TUGAS INTERNSHIPRELOKASI PASAR PRMABANANSinergitas Pemerintah
dan Non-Pemerintah dalam Upaya Membangun Sektor Keamanan Pasar
Relokasi Prambanan
Disusun oleh :Adam Oktaviantoro (12/335617/SP/25297)Armanda
Baika Afnan (12/335557/SP/25262)Yusuf Awaludin
(12/328762/SP/25137)
Jurusan Manajemen dan Kebijakan PublikFakultas Ilmu sosial dan
Ilmu PolitikUniversitas Gadjah Mada2014
BAB 1PendahuluanI. Latar Belakang Konsep dari adanya pasar pada
saat ini sudah menjelma menjadi salah satu kebutuhan yang paling
mendasar dari setiap masyarakat khusunya masyarakat Indonesia.
Urgensi adanya pasar di antara kehidupan masyarakat adalah demi
memenuhi hasrat kebutuhan dan keinginan dari seluruh umat manusia
yang tiada hentinya. Pasar menurut Philip Kotler yakni terdiri dari
semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan
tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan
pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan
itu.[footnoteRef:1] Sehingga pasar sebagai kebutuhan mendasar dari
manusia sangat tidak diragukan. Sedangkan menurut DJ. Subroto,
pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan
penawaran, dimana transaksi jual beli terjadi setelah ada
keseimbangan antara permintaan dan penawaran (Subroto,
2004:2).[footnoteRef:2] Sehingga pasar juga dapat diartikan konsep
yang paling dewasa dimana manusia dapat berinteraksi dengan manusia
lain dalam rangka memenuhi kebutuhan sosialnya saja, bahkan dalam
rangka memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar seperti sandang,
pangan, dan papan. [1: Kotler, Philip. 1997. Marketing Management:
Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall; p:
12] [2: Subroto, D.J, dkk. 2004. Pengetahuan Sosial Ekonomi. Bumi
Aksara, Jakarta; p: 2]
Negara ini memiliki kondisi masyarakat dengan struktur ekonomi
menengah kebawah lebih besar daripada masyarakat menengah keatas.
Sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat akan lebih tertarik
untuk pergi ke pasar tradisional ketimbang pasar modern. Secara
umum, perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern adalah dimana
ketika pembeli pasar tradisional dapat menekan / menawar harga
melalui negosisasi dari pembeli dan penjual, sementara pasar
tradisional tidak. Sehingga dengan adanya pasar tradisional,
masyarakat Indonesia akan sangat terbantu dalam hal memenuhi
kebutuhannya. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih leluasa untuk
menekan harga sesuai dengan daya beli yang dimilikinya namun sesuai
dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh penjual, khususnya
pedagan pasar tradisional.Keamanan pasar tradisional merupakan
salah satu sektor penting dari terselenggaranya pasar. Adanya rasa
aman sendiri dapat mendorong para penjual maupun pembeli untuk
melaksanakan segala kegiatan perdagangan yang ada di pasar
tersebut. Menurut UU No 25 tahun 2009 pasal 5 ayat 3c pelayanan
keamanan dan pelayanan pasar merupakan pelayanan jasa publik.
Sedangkan pelayanan jasa publik dan barang publik menurut (Ratminto
& Winarsih, 2005: 5) pada prnsipnya menjadi tanggungjawab dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan di
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun
disisi lain, keamanan dapat dilihat sebagai barang publik yang
mampu disediakan oleh pihak non-pemerintah, ketika pengguna jasa
memiliki kedasaran penuh untuk membiayai seorang atau sekelompok
yang dianggap memiliki willingness to pay menyediakan jasa keamanan
itu sendiri, sebagai contoh jasa satpam. Jadi pelayanan jasa
keamanan dapat disediakan melalui adanya collective action dari
penyedia jasa publik yang diantaranya adalah kelompok masyarakat
atau pemerintah.Pasar tradisional yang akan dikaji mengenai tingkat
keamanannya adalah Pasar Prambanan. Pasar Prambanan merupakan salah
satu pasar potensial di Kabupaten Sleman, pada saat ini jumlah
pedagang mencapai 2.100 pedagang dengan konsentrasi sebagai pasar
umum, pasar borongan sayur mayur dan pasar unggas. Terletak di
pintu masuk ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari sisi timur
dengan akses jalan raya negara antara Yogyakarta Surakarta. Pasar
Prambanan terletak dalam komplek perkotaan Kecamatan Prambanan yang
berdekatan dengan sub terminal, Kantor Kecamatan dan perkantoran
lainnya, Kawasan Wisata Candi Prambanan. Letaknya yang strategis
yaitu di Jalan Jogja-Solo dan Piyungan membuat pasar ini cukup
terkenal khususnya dikalangan warga Kalasan, Sleman.[footnoteRef:3]
[3:
http://dinaspasar.slemankab.go.id/sosialisasi-persiapan-pembangunan-pasar-prambanan/]
Walaupun letaknya sudah strategis, Pemerintah Kabupaten Sleman
telah melaksanakan pemindahan sementara pedagang Pasar Prambanan ke
Dusun Pelemsari, Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta.
Pemerintah Sleman menyediakan lahan seluas 26.300 meter2 untuk
merelokasi sementara 2.100 pedagang Pasar Prambanan. Pemindahan
pedagang sementara ini karena akan dilakukanya renovasi Pasar
Prambanan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pasar. Letak
relokasi sementara Pasar Prambanan berada 2 km dari lokasi awal
pasar. Lokasi pasar sementara dibangun diatas lahan yang dahulu
merupakan persawahan. Sehingga disekitar area pasar masih banyak
dijumpai lahan persawahan dan lahan kosong. Dengan demikian secara
fisik kondisi dilapangan, pasar sementara ini cukup terbuka. Selain
itu, tidak ada pagar dan gerbang untuk melindungi kios para
pedagang. Kondisi ini jelas lebih terbuka jika dibandingkan dengan
lokasi pasar sebelum direlokasi. Disamping itu, jumlah petugas
keamanan yang disediakan oleh dinas pasar tidak sebanding dengan
luas area pasar dan jumlah pedagang pasar yang mencapai 2.100
pedagang. Hal ini menyebabkan pasar sementara rawan dalam hal
keamanan. Salah satu kasus keamanan yang terjadi adalah pencurian.
Berikut ini adalah penggalan kasus dari rendahnya tingkat keamanan
Pasar Prambanan:.........Rinciannya ada 26 item rokok, jumlah total
ada sekira 1.800 bungkus rokok. Kalau hitungan kerugian lebih dari
Rp24 juta. Sepertinya cuma rokok, barang yang lain tidak diambil.
Rokok yang harganya murah juga engak diambil," kata Sartana yang
juga sebagai penaseiat paguyuban pedangan di Kios Pasar
Prambanan.Sartana mengaku, keamanan di pasar tersebut tidak
optimal. Ada lima orang penjaga malam dari Dinas Pasar Pemkab
Sleman, tetapi jika pagi menarik retribusi. Selain itu, tidak ada
pagar yang menutup kompleks pasar relokasi. "Bayangin saja, jumlah
pedagang di sini ada 1.310 orang. Untuk komplek sisi timur sini,
termasuk kios saya ini jumlahnya ada 720 kios, sisanya di barat
jalan. Kami sebenarnya sudah was-was karena terbuka, di tengah area
persawahan," urainya.Adanya kasus pencurian ini, kata Sartana,
pihaknya melalui paguyuban akan menggerakan iuran para pedagang
untuk membayar orang yang benar-benar bertugas sebagai keamanan,
sebab kekawatiran kasus pencurian itu
terulang..........[footnoteRef:4] [4:
http://news.okezone.com/read/2014/08/22/510/1028432/pencuri-gasak-1-800-bungkus-rokok-dari-kios-pedagang-pasar]
Dari kutipan berita di atas, dapat dijelaskan bahwa permaslahan
mengenai keamanan dalam suatu ruang publik bernama pasar dapat
dijelaskan bahwa sektor keamanan merupakan salah satu sektor yang
esensial untuk segera diselesaikan. Penelitian ini akan mengulas
tentang bagaimana menstabilkan keamanan di Pasar Prambanan setelah
direlokasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan output berupa alternatif-alternatif rekomendasi
kebijakan dalam mengupayakan stabilitas keamanan oleh pemerintah
daerah sekaligus dengan mendorong adanya collective action yang
dilakukan oleh masyarakat yang terlibat langsung atas
terselenggaranya pasar, khususnya Pasar Prambanan.
II. Rumusan MasalahDari latar belakang di atas, maka dapat
dirumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu:Bagaimana sinergi antara
pemerintah dengan pihak non pemerintah dalam menjamin terciptanya
keamanan di linkungan Pasar Prambanan Pelemsari?
III. Tujuan Penelitian Mengetahui sinergitas antara pemerintah
dengan pihak non pemerintah dalam menjamin terciptanya keamanan di
lingkungan Pasar Prambanan Pelemsari.
IV. Manfaat Penelitian1. Bagi peneliti a. Dapat meningkatkan
awareness dalam menelisik permasalahan-permasalahan publik yang
terjadi di lingkungan sekitar.b. Dapat menjadi pengalaman
penelitian yang berarti untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi
skripsi / tugas akhir.c. Dapat melatih kepekaan dalam
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Bagi pemerintah Dapat membantu pemerintah dalam memberikan
alternatif-alternatf kebijakan sebagai dasar dalam merumuskan
kebijakan pengelolaan relokasi pasar tradisional.
3. Bagi Pengelola, Pedagang, Petugas, dan Pembeli Pasar
(Non-pemrintah)a. Dapat meningkatakan awarness terhadap keamanan
pasar sebagai barang public yang harus diperhatikanb. Sebagai acuan
untuk berkinerja lebih baik dalam menjaga keamanan pasar.c. Sebagai
sarana untuk menampung aspirasi para pengguna pasar.
BAB 2Landasan TeoriV. Dasar Pemikiran 1. Keamanan dan ketertiban
Salah satu poin dalam Permen no.20 tahun 2012 Pasal 2 menjelaskan
bahwa tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional
meliputi menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman,
bersih dan sehat. Dari poin ini menunjukkan bahwa keamanan menjadi
isu yang penting untuk dikelola. Permen no.20 tahun 2012 juga
mengatur tentang adanya pos keamanan yang terdapat pada pasal 9.
