SISTEM INFORMASI PELAPORAN PELAKSANAAN IZIN …ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/MATERI_SIPIL... · amdal dan UKL-UPL SIPIL (sistim informasi pelaksanaan izin lingk)

SISTEM INFORMASI PELAPORAN PELAKSANAAN

IZIN LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA

IZIN LINGKUNGAN

Semua izin lingkungan diterbitkan sebagai

persyaratan bagi usaha dan/atau kegiatan

Izin lingkungan diterbitkan sebelum diterbitkannya

izin usaha

Izin lingkungan diterbitkan pada tahap

perencanaan

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Izin PPLH)

Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional.

Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh

perusahaan

Izin PPLH, antara lain:

pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah

penyimpanan sementara limbah B3;

pengumpulan limbah B3;

pemanfaatan limbah B3;

pengolahan limbah B3;

penimbunan limbah B3;

pembuangan air limbah ke laut;

dumping ke media lingkungan;

pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi; dan

emisi; dan/atau

• Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin

lingkungan;

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap

persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota; dan

c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi

lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU;

• Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Sanksi Administratif

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:

• teguran tertulis;

• paksaan pemerintah;

• pembekuan izin lingkungan; atau

• pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya

1

2

Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan

menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;

dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap

6 (enam) bulan

Pasal 62 ayat (2) UU 32/2009 :

Hak mendapatkan akses

informasi dalam memenuhi

hak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat

• Instansi

Pemerintah;

• Masyarakat/

Publik

Penanggung Jawab

Usaha dan/atau

Kegiatan

Pasal 72 dan Pasal 63 ayat

(1) huruf o dalam UU

32/2009 : Pembinaan dan

Pengawasan Penaatan

Perizinan Lingkungan

Akses Informasi, Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Pengawasan LH

Penguatan Demokrasi

Lingkungan : • akss informasi;

• akses partisipasi;

• penguatan hak-hak

masyarakat dalam PPLH.

(Penjelasan Umum

UU 32/2009 angka 8)

Informasi PPLH

Peraturan MENLH tentang

Pelaporan Pelaksanaan

Izin Lingkungan

Pasal 68 UU 32/2009 : Kewajiban

Memberikan informasi terkait

PPLH secara benar, akurat dan

tepat waktu;

Pasal 53 PP 27/2012

Kewajiban menyampaikan

laporan persyaratan dan

kewajiban dalam izin lingkungan

setiap 6 bulan sekali

Pasal 63 ayat (1)

huruf e UU 32/2009:

Pemerintah bertugas

dan berwenang untuk

menetapkan dan

melaksanakan

kebijakan mengenai

amdal dan UKL-UPL

SIPIL (sistim informasi

pelaksanaan izin lingk)

Pemrakarsa Pengelolaan dan

Pemantauan

Lingkungan

• Ketentuan dalam SKKL dan Izin

Lingkungan, atau

• Ketentuan dalam Rekomendasi UKL-UPL

dan Izin Lingkungan

• Instansi yang membidangi

usaha/kegiatan ybs.

• Instansi yang ditugasi mengelola LH

di Pusat, Provinsi, Kab/Kota

Pelaporan:

• Buku

• File elektronik i.e. CD

Buku Laporan atau sistem

informasi elektronik i.e. Website Masyarakat/Publik

Mekanisme dan Frekuensi Pelaporan RKL-RPL/

Pelaksanaan Izin Lingkungan

Frekuensi

• 6 (enam) bulan sekali

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL berubah menjadi Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan sesuai dengan

ketentuan pasal 53 ayat (1) huruf b PP 27/2012 baik untuk usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dan UKL-UPL

BAB I PENDAHULUAN

A. Identitas Perusahaan

B. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

C. Deskripsi Kegiatan

D. Perkembangan Lingkungan Sekitar

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan

1. RKL

2. RPL

B. Evaluasi

1. Evaluasi Kecendrungan

2. Evaluasi Tingkat Kritis

3. Evaluasi Penaatan

BAB III KESIMPULAN

• Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan

lingkungan hidup dan kendala-kendala yang

dihadapi;

• Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan dengan rencana pengelolaan dan

pemantauan dalam dokumen RKL-RPL

Sistematika Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL/Izin Lingkungan

1

2 3

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL berubah menjadi Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan

pasal 53 ayat (1) huruf b PP 27/2012 baik untuk usaha dan/atau kegiatan wajib amdal dan UKL-UPL

Pengelolaan dan Pemantauan Izin Lingkungan

Pemantauan base line (rona lingkungan awal)

Sebelum proyek

Karakterisasi kondisi alamiah

Perubahan yang terjadi scr alamiah

Pemantauan dampak

Perubahan akibat proyek

Pemantauan pentaatan

Baku mutu / peraturan 9

0

1

2

3

4

5

6

4/11/95 8/23/96 1/5/98 5/20/99 10/1/00 2/13/02

L

I

N

G

K

U

N

G

A

N

WAKTU

Prediksi

dampak Baku

mutu

Proyek Dimulai

Pengumpulan data

lingkungan secara sistematis

melalui rangkaian

pengukuran yang berulang-

ulang.

Mengapa perlu Pelaksanaan Izin

Lingkungan (RKL-RPL) ?

10

Sindrom “bangun dan lupakan”

(Culhane 1993).

AMDAL sebagai proforma process

McCart (1982) AMDAL - Pseudo-science-

hipoteses-dinyatakan namun tidak

pernah diuji kebenarannya.

AMDAL – alat pengelolaan

lingkungan selama daur

umur proyek

Beanlands and Duinker

(1983) - Pemantauan perlu

dilakukan untuk

memperbaiki kemampuan

kita dalam prediksi dampak

11

• Verifikasi atas kebenaran dampak hipotetik yang di kaji dalam studi AMDAL.

• Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKL RPL dan SK Kelayakan Lingkungan Hidup

• Membantu pelaksanaan pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan terhadap baku mutu dan peraturan-peraturan lingkungan hidup melalui evaluasi dari laporan pemrakarsa

• Menilai efektifitas pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan dan merekomendasikan perbaikan pengelolaan lingkungan

Guna P

em

anta

uan R

KL

RPL

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

RKL RPL

15

Evaluasi Kecenderungan

(trend evaluation)

16

• evaluasi untuk melihat kecenderungan (trend) perubahan kualitas lingkungan

• dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu (time series data)

• dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda

• menggambarkan secara jelas kecenderungan proses maupun perubahan kualitas lingkungan (proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal)

Pola Kecenderungan

17

Evaluasi Tingkat Kritis

(criticial level evaluation)

18

menilai tingkat kekritisan (critical level) dari suatu dampak

dilakukan dengan data hasil pemantauan

dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat

evaluasi terhadap potensi risiko dimana

suatu kondisi akan melebihi baku mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang

Tingkat Kritis … > BM

19

Evaluasi Penaatan

(compliance evaluation)

20

evaluasi terhadap tingkat kepatuhan untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dalam dokumen RKL-RPL

21

Tingkatan Kritis & Ketaatan

22

Ke

tid

akp

astia

n

Pe

ng

uku

ran

KATEGORI PENTAATAN

DAERAH TAAT

BAKU MUTU

DAERAH TIDAK TAAT

RESPON & TINDAKAN

TIDAK ADA TINDAKAN

PENTING YANG PERLU

DILAKUKAN

DA

ER

AH

PE

MB

INA

AN

PERBAIKAN PENGELOLAAN

DAERAH

PENEGAKAN

HUKUM

PENUTUPAN,

PELARANGAN,

PERINGATAN

ADMINISTRASI

Modifikasi : IMPEL, 2001

23

menilai tingkat penaatan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja

pengelolaan lingkungan hidup

Ke 3 EVALUASI dilakukan

PRASYARAT PENYUSUNAN LAPORAN

Komitmen dari pimpinan manajemen

Internalisasi dalam sistem manajemen yang ada

Kejelasan pelaksana dan pembiayaan

Dukungan aspek teknis:

Teknik pengelolaan dan pemantauan

Lokasi & frekwensi

Metodologi

Laboratorium (terakreditasi, QA/QC)

dll

24

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL/Izin Lingkungan

Masalah

Inventarisasi Dok. Laporan RKL-RPL/UKL-UPL terlalu banyak..? (Dok

Menumpuk)

Keterbatasan SDM dalam Pengolahan Data..? (Data tidak terkelola)

Keterbatasan Analisis Data..? (Informasi tidak tersaji)

Informasi data terbatas dan sulit dipanggil karena masih bersifat manual..?

(informasi kondisi/fakta lingkungan sulit disajikan)

Identifikasi terjadinya penyimpangan terhadap Izin Lingkungan lemah..?

(Evaluasi hasil analisis lemah)

Pengawasan terhadap Penerapan Izin Lingkungan tidak optimal..?

dll

SOLUSI /MANFAAT DG APLIKASI DATABASE Pengawasn

Izin Lingkungan

KEUNGGULAN :

• Input Data Lebih Efisien;

• Pengolahan Data Mudah;

• Analisis Data Otomatis;

• Evaluasi Data Efektif;

• Penyimpanan Data lebih

mudah;

• Informasi Data Mudah

dipanggil;

• Dapat Memuat Data dan

Informasi yang lebih

Komplit.

• dll

SIPIL pada INDUSTRI

SIPIL pada INDUSTRI

BLH Prov

BLH Kab/Kota

BLH Kab/Kota

BLH Kab/Kota

PPE

SUMATERA

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN

IZIN LINGKUNGAN

KLH

PPE

SUMATERA

PPE KALIMANTAN

PPE SUMA

PPE BALI NUSRA

PPE JAWA

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN

IZIN LINGKUNGAN

PPE PAPUA

KLH

SISTEM INFORMASI PPE SUMATERA

WEBGIS PPE SUMATERA

WEBGIS PPE SUMATERA

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN

(SIPIL)

Konsentrasi Parameter Limbah

Cair (mg/l);

Debit Air Limbah (m3/bln);

Jumlah Bahan Baku yang diolah

(m3/bln).

PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN

INFORMASI DARI PELAPORAN

IZIN LINGKUNGAN

HALAMAN OUTPUT GRAFIK

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN

(SIPIL)

HASIL ANALISIS • Parameter (AIR, UDARA) yang memenuhi Baku Mutu;

• Jumlah Limbah B3 yang belum dikelola;

• Berakhirnya izin-izin Perlindungan dan Pengelolaan LH;

• Beban Pencemaran terhadap lingkungan;

• Trend dan lokasi sumber pencemar;

• Evaluasi pelaksanaan RKL-RPL;

• dll.

Berdasarkan salah satu parameter :

Daya Tampung Sungai 0,57 Ton/Jam atau 13.680 Kg/hari;

Beban Pencemaran Sungai 0,84 Ton/Jam atau 20.160 Kg/hari;

Kelebihan Beban Pencemaran 0,27 Ton/Jam atau 6.840 Kg/Hari;

SIPIL TERHADAP

ANALISIS BEBAN PENCEMARAN INDUSTRI

PEMANFAATAN SIPIL :

Efektifitas Pemda dalam Pemantauan

Pasif dan Aktif thd Industri

Bahan pembinaan & pengawasan;

Data pendukung kajian Daya Tampung

dan Daya Dukung;

Bahan pengambilan kebijakan.

KESIMPULAN

1/26/2015 Footer

MANFAAT

Data terdokumentasi dengan baik

Mempermudah pemanggilan data setiap saat

diperlukan

Tidak membutuhkan ruang penyimpanan data (maya)

HALAMAN DEPAN

HALAMAN DEPAN SETELAH LOGIN

HALAMAN LIHAT PERUSAHAAN

HALAMAN BUAT PERUSAHAAN

HALAMAN EDIT PROFIL PERUSAHAAN

HALAMAN PARAMETER ACUAN

HALAMAN PEMBUATAN TAHUN DATA

HALAMAN INPUT DATA SWAPANTAU

HALAMAN VALIDASI DATA

HALAMAN INPUT DATA SWAPANTAU

HALAMAN INPUT DATA LIMBAH B3

HALAMAN OUTPUT GRAFIK

HALAMAN OUTPUT EXCEL

HALAMAN INPUT DATA RKL/RPL

HALAMAN INPUT DATA RKL/RPL

HALAMAN INPUT DATA RKL/RPL

HALAMAN EVALUASI

HALAMAN EVALUASI

HASIL ANALISIS (CONTOH)

• Parameter yang memenuhi Baku Mutu

• Jumlah Limbah B3 yang belum dikelola

• Berakhirnya izin-izin Perlindungan dan Pengelolaan

LH

• Beban Pencemaran terhadap lingkungan

• Evaluasi sumber pencemar dari industry yang terdata

• Dll.

TERIMAKASIH