library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh: PUTRI NOOR ILMI E0015326 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2019
13
Embed
SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ... · TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Sarjana
S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Oleh:
PUTRI NOOR ILMI
E0015326
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
v
ABSTRAK
Putri Noor Ilmi, SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG- UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implikasi pengaturan Izin
Usaha Pertambangan yang tidak sinkron dan upaya sinkronisasi pengaturan Izin
Usaha Pertambangan. Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan
dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan
dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data
sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan, Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, dan literatur hukum pertambangan dengan teknik
pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Sehingga implikasi dari
pengaturan yang tidak sinkron tersebut dapat diselesaikan dan terciptanya
pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang ideal.
Kata Kunci: Sinkronisasi Hukum; Implikasi; Izin Usaha Pertambangan;
Investasi.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vi
ABSTRACT
Putri Noor Ilmi, E0015326. SYNCHRONIZATION OF REGULATION OF
MINING BUSINESS LICENSES BASED ON NUMBER 4 OF 2009
CONCERNING MINERAL AND COAL MINING AND LAW NUMBER 9 OF
2015 CONCERNING SECOND AMENDMENT OF LAW NUMBER 23 OF
2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT. Faculty of Law,
Universitas Sebelas Maret
This study objective to discuss the implications of the regulation of mining
business licenses that are not synchronized and efforts to synchronize the
regulation of Mining Business Permits. The authority to issue mining business
licenses based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is
owned by the Central Government, Provincial Government and Regency/City
Government. Meanwhile, based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second
Amendment to Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government the
authority to issue mining business licenses is owned by the Central Government
and the Provincial Government. This research is a descriptive normative /
doctrinal legal research. This research was carried out by the law approach. The
data used are secondary data, namely statutory provisions, minister of energy and
mineral resources regulations, and mining law literature with the technique of
collecting data on documents or library materials. So that the implications of
these asynchronous arrangements can be resolved and the creation of ideal
mining business permit arrangements.
Keywords: Legal Synchronization; Implications; Mining Business Licenses;
Investment.
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
vii
MOTTO
“Jangan tanyakan apa yang Negara telah berikan kepadamu. Tanyakan lah apa
yang telah kau berikan untuk negaramu”
(J.F. Kennedy)
“Like wildflowers, you must allow yourself to grow in all the places people
thought you never would”
(E.V)
library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Atas Berkat Rahmat Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk:
1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Hadi Siswanto dan Ibu Saliyah terima kasih
atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang selalu diberikan.
2. Kakak-kakakku, Mulyo Agus Tiyanto dan Yuliawan Dwiyanto Saputro
serta kakak-kakak iparku Sumilah dan Farida Kurniawati yang selalu