Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengu- rus tata pemerintahannya sendiri ser- ta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sekilas Tentang Keuangan Desa BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: www.bpkp.go.id SISKEUDES DALAM RANGKA MENGAWAL PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH Nawa Cita: “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” MEMPERSEMBAHKAN: APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA Menuju Tata Kelola Keuangan Desa yang Bersih, Transparan dan Akuntabel (SISKEUDES) SISTEM KEUANGAN DESA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BERSAMA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2
Embed
SISTEM KEUANGAN DESA - 118.97.51.133118.97.51.133/public/upload/unit/sakd/files/leaflet Siskeudes 6(1).pdf · 2015 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengu-rus tata pemerintahannya sendiri ser-ta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.
Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
S e k i l a s Te n t a n g K e u a n g a n D e s a
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (hunting)
Web: www.bpkp.go.id
SISKEUDES
DALAM RANGKA MENGAWAL
PROGRAM PRIORITAS
PEMERINTAH
Nawa Cita:
“Membangun Indonesia dari Pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara
Kesatuan”
MEMPERSEMBAHKAN:
APLIKASI SISTEM
KEUANGAN DESA
Menuju Tata Kelola
Keuangan Desa yang
Bersih, Transparan
dan Akuntabel
(SISKEUDES)
SISTEM KEUANGAN DESA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BERSAMA
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISKEUDES TENTANG APLIKASI
Latar Belakang
President’s Directions
Permintaan DPR-RI saat
RDP
Rekomendasi KPK-RI
Peran BPKP sebagai
Referensi
regulasi
UU Nomor 6
Tahun 2014
PP Nomor 43
Tahun 2014 Jo
PP 47 Tahun
2015
PP Nomor 60
Tahun 2014 Jo
PP 22 Tahun
2015
Permendagri
Nomor 113 dan
114 Tahun 2014
PMK 93 Tahun
2015
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA
Desa merupakan aplikasi sederhana yang
dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen
Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam
Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam
rangka meningkatkan kualitas tata kelola
keuangan desa.
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes
dibuat sederhana dan user friendly sehingga
m e m u d a h k a n p e n g g u n a d a l a m
mengoperasikan aplikasi Siskeudes.
Dengan proses penginputan sekali sesuai
dengan transaksi yang ada, dapat
menghasilkan output berupa dokumen
penatausahaan dan laporan-laporan yang
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, antara lain:
Dokumen Penatausahaan:
Bukti Penerimaan;
Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
Surat Setoran Pajak (SSP);
Dan dokumen-dokumen lainnya
Laporan-laporan:
Laporan Penganggaran (APB Desa, RAB,
APB Desa per sumber dana);
Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum,
Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu,
dan Register dokumen penatausahaan).
Sesuai Regulasi yang berlaku
Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa
Kemudahan Penggunaan Aplikasi
Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)
Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi