Sistem Fiskal Indonesia

Sistem Fiskal Indonesia

Sistem Fiskal IndonesiaAmeliaAulia AkbarDea AlifDheanda Ayudipa

SISTEM FISKALKebijakan Fiskal : kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional tergantung pada jenis sumber penerimaan.SISTEM FISKALPerpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah lebih bersifat memperkecil pendapatan nasional dibanding dengan pinjaman Negara.

Pinjaman Negara lebih bersifat memperkecil pendapatan dibanding dengan pencetakan uang baru sebagai sumber penerimaan Negara.*Anggaran Belanja Negara Yang Terdiri Dari:Penerimaan atas pajakPengeluaran pemerintah pusat/daerah (goverment expenditure)Transfer pemerintah (government transfer)Bagian laba BUMNDan berbagai pendapatan non-pajak lainnya.

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai:

tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara* dengan maksud untuk memajukan jalannya perekonomian.4 Macam Sistem FiskalSistem Pembiayaan fungsional (Functional Finance)Mengatur pengeluaran swasta dan pinjamannyasebagai alat untuk menekanInflasi.

Sistem Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach)Penyesuaian dalam anggaran selalu dibuatuntuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi.

4 Macam Sistem FiskalSistem Stabilisasi anggaran otomatis (The Stabilizing Budget)Penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaandan pengeluaran pemerintah yang akanmenyebabkan perekonomian menjadi stabil.

Sistem Anggaran belanja seimbang (Balance Approach)Untuk keseimbangan antara penerimaan danpengeluaran pemerintah dalam jangka panjang agarterjadi keterkaitan dalam perekonomian sehinggamemperoleh kepercayaan masyarakat.Tujuan Kebijakan FiskalUntuk mencapai kestabilan dalam perekonomian

How? Dengan cara : meningkatkan secara terus-menerus pendapatan nasional riil pada laju faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.Tujuan Kebijakan FiskalUntuk stabilitas perekonomianMemacu & mendorong pertumbuhan ekonomiMemperluas & menciptakan lapangan kerjaMenciptakan keadilan sosial bagi masyarakatPemerataan pendistribusian dan pendapatan.Mencegah pengangguran Menstabilkan harga

Fungsi Kebijakan FiskalPasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, kebijakanfiskal terkait anggaran (APBN)mempunyaifungsi: Otorisasi Perencanaan Pengawasan Alokasi Distribusi Stabilisasi

Fungsi Kebijakan FiskalOtorisasi : menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Perencanaan : pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Pengawasan : pedoman penilai apakah kegiatan pemerintahan telah sesuai dgn ketentuan yang ditetapkan.

Alokasi : kepemilikan SD ekonomi & bagaimana memanfaatkan segala macam SD ekonomi

Distribusi : Pendapatan negara tidak semuanya dibelanjakan untuk sarana umum. Sebagian dikembalikan ke masyarakat dlm bentuk dana pensiun / bisa berupa subsidi.

Stabilisasi : menjadi alat untuk memelihara & mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian.Komponen Kebijakan Fiskal

- Prasetyia, F., 2011 Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.

Kebijakan yang menyangkut perpajakan. pajak digunakan semata - mata untuk pembangunan negara.

Kebijakan yang menyangkut pembayaran transferpembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran , tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun

Hub. Keuangan Pusat Dan DaerahInstrumen yang dipergunakan dalam perimbanhan keuangan antara pusat dan daerah adalah UU No. 25 Tahun 1999:1. Dana perimbangan2. Dana Alokasi umum (DAU)3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Thank You !

Questions?