Page 1
SINERGITAS ANTARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
LANGKAT DENGAN POLRES LANGKAT DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH :
PRISTINA SARI ANANDA TARIGAN
NIM : 170200111
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 2
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 3
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur tak henti-hentinya
penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan yang harus
dipenuhi untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini ialah
“Sinergitas Antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan
Polres Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika”.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan
dari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati
penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun guna
kesempurnaan skripsi ini dan juga penulis berharap skripsi ini dapat memberikan
manfaat bagi pembacanya.
Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan
serta dukungan dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
2. Ibu Dr. Agusmidah, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
3. Ibu Puspa Melati, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 4
ii
4. Bapak Dr. Mohammad Ekaputra, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara;
5. Ibu Liza Erwina, S.H.,M.Hum selaku Pelaksana Ketua Depatemen Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
6. Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah
berkenan untuk meluangkan waktunya serta meberikan ilmunya untuk
membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang
telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan ilmunya untuk
membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
penulis;
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah
mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
10. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah
memberikan pelayanan administrasi yang baik selama proses akademik penulis.
11. Terkhusus kepada kedua orang tua yang dicintai oleh penulis, Bapak Alimat
Tarigan, S.H dan Ibu Ronasari Purba, S.E, yang telah membesarkan serta
merawat penulis dengan kasih sayangnya yang tidak dapat diukur dan dibalas
oleh apapun, serta tidak pernah putus dalam mendoakan penulis dan selalu
mendukung penulis serta menjadi penyemangat hingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 5
iii
12. Terimakasih kepada adik-adik penulis, Muhammad Azmi Tarigan dan Ahmad
Rafi Tarigan yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan
skripsi ini;
13. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H.,M.H dan Pegawai Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat lainnya yang telah banyak membantu penulis dalam
memberikan data dan informasi hingga penulisan skripsi ini selesai;
14. Bapak Kusnadi, Bapak Sudirman Panjaitan serta jajaran kepolisian di SAT Narkoba
Polres Langkat yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data
dan informasi hingga penulisan skripsi ini selesai;
15. Terimakasih kepada seseorang yang memiliki perannya sendiri bagi penulis,
Farhan Zulfahmi yang senantiasa menemani, mendukung, menyemangati dan
menjadi saksi bagaimana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Terimakasih kepada sahabat-sahabat tersayangnya penulis, Divia Salsabila
Lubis, S.H., Rizky Rumondang Nasution, S.H. dan Dinda Naisha Gorda
Barumun yang selalu menemani penulis dalam menghadapi lika-liku dunia
perkuliahan, perorganisasian hingga lika-liku perskripsian dan membuat
penulis terbiasa dengan sikap dewasa yang ada dalam persahabatan ini;
17. Terimakasih kepada teman setia penulis, Mira Karlina Sinaga yang selalu
menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini dan menjadi saksi
bagaimana penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Terimakasih kepada teman-teman tersayangnya penulis, Demas Indriyani
Silitonga, Mega Insani Simare-mare, Astri Oktari, Chairunnisa, Khairun Nisya
Effendi Rangkuti, Audrey Khalisa, Kevin Situngkir, Boscho Winarsa, Yose
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 6
iv
Andreas dan Daniel Randy yang senantiasa menemani penulis di setiap
kegiatan perkuliahan dan menjadi penyemangat bagi penulis;
19. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan, seperorganisasian HMI
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Stambuk 2017 yang tidak dapat
penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi tempat canda dan tawa,
menjadi tempat sharing dan menjadi tempat belajar serta menjadi saksi
pertumbuhan penulis, yang tentunya sangat banyak memberikan kenangan
untuk penulis;
20. Terima kasih kepada teman-teman Grup E Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara Angkatan 2017 dan teman-teman IMADANA Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara 2017.
Akhir kata Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu kata
maupun perbuatan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
kita semua.
Medan, Juni 2021
Penulis
Pristina Sari Ananda Tarigan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 7
v
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR ................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... v
ABSTRAK ............................................................................................................... vii
ABSTRACT ............................................................................................................ viii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................................... 12
D. Keaslian Penulis ............................................................................................ 13
E. Tinjauan Kepustakaan ................................................................................... 14
1. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika ...................................... 14
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) ............................................................ 19
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ..................................... 25
4. Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ....................................... 26
F. Metode Penelitian.......................................................................................... 28
G. Sistematika Penulisan ................................................................................... 31
BAB II : BENTUK SINERGITAS, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT DAN POLRES
LANGKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 8
vi
A. Bentuk Sinergitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan Polres
Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika ....................................................................................................... 37
B. Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
Polres Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika ....................................................................................................... 45
BAB III : KENDALA YANG DIHADAPI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT DAN POLRES LANGKAT DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN UPAYA MENGATASI KENDALA TERSEBUT
A. Kendala yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
Polres Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika ....................................................................................................... 75
B. Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
Polres Langkat Guna Mengatasi Kendala dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ..................................................... 82
BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................... 92
B. Saran .............................................................................................................. 97
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 99
LAMPIRAN ............................................................................................................ 102
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 9
vii
ABSTRAK
Pristina Sari Ananda Tarigan*
Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS**
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum***
Semakin majunya teknologi yang kita rasakan tidak luput juga dari semakin
banyaknya cara pelaku penyalahgunaan narkotika dalam mendapatkan barang haram
tersebut. Sampai saat ini narkotika masih menjadi salah satu permasalahan terbesar
yang sedang dihadapi Negara Indonesia. Sehingga dalam hal pencegahan maupun
pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika
Nasional bergandengan tangan baik dengan POLRI, Kejaksaan maupun instansi
pemerintah lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana
sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres
Langkat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dan
kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
Polres Langkat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
narkotika dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian skripsi ini
merupakan penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan data sekunder dengan
penelitian kepustakaan, dan pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil
penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-
keadaan dari objek yang diteliti penulis di lapangan lalu ditambahakan dengan
tinjauan-tinjauan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh
suatu kesimpulan akhir yang dapat disimpulkan secara komperhensif. Sinergitas
antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres Langkat yaitu
dalam bentuk koordinasi dan komunikasi. Sehingga dapat mendukung satu sama lain
dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Dilakukannya
koordinasi dan komunikasi antara keduanya tidak mengurangi kemandirian Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat maupun Polres Langkat dalam melakukan
tindakannya terhadap perkara yang ditangani. Dalam melakukan upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat memiliki kendala diantaranya keterbatasan personil, keterbatasan anggaran
dana dan tidak adanya prasarana seperti lembaga rehabilitasi gratis di Kabupaten
Langkat guna memaksimalkan penegakan konsep restorative justice kepada pecandu
dan korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan Polres Langkat memiliki kendala
yaitu terbatasnya IT (Information technology) seperti alat sadap handphone. Namun
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat maupun Polres Langkat tetap
melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin untuk memberantas pelaku
tindak pidana narkotika.
* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
** Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
*** Dosen Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 10
viii
ABSTRACT
Pristina Sari Ananda Tarigan*
Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS**
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M. Hum***
The more advanced technology that we feel does not escape the increasing number of
ways that narcotics abusers get to get these illicit goods. Until now, narcotics is still
one of the biggest problems facing the State of Indonesia. So that in terms of
preventing and eradicating the abuse of illicit narcotics trafficking, the National
Narcotics Agency works hand in hand with the Indonesian National Police, the
Attorney General's Office and other government agencies. The problem raised in this
thesis is how the synergy between the National Narcotics Agency of Langkat
Regency and the Langkat Police in the context of preventing and eradicating
narcotics crimes, and the obstacles faced by the National Narcotics Agency of
Langkat Regency and Langkat Police in preventing and eradicating narcotics crimes
and to overcome these obstacles. This thesis research is an empirical juridical
research, namely secondary data collection with library research, and primary data
collection through interviews. The results of the study were analyzed qualitatively,
namely by describing the conditions of the object studied by the author in the field
and then added with literature reviews and legislation in order to obtain a final
conclusion that can be concluded comprehensively. The synergy between the
National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police Station is in
the form of coordination and communication. So that they can support each other in
efforts to prevent and eradicate narcotics crimes. The coordination and
communication between the two does not reduce the independence of the National
Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police Station in carrying out
their actions on the cases being handled. In carrying out efforts to prevent and
eradicate narcotics crimes, the National Narcotics Agency of Langkat Regency has
constraints including limited personnel, limited budget funds and the absence of
infrastructure such as free rehabilitation institutions in Langkat Regency in order to
maximize the enforcement of the concept of restorative justice for addicts and
victims of narcotics abuse. Meanwhile, Langkat Police have a problem, namely the
limited IT (Information technology) such as mobile phone tapping devices. However,
the National Narcotics Agency of Langkat Regency and the Langkat Police are still
carrying out their duties to the maximum extent possible to eradicate narcotics
criminals.
* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
** Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
*** Dosen Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 11
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Persoalan narkotika merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan
besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana ini dalam
kasus tertentu modus operandinya tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi
tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam
menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang terpublikasi dapat
kita saksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik,
ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu,
baik remaja, orang dewasa bahkan anak-anak yang notabenenya merupakan generasi
penerus bangsa.1
Adapun dampak yang akan dirasakan pada tubuh si pemakai narkoba, sebagai
berikut :2
a. Euphoria : ialah suatu perasaan rinag gembira (well being) yang dapat
ditimbulkan oleh narkoba yang abnormal dan tidak sepadan atau tidak sesuai
dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini di
timbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
b. Delirium : yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai
kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat
1Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan
Kedua, 2003), halaman 1.
2Drs. Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar
Maju, 2003), halaman 24.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 12
2
menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik (mal
coordination). Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih
tinggi di banding dosis pada euphoria.
c. Halusinasi : yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang
dilihat, apa yang di dengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
d. Weakness : yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang
terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.
e. Drowsiness : yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan
tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai fikiran yang sangat kacau
dan kusut.
f. Collapse : yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat
mengakibatkan kematian.
Akibat-akibat lain yang bisa terjadi pada pemakai narkoba adalah :3
a. Terjadi keracunan (toxicity);
b. Fungsi-fungsi tubuh yang tidak normal (mal function);
c. Terjadinya kekurangan gizi (mal nutrition);
d. Kesulitan penyesuaian diri (mal adjustment);
e. Kematian.
3Ibid., halaman 25.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 13
3
Di samping berpengaruh terhadap individu (si pemakai) sendiri, pemakaian
narkoba juga berpengaruh pula bagi masyarakat luas. Akibat-akibat adanya
pemakaian narkoba antara lain :4
a. Meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas (keamanan dan
ketertiban masyarakat);
b. Menyebabkan timbulnya kekerasan baik terhadap perorangan atau antar
kelompok;
c. Timbulnya usaha-usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat, misalnya
pasar gelap narkotika dan sebagainya;
d. Banyaknya kecelakaan lalu lintas;
e. Menyebarkan penyakit tertentu lewat jarum suntik yang dipakai pecandu.
Misalnya hepatitis B, hepatitis C dan HIV/AIDS.
f. Dan lain-lain bentuk keabnormalan.
Dari dampak-dampak yang sudah di jabarkan terlihat sangat mengerikannya
dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba baik untuk tubuh kita sendiri maupun
untuk lingkungan kita bahkan sangat berdampak negatif untuk Negara Indonesia,
karena anak bangsa yang sudah tercemar oleh narkoba di masa perkembangannya
sehingga sangat berpengaruh pada masa depannya dan masa depan Negara
Indonesia.
4Ibid.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 14
4
Pengguna narkoba bagi orang awam atau orang yang kurang mengerti, tentu
saja dapat dipahami. Tetapi bagi seseorang yang mengkonsumsi narkoba, yang
sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah di luar nalar kita. Lalu
apakah yang mendorong mereka untuk mengkonsumsi narkoba ? menurut Graham
Blaine seorang psikiater sebab-sebab penyalahgunaan narkotika ialah :5
1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang
berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul
dengan wanita;
2. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau
instansi yang berwenang;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-
pengalaman emosional;
5. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang
kesibukan;
7. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh
problema yang tidak bisa di atasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi
mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan
kawan-kawan;
5Ibid., halaman 6.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 15
5
9. Karena di dorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just for kicks).
Semakin merebaknya penyebaran narkotika tidak terlepas dari kemajuan
teknologi yang membawa dampak negatif. Dalam hal mana dampak negatifnya
adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebar dengan menggunakan
modus operandi pemanfaatan teknologi yang semakin canggih. Hal tersebut
merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan
penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.6
Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat
kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan
melibatkan kerjasama multi disipliner, multi sektor, dan peran serta masyarakat
secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.7
Dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta
orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut
30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari
35 juta orang (the third booklet of the World Drugs Report, 2020). UNODC juga
merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah
dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di
Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini
sebanyak 83 NPS (New Psychoactive Substances) telah berhasil terdeteksi, dimana
73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020 . Berbeda
dengan NPS yang terus meningkat, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di
6Moh. Taufik Makarao, Op.Cit., halaman 2.
7Ibid.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 16
6
Indonesia justru terjadi penurunan dari tahun ke tahun. BNN mencatat adanya
penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba pernah pakai sebesar 2,4%
menjadi hanya 1,8% penyalahguna narkoba di tahun 2019. Dengan demikan terjadi
penurunan angka prevalensi sebesar 0,6% yang berarti sampai dengan tahun 2019
sebanyak 1 juta orang tidak lagi melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba.
Keberhasilan tersebut merupakan buah dari keseriusan BNN melalui berbagai
kebijakan strategis yang ditempuh. Beberapa kebijakan itu antara lain kebijakan
supply dan demand reduction, kebijakan active defence, collaborative government
dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan kelanjutan dari Inpres No.6
Tahun 2018 tentang Rencana Aksi P4GN, yang mewajibkan seluruh
Kementerian/Lembaga untuk ikut mendukung upaya P4GN tersebut serta berbagai
kerja sama bilateral maupun multilateral. Kerja keras BNN juga dibuktikan dengan
diraihnya opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali
berturut-turut, mendapatkan predikat Baik untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi,
mencapai angka 75,01 untuk nilai indeks reformasi birokrasi, dan nilai 80 untuk
opini publik.
Data-data tersebut menunjukkan bahwa BNN sangat serius dalam
melaksanakan amanah sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan
upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika (P4GN). Meskipun penuh dengan keterbatasan akibat pandemik covid-19,
BNN tetap berusaha untuk bekerja secara optimal dalam melaksanakan
pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, kerja sama,
pengujian laboratoruim, pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian terkait
data dan informasi seputar P4GN. Pada tahun 2020 BNN berhasil mengungkap 806
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 17
7
kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1.247 orang.
Sejumlah barang bukti disita diantaranya 1,12 ton sabu, 2,36 ton daun ganja, dan
340.357 butir ekstasi. Pada tahun 2020 BNN juga telah memusnahkan lahan ganja
dengan total luas mencapai 30,5 Hektare dan barang bukti tanaman ganja sebanyak
213.045 batang. Upaya menelusuri kejahatan narkotika juga terus dilakukan BNN
dengan menelusuri tindak pidana kasus pencucian uang (TPPU) dari kasus narkotika.
Adapun aset yang berhasil disita dari TPPU kasus narkotika tahun ini yaitu mencapai
Rp 86.022.409.817,-. Dari hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti narkotika,
BNN telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,7 juta jiwa anak bangsa.8
Upaya penyelesaian permasalahan narkotika harus dilakukan secara
komprehensif dan berkesinambungan mulai dari hulu sampai ke hilir. Selain
melakukan upaya pemberantasan terhadap para pelaku dan bandar narkotika, Badan
Narkotik Nasional juga melakukan upaya pencegahan secara massif bersama dengan
seluruh komponen bangsa mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta para orangtua.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut
mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Maka,
melalui Undang-Undang ini mengamanatkan di bentuknya Badan Narkotika
Nasional yang selanjutnya disebut BNN, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 64
ayat (1) badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama
dengan POLRI untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan
8Badan Narkotika Nasional (BNN), PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “Sikap BNN
Tegas Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba” diakses dari https://bnn.go.id/press-release-akhir-
tahun-2020 , Pada Tanggal 9 April 2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 18
8
prekursor narkotika yang sebelumnya tidak terdapat di dalam Undang-Undang lama.
Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, dengan harapan ada
sinergi antara penyidik dari POLRI ataupun penyidik dari Badan Narkotika Nasional
dapat melakukan penegakan hukum secara efektif dan efisien terhadap seseorang
yang telah melakukan tindak pidana narkotika.
Penyidik POLRI maupun penyidik Badan Narkotika Nasional dengan
keahlian yang dimilikinya diharapkan mampu menegakan hukum terhadap kasus
tindak pidana narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa
mengungkap tindak kejahatan narkotika. Beberapa teknik penyelidikan itu mulai dari
Observasi (peninjauan), Surveillance (pembuntutan), Undercover Agen (penyusupan
agen), Undervocer Buy (pembelian terselubung), Controlled Planning (penyerahan
yang dikendalikan), Phone Intercep (penyadapan telepon); dan Raid Planning
Execution (rencana pelaksanaan penggerebekan).9
Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika tidak
terlepas juga dari kendala-kendala yang terindikasi, seperti :
a. Kurangnya personil Badan Narkotika Nasional.
b. Kurangnya personil Polri, khususnya dalam bidang penyelidikan dan
penyidikan kasus narkoba.
c. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri masih ada yang
menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi dengan cara
9Syaefurrahman Al-Banjary, Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba,
(Jakarta: PTIK Press, 2005), halaman 29.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 19
9
mengkomersialkan kasus narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing
pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika.
d. Kurangnya stake holder.
e. Kurangnya peran serta masyarakat.
f. Keterbatasan anggaran.
g. Keterbatasan sarana dan prasarana.
Saat ini sindikat narkoba yang berhasil diungkap bagaikan fenomena gunung
es, hanya pucuknya saja yang terlihat, fakta di bawahnya terdapat oknum-oknum
yang terlibat dalam kasus narkoba. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum
mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Republik Indonesia serta
diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana narkotika. Tetapi dalam beberapa kasus terdapat oknum polisi yang
menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dan ikut terlibat
dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.
Dalam hal ini, terlihat begitu pentingnya memperkuat sinergitas antara
penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional dengan kepolisian. Pemberian
mandat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika kepada Badan Narkotika Nasional harus segera diikuti dengan penyediaan
penyidik yang berpengalaman, khususnya di Badan Narkotika Nasional Provinsi dan
Kabupaten/Kota.10
10Akhyar Ari Gayo (eds), Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika,(Jakarta: Pusat
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2014), halaman 59.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 20
10
Personel SAT Narkoba Polres Langkat berhasil mengungkapkan sebanyak
89 kasus narkoba selama periode Januari sampai Maret 2021. Dari jumlah tersebut,
petugas mengamankan 109 orang tersangka. Sementara barang bukti ganja yang
diamankan petugas selama tiga bulan terakhir seberat 95,022 kg ganja. Sedangkan
narkoba jenis sabu-sabu diamankan seberat 3,147 kg dan mengamankan 12,5 butir
pil ekstasi.11
Dari data penanganan kasus narkoba yang di peroleh dari BNN Kabupaten
Langkat dari Tahun 2019-2021 terdapat 9 kasus dengan 14 tersangka. Hal ini, dapat
disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 1.1
Data Penanganan Kasus Narkoba di Langkat dari tahun 2019-2021.
Tahun Jumlah Kasus Tersangka
2019 5 8
2020 3 3
2021 1 3
Sumber : Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat.
Dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN), Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat merencanakan pada
tahun 2021 akan mewajibkan setiap desa di Langkat membentuk Desa Bersinar
(Bersih Narkoba). Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat telah melakukan
berbagai upaya kegiatan P4GN baik berupa Asistensi berwawasan anti narkoba ke
sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab, Camat, Lurah. Serta dimensi
atau penyuluhan ke Rutan, Lapas, sekolah, pemuda dan lainnya. Dari hasil
11“89 Kasus Narkoba Diungkap Polres Langkat Periode Januari-Maret, 109 Tersangka
Ditangkap“, diakses dari https://sumut.inews.id/berita/89-kasus-narkoba-diungkap-polres-langkat-
periode-januari-maret-109-tersangka-ditangkap , pada tanggal 18 April 2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 21
11
kunjungan Lapas maupun Rutan, BNN Langkat banyak menemui keluhan termasuk
banyaknya penghuni Lapas/Rutan yang umumnya dihuni oleh pecandu narkoba.12
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan mengambil judul “SINERGITAS ANTARA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT DENGAN POLRES
LANGKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya, maka
dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana bentuk sinergitas, dan implementasi kebijakan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Langkat dan Polres Langkat dalam rangka pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana narkotika ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat dan Polres Langkat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana narkotika dan upaya mengatasi kendala tersebut ?
12“BNN Langkat Tahun 2021 Mewajibkan Semua Desa Bersinar”, diakses dari
https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/BNN-Langkat-Tahun-2021-Mewajibkan-Semua-
Desa-Bersinar , pada tanggal 20 Aapril 2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 22
12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
a. Untuk mengetahui bentuk sinergitas, dan implementasi kebijakan BNN
Kabupaten Langkat dan Polres Langkat dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika.
b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Langkat
dan Polres Langkat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana narkotika dan mengetahui upaya mengatasi kendala tersebut.
Adapun manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat
yaitu secara teoritis dan secara praktis, yakni :
a. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada ilmu hukum
khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan
bermanfaat guna menambah dan memperkaya literatur-literatur yang sudah ada
sebelumnya, khususnya mengenai Sinergitas Antara Badan Narkotika Nasional
dengan Polri Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 23
13
b. Manfaat Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan di
lingkungan institusi penegak hukum terutama Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat dan Polres Langkat khususnya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana narkotika.
D. Keaslian Penulisan
Setelah ditelusuri dari daftar skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara dan arsip yang ada di Departemen Hukum Pidana belum
ditemukan adanya kesamaan judul ataupun permasalahan dengan judul dan
permasalahan yang akan di bahas yaitu tentang “Sinergitas Antara Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Langkat Dengan Polres Langkat Dalam Rangka Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika” penulisan skripsi ini adalah asli dari
ide, pemikiran, gagasan, literatur-literatur lain serta melakukan riset ke Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan Polres Langkat guna memperoleh data
yang dapat mendukung skripsi ini.
Jika judul penulisan skripsi ini ada yang hampir sama dengan judul skripsi
sebelumnya kepunyaan orang lain, namun isi dan pembahasan dalam skripsi ini
berbeda dan juga merupakan penulisan yang ditulis melalui proses dan upaya
pemikiran sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan karya asli yang disusun
berdasarkan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan ilmiah.
Dengan demikian, penulis dapat menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni
merupakan hasil karya penulis dan tidak meniru kepunyaan orang lain.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 24
14
E. Tinjauan Kepustakaan
1. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaraan, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan.13 Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik
dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi
susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem
kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran
darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan
menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).14
Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. sudarto, S.H., dalam
bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa : perkataan narkotika
berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa
apa-apa.15
Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada
farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu jenis zat yang
apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada
tubuh si pemakai, yaitu :
13Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
14Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014), halaman 71.
15Djoko Prakoso, Bamang Riyadi Lany dan Mukhsin, “Kejahatan-kejahatan yang Merugikan
dan Membahayakan Negara”, penerbit Bina Aksara, halaman 480.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 25
15
a. Mempengaruhi kesadaran
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
1) Penenang;
2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara
khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).16
Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan
untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam
narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui
pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa
menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat
narkotika itu.17
Narkotika pada pasal 4 V.M.O. staatblad 1927 No. 278 jo. No. 536 adalah
untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan,
cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang
ditentukan Undang-Undang, yaitu :
16Soedjono D, “Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia”, (Bandung: PT. Karya
Nusantara, 1976), halaman 1.
17Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh.Zakky A.S, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2003), halaman 17.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 26
16
1. Apoteker dan ahli kedokteran;
2. Dokter hewan;
3. Pengusaha pabrik obat.18
Dalam Undang-Undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai
narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja,
kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat
pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh
sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu
karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta
hilangnya kesadaran.19
Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan,
namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah
sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat disalah fungsikan
yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan sudah mengancam
kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.20
Jenis-jenis narkotika tertuang di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:21
a. Narkotika Golongan I;
18Soedjono D., Op.Cit. halaman 150.
19Moh. Taufik Makarao, Op.Cit. halaman 19.
20Ibid.
21Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 27
17
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.
Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.22
Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan
ketergantungan.23
Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.24
Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari
karena mempunyai dampak terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah
masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut :25
1. Candu atau disebut juga dengan Opium
Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Papaver Somniferum.
Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari
22Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
23Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf b Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
24Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf c Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
25Moh. Taufik Makarao, Op.Cit.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 28
18
buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressant yang
mempunyai pengaruh hypnotic dan tranglizers. Depressants, yaitu mernagsang
sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa
sakit yang kuat.
Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin (putau).
Dalam bentuk sintetis (buatan yang diolah secara kimiawi di farmakologi) morphine
dan heroin hasilnya berupa pethidine dan methadone digunakan sebagai obat.
2. Morphine
Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu
mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis
narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat,
dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu
memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
3. Heroin
Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah disinggung di atas
bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut
juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis,
bisa mati seketika.
4. Cocaine
Berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. Untuk
memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 29
19
pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih,
rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.
5. Ganja
Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama
cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana
adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis
lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di
daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh. Ganja terbagi atas dua jenis :
a. Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil
hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan
untuk pembuatan rokok ganja.
6. Narkotika sintetis atau buatan
Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara
farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari
Nnarkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat
psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan
perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 30
20
2. Badan Narkotika Nasional (BNN)
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk
Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Badan Narkotika
Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah
Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.26
Tugas Badan Narkotika Nasional disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;
c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
masyarakat;
e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
26Lihat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 31
21
f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;
h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang
melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.27
Selain tugas, Badan Narkotika Nasional memiliki fungsi sebagaimana
tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika
Kabupaten/Kota, yaitu :
a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
27Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 32
22
dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk
tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur
P4GN;
c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hokum dan kerja sama di bidang
P4GN;
e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang
Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi,
Hukum, dan Kerja Sama;
f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di
lingkungan BNN;
g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam
rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di
bidang P4GN;
h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 33
23
k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika,
psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif
untuk tembakau dan alkohol;
l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat
dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat
serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan
psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif
lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan
adiktif untuk tembakau dan alcohol berbasis komunitas terapeutik atau
metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-
undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di
lingkungan BNN;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 34
24
r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait
dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik
profesi penyidik BNN;
t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan,
dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan precursor serta bahan
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta
bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang
P4GN.
Tidak jauh berbeda dengan organisasi profesional yang sedang mengemban
tugas yang cukup berat dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika dan
prekursor narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai susunan organisasi
menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 5 sebagai berikut:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Pencegahan;
d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
e. Deputi Bidang Pemberantasan;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 35
25
f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;
h. Inspektorat Utama;
i. Pusat; dan
j. Instansi Vertikal.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-
Undang yang mengaturnya.28 Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.29
Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan
masyarakat ataupun dalam dimensi kenegaraan oleh kerenanya dengan ruang lingkup
yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.
Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
28Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
29Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 36
26
Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia
adalah:
(1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
(2) Menegakan hukum,
(3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat.
Dengan demikian adanya beberapa kewenangan Polri untuk mencegah,
menyidik dan memberantas masalah narkoba, lebih khususnya yaitu masalah
narkotika. Kewenangan Polri untuk mencegah dan menanggulangi masalah narkotika
tercantum pada Pasal 15 ayat (1) huruf c “Polri berwenang untuk mencegah dan
menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat”. Penyakit masyarakat yang
dimaksud dalam hal ini adalah masalah penyalahgunaan narkotika. Polri dalam
menangani suatu kasus harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku di
Indonesia. Begitu pula dalam proses menangani suatu tindak pidana narkoba, Polri
harus melaksanakan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
4. Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan sesuatu perbuatan yang
oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan
yang dilarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dibagi atas 4 macam yaitu
orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen),
orang yang turut melakukan (medepleger), dan orang yang dengan sengaja
membujuk untuk melakukan suatu perbuatan pidana (uitlokker).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 37
27
Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau
melawan hukum.30
Istilah korban penyalahgunaan narkotika didefinisikan dalam Penjelasan
Umum Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang
menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika
adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk,
diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4
(empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang
dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:31
1. Kategori Pertama, yakni perbuatan – perbuatan berupa memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor
narkotika;
2. Kategori Kedua, yakni perbuatan - perbuatan berupa memproduksi,
mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor
narkotika.
3. Kategori Ketiga, yakni perbuatan - perbuatan berupa menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan presekutor
narkotika.
30Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
31Siswanto S, Politik hukum dalam undang-undang narkotika (UU nomor 35 tahun 2009),
Jakarta: Rineka Cipta, 2012, halaman 256.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 38
28
4. Kategori Keempat, yakni perbuatan - perbuatan berupa membawa,
mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan presekutor
narkotika.
F. Metode Penelitian
Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum untuk
menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Penelitian hukum pada
dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang
timbul di dalam gejala bersangkutan. 32
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.33 Adapun metode
penelitian hukum yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, yakni:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana
32Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 43.
33Prof.Dr. Peter Mahmud Marzuki S.H., M.H., LLM. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana
Prenada Media, Edisi Revisi, 2005), halaman 133.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 39
29
sinergitas antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dengan Polres
Langkat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.
2. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan
data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
lapangan yang merupakan wawancara terhadap narasumber. Sedangkan data
sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan
dokumen-dokumen, tulisan ilmiah dan berbagai sumber literatur lainnya yang
berkaitan dengan judul skripsi. Data sekunder yang diperoleh tersebut terdiri dari :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan
disahkan oleh yang berwenang. Adapun bahan hukum primer dalam
penulisan skripsi ini diantaranya, ialah :
1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam
Lembaga Rehabilitasi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 40
30
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang membantu memberikan
keterangan atau sebagai data pelengkap. Dalam hal ini termasuk data-data
yang di peroleh dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
dan Polres Langkat.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi
ini ialah dengan melakukan Studi Lapangan (field research) dan Studi Kepustakaan
(library research). Studi Lapangan yaitu dengan cara langsung ke lapangan yang
menjadi objek penelitian penulisan skripsi ini, yaitu Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat dan Polres Langkat, dimana data tersebut diperoleh dengan cara
wawancara terhadap narasumber. Sedangkan Studi Kepustakaan ialah dengan cara
melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, seperti buku, pendapat
sarjana, jurnal dan literatur-literatur buku hukum, internet, dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian penulisan skripsi.
4. Analisis Data
Adapun berdasarkan hal untuk menarik kesimpulan dari data-data yang telah
dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu
dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti penulis di
lapangan lalu ditambahakan dengan tinjauan-tinjauan kepustakaan dan peraturan
perundang-undangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang dapat
disimpulkan secara komperhensif.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 41
31
G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini di buat secara teratur dan sistematis, agar memberikan
kemudahan bagi pembaca dalam memahami skripsi ini. Keseluruhan sistematika
dalam penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, yang
akan diuraikan sebagai berikut :
BAB I :PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini, penulis menguraikan secara singkat latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, keaslian penulis, tinjauan kepustakaan, metode penelitian
dan sistematika penulisan.
BAB II :BENTUK SINERGITAS, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT
DAN POLRES LANGKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Pada bab ke dua ini, akan dijabarkan dan dijelaskan bentuk sinergitas
antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan Polres
Langkat, dan menjelaskan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah di
lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
Polres Langkat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana narkotika.
BAB III :KENDALA YANG DIHADAPI BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN LANGKAT DAN POLRES
LANGKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 42
32
PEMBERNATASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN
UPAYA MENGATASI KENDALA TERSEBUT
Pada bab ke tiga ini, akan di jelaskan kendala-kendala apa saja yang
dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
Polres Langkat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana narkotika serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
BAB IV :KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana
akan disajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan disertai
saran atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam
penulisan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 43
33
BAB II
BENTUK SINERGITAS, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT DAN POLRES
LANGKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat dibentuk pada tahun
2011 bertempat di Jalan Proklamasi No. 52 Stabat yang merupakan instansi vertikal
dibawah unit satuan kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat mempunyai tugas untuk mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya kepada
generasi muda dan anak usia sekolah.34
Adapun visi dan misi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
adalah sebagai berikut :35
Visi : Menjadi lembaga Non Kementerian yang professional dan
mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa
dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya
di Indonesia”.
34Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, “Sejarah”, diakses dari
https://langkatkab.bnn.go.id/sejarah/, pada tanggal 30 April 2021.
35Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, “Visi dan Misi”, diakses dari
https://langkatkab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/, pada tanggal 30 April 2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 44
34
Misi : 1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
(narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan
nasional P4GN
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
dan diserahkan kepada Presiden.
Setiap organisasi yang telah didirikan tentu harus mempunyai struktur
organisasi. Sehingga akan membuat jelas tujuan dari didirikannya organisasi
tersebut.
Adapun struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.36
36Data diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, pada tanggal 27 April
2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 45
35
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 46
36
Berdasarkan struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) seksi yang berkerja dalam pencegahan
pemberantasan penyalahgunaan tindak pidana narkotika, yaitu Seksi P2M
(Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat), Seksi Rehabilitasi, dan Seksi
Pemberantasan.
Adapun struktur organisasi SAT Narkoba Polres Langkat ialah sebagai
berikut.37
37Data diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Daerah Sumatera Utara Resor Langkat,
pada tanggal 29 April 2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 47
37
A. Bentuk Sinegitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
Polres Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Narkotika
1. Sinergitas dalam bentuk koordinasi
a. Sinergitas dalam bentuk koordinasi dalam rangka pencegahan
tindak pidana narkotika
Sinergitas berasal dari kata sinergi yang menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia ialah suatu kegiatan atau operasi gabungan. Menurut Deardorff dan
Williams, sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau
kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan
jumlah dari pengaruh mereka secara individual.
Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dan Polri dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika diatur dalam beberapa peraturan, yakni :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada
Pasal 70 mengatur tentang tugas dan wewenang Badan Narkotika
Nasional yang salah satunya pada huruf c, yaitu “berkoordinasi
dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika
Nasional pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, yaitu “berkoordinasi dengan
Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika”.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 48
38
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia juga mengatur hubungan kerja sama antara
Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional terdapat pada Pasal 42 ayat
(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri
didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling
menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum,
serta memperhatikan hierarki.
(2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama
dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan,
lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas
partisipasi dan subsidiaritas.
Yang dimaksud “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia” dalam ketentuan ini adalah tidak mengurangi kemandirian dalam
menentukan kebijakan dan melaksanakan tugas dan wewenang BNN.38
Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to
regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi
diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal
in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi
informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.39
38Lihat Pasal 70 huruf c Penjelasan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.
39Taliziduhu Ndraha, Ilmu Pemerintahan Baru, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 290.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 49
39
Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk
menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-
kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu.
Sedangngkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi
dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.40
Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan,
prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal
seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam
keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.41
Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang
dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya datang
sebelum/ antisipasi/ mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang
luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah
terjadinyan gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian
upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut
dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun
merugikan.42
40Ibid.
41Leden Marpaung,”Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan”, Jakarta: Bina
Grafika. 2001, halaman10.
42Ibid, halaman 11.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 50
40
Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara,
tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat
dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya
pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.43
Dalam melakukan pencegahan BNNK Langkat melakukan kegiatan-kegiatan
seperti memberikan penyuluhan seputar pencerahan pencegahan atau wawasan
pencegahan terhadap masyarakat di daerah-daerah maupun di desa-desa. Dalam
melakukan kegiatan pencegahan tersebut tak jarang Polres ikut membersamai dan
menjelaskan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika serta menjelaskan
bagaimana proses hukumnya bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan
pihak BNNK Langkat akan menjelaskan bagaimana mekanisme rehabilitasi.44
Dalam melakukan pencegahan Polres Langkat dan BNNK Langkat bersama
dengan instansi terkait yang mepunyai hubungan kerjasama untuk melakukan razia
ke tempat-tempat tertentu. Termasuk melakukan razia ke tempat wisata dan
penginapan yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Apabila nanti mereka hasil
urinenya positif maka akan dianjurkan untuk di assessment di BNNK Langkat.
43Ibid.
44Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 51
41
b. Sinergitas dalam bentuk koordinasi dalam rangka pemberantasan
tindak pidana narkotika
Koordinasi antara BNNK Langkat dan Polres Langkat yaitu sehubungan
dengan dilakukannya penyidikan, dikarenakan BNN maupun Polri memiliki
wewenang yang sama yaitu dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Maka
untuk menghindari terjadinya kesamaan target operasi dan menghindari kebingungan
dalam melakukan wewenangnya harus dilakukan koordinasi yang baik antara BNNK
Langkat dan Polres Langkat. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada
penyidik BNN begitu pula sebaliknya.45
Koordinasi lain yang dilakukan antara BNNK Langkat dan Polres Langkat
yaitu sehubungan dengan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang
bukti narkoba dan jika ada permintaan dari penyidik untuk pemeriksaan, BNNK
Langkat mengarahkan Tim Assessment Terpadu (TAT). Tim Assessment Terpadu
disini ada tim hukumnya yakni dari anggota Polres, anggota kejaksaan dan anggota
BNNK Langkat dan juga ada tim medisnya. Tim medis yang menentukan seberapa
parah ketergantungan tersangka tersebut serta menentukan sejauh mana dia terlibat
dalam kasus ini termasuk juga apakah dia termasuk dalam jaringan narkoba.46 Nanti
keluarlah hasil rekomendasi dari kepala BNNK Langkat tersangka ini layak untuk
45Lihat Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
46Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 52
42
rawat inap atau rawat jalan dalam arti dilakukan rehabilitasi. Kalau misalnya
dilakukan rehabilitasi itu ada dua kategorinya, yaitu rawat jalan atau rawat inap.47
2. Sinergitas dalam bentuk komunikasi
a. Sinergitas dalam bentuk komunikasi dalam rangka pencegahan
tindak pidana narkotika
Menurut Hardjana, sebagaimana dikutip oleh Endang Lestari secara
etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu “cum”, sebuah kata depan
yang artinya dengan, atau bersama dengan, dan kata “umus”, sebuah kata bilangan
yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda “communio”, yang dalam
bahasa Inggris disebut “communion”, yang mempunyai makna kebersamaan,
persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk ber-
communio diperlukan adanya usaha dan kerja, maka kata communion dibuat kata
kerja “communicare” yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar
menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada
seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, atau berteman. Dengan
demikian, komunikasi mempunyai makna pemberitahuan, pembicaraan, percakapan,
pertukaran pikiran atau hubungan.48
Pada umumnya Polres berkerja untuk penegakan hukum. Lebih di titik
beratkan pada penegakan hukum walaupun memang etikanya tetap ada dari binmas.
Binmas polres itu yang mendukung kebijakan semua kriminalitas, pengarahan
kepada masyarakat tentu itu merupakan kebijakan preventif seperti pengarahan
tentang pencegahan kriminalitas tentang narkoba. Tetapi kalau lebih utamanya
47Hasil wawancara dengan KASAT, KBO SAT Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 29
April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
48Endang Lestari, Komunikasi yang Efektif , (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2003),
halaman 48.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 53
43
cenderung Polres itu penegakkan hukum. Menangkap, melakukan pemeriksaan lalu
memasukkan ke penjara. Sementara etika Badan Narkotika Nasional, ada orang yang
melapor ? ada, tetapi tidak bisa kalau urusan mereka penyidikan perkaranya mereka
yang pegang tidak akan dicampuri. BNNK Langkat juga punya penegakkan hukum
tetapi targetnya tidak banyak, targetnya terbatas sekali kalau Polres memang sudah
utama itu. Utama mereka penegakkan hukum tetapi kegiatan pencegahannya
terbatas, sementara di BNNK Langkat pencegahannya banyak hingga rehabilitasi
tetapi penindakannya yang terbatas.49
Dalam bentuk komunikasi dalam rangka pencegahan tindak pidana narkotika
dikarena memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan pencegahan dan melakukan
pemberantasan tindak pidana narkotika, maka BNNK Langkat dan Polres Langkat
saling memberi masukan dan saling membantu bila diperlukan. Seperti hadirnya
anggota Polri untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilaksanakan
oleh BNNK Langkat.50
Selalu bergandengan tangan dalam rangka pembinaan ataupun penyuluhan.
Dari BNNK Langkat menjelaskan tentang bagaimana mekanisme rehabilitasi itu,
kalau dari SAT Narkoba Polres Langkat Langkat itu tentang pemberantasannya,
kemudian tim hukumnya atau proses tindak pidananya. Apakah nanti itu layak untuk
49Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
50Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 54
44
kita proses sampai ke penuntut umum atau memang nanti kita berkerjasama dengan
pihak BNNK Langkat untuk dilakukan rehabilitasi.51
Dalam melakukan kegiatan pencegahan tak jarang Polres ikut membersamai,
tetapi selalu programnya dari BNNK Langkat. Lebih banyak cenderung kegiatan
pencegahan (preventif) itu dari BNNK Langkat dan kita undang kalau dia di
kecamatan Polsek setempat ikut. Tapi selalu saya mengikut sertakan dalam setiap
kegiatan pencegahan narkoba, jadi tidak terlepas.52
b. Sinergitas dalam bentuk komunikasi dalam rangka pemberantasan
tindak pidana narkotika
Dalam rangka pemberantasan dengan keterbatasan target dari BNNK Langkat
dalam memberantas narkoba karena anggota saya yang ada disini, saya akan
melakukan penangkapan agak besar saya bisa minta bantuan pada Polres disebarkan
minta badan Polri untuk melakukan penggerebekan, itulah hubungannya. Begitu juga
dengan Polres bila butuh kami, bisa kami bantu.53
Jadi disitu pinternya pimpinan kita dari pusat, penegakkan hukum yang kecil
di Badan Narkotika Nasional sedangkan di Polres besar penegakan hukumnya.
BNNK Langkat bisa melakukan penangkapan tetapi anggarannya sedikit.54
51Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
52Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
53Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
54Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 55
45
Kalau misalanya pihak BNNK Langkat sudah melakukan penyelidikan tetapi
karena anggaran yang terbatas, pihak BNNK Langkat dapat melimpahkannya ke
Polres bahkan jika sudah di tangkap pun bisa dilimpahkan kepada Polres. Karena
keterbatasan itu kita melakukan penyelidikan lalu berkomunikasi dengan Polres “ini
ada kasus ini harus di selidiki. oh kejar”. Tidak ada yang melarang, karena disitulah
yang membuat hubungan BNNK Langkat dengan Polres Langkat bisa cocok, maka
selalu tetapi tidak harus kepalanya BNNK Langkat selalu Polisi kemudian bagian
penegakan hukum di BNNK Langkat juga ada anggota Polri yang notabenenya
mantan anggota Polres walaupun status mereka dipekerjakan, tetap anggota Polres
tapi dipekerjakan di BNNK Langkat. Jadi itu yang membuat hubungan tetap bisa
bagus.55
B. Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
dan Polres Langkat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Narkotika
1. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat dan Polres Langkat
Secara terminology kebijakan berasal dari istilah”policy”(inggris) atau
“politiek”(Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip
umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum)
dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-
masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan
dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah
pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga
55Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 56
46
negara).56 Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, menterjemahkan “policy” juga
dengan kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif
dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.57
Seperti pribahasa yang selalu di dengar yaitu “Lebih baik mencegah daripada
mengobati”. Sama hal nya seperti narkoba yang sewajibnya untuk di hindari sebelum
terjerumus pada lubang hitam tersebut. Pencegahan ialah suatu cara ataupun tindakan
yang di lakukan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa pidana.
Kebijakan preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres
Langkat yaitu melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke desa-desa, sekolah-
sekolah, kemudian ke lokasi tempat rawan narkoba. Disamping itu juga ada
permintaan dari masyarakat atau lurah setempat yang menginginkan sosialisasi
kepada warganya tentang dampak bahaya narkoba.58 Kita memiliki desa pantauan
yaitu desa bersinar (bersih narkoba) itu di Desa Namosialang. Kita juga perlu yang
namanya relawan dan disana juga sudah ada posko nya, jadi kalau ada masalah
narkoba mereka siap untuk membantu kita dan mereka juga ikut mengawasi.59
Berikut akan diuraikan dalam bentuk tabel lokasi yang menjadi tempat rawan
narkoba.
56Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni
Bandung, 2008, halaman 389.
57Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulngan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2009, halaman 59.
58Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
59Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, KASAT Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 5
Mei 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 57
47
Tabel 2.1
Desa Rawan Narkoba
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.
Berdasarkan Tabel 2.1 Desa Rawan Narkoba di atas dapat dilihat bahwa ada
beberapa lokasi yang menjadi tempat rawan narkoba, yaitu di Kecamatan Tanjung
Pura tepatnya di Desa Serapuh Asli, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Desa Pantai
Cermin dan Desa Pematang Tengah. Di Kecamatan Padang Tualang tepatnya di
Desa Padang Tualang. Di Kecamatan Gebang tepatnya di Desa Air Hitam. Di
Kecamatan Babalan tepatnya di Desa Teluk Meku.
Dalam rangka pencegahan BNNK Langkat melakukannya juga di daerah-
daerah dan di desa-desa, datang memberikan pengarahan tentang narkoba bersama
dengan Polsek, Polsek juga ikut serta mendukung bagaimana mencegah dan
merehabilitasi masyarakat yang dekat dengan narkoba. Mereka selalu memberi dan
menyempatkan waktu untuk ikut.60
60Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
NO KOTA/KECAMATAN NO DESA/KELURAHAN
1. TANJUNG PURA 1. DESA SERAPUH ASLI
2. KELURAHAN PEKAN TANJUNG PURA
3. DESA PANTAI CERMIN
4. DESA PEMATANG TENGAH
2. PADANG TUALANG 5. DESA PADANG TUALANG
3. GEBANG 6. DESA AIR HITAM
4. BABALAN 7. DESA TELUK MEKU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 58
48
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjauhi narkoba, Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat setiap tahunnya melakukan kegiatan-
kegiatan pencegahan dan peran serta masyarakat.
Berikut akan diuraikan dalam bentuk tabel kegiatan-kegiatan pencegahan
Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan peran serta masyarakat yang
dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat pada tahun 2019 dan 2020.
Tabel 2.2
Kegiatan pencegahan Non DIPA dan peran serta masyarakat yang dilakukan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat pada tahun 2019.
No Satker Nama Kegiatan Kelompok
Sasaran
Waktu
Kegiatan
Lokasi
Kegiatan
1 BNNK
LANGKAT Test Urine
Intitusi
Swasta
14 Januari
2019
PT.Risto
DwiPaksi
Nusantara
Kwala Sawit
2 BNNK
LANGKAT Test Urine
Intitusi
Swasta
15 Januari
2019
PTPN 2 Mes
Kebun Sawit
Sebrang
3 BNNK
LANGKAT Test Urine
Intitusi
Swasta
11 Februari
2019
PT.Risto
DwiPaksi
Nusantara
Kwala Sawit
4 BNNK
LANGKAT Test Urine
Intitusi
Pemerintah
20 Maret
2019
Pengadilan
Agama Stabat
5 BNNK
LANGKAT Test Urine
Instansi
Pemerintah
04 April
2019
Pemda
Langkat
6 BNNK
LANGKAT
Asistensi
Penguatan
Pembangunan
Berwawasan
Anti Narkoba
Lingkungan
Pendidikan
09-10 April
2019
Restoran
Stabat
Seafood
7 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Lingkungan
Masyarakat
25 April
2019
Desa Pantai
Gading Kec.
Secanggang
8 BNNK
LANGKAT
Asistensi
Penguatan
Pembangunan
Berwawasan
Anti Narkoba
Lingkungan
Pendidikan
29-30 April
2019
Restoran
Stabat
Seafood
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 59
49
9 BNNK
LANGKAT
Asistensi
Penguatan
Pembangunan
Berwawasan
Anti Narkoba
Lingkungan
Masyarakat
29-30 April
2019
Restoran
Stabat Seafood
10 BNNK
LANGKAT Test Urine
Instansi
Pemerintah 02 Mei 2019
Pengadilan
Negri Stabat
Kelas I B
11 BNNK
LANGKAT Test Urine
institusi
swasta
27 Mei
2019
PT.PLN
(Persero)ULP
Pangkalan
Susu
12 BNNK
LANGKAT Test Urine
Instansi
Pemerintah 12 Juni 2019
ASN dan TKK
BNNK
Langkat
13 BNNK
LANGKAT Test Urine
Lingkungan
Masyarakat 18 Juni 2019
Masyarakat
Desa Tanjung
Pasir
14 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Masyarakat 01 Juli 2019
Desa Batu
Malenggang
15 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Masyarakat 01 Juli 2019
Desa Sikoci
Kec.Besitang
16 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Masyarakat 01 Juli 2019
Desa Tapak
Kuda
Kec.Tanjung
Pura
17 BNNK
LANGKAT Test Urine
Lingkungan
Masyarakat 02 Juli 2019
Masyarakat
Desa Baru
Pasar VIII
18 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Masyarakat 15 Juli 2019
SMP N 1
Kec.Gebang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 60
50
19 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Masyarakat 15 Juli 2019
Masyarakat
Desa Gohor
Lama
20 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Masyarakat 15 Juli 2019
Masyarakat
Desa Air
Hitam
21 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Masyarakat 16 Juli 2019
Masyarakat
Sungai Ular
22 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 16 Juli 2019
SMA Negri 1
Kuala
23 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 16 Juli 2019
SMP Negri 2
Gebang
24 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 18 Juli 2019
SMP Negri 2
Kuala
25 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 18 Juli 2019
SMA N 1
WAMPU
26 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 18 Juli 2019
MTs N
Wampu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 61
51
27 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 22 Juli 2019
SMP N 2
Hinai
28 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 22 Juli 2019
SMP N 2
Secanggang
29 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Masyarakat
Lingkungan
Masyarakat 22 Juli 2019
Desa Tanjung
Keriahan
30 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 23 Juli 2019
SMP Negri 2
Kec.Binjai
31 BNNK
LANGKAT
Pelatihan Dan
Pembinaan
Masyarakat Anti
narkoba
(Workshop)
Lingkungan
Swasta
Lingkungan
Swasta 24 Juli 2019
Restauran
Stabat
Seafood
32 BNNK
LANGKAT
Supervisi Hasil
Implementasi
Kebijakan
P4GN di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan 29 Juli 2019
SMK Negri 1
Tanjung Pura
33 BNNK
LANGKAT
Pelatihan Dan
Pembinaan
Masyarakat Anti
narkoba
(Workshop)
Lingkungan
Mayarakat
Lingkungan
Mayarakat 31 Juli 2019
Restoran
Stabat
Seafood
34 BNNK
LANGKAT Test Urine
Lingkungan
pendidikan
07 Agustus
2019
SMP N 2
Secanggang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 62
52
35 BNNK
LANGKAT Test Urine
Intitusi
Pemerintah
08 Agustus
2019
Instansi-
instansi Sekab.
Langkat
36 BNNK
LANGKAT
Pemberdayaan
Masyarakat
Melalui Test
Urine di
Lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan
08 Agustus
2019
Restoran
Stabat
Seafood
37 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Lingkungan
Masyarakat
15 Agustus
2019
Masyarakat
Desa dan
Kelurahan
Kec.Kuala
38 BNNK
LANGKAT
Pencanangan
Kelurahan/Desa
Bersih Narkoba
(Bersinar) Di
Provinsi
Sumatra Utara
oeh Ka.BNN RI
Lingkungan
Masyarakat
19 Agustus
2019
Kelurahan/
Desa Se-
Prov.Sumut
39 BNNK
LANGKAT
Asistensi
Penguatan
Pembangunan
Berwawasan
Anti Narkoba
Lingkungan
Masyarakat
26-27
Agustus
2019
Restauran
Stabat
Seafood
40 BNNK
LANGKAT
Pelatihan Dan
Pembinaan
Masyarakat Anti
narkoba
(Workshop) di
lingkungan
Pendidikan
Lingkungan
Pendidikan
3-4
Septemeber
2019
Restoran
Stabat
Seafood
41 BNNK
LANGKAT Test Urine
institusi
swasta
05
September
2019
PT Risto
Dwipaksi
Nusantara
42 BNNK
LANGKAT Test Urine
institusi
swasta
19
September
2019
PT.Langkat
Sawithijau
Pratama
43 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Lingkungan
Masyarakat
20
September
2019
Desa
Pertumbukan
Kec.Wampu
44 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Lingkungan
Masyarakat
01 Oktober
2019
Relawan Desa
Bubun
Kec.Tanjung
Pura
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 63
53
45 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Instansi
Pemerintah
07 Oktober
2019
Dinas
kesehatan
Kab.Langkat
46 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Instansi
Pemerintah
07 Oktober
2019
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Kab.Langkat
47 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Instansi
Pemerintah
07 Oktober
2019
Dinas
Pendidikan
Kab.Langkat
48 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Instansi
Pemerintah
08 Oktober
2019
Dinas
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Kab.Langkat
49 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Instansi
Pemerintah
08 Oktober
2019
Dinas
Pertanian Dan
Ketahanan
Pangan
Kab.Langkat
50 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Instansi
Pemerintah
11 Oktober
2019
Lapas
Narkotika
Klas IIA
Langkat
51 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Instansi
Pemerintah
11 Oktober
2019
Rutan Klas
IIB Tanjung
Pura
52 BNNK
LANGKAT Test Urine
institusi
swasta
06
November
2019
PT Kembang
Gula 1001
53 BNNK
LANGKAT Test Urine
institusi
swasta
06
November
2019
Rumah Sakit
Putri Bidadari
54 BNNK
LANGKAT Test Urine
Ligkungan
Pendidikan
07
November
2019
SMK
SWASTA
YAPIM
TARUNA
STABAT
55 BNNK
LANGKAT Test Urine
Ligkungan
Pendidikan
07
November
2019
SMP N 1
STABAT
56 BNNK
LANGKAT Test Urine
Lingkungan
pendidikan
07
November
2019
SMP N 3
STABAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 64
54
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.
Berdasarkan Tabel 2.2 kegiatan pencegahan Non DIPA dan peran serta
masyarakat Tahun 2019 yang telah diuraikan di atas, dapat di jelaskan bahwa Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat pada bulan Januari 2019 telah melakukan
kegiatan pencegahan sebanyak 2 kegiatan, yaitu melakukan test urine pada institusi
swasta di PT Risto Dwi Paksi Nusantara Kwala Sawit dan PTPN 2 Mes Kebun Sawit
Sebrang.
Pada bulan Februari 2019 pencegahan dilakukan dalam 1 kegiatan, yaitu
melakukan test urine pada institusi swasta di PT Risto Dwi Paksi Nusantara Kwala
Sawit. Pada bulan Maret 2019 pencegahan dilakukan dalam 1 kegiatan, yaitu
melakukan test urine pada Institusi Pemerintah di Pengadilan Agama Stabat. Pada
bulan April 2019 dilakukan kegiatan pencegahan dan peran serta masyarakat
57 BNNK
LANGKAT Test Urine
Lingkungan
pendidikan
07
November
2019
SMP N 5
STABAT
58 BNNK
LANGKAT Test Urine
Lingkungan
Masyarakat
12
November
2019
Desa Air
Hitam
59 BNNK
LANGKAT Test Urine
Lingkungan
Masyarakat
12
November
2019
Desa Pantai
Cermin
60 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Lingkungan
Masyarakat
14
November
2019
Relawan
Kelurahan
Sawit Sebrang
61 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Lingkungan
Masyarakat
19
November
2019
Relawan
Kelurahan
Kwala Bingai
62 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Lingkungan
Masyarakat
02
Desember
2019
Relawan
Kelurahan
Perdamaian
Stabat
63 BNNK
LANGKAT
Pelantikan
Relawan Anti
Narkoba (RAN)
Lingkungan
Masyarakat
11
Desember
2019
Relawan Desa
Stungkit Kec.
Wampu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 65
55
sebanyak 5 kegiatan, yaitu melakukan test urine pada instansi pemerintah di Pemda
Langkat, asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba pada
lingkungan pendidikan sebanyak 2 kali kagiatan, Pelantikan Relawan Anti Narkoba
(RAN) pada lingkungan masyarakat di Desa Pantai Gading Kec. Secanggang dan
asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba pada lingkungan
masyarakat.
Pada bulan Mei 2019 dilakukan kegiatan pencegahan sebanyak 2 kegiatan,
yaitu melakukan test urine pada instansi pemerintahan di Pengadilan Negeri Stabat
Kelas I B dan test urine pada institusi swasta di PT PLN (Persero) ULP Pangkalan
Susu. Pada bulan Juni 2019 dilakukan kegiatan pencegahan sebanyak 2 kegiatan,
yaitu melakukan test urine pada instansi pemerintah di ASN dan TKK BNNK
Langkat dan test urine pada masyarakat di Desa Tanjung Pasir.
Pada bulan Juli 2019 dilakukan kegiatan pencegan dan peran serta
masyarakat sebanyak 20 kegiatan, yaitu melakukan supervisi hasil implementasi
kebijakan P4GN di lingkungan masyarakat di Desa Batu Malenggang, Desa Sikoci
Kec. Besitang, Desa Tapak Kuda Kec. Tanjung Pura, SMPN 1 Kec. Gebang, Desa
Gohor Lama, Desa Air Hitam, Sungai Ular, Desa Tanjung Keriahan, melakukan
supervisi hasil implementasi kebijakan P4GN di lingkungan pendidikan di SMA
Negeri 1 Kuala, SMP Negeri 2 Gebang, SMP Negeri 2 Kuala, SMAN 1 Wampu,
MTsN Wampu, SMPN 2 Hinai, SMPN Secanggang, SMPN 2 Kec. Binjai, SMKN 1
Tanjung Pura, serta melakukan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba
(Workshop) lingkungan swasta dan lingkungan masyarakat, dan melakukan test
urine pada masyarakat di Desa Baru Pasar VIII.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 66
56
Pada bulan Agustus 2019 dilakukan kegiatan pencegahan dan peran serta
masyarakat sebanyak 6 kegiatan, yaitu melakukan test urine pada lingkungan
pendidikan di SMPN 2 Secanggang dan pada institusi pemerintah di instansi-instansi
Sekab. Langkat, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui test urine di
lingkungan pendidikan, melakukan Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN) di
Desa dan Kelurahan Kec. Kuala, melakukan Pencanangan Kelurahan/Desa Bersih
Narkoba (Bersinar) di Provinsi Sumatera Utara oleh Ka. BNN RI di Kelurahan/Desa
se-Prov.Sumut, dan melakukan asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti
narkoba pada lingkungan masyarakat.
Pada bulan September 2019 dilakukan kegiatan pencegahan dan peran serta
masyarakat sebanyak 4 kegiatan, yaitu melakukan pelatihan dan pembinaan
masyarakat anti narkoba (Workshop) di lingkungan pendidikan, melakukan test urine
pada institusi swasta di PT Risto Dwi Paksi Nusantara dan PT Langkat Sawit Hijau
Pratama, serta melakukan Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN) di Desa
Pertumbukan Kec. Wampu.
Pada bulan Oktober 2019 dilakukan kegiatan pencegahan dan peran serta
masyarakat sebanyak 8 kegiatan, yaitu melakukan Pelantikan Relawan Anti Narkoba
(RAN) di Desa Bubun Kec. Tanjung Pura, Dinas Kesehatan Kab. Langkat, Dinas
Pemuda dan Olahraga Kab. Langkat, Dinas Pendidikan Kab. Langkat, Dinas
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Langkat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kab. Langkat, Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Rutan Kelas IIB Tanjung Pura.
Pada bulan November 2019 dilakukan kegiatan pencegahan dan peran serta
masyarakat sebanyak 10 kegiatan, yaitu melakukan test urine pada intitusi swasta di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 67
57
PT Kembang Gula 1001 dan Rumah Sakit Putri Bidadari, melakukan test urine pada
Lingkungan pendidikan di SMK S Yapim Taruna Stabat, SMPN 1 Stabat, SMPN 3
Stabat, SMPN 5 Stabat, melakukan test urine pada masyarakat di Desa Air Hitam
dan Desa Pantai Cermin, serta melakukan Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN)
di Kelurahan Sawit Sebrang dan Kelurahan Kwala Bingai.
Pada bulan Desember 2019 dilakukan kegiatan peran serta masyarakat
sebanyak 2 kegiatan, yaitu melakukan Pelantikan Relawan Anti Narkoba (RAN) di
Kelurahan Perdamaian Stabat dan Desa Stungkit Kec. Wampu.
Tabel 2.3
Kegiatan pencegahan Non DIPA dan peran serta masyarakat yang dilakukan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat pada tahun 2020.
No Nama
Kegiatan
Kelompok
Sasaran
Waktu
Kegiatan Lokasi Kegiatan
1 Test Urine Institusi Swasta 19 Maret
2020
Karyawan PT. Chreoen
Pokphand Jaya Farm
2 Test Urine Institusi
Pemerintah
2 Juni
2020 BPKAD Kab. Langkat
3 Test Urine Institusi
Pemerintah
18 Juni
2020 BPKAD Kab. Langkat
4
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Pemerintah
26 Juni
2020
Para Muspida Plus Kab.
Langkat
5 Test Urine Institusi swasta 09 Juli
2020
PT. Pandu Indra Jaya
Pangkalan susu
6
Iklan
Radio
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Masyarakat
01 April-
29 Juli
2020
Radio Pesona Ciptaswara
(RPC)
7
Iklan
Radio
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Masyarakat
01 April-
29 Juli
2020
Radio Swaracaraka Yudha
Utama
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 68
58
8
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Masyarakat
17
September
2020
Gedung KNPI
9
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Pendidikan
23
September
2020
Mahasiswa STAIJM Tanjung
Pura
10
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Pendidikan
24
September
2020
Pemuda Muhammadiyah Kab.
Langkat
11
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Masyarakat
05 Oktober
2020 Desa mekar jaya
12
Diseminasi
Informasi
P4GN
lingkungn
Masayarakat
12 Oktober
2020
Masyarakat desa dalan naman,
Desa Raja Tengah dan Desa
Balai Kasih Kec.Kuala
13
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Masyarakat
15 Oktober
2020 Masyarakat Desa Tapak Kuda
14
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Pemerintah
19 Oktober
2020
Lapas Narkotika Kelas III
Langkat
15 Iklan
Radio
Lingkungan
Pemerintah
22 Oktober
2020 Rutan Kelas IIB Tanjung Pura
16 Test Urine Lingkungan
Masyarakat
02
November
2020
Kelurahan sendang rejo
17
Pelantikan
Relawan
Anti
Narkoba
(RAN)
Lingkungan
Masyarakat
02
November
2020
Desa Pasa Rawa Kecamatan
Gebang
18 Test Urine Lingkungan
Masyarakat
02
November
2020
Kelurahan sendang rejo
19
Iklan
Radio
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Masyarakat
01 April
S/d 31
Desember
2020
Radio Anggraini Kalamaira
Stabat
20
Baliho
Diseminasi
Informasi
P4GN
Lingkungan
Masyarakat
01 April
s/d 31
Desember
2020
PT. Radio Agurez Mandiri
Perkasa
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 69
59
Berdasarkan Tabel 2.3 kegiatan pencegahan Non DIPA dan peran serta
masyarakat Tahun 2020 yang telah diuraikan di atas, dapat di jelaskan bahwa Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat pada bulan Maret 2020 pencegahan
dilakukan dalam 1 kegiatan, yaitu melakukan Test Urine pada institusi swasta di PT
Chreoen Pokhpand Jaya Farm. Pada bulan April 2020 dilakukan kegiatan
pencegahan sebanyak 3 kegiatan, yaitu melakukan iklan radio diseminasi informasi
P4GN di Radio Pesona Ciptaswara, Radio Swaracaraka Yudha Utama dan Radio
Anggraini Kalamaira Stabat.
Pada bulan Mei 2020 pencegahan dilakukan dalam 1 kegiatan, yaitu
melakukan iklan radio diseminasi informasi P4GN di Radio Anggraini Kalamaira
Stabat. Pada bulan Juni 2020 dilakukan kegiatan pencegahan dan peran serta
masyarakat sebanyak 5 kegiatan, yaitu melakukan Test Urine pada institusi
pemerintah di BPKAD Kab. Langkat sebanyak 2 kali, melakukan diseminasi
informasi P4GN pada para Muspida Plus Kab. Langkat, serta melakukan iklan radio
diseminasi informasi P4GN di Radio Anggraini Kalamaira Stabat.
Pada bulan Juli 2020 dilakukan kegiatan pencegahan sebanyak 3 kegiatan,
yaitu membuat iklan radio diseminasi informasi P4GN di Radio Pesona Ciptaswara,
Radio Swaracaraka Yudha Utama dan Radio Anggraini Kalamaira Stabat. Pada
bulan Agustus 2020 pencegahan dilakukan dalam 1 kegiatan, yaitu melakukan iklan
radio diseminasi informasi P4GN di Radio Anggraini Kalamaira Stabat.
Pada bulan September 2020 dilakukan kegiatan pencegahan sebanyak 4
kegiatan, yaitu melakukan diseminasi informasi P4GN pada lingkungan masyarakat
di Gedung KNPI, melakukan diseminasi informasi P4GN pada lingkungan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 70
60
pendidikan di STAIJM Tanjung Pura dan Pemuda Muhammadiyah Kab. Langkat,
serta membuat iklan radio diseminasi informasi P4GN di Radio Pesona Ciptaswara.
Pada bulan Oktober 2020 dilakukan kegiatan pencegahan sebanyak 6
kegiatan, yaitu melakukan diseminasi informasi P4GN pada lingkungan masyarakat
di Desa Mekar Jaya, Desa Dalan Naman, Desa Raja Tengah, Desa Balai Kasih Kec.
Kuala, Desa Tapak Kuda, melakukan diseminasi informasi P4GN pada lingkungan
pemerintah di Lapas Narkotika Kelas III Langkat dan Rutan Kelas IIB Tanjung Pura,
serta membuat iklan radio diseminasi informasi P4GN di Radio Pesona Ciptaswara.
Pada bulan November 2020 dilakukan kegiatan pencegahan dan peran serta
masyarakat sebanyak 4 kegiatan, yaitu melakukan Test Urine pada lingkungan
masyarakat di Kelurahan Sendang Rejo sebanyak 2 kali, melakukan Pelantikan
Relawan Anti Narkoba (RAN) di Desa Pasa Rawa Kecamatan Gebang, serta
membuat iklan radio diseminasi informasi P4GN di Radio Pesona Ciptaswara.
Pada bulan Desember 2020 dilakukan kegiatan pencegahan sebanyak 2
kegiatan yaitu membuat iklan radio diseminasi informasi P4GN di Radio Anggraini
Kalamaira Stabat, serta pemasangan baliho diseminasi informasi P4GN di PT Radio
Agurez Mandiri Perkasa.
Terlihat penurunan yang sangat signifikan pada kegiatan-kegiatan yang di
lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam rangka
pencegahan dan peran serta masyarakat pada tahun 2020, tidak sebanyak kegiatan-
kegiatan yang di lakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat pada tahun
2019. Dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah membatasi
seluruh kegiatan-kegiatan di luar rumah. Walaupun seperti itu Badan Narkotika
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 71
61
Nasional Kabupaten Langkat tetap berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya
dalam rangka pencegahan dan peran serta masyarakat.
Dalam rangka pencegahan kita juga di daerah, di desa datang untuk
memberikan pengarahan tentang narkoba. Dalam melakukan kegiatan pencegahan
tidak jarang polres ikut membersamai, tetapi selalu programnya dari kita. Lebih
banyak cenderung kegiatan pencegahan (preventif) itu dari kita dan kita undang
kalau ia di kecamatan polsek setempat ikut. Tapi selalu saya mengikut sertakan
dalam setiap kegiatan pencegahan narkoba, jadi tidak terlepas.61
Dalam melakukan penyuluhan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
menjelaskan tentang bagaimana mekanisme rehabilitasi, sedangkan dari pihak SAT
Narkoba Polres Langkat menjelaskan tentang pemberantasannya, kemudian proses
hukumnya. Apakah nanti itu layak untuk kita proses sampai ke penuntut umum atau
memang nanti ini kita berkerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat untuk dilakukan rehabilitasi.62
61Hasil wawanca dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.
62Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 72
62
2. Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat dan Polres Langkat
Pihak SAT Narkoba Polres Langkat dan BNNK Langkat bersama instansi-
instansi terkait juga mepunyai hubungan kerjasama melakukan razia ketempat-
tempat tertentu. Termasuk di Daerah Bahorok, daerah wisata yang disana terdapat
hotel dan penginapan. Setiap menjelang lebaran SAT Narkoba Polres Langkat,
instansi-instansi terkait seperti dinas perhubungan, BNNK Langkat melakukan test
urine terhadap pengemudi jalur antar provinsi. Apabila nanti memang mereka hasil
urinenya positif nanti akan dianjurkan di assessment di BNNK Langkat.63
Kebijakan represif untuk pengedar narkotika, kita berusaha sampai ke akar-
akarnya kita tangkap, kita panjat lagi siapa di atasnya sampai ke atas atas nya lagi.
Kalau memang dia menakuti kita, kita akan lapor ke Polda karena yg punya IT kan
mereka. Menyangkut handphone, mau di lacak dimana posisi dia itu kepada Polda
kita serahkan kepada Polda untuk mengembangkannya. Narkoba ini jaringan sindikat
internasional tidak hanya di Indonesia saja atau di Sumatera Utara saja. Untuk
pengedar kita buat pasal yang paling tinggilah yang ancaman hukumannya paling
berat. Biasanya untuk 1 kg ke atas disuruh di tembak di tempat. Tetapi itu juga tidak
akan menjadi pembelajaran dan membuat yang lain tidak kapok.64
Apabila ada warga yang tertangkap lalu kemudian tidak ditemukan barang
bukti, namun hasil test urine positif, itu kemudian kita akan serahkan ke BNNK
Langkat, kemudian di BNNK Langkat dilakukan TAT (Tim Assesment Terpadu)
63Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
64Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, KASAT Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 5
Mei 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 73
63
disana ada tim hukum dan juga tim medisnya. Nanti hasil rekomendasi dari kepala
BNNK Langkat ini layak untuk rawat inap atau rawat jalan dalam arti dilakukan
rehabilitasi.65
Berikut akan diuraikan data penanganan kasus narkoba yang di tangani oleh
BNNK Langkat beserta barang bukti pada tahun 2019-2021.
Tabel 2.4
Data Penanganan Kasus Narkoba Pada Tahun 2019-2021.
Tahun Jumlah
Kasus Tersangka
Barang Bukti
Sabu (Gr) Ganja (Gr) Ekstasi (butir)
2019 5 8 65,4 205,7 -
2020 3 3 41,38 - -
2021 1 3 2,98 0 130
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.
Berdasarkan Tabel 2.4 data penanganan kasus narkoba di atas dapat di
simpulkan pihak BNNK Langkat berhasil menangani kasus narkoba dari tahun 2019-
2021 sebanyak 9 kasus dengan 14 orang tersangka. Sementara barang bukti ganja
yang diamankan selama tiga tahun terakhir seberat 205,7 gr, sabu-sabu seberat 109,
76 gr dan mengamankan 130 butir pil ekstasi.
Pada umumnya sasaran kami kepada pengedar bukan pemakai. Walaupun
pertahun kasus kami hanya 1 atau 2 kasus. Pengedar itu harus dihukum seberat
beratnya kalau bisa. Bahkan pernah pimpinan kita bilang tembak di tempat kalau
sudah 1 kilogram ke atas dia bawa bunuh saja. Karena itu orang yang tidak punya
akal, orang seperti itu ngapain di pelihara hidupnya, mau berapa banyak orang yang
sengsara, mau berapa banyak uang habis sekali dapetinnya, jadi begitu kalau
65Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 74
64
terhadap pengedar. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu kan keras. 1 pihak
lembut dibawah bawah mengatakan pecandu itu bukan penjahat maka dia wajib di
rehabilitasi tetapi terhadap pengedar bahkan ada hukuman mati begitu kerasnya
Undang-Undang tersebut.66
Berikutnya akan diuraikan data penanganan tindak pidana narkoba yang
ditangani oleh SAT Narkoba Polres Langkat.
Tabel 2.5
Data Penanganan Tindak Pidana Narkoba tahun 2019.
66Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
No
Periode
jumlah
tindak
pidana
( jtp )
Jumlah
Tersangka
Jumlah Barang Bukti
Ganja Shabu Ektasi Pohon
Ganja LK PR
1 Januari 50 48 3 220.021,4
gr 35,59 gr
24
butir
3
batang
2 Februari 41 48 - 81,88 gr 1.089,89
gr
56
butir -
3 Maret 39 45 2 26.000 gr 24,47 gr - -
4 April 24 30 - 35.174,04
gr
2.129,29
gr
- -
5 Mei 23
26 - 47.066,8
gr
117,79 gr 100
butir
6 Juni 23
27 1 529,42 gr 11,74 gr - -
7 Juli 53
61 1 287,03 gr 83,68 gr - -
8 Agustus 44
50 3 55.469,64
gr
17,12 gr 1 butir -
9 September 62
74 4 1.611,24
gr
28,74 gr 11
butir
-
10 Oktober 78
93 3 56.042,29
gr
4.558,6
gr
Serbuk
0,14 gr
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 75
65
Sumber : SAT Narkoba Polres Langkat.
Berdasarkan Tabel 2.5 data penanganan tindak pidana narkoba di atas dapat
di simpulkan bahwa pihak SAT Narkoba Polres Langkat berhasil mengungkapkan
sebanyak 530 tindak pidana narkotika. Dari jumlah tersebut, petugas mengamankan
622 orang tersangka. Sementara barang bukti ganja yang diamankan petugas selama
tahun 2019 seberat 547.115,22 gr, sabu-sabu seberat 8.286,91 gr dan mengamankan
196 butir pil ekstasi serta serbuk 0,14 gr dan pohon ganja sebanyak 3 batang.
Tabel 2.6
Data Penanganan Tindak Pidana Narkoba tahun 2020.
No
Periode
Jumlah
tindak
pidana
( jtp )
Jumlah
tersangka
Jumlah barang bukti
Ganja Shabu Ektasi
LK PR
1 Januari 57 73 - 3.731,06 gr 307,77 gr -
2 Februari 69 81 3 1.834,63 gr 208,24gr -
3 Maret 43 48 - 103,08 gr 166,86 gr -
4 April 23 28 - - 63,89 gr -
5 Mei 9 12 - 5.278 gr 25,46 gr -
6 Juni 40 42 3 20,3 gr 223,22 gr 1 butir
7 Juli 30 36 1 30.001,9 gr 150,4 gr Serbuk
0,32 gr
8 Agustus 21 22 - 0,44 gr 44,79 gr 4 butir
9 September 22 30 2 12,3 gr 28,42 gr 4 butir
10 Oktober 21 24 1 361 gr 5,75 gr -
11 November 52
58 - 66.525,6
gr
104,23 gr - -
12 Desember 41
50 - 38.305,88
gr
85,77 gr 4 butir -
J U M L A H 530 610
17 547.115,2
2 gr
8.286,91
gr
196
butir
Serbuk
0,14 gr
3
batang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 76
66
11 November 23 25 1 23.500 gr 5,42 gr 14butir
12 Desember 18 17 2 0,22 gr 7,46 gr -
J U M L A H 376
438 13 64.842,93 gr 1.231,86 gr 23 Butir
Serbuk
0,32 gr
Sumber : SAT Narkoba Polres Langkat.
Berdasarkan Tabel 2.6 data penanganan tindak pidana narkoba di atas dapat
di simpulkan bahwa pihak SAT Narkoba Polres Langkat berhasil mengungkapkan
sebanyak 376 tindak pidana narkotika. Dari jumlah tersebut, petugas mengamankan
451 orang tersangka. Sementara barang bukti ganja yang diamankan petugas selama
tahun 2020 seberat 64.842,9 gr, sabu-sabu seberat 1.231,86 gr dan mengamankan 23
butir pil ekstasi serta serbuk 0,32 gr.
Tabel 2.7
Data Penanganan Tindak Pidana Narkoba tahun 2021.
No
Periode
Jumlah
tindak
pidana
( jtp )
Jumlah
tersangka
Jumlah barang bukti
Ganja Shabu Ektasi
LK PR
1 Januari 22 28 - 1,48 gr 32,12 gr -
2 Februari 45 56 1 2.011,7 gr 3.093,91 gr 12,5 butir
(4,73 gr)
3 Maret 31 43 1 93.009,53
gr 60,97 gr -
4 April 21 28 - 0,30 gr 51,01 gr -
J U M L A H 119 155 2 95.023,01 gr 3.238,01 gr 12,5 butir
(4,73 gr)
Sumber : SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 77
67
Berdasarkan Tabel 2.7 data penanganan tindak pidana narkoba di atas dapat
di simpulkan bahwa dalam empat bulan terakhir pihak SAT Narkoba Polres Langkat
berhasil mengungkapkan sebanyak 119 tindak pidana narkotika. Dari jumlah
tersebut, petugas mengamankan 157 orang tersangka. Sementara barang bukti ganja
yang diamankan petugas selama empat bulan terakhir seberat 95.023,01 gr, sabu-
sabu seberat 3.238,01 gr dan mengamankan 12,5 butir pil ekstasi.
Penanganan tindak pidana narkoba yang ditangani oleh pihak SAT Narkoba
Polres Langkat dari tahun 2019 sampai 2021 di atas, dapat di simpulkan bahwa pihak
SAT Narkoba Polres Langkat cukup banyak menangani kasus tindak pidana narkoba.
Tidak terlepas dari anggaran yang juga memadai pihak SAT Narkoba Polres Langkat
untuk terus memberantas narkoba sampai pada akar akarnya.
Dalam hal tindakan hukum penyidikan oleh penyidik Badan Narkotika
Nasional dan penyidik SAT Narkoba Polres Langkat terhadap pelaku tindak pidana
narkotika, pihak penyidik Badan Narkotika Nasional dan pihak penyidik SAT
Narkoba Polres Langkat melakukan tindakan berdasarkan Standart Operational
Procedur (SOP).
Berikut ini akan diuraikan Standart Operational Procedur (SOP) Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 78
68
Tabel 2.8
Standart Operational Procedur (SOP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat.
No
Kegiatan
Pelaksana Mutu baku
Kelengkapan Waktu Out put
1
Menerbitkan surat
perintah untuk
melakukan kegiatan
pelaksanaan
Pemetaan Jaringan /
pelaku kejahatan
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
Narkotika
Kepala
Seksi ATK 30 mnt
Surat
Perintah
Tugas Kepala
Seksi
2
Melaksanakan
administrasi dan giat
pelaksanaan lidik
pemetaan jaringan
dan pelaku kejahatan
Narkotika sesuai
dengan Surat
Perintah yang telah
diterbitkan
Petugas
pemetaan
jaringan
pratama
Surat
Perintah, Pen
penyadap,
Camera,.mobi
l atau motor
3 Hari Laporan
Informasi
3
Melakukan kajian
terhadap hasil
laporan informasi
awal apakah
mengandung
kebenaran A1
ataukah perlu
pendalaman yang
mengarah.
Petugas
pemetaan
jaringan
pratama
Komputer 1 hari Laporan
informasi
4
Laporan informasi
sehubungan dengan
hasil pemetaan
jaringan / pelaku
kejahatan
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
Narkotika dikaji dan
diteliti oleh petugas
Analis Intelijen
Produk
Analis
Intelijen
Produk
Pratama
Komputer, IT
dan Lap Info 1 hari
Laporan
pelaksanaan
tugas
5 Membuat hasil kajian
dan penelitian dari
giat pengamatan dan
Analis
Intelijen
Produk
Laporan
pelaksanaan
tugas
30 mnt Laporan hasil
penugasan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 79
69
penggambaran
terhadap lokasi atau
tempat dari para
pelaku kejahatan
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
Narkotika
Pratama
6
Dari hasil
pelaksanaan tugas
yang sudah dianggap
memiliki kebenaran
A1, kemudian
membuat Laporan
Intelijen Khusus
dengan melampirkan
peta dan sket gambar
lokasi tempat
keberadaan para
pelaku.
Analis
Intelijen
Produk
Pratama
ATK,
Komputer
3 jam
Laporan
Intelijen
Khusus dan
Sket gambar
lokasi
7
Menugaskan Petugas
pemetaan Jaringan
Pratama untuk
melakukan
penyusupan ke lokasi
tempat keberadaan
para pelaku kejahatan
penyalahgunaan dan
peredaran gelap
Narkotika
Petugas
pemetaan
jaringan
pratama
Surat
Perintah
tugas,
Camera, Pen
penyadap dan
Kenderaan
1
minggu
Laporan
Hasil
Pelakanaan
Tugas
8
Membuat dan
melaporkan hasil
pelaksanaan tugas
dari kegiatan
penyusupan yang
dilakukan
Analis
Intelijen
Produk
Pratama
ATK,
Komputer 1 Hari
Laporan
Penugasan
dan Disposisi
9
Menyerahkan laporan
hasil pelaksanaan
lidik berikut sket
gambar Tkp kepada
Kepala Seksi
Kepala
Seksi
1 Hari
Laporan
Kasus
Narkotika
10
Untuk hasil lidik
yang telah melalui
kajian dan penelitian
mengandung
kebenaran
A1kemudian akan
dilakukan tindakan
hukum maka Kepala
Seksi melakukan
koordinasi dengan
Kepala
Seksi
1 hari
Laporan
Penugasan
dan Disposisi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 80
70
BNN Provinsi Sumut
11
Melakukan giat
tindakan hukum
berupa penangkapan
terhadap tersangka
pelaku dengan
melibatkan personil
gabungan dengan
BNN Provinsi Sumut
Petugas
pemetaan
jaringan
pratama,
Analisis
intelijen
produk
pratama
dan
penyidik
pratama
Surat
Perintah
Penangkapan
1 hari
Laporan
Khusus
Narkotika
12
Melakukan proses
penyidikan terhadap
Tsk hingga sampai P-
21 dilanjutkan
dengan Tahap II
penyerahan Tsk dan
BB ke JPU.
penyidik
pratama
2 Bulan
LKN, berkas
perkara
penyidikan
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat.
Berdasarkan Tabel 2.8 Standart Operational Procedur (SOP) Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat di atas, dapat dilihat bahwa SOP tersebut
mengatur dari tahap awal dilakukannya penyelidikan sampai pada tahap penyerahan
tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
Pada tahap pertama dilakukannya penerbitan surat perintah untuk melakukan
kegiatan pelaksanaan pemetaan jaringan/ pelaku kejahatan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika oleh Kepala Seksi. Setelah itu melaksanakan administrasi
dan giat pelaksanaan lidik pemetaan jaringan dan pelaku kejahatan narkotika sesuai
dengan surat perintah yang telah diterbitkan, oleh petugas pemetaan jaringan
pratama. Setelah itu melakukan kajian terhadap hasil laporan informasi awal apakah
mengandung kebenaran A1 ataukah perlu pendalaman yang mengarah oleh petugas
pemetaan jaringan pratama. Setelah itu laporan informasi sehubungan dengan hasil
pemetaan jaringan/ pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 81
71
dikaji dan diteliti oleh petugas analisis intelijen produk pratama. Setelah itu membuat
hasil kajian dan penelitian dari giat pengamatan dan penggambaran terhadap lokasi
atau tempat dari para pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika oleh analisis intelijen produk pratama.
Dari hasil pelaksanaan tugas yang sudah dianggap memiliki kebenaran A1,
kemudian membuat laporan intelijen khusus dengan melampirkan peta dan sket
gambar lokasi tempat keberadaan para pelaku oleh analisis intelijen produk pratama.
Selanjutnya menugaskan petugas pemetaan jaringan pratama untuk melakukan
penyusupan ke lokasi tempat keberadaan pelaku kejahatan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika. Setelah itu membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugas dari kegiatan penyusupan yang dilakukan, oleh analisis intelijen produk
pratama. Setelah itu menyerahkan laporan hasil pelaksanaan lidik berikut sket
gambar TKP kepada Kepala Seksi.
Untuk hasil lidik yang telah melalui kajian dan penelitian mengandung
kebenaran A1 kemudian akan dilakukan tindakan hukum maka Kepala Seksi
melakukan koordinasi dengan BNN Provinsi Sumut. Setelah itu melakukan giat
tindakan hukum berupa penangkapan terhadap tersangka pelaku dengan melibatkan
personil gabungan dengan BNN Provinsi Sumut. Setelah itu melakukan proses
penyidikan terhadap tersangka hingga sampai P-21 dilanjutkan dengan Tahap II yaitu
penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 82
72
Adapun Standart Operational Procedur (SOP) Penyelidikan dan Penyidikan
Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh SAT Narkoba Polres Langkat sebagai
berikut.67
1) Tahap Penyelidikan dimulai dari adanya informasi, yang selanjutnya
informasi dituangkan dalam laporan informasi yang dibuat oleh Penyidik.
Sebelum melakukan kegiatan penyelidikan, anggota yang mendapat perintah
tugas penyelidikan membuat rencana penyelidikan.
2) Pelaksanaan tugas penyelidikan dilakukan dalam bentuk Observasi
(pengamatan terhadap orang/sasaran/target, tempat dan barang), Surveillance
(kegiatan pembuntutan terhadap orang/ sasaran/ target), Undercover
(kegiatan penyamaran dan atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas
kedalam kelompok jaringan), Undercover buy (kegiatan penyamaran yang
dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung), Controlled
delivery (kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang atau barang yang
akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan),
Phone intercept (penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap
telepon sasaran).
3) Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib menunjukkan Surat Perintah
Penangkapan (kecuali dalam hal tertangkap tangan).
4) Selesai melaksanakan tugas penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada
yang menandatangani Surat Perintah Penangkapan tersebut dan membuat
Berita Acara Penangkapan.
67Data diperoleh dari SAT Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 29 April 2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 83
73
5) Perpanjangan penangkapan dilakukan apabila hasil pemeriksaaan barang
bukti yang diajukan oleh penyidik ke laboratorium kriminal Polri atau
Laboratorium BNN, belum keluar hasilnya.
6) Dalam hal pemeriksaan dilakukan Terhadap tersangka, pemeriksaan
dilakukan sesegera mungkin atau sebelum 1 x 24 jam setelah ditangkap serta
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka, dibacakan kembali
dan selanjutnya ditandatangani oleh tersangka, Penyidik/Penyidik pembantu
yang memiliki Skep Penyidik, atau penterjemah.
7) Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum
ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis. Setelah terangka
ditahan maka terhadap keluarga tersangka harus diberikan Surat
Pemberitahuan Penahanan yang disampaikan kepada keluarga tersangka.
8) Pengeluaran tahanan dilakukan bila Berkas Perkara dinyatakan lengkap serta
dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU.
Kewenangan penyidik polri dalam tindak pidana narkoba yaitu mengikuti
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bila suatu penyidikan
tidak dapat dikendalikan karena ketidak tahuan dari batasan siapa penyidik dan
akhirnya memperlihatkan tumpang tindih dan tarik ulur kewenangan, maka proses
pembersihan narkotika akan tidak dapat dikendalikan. Karena itu perlu diketahui
bahwa antara penyidik polri dengan BNN mempunyai wewenang yang berbeda,
BNN mendapatkan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
terhadap penyalahgunaan narkotika. Polisi dan BNN mempunyai wewenang masing-
masing dalam melakukan penyidikan. Yang diperlukan adalah koordinasi antara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 84
74
Polisi dan BNN. Koordinasi siapa yang akan melakukan penyidikan selanjutnya.
Polisi dan BNN melakukan kerjasama untuk menangkap para pelaku tindak pidana
narkotika, kerjasama inilah yang harus dikoordinasikan. Karena ini dikatakan
kerjasama, jadi pihak Polisi memberitahukan kepada BNN apa yang dilakukan polisi
terkait penyidikan tersebut, dengan kata lain saat kondisi itu, siapa yang mempunyai
hak atau bagaimana pelaksanaan tidak diatur secara detail.68
68Sri Ulina Theresa Perangin-angin, dkk, “Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak
Pidana Narkotika”, Konstruksi Hukum, Vol. 2/No. 2/Mei/2021, halaman 262-263.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 85
75
BAB III
KENDALA YANG DIHADAPI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LANGKAT DAN POLRES LANGKAT DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DAN UPAYA MENGATASAI KENDALA TERSEBUT
A. Kendala yang Dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat
dan Polres Langkat dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Narkotika
1. Kendala Internal
Berdasarkan analisis lingkungan internal BNN, pada dasarnya terdapat 4
permasalahan yang menjadi masalah bagi BNN dalam pelaksanaan P4GN, yaitu:69
a. Permasalahaan Kelembagaan dan Pengelolaan Organisasi. Hal tersebut
berimplikasi pada akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas kinerja lembaga
dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui intervensi program dan
kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Beberapa
permasalahan yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki dan
ditingkatkan adalah:
1) Belum idealnya sistem kepegawaian yang memungkinkan BNN
mampu mendapatkan SDM terbaik dan mempertahankannya untuk
terus berkomitmen menghasilkan kinerja yang produktif bagi
organisasi. Salah satu penyebabnya adalah belum terwujudnya sistem
perencanaan pengembangan pegawai BNN, sistem kompensasi dan
sistem penilaian berdasarkan kinerja dan system rekrutmen SDM
yang ideal dan transparan. Karenanya, dibutuhkan suatu sistem
69Badan Narkotika Nasional, “Naskah Akademik Penyusunan Rencana Strategis Badan
Narkotika Nasional 2020-2024”, di akses pada tanggal 22 Juni 2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 86
76
manajemen kepegawaian yang meliputi analisis kebutuhan (need
analysis), perencanaan, rekrutmen, seleksi, peningkatan kompetensi,
penggajian dan pengawasan sehingga pengawai yang ditempatkan
dalam satuan kerja dapat bekerja secara efektif;
2) Belum idealnya struktur organisasi yang dimiliki. BNN perlu untuk
menata ulang agar struktur organisasi sesuai dengan proses bisnis dan
dinamika kebutuhan lembaga, termasuk di dalamnya dengan
melengkapi perangkat organisasi BNN dari pusat, provinsi hingga
kabupaten/kota;
b. Minimnya Kelengkapan Infrastruktur. Sebagai leading sector pemerintah
dalam pelaksanaan P4GN, BNN masih memiliki permasalahan berkaitan
dengan kelengkapan infrastruktur. BNN belum memiliki fasilitas yang
mendasar dalam menjalankan proses bisnis dengan efektif dan efisien.
Sebagian besar aset yang digunakan masih dalam status pinjam/sewa,
baik BNN Pusat maupun di daerah. Karena itu, untuk mencapai kinerja
lembaga yang optimal, dibutuhkan pemenuhan kebutuhan standar
infrastruktur. Diantaranya, yang terutama, adalah pembangunan gedung
kantor BNN Pusat dan gedung tahanan baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, BNN seharusnya juga : Membangun infrastuktur ICT dalam
penanganan cyber narcotism, Meningkatkan infrastuktur rehabilitasi
yang dimiliki, Meningkatkan infrastruktur Research and Development
dengan mendorong pembangunan dan peningkatan fungsi laboratorium
menjadi pusat kajian penanggulangan narkoba.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 87
77
c. Belum Maksimalnya Sistem Pengawasan Internal. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian
Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan sistem ini harus
dipahami sebagai bagian dari upaya meyakinkan publik bahwa
pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas serta fungsi dapat
dilakukan dengan kinerja yang baik, dan bebas dari praktik
penyimpangan. Pada kenyataannya, BNN belum melaksanakan SPIP
secara optimal.
d. Belum Maksimalnya Pelayanan Publik. Pelayanan BNN kepada publik
belum maksimal, karena itu inovasi adalah hal yang penting dilakukan
untuk dilakukan. Pelayanan BNN selama ini dilakukan di tempat tempat
terpisah, hal itu seharusnya mendorong penerapan pelayanan satu pintu
sehingga memangkas waktu pelayanan. Selain itu terbatasnya pendanaan
yang diterima melalui pemerintah adalah salah satu penyebab
infrastruktur dan kualitas pelayanan lembaga yang belum optimal, karena
itu perlu dipertimbangkan skema pendanaan PNBP sebagai alternatif
pendanaan bagi lembaga. Salah satu contoh adalah dengan menyediakan
pelayanan laboratorium non-projustisia, atau penyitaan melalui
pemiskinan pengedar narkoba. Jika dilakukan BNN bisa memiliki
alternatif pendanaan dalam membiayai kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 88
78
Berdasarkan pemasalahan-permasalahan yang sudah di jelaskan di atas dapat
disimpulkan permasalahan-permasalahan tersebut merupakan salah satu yang
menjadi kendala BNN dalam melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana narkotika belum mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga
mempengaruhi BNN dalam melakukan tugas dan fungsinya.
Kendala internal merupakan kendala yang timbul dari dalam tubuh suatu
lembaga itu sendiri seperti yang terjadi pada BNNK Langkat maupun SAT Narkoba
Polres Langkat.
Adapun kendala internal yang berasal dari BNNK Langkat, antara lain :70
a. Keterbatasan personil di BNNK Langkat, sehingga dengan keterbatasan
tersebut BNNK Langkat jika ingin melakukan penangkapan yang agak
besar yang memerlukan personil yang lebih maka BNNK Langkat
meminta bantuan kepada Polres Langkat untuk disebarkannya badan
polri guna melakukan penggerebekan tersebut.
b. Keterbatasan dana yang diberikan kepada BNNK Langkat yaitu hanya
diberikan anggaran 1 kasus untuk 1 tahun. Bertolak belakang dengan
banyaknya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Langkat tetapi
anggaran yang di berikan kepada BNNK Langkat terbilang cukup sedikit
hanya 1 kasus untuk 1 tahun. Sehingga minim peluang untuk terjadinya
benturan akibat kesamaan target di lapangan.
70Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 89
79
c. Tidak adanya prasarana seperti lembaga rehabilitasi gratis di Kabupaten
Langkat guna memaksimalkan penegakan konsep restorative justice
kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sehingga masih
banyak pecandu dan juga korban penyalahgunaan narkotika yang
dipidana penjara.
Kendala internal dari SAT Narkoba Polres Langkat, antara lain :71
a. Terbatasnya sarana seperti IT (Information technology) yang tidak
dimiliki oleh Polres Langkat. Menyangkut seperti alat sadap handphone
yang di gunakan untuk dapat melacak keberadaan si pelaku. Sehingga
jika memerlukan tindakan IT maka Polres melimpahkan persoalan itu
kepada Polda untuk dikembangkan karena narkoba merupakan jaringan
sindikat internasional tidak hanya di Indonesia saja, dan hanya di Polda
yang memiliki IT seperti yang dibutuhkan tersebut.
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat bersama dengan Polres
Langkat tidak merasa memiliki kendala dalam bersinergitas baik dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dan dalam penegakkan
hukum kami pun sejalan. Dalam melakukan penyidikan kami tidak pernah terjadi
benturan. Terutama di BNNK Langkat karena diberikan anggaran hanya untuk 1
kasus per tahun. Sementara jika ada kasus yang lumayan besar kita minta bantuan
kepada Polres. Sehingga diantara kami tidak ada kendala yang berarti.72
71Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, KASAT Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 5
Mei 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
72Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 90
80
2. Kendala Eksternal
Kendala eksternal ialah kendala yang terjadi diluar dari lembaga seperti
BNNK Langkat maupun SAT Narkoba Polres Langkat itu sendiri seperti kendala
yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam rangka pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Langkat.
Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur
tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah
terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya
pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan
sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi
pada pelaku atau offender-centred crime prevention dan berorientasi pada korban
atau victim-centred crime prevention.73
Adapun kendala dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan narkotika yang masih banyak ditemukan di kalangan masyarakat,
seperti :74
a. Kurangnya intelektual masyarakat dalam menanggapi persoalan
narkotika dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya
narkotika yang sedang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Dan masih
ada masyarakat yang takut untuk memberikan informasi yang
berhubungan dengan narkotika tersebut.
73Abintoro Prakoso, Kriminologi Hukum & Hukum Pidana, Laksbang Grafika: Yogyakarta,
2013, halaman 160.
74Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, KASAT Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 5
Mei 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 91
81
b. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam melakukan pencegahan,
yang mana merupakan tidak terlepas dari kewajiban masyarakat tersebut,
seperti memberikan laporan dan informasi mengenai lokasi atau daerah
rawan narkotika kepada pihak kepolisian ataupun pihak BNNK Langkat.
Kalau dibiarkan saja sampai kapan pun tidak bisa diberantas narkoba ini.
c. Dalam melakukan pemberantasan terkadang masyarakat melakukan
serangan balik kepada aparat kepolisian yang sedang bertugas melakukan
pemberantasan narkotika.
Kendala dalam arti menghadapi tindak pidana narkotika ini disamping
serangan itu banyak karena masyarakat yang belum terima untuk kita berantas.
Walaupun ada juga 1 desa/ kelurahan yang mendukung pemberantasan ini yang
disebut Desa BersiNar (Bersih Narkoba) . Tetapi kalau kita ambil dari secara umum
lebih banyak masyarakat mendukung istilahnya peredaran gelap narkotika ini.
Kenapa saya katakana begitu ? karena masih minimnya laporan dari masyarakat
kepada BNNK Langkat maupun kepada pihak Kepolisian untuk menginformasikan
bahwa di satu lokasi atau daerah itu rawan narkotika. Jarang ada yang mau
memberikan informasi tersebut. Sedangkan kita sudah melakukan kegiatan
penyuluhan, apabila ada indikasi tolong di kabarkan kepada pihak kita, kita beri
kontak personnya tetapi sampai saat ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan.
Dan kendalanya kalau kita berantas tidak jarang kitapun di serang balik oleh
masyarakat tersebut. Itulah hambatan hambatan yang tidak jarang terjadi di
lapangan.75
75Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 92
82
Sebenarnya kalau masyarakat mau berkerjasama, mau mendukung saya rasa
bisa jadi dikatakatan wilayah Kabupaten Langkat ini bisa kita tekan untuk peredaran
narkotika itu. Karena disamping masyarakat ikut mendukung, pemerintah
mendukung, semua instansi mendukung saya rasa berat untuk masuk ke wilayah
Kabupaten Langkat ini pengedar ataupun bahan masuk yang dari Aceh ke Kabupaten
Langkat karena semua masyarakat ikut mendukung, ini tidak seolah-olah beban dan
tanggung jawab itu hanya di bebankan kepada pihak kepolisian maupun pihak Badan
Narkotika Nasional saja.76
B. Upaya yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
Polres Langkat Guna Mengatasi Kendala dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
1. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala internal
Dalam menghadapi kendala-kendala internal yang timbul baik dari BNNK
Langkat maupun SAT Narkoba Polres Langkat pastinya kedua pihak ini mempunyai
usaha maupun upaya untuk memaksimalkan kinerjanya guna mencapai tujuan awal
didirikannya lembaga tersebut yaitu sama-sama mencegah, melindungi, dan
menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya
rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.
Walaupun sampai saat ini sinergitas itu belum berjalan maksimal, tetapi kita
tetap berusaha untuk terus bersinergik, tetap bergandengan tangan dalam rangka
pembinaan maupun penyuluhan dalam rangka pencegahan tindak pidana narkotika.
Dari BNNK Langkat menjelaskan tentang bagaimana mekanisme rehabilitasi,
sedangkan dari pihak SAT Narkoba Polres Langkat Langkat menjelaskan tentang
76Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 93
83
pemberantasannya, kemudian proses hukumnya. Apakah nanti itu layak untuk kita
proses sampai ke penuntut umum atau memang nanti ini kita berkerjasama dengan
pihak BNNK Langkat untuk dilakukan rehabilitasi. Sehingga menumbuhkan
kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba sehingga dapat berkerja sama untuk
memberantas narkoba.77
Suatu perkara narkotika yang diselidiki oleh Polri, maka dilakukan
pemberitahuan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu
pula sebaliknya. Apa yang dilakukan penyidik Polri dan penyidik BNN sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika. Sehingga tidak pernah ditemukan adanya benturan dalam
melakukan penyidikan yaitu seperti kesamaan target.
Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat
dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.
Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau
mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum
tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah
perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum
ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang
sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang
mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Perhatian dan penggarapan perbuatan
77Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 94
84
itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan
hukum tersedia sanksi.78
Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai
karakteristik sebagai ancamaan atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat
memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping
itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan
sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak
bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakann bahwa
konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu
kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang
tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak
selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang
sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.79
Berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, disebutkan bahwa
pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga
rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan
bahwa penentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut
umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 dapat disimpulkan
bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi
78Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, halaman 99.
79Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
2010, halaman 90.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 95
85
pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang
perkaranya sedang diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap,
tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani
perkaranya.
Penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para
pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya,
menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah korban
penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah
banyak. Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian
terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dengan menggiatkan
pemberian rehabilitasi. Untuk itu BNN melakukan kerjasama dengan beberapa
instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama
tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama.80
Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia
yaitu Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkotika mengalami
perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangkap maupun
tertangkap tangan, maka akan dilakukan assessment oleh tim assessment terpadu
yang terdiri dari unsur: a. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog; b. Tim
hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
80Defrizal dkk, “Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika
Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika”, Issue 1, Vol. 1/Sep/2018, halaman 41.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 96
86
Tim Assessment Terpadu terdiri dari tim dokter, yang mana tim dokter disini
meliputi dokter dan psikolog, dokter disini juga merupakan tenaga kesehatan yang
berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta tim hukum,
yang mana tim hukum disini terdiri dari unsur POLRI, Badan Narkotika Nasional,
Kejaksaan, dan Kemenkumham. Kedua tim inilah yang bekerja sama dalam hal
proses assessment terhadap pemohon. Tim Assessment Terpadu merupakan tim
dalam hal penanganan proses assessment sebagai tolak ukur Pecandu Narkotika dan
Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Narkotika itu sendiri, serta lamanya masa
rehabilitasi terhadap pemohon. Ada beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki Tim
Asesmen itu sendiri. Tugas dari Tim Asesmen itu sendiri adalah menganalisis
terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, jika Pecandu tersebut
tertangkap tangan, dalam kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika dan
penyalahgunaan Narkotika, dan assessment dan analisis medis, psikososial, serta
merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang tersebut yang sebagai
pemohon.81
Tetapi Peraturan Bersama antara 7 kementrian yakni Mahkamah Agung,
Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Sosial serta Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut tidaklah
mengikat, tidak seperti Undang-Undang ia hanyalah peraturan bersama yang di
tandatangani oleh masing masing pimpinan mereka saja. Jadi mereka bisa
melaksanakannya bisa juga tidak, tidak kuat kekuatan hukumnya. Jadi disarankan
81Ibid.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 97
87
untuk dijadikan peraturan agar bisa lebih mengikat 7 kementrian yang bersangkutan
dalam Peraturan Bersama ini.82
Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika memang diupayakan
untuk direhabilitasi dikarenakan ia korban tetapi negara tidak mampu jika harus
merehabilitasi semua penyalahuguna narkotika. Oleh sebab itu kita koordinasi
dengan pihak BNNK Langkat jika masih ada anggarannya, kita kasih ke pihak
BNNK Langkat yang ditanggung oleh negara rehabilitasinya, tetapi jika anggaran itu
sudah habis maka kita panggil keluarganya. Jika keluarganya tidak menyanggupi
untuk dilakukannya rehabilitasi maka mau tidak mau kita ajukan ke pengadilan.
Setelah itu tergantung jaksa dan hakim, jika hakim putusannya di rehabilitasi maka
direhabilitasilah mereka.83
Dalam upaya menegakkan konsep Restorative Justice. Penyidik masing-
masing memiliki kesimpulan sendiri. Apakah seseorang ini memang bisa di tuntut
atau di sangkakan perkaranya sebagai perkara pecandu atau pengedar atau terlibat
dalam jaringan pengedar itu tergantung penyidik yang menyidik kasus itu. Boleh saja
seorang pecandu juga dihukum. Kenapa ? karena terlibat dalam jaringan itu.
Walaupun dia tidak secara langsung tetapi dia terlibat, bantu ini bantu itu. Disamping
itu belum maksimalnya sarana dan prasarana juga mempengaruhi pengegakkan
konsep Restorative Justice terhadap korban dan pecandu narkotika tersebut. Kami
82Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
83Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi, KASAT Narkoba Polres Langkat, pada tanggal 5
Mei 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 98
88
sarkas setiap Kabupaten/Kota Bupati/Walikota agar membuat pagar rehabilitasi
negara.
Dan juga masih banyak kendala kendala yang belum bisa di atasi, itu sudah
kerjasama semua aparat penegak hukum, polres sebagai penyelidik maupun
penyidik, kejaksaan dan hakim.84
Saya tidak bisa mencampuri penyidiknya, kita sudah melakukan koordinasi
CJS (Criminal Justice System) polisi sebagai penyidik, Badan Narkotika Nasional
sebagai penyidik, kejaksaan sebagai Jaksa Penuntut Umum dan hakim untuk
menyatukan persepsi. Jadi kendala itu berbicara klasik. Intinya kalau ke khusus ke
Polres Langkat, BNNK Langkat dengan Polres Langkat tentang masalah kasus itu
tidak bisa di campuri namun kalau hubungan-hubungan seperti yang langsung ketika
itu adalah assessment terpadu, itupun kita tidak mencampuri penyidikan kasusnya.85
Dalam melakukan upaya pencegahan Pihak SAT Narkoba Polres Langkat dan
BNNK Langkat bersama instansi terkait mepunyai hubungan kerjasama untuk
melakukan razia. Termasuk di Daerah Bahorok, daerah wisata dan penginapan.
Termasuk juga di setiap menjelang hari raya biasanya SAT Narkoba Polres Langkat,
instansi terkait dinas perhubungan bersama BNNK Langkat melakukan test urine
terhadap pengemudi jalur antar provinsi. Apabila nanti mereka hasil urinenya positif
nanti akan dianjurkan untuk melakukan assessment di BNNK Langkat.
84Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
85Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 99
89
Dalam melakukan upaya pemberantasannya pihak SAT Narkoba Polres
Langkat setiap hari melakukan upaya disamping adanya keterbatasan IT itu sendiri,
Polres Langkat tetap berupaya memanfaatkan sarana yang sudah ada dan tidak
menjadikan kendala tersebut sebagai masalah yang menghambat kami dalam
bertugas. Upaya tersebut tetap dilakukan seperti melakukan penangkapan terhadap
pelaku-pelaku tindak pidana narkoba yang berada di wilayah jajaran POLRES
Langkat.86
2. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala eksternal
Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala eksternal yang
berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu :87
a. Meningkatkan awareness, merubah paradigma BNN perlu meningkatkan
kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekitar
mereka. Bukan hanya itu, tetapi juga menciptakan kesadaran sosial bahwa
tindakan tersebut memalukan dan menakutkan. Di mana dalam kehidupan
masyarakat modern dan hedonis, baik melalui media, internet maupun
kehidupan sehari-hari, persepsi ini semakin menipis. Framing media yang
tidak tepat, memberikan persepsi bahwa mereka bukan pelaku kejahatan.
Belum lagi putusan hukum yang membebaskan ataupun memberikan
hukum yang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Bahkan ada
yang diputuskan untuk menjadi duta anti narkoba sebagai representasi
P4GN di Indonesia. Karena itu gerakan anti narkoba dalam bentuk
86Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Panjaitan, KBO SAT Narkoba Polres Langkat,
pada tanggal 29 April 2021, di SAT Narkoba Polres Langkat.
87Lihat Lampiran Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2018 Tentang Grand Design Badan Narkotika Nasional 2018-2045.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 100
90
program sosialiasi harus dilakukan secara terintegrasi, baik oleh BNN
sendiri maupun kerjasama dengan elemen lain seperti Media dan
Masyarakat. Dalam hal ini BNN juga memiliki peran yang lebih besar
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hingga daerah terluar.
Sosialisasi dapat ditujukan pada kelompok masyarakat tertentu yang lebih
rentan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi
masyarakat dan daerah.
b. Meningkatkan peran masyarakat dan pemda dalam inovasi deteksi dini,
rehabilitasi, dan pendidikan anti narkoba untuk meningkatkan ketahanan
masyarakat, BNN tidak dapat melakukan segalanya sendiri. BNN akan
meningkatkan peran dan kolaborasi dengan komunitas masyarakat sebagai
aktivis dan agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga
mengajak pemda untuk berkontribusi dalam penyediaan fasilitas
rehabilitasi dan pendidikan anti narkoba sebagai andil dalam
meningkatkan ketahanan mayarakat kota/kab tersebut.
Walaupun kendala dalam masyarakat itu sendiri cukup banyak tetapi BNNK
Langkat tidak pernah bosan untuk memberikan penyuluhan seputar pencerahan
pencegahan atau wawasan pencegahan terhadap masyarakat serta meningkatkan
peran masyarakat. Dilihat dari setiap tahunnya BNNK Langkat selalu mempunyai
program untuk melaksanakan kebijakan preventif ini tidak lupa juga ikut
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 101
91
menyertakan pihak Polres maupun Polsek untuk berhadir dalam kegiatan penyuluhan
tersebut.88
Seperti ditengah pandemi covid-19 ini pun BNNK Langkat tidak mengurangi
eksistensinya dalam memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang bahaya
narkoba. BNNK Langkat tetap melaksanakan program-programnya guna
menyadarkan masyarakat akan bahayanya narkoba tersebut.
88Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini, Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat, pada tanggal 5 Mei 2021, di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Langkat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 102
92
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga
tentang tugas dan wewenang dari Badan Narkotika Nasional yang salah satunya
merupakan melakukan koordinasi antara Badan Narkotika Nasional dan Polri.
Terdapat pada pasal 70 huruf c yaitu “berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
Begitupula yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur hubungan kerja sama
antara Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional terdapat pada Pasal 42 ayat (1)
Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan,
lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi
hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan
kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki. (2) Hubungan dan kerja sama
di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah,
penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan
mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 103
93
2. Sinergitas yang terjadi antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dan
SAT Narkoba Polres Langkat yaitu koordinasi dan komunikasi dalam rangka
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun
bentuk koordinasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat dan SAT Narkoba Polres Langkat yaitu yang sehubungan dengan
wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana BNN
maupun POLRI berhak untuk melakukan penyidikan, untuk menghindari
kesamaan target operasi maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada
Pasal 84 berbunyi “Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya
penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.” Dengan seperti itu
tidak akan terjadi kesamaan target. Lalu adapun bentuk koordinasi yang lain
sehubungan dengan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang
bukti narkoba dan pemeriksaan pelaku kepada Tim Assessment Terpadu (TAT)
yang berada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat. Sedangkan
dalam bentuk komunikasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam
melakukan kegiatan pencegahan juga mengikut sertakan Polri dalam kegiatan-
kegiatannya. Dan dalam hal terbatasnya anggota, Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Langkat dalam hal ingin melakukan penangkapan dengan target yang
lumayan besar dan membutuhkan anggota Polri. Maka Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Langkat dapat meminta bantuan kepada Polres Langkat
untuk disebarkannya anggota Polri guna melakukan penggrebekan target
tersebut.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 104
94
3. a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam rangka melakukan
pencegahan dilakukan di semua lingkungan baik di lingkungan instansi
pemberintahan, di lingkungan pendidikan dan di lingkungan masyarakat.
Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi
ataupun penyuluhan ke desa-desa, sekolah-sekolah, kemudian ke lokasi
tempat rawan narkoba. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
bahaya narkoba dan diharapkan untuk menjauhi narkoba. Test urine pun
dilakukan guna melakukan pencegahan sedari dini dan jika nanti hasilnya
positif maka disarankan untuk melakukan Assessment Terpadu ataupun
rehabilitasi. Berdasarkan data kegiatan pencegahan Non Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan peran serta masyarakat yang dilakukan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat pada tahun 2019-2020,
terdapat sebanyak 83 kali kegiatan, yakni sebanyak 21 kali kegiatan
dilakukan kepada institusi swasta, sebanyak 17 kali kegiatan dilakukan
kepada instansi pemerintah, sebanyak 20 kali kegiatan dilakukan kepada
pelajar/ mahasiswa, sebanyak 35 kali kegiatan dilakukan kepada masyarakat.
dengan demikian dapat dilihat bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat lebih banyak melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan
kepada masyarakat.
b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam rangka melakukan
pemberantasan, melalui cara penyelidikan dan penyidikian untuk
mengungkapkan kasus narkotika yang ada di Kabupaten Langkat. Tindakan
yang sama juga dilakukan oleh Polres Kabupaten Langkat. Dalam
melakukan penyidikan guna menghindari adanya kesamaan target maka
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 105
95
telah diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika yaitu, “Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya
penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.” Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Langkat maupun Polres Langkat melakukan upaya
tersebut dengan cara penggerebakan dan penangkapan terhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika. Apabila tidak ditemukannya barang bukti, namun
hasil test urine positif maka akan diserahkan kepada Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Langkat untuk dilakukannya Assessment Terpadu guna
mengetahui sejauh mana pelaku tersebut terlibat dalam narkotika. Apabila
terbukti sebagai korban atau pecandu narkotika maka diupayakan untuk
dilakukannya rehabilitasi. Sedangkan apabila terbukti sebagai pengedar atau
bandar narkotika maka akan di lakukan proses hukum dan dijatuhi pidana.
4. a. Kendala internal yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Langkat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
narkotika yaitu adanya keterbatasan personil, keterbatasan sarana dan
keterbatasan prasarana. Lalu upaya yang dilakukan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Langkat guna mengatasi kendala tersebut yaitu Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Langkat jika ingin melakukan penangkapan
yang agak besar yang memerlukan personil yang lebih maka BNNK Langkat
meminta bantuan kepada Polres Langkat untuk disebarkannya badan polri,
walaupun dengan terbatasnya anggaran yang diberikan kepada BNNK
Langkat tidak menurunkan semangat BNNK Langkat dalam melakukan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 106
96
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Sedangkan kendala
internal yang dihadapi SAT Narkoba Polres Langkat yaitu terbatasnya
sarana IT (Information technology) yang tidak dimiliki oleh SAT Narkoba
Polres Langkat. Menyangkut seperti alat sadap handphone yang digunakan
untuk dapat melacak keberadaan si pelaku penyalahgunaan narkotika. Lalu
upaya yang dilakukan Polres Langkat guna mengatasi kendala tersebut yaitu
pihak SAT Narkoba Polres Langkat setiap hari melakukan upaya disamping
adanya keterbatasan IT itu sendiri, SAT Narkoba Polres Langkat tetap
berupaya memanfaatkan sarana yang sudah ada dan tidak menjadikan
kendala tersebut sebagai masalah yang menghambat dalam bertugas.
b. Kendala eksternal yang dihadapi dalam melakukan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu masih kurangnya intelektual
masyarakat dalam menanggapi persoalan narkotika dan masih kurangnya
kesadaran masyarakat akan bahayanya narkotika yang sedang terjadi di
lingkungan sekitar mereka, masih ada masyarakat yang takut untuk
memberikan informasi yang berhubungan dengan narkotika tersebut,
kurangnya dukungan dari masyarakat dalam melakukan pencegahan yang
mana merupakan tidak terlepas dari kewajiban masyarakat tersebut, seperti
memberikan laporan dan informasi mengenai lokasi atau daerah rawan
narkotika kepada pihak kepolisian ataupun pihak BNNK Langkat. Dalam
melakukan pemberantasan terkadang masyarakat melakukan serangan balik
kepada aparat kepolisian yang sedang bertugas melakukan pemberantasan
narkotika. Walaupun kendala dalam masyarakat itu sendiri cukup banyak
tetapi BNNK Langkat tidak pernah bosan untuk memberikan pencerahan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 107
97
pencegahan atau wawasan pencegahan terhadap masyarakat. Dilihat dari
setiap tahunnya BNNK Langkat selalu mempunyai program untuk
melaksanakan kebijakan preventif ini tidak lupa juga ikut menyertakan pihak
Polres maupun Polsek untuk berhadir dalam kegiatan penyuluhan tersebut.
Seperti ditengah pandemi covid-19 ini pun BNNK Langkat tidak
mengurangi eksistensinya dalam memberikan penyuluhan dan pengarahan
tentang bahaya narkoba. BNNK Langkat tetap melaksanakan program-
programnya guna menyadarkan masyarakat akan bahayanya narkoba
tersebut.
B. Saran
1. Pemerintah pusat perlu memberi perhatian lebih kepada korban dan pecandu
narkotika yang mana dari mereka masih belum diperlakukan secara adil.
Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 Tentang penanganan pecandu
narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
hanyalah peraturan bersama yang disetujui oleh masing-masing pemimpin dari 7
kementerian tersebut sehingga tidak mengikat mereka dan tidak memiliki
kekuatan hukum, sehingga masih belum terealisasi secara maksimal. Asas
ultimum remedium yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah
dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakkan hukum. Artinya, terhadap
korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika berhak dilakukan upaya
restorative justice.
2. Perlunya anggaran dana yang besar yang diberikan kepada BNNK Langkat,
karena dengan anggaran dana yang besar akan memudahkan BNNK Langkat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 108
98
dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang semakin meningkat di
Kabupaten Langkat.
3. Perlunya partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan BNNK Langkat
maupun Polres Langkat dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana narkotika. Seperti aktif dalam pemberian informasi terkait
narkotika kepada pihak BNNK Langkat maupun Polres Langkat.
4. Tingkatkan sinergitas antara BNNK Langkat dan Polres Langkat dalam
melakukan pencegahan maupun dalam hal mengungkap kasus narkotika. Karena
antara BNNK Langkat dan Polres Langkat saling membutuhkan untuk
memaksimalkan tujuan masing-masing yaitu mencegah, memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 109
99
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi Hukum & Hukum Pidana, Yogyakarta:
Laksbang Grafika
Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Jakarta: Raja Grafindo
Persada
Akhyar Ari Gayo (eds), 2014, Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Jakarta:
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulngan Kejahatan
Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang
Djoko Prakoso, dkk, 1987, “Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan
Membahayakan Negara”, Jakarta: Bina Aksara
Drs. Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,
Bandung: Mandar Maju
Ending Lestari, 2003, Komunikasi yang Efektif, Jakarta: Lembaga Administrasi
Negara
Leden Marpaung, 2001, “Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan”,
Jakarta: Bina Grafika
Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik,
Bandung: PT. Alumni
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 110
100
Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia
Indonesia, Cetakan Kedua
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
Bandung: Alumni
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
Prenada Media, Edisi Revisi
Siswanto S, 2012, Politik hukum dalam undang-undang narkotika (UU nomor 35
tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta
Soedjono D, 1976, “Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia”, Bandung: PT.
Karya Nusantara
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni
Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan
Narkoba, Jakarta: PTIK Press
Taliziduhu Ndraha, 2003, Ilmu Pemerintahan Baru, Jakarta: Rineka Cipta
B. Jurnal
Sri Ulina Theresa Perangin-angin, dkk, “Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan
Tindak Pidana Narkotika”, Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 2.
Defrizal dkk, “Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna
Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika”, Vol. 1.
Issue 1.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 111
101
C. Website
Badan Narkotika Nasional (BNN), PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “Sikap
BNN Tegas Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, diakses 9 April
2021.
“89 Kasus Narkoba Diungkap Polres Langkat Periode Januari-Maret, 109
Tersangka Ditangkap“, diakses 18 April 2021.
“BNN Langkat Tahun 2021 Mewajibkan Semua Desa Bersinar”, diakses 20 April
2021.
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, “Sejarah”, diakses 30 April 2021.
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, “Visi dan Misi”, diakses 30 April
2021.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 112
102
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 113
103
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Page 114
104
Keterangan : Wawancara bersama Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.H., selaku
Kepala BNNK Langkat.
Keterangan : Wawancara bersama Bapak AKP Kusnadi, selaku KASAT Narkoba
Polres Langkat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA