darurat di Peserta Langsung;

d. mekanisme penyelesaian perselisihan antara Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung

serta antara Peserta Tidak Langsung dengan Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung

lawan transaksi; dan

e. besarnya biaya penggunaan RT Peserta Langsung oleh Peserta Tidak Langsung;

f. pernyataan bahwa perjanjian antara PESERTA dengan Peserta Langsung tidak

bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia dan Perjanjian ini,



Bagian Ketiga


Pasal 9



b. penyalahgunaan penggunaan password yang meliputi User ID Administrator, User ID RT


304


c. keamanan Aplikasi RT dari segala gangguan dan/atau kerusakan baik fisik maupun non













d. seluruh kerugian yang diderita PENYELENGGARA dan/atau pihak yang terkait dengan





langsung.

Pasal 10



(2) Untuk keamanan penggunaan Sistem BI-RTGS, PESERTA dilarang menggunakan seluruh

perangkat RT Server dan/atau RT Workstation baik yang berada di Lokasi Produksi

maupun lokasi lainnya untuk aplikasi lain di luar Aplikasi RT.


Pasal 11












Pasal 12

305




berupa “member statement”, sebagai alat bukti transaksi yang sah dan otentik.






pada PENYELENGGARA.


Pasal 13








para pihak.

SANKSI

Pasal 14


a sampai dengan huruf i, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 15

(1) Dalam hal PESERTA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf j, PENYELENGGARA dapat mengenakan sanksi berupa teguran tertulis.








LAIN-LAIN

Pasal 16

306





Pasal 17




dan/atau PESERTA.


kepada:





Jakarta 10350


[ALAMAT]

[KOTA] [KODE POS]

PENUTUP

Pasal 18








307

Lampiran 9.5

No. ……

Kepada Yth.

Kepala Bagian Penyelenggaraan Setelmen/Pemimpin Bank Indonesia1

Bank Indonesia / Kantor Bank Indonesia……. 2

………………3

Perihal: Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Kepesertaan

Sistem BI-RTGS

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan

Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern dan Sistem Bank Indonesia

Real Time Gross Settlement, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk:

1. membuka Rekening Giro Rupiah dengan nama rekening …….……….4;dan

2. menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS sebagai Peserta Langsung.

Sehubungan dengan permohonan pembukaan rekening giro rupiah tersebut di

atas, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut5:

1. …………………….;

2. dst.

Selanjutnya guna melengkapi persyaratan sebagai Peserta Langsung, dapat kami

sampaikan bahwa kami telah menyediakan sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS

sebagai berikut:

1. …. buah RT Server Utama;

2. …. buah RT Server Back-up;

3. …. buah RT Workstation

4. …. buah printer;

5. SNA card untuk saluran komunikasi leased line;

1 Pilih salah satu

2 Pilih salah satu

3 Ditulis JAKARTA atau nama Kantor Bank Indonesia

4 Nama rekening

5 Sesuai persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan

Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

Permohonan Pembukaan

Rekening Giro Rupiah dan

Peserta Langsung

308

Lampiran 9.5

6. Modem untuk saluran komunikasi dial up;

7. Dua nomor telepon untuk keperluan komunikasi data over voice (DOV) dan dial up

yaitu….. dan …..;

8. Software sistem operasi untuk RT server Utama, RT Server Back-up dan RT

Workstation; serta

9. SNA server software.

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal)

Nama

Jabatan

309

Lampiran 9.6

DATA PESERTA LANGSUNG SISTEM BI-RTGS

A. Nama Bank : …………………………………………………………

B. Status : Kantor Pusat / Kantor Cabang / Unit Usaha Syariah /

Kantor Cabang Bank Syariah*

C. Nomor Rekening: …………………….

D. Member Code : ……………………. (Maksimal 11 Karakter)

E. Lokasi RT Server Utama : Gedung : ………………………………

Lantai : ……………………………...

Jalan : ……………...………………

Telepon : ………………….

Fax : ………………….

F. Contact Person untuk masalah Sistem BI-RTGS :

1. Nama : ………………………………………..

Jabatan : ………………………………………..

Telepon : ………………………………………

Fax : ………………………………………

2. Nama : ………………………………………..

Jabatan : ………………………………………..

Telepon : ………………………………………

Fax : ………………………………………

3. Nama : ………………………………………..

Jabatan : ………………………………………..

Telepon : ………………………………………

Fax : ………………………………………

(Kota), (Tanggal)

(Direksi)

* coret yang tidak perlu

Data Kepesertaan

Peserta Langsung

310

Lampiran 9.7

No……..

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini1:

1. (Nama),(jabatan), bertempat tinggal di (kota),

2. Dst,

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT.

Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...........)2 berdasarkan

...............(pilih sesuai dengan bentuk hukum)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan

atas nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah

…………./PT........)4 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut

“Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa dengan satu kali hak substitusi

kepada:

1. (Nama), (jabatan), bertempat tinggal di (kota),

2. Dst,

selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”,

----------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------

bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Penerima Kuasa lainnya)5

melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. menandatangani Cek Bank Indonesia dan/atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam hal

terjadi gangguan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up, keadaan darurat atau

keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

Sistem BI-RTGS;

2. menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang terkait dengan hubungan

Rekening Giro Peserta dengan Bank Indonesia serta terkait dengan kepesertaan dan


3. melakukan hal-hal tersebut di bawah ini:

a. pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan

Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan

menandatangani surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal

tersebut;

1 Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang

diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah 2 Pilih salah satu

3 Diisi berdasarkan bentuk hukum Peserta sebagai berikut:

(Anggaran Dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........)

Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan

Daerah Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam

Lembaran Daerah.......) 4 Pilih salah satu

5 Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi

tanggung jawab sepenuhnya Peserta

Surat Kuasa Hak Substitusi

Untuk Peserta Langsung

311

Lampiran 9.7

b. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro

Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-

RTGS;

c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia;

d. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); serta

e. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa

dokumen tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening

Giro Peserta serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-

RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ................6

Pemberian Kuasa ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen7

sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bab. IX

Kepesertaan, diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

(Kota), (tanggal)

Penerima Kuasa Pemberi kuasa

6 Pilih salah satu

7 Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa

Materai

Rp. 6.000,-

312

Lampiran 9.8

No……..

SURAT KUASA



2. Dst,

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili (PT. Bank ........../Bank

Pembangunan Daerah …………./PT............)2 berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali

hak substitusi Nomor ........ tanggal ............. dan dengan demikian bertindak untuk dan atas

nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah

…………./PT...........)3 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya

disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada:


2. Dst,


----------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------






Sistem BI-RTGS;








tersebut;



RTGS;






RTGS;


diatur dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah dan Surat Kuasa dengan hak substitusi. 2 Pilih salah satu

3 Pilih salah satu



Surat Kuasa Tanpa Hak Substitusi

untuk Peserta Langsung

313

Lampiran 9.8

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ............5




(Kota), (tanggal)


5 Pilih salah satu


Materai

Rp. 6.000,-

314

Lampiran 9.9

No……..

SURAT KUASA



2. Dst,


Pembangunan Daerah …………./PT...........)2 berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali



…………./PT.........)3 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut

“Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada:


2. Dst,


----------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------


melakukan pengambilan fisik uang yang terlebih dahulu telah dilakukan pendebetan

Rekening Giro Peserta yang bersangkutan melalui Sistem BI-RTGS dan menandatangani

surat menyurat dan atau dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut di Kantor Pusat Bank

Indonesia/ Kantor Bank Indonesia...............5.


sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan Sistem BI-RTGS, Bab. IX


(Kota), (tanggal)




3 Pilih salah satu


tanggung jawab sepenuhnya Peserta 5 Pilih salah satu

6 Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Penerima Kuasa.

Materai

Rp. 6.000,-


untuk Peserta Langsung/

Peserta Tidak Langsung

Khusus Pengambilan Fisik Uang

315

Lampiran 9.10

No……..

SURAT KUASA



2. Dst,


Pembangunan Daerah …………./PT.............)2 berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali



…………./PT..........)3 nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut

“Pemberi Kuasa”), dengan ini memberikan kuasa kepada:


2. Dst,


----------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------


melakukan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. pengambilan laporan dan atau advis-advis yang terkait dengan Rekening Giro Peserta

serta terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

2. pengambilan buku Cek dan Bilyet Giro Bank Indonesia;

3. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); serta

4. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa dokumen

tertulis maupun dokumen elektronik, yang terkait dengan Rekening Giro Peserta serta

terkait dengan kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ...............5




(Kota), (tanggal)

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa



3 Pilih salah satu




Materai

Rp. 6.000,-


untuk Peserta Langsung /


Khusus Pengambilan Advis

316

Lampiran 9.11

No…….

Kepada:

Bagian Penyelenggaraan Setelmen1


Bank Indonesia

Jl. MH Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Perihal: Pemberitahuan kewenangan Direksi dalam rangka pelaksanaan Sistem BI-

RTGS

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi di Bank kami sebagaimana

tertuang dalam Akta Nomor .......... tanggal ............., dengan ini kami sampaikan bahwa:


2. Dst,

bertindak sendiri atau (berdua atau bertiga.... atau....) dengan Direksi lainnya)2

berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT.

Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT.........)3 berdasarkan ............... (pilih

sesuai dengan bentuk hukum Peserta)4 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas


…………./PT.......)5 nomor rekening….......member code…................, guna melakukan

hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:




Sistem BI-RTGS;





1 Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap

ditujukan ke PTR – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya 2 Dipilih dan diisi salah satu “sendiri” atau “berdua” atau “bertiga” dst dan kebenaran pengisian menjadi



(Anggaran Dasar ....... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Akta .......... tanggal ...........)

Khusus untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:





Surat Pemberitahuan Perubahan

Direksi untuk PL

317

Lampiran 9.11




tersebut;



RTGS;






RTGS;

Surat Pemberitahuan ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen6


Kepesertaan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

(Kota), (tanggal)

Direksi7

6 Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Direksi baru

7 Direksi yang telah memiliki spesimen tanda tangan untuk menandatangani surat menyurat dengan BI

318

Lampiran 9.12

No….

Kepada:

Kepala Bagian Penyelenggaraan Setelmen1


Bank Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 2

JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan

Menunjuk surat kuasa nomor…… tanggal …… (terlampir), dengan ini kami

mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi pejabat kami sebagai

berikut :

1. ….(pejabat yang ditunjuk)….2

2. ….dst

untuk dipergunakan dalam Hubungan Rekening Giro Rupiah dengan Bank Indonesia

serta kepesertaan dan operasional dalam Sistem BI-RTGS.

Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini nama

(-nama) tersebut di atas tidak melakukan pembuatan spesimen tanda tangan, maka

permohonan pembuatan spesimen tanda tangan kami nyatakan batal. Selanjutnya,

untuk keperluan pembuatan spesimen atas nama yang bersangkutan kami akan

mengajukan surat permohonan baru mengenai pembuatan spesimen.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

(ditandatangani oleh direksi/pejabat yang berwenang)

1 Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Bagian PTR atau Pimpinan Bank Indonesia tergantung peruntukan dari

Spesimen Tanda Tangan tersebut 2 Untuk pejabat Peserta yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan di Bagian PTR/KBI tesebut

Surat Permohonan Pembuatan

Spesimen Tanda Tangan Bagi

Pejabat Penerima Kuasa Direksi

319

Lampiran 9.13

No….

Kepada:

Pimpinan Bank Indonesia1

Jl. …….

……….

Perihal : Permohonan Pembuatan Spesimen Tanda Tangan

Menunjuk surat kuasa nomor…… tanggal …… (terlampir), dengan ini kami

mengajukan permohonan pembuatan spesimen tanda tangan bagi petugas kami sebagai

berikut :

1. ….(petugas yang ditunjuk)….2

2. ….dst

untuk dipergunakan dalam kegiatan pengambilan fisik uang.

Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya surat ini nama

(-nama) tersebut di atas tidak melakukan pembuatan spesimen tanda tangan, maka

permohonan pembuatan spesimen tanda tangan kami nyatakan batal. Selanjutnya,

untuk keperluan pembuatan spesimen atas nama yang bersangkutan kami akan

mengajukan surat permohonan baru mengenai pembuatan spesimen.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

(ditandatangani oleh direksi/pejabat yang berwenang)

1 Surat permohonan ditujukan kepada Pimpinan Bank Indonesia tergantung peruntukan dari Spesimen

tanda Tangan tersebut. Untuk bank yang ada di KPBI tidak perlu membuat Spesimen Tanda Tangan

karena telah disesuaikan dengan sistem antrian di BPUK 2 Untuk pejabat Peserta yang belum memiliki Spesimen Tanda Tangan di KBI yang bersangkutan

Surat Permohonan Pembuatan

Spesimen Tanda Tangan Bagi

Penerima Kuasa Substitusi Untuk

Pengambilan Fisik Uang

320

Lampiran 9.14

No………

SURAT PERNYATAAN



2. Dst,

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. Bank

........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)2 berdasarkan ...............(pilih

sesuai dengan bentuk hukum)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas


…………./PT....)4 nomor rekening….......member code….........., dengan ini

menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat (PT. Bank ........../Bank

Pembangunan Daerah …………./PT....)5, nomor rekening ……….., member code

…………yang disebutkan dalam surat kuasa nomor….tanggal…., yang telah

ditatausahakan di (Bagian Penyelenggaraan Setelmen/Kantor Bank

Indonesia…..)6, masih berlaku sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur

dalam surat kuasa tersebut.

(Kota), (Tanggal)

1 Kewenangan membuat surat pernyataan dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan yang



(Anggaran Dasar nomor......... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Akta .......... tanggal ...........)

Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran

Daerah.......) 4 Pilih salah satu

5 Pilih salah satu

6 Pilih salah satu

Surat Pernyataan Spesimen

Tanda Tangan Bagi Pejabat

Penerima Kuasa Direksi

Materai

Rp. 6.000,-

321

Lampiran 9.15

No………

SURAT PERNYATAAN



2. Dst,


........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT..)2 berdasarkan ...............(pilih

sesuai dengan bentuk hukum)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas


…………./PT...)4 nomor rekening….......member code….........., dengan ini

menyatakan bahwa spesimen tanda tangan dari pejabat (PT. Bank ........../Bank

Pembangunan Daerah …………./PT....)5, nomor rekening ……….., member code

…………yang disebutkan dalam surat kuasa nomor….tanggal…., yang telah

ditatausahakan di (Bagian Penyelenggaraan Setelmen/Kantor Bank

Indonesia…..)6, kami nyatakan masih berlaku sesuai dengan kewenangan

sebagaimana diatur dalam surat kuasa tersebut.

(Kota), (Tanggal)

1 Kewenangan membuat surat pernyataan dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan yang



(Anggaran Dasar nomor....... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah


Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran

Daerah.......) 4 Pilih salah satu

5 Pilih salah satu

6 Pilih salah satu

Surat Pernyataan Spesimen Tanda Tangan

Bagi Penerima Kuasa Substitusi

Untuk Pengambilan Fisik Uang

Materai

Rp. 6.000,-

322

Lampiran 9.16

No.

Kepada

Bank Indonesia – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Cq. Bagian Penyelenggaraan Setelmen

Gedung D Lantai 3


Jakarta 10350

Perihal: Pemberitahuan Penanda Tangan Perjanjian

---------------------------------------------------



2. Dst,


Pembangunan Daerah …………./PT.........)2 berdasarkan ...............(pilih sesuai dengan

bentuk hukum)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili

(PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT............)4 nomor

rekening….......member code............, adalah pejabat yang akan menandatangani Perjanjian

Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara (PT. Bank

........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...........)5 dengan Bank Indonesia.

(Kota), (Tanggal)

1. (nama &tanda tangan)

2. (nama &tanda tangan)

1 Kewenangan pemberian kuasa dilakukan sesuai dengan pengaturan kewenangan pemberian kuasa yang diatur

dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah 2 Pilih salah satu


(Anggaran Dasar nomor......... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah


Untuk BPD yang tidak berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah

Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) 4 Pilih salah satu

5 Pilih salah satu

Surat Pemberitahuan

Penanda Tangan Perjanjian

323

Lampiran 9.17

No.

SURAT KUASA



2. Dst,


........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)2 berdasarkan ...............(pilih sesuai

dengan bentuk hukum Bank)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah

mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)4 nomor

rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan ini

memberikan kuasa kepada:


2. Dst,


---------------------------------------------------K H U S U S----------------------------------------------

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menandatangani Perjanjian Penggunaan Sistem

Bank Indonesia Real Time Gross Settlement antara (PT. Bank ........../Bank Pembangunan

Daerah …………./PT….)5 dengan Bank Indonesia.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak mengadakan negosiasi, mengeluarkan

pendapat/suara, menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang diperlukan, atau

melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

(Kota), (Tanggal)

PT. ….. Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

1. (nama &tanda tangan) 1. (nama &tanda tangan)

2. (nama &tanda tangan) 2. (nama &tanda tangan)

1 Pilih salah satu

2 Pilih salah satu


(Anggaran Dasar nomor...... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Akta .......... tanggal ...........)


(Surat Keputusan Gubernur .............. nomor .........tanggal .......... dan berdasarkan Pasal ..... Peraturan Daerah

Nomor ...... tanggal........yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah .......... sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Nomor .......... tanggal ............ yang telah dimuat dalam Lembaran Daerah.......) 4 Pilih salah satu

5 Pilih salah satu

Surat Kuasa

Penanda Tangan Perjanjian

324

Lampiran 9.18

SANGAT RAHASIA

No. ………

Kepada Yth.



Bank Indonesia


JAKARTA 10350

Dengan Hormat,

Dalam rangka kebutuhan prosedur pengamanan sistem (security) kami

dalam keanggotaan Sistem BI-RTGS, dengan ini kami sampaikan Authenticator

Text (AT) kami untuk digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

RESERVE Authenticator Text Satu AT-1 …..……………………..

RESERVE Authenticator Text Dua AT-2 …………………………

RESERVE Authenticator Text Tiga AT-3 …………………………

Effective Date : ……………………… (sesuai surat BI)

Expired Date : ……………………… (sesuai surat BI)

Demikian agar maklum.

Jakarta, ……………………..

1 Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat

permohonan tetap ditujukan ke PlS – DASP namun disampaikan melalui KBI yang

mewilayahinya

Surat Penyampaian AT

325

Lampiran 9.19

No. ……

Kepada Yth.

Kepala Bagian Penyelenggaraan Setelmen/Pemimpin Bank Indonesia1

Bank Indonesia / Kantor Bank Indonesia……. 2

………………3

Perihal: Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Rupiah dan Kepesertaan

Sistem BI-RTGS

Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan

Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern dan mengenai Sistem Bank

Indonesia Real Time Gross Settlement, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk:

1. membuka Rekening Giro Rupiah dengan nama rekening …….……….4;dan

2. menjadi Peserta dalam Sistem BI-RTGS sebagai Peserta Tidak Langsung.

Sehubungan dengan permohonan pembukaan rekening giro rupiah tersebut di

atas, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut5:

1. …………………….;

2. dst.

Adapun pertimbangan untuk mengajukan kepesertaan Sistem BI-RTGS sebagai

Peserta Tidak Langsung adalah ..........................................................................................

.............................................................................................................................................

Demikian permohonan kami.

(Kota), (Tanggal)

Nama

Jabatan

1 Pilih salah satu

2 Pilih salah satu

3 Ditulis JAKARTA atau nama Kantor Bank Indonesia

4 Nama rekening

5 Sesuai persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Hubungan

Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

Permohonan Pembukaan

Rekening Giro Rupiah dan


326

Lampiran 9.20

DATA PESERTA TIDAK LANGSUNG SISTEM BI-RTGS

A. Nama Bank : …………………………………………………………

B. Status : Kantor Pusat / Kantor Cabang / Unit Usaha Syariah /

Kantor Cabang Bank Syariah*

C. Nomor Rekening: …………………….

D. Member Code : ……………………. (Maksimal 11 Karakter)

E. Alamat kantor : Gedung : ………………………………

Lantai : ……………………………...

Jalan : ……………...………………

Telepon : ………………….

Fax : ………………….

F. Contact Person untuk masalah Sistem BI-RTGS :

1. Nama : ………………………………………..

Jabatan : ………………………………………..

Telepon : ………………………………………

Fax : ………………………………………

2. Nama : ………………………………………..

Jabatan : ………………………………………..

Telepon : ………………………………………

Fax : ………………………………………

3. Nama : ………………………………………..

Jabatan : ………………………………………..

Telepon : ………………………………………

Fax : ………………………………………

(Kota), (Tanggal)

*) coret yang tidak perlu

Data Kepesertaan


327

Lampiran 9.21

No……..

SURAT KUASA



2. Dst,

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT.

Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)2 berdasarkan ...............(pilih

sesuai dengan bentuk hukum )3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta

sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)4 nomor

rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan

ini memberikan kuasa dengan satu kali hak substitusi kepada:


2. Dst,


----------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------




terjadi gangguan RT Server Utama dan/atau RT Server Back-up yang ada pada

Peserta Langsung, keadaan darurat atau keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS;








tersebut;




(Anggaran Dasar nomor........ yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah









Surat Kuasa Hak Substitusi untuk


328

Lampiran 9.21



RTGS;


d. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); dan




RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ................6




(Kota), (tanggal)


6 Pilih salah satu


Materai

Rp. 6.000,-

329

Lampiran 9.22

No……..

SURAT KUASA



2. Dst,


Pembangunan Daerah …………./PT....)2 berdasarkan Surat Kuasa dengan satu kali hak

substitusi Nomor ........ tanggal ............. dan dengan demikian bertindak untuk dan atas

nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT....)3

nomor rekening….......member code…................(selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”),

dengan ini memberikan kuasa kepada:


2. Dst,


----------------------------------------------- K H U S U S -------------------------------------------














tersebut;



RTGS;


d. penyerahan dan pengambilan Authenticator Text (AT); dan




RTGS;

di Kantor Pusat Bank Indonesia/ Kantor Bank Indonesia ............5



3 Pilih salah satu




untuk Peserta Tidak Langsung

330

Lampiran 9.22




(Kota), (tanggal)


5 Pilih salah satu


Materai

Rp. 6.000,-

331

Lampiran 9.23

No…….

Kepada:



Bank Indonesia


JAKARTA 10110

Perihal: Pemberitahuan kewenangan Direksi dalam rangka pelaksanaan Sistem BI-

RTGS




2. Dst,

(masing-masing) berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi

(PT. Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)2 berdasarkan ...............

(pilih sesuai dengan bentuk hukum Bank)3 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas

nama, serta sah mewakili (PT. Bank ........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)4

nomor rekening….......member code…................, guna melakukan hal-hal sebagaimana

tersebut di bawah ini:












tersebut;

1 Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap

ditujukan ke PlS – DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya 2 Pilih salah satu


(Anggaran Dasar nomor. ...... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah







Surat Pemberitahuan

Perubahan Direksi

untuk Peserta Tidak Langsung

332

Lampiran 9.23



RTGS;

c. pengambilan buku Cek Bank Indonesia dan Bilyet Giro Bank Indonesia; dan

d. penyerahan dan pengambilan surat dan berbagai dokumen, baik berupa



RTGS;

Surat Pemberitahuan ini berlaku efektif 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen5



(Kota), (tanggal)

Direksi6

5 Dokumen tersebut antara lain adalah foto kopi kartu identitas dan spesimen tanda tangan Direksi baru


333

Lampiran 9.24

No. Jakarta,

Kepada



Bank Indonesia


JAKARTA 10350

Perihal : Pelaksanaan Penggabungan Usaha (Merger)

Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan untuk merger dari Bank

Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No………. tanggal ……….

perihal ………. sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1. Penggabungan usaha akan berlaku efektif setelah persetujuan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia pada tanggal ………... (legal merger).

2. Pemindahan saldo Rekening Giro kami, PT. Bank ……… nomor rekening …….,

ke rekening PT. Bank …………. nomor rekening …………… selaku Bank Peserta

hasil merger akan kami laksanakan pada tanggal operational merger (jadwal

terlampir).

3. Selanjutnya rekening dan kepesertaan kami dalam Sistem BI-RTGS dengan nomor

rekening ……. dan member code …….. agar ditutup pada tanggal operational

merger dimaksud.

4. Dalam hal terdapat hak dan kewajiban kami pada rekening nomor …….. agar

diperhitungkan ke PT. Bank …… nomor rekening …… selaku Bank Peserta hasil

merger.

5. Sejak tanggal legal merger, seluruh spesimen tanda tangan pejabat kami beserta

kewenangannya yang ditatausahakan di Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah dan

Kantor Bank Indonesia .....)2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Selanjutnya terhitung sejak tanggal legal merger, hal-hal yang terkait dengan

kegiatan Hubungan Rekening Giro dan Kepesertaan Sistem BI-RTGS akan

dilakukan oleh PT. Bank …… selaku Bank Peserta hasil merger.

Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima

kasih.

(ditandatangani oleh Direksi/pejabat)

1 Untuk Bank yang ber-KP di KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PlS - DASP namun disampaikan

melalui KBI yang mewilayahinya 2 Diisi alamat Kantor Bank Indonesia

Surat Bank

Peserta merger

334

Lampiran 9.25

No.

Kepada Yth:

Bagian Penyelenggaraan Setelmen


Bank Indonesia


JAKARTA 10350

Perihal : Pelaksanaan Penggabungan Usaha

-------------------------------------------

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No………. tanggal

………. perihal ………. sebagaimana fotokopi terlampir, dengan ini kami sampaikan

bahwa penggabungan usaha bank kami berlaku sejak tanggal persetujuan (legal merger)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun tanggal efektif pelaksanaan

penggabungan/merger bank dilakukan sesuai dengan tanggal operasional merger

(jadwal terlampir). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat kami kemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Anggaran Dasar No….., tanggal ……. , …(Nama Bank Hasil

Merger)…., dengan nomor rekening............, nama rekening........ adalah Bank

Hasil Merger sebagai berikut :

NO. NOMOR

REKENING

NAMA REKENING

1. ……………….. …………………………

2. dst. dst.

2. Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal

persetujuan (legal merger) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga

seluruh hak dan kewajiban Bank Peserta Merger beralih kepada Bank Hasil Merger

sejak tanggal legal merger.

Namun demikian mengingat adanya perbedaan antara tanggal legal merger dan

tanggal efektif pelaksanaan penggabungan/merger bank (operasional merger) maka

teknis pengalihan hak dan kewajiban Bank Peserta Merger dilakukan sesuai dengan

tanggal operasional merger.

3. Pemindahan saldo Rekening Giro Bank Peserta Merger yaitu PT. Bank ………

nomor rekening ……., ke rekening PT. Bank …………. nomor rekening

…………… selaku Bank hasil Merger akan kami laksanakan pada tanggal

operational merger (jadwal terlampir).

Surat dari Bank Hasil Merger

Mengenai Pelaksanaan Merger

335

Lampiran 9.25

4. Selanjutnya rekening dan kepesertaan Bank Peserta Merger dalam Sistem BI-RTGS

dengan nomor rekening ……. dan member code …….. agar ditutup pada tanggal

operational merger dimaksud.

5. Kegiatan operasional berikut hak dan kewajiban Bank Peserta Merger yang

dilakukan sejak tanggal legal merger sampai dengan tanggal operasional merger

menjadi tanggung jawab Bank Hasil Merger dan/atau diperhitungkan ke Rekening

Giro (Bank Hasil Merger)…… dengan nomor rekening …….

6. Dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban Bank Peserta Merger terhadap Bank

Indonesia yang timbul sebelum tanggal legal merger namun belum diperhitungkan

ke Rekening Giro (Bank Peserta Merger) dengan nomor rekening........, mohon agar

diperhitungkan ke Rekening Giro (Bank Hasil Merger)…… dengan nomor

rekening ………..

7. Pada tanggal ……. kami telah mengumumkan mengenai merger bank dalam surat

kabar harian yang berskala nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen-

dokumen sebagai berikut1)

:

1. …………………….;

2. dst.

Adapun fotokopi dokumen berupa Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Hukum

dan Hak Azasi Manusia mengenai perubahan Anggaran Dasar akan kami sampaikan

pada kesempatan pertama.

Demikian agar maklum, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih.

…(Kota)….., …(Tgl, Bln, Thn)….

Ttd

(Direksi)2)

1)

Diisi sesuai persyaratan yang diatur dalam SE perihal perihal Hubungan Rekening Giro antara Bank

Indonesia dengan Pihak Ekstern. 2)

Diisi nama dan jabatan Pimpinan

336

Lampiran 9.26

SURAT PERNYATAAN


1. Nama , jabatan ……… , tempat tinggal ……….

2. Nama , jabatan ……… , tempat tinggal ……….

yang dalam hal ini mewakili PT. Bank …….. yang ditunjuk sebagai Bank Peserta Hasil

Merger untuk Bank-bank Peserta merger sebagai berikut:

Nomor Rekening Nama Rekening Member Code

a. PT. Bank…… ……………….. ……………...

b. PT. Bank …… ……………….. ……………...

berdasarkan Akta Penggabungan (merger) PT. Bank ………, PT. Bank ……. ke dalam

PT. Bank ….. No. ……… tanggal …………, yang telah memperoleh persetujuan dari

Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. ………….

tanggal ……… perihal ……….., dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung sejak tanggal legal merger, dilakukan pengalihan seluruh hak dan

kewajiban Bank Peserta Merger kepada Bank Peserta hasil Merger.

2. Seluruh kelengkapan administrasi yang terkait dengan Hubungan Rekening Giro

dan Kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS yang timbul setelah tanggal legal merger

akan dilaksanakan oleh Bank Peserta Hasil Merger.

3. Seluruh transaksi yang timbul setelah tanggal operational merger atas beban atau

untuk untung rekening Bank Peserta Merger serta segala hak dan kewajiban Bank

Peserta Hasil Merger agar diperhitungkan pada rekening Bank Peserta Hasil

Merger.

4. Sehubungan dengan adanya perbedaan antara tanggal legal merger dengan tanggal

operational merger, maka selama masa transisi yaitu antara tanggal legal merger

sampai dengan tanggal operational merger, seluruh kegiatan operasional Sistem

BI-RTGS dan kegiatan Hubungan Rekening Giro pada Bank Peserta Merger

merupakan tanggung jawab Bank Peserta Hasil Merger.

5. Sehubungan dengan pelaksanaan merger maka surat menyurat dan dokumen atas

nama Bank Peserta hasil merger yang telah ditatausahakan di Bank Indonesia kami

nyatakan masih tetap berlaku

6. Terhitung sejak tanggal legal merger, spesimen tanda tangan beserta kewenangan

dari Direksi dan pajabat penerima kuasa Bank Peserta Hasil Merger yang telah

ditatausahakan di Kantor Pusat Bank Indonesia yang kami nyatakan masih berlaku

adalah sebagai berikut:

a. Direksi

1) ……

2) ……

b. pejabat penerima kuasa Direksi dari Bank Peserta Hasil Merger yang berada di

wilayah Kantor Bank Indonesia ……..,………..,…….. adalah sebagaimana

dalam surat menyurat terlampir.

Adapun spesimen tanda tangan dan kewenangan pejabat yang namanya tidak

tercantum di atas, sejak tanggal legal merger dinyatakan tidak berlaku. Surat

pernyataan untuk masing-masing Kantor Bank Indonesia adalah sebagaimana

terlampir

Surat Pernyataan

Bank Hasil Merger

337

Lampiran 9.26

7. Terhitung sejak tanggal legal merger , spesimen tanda tangan beserta kewenangan

dari pejabat penerima kuasa Bank Peserta Merger kami nyatakan tidak berlaku

kecuali untuk pejabat PT. Bank….., nomor rekening........... di wilayah Kantor

Bank Indonesia ……. (surat pernyataan untuk masing-masing Kantor Bank

Indonesia terlampir.

8. Terlampir informasi mengenai pemberitahuan merger yang dimuat dalam surat

kabar nasional.

(Kota), (Tanggal)

(ditandatangani oleh Direksi/pejabat)

338

Lampiran 9.27

1No. Jakarta,

Kepada

Bagian Penyelenggaraan Setelmen 2


Bank Indonesia


JAKARTA 10350

Perihal: Pelaksanaan konsolidasi

Menunjuk Keputusan ………. no……….. tanggal ………. perihal ……….

sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan konsolidasi terhadap:

1. PT. Bank…..;

2. PT. Bank…..; serta

3. PT. Bank…..;

menjadi PT. Bank……akan dilaksanakan pada tanggal ……….. dengan jadwal pelaksanaan

konsolidasi sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami yang ditunjuk sebagai koordinator

Bank Peserta konsolidasi, mengajukan permohonan atas nama PT. Bank….. sebagai Bank

hasil konsolidasi untuk:

1. membuka Rekening Giro atas nama PT. Bank ….. dengan kelengkapan dokumen

sebagaimana terlampir;

2. menjadi (Peserta Langsung/Peserta Tidak Langsung)3 Sistem BI-RTGS dengan

kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Selanjutnya seluruh transaksi yang timbul atas beban atau untuk untung Rekening Giro

Bank Peserta konsolidasi sebagaimana tersebut di atas, agar diperhitungkan pada Rekening

Giro PT. Bank…., termasuk pula seluruh permasalahan administratif yang timbul.

Demikian atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

(Kota), (Tanggal)

Direksi/Pejabat yang berwenang

1 Kertas surat yang digunakan adalah kertas surat resmi dari kordinator Bank Peserta konsolidasi

2 Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap

ditujukan ke PlS - DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya 3 Pilih salah satu

Surat Bank Hasil Konsolidasi

339

Lampiran 9.28

No. Jakarta,

Kepada



Bank Indonesia


JAKARTA 10110

Perihal: Pelaksanaan Konsolidasi

Menunjuk Keputusan ………. No. ……….. tanggal ………. perihal ……….

sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan konsolidasi akan

dilaksanakan pada tanggal ……….

Sehubungan dengan dilakukannya konsolidasi tersebut, kami mohon bantuan untuk:

a. menghentikan kepesertaan kami dalam Sistem BI-RTGS dengan member code…........;

b. menutup Rekening Giro kami nomor .....…… serta mengalihkan seluruh harta,

kekayaan, serta hak dan kewajiban kami kepada PT. Bank ……...... sebagai Bank hasil

konsolidasi;

c. mencabut spesimen tanda tangan seluruh pejabat kami yang ada di Bank Indonesia;

terhitung sejak tanggal…..........

Demikian agar maklum.

(Kota), (Tanggal)

Direksi/Pejabat yang berwenang

1 Untuk Bank yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap

ditujukan ke PlS - DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya

Surat Bank Peserta konsolidasi

340

Lampiran 9.29

No…….

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KUASA


Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

(masing-masing) bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi (PT. ........../Bank

Pembangunan Daerah …………./PT..)1 berdasarkan ...............(pilih sesuai dengan bentuk

hukum)2 dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili

(PT. ................./Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)3 nomor

rekening….......member code…................, dengan ini menyatakan bahwa kuasa atas nama:

Nama :

Jabatan :

yang tertuang dalam surat kuasa nomor……...... tanggal ................... yang ditatausahakan

di (Kantor Pusat Bank Indonesia/Kantor Bank Indonesia….........)4 dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku, terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa ini

oleh Bank Indonesia secara lengkap.

(Kota), (Tanggal)

(direksi/pejabat pemberi kuasa)

1 Pilih salah satu

2 Untuk Bank dan non Bank berbentuk hukum PT diisi sebagai berikut:

(Anggaran Dasar PT. ....... yang dimuat dalam Akta .......... tanggal ......... sebagaimana telah diubah






Lembaran Daerah.......)

3 Pilih salah satu

4 Pilih salah satu

Surat Pernyataan

Pencabutan Kuasa

Diisi identitas direksi atau pejabat pemberi kuasa

Materai

Rp. 6.000,-

341

Lampiran 9.30

No…….

Kepada:



Bank Indonesia


JAKARTA 10350

Perihal: Pemberitahuan Pencabutan Wewenang Direksi dalam rangka pelaksanaan

Sistem BI-RTGS




2. Dst,

tidak lagi menduduki jabatan tersebut di atas dan oleh karena itu tidak berwenang untuk

bertindak mewakili Direksi (PT. Bank........../Bank Pembangunan Daerah …………./PT...)2

serta dengan demikian tidak dapat bertindak untuk dan atas nama (PT. Bank ........../Bank

Pembangunan Daerah …………./PT...)3 nomor rekening….......member code…................,

terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan ini oleh Bank Indonesia secara

lengkap.

(Kota), (tanggal)

Direksi4

1 Untuk Peserta yang Kantor Pusatnya berada di wilayah kerja KBI, pengajuan surat permohonan tetap ditujukan ke PlS

– DASP namun disampaikan melalui KBI yang mewilayahinya 2 Pilih salah satu

3 Pilih salah satu


Surat Pemberitahuan

Pencabutan Wewenang Direksi

342

Lampiran SE No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008

Halaman 1 dari 4

PERHITUNGAN BUNGA DAN KOMPENSASI

Dalam hal Peserta pengirim dan Peserta penerima tidak dapat memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan instruksi transfer dari nasabah Peserta melalui Sistem BI-RTS, Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima bertanggung jawab untuk membayar bunga dan kompensasi kepada nasabahnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS (SE No. 10/10/DASP). Berkenaan dengan hal tersebut, tata cara perhitungan bunga dan kompensasi adalah sebagai berikut:

A. Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Pengiriman Instruksi Transfer

1. Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer nasabahnya sesuai dengan huruf C SE No. 10/10/DASP dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai dengan jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer.

2. Contoh perhitungan bunga tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta dan rekening nasabah pengirim telah didebet pada tanggal yang sama dengan diterimanya instruksi transfer, namun instruksi transfer diteruskan pada tanggal yang berbeda.

Contoh:

Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 pukul 10.00. Selanjutnya Peserta pengirim meneruskan instruksi transfer melalui Sistem BI-RTGS, tetapi sampai dengan akhir hari tidak dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Pada hari kerja berikutnya, hari Selasa 26 Februari 2008, instruksi transfer diteruskan kembali melalui Sistem BI-RTGS dan Penyelesaian Akhir dilakukan pada pukul 08.45. Untuk penerusan instruksi transfer yang dilakukan dengan mekanisme tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah pengirim selama 1 (satu) hari.

b. Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim setelah jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim, rekening nasabah pengirim didebet pada

343

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 2

Sulistiadi Dono I

Rectangle


Halaman 2 dari 4

tanggal yang sama dengan diterimanya instruksi transfer, dan instruksi transfer diteruskan pada hari kerja berikutnya.

Contoh:

Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 pukul 15.30, sedangkan berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transaksi Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim adalah pukul 15.00. Pada hari kerja berikutnya, hari Selasa 26 Februari 2008, instruksi transfer diteruskan melalui Sistem BI-RTGS dan Penyelesaian Akhir dilakukan pada pukul 08.45. Apabila dalam meneruskan instruksi transfer tersebut Peserta pengirim tidak dapat menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal diterimanya instruksi transfer dari nasabah pengirim, maka nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah pengirim selama 1 (satu) hari.

B. Pembayaran Bunga atas Keterlambatan Penerbitan Instruksi Transfer Baru

1. Dalam hal Peserta pengirim menerbitkan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud pada huruf D SE No. 10/10/DASP karena Peserta pengirim melakukan kesalahan dalam melakukan instruksi transfer, nasabah pengirim berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru.

2. Contoh perhitungan bunga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesalahan transfer diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (window time) jenis transaksi yang bersangkutan:

Contoh:

Instruksi transfer dari nasabah diterima oleh Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 dan pada hari yang sama dilakukan pendebetan rekening nasabah pengirim. Peserta pengirim mengetahui adanya kesalahan transfer pada hari Selasa, 26 Februari 2008 pukul 14.00. Selanjutnya pada hari yang sama, yaitu hari Selasa 26 Februari 2008, Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer baru pada pukul 16.00 dan transaksi tersebut dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Untuk pengiriman instruksi transfer baru tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga yang dihitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Penyelesaian Akhir, yaitu 1 (satu) hari.

b. Kesalahan transfer diketahui dalam periode 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (window time) jenis transaksi yang bersangkutan atau setelahnya.

344

Sulistiadi Dono I

Rectangle


Halaman 3 dari 4

Contoh:

Instruksi transfer dari nasabah diterima Peserta pengirim pada hari Senin, 25 Februari 2008 dan pada hari yang sama dilakukan pendebetan rekening nasabah pengirim. Peserta pengirim mengetahui adanya kesalahan transfer pada hari yang sama, yaitu hari Senin 25 Februari 2008, pada pukul 16.15. Selanjutnya pada hari kerja berikutnya, yaitu hari Selasa 26 Februari 2008, Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer baru pada pukul 08.45 dan transaksi tersebut dapat dilakukan Penyelesaian Akhir. Untuk pengiriman instruksi transfer baru tersebut, maka nasabah pengirim berhak atas bunga yang dihitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Penyelesaian Akhir, yaitu 1 (satu) hari.

C. Kompensasi kepada Penerima Dana atas Keterlambatan Pengkreditan Dana oleh Peserta Penerima

1. Transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia

a. Peserta melakukan pengkreditan di hari kerja berikutnya namun sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan Peserta untuk menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima

Contoh:

Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 14.00. Karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi, Peserta penerima mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Selasa 26 Februari 2008. Karena sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan, dalam melakukan pengkreditan tersebut Peserta penerima menggunakan tanggal valuta 26 Februari 2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga sesuai jenis rekening nasabah penerima selama 1 (satu) hari.

b. Pengkreditan ke rekening nasabah penerima dilakukan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dengan alasan apapun

Contoh:

Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 14.00, namun Peserta penerima baru mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Rabu 27 Februari

345

Sulistiadi Dono I

Rectangle


Halaman 4 dari 4

2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga dan kompensasi sebesar:

2 hari x (bunga rekening nasabah + 2)% x 1/365 x jumlah dana yang ditransfer

2. Transfer yang diterima setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah dan Peserta penerima melakukan pengkreditan melebihi 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia

Contoh:

Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dikredit pada hari Senin 25 Februari 2008 pukul 16.45, namun Peserta penerima baru mengkredit rekening nasabah penerima pada hari Rabu 27 Februari 2008. Dalam hal ini, nasabah penerima berhak atas bunga dan kompensasi sebesar:

1 hari x (bunga rekening nasabah + 2)% x 1/365 x jumlah dana yang ditransfer

346

Sulistiadi Dono I

Rectangle

Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008

Hal 1 dari 2

JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM RANGKA PENERAPAN TSA MELALUI SISTEM BI-RTGS DAN SKNBI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistem BI-RTGS SKNBI No. Jenis Transaksi TRN***) Payment Detail*) Sandi

Transaksi Keterangan*)

1. Transaksi pencairan SP2D dari Bank Operasional I ke rekening Pemda, Pihak III, dan bendahara pengeluaran di bank lainnya.

IFTSA001 / IFTSA002

TSA01 Pencairan SP2D ke rekening.....

51 TSA51 Pencairan SP2D ke rekening.....

2. Transaksi pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III ke rekening kas daerah di bank umum lainnya.

IFTSA001 / IFTSA002

TSA02 Pembagian PBB ke……

51 TSA51 Pembagian PBB ke……

3. Transaksi pemindahan dana dari rekening Bank Operasional I ke rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos yang merupakan penyediaan dana untuk digunakan membayar tagihan-tagihan atas beban APBN.

IFTSA001 / IFTSA002

TSA03 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos

52 TSA52 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos

4. Transaksi penihilan rekening pengeluaran yang ada di Sentral Giro/Kantor Pos melalui rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening Bank Operasional I

IFTSA001 / IFTSA002

TSA04 Penihilan Rekening Kantor Pos

52 TSA52 Penihilan Rekening Kantor Pos

5. Penihilan akhir hari RPK-BUN-P kepada rekening nomor 502.000000 “BUN”

BIRSA502 TSA05 Penihilan RPK-BUN-P

51 TSA51 Penihilan RPK-BUN-P

6. Transaksi pelimpahan penerimaan negara dari rekening gabungan/rekening bank persepsi ke rekening nomor 501.000000 di BI **)

BIRSA501 TSA06 Penerimaan Negara

51 TSA51 Penerimaan Negara

7. Transaksi pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III (bagian Pemerintah Pusat) ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia **)

BIRSA501 TSA07 Pelimpahan PBB/BPHTB

51 TSA51 Pelimpahan PBB/BPHTB

8. Transaksi pemindahan dana/pelimpahan penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos dari rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia**)

BIRSA501 TSA08 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos

52 TSA52 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos

347

Sulistiadi Dono I

TextBox

Lampiran 3

Sulistiadi Dono I

Rectangle

Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008

Hal 2 dari 2

Sistem BI-RTGS SKNBI No. Jenis Transaksi TRN***) Payment Detail*) Sandi

Transaksi Keterangan*)

9. Pemindahan dana pembayaran gaji dari BO I pelaksana TSA yang menjadi mitra KPPN kepada rekening BO II dan atau Sentral Giro/Kantor Pos

IFTSA000 TSA09 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji

51 TSA51 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji

10. Transaksi pembayaran gaji dari Bank Operasional II ke rekening bendahara pengeluaran di bank umum lainnya

IFTSA000 TSA10 Pembayaran gaji

51 TSA51 Pembayaran gaji

*) Diisi pada field payment detail dan keterangan pada awal baris pertama. **) Dapat digunakan apabila pelimpahan penerimaan negara dilakukan setiap hari ***) TRN IFTSA002 hanya dapat digunakan untuk nominal transaksi dibawah Rp 100.000.000,00 setelah jadwal pengiriman Data Keuangan

Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir.

348

Sulistiadi Dono I

Rectangle