Masih dalam permen yang sama, pada pasal 10 pemerintah mengatur
adanya sistem keamanan dan ketertiban.
2. Pasar tradisionalPasar tradisional adalah pasar yang dibangun
oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan
tempat usaha berupa kios, toko, los dan tenda, dikelola oleh
pedagang kecil, menengah, dan koperasi, dengan usaha skala kecil
dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
Menurut Permen Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 4, Pasar dapat
dikategorikan menjadi Pasar Tradisional jika memiliki beberapa
Kriteria antara lain:a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh
pemerintah daerah;b. transaksi dilakukan secara tawar menawar; c.
tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dand.
sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku
lokal.
3. Collaborative governance Menurut Ansell dan Gash (2008: 3)
collaborative governance adalah pengaturan pengendali yang mana
satu atau lebih lembaga publik dan stakeholders non-negara langsung
terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal,
berorientasi consensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat
atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau aset
publik. Definisi ini menekankan enam kriteria penting, antara
lain:1. Terdapat publik, private, masyarakat.2. Aktor non-state
ikut berpartisipasi3. Pendapatan Meningkat4. Berkembangnya
Infrastruktur5. Resmi terorganisir dan bertemu secara kolektif.6.
Keputusan dari konsensus (bahkan jika kesepakatan tidak tercapai
dalam praktek); dan7. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik
atau manajemen publik.
4. Collective ActionAksi kolektif diartikan sebagai suatu aksi
yang dilakukan sekelompok individu, baik secara langsung maupun
melalui suatu organisasi, untuk mencapai kepentingan bersama
(Marshal, 1998)[footnoteRef:5]. Kelompok dapat terbentuk sendiri
secara sukarela maupun dibangun oleh institusi-institusi eksternal,
baik formal maupun tidak formal. Aksi kolektif akan timbul bila
dalam mencapai satu tujuan perlu kontribusi lebih dari satu
individu (Ostorm, 2004)[footnoteRef:6]. [5: Marshal, G. 1998. A
Dictionary of Sociology. Oxford University Press, New York dalam
Siagian, Yuliana L. 2007. Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat
Atas Lahan.Centre for International Research (CIFOR), Bogor] [6:
Ostorm, E. 2004. Understanding Collective Action. In; Meinen-Dick,
R.S. and Di Gregorio, M. Collective Action and Poverty Rights for
Sustainable Development. Brief 2 of 16. International Food Policy
Research Institute (IFPRI), Washington D.C. dalam Siagian, Yuliana
L. 2007. Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat Atas Lahan.Centre
for International Research (CIFOR), Bogor]
5. Public GoodsMenurut Gaye Yilmaz (2005), sifat publik dari
sebuah barang atau jasa merujuk pada persoalan cara barang atau
jasa tersebut diberikan (delivered) kepada masyarakat. Penilaian
terhadap sifat publik atau privat dari sebuah barang maupun jasa
tidak bisa dinilai semata-mata berdasarkan apakah ia dapat
diperdagangkan atau tidak. Menurut Yilmaz, sesuatu disebut sebagai
public goods ketika negara memiliki peran utama dalam proses
pengadaan maupun penyalurannya sehingga dapat dinikmati oleh
seluruh warga negara. Di sini, negara meyakini bahwa ia merupakan
kebutuhan bersama. Dalam dunia nyata jarang sekali barang yang
bersifat publik atau privat 100%, kebanyakan bersifat publik semu
dengan derajad kesemuan yang berbeda-beda[footnoteRef:7]. [7:
Yilmaz, Gaye. 2005. A Conceptual Approach and Alternative On Public
Goods. Speech at the International ppg-Meeting Left Politics of
Public Goods in Berlin at the Rosa-Luxemburg-Foundation, December
16th 2005]
BAB 3Metode Penelitian3.1 Metode PenelitianDalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode kualitatif sehingga merupakan penelitian
kualitatif. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa ciri yang
melatarbelakangi penulis untuk memilih metode ini. Metode
kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan
dengan kenyataan-ganda. Kedua pandangan subyektif peneliti
diletakkan terhadap yang diteliti, dengan mencoba memahami dan
menelaah pandangan, tanggapan dan respon dari para informan, serta
dari telaah berbagai sumber berkenaan.
3.2 Instrumen PenelitianDalam penelitian kualitatif yang menjadi
instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri[footnoteRef:8].
Nasution (1988) menyatakan :Dalam penelitian kualitatif, tidak ada
pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen
penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum
mempunyai bentuk pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur
penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan,
itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas
sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang
penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak
jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri
sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.[footnoteRef:9]
[8: Soegiyono,2010,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan
R&D,Bandung:Penerbit Alfabeta] [9: Nasution, 1998, Metode
Penelitian Naturalistik dan Kualitatif. Bandung. Tarsito]
Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini juga
menjadi instrumen utama sebagai instrumen yang dinamis dan hidup
sehingga dapat mengamati dan memperhatikan dinamika-dinamika yang
terjadi dalam proses penelitian.
3.3 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah suatu
langkah yang sangat urgent di dalam suatu penelitian karena
menentukan bagaimana suatu data dikumpulkan sesuai dengan tujuan
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nasution
(1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Observasi dikatakan sebagai dasar ilmu pengetahuan
karena dalam observasi dilakukan pengamatan-pengamatan secara
langsung maupun tidak langsung terhadap objek
penelitian[footnoteRef:10]. Dalam penelitian relokasi Pasar
Prambanan ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati
kondisi keamanan Pasar Prambanan yang direlokasi dan Pasar
Prambanan yang lama. Sedangkan wawancara dilakukan dengan Kepala
Dinas Pasar Sleman, Petugas keamanan Pasar Prambanan dan beberapa
pedagang Pasar Prambanan. [10: Nasution, 1998, Metode Penelitian
Naturalistik dan Kualitatif. Bandung. Tarsito]
BAB 4Pembahasan
Sektor keamanan merupakan sektor yang sangat vital bagi
terciptanya ruang publik seperti pasar pada umumnya. Untuk itu
tingginya tingkat keamanan dalam suatu ruang publik, layaknya
pasar, juga merupakan nilai plus tersendiri bagi calon pembeli
untuk rela datang ke pasar. Kalaupun keamanan merupakan public
goods yang sifatnya abstrak, para pembeli tetap dapat merasakannya.
Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dari sektor keamanan
itu sendiri, dibutuhkan upaya bersama dari seluruh entitas
masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang ada di ruang publik
tersebut. Selain itu pemerintah daerah beserta aparat-aparat yang
berwenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban harus
mengintervensi upaya masyarakat dalam menjaga keamanan ruang publik
tersebut.Pasar tradisional yang juga merupakan ruang publik
memiliki berbagai stakeholders yang terlibat dalam menjaga
keamanan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara Pasar
Tradisional Beringharjo dengan Pasar Modern seperti Malioboro Mall.
Kalaupun lokasi antar keduanya cukup dekat, perbandingan jumlah
pembeli yang menjajakan uangnya untuk sekedar belanja kebutuhan
sehari-hari di pasar-pasar tersebut memiliki perbandingan jumlah
yang cukup besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi kuantitas
pembeli tersebut adalah sektor keamanan. Sehingga keamanan
merupakan hal yang perlu diberi perhatian lebih dalam suatu ruang
publik. Layaknya Pasar Prambaman yang juga merupakan pasar
tradisional yang dimiliki Kabupaten Sleman.Pasar Prambaman dulunya
merupakan salah satu pasar tradisional utama selain enam pasar
tradisional terbesar di Kabupaten Sleman, seperti Pasar Sleman,
Pasar Tempel, Pasar Pakem, Pasar Godean, dan Pasar Gamping. Pasar
ini termasuk pasar besar karena aksesibilitas dan aktivitas
perdagangan yang dianggap cukup tinggi. Aksesibilitas tinggi yang
dimaksud adalah Pasar Prambanan terletak di Jalan Solo yang
merupakan arus lalu lintas antar provinsi yang cukup padat,
sehingga orang-orang dari wilayah manapun dimudahkan untuk
berbelanja maupun berjualan di tempat ini. Selain itu, aktivitas
perdagangan dianggap tinggi karena pasar ini melakukan aktivitas
jual-beli selama 24 jam. Namun pada tahun 2006, Pasar Prambanan
terkena dampak dari bencana gempa bumi yang menyebabkan patahnya
struktur bangunan pasar. Untuk itu, pasar sudah semestinya harus
direnovasi agar tidak mengganggu keamanan masyarakat di Pasar
Prambanan. Pasar Prambanan kemudian disetujui untuk direnovasi pada
tahun 2008 dan direncanakan berakhir pada tahun 2016.Untuk itu,
demi menjaga lapangan pekerjaan bagi para pedagang dan pengelola
pasar, Pemda Kabupaten Sleman telah menyediakan lokasi pasar
sementara di desa Pelemsari. Seluruh warga pasar seperti pedagang
yang berjumlah 2018 pedagang, pengelola parkir, pengelola Toilet
Umum, dan Penjaga Keamanan Pasar juga ikut dipindahkan ke pasar
relokasi tersebut. Jarak antara pasar yang sedang direnovasi dengan
pasar relokasi juga terhitung cukup dekat, yakni sekitar dua
kilometer. Namun dekatnya letak pasar relokasi dengan pasar
renovasi tersebut sangat mempengaruhi kondisi geografis lokasi
pasar. Pasar yang dulunya terhitung sangat dekat dengan pusat
keramaian dipindah ke lokasi yang sangat terbuka. Dibagian timur
pasar hanya terdapat pembatas alumunium antara pasar dengan sawah
atau lahan kosong. Di sisi barat tidak terdapat sekat pembatas sama
sekali yang digunakan untuk membatasi pasar dengan ladang tebu
milik warga. Sehingga, tentu saja dengan direlokasinya Pasar
Prambanan juga berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban
pasar.Berikut ini adalah analisis yang telah dilakukan dalam
melihat upaya pemerintah dan non-pemerintah dalam menjaga keamanan
dan ketertiban Pasar Prambanan:1. Upaya PemerintahPemerintah
Kabupaten Sleman dalam hal ini adalah Dinas Pasar telah
mengupayakan keamanan dan ketertiban di Pasar Prambanan. Dengan
dikeluarkannya Perda No. 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar
yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sarana pengamanan
adalah sarana yang berupa alat maupun tempat yang digunakan untuk
keperluan pengamanan di pasar, antara lain pos keamanan, alat
pemadam kebakaran, pintu/pagar berkunci, maka Dinas Pasar telah
mengamini bahwa keamanan dan ketertiban pasar merupakan sektor
penting yang harus diperhatikan. Pemerintah juga telah mengatur
Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan Keamanan
Pasar. SOP tersebut dapat dikatakan cukup lengkap karena telah
menjelaskan pembagian wewenang dan tugas bagi petugas keamanan,
pemadam kebakaran, Kepala UPT, Aparat Kepolisian, dan sebagainya.
Selain itu SOP yang ada juga telah menyediakan standar tentang
pembukuan oleh petugas keamanan. Pada akhirnya Dinas Pasar wajib
menyiapkan berbagai sarana pengamanan termasuk dengan personil
penjaga keamanan pasar. Jumlah petugas keamanan dari Pasar
Prambanan berjumlah sembilan orang, dengan pembagian tujuh orang
merupakan personil keamanan pasar yang lama dan dua orang merupakan
personil keamanan baru yang direkrut dari warga sekitar. Petugas
dari warga sekitar dibutuhkan agar petugas yang baru dapat
mengenali warga sekitar ketika berbuat hal yang tidak diinginkan.
Jam kerja petugas pun sudah ditentukan, dengan sistem shift atau
bergilir. Sistem shift tersebut dijelaskan dengan tabel berikut
ini:Petugas KeamananPagi Sore (07.00 16.00)Sore Pagi (17.00
06.00)
Petugas Lama yang bekerjaLima OrangEmpat Orang
Petugas Lama yang liburDua PersonilTiga Personil
Petugas dari warga setempatTidak adaDua Personil
Petugas Lama juga telah membagi hari di setiap minggunya dengan
minimal libur dua kali shift dalam seminggu. Dalam urusan
pergantian menjaga tersebut, para petugas secara mandiri telah
membuat kesepakatan bersama-sama. Namun dalam hal pembagian shift
kerja, petugas dari kampung tidak memiliki waktu libur dan setiap
shift malam mereka bekerja setiap hari. Selain itu, petugas
keamanan tambahan yang berasal dari warga sekitar ternyata juga
diberi insentif oleh pemerintah yang dianggarkan melalui APBD
Kabupaten Sleman sebagai pegawai honorer.SOP yang digunakan masih
menggunakan SOP yang sama meskipun pasar telah berpindah tempat.
Sehingga Standar Operasional Pelayanan (SOP) petugas keamanan tidak
menimbang aspek lapangan. Padahal, ketika dilihat kenampakan pasar
yang sangat terbuka, tentunya akan lebih baik ketika SOP penjaga
keamanan pasar juga memperhatikan kondisi pasar yang sebenarnya.
Hal tersebut juga diakui oleh Kepala Dinas Pasar jika lokasi pasar
relokasi kurang strategis, khususnya dalam hal keamanan. Strategis
atau tidaknya sebuah lokasi pasar, aspek keamanan tetap menjadi isu
yang pentig untuk dikelola, utamanya oleh pemerintah. Untuk
keamanan pasar dari tindak kriminalitas sendiri, petugas keamanan
pasar belum melakukan koordinasi sama sekali dengan pihak
kepolisian setempat. Namun, dari pihak polsek sendiri sempat
melakukan patrol kecil untuk melihat kondisi pasar relokasi.Selain
itu, pada kenyataannya, tidak semua hal telah disiapkan dengan baik
oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman. Salah satu kasus yang ditemukan
adalah kurang tersedianya alat pemadam kebakaran tidak terlihat
ditiap sudut Pasar Prambanan, Handy Talky (HT) yang tersedia hanya
sepasang, dan bahkan tidak tersedianya pos keamanan sendiri bagi
petugas keamanan pasar. Tidak tersedianya pos keamanan sendiri yang
dimaksud adalah petugas keamanan menggunakan kantor pasar sebagai
pos keamanan, namun tetap saja tidak sesuai standar yang ada.
Selain itu, pemerintah juga tidak menyediakan rolling door pada
kios atau los di pasar relokasi.2. Upaya Pihak Non-PemerintahUpaya
Non-pemerintah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh para
pedagang maupun orang lain yang menggantukan nasibnya pada Pasar
Prambanan, dalam hal ini adalah sektor keamanan. Pihak
Non-pemerintah yang dimaksud disini kemudian dibagi menjadi dua
yaitu Pedagang Paguyuban dan Pedagang Non-paguyuban Pasar
Prambanan. Pedagang Paguyuban merupakan pedagang yang termasuk
dalam suatu kelompok / organisasi yang secara mayoritas terdiri
dari pedagang-pedagang yang memiliki kios dan los. Rata-rata
pedagang paguyuban menjual pakaian dan barang-barang sembako.
Pedagang paguyuban juga merupakan pedagang dengan strata ekonomi
yang cukup tinggi di Pasar Prambanan. Sedangkan Pedagang
Non-paguyuban merupakan pedagang yang tidak tergabung dalam
kelompok / organisasi pedagang Pasar Prambanan yang secara
mayoritas merupakan pedagang tlasaran. Rata-rata Pedagang
Non-paguyuban adalah pedagang yang menjual makanan dan sayur-mayur.
Sebaliknya dengan Pedagang Paguyuban, Pedagang Non-paguyuban
merupakan dengan strata ekonomi yang rendah. Sesungguhnya, dengan
adanya paguyuban tersebut, para pedagang lebih mudah untuk
mendapatkan arus informasi dan menjadi aspirasi tersendiri bagi
pedagang Pasar Prambanan. Namun, kurang terbukanya pihak pengurus
paguyuban sendiri ternyata tidak bisa mengakomodasi
kepentingan-kepentingan yang seharusnya dapat diwadahi oleh
paguyuban. Seperti halnya dengan keluh kesah pedagang setelah
direlokasi, keinginan dari pedagang tlasaran, dan sebagainya.Dengan
tingkatan sosial ekonomi yang lebih tinggi, tentunya Pedagang
Paguyuban lebih aware terhadap isu-isu keamanan pasar. Sehingga
Pedagang Paguyuban juga telah mengupayakan terciptanya keamanan.
Keberadaan CCTV dan rolling door di pasar relokasi merupakan
inisiatif dari para pedagang pasar. Inisiasi pembelian ini
dilakukan oleh kelompok Pedagang Paguyuban secara kolektif.
Paguyuban Pedagang Pasar Prambanan berinisiatif membeli CCTV dan
rolling door dengan menghimpun iuran dari anggota paguyuban yang
juga merupakan pedagang. Namun hanya beberapa pedagang saja (yang
memiliki strata ekonomi tinggi) yang berkontribusi dalam pengadaan
CCTV dan rolling door ini. Namun dari pihak paguyuban tidak melapor
terlebih dahulu kepada pihak Dinas Pasar. Setelah pengadaan CCTV
dan rolling door selesai, kemudian pihak paguyuban melapor kepada
pihak dinas pasar. Sehingga dapat dinyatakan belum ada koordinasi
yang baik antara Pedagang Paguyuban dengan pihak pemerintah,
khususnya Dinas Pasar. Selain itu, Pihak paguyuban sebetulnya tidak
menjamin keseluruhan pedagang pasar. Pedagang paguyuban hanya
menjamin beberapa pedagang yang ikut menjadi anggota paguyuban
saja.Adanya rolling door merupakan salah satu proyek besar yang
berhasil diinisiasi oleh kelompok Pedagang Paguyuban kepada
pedagang-pedagang yang memiliki kios / los. Namun, penggunaan kata
proyek disini dapat diartikan negatif karena biaya yang dikeluarkan
pihak Paguyuban tidak secara transparan disebarkan kepada anggota
Pedagang Paguyuban. Anggota Pedagang Paguyuban hanya diminta iuran
saja yang selebihnya digunakan untuk membayar cicilan pinjaman dari
Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Terbukti bahwa seluruh kios / los
pedagang Pasar Prambanan yang direlokasi telah terdapat rolling
door agar dapat meningkatkan rasa aman para pedagang pasar yang
memiliki kios / los. Jumlah CCTV sendiri menurut penasihat
paguyuban berjumlah 16, namun kenyataannya hanya ada 9. Namun,
karena minim koordinasi dengan petugas keamanan, ruang kontrol dari
CCTV tidak diserahkan kepada petugas keamanan. Bahkan petugas
keamanan tidak memiliki akses terhadap CCTV tersebut. Sehingga,
monitoring CCTV hanya berkutat kepada pengurus Pedagang Paguyuban
yang memiliki akses.Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh
Pedagang Non-paguyuban tidak lebih hanya sebatas dengan membangun
modal sosial satu sama lain antar pedagang. Hal tersebut
dikarenakan kurangnya modal dan aksesibilitas yang dimiliki oleh
tiap-tiap pedagang Non-paguyuban dalam menjamin amannya aktivitas
perdagangan mereka. Manfaat dari modal sosial tersebut hanya
terbatas pada kepercayaan pedagang satu sama lain ketika salah satu
pedagang hendak meninggalkan barang-barang dagangannya. Kemudian
pedagang lain di dekatnya dapat menjaga barang dagangan pedagang
yang meninggalkan tempat berjualannya. Bahkan pedagang yang menjaga
tersebut dapat ditemui juga menjualkan barang dagangan pedagang
yang pergi.Dari kedua upaya dari stakeholders yang berbeda
tersebut, baik pemerintah maupun non-pemerintah, pada intinya telah
menjelaskan bahwa keamanan dan ketertiban memang menjadi sektor
yang sangat penting bagi aktivitas perdagangan di Pasar Prambanan.
Namun, sektor keamanan dalam Pasar Prambanan ternyata dibuat
menjadi alat politik yang cukup bengis oleh para pihak yang tidak
bertanggungjawab. Isu ini menjadi topik yang menarik karena
sebenarnya berangkat dari berita kasus pencurian yang terjadi di
Pasar Prambanan. Namun terdapat kejanggalan dalam kasus pencurian
tersebut. Kasus tersebut ternyata merupakan sabotase dari pihak
pengurus Pedagang Paguyuban, agar Dinas Pasar menambah alokasi
anggaran keamanan untuk Pasar Prambanan. Selain itu, dengan adanya
sabotase kasus pencurian ini ternyata juga menyebabkan meningkatnya
kekhawatiran pedagang lain tentang rendahnya keamanan di pasar
relokasi ini.Pasar yang diasumsikan oleh Dinas Pasar aktif
melaksanakan kegiatan jual-beli selama 24 jam, pada kenyataannya
hanya aktif pada jam 03.00 WIB hingga 10.00 WIB. Pedagang yang
berjualan hingga larut dini hari hanya berjumlah satu sampai dua
pedagang sayuran yang memang dibeli oleh penjual grosiran. Sehingga
terdapat komunikasi yang buruk antara Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Pasar Prambanan dengan pihak Dinas Pasar. Hal tersebut bisa saja
berdampak buruk pada instruksi yang diamanahkan oleh Dinas Pasar
kepada Penjaga Pasar Prambanan karena pihak Dinas Pasar tidak
mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan.Bentuk sinergtas dari
tiap-tiap stakeholders dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban
pasar dapat menjadi pukulan yang besar bagi beberapa pihak. Hal
tersebut disebabkan karena upaya Colaborative Governance disini
sebenarnya juga sudah cukup dapat dimaknai dengan baik oleh para
stakeholders yang terkait, namun pada kenyataannya ideologi pasar
(dalam artian keuntungan yang sebesar-besarnya) telah merasuki
beberapa pedagang yang kurang bertanggungjawab terhadap
permasalahan bersama, khususnya isu keamanan. Sehingga dapat
dinyatakan upaya sinergitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah
dan Non-pemerintah melalui sudut pandang collaborative governance
dapat dihancurkan dengan aksi kolektif dari beberapa pihak yang
tidak mengamini nilai-nilai kepublikan, khususnya rasa aman, yang
ada di ruang publik seperti Pasar Prambanan.BAB 5Kesimpulan dan
Saran5.1 KesimpulanUpaya sinergitas dalam sektor keamanan sampai
saat ini merupakan bahasan yang sangat menarik bahkan dalam tataran
global. Banyak negara-negara yang bersatu dan membentuk suatu
konsensus bersama dalam kaitannya dengan menjaga keamanan dan
ketertiban yang di seluruh dunia, khususnya dalam hal perdagangan.
Contoh best practice dengan ruang lingkup kecil layaknya di Pasar
Prambanan relokasi ini menjadi cerminan bahwa belum adanya
kesadaran yang tiggi dari tiap-tiap stakeholders dalam menjamin
keamanan dalam aktivitas perdagangan yang ada. Rendahnya kesadaran
tersebut dapat dilihat melalui kurang responsifnya pemerintah
(dalam hal ini Dinas Pasar) dalam menjangkau segala kebutuhan
pedagang dan menaati aturan yang ada serta kelompok pedagang yang
seharusnya dapat menjadi akses yang menjamin keamanan justru lebih
mementingkan hajat hidupnya sendiri-sendiri.Kelompok pedagang yang
dianggap minoritas justru memiliki aksi kolektif lebih baik dalam
menjaga kepercayaan masing-masing pedagang dalam hal terciptanya
keamanan di Pasar Prambanan. Sehingga perlu adanya kesadaran yang
lebih dari sekedar pemahaman dari tiap-tiap pihak bahwa rasa aman
itu penting, melainkan perlu diciptakan konsensus dari seluruh
entitas Pasar Prambanan dalam menjamin keamanan dan ketertiban di
Pasar Prambanan. Pada akhirnya sinergitas dari pihak pemerintah dan
non-pemerintah dapat terjadi ketika pemahaman mengenai nilai-nilai
publik seiperti rasa aman lebih dipahami dan didasar dengan asas
kepercayaan, transparan, responsif, dan apolitis.5.2 SaranDalam
menunjang upaya menjaga keamanan oleh tiap-tiap stakeholders
pertama-tama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran
bahwa keamanan pasar itu merupakan hal mutlak yang tidak dapat
disabotase oleh berbagai macam pihak, termasuk pihak-pihak yang
ingin memanfaatkan isu keamanan untuk kepentingan dirinya sendiri.
Salah satu bentuk praktis yang bisa dilakukan adalah dengan
melakukan sosialisasi dan kampanye sosial tentang kerugian-kerugian
yang dialami ketika isu keamanan dikesampingkan oleh semua pihak.
Setelah itu, membuat jaringan dan konsensus yang baru dari pihak
pemerintah maupun non-pemerintah dengan struktur di dalamnya.
Struktur baru tersebut berarti seluruh pedagang lebih diartikan
sebagai pelaku dan subyek dalam menjaga rasa aman, sehingga
pemerintah dalam hal ini mengetahui batas-batas intervensi dalam
hal menjaga keamanan Pasar Prambanan. Pada akhirnya, setelah semua
hal tersebut telah dilakukan, pihak pemerintah dan non-pemerintah
kemudian saling memberikan kepercayaan satu sama lain dengan asas
check and balance dalam artian dapat memonitoring satu sama lain
jika terjadi kejanggalan dalam kaitannya dengan penjagaan
keamanan.
Daftar PustakaAnsell, Chris; Gash, Alison. Journal of Public
Administration Research & Theory, Collaborative Governance in
Theory and Practice. Oct2008, Vol. 18 Issue 4, p543-571.
29p.Kategori Pasar Tradisional dikutip dari Peraturan Menteri Nomor
20 Tahun 2012 Pasal 4Kotler, Philip. 1997. Marketing Management:
Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall; p:
12Marshal, G. 1998. A Dictionary of Sociology. Oxford University
Press, New York dalam Siagian, Yuliana L. 2007. Aksi Kolektif
Penguatan Hak Masyarakat Atas Lahan.Centre for International
Research (CIFOR), BogorOstorm, E. 2004. Understanding Collective
Action. In; Meinen-Dick, R.S. and Di Gregorio, M. Collective Action
and Poverty Rights for Sustainable Development. Brief 2 of 16.
International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington
D.C. dalam Siagian, Yuliana L. 2007. Aksi Kolektif Penguatan Hak
Masyarakat Atas Lahan.Centre for International Research (CIFOR),
BogorPengertian pelayanan publik dikutip dari Undang-Undang No 25
tahun 2009 pasal 5 ayat 3cPeraturan Mentri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2012Ratminto, dan Atik Septi Winarsih.
(2005). Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar;
p: 5Subroto, D.J, dkk. 2004. Pengetahuan Sosial Ekonomi. Bumi
Aksara, Jakarta; p: 2Suyanto, dan Nurhadi. 2004. Ekonomi untuk SMP
Kelas VIII. Jakarta: Erlangga; p: 8Tujuan pengelolaan dan
pemberdayaan pasar tradisional dikutip dari Peraturan Menteri No.20
tahun 2012 Pasal 2Yilmaz, Gaye. 2005. A Conceptual Approach and
Alternative On Public Goods. Speech at the International
ppg-Meeting Left Politics of Public Goods in Berlin at the
Rosa-Luxemburg-Foundation, December 16th
2005http://dinaspasar.slemankab.go.id/sosialisasi-persiapan-pembangunan-pasar-prambanan/
diakses pada tanggal
8-11-2014http://news.okezone.com/read/2014/08/22/510/1028432/pencuri-gasak-1-800-bungkus-rokok-dari-kios-pedagang-pasar
diakses pada tanggal 8-11-2014LampiranInterview guide1. Kepala
Kantor Pasar: Selama ini, bagaimana upaya Kantor Pasar dalam
menciptakan keamanan di pasar-pasar tradisional yang dikelola
Pemerintah Kabupaten Sleman? Apakah Dinas Pasar Kabupaten Sleman
mengetahui adanya kasus-kasus yang membuktikan rendahnya keamanan
di Pasar Prambanan Pelemsari? Bagaimana kondisi keamanan Pasar
Prambanan sebelum direlokasi? Apakah terdapat kasus-kasus keamanan
sebelumnya? Adakah pos keamanan di lingkungan pasar? Apakah pos
keamanan di gunakan sebagaimana mestinya? Apakah pernah terjadi
kasus pencurian selama berada di pasar relokasi? Jika pernah,
berapa jumlah kasus pencurian terjadi?
2. Pedagang Pasar Prambanan: Bagaimana kondisi keamanan Pasar
Prambanan sebelumnya yang dirasakan pedagang? Bagaimana kualitas
petugas keamanan dalam menunjang stabilitas keamanan di Pasar
Prambanan? Apakah kondisi keamanan Pasar Prambanan saat ini dirasa
dapat menunjang perdagangan oleh para pedagang? Bagaimana peran
Pemerintah Kabupaten Sleman (Dinas / Kantor Pasar) dalam menunjang
stabilitas keamanan di Pasar Prambanan? Apakah pernah terjadi kasus
pencurian selama berada di pasar relokasi? Jika pernah, berapa
jumlah kasus pencurian terjadi?
3. Petugas keamanan: Bagaimana proses rekrutmen petugas
keamanan? Berapa petugas yang dibutuhkan dari prasyarat yang ada?
Adakah pos keamanan di lingkungan pasar? Jika ada, bagaimana
fasilitas yang terdapat di pos keamanan dalam menunjang kemanan di
Pasar Prambanan? Apakah pos keamanan dapat dimanfaatkan dalam
menunjang keamanan? Bagaimana mekanisme pengamanan pasar yang
diterapkan oleh petugas keamanan Pasar Prambanan? Aplakah petugas
keamanan yang berjaga setiap harinya dirasa dapat menunjang
keamanan dengan mekanisme yang telah diterapkan ?
4. Pembeli pasar prambanan: Apakah kondisi keamanan Pasar
Prambanan saat ini dirasa dapat menunjang perdagangan oleh para
pembeli? Bagaimana kondisi petugas keamanan bertugas Pasar
Prambanan di setiap harinya? Apakah fasilitas-fasilitas keamanan
yang ada dirasa dapat menunjang stabilitas keamanan Pasar
Prambanan?