SINERGI PUSAT DAN DAERAH

1

Medan, 5 Juli 2013

OlehDr. Ir. Dida H. Salya, MA

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan

KERANGKA PAPARAN

2

PENDAHULUAN1

2

3

4

6

FAKTA KETIDAKSINERGIAN

KEBUTUHAN SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

SINERGI PUSAT – DAERAH

RINGKASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

5 PERMINTAAN MASUKAN DARI STAKEHOLDER DI DAERAH

PENDAHULUAN1

4

*) Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian Sinergitas Perencanaan dan Anggaran dengan pendekatan Soft System Methodology (SSM)

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Eksternal a.l:•Globalisasi•Regionalisasi, AFTA, ASEAN, APEC

Internal a.l :•Demokratisasi (Pemilu dan Pilkada)•Peraturan perundangan•Otonomi Daerah

Lingkungan a.l:•Perubahan iklim•Daya dukung dan daya tampung

Diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional yang TerintegrasiMenentukan arah pembangunan – Penetapan prioritas program – Optimalisasi sumberdaya

(UU No. 25 Tahun 2004; Pasal 1; Angka 1)

Tujuan Bernegara:•Pembukaan UUD 1945

Sumberdaya:•Kondisi geografis•Keterbatasan SDA

MENJAGA KESINAMBUNGANTUJUAN BERNEGARA

5

RPJMN2004-2009

RPJMN2010-2014

RPJMN2015-2019

RPJMN2020-2024

RKP2006RKP

2006RKP2006RKP

2009

RKP2006RKP

2006RKP2006RKP

2014

RKP2006RKP

2006RKP2006RKP

2019

RKP2006RKP

2006RKP2006RKP

2025

R P J P N (Visi Misi Pembangunan, 2005-2025)

VISIVISINegara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan MakmurNegara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur

MISI• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah IndonesiaMelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia• Memajukan kesejahteraan umumMemajukan kesejahteraan umum• Mencerdaskan kehidupan bangsaMencerdaskan kehidupan bangsa• Ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaanIkut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan

Pembukaan UUD 45

RKP2009

RKP2014

RKP2019

RKP2024

6

ManajemenPembangunan

1

2 3

45

Perencanaan

Penganggaran

Pengendalian(Evaluasi dan Pengawasan)

Pelaporan/ Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

TUJUANBERNEGARA

Kekuasaan Keuangan Negara

APBN

MelaluiTatakelola

Terintegrasi

Keterangan:APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan bernegara

PENCAPAIAN TUJUAN BERNEGARA MELALUI APBN DAN SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN

FAKTA KETIDAKSINERGIAN PERENCANAAN DAN PENGGARAN2

FAKTA 1:

1992-1997 2005-2011

Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Modal

Petumbuhan Rata-rata GDP

Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Modal

Petumbuhan Rata-rata GDP

7,6 % 7,8 % 23,40 % 5,8 %

Sumber Data: NOTA KEUANGAN, KEMENKEUCatatan:Data belanja modal 1992-1997 merupakan data Pengeluaran Pembangunan setelah dikurangi 25%Tahun 1992-1997 merupakan data tahun fiskal 8

Alokasi Belanja Modal semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

9

Sebelum Penerapan UU 17/2003

Sesudah Penerapan UU 17/2003

FAKTA 2:

Membandingkan Periode 2005-2012 dengan periode 1992 1999, Prosentase Alokasi Belanja Modal makin menurun Porsi Pembangunan Kurang Menonjol

Rentannya perubahan alokasi pendanaan walaupun telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan karena lemahnya kewenangan perencanaan mengawal hingga penganggaran

FAKTA 3:

Sumber:RKP 2012 dan APBN 2012

11

NO. PRIORITAS DALAM RKP 2012 (BUKU I) JUMLAH PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH INDIKATOR

KINERJA

TERPETAKAN% JML. TIDAK

TERPETAKAN %LANGSUNG TIDAK

LANGSUNG JUMLAH

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tatakelola 17 52 144 55 32 87 60,4 57 39,62 Prioritas Pendidikan 7 22 71 26 37 63 88,7 8 11,33 Prioritas Kesehatan 9 25 66 18 17 35 53,0 31 47,04 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 28 60 153 91 27 118 77,1 35 22,95 Prioritas Ketahanan Pangan 27 80 322 227 22 249 77,3 73 22,76 Prioritas Infrastruktur 16 40 169 51 51 102 60,4 67 39,67 Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha 15 35 117 72 16 88 75,2 29 24,88 Prioritas Energi 13 27 80 41 16 57 71,3 23 28,8

9 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 12 43 134 84 22 106 79,1 28 20,9

10 Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 25 64 219 121 12 133 60,7 86 39,3

11 Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi 7 19 41 24 2 26 63,4 15 36,6

12 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian 23 34 84 45 13 58 69,0 26 31,0

13 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 17 53 19 13 32 60,4 21 39,6

14 Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 10 36 62 49 7 56 90,3 6 9,7

TOTAL 221 554 1.715 923 287 1.210 70,6 505 29,4

Catatan:-Terpetakan lansung : terkait langsung antara indikator kegiatan yang ada di RKP dengan output kegiatan yang ada di RKA K/L, baik secara nomenklatur, maupun target/ volume kegiatan.-Tidak terpetakan Tidak Langsung: Indikator kinerja yang tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara subtansi terkait dengan output kegiatan yang ada di dokumen RKA K/L-Tidak Terpetakan: Indikator kinerja yang ada di RKP tidak terkait sama sekali/ tidak dapat/sulit iterjemahkan dengan output kegiatan yang ada dalam RKA K/L, baik nomenklatur maupun subtansi.

DEVIASI RKP DAN RKA-KLFAKTA 4:

Data berdasarkan Perda APBD* Data Konsolidasi non reciprocal account

Dalam Jutaan Rupiah

12

Dominasi Belanja Pegawai Dlm Struktur Belanja APBDTA 2007-2012

FAKTA 5:

FAKTA 6:

•Dikarenakan tidak sinergis mekanisme perencanaan dan penganggaran Pusat – Daerah maka seringkali terjadi “lagi” penyerapan anggaran APBD yang ditunjukkan dimulainya penyerapan dari bulan Juni.

•Terjadi peningkatan sampai dengan bulan juni lalu mulai menurun sampai dengan bulan agustus disebabkan mulai dilakukannya proses pembayaran oleh pemda (lihat grafik di atas)

dalam miliar RupiahPosisi dana APBD yang berada di Lembaga Perbankan

FAKTA 7:

Penyampaian pagu indikatif APBD selalu terlambat sehingga pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Daerah menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah kurang harmonis.

KEBUTUHAN SINERGI PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN3

16

Alur Kerja yang Tidak Kondusif

Kurang Kesinambungan

Rencana – Anggaran

Mekanisme Penganggaran Pusat- Daerah Belum Sinergi

• Deviasi Indikator (RKP) vs Output (RKA KL)• Pendekatan RKP (Rencana Aksi) vs RAPBN (Akunting)

• Keselarasan Tatawaktu (timing) : Jadwal dan Agenda

MASALAH UTAMA KETIDAKSINKRON PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN

SOLUSI: HARMONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM SATU SIKLUS

SIKLUS TAHUNAN

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

Penetapan arah

kebijakan & prioritas Penyusunan

kapasitas fiskal

Pengusulan inisiatif baru

Penyampaian pagu

indikatif & Rancangan awal RKP

Penyusunan Renja K/L

Peretemuan Trilateral (K/L dan Daerah)

MUSRENBANG (Propinsi &

Nasional)

Pembahasan Nota

Keuangan & RAPBN

Penyusunan &

Penelaahan RKA-KL

Pembahasan RUU APBN + Pemutakhira

n RKP

Penetapan alokasi

belanja & pengesahan

dokumen anggaran

1

5

7

2

3

4

6

8

9

10

11

Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Bentuk Negara dan Sistem

Pemerintahan

Sistem Anggaran dan

Tahun Fiskal

Kewenangan Parlemen

Struktur Perencanaan dan Penganggaran di

Pemerintahan

Faktor Kunci yang Mempengaruhi

INDONESIABRAZIL KOREA SELATAN

Studi Komparasi

SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN(PENGALAMAN NEGARA LAIN)

BEST-FIT untuk INDONESIA“Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran”

Deskripsi Korea Selatan Brasil Indonesia

Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan, Semi-Presidensiil.Perdana Menteri dipilih oleh Presiden dan Parlemen, untuk mengkoordinasikan fungsi kabinet.Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh rakyat

Negara Federal, Presidensiil. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat

Negara Kesatuan, PresidensiilPresiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat

Sistem Anggaran Unified Budget, MTEF, Performance Based Budgeting

Program Budgeting, fixed 4-yrs budgeting, direview per tahun (bukan MTEF).

Unified Budget, MTEF, Performance Based Budgeting

Tahun Fiskal 1 Januari - 31 Desember

1 Juli – 30 Juni 1 Januari -31 Desember

19

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (1)

Deskripsi Korea Selatan Brasil Indonesia

Struktur Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah

Dalam 1 Lembaga: Ministry of Strategy and Finance (MOSF).

MOSF merupakan penggabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Penganggaran (sejak tahun 2008)

Dalam 1 Lembaga: Ministry of Planning, Budgeting, and Management

Terpisah dalam 2 Lembaga:1.Perencanaan: Bappenas2.Penganggaran: Kementerian Keuangan

20

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (2)

Deskripsi Korea Selatan Brasil Indonesia

Kewenangan Parlemen

Parlemen membahas pagu total, detil program dan proyek.

Parlemen tidak berwenang menaikkan pagu anggaran. Dalam prakteknya Parlemen tidak banyak mengubah usulan Pemerintah.

Parlemen membahas dari asumsi makro sampai detil program sektor. Parlemen berhak mengusulkan perubahan asumsi makro dan usulan penganggaran total dan per sektor.

Pemerintah memiliki hak veto terhadap hasil pembahasan Parlemen

Parlemen membahas dari asumsi makro sampai detil program dan kegiatan sektor.

Parlemen berhak mengusulkan perubahan asumsi makro dan usulan penganggaran per program dan kegiatan, bahkan sampai jenis belanja

21

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KOREA SELATAN DAN BRAZIL (3)

22

No Indikator Korea Selatan Brazil Indonesia

1.

GDP Per Capita (2011) Interm of constant 2005 international $)

25.493 9.414 3.813

2. HDI(2011) 0,897 0,718 0,617

3. Life expectancy(2011) 80,6 Tahun 73 Tahun 69,4 Tahun

4. Indeks Pendidikan(2011) 0,934 0,663 0,584

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN

Sumber : UNDP, 2012

SINERGI PUSAT – DAERAH:PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH4

RELEVANSI PERENCANAAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH

KESERASIAN TATA RUANG

INTEGRASI ANTAR WILAYAH

JARINGAN EKONOMI LOKAL-GLOBAL

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DI DALAM PENYEDIAAN

LAYANAN PUBLIK

PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI BERBASIS INFORMASI,

PENGETAHUAN DAN SUMBER DAYA ALAM

“AS BASIS OF REGIONAL DEVELOPMENT”

“AS BASIS OF WELFARE CREATION”

“AS DRIVER OF REGIONAL ECONOMIC

DEVELOPMENT”

FAKTOR PEREKAT PEMBANGUNAN NASIONALDAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Tingkat Pusat

Pembangunan Tingkat Provinsi

Pembangunan Tingkat Kab/Kota

Domain Pemerintah

Pusat

Domain Pemerintah

Provinsi

Domain Pemerintah Kab/Kota

Keterkaitandengan

Kab/Kota

Keterkaitandengan Provinsi

Keterkaitandengan Pusat

Keterkaitandengan

Kab/Kota

Keterkaitandengan Pusat

Keterkaitandengan Provinsi

KETERKAITAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

PERMASALAHAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH

27

1. Belum efektifnya implementasi PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kurangnya koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

3. Kurangnya optimalnya kontribusi/dukungan pemerintah pusat dan sebaliknya.

5. Adanya Tumpang Tindih atau duplikasi perencanaan antara Pusat dan Daerah

4. Belum sinkronnya rencana pembangunan baik vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta horizontal (antar sektor).

Kegiatan pembangunan tidak efisien (biaya tinggi) dan tidak efektif (manfaat pembangunan tidak optimal)

SINERGI PUSAT DAN DAERAH:PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

28

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA

• Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN, Renstra SKPD dan Renstra K/L, RKPD dan RKP,

• melakukan penajaman sasaran kegiatan SKPD dengan sesuai prioritas Renja K/L.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L

• Mengalihkan kegiatan Dekon dan TP ke daerah dalam DAK

• Mengoptimalkan Musrenbang.

• Mencantumkan lokasi kegiatan dalam Renja K/L dan RKA-K/L .

• Harmonisasi nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L dan SKPD.

Kegiatan K/L yang dibiayai APBN dan kegiatan SKPD yang dibiayai APBD belum sesuai.

Nomenklatur dan kodifikasi kegiatan K/L (APBN) dan SKPD (APBD) belum seragam.

SINERGI PUSAT DAN DAERAH:PENGENDALIAN DAN EVALUASI

29

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA

• Melakukan penataan dan penguatan SKPD dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN K/L

• Harmonisasi sistem dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (KemenPPN/Bappenas, Kemen Keu, KemenDagri, KemenPANRB, BPKP dan BPK).

Belum adanya keterpaduan dalam pengendalian dan evaluasi antara K/L dan SKPD sehingga

terjadi duplikasi pengawasan, dan

keterlambatan laporan

pelaksanaan.

PERMINTAAN MASUKAN DARI STAKEHOLDER DI DAERAH5

31

PEMIKIRAN UNTUK MENDORONG SINERGI PUSAT DAN DAERAH

1. Perencanaan dan Penganggaran menjadi satu kesatuan baik di pusat maupun di daerah

2. Perbedaan tentang tahun anggaran APBN dan APBD. (Misal APBN: Januari s/d Desember, APBD: April s/d Maret)

32

TERIMAKASIHTERIMAKASIH