Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi menuju Desa Maju ...

147

5Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi menuju Desa Maju dan Bermartabat

melalui Implementasi Program Desa Sejahtera MandiriThe Sinergy between the Government and University Towards Developed and

Civilized Village through the Implementation of Desa Sejahtera Mandiri Program

Kissumi Diyanayati, Suryani, dan A Nururrochman HidayatullahBalai Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial,

Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Telpon: 0274-377265, 1HP. +6281328308909, Email: <[email protected]>, HP. +6287838259208 Email:[email protected], HP: 085643885019,

Email:[email protected] 23 Maret 2018 , diperbaiki 22 Juni 2018, disetujui 28 Juni 2018

Abstract

Thisstudyaims tocomprehend the implementationofProgramDesaSejahteraMandiri (DSM=IndependentProsperousVillageProgram)byusingacombinationofquantitativeandqualitativeanalysismethods(mixmethods).ThelocationoftheresearchanddatasourcesweredeterminedpurposivelywhichtheywerefiveuniversitiesaccompanyingfivedistrictswhicheachhadtwovillagesinwhichtheDSMprogramwasimplemented.ThefiveuniversitieswereUNJA(MuaroJambi),UINAntasari(Tapin),UNHAS(Bantaeng),UNEJ(Jember),andUNISSULA(Semarang).Theresearchdatasourcesperlocationwere30peopleconsistedof10personsfromuniversitylecturersandstudentsthatwerestillundergoingAcademicWorkPracticeProgram(KKN),10personsfromsocialinstitutionandrelatedoffices/institutionsincludedfromlocaldistrictbusinesssector,10personsfromvillageapparatusandPSKSprogramimplementerincludedfromprogramcompanions.Thus,thetotalnumberofrespondentswas150people.Acrosscheckonachievedresultwasconductedtofourmembersofthebeneficiarycommunityineachlocation.TheresultoftheresearchfoundoutthatstakeholdersconcernedstillhadapoorunderstandingoftheDSMprogram.Itwasproventhatinfiveresearchsitescumulativelythemajorityofrespondents(55.33percent)hadunderstoodtheprogramless,32.67percenthadunderstoodfairly,andonly12percentwhohad fully.Respondentswhounderstood fullycame fromDSMprogrammanagersofuniversitiesand local socialservices.RespondentswhohadunderstoodlesscamefromsomeofKKNstudents,relatedOPDofficialsbutnotthatofthesocialserviceofficialsandvillageapparatus.TheirlessunderstandingofDSMprogramwasduetolackofon-programsocializationactivities.Nevertheless,withinthetargetedvillagesthereweresomesuchasvillageapparatus,KarangTarunapersonnel,TKSK(=Sub-districtSocialWelfarePersonnel),PKHfacilitators,andcommunityleadersthatwerereadytomakechangesinaccordancewiththeobjectivesoftheDSMprogram.InthethirdyearofDSMprogramimplementationinfivelocationstheresearcherfoundoutthattheactivitiesconductedbyuniversitieswerestillinthepioneeringstageandideallyitshouldbeconductedinthefirstyear(2015).AnestablishedcoordinationbetweenuniversitiesandthedistrictgovernmenthadapparentlynotexistedyetsothatthesynergizedprogrambetweentheOPDandthetargetedvillagehadnotbeenwellsetup.DevelopmentprogramwasconductedpartiallybytheOPD(=LocalGovernmentOrganization)inaccordancewitheachoftheirdutiesandfunctions.TheresultoftheresearchrecommendedtotheSocialMinistryandUniversitiestosocializeDSMprogramstartingfromtheauthorizedGovernmenthighestleveltillthevillageapparatusonlocation.UniversitiesandLocalGovernmentaretoformtaskforces/executingtaskforcesforDSMprogramimplementationatthedistrictlevelthatenabletoachievefinalgoaloptimally.HigherEducationorUniversitiesasthemaincompanionofDSMprogramneedtoarrangeactivitiesplanintheformofprogramroadmapwhichcontainsofactivityinstagesandtheinvolvementofvariousparties.

Keywords:implementation; programs; desa sejahtera mandiri ( Independent Prosperous Village)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) menggunakan pendekatan metoda analisis kuantitatif dan kualitatif (mixedmethods). Lokasi dan sumber data ditentukan secara purposive, yaitu lima perguruan tinggi yang memiliki dampingan lima kabupaten dengan masing-masing dua desa tempat penerapan program DSM. Kelima perguruan tinggi adalah UNJA (Muaro Jambi), UIN Antasari (Tapin), UNHAS (Bantaeng), UNEJ (Jember), dan UNISSULA (Semarang). Sumber data per lokasi sebanyak 30 orang terdiri dari unsur perguruan tinggi 10

148

Jurnal PKS Vol 17 No 2 Juni 2018; 147 - 164

orang (dosen dan mahasiswa KKN), instansi sosial dan dinas/lembaga terkait termasuk dunia usaha tingkat kabupaten 10 orang, aparat desa dan PSKS pelaksana program termasuk pendamping program 10 orang. Dengan demikian keseluruhan responden sebanyak 150 orang. Crosscheck capaian hasil dilakukan pada empat orang anggota masyarakat penerima manfaat per lokasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pemangku kepentingan masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap program Desa Sejahtera Mandiri (DSM). Terbukti di lima lokasi secara kumulatif mayoritas responden yaitu sebesar 55,33 persen kurang paham, 32,67 persen cukup paham, dan hanya 12 persen yang paham. Responden yang paham berasal dari pengelola program DSM perguruan tinggi dan dinas sosial setempat. Responden yang kurang paham berasal dari unsur mahasiswa KKN, aparat OPD terkait di luar dinas sosial dan aparat desa. Kekurangpahaman terhadap program DSM akibat kurang adanya kegiatan sosialisasi. Namun demikian, masyarakat desa sasaran seperti perangkat desa, Karang Taruna, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), pendamping PKH, dan tokoh masyarakat bersedia untuk melakukan perubahan sesuai tujuan program DSM.Tahun ketiga pelaksanaan program DSM di lima lokasi menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi masih sebatas tahap perintisan yang idealnya telah dilakukan di tahun pertama (2015). Belum terlihat adanya koordinasi perguruan tinggi dengan pemerintah kabupaten sehingga belum tersusun sinergitas program antar OPD bagi desa sasaran. Program pembangunan dijalankan secara parsial oleh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.Hasil penelitian merekomendasikan kepada Kementerian Sosial dan Perguruan Tinggi untuk melakukan sosialisasi program DSM mulai dari tingkat pusat sampai dengan desa lokasi.Perguruan Tinggi dan Pemda membentuk taskforce/gugus tugas pelaksanaan program DSM di tingkat kabupaten agar mencapai hasil yang optimal. Perguruan tinggi sebagai pendamping utama program DSM perlu menyusun perencanaan kegiatan dalam bentuk roadmap yang memuat tahapan kegiatan dan keterlibatan berbagai pihak.

Kata Kunci: implementasi ; program ; desa sejahtera mandiri

A. Pendahuluan Pemerintah Indonesia telah melakukan ber-

bagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang telah ditetapkan, yaitu: 1) UUD 45, yang menga-manatkan semua Warga Negara berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, bebas dari kemiskinan, dan keterlantaran, 2) UU No-mor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta 3) Keputusan Menteri Sosial No-mor 146/HUK/ 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Implementasi dari regulasi tersebut, penanganan kemiskinan terus menerus dican-tumkan sebagai program prioritas dalam pelak-sanaan pembangunan. Di era orde baru penang-gulangan kemiskinan selalu masuk dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahkan sampai saat era reformasi isu tersebut masih merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jang-ka Menengah (RPJM). Program penanganan kemiskinan, seperti perluasan kesempatan ker-ja, revitalisasi pertanian, dan perdesaan menja-di prioritas dalam Strategi Nasional Penanggu-langan Kemiskinan (SNPK).Penduduk miskin perkotaan di Indonesia pada bulan Maret 2017

sebanyak 10,67 juta (7,72%), sedangkan yang tinggal di perdesaan 17,10 juta (13,96%) se-hingga dapat disimpulkan kantong kemiskinan berada pada wilayah perdesaan (BPS, 2016).

Cita ketiga dari Nawa Cita mengamanatkan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kementerian Sosial sebagai leading sector penanganan kemiskin-an dan masalah sosial bekerjasama dengan Perguruan Tinggi mengembangkan program desa sejahtera mandiri (DSM) dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Kondisi faktual tersebut memberikan penegasan bahwa program DSM sangat relevan dan perlu diini-siasi serta direplikasi sebagai salah satu alter-natif kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang dilandasi pada nilai kearifan lokal dan potensi kewilayahan. DSM merupa-kan program akselerasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan melibatkan pergu-ruan tinggi (PT), kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial masyarakat. DSM adalah salah satu mo-del communitydevelopment dengan pendekat-an kewilayahan yang dilandasi oleh sinergitas,

149

Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi .. (Kissumi Diyanayati, Suryani, dan A. Nururrochman Hidayatullah)

komprehensif, integratif, dan holistik dalam rangka mewujudkan desa sejahtera dan mandiri yang berdampak pada peningkatan kesejahtera-an sosial masyarakat. Model ini merupakan re-fleksi dari penanganan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu. Pelibatan PT didasarkan atas pertimbangan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi keilmuan dan ketersediaan berbagai pusat studi yangdapat dioptimalkan perannya dalam pember-dayaan masyarakat. PT merupakan lembaga yang memiliki sumberdaya manusia terdidik dan terlatih, serta memiliki hasil-hasil penelitian yang telah terukur kesahihannya. Keberadaan sumberdaya manusia baik dosen ataupun ma-hasiswa yang terdidik dan terlatih, serta hasil-hasil penelitian dan berbagai pusat studi dapat lebih didayagunakan dalam upaya penanganan kemiskinan dan masalah sosial lain. Peluang tersebut ditangkap Kementerian Sosial dalam bentuk kerjasama pengembangan Model Desa Sejahtera Mandiri.

Pengembangan desa kearah sejahtera dan mandiri melalui Model DSM dititikberatkan pada: 1) Pusat pertumbuhan ekonomi kerakyat-an dengan penguatan enterpreneurshipmelalui pengembangan ekonomi rumah tangga, pengem-bangan kelompok usaha, diversifikasi usaha inti plasma dan kemitraan usaha; 2) Unifikasi pelayanan kesejahteraan sosial melalui commu-nity centre (pusat kegiatan masyarakat) yang diwujudkan dalam Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai one stop servicessystem dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesos sebagai wadah forum warga untuk menyelesaikan berbagai masalah, ham-batan, kesulitan, dan kendala yang dihadapi; 3) Revitalisasi peran kelembagaan sosial/institusi sosial lokal secara sinergi dalam penyelenga-raan kesejahteraan sosial; 4) Tertanamkannya jiwa enterpreneurship pada sumber daya ko-munitas; dan 5) Lingkungan sosial dan pemuki-man tertata berdasarkan nilai ekologis yang se-hat secara fisik dan sosial (Kementerian Sosial RI, 2016).

Program DSM menggunakan pendekatan intervensi sosial luar lembaga dengan sistem klien, sasaran, sekaligus aksi. Sistem klien me-rupakan sistem yang meminta bantuan, mem-peroleh bantuan, dan terlibat dalam pelayanan yang diberikan selama sistem pelaksanaan pe-rubahan berlangsung. Dalam sistem ini klien dikategorikan menjadi dua, yakni klien potensi-al dan klien aktual. Klien potensial yakni orang, keluarga, kelompok atau komunitas yang memi-liki masalah dan belum terjadi kontrak dalam rencana intervensi. Sedangkan klien aktual ada-lah orang, keluarga, kelompok atau komunitas yang memiliki masalah dan sudah masuk dalam skema intervensi. Sistem sasaran menyangkut orang atau organisasi yang berpengaruh da-lam pencapaian tujuan perubahan, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pranata sosial. Sementara sistem aksi adalah kegiatan bersama orang atau organisasi yang berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan perubahan.

Indikator Desa Sejahtera Mandiri apabila desa tersebut berkemampuan untuk: 1) me-menuhi kebutuhan dasar bagi warganya; 2) memenuhi hak dasar bagi warganya; 3) melin-dungi warganya dari berbagai risiko sosial, 4) memelihara kearifan lokal; 5) mengendalikan konflik sosial yang terjadi di lingkungannya; 6) menjadi rujukan bagi warga yang mengalami berbagai masalah kesejahteraan sosial yang di-landasi oleh potensi dan sumber yang dimiliki (Kementerian Sosial RI, 2016)

Program DSM dimulai tahun 2015 pada 104 desa dari 73 kecamatan di 33 kabupaten/kota dengan melibatkan 15 PT yang tersebar di sembilan provinsi. Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah: Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Universi-tas Negeri Malang, Universitas Ciputra Sura-baya, Universitas Jember, UIN Sultan Agung Semarang, UGM Yogyakarta, STKS Bandung, Universitas Jambi, Universitas Andalas Pa-dang, UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Hasa-nuddin Makassar, Universitas Muslim Indone-

150

sia Makassar, dan Universitas Islam Makassar (Kementerian Sosial, 2016). Tahun 2017 me-rupakan tahun ketiga program DSM, sehingga relevan untuk dilakukan kajian tentang pema-haman stakeholders terhadap pelaksanaan dan sinergitas program, serta tingkat keterpenuhan parameter DSM. Hasil penelitian ini diharap-kan bisa menjadi masukkan bagi Kementerian Sosial dan PT terkait dengan program DSM.

B. Penggunaan Metode Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk melihat capai-

an program DSM di lima lokasi, menggunakan pendekatan gabungan yaitu kuantitatif dan kua-litatif (mixmethods). Dalam konteks penelitian ini, kedua pendekatan digunakan dan diberikan kedudukan yang setara. Artinya, kedua metode digunakan secara simultan atau saling bertalian sejak masa pengumpulan data, analisis mau-pun dalam penulisan laporan akhir. Pendekat-an kuantitatif digunakan untuk menganalisispemahaman responden terhadap program DSM dan tingkat keterpenuhan parameter. Analisis dilakukan dengan metode likert (pemrogra-man SPSS 22). Pendekatan kualitatif digu-nakan dalam pengumpulan dan analisis data terkait dengan pelaksanaan program, sinergi-tas yang berhasil dibangun, dan tipologi desa sasaran. Lokasi penelitian dan sumber data ditentukan secara purposive sampling, yakni lima perguruan tinggi pendamping program DSM, terdiri dari: Universitas Jambi (UNJA) yang mendampingi Desa Nyogan, Mestong dan Desa Muaro Pijoan, Jambi Luar Kota, Kabu-paten Muaro Jambi. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan dampingan Desa Ngrawan dan Desa Sumogawe, Getasan, Ka-bupaten Semarang. Universitas Negeri Jember (UNEJ) dengan dampingan Desa Pakis Keca-matan Panti dan Desa Kepanjen, Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari dengan Desa Hiyung dan Desa Pandahan, Tapin Tengah, Kabupaten Tapin Universitas Hasanudin (UNHAS) yang memi-lih Desa Lonrong Kec Eremerasa dan Desa Ka-loling, Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng

untuk penerapan program DSM. Sumber data penelitian masing-masing lokasi ditentukan se-banyak 30 orang terdiri dari unsur perguruan tinggi 10 orang (dosen dan mahasiswa KKN), instansi sosial dan dinas/lembaga terkait ter-masuk dunia usaha tingkat kabupaten 10 orang, aparat desa dan PSKS pelaksana program ter-masuk pendamping program 10 orang. Cross-checkcapaian hasil dilakukan pada empat orang anggota masyarakat penerima manfaat.

C. Hasil Implementasi Program DSM1. Pemahaman Responden dan Tingkat

(Agregate) KekuatanIndikator yang digunakan untuk melihat pe-

mahaman pemangku kepentingan implementasi program DSM meliputi a) Hakikat DSM; b) Tu-juan program DSM; c) Pendekatan pelaksana-an program DSM; d) Strategi pelaksanaan pro-gram DSM; e) Prinsip kerja program DSM; f) Aktor yang terlibat pelaksanaan program DSM; g) Kriteria lokasi DSM; h) Jenis-jenis program dalam DSM; i) Pelaku pendampingan dalam DSM; dan j) Indikator keberhasilan DSM.

Grafik 1

Sumber: olah data lapangan 2017

Pada aspek pemahaman responden terha-dap program DSM sebagaimana pada tabel di atas, secara kumulatif dapat disimpulkan bah-wa mayoritas responden sebesar 55,33 persen kurang paham, 32,67 persen cukup paham, dan hanya 12 persen yang paham. Ke dua belas persen responden yang paham tentang program


151

DSM berasal dari unsur perguruan tinggi yang bertugas sebagai penanggungjawab kegiatan KKN dan aparat dinas sosial. Pemahaman ten-tang program DSM diperoleh saat sosialisasi dan buku panduan umum yang diterima. Beri-kutnya, responden sebesar 32,67 persen yang termasuk dalam kategori cukup paham dari unsur mahasiswa KKN, pendamping PKH, dan TKSK. Pemahaman mahasiswa tentang pro-gram DSM diperoleh saat pembekalan calon mahasiswa KKN, sedangkan pendamping PKH dan TKSK saat koordinasi perguruan tinggi da-lam penentukan calon penerima manfaat dan penyusunan proposal bantuan sosial. Respon-den yang kurang paham tentang program DSM berasal dari unsur aparat dinas terkait, dunia usaha, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Ha-sil tentang pemahaman responden ini dapat di-maknai bahwa program DSM masih perlu un-tuk disosialisasikan khususnya pada pemangku kepentingan agar diperoleh persepsi yang sama. Pemahaman dan persamaan persepsi akan mu-dah mendapatkan dukungan sehingga program dapat dijalankan sesuai yang diharapkan.

Tingkat kekuatan pertama dari 10 indikator tersebut adalah pemahaman tentang keberadaan pendamping. Responden telah memahami bahwa program DSM membutuhkan pendam-pingan dan telah mengetahui kegiatan tersebut melibatkan perguruan tinggi, instansi sosial, tenaga kerja sosial kecamatan serta pendam-ping desa. Urutan kedua pemahaman responden ditempati oleh indikator aktor pelaksana DSM. Dalam indikator tersebut dijabarkan bahwa dalam pelaksanaan DSM diperlukan pelibatan beberapa pemangku kepentingan antara lain ke-menterian sosial, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta pelibatan dunia usaha melalui CorporateSocialRespon-sibility (CSR), dan potensi sumber kesejahtera-an sosial. CSR dilibatkan karena sektor swasta juga memberikan andil dalam pelaksaan Pro-gram DSM.

Urutan ketiga pemahaman responden pada jenis program berupa pemberian bantuan usa-ha ekonomi produktif (UEP), pelatihan kete-

rampilan, penataan sarana prasarana permukim-an dan lingkungan, penguatan kelembagaan sosial dan penyediaan aksesibilitas pelayanan sosial dasar bagi warga masyarakat. Responden secara substantif telah memahami esensi teknis dan praktis pelaksanaan program DSM. Urutan keempat pemahaman responden pada indikator keberhasilan program DSM. Ekspektasi yang muncul bagi sebagian besar responden yang ada telah memberikan kondisi dan harapan faktual terhadap keberhasilan program. Keberhasilan program telah terbersit dalam benak responden, hal ini dikarenakan secara konseptual harapan tersebut telah tertanam menjadi keinginan yang kuat. Keberhasilan program tertuang dalam tujuan yang hendak dicapai yaitu masyarakat memiliki kemampuan dalam pencegahan dari berbagai ancaman dan resiko sosial, dalam me-nangani permasalahan sosial dan penyeleng-garaan kesejahteraan sosial, mengendalikan konfllik serta memelihara kearifan lokal yang digunakan sebagai pusat layanan sosial.

Kriteria atau syarat terpilihnya sebagai loka-si penyelenggaraan program DSM merupakan aspek kelima kekuatan indikator pemahaman responden. Prasyarat yang ditentukan sebuah desa mendapatkan program DSM adalah desa tertinggal dengan keberadaan PMKS tinggi. Disamping desa tersebut memiliki lembaga sosial yang didukung oleh potensi partisipasi dan keswadayaan masyarakat sebagai kearifan lokal, serta adanya potensi ekonomi yang da-pat dikembangkan. Kelima indikator tersebut di atas lebih mudah dipahami secara kontekstual sebagai sebuah program, sedangkan indikatorlainnya yaitu hakikat, pendekatan, tujuan, stra-tegi, serta prinsip dasar DSM lebih menitik-beratkan pada sisi konseptualitas. Dengan de-mikian dapat disimpulkan bahwa responden lebih cepat memahami dari sisi operasional ter-hadap sebuah program pengentasan kemiskin-an atau pemberdayaan dibandingkan dengan pemahaman dari sisi konseptual. Hal ini yang menyebabkan kekuatan indikator teknis lebih mudah dipahami oleh responden.


152

2. Pelaksanaan dan Sinergitas Program DSMPengembangan model DSM dimulai pada

tahun 2015 dengan sasaran 104 desa dan me-libatkan 15 PT. Filosofi pelibatan PT sebagai pendamping utama program DSM sejalan de-ngan tri dharma berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. PT memiliki sum-berdaya manusia terdidik dan terlatih, yakni dosen dan mahasiswa, juga memiliki kelem-bagaan yang berpengalaman dalam pember-dayaan masyarakat berupa berbagai pusat studi dan lembaga pengabdian masyarakat (LPM) yang selama ini bertanggungjawab dalam pe-nyelenggaraan mahasiswa KKN.

Pelibatan PT dalam penyelenggaraan kese-jahteraan sosial termasuk dalam program DSM sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yakni pe-nyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pe-merintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai fasilitator dan perumus kebijakan, sementara pemerintah daerah bertanggungjawab atas pe-nyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah-nya dengan melibatkan peranserta masyarakat termasuk dunia usaha dan PT. Komitmen pe-merintah daerah dalam menyejahterakan warga masyarakat menjadi kunci utama penyelengga-raan kesejahteraan sosial yang dimanifestasikan melalui berbagai program kegiatan pelayanan sosial meliputi perlindungan dan jaminan so-sial, bantuan dan rehabilitasi sosial, serta pem-berdayaan masyarakat.

Karakteristik utama dari DSM adalah proses transformasi sistem lingkungan yang menjamin perubahan tatanan sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif dengan meletakkan masya-rakat sebagai enterpreneur. Transformasi sosialterjadi karena unsur energi sosial yang salingbersinergi antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha termasuk jaringan sosial pendu-kungnya. Energi sosial dapat dimobilisasi se-cara sinergis menjadi modal sosial diantaranya

berupa komitmen dan tanggungjawab bersama yang dielaborasi kedalam hubungan kolaborasi, koordinasi, kooperasi, dan harmonisasi lintas pelaku. Dengan kata lain, modal sosial adalah salah satu nilai dasar yang jika dikelola mampu menjadi energi sosial untuk mendukung penca-paian desa sejahtera mandiri.

Legislasi pelibatan PT dalam program DSM dituangkan dalam MoU atau kesepakatan ber-sama antara Kementerian Sosial dengan Pergu-ruan Tinggi yang ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial dan Rektor. Dalam kesepakatan bersama disebutkan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pengembangan model Desa Sejahtera Mandiri, yakni menyinergikan sum-ber daya masing-masing dengan tujuan untuk mempercepat perwujudan kesejahtera-an dan kemandirian masyarakat desa agar memiliki keswadayaan, partisipasi, dan kesetiakawanan sosial. Lingkup kegiatan berupa pengembangan model, pendampingan sosial, dan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat, ke-swadayaan, partisipasi, dan kesetiakawanan sosial. Bentuk kegiatan berupa penyuluhan so-sial, penelitian, pendidikan, pelatihan, penyedi-aan data dan informasi, dalam rangka pember-dayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial.

Perguruan Tinggi mempunyai tanggung-jawab melakukan kajian awal, pemetaan sosial, asesmen dan rencana pengembangan model DSM, menyiapkan calon lokasi desa sasaran sesuai kriteria. Bekerja sama dengan instansi sosial terkait, dalam menyiapkan proposal calon lokasi, pendamping sosial dari maha-siswa, mengkoordinasikan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan sosial, sosialisasi dan pelaksanaan model pengembangan DSM. Disamping itu juga melakukan pendampingan sosial, meningkatkan kapasitas masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, dan melaksanakan supervisi, evaluasi dan pelapor-an pelaksanaan DSM.


153

Sosialisasi tentang program pengembang-an DSM dilakukan Kementerian Sosial bersa-maan dengan rapat koordinasi nasional (Rakor-nas) program DSM. Sejak tahun 2015 sampai dengan penelitian ini dilakukan telah diseleng-garakan rakornas sebanyak lima kali dengan melibatkan PT, dinas sosial propinsi dan dinas sosial kabupaten yang wilayah kerjanya terda-pat lokasi DSM. Pelibatan PT dan hanya dinas sosial provinsi maupun kabupaten dalam ra-

kornas kiranya tidak cukup mendukung dalam pelaksanaan program DSM. Bappeda sebagai institusi koordinatif serta beberapa OPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan sosial dasar belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang program pengembangan DSM. Pelak-sanaan kegiatan pendampingan PT dalam pro-gram pengembangan DSM di lima lokasi tersaji dalam tabel berikut sebagai berikut.

Tabel 1. Pelaksanaan dan Sinergitas Program DSM di Lima Lokasi

No Lokasi Jenis kegiatan/ Program yang dilakukan Instansi yang terlibat Capaian DSM

1 Muaro Jambi Pemilihan calon lokasi- Pemetaan masalah, - sumber dan potensiPengajuan proposal - Rutilahu, Kube, dan Sarling ke KemensosVerivali data FM dan - PMKS

UNJA, Dinsos, Pemdes, - TKSK UNJA, Pemdes -

Bantuan renovasi 20 Rutilahu, 14 Kube, - satu unit Sarling di Desa Pijoan, Kec Jambi Luar KotaBantuan renovasi 20 Rutilahu, 24 Kube, - satu Sarling di Desa Nyogan, Kec MestongSedang dilakukan-

2 Tapin Pemilihan calon lokasi- Pengajuan proposal - Rutilahu dan Kube Rutilahu Verivali data - kependudukanVerivali data PMKS-

UIN Antasari, Dinsos, - Pemdes, TKSKUIN Antasari, - Disdukcapil Uin Antasari, Dinsos-

Bantuan renovasi 10 Rutilahu di Desa - Pandahan dan 10 Rutilahu di Desa Hiyung Sedang dilakukan- Sedang dilakukan-

3 Bantaeng Pemilihan calon lokasi- Pemetaan masalah, - sumber dan potensiPengajuan proposal - Rutilahu dan Kube Verivali data PMKS- Penyuluhan kesehatan- Pembuatan website-

Unhas, Dinsos, Pemdes, - TKSKUNHAS dan TKSK- UNHAS dan Dinkes- UNHAS -

Bansos renovasi Rutilahu 35, Kube 6 - Desa Lonrong, Untuk Kalolinh 35 unit rutilahu, dan 7 kelompok KubeSedang dilakukan- Rutin saat Posyandu dan temu warga- Proses pembuatan-

4 Jember Pemilihan calon lokasi- Pemetaan masalah, - sumber dan potensiPengajuan proposal - bansos ke KemensosPenyuluhan dan pelatihan-

UNEJ, Dinsos, Pemdes, - TKSKUNEJ, Pemdes-

Bantuan renovasi rutilahu @ 30 unit - dan pemberdayaan Kube di Desa Pakisdan Desa KepanjenBiogas dari kotoran sapi, IRT ceriping - pisang dan pengolahan kopi di Desa PakisGagasan pengembangan Ecowisata - perikanan di Desa Kepanjen

5 Semarang Pemilihan calon lokasi- Pemetaan masalah, - sumber dan potensiPengajuan proposal - bansos ke KemensosPenyusunan - roadmap pengembangan DSMKlaster kesehatan- Klaster Agama - HumanioraKlaster Rekayasa-

UNISSULA , Dinso - Kab dan Prov,TKSK, Pendamping PKHLPPM dan 11 Fak - UNISSULAFK, FKG, FIK- FE, FKIP, FB, FHk, FAI, - Ffikom, Alumni, PemdesFT, FTI, Alumni, LSM, - KT, Pemdes

Bansos renovasi Rutilahu 30 unit (2015) - dan 20 unit + 4 Kube (2016) di Desa Ngrawan 7 (tujuh) pengembangan model- Penyuluhan hidup sehat, siaga sehat, - ketahanan jiwaPengembangan Kube basis potensi lokal, - industri kreatif/souvenir, penyuluhan sadar hukum, diklat pengajar TPADesa Wisata Tari- Fasilitas - outboundPelatihan IT dan bahasa Inggris- Penataan desa mandiri dan sehat - lingkungan

Sumber: Hasil Primer Penelitian Tahun 2017


154

Pelaksanaan program DSM berupa pener-junan mahasiswa KKN ke lokasi DSM. Sebe-lumnya mahasiswa dibekali dengan pengeta-huan tentang program DSM serta PMKS dan PSKS. Pembekalan dilakukan di kampus de-ngan fasili-tator dosen yang terlibat dalam pro-gram DSM dan aparat Dinas Sosial. Materi ten-tang DSM diampu oleh dosen, sementara materi PMKS dan PSKS oleh aparat Dinas Sosial. Program DSM yang dilaksanakan mulai tahun 2015 diawali dengan pemilihan lokasi. Kegiat-an ini dilakukan oleh pihak perguruan tinggi bekerjasama dengan dinas sosial. Pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan keberadaan permasalahan sosial dan sumber potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Dalam pemilihan lokasi tidak dikomunikasikan pada Bappeda sehingga tidak sesuai dengan roadmapkabupaten tentang pengembangan kawasan.

Penerjunan mahasiswa KKN oleh PT meru-pakan kegiatan rutin dan terjadwal artinya ada ataupun tidak ada program DSM, kegiatan ini tetap terselenggara. Memasukkan program DSM agar kegiatan KKN menjadi tematik dan terfokus. Masing-masing perguruan tinggi memiliki jadwal pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa. UNJA, UNHAS, UIN Antasari dan UNEJ menjadwalkan dua kali dalam setahun dengan lama kegiatan sekitar tiga bulan, se-mentara UNISSULA menjadwalkan empat kali dengan durasi tidak lebih dari 20 hari/angkatan. Idealnya perguruan tinggi menyusun roadmapagar perencanaan program bagi mahasiswa KKN khususnya di lokasi DSM bisa terpola dan dapat dilanjutkan oleh angkatan berikut-nya. Sehingga program kegiatan mahasiswa KKN dapat berjalan berkesinambungan, tidak terputus di setiap angkatan dan membawa hasil yang lebih optimal.

Kegiatan mahasiswa KKN dari lima PT masih sebatas verifikasi dan validasi data pen-duduk, khususnya mengenai persamaan NIK pada KK dan KTP serta keberadaan PMKS dalam KK. Kementerian Sosial juga memiliki program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) berupa kegiatan verifikasi dan vali-

dasi data di beberapa kabupaten lokasi DSM. Sangat disayangkan kegiatan dari dua program yang muaranya sama, yakni verifikasi dan vali-dasi data tidak disinkronkan. Kegiatan utama program SLRT berupa verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa yang menjadi tanggung jawab fasilitator, hasilnya diteruskan pada supervi-sor yang idealnya berada di tingkat kecamatan. Data yang terkumpul pada supervisor selanjut-nya diteruskan ke manager daerah yang ada di Dinas Sosial. Sedangkan kegiatan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh mahasiswa KKN belum jelas arah penggunaannya. Sinkro-nisasi kedua kegiatan ini tentu dapat mem-buahkan hasil yang lebih optimal, mengingat keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana prasanara yang ada pada program SLRT dapat terbantu dengan keberadaan mahasiswa KKN yang lokasi kegiatannya di tingkat desa. Ke-beradaan mahasiswa KKN tematik DSM lebih membawa manfaat apabila dibekali dan diarah-kan untuk membangun jejaring kerja dengan fasilitator dan supervisor SLRT. Untuk menca-pai tahapan tersebut, dalam pembekalan calon mahasiswa KKN diperlukan materi tentang teknis dan kebutuhan verifikasi dan validasi data sesuai format SLRT. Kegiatan monitoring yang dilakukan perguruan tinggi bekerjasama dengan Dinas Sosial lebih ditujukan terhadap keberadaan mahasiswa KKN belum terfokus pada hasil khususnya yang terkait dengan im-plementasi program DSM. Jikalau kedua pro-gram, yakni DSM dan SLRT sudah dikoordi-nasikan mulai dari pusat (baca: Kementerian Sosial) tentu akan sangat membantu daerah da-lam kepemilikan database penduduk termasuk database PMKS.

UNHAS, UNEJ dan UNISSULA sudah melakukan kegiatan yang bersifat intervensi di lokasi DSM. Sementara UIN Antasari dan UNJA baru sebatas asesmen, verifikasi dan validasi data. Mahasiswa KKN dari UNHAS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Ban-taeng mengadakan penyuluhan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Penyuluhan kesehatan


155

diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan posyandu balita dan lansia. Sementara penyulu-han tentang kebersihan lingkungan dilakukan saat pertemuan warga desa.

Hasil pendataan dan pemetaan mahasiswa KKN di dua desa lokasi DSM, yakni Lonrong dan Kaloling dapat dikembangkan sebagai desa wisata. Desa Lonrong yang memiliki sumber mata air dikembangkan sebagai desa wisata air dan taman rekreasi. Sumber mata air juga su-dah dimanfaatkan untuk memproduksi air mi-num kemasan. Sementara Desa Kaloling yang merupakan daerah perkebunan dikembangkan sebagai wisata agro dengan komoditas unggul-an buah-buahan dan sayuran. Dalam rangka pemasaran hasil produk dan penyebarluasan in-formasi keberadaan daerah wisata, mahasiswa KKN UNHAS bekerja sama dengan alumni ikatan pelajar dan mahasiswa Bantaeng mem-buat website kedua desa tersebut. Ide menjadi-kan dua desa sebagai desa wisata mendapat sambutan dari perangkat maupun masyarakat, yang ditunjukkan dengan dukungan aktif dalam kegiatan kerja bakti merapikan jalan menuju tempat wisata dan pembiayaan pembuatan web-site.

Mahasiswa KKN dan dosen pembimbinglapangan dari UNEJ meningkatkan kesejahte-raan masyarakat disesuaikan dengan hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Desa Pakis dikenal sebagai daerah peternakan dan perke-bunan. Masyarakat dilatih memanfaatkan ko-toran sapi untuk dijadikan biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai penerangan dan bahan bakar memasak. Hasil kebun berupa pisang ditingkatkan nilai jualnya dengan cara dibuat keripik, sementara kopi diolah dan dikemas agar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi.

Pemetaan di Desa Kepanjen menemukan bahwa desa tersebut memungkinkan untuk dikembangkan sebagai daerah wisata berbasis perikanan. Pihak UNEJ belum melakukan in-tervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kepanjen, masih sebatas pemetaan masalah, sumber dan potensi.

UNISSULA merupakan satu-satunya dari lima perguruan tinggi lokasi penelitian yang telah menyusun roadmap kegiatan tridhama perguruan tinggi di lokasi DSM. Kegiatan yang dilakukan tidak sebatas pengiriman mahasiswa KKN, akan tetapi meliputi pula penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen dari 11 fakultas yang ada. Roadmap terdiri atas tiga besaran bidang kegiatan, meliputi kesehatan, agama dan humaniora, serta rekayasa. Bidang kesehatan menjadi tanggungjawab fakultas ke-dokteran, fakultas kedokteran gigi, dan fakultas ilmu kesehatan. Bidang agama dan humani-ora menjadi tanggungjawab fakultas ekonomi, fakultas keguruan ilmu pendidikan, fakultas ba-hasa, fakultas hukum, fakultas agama Islam dan fakultas ilmu komunikasi. Sementara fakultas teknik dan fakultas tehnologi industri bertang-gungjawab atas bidang rekayasa.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertindak sebagai koordi-nator atas kegiatan ketiga bidang tersebut. Tiga bidang kegiatan dalam roadmapditerjemahkan dalam tujuh pengembangan model. Bidang ke-sehatan fokus pada pengembangan model ke-sadaran masyarakat untuk kualitas hidup sehat dan pengembangan model desa siaga sehat jiwa. Pengembangan model kesadaran masyarakat untuk kualitas hidup sehat terbagi dalam tiga ta-hap kegiatan utama, yakni pemetaan, penguat-an dan pengembangan, serta kemandirian. Ta-hap pemetaan telah dilakukan pada tahun 2016, sementara tahap penguatan dan pengembangan meliputi kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, kajian produk organik dan halal, kader keluarga sehat, pengembangan posyandu ibu dan anak, pemberdayaan PKK dalam men-jaga kesehatan gigi, penguatan budaya ASI, hibah pengabdian masyarakat, dan pengurusan HAKI atas hasil penelitian di lokasi DSM. Ta-hap ini dijadwalkan mulai pertengahan tahun 2016 setelah diperoleh hasil pemetaan sampai tahun 2020.

Pengembangan model desa siaga sehat jiwa dipandang perlu karena sekitar 11,6 persen pen-duduk Indonesia atau sekitar 28 juta menga-


156

lami gangguan jiwa, terutama di daerah pede-saan yang masih perlu peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan. Setelah didapat hasil pemetaan pada tahun 2016, mulai pada perten-gahan tahun yang sama dijadwalkan kegiatan berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan jiwa, pelatihan dan pembentukan kader sehat jiwa, pelatihan penanganan penderita, pelatihan ketahanan jiwa, penyuluhan psikologi keluarga, pemberdayaan tuna karya dalam usaha, hibah pengabdian masyarakat, dan pengurusan HAKI hasil penelitian terkait kesehatan jiwa di lokasi DSM. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlang-sung sampai tahun 2020 dan diharapkan pada tahun 2018 sudah terwujud kader sehat jiwa dan terjaminnya kesehatan jiwa masyarakat khususnya di lokasi DSM.

Bidang agama dan humaniora menyusun tiga pengembangan model untuk diterapkan pada lokasi DSM. Pertama, pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif dan berdaya saing global. Pengembangan bidang ini karena keberadaan UMKM dan koperasi dapat ber-peran sebagai penyangga sekaligus penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendu-kung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, pe-nyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Permasalahan terkait dengan pengelolaan UMKM dan koperasi me-nyangkut rendahnya kualitas SDM pengelola yang berdampak pada belum optimalnya kiner-ja manajemen, penguasaan akses teknologi te-pat guna dan modern, standar kualitas produk, akses pasar dan lembaga perbankan, kemitraan dan jejaring usaha, sarana prasarana kurang memadai, lemahnya kemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah.

Roadmap pengembangan UMKM berba-sis ekonomi kreatif dan berdaya saing global terdiri tiga tahap, yakni pemetaan, penguatan pengembangan, dan kemandirian. Pemetaan berupa kegiatan penelitian pengkajian terkait potensi ekonomi yang ada di 11 lokasi DSM yang memungkinkan untuk dikembangkan, di-

lakukan pada tahun 2016 dan 2017. Penguatan pengembangan dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan UMKM berbasis ekonomi kreatif dan berdaya saing global, penyuluhan koperasi, pendayaan BUMDES, pendampingan branding usaha dan komunikasi pemasaran, pengelolaan kelompok usaha bersama (Kube) dalam produk jajanan pasar, pengelolaan qard-hul hasan manajemen masjid, hibah pengabdian masyarakat, dan pengurusan HAKI hasil pene-litian terkait pengembangan UMKM. Diharap-kan mulai tahun 2018 telah terbentuk berbagai UMKM sehingga pendapatan masyarakat se-makin meningkat dan merata. Tujuan akhir dari pengembangan model ini terwujudnya UMKM berbasis ekonomi kreatif dan terciptanya one productonevillage.Kedua, model peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Alasan pemilihan model karena masih perlu menguatkan harmo-nisasi produk hukum pidana, perdata, keluarga, dan hukum Islam sehingga terjaminnya pelaksa-naan penegakkan hukum dalam masyarakat dan terjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerin-tah dan pembangunan. Model ini juga terbagi dalam tiga tahap, meliputi pemetaan masalah hukum khususnya yang terjadi di masyarakat, penguatan pengembangan, dan kemandirian. Pada tahap penguatan pengembangan dijabar-kan dalam kegiatan penyuluhan hukum pidana, perdata, keluarga, Islam dan waris, keluarga sakinah, bahaya narkoba, penyelenggaraan negara, pendampingan dan konsultasi hukum, pengabdian masyarakat, dan pengurusan HAKI hasil penelitian. Tahap kemandirian ditandai dengan terselenggaranya sistem akuntabilitas dan transparansi produk hukum. Tujuan akhir terwujudnya penegakan hukum yang harmonis dan Islami dalam masyarakat.

Ketiga, pengembangan model pembelajaranberdasar kearifan lokal, internasional, dan Is-lami berbasis informasi teknologi (IT). Bidang ini dipandang perlu dalam rangka meningkat-kan kualitas dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan budaya baca masyarakat utamanya kualitas pembelajaran berbasis kearifan lokal, internasional, dan Isla-


157

mi. Roadmap terdiri tiga tahap, yakni pemetaan masalah dan kebutuhan, penguatan/pengem-bangan, dan kemandirian. Penguatan/ pengem-bangan difokuskan pada pelatihan sistem pen-gajaran, proses belajar, minat baca, literacy, bahasa asing, baca tulis Al Qur’an, pemberan-tasan buta aksara, bimbingan belajar berkara-kter Islami, bimbingan shalawat, pengabdian masyarakat, dan pengurusan HAKI hasil pe-nelitian. Diharapkan tercipta kepastian penye-lenggaraan pendidikan dan tumbuhnya budaya baca masyarakat.

Bidang rekayasa menyusun pengemban-gan model teknologi tepat guna dan model desa mandiri sehat lingkungan. Pengembangan teknologi tepat guna untuk masyarakat desa. Bidang ini muncul karena masih perlu peman-faatan teknologi tepat guna dan energi terba-rukan yang mampu memberdayakan potensi usaha masyarakat perdesaan berbasis teknologi informasi.

Roadmap terdiri dari tiga tahap, yakni pemetaan kebutuhan sarana IT, penguatan pengembangan dengan kegiatan pelatihan kom-puter, IT dan website desa, penyuluhan jaringan listrik, pemanfaatan lampu hemat energi, dan kapasitas industri, pengembangan teknologi te-pat guna, sosialisasi perawatan komputer, peng-abdian masyarakat dan pengurusan HAKI hasil penelitian terkait. Tahap kemandirian diharap-kan di lokasi DSM telah tersedia teknologi te-pat guna dan sarana IT dalam tata kelola dan usaha desa.

Pengembangan model desa mandiri se-hat lingkungan dimunculkan karena dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur khusus-nya penanganan banjir, rob, air pasang, dan pengelolaan pemukiman beserta lingkungan. Rundownkegiatan terdiri dari tahap pemetaan atas kebutuhan infrastruktur, tahap penguatan pengembangan berupa penyuluhan pengelolaan sampah dan bahaya banjir, pembentukan delta centre, kajian planologi dan pemukiman sehat, ramah lingkungan, serta pengembangan desain rumah sehat. Diharapkan pada tahun kemandi-

rian (2020) masyarakat bebas rob, banjir, dan air pasang, serta terciptanya pemukiman yang ramah lingkungan.

Dari lima lokasi penelitian, UNISSULA yang memiliki komitmen tinggi dalam me-nyukseskan program DSM. UNISSULA telah berhasil mensinergikan semua sumber dan po-tensi yang ada di lingkungan perguruan tinggi, bahkan berhasil mengajak alumni yang telah berhasil sebagai wirausahawan untuk terlibat dalam pengembangan model DSM. Hal ini di-tunjukkan dengan digunakannya lokasi DSM sebagai ajang KKN tematik mahasiswa dan pengabdian masyarakat serta penelitian dosen yang ada di semua fakultas. Sehingga lokasi DSM ditetapkan sebagai laboratorium tempat dosen mengimplementasikan dan hilirisasi hasil penelitian bersinergi dengan kegiatan pengab-dian masyarakat. Kegiatan tersebut dimaksud-kan untuk mengintegrasikan berbagai program yang sifatnya multidisiplin agar terarah dalam menangani potensi dan permasalahan yang ada di lokasi.

Intervensi yang dilakukan kelima perguru-an tinggi melalui pengiriman mahasiswa KKN ataupun penelitian dan pengabdian dosen ke lokasi DSM dalam rangka pelaksanaan peru-bahan. Hal ini sesuai dengan makna intervensi sosial sebagai sistem pelaksanaan perubahan, yakni sekelompok orang memberikan bantuan berdasarkan keahlian yang beragam, bekerja dengan sistem yang beragam dan profesional. Intervensi tersebut tidak semata-mata berupa kegiatan charity atau pemberian bantuan so-sial, tetapi lebih bersifat pemberdayaan. Pem-berdayaan (empowerment) bermakna “pembe-rian kekuasaan” karena power bukan sekedar “daya”, tetