Sistem Demokrasi Parlementer

SMA NEGERI 1 PEKALONGANJALAN R.A KARTINI 39 TELEPON (0285)-421190

ANGGOTA KELOMPOK 2

SEJARAH XII MIPA 3

ATIKAH MUMTAZAH

ANGGOTA KELOMPOK 2

SEJARAH XII MIPA 3

03DZUL WULAN NINGTYAS

11

MUTIARA NAFIS18

RAIS USMAN ADZIKRI25

RADITYA MAHARDHIKA23

VINDY ALFIOLITA31

ZAHROTUL WAKHIDAH-43-

SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI

MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

A. Perkembangan Politik masa Demokrasi Parlemeter Sistem Pemerintahan Sistem Kepartaian Pemilihan Umum 1955

B. Sistem Ekonomi Nasional Pemikiran Ekonomi Nasional Sistem Ekonomi Liberal



Demokrasi Liberal adalah kondisi politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.



Ciri demokrasi liberal :1. Presiden dan wapres tidak dapat

diganggu gugat2. Presiden berhak membubarkan DPR3. Menteri bertanggung jawab terhadap

kebijakan4. Perdana Mentri diangkat oleh Presiden




MASA DEMOKRASI PARLEMENTERPOLITIK EKONOMI

POLITIK

POLITIK

KABINETPARTAI

KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

1

Program :1. Menggiatkan usaha

keamanan dan ketentraman.

2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

KABINET NATSIR

KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

2

Program :1. Menjamin keamanan dan

ketentraman2. Mengusahakan

kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

KABINET SUKIMAN

KABINET WILOPO(3 April 1952 – 3 Juni 1953)

3

Mr. Wilopo

Program dalam negeri

Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD),

meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat,

dan pemulihan keamanan.

Program luar negeri Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,

Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO I(31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

• Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

• Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo• Program :• Meningkatkan keamanan dan kemakmuran

serta segera menyelenggarakan Pemilu.• Pembebasan Irian Barat secepatnya.• Pelaksanaan politik bebas-aktif dan

peninjauan kembali persetujuan KMB.• Penyelesaian Pertikaian politik

4

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP(12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap Program :• Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu

mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

• Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru

• Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi• Perjuangan pengembalian Irian Barat• Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar

negeri bebas aktif.

5

KABINET ALI SASTROAMIJOYO II(20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo Program :• Perjuangan pengembalian Irian Barat• Pembentukan daerah-daerah otonomi dan

mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

• Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

• Menyehatkan perimbangan keuangan negara.• Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial

menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

6

KABINET DJUANDA( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Dipimpin Oleh : Ir. Juanda Program :Membentuk sistem program PANCA KARYA

7

Panca Karya Kabinet Karya menyusun program kerja

yang terdiri dari lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya.

Kelima program tersebut meliputi :1. Membentuk Dewan2. Normalisasi keadaan Republik3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB4. Perjuangan Irian 5. Mempergiat pembangunan

~

Perkembangan Politik masa Demokrasi Parlemeter

Sistem Demokrasi Parlementer yang berperiode antara tahun 1950-1959 telah memperlihatkan semangat belajar demokrasi.

Tidak hanya menampilkan sisi

kelemahan, namun juga terdapat berbagai segi positif untuk pembelajaran demokrasi.

Sistem Pemerintahan Indonesia Anda pasti sudah tahu bahwa

negara Indonesia pernah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer.

Namun,pelaksanaan sistem parlementer yang terjadi di Indonesia tidak diikuti perubahan UUD, sebelum memasuki masa RIS dan UUD Sementara.

Pada 19 Desember 1949 dengan resmi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Republik Indonesia Serikat pun berdiri dengan Soekarno sebagai Presiden, dan Hatta sebagai Perdana Menteri.

Namun, umur RIS tidak bisa lama. Tanggal 17 Agustus 1950, lenyaplah negara federal RIS dan kembalilah Republik Indonesia .

Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan landasan UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer.

Ciri yang nampak dari masa ini adalah kerap terjadi pergantian kabinet. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara partai – partai yang ada.


Perbedaan diantara partai – partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950-1959 terjadi silih berganti kabinet.

Kabinet Natsir(Masyumi) sebagai kabinet pertama Republik Indonesia sejak kembalinya ke nagara kesatuan, dijatuhkan oleh mosi Hadikusumo dari PNI. Setelah kejadian ini, kejatuhan kabinet silih berganti. Kabinet Natsir digantikan oleh Sukiman(Masyumi). Kabinet ini dijatuhkan lagi, dan munculah Kabinet Wilopo (PNI). Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden, dan lahir kabinet Ali Sastromidjojo (PNI) yang pertama.


Dan menjelang pemilu 1955, Kabinet Ali jatuh dan digantikan pula oleh Kebinet Burhanuddin Harahap (Masyumi).

Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengundang tokoh partai dari tingkat daerah hingga pusat dan tokoh militer, ke Istana Negara untuk mendengarkan Konsepsi Presiden. Konsepsi tersebut bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang sering dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya terdiri dari 4 partai pemenang pemilu dan dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya dari golongan fungsional dalam masyarakat.


Presiden Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Beliau ingin menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin, namun konsepsi tersebut menuai perdebatan yang cukup sengit baik di parlemen maupun di luar parlemen.


Ir. Soekarno berhasil membentuk Kabinet Karya dengan Dr.Juanda, tokoh yang tidak berpartai, sebagai Perdana Menteri dengan tiga wakil perdana menteri masing – masing dari PNI, NU, dan Parkindo. Kabinet ini resmi dibentuk pada 9 April 1957.

Beban tugas yang harus dijalankan Kabinet Karya adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keungan yang memburuk.


~

PEMILU 1955

Berdirinya partai-partai politik di Indonesia tidak terlepas dari keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 nopember 1945, yang menganut Demokrasi Liberal dengan sistem multipartai. Sejak saat itu muncul partai-partai politik yang jumlahnya mencapai 70 partai politik

Pemilu tahun 1955 dilaksanakan oleh Kabinet Burhanudin Harahap berlangsung dalam 2 periode, yaitu :1. 29 September 1955 memilih anggota DPR2. 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

KURSI57KURSI

PNI Masyumi NU PNI

57

Dalam pemilu ini, keluar sebagai pemenang, antara lain :

KURSI45 KURSI39

Pemilu 1 tahun 1955 dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis, karena alasan :

1. Pemilu berjalan lancar, tertib, dan aman tanpa ada gangguan,meskipun semula diwarnai dengan ketegangan-ketegangan antar pendukung

2. Penyelenggaraan pemilu dinilai tim pemantau dari luar negeri bersih terlepas dari campur tangan atau rekayasa hasil pemungutan suara

3. Tidak ada bentrokan fisik dan bebas dari kecurangan 4. Partisipasi warga negara cukup besar dalam memberikan hak suaranya di TPS-TPS

KEMBALI

EKONOMI

EKONOMI

EKONOMI

KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERALKEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERALKEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional berjalan tersendat-sendat.

Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat

• Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang ditetapkan KMB sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.

• Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.

• Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.

• Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.

• Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.

• Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.

• Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH EKONOMI MASA LIBERAL

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

• Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

• Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950

• Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.

• Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

Gunting Syafruddin

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng Programnya :• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa

Indonesia.• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah

perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Sistem Ekonomi Ali-Baba

Tujuan dari program ini adalah :• Untuk memajukan pengusaha pribumi.• Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama

memajukan ekonomi nasional.• Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha

swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

• Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada

tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi :

• Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan

bilateral.• Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional,

tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara.

Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional.

Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.

pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

• Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.• Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.• Timbul pemberontakan separatisme seperti PRRI/Permesta.

KEMBALI

THANKS FOR YOUR ATTENTION

SMA NEGERI 1 PEKALONGANJALAN R.A KARTINI 39 TELEPON (0285)-421190

Sistem Demokrasi Parlementer

Education