Sistem Hukum Indonesia

SISTEM HUKUM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DI INDONESIA

M. FIKRI CAHYADIM. FIKRI CAHYADI

SISTEMSISTEM SUATU KESATUAN YANG TERDIRI DARI BAGIAN-SUATU KESATUAN YANG TERDIRI DARI BAGIAN-BAGIAN YANG SALING BERHUBUNGAN SATU SAMA BAGIAN YANG SALING BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN, SECARA FUNGSIONAL,LAIN, SECARA FUNGSIONAL, SALING TERGANTUNGSALING TERGANTUNG

DIBATASI DALAM SUATU LINGKUNGANDIBATASI DALAM SUATU LINGKUNGAN

PERUBAHAN SUATU BAGIAN BERAKIBAT PADA PERUBAHAN SUATU BAGIAN BERAKIBAT PADA BAGIAN YANAG LAINBAGIAN YANAG LAIN

MEMBENTUK SUATU KESATUAN KERJAMEMBENTUK SUATU KESATUAN KERJA

UNTUK MENCAPAI TUJUANUNTUK MENCAPAI TUJUAN

SISTEM HUKUMSISTEM HUKUM(HAROLD J. BERMAN)(HAROLD J. BERMAN)

KESELURUHAN ATURAN DAN PROSEDUR YANG KESELURUHAN ATURAN DAN PROSEDUR YANG SPESIFIK, YANG KARENA ITU DAPAT DIBEDAKAN SPESIFIK, YANG KARENA ITU DAPAT DIBEDAKAN CIRI-CIRINYA DARI KAEDAH-KAEDAH SOSIAL CIRI-CIRINYA DARI KAEDAH-KAEDAH SOSIAL YANG LAINYANG LAIN

PADA UMUMNYA, DAN KEMUDIAN DARI PADA ITU PADA UMUMNYA, DAN KEMUDIAN DARI PADA ITU YANG SECARA RELATIF KONSISTEN DITERAPKAN YANG SECARA RELATIF KONSISTEN DITERAPKAN OLEH SUATU STRUKTUR OTORITAS YANG OLEH SUATU STRUKTUR OTORITAS YANG PROFESIONAL PROFESIONAL

GUNA MENGONTROL PROSES-PROSES SOSIAL YANG GUNA MENGONTROL PROSES-PROSES SOSIAL YANG TERJADI DALAM MASYARAKATTERJADI DALAM MASYARAKAT

LAWRENCE M. FRIEDMANLAWRENCE M. FRIEDMANSISTEM HUKUMSISTEM HUKUM

3 BAGIAN/KOMPONEN3 BAGIAN/KOMPONENI.I. KOMPONEN STRUKTURALKOMPONEN STRUKTURAL

BERGERAK DI DALAM SUATU MEKANISMEBERGERAK DI DALAM SUATU MEKANISME LEMBAGA PEMBUAT UNDANG-UNDANGLEMBAGA PEMBUAT UNDANG-UNDANG PENGADILANPENGADILAN PENEGAK HUKUMPENEGAK HUKUM BADAN YANG BERWENANG MENERAPKAN HUKUMBADAN YANG BERWENANG MENERAPKAN HUKUM

II. KOMPONEN II. KOMPONEN SUBSTANSISUBSTANSI

HASIL NYATA DARI SISTEM HASIL NYATA DARI SISTEM HUKUMHUKUM

HUKUM IN CONCRETO HUKUM IN CONCRETO (KAIDAH HUKUM (KAIDAH HUKUM INDIVIDUAL)INDIVIDUAL)KEPUTS. KASUS ,YURISPRUDENSIKEPUTS. KASUS ,YURISPRUDENSI

HUKUM IN ABSTRACTO HUKUM IN ABSTRACTO (KAIDAH HUKUM UMUM)(KAIDAH HUKUM UMUM)DASAR HK INDIVIDU BAGI DASAR HK INDIVIDU BAGI SIAPA SAJASIAPA SAJA

III. KOMPONEN BUDAYA HUKUMIII. KOMPONEN BUDAYA HUKUM

SIKAP PUBLIK /WARGA MASYARAKAT BESERTA SIKAP PUBLIK /WARGA MASYARAKAT BESERTA NILAI-NILAI YANG DIPEGANGNILAI-NILAI YANG DIPEGANG

HUKUM KELUARGAHUKUM KELUARGA HUKUM WARISHUKUM WARIS

YONATHAN H. TURNERYONATHAN H. TURNER

ELEMEN SISTEM HUKUMELEMEN SISTEM HUKUM

1.1. SEPERANGKAT KAEDAH/ ATURAN TINGKAH- SEPERANGKAT KAEDAH/ ATURAN TINGKAH- LAKULAKU

2.2. TATA CARA PENERAPANTATA CARA PENERAPAN3.3. TATA CARA MENYELESAIKAN SENGKETATATA CARA MENYELESAIKAN SENGKETA4.4. TATA CARA UNTUK PEMBUATAN HUKUM ATAU TATA CARA UNTUK PEMBUATAN HUKUM ATAU

PERUBAHAN HUKUMPERUBAHAN HUKUM

HANS KELSENHANS KELSEN SISTEM HUKUM MERUPAKAN SISTEM PERTANGGAAN SISTEM HUKUM MERUPAKAN SISTEM PERTANGGAAN

KAEDAHKAEDAH

SUATU HUKUM YANG TINGKATNYA LEBIH RENDAH HARUS SUATU HUKUM YANG TINGKATNYA LEBIH RENDAH HARUS BERDASAR PADA HUKUM YANG LEBIH TINGGI SIFATNYABERDASAR PADA HUKUM YANG LEBIH TINGGI SIFATNYA

BERSUMBER PADA NORMA DASAR YANG DISEBUT BERSUMBER PADA NORMA DASAR YANG DISEBUT GRUNDNORMGRUNDNORM

TEORI : STUFENBAUTEORI : STUFENBAU

FULLERFULLERUKURAN UNTUK SISTEM HUKUM UKURAN UNTUK SISTEM HUKUM 8 ASAS 8 ASAS PRINCIPLES OF LEGALITYPRINCIPLES OF LEGALITY

1.1. MENGANDUNG ATURAN-ATURANMENGANDUNG ATURAN-ATURAN2.2. PERATURAN HARUS DIUMUMKANPERATURAN HARUS DIUMUMKAN3.TIDAK BOLEH ADA PERATURAN YANG BERLAKU 3.TIDAK BOLEH ADA PERATURAN YANG BERLAKU SURUTSURUT

4. DISUSUN DALAM RUMUSAN YANG BISA 4. DISUSUN DALAM RUMUSAN YANG BISA DIMENGERTIDIMENGERTI

5. TIDAK BOLEH MENGANDUNG PERATURAN YANG 5. TIDAK BOLEH MENGANDUNG PERATURAN YANG BERTENTANGAN SATU SAMA LAINBERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

6.6. TIDAK BOLEH MENGANDUNG TUNTUTAN YANG TIDAK BOLEH MENGANDUNG TUNTUTAN YANG MELEBIHI APA YANG DAPAT DILAKUKANMELEBIHI APA YANG DAPAT DILAKUKAN

7.7. TIDAK BOLEH ADA KEBIASAAN UNTUK SERING TIDAK BOLEH ADA KEBIASAAN UNTUK SERING MENGUBAH-UBAH PERATURAN SEHINGGA MENGUBAH-UBAH PERATURAN SEHINGGA MENYEBABKAN SEORANG KEHILANGAN ORIENTASIMENYEBABKAN SEORANG KEHILANGAN ORIENTASI

8.8. HARUS ADA KECOCOKAN ANTARA PERATURAN HARUS ADA KECOCOKAN ANTARA PERATURAN YANG DIUNDANGKAN DENGAN PELAKSANAANNYA YANG DIUNDANGKAN DENGAN PELAKSANAANNYA SEHARI-HARISEHARI-HARI

MACAM - MACAM SISTEM MACAM - MACAM SISTEM HUKUMHUKUM

1.1. SISTEM HUKUM EROPA SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTALKONTINENTAL

BERKEMBANG DI NEGARA -NEGARA EROPA BERKEMBANG DI NEGARA -NEGARA EROPA DARATANDARATAN

SERING DISEBUT SEBAGAI "CIVIL LAW"SERING DISEBUT SEBAGAI "CIVIL LAW" BERASAL DARI KODIFIKASI HUKUM YANG BERASAL DARI KODIFIKASI HUKUM YANG

BERLAKU DI KEKAISARAN ROMAWI MASA BERLAKU DI KEKAISARAN ROMAWI MASA PEMERINTAHAN KAISAR YUSTINIANUS ABAD VI PEMERINTAHAN KAISAR YUSTINIANUS ABAD VI S.M.S.M.

KUMPULAN PERATURAN HUKUMNYA DISEBUT KUMPULAN PERATURAN HUKUMNYA DISEBUT "CORPUS JURIS CIVILIS""CORPUS JURIS CIVILIS"

DIANUT, DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN DIANUT, DIJADIKAN DASAR PERUMUSAN NEGARA- NEGARA : JERMAN, BELANDA, NEGARA- NEGARA : JERMAN, BELANDA, PERANCIS, ITALIA, AMERIKA LATIN, ASIA, PERANCIS, ITALIA, AMERIKA LATIN, ASIA, INDONESIAINDONESIA

(DJAMALI,1996 : HAL 68-74)(DJAMALI,1996 : HAL 68-74)

PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM PRINSIP DASAR SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTALEROPA KONTINENTAL

HUKUM MEMPEROLEH KEKUATAN MENGIKAT, KARENA HUKUM MEMPEROLEH KEKUATAN MENGIKAT, KARENA DIWUJUDKAN DALAM PERATURAN-PERATURAN YANG DIWUJUDKAN DALAM PERATURAN-PERATURAN YANG BERBENTUK UNDANG-UNDANG DAN TERSUSUN SECARA BERBENTUK UNDANG-UNDANG DAN TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DI DALAM KODIFIKASI ATAU SISTEMATIK DI DALAM KODIFIKASI ATAU KOMPILASI TERTENTUKOMPILASI TERTENTU

TUJUAN HUKUM: KEPASTIAN HUKUM (NILAI UTAMA) TUJUAN HUKUM: KEPASTIAN HUKUM (NILAI UTAMA) HANYA DAPAT DIWUJUDKAN KALAU TINDAKAN-HANYA DAPAT DIWUJUDKAN KALAU TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM MANUSIA DI DALAM PERGAULAN TINDAKAN HUKUM MANUSIA DI DALAM PERGAULAN HIDUP DIATUR DENGAN PERATURAN HUKUM TERTULISHIDUP DIATUR DENGAN PERATURAN HUKUM TERTULIS

HAKIM TIDAK DAPAT LELUASA MENCIPTAKAN HAKIM TIDAK DAPAT LELUASA MENCIPTAKAN HUKUM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKATHUKUM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT

HAKIM BERFUNGSI MENETAPKAN DAN HAKIM BERFUNGSI MENETAPKAN DAN MENAFSIRKAN PERATURAN DALAM BATAS-MENAFSIRKAN PERATURAN DALAM BATAS-BATAS WEWENANGNYABATAS WEWENANGNYA

2. SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON2. SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON

SISTEM HUKUM ANGLO SAXON = SISTEM HUKUM SISTEM HUKUM ANGLO SAXON = SISTEM HUKUM ANGLO AMERIKA ANGLO AMERIKA

ASAL: DARI INGGRIS ABAD XI, SERING DISEBUT ASAL: DARI INGGRIS ABAD XI, SERING DISEBUT SEBAGAI SISTEM " COMMON LAW" DAN SISTEM SEBAGAI SISTEM " COMMON LAW" DAN SISTEM "UNWRITTEN LAW". TAPI TIDAK SEPENUHNYA "UNWRITTEN LAW". TAPI TIDAK SEPENUHNYA BENAR, DIKENAL JUGA ADANYA SUMBER-SUMBER BENAR, DIKENAL JUGA ADANYA SUMBER-SUMBER HUKUM TERTULIS (STATUTES)HUKUM TERTULIS (STATUTES)

MERUPAKAN SISTEM HUKUM POSITIF DI MERUPAKAN SISTEM HUKUM POSITIF DI AMERIKA UTARA, KANADA, BEBERAPA NEGARA AMERIKA UTARA, KANADA, BEBERAPA NEGARA ASIA, INGGRIS, AUSTRALIA, AMERIKA ASIA, INGGRIS, AUSTRALIA, AMERIKA SERIKAT SERIKAT

PRINSIP DASAR SISTEM HUKUMPRINSIP DASAR SISTEM HUKUM ANGLO SAXON ANGLO SAXON

SUMBER HUKUM : PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM DAN ATAU SUMBER HUKUM : PUTUSAN-PUTUSAN HAKIM DAN ATAU PENGADILAN, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.PENGADILAN, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.

PRINSIP- PRINSIP DAN KAEDAH HUKUM DIBENTUK DAN PRINSIP- PRINSIP DAN KAEDAH HUKUM DIBENTUK DAN MENJADI KAEDAH YANG MENGIKAT UMUM.MENJADI KAEDAH YANG MENGIKAT UMUM.

SUMBER-SUMBER HUKUM, SEPERTI PUTUSAN HAKIM, SUMBER-SUMBER HUKUM, SEPERTI PUTUSAN HAKIM, KEBIASAAN, PERATURAN TERTULIS, UNDANG-UNDANGKEBIASAAN, PERATURAN TERTULIS, UNDANG-UNDANG, , DAN PERATURAN ADMINISTRASI NEGARADAN PERATURAN ADMINISTRASI NEGARA TIDAK TERSUSUNTIDAK TERSUSUN SECARA SISTEMATIK DALAM HIERARKI TERTENTUSECARA SISTEMATIK DALAM HIERARKI TERTENTU

PERANAN HAKIM BERFUNGSI TIDAK HANYA SEBAGAI PERANAN HAKIM BERFUNGSI TIDAK HANYA SEBAGAI PIHAK YANG BERTUGAS MENETAPKAN DAN MENAFSIRKAN PIHAK YANG BERTUGAS MENETAPKAN DAN MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM SAJA, JUGA MEMBENTUK SELURUH PERATURAN HUKUM SAJA, JUGA MEMBENTUK SELURUH TATA KEHIDUPAN MASYARAKATTATA KEHIDUPAN MASYARAKAT

HAKIM MEMPUNYAI WEWENANG SANGAT LUAS UNTUK HAKIM MEMPUNYAI WEWENANG SANGAT LUAS UNTUK MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU DAN MENAFSIRKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU DAN MENCIPTAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BARUMENCIPTAKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM BARU

HUKUM BARU AKAN MENJADI PEGANGAN BAGI HAKIM-HUKUM BARU AKAN MENJADI PEGANGAN BAGI HAKIM-HAKIM LAIN UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA SEJENISHAKIM LAIN UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA SEJENIS

DOKTRIN YANG DIANUT:DOKTRIN YANG DIANUT:

THE DOCTRINE OF PRECEDENT/THE DOCTRINE OF PRECEDENT/STARE DECISISSTARE DECISIS

HUKUM YANG SUDAH ADA DI DALAM PUTUSAN HUKUM YANG SUDAH ADA DI DALAM PUTUSAN HAKIM LAIN DARI PERKARA SEJENIS HAKIM LAIN DARI PERKARA SEJENIS SEBELUMNYA HAKIM HARUS MENDASARKAN SEBELUMNYA HAKIM HARUS MENDASARKAN PADA PRINSIP SEBELUMNYA (PRESEDEN)PADA PRINSIP SEBELUMNYA (PRESEDEN)

BILA BELUM ADA PUTUSAN TERDAHULU, HAKIM BILA BELUM ADA PUTUSAN TERDAHULU, HAKIM DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA SESEORANG DAPAT DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA SESEORANG DAPAT MENETAPKAN PUTUSAN BARU BERDASAR KAN MENETAPKAN PUTUSAN BARU BERDASAR KAN NILAI-NILAI KEADILAN, KEBENARAN AKAL SEHATNILAI-NILAI KEADILAN, KEBENARAN AKAL SEHAT

KARENA BERKEMBANG DARI PUTUSAN HAKIM UNTUK KARENA BERKEMBANG DARI PUTUSAN HAKIM UNTUK SUATU PERKARA ATAU KASUS, MAKA SISTEM INI SUATU PERKARA ATAU KASUS, MAKA SISTEM INI SERING DISEBUT SEBAGAISERING DISEBUT SEBAGAI CASE LAWCASE LAW

3.3. SISTEM HUKUM ADATSISTEM HUKUM ADAT

SISTEM HUKUM ADAT HANYA DALAM SISTEM HUKUM ADAT HANYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIAKEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA

ISTILAHNYA BERASAL DARI BAHASA ISTILAHNYA BERASAL DARI BAHASA BELANDABELANDA "ADATRECHT", "ADATRECHT", OLEH SNOUCK OLEH SNOUCK HURGRONJEHURGRONJE

PENGERTIAN HUKUM ADAT MENGANDUNG PENGERTIAN HUKUM ADAT MENGANDUNG MAKNA: HUKUM INDONESIA DAN KESUSILAAN MAKNA: HUKUM INDONESIA DAN KESUSILAAN MASYARA KAT MERUPAKAN HUKUM ADATMASYARA KAT MERUPAKAN HUKUM ADAT

BERSUMBER PADA PERATURAN-PERATURAN BERSUMBER PADA PERATURAN-PERATURAN HUKUM TIDAK TERTULIS YANG TUMBUH HUKUM TIDAK TERTULIS YANG TUMBUH BERKEMBANG DAN DIPERTAHANKAN DNG BERKEMBANG DAN DIPERTAHANKAN DNG KESADARAN HUKUM MASYARAKATNYAKESADARAN HUKUM MASYARAKATNYA

BERSIFAT TRADISIONAL DENGAN BERPANGKAL BERSIFAT TRADISIONAL DENGAN BERPANGKAL KEPADA KEHENDAK NENEK MOYANGKEPADA KEHENDAK NENEK MOYANG

DAPAT BERUBAH TERGANTUNG DARI PENGARUH DAPAT BERUBAH TERGANTUNG DARI PENGARUH KEJADIAN DAN KEADAAN HIDUP YANG SILIH KEJADIAN DAN KEADAAN HIDUP YANG SILIH BERGANTIBERGANTI

PEMUKA ADAT BERPERAN MELAKSANAKAN SISTEM PEMUKA ADAT BERPERAN MELAKSANAKAN SISTEM HUKUM ADAT. PENGARUHNYA BESAR, PEMIMPIN YANG HUKUM ADAT. PENGARUHNYA BESAR, PEMIMPIN YANG DISEGANI, MENJAGA KEUTUHAN HIDUP SEJAHTERADISEGANI, MENJAGA KEUTUHAN HIDUP SEJAHTERA

PEMUKA ADAT DIANGGAP SBG ORANG YANG PALING PEMUKA ADAT DIANGGAP SBG ORANG YANG PALING MAMPU MENJALANKAN DAN MEMELIHARA PERATURAN, MAMPU MENJALANKAN DAN MEMELIHARA PERATURAN, SELALU DITAATI MASYARAKATNYA BERDASARKAN SELALU DITAATI MASYARAKATNYA BERDASARKAN KEPERCAYAAN PADA NENEK MOYANGKEPERCAYAAN PADA NENEK MOYANG

PERANAN INI DAPAT MENGUBAH HUKUM ADAT PERANAN INI DAPAT MENGUBAH HUKUM ADAT SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT TANPA MENGHAPUS SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT TANPA MENGHAPUS KEPERCAYAAN DAN KEHENDAK SUCI NENEK MOYANGKEPERCAYAAN DAN KEHENDAK SUCI NENEK MOYANG

4.4.SISTEM HUKUM ISLAMSISTEM HUKUM ISLAM

DIANUT OLEH MASYARAKAT ARAB, BERKEMBANG DI ASIA, DIANUT OLEH MASYARAKAT ARAB, BERKEMBANG DI ASIA, AFRIKA, EROPA DAN AMERIKA SECARA INDIVIDUAL/ AFRIKA, EROPA DAN AMERIKA SECARA INDIVIDUAL/ KELOMPOKKELOMPOK

BERSUMBER HUKUM PADA : QURAN, SUNAH NABI, IJMA DAN BERSUMBER HUKUM PADA : QURAN, SUNAH NABI, IJMA DAN QIYASQIYAS

DASAR HUKUM: MENGATUR SEGI PEMBANGUNAN, POLITIK, DASAR HUKUM: MENGATUR SEGI PEMBANGUNAN, POLITIK, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYASOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

SISTEM HUKUM DALAM HUKUM FIKH TERDIRI SISTEM HUKUM DALAM HUKUM FIKH TERDIRI DARI DUA HUKUM POKOK YAITU HUKUM ROHANIAH DARI DUA HUKUM POKOK YAITU HUKUM ROHANIAH DISEBUT IBADAT. HUKUM DUNIAWI TERDIRI DARI DISEBUT IBADAT. HUKUM DUNIAWI TERDIRI DARI :: MUAMALATMUAMALAT TATA TERTIB HUKUM ANTAR MANUSIA TATA TERTIB HUKUM ANTAR MANUSIA (JUAL BELI, HK. TANAH, HAK MILIK DLL)(JUAL BELI, HK. TANAH, HAK MILIK DLL) NIKAHNIKAH YAITU MEMBENTUK KELUARGAYAITU MEMBENTUK KELUARGA JINAYATJINAYAT YAITU HUKUM PIDANA, ANCAMAN YAITU HUKUM PIDANA, ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP HUKUM ALLAH DAN KEJAHATANHUKUMAN TERHADAP HUKUM ALLAH DAN KEJAHATAN

PENGERTIAN DASAR PENGERTIAN DASAR SISTEM HUKUMSISTEM HUKUM

1.1. SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM SETIAP PIHAK YANG MENJADI PENDUKUNGSETIAP PIHAK YANG MENJADI PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBANHAK DAN KEWAJIBAN

BERUPA:BERUPA:1.1. PRIBADI KODRATI1.1. PRIBADI KODRATI1.2. PRIBADI HUKUM1.2. PRIBADI HUKUM1.3. PEJABAT/TOKOH1.3. PEJABAT/TOKOH

2. HAK DAN KEWAJIBAN2. HAK DAN KEWAJIBANHAK :HAK :

SUATU KEBOLEHAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU SUATU KEBOLEHAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU / TIDAK MELAKUKAN SESUATU./ TIDAK MELAKUKAN SESUATU.

WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM PADA WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUM.SUBYEK HUKUM.

KEWAJIBAN :KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUM.PADA SUBYEK HUKUM.

PALING PENTING KEWAJIBAN UNTUK TIDAK PALING PENTING KEWAJIBAN UNTUK TIDAK MENYALAH GUNAKAN HAK.MENYALAH GUNAKAN HAK.

ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TERDAPAT HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN TERDAPAT HUBUNGAN KORELATIFKORELATIF

HAK DIBATASI KEWAJIBANHAK DIBATASI KEWAJIBAN

KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM KEWAJIBAN : TUGAS YANG DIBEBANKAN OLEH HUKUM PADA SUBYEK HUKUMPADA SUBYEK HUKUM

3.3. PERISTIWA HUKUMPERISTIWA HUKUM

PERISTIWA YANG MEMBAWA AKIBAT HUKUMPERISTIWA YANG MEMBAWA AKIBAT HUKUM

KEJADIAN YANG MENIMBULKAN/ MENGHAPUSKAN KEJADIAN YANG MENIMBULKAN/ MENGHAPUSKAN HAK/KEWAJIBANHAK/KEWAJIBAN

PERISTIWA SOSIAL BERSEGI HUKUMPERISTIWA SOSIAL BERSEGI HUKUM

1.1. PERILAKU DALAM HUKUM: SIKAP TINDAK YANG PERILAKU DALAM HUKUM: SIKAP TINDAK YANG MEMPUNYAI AKIBAT HUKUMMEMPUNYAI AKIBAT HUKUM1. PERILAKU MENURUT HUKUM1. PERILAKU MENURUT HUKUM

1.1. SEPIHAK1.1. SEPIHAK1.2. JAMAK PIHAK1.2. JAMAK PIHAK1.3. SEREMPAK1.3. SEREMPAK

2. PERILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN 2. PERILAKU YANG BERTENTANGAN DENGAN MELANGGAR HUKUMMELANGGAR HUKUM3. ZAAKWARNEMING3. ZAAKWARNEMING

PERISTIWA HUKUM DAPAT BERUPA :

2.2. KEJADIAN KEJADIAN MISALNYA : KELAHIRANMISALNYA : KELAHIRAN3.3. KEADAANKEADAAN, YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG-, YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG-

JAWABKANJAWABKAN

4.4. HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUMMERUPAKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN DALAM HUKUM, MERUPAKAN HUBUNGAN-HUBUNGAN DALAM HUKUM, SEBAGAI IKATAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTAR SEBAGAI IKATAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTAR SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM

5.5. OBYEK HUKUMOBYEK HUKUMYAITU SEGALA SESUATU MENJADI OBYEK DARI YAITU SEGALA SESUATU MENJADI OBYEK DARI

HUBUNGAN HUKUM. ADAKALANYA OBYEK HUKUM HUBUNGAN HUKUM. ADAKALANYA OBYEK HUKUM DINAMAKAN BENDA, YANG DIBEDAKAN DINAMAKAN BENDA, YANG DIBEDAKAN ::A.A. BENDA YG BERWUJUD DAN YG TIDAK BENDA YG BERWUJUD DAN YG TIDAK BERWUJUDBERWUJUDB.B. BENDA YG BERGERAK DAN BENDA TDK BENDA YG BERGERAK DAN BENDA TDK BERGERAKBERGERAK

REFERENSIREFERENSI YUDHO, WINARNO DAN AGUS BROTOSUSILO, YUDHO, WINARNO DAN AGUS BROTOSUSILO,

1986. 1986. MATERI POKOK SISTEM HUKUM MATERI POKOK SISTEM HUKUM INDONESIA. INDONESIA. PAJA 3131, MODUL 1-6. JAKARTA PAJA 3131, MODUL 1-6. JAKARTA : KARUNIKA DAN : KARUNIKA DAN UNIV TERBUKAUNIV TERBUKA

DJAMALI, R. ABDOEL, 1993. DJAMALI, R. ABDOEL, 1993. PENGANTAR PENGANTAR HUKUM INDONESIAHUKUM INDONESIA. ED.2., CET 3. . ED.2., CET 3. JAKARTA: RAJA GRAFINDO PERSADA.JAKARTA: RAJA GRAFINDO PERSADA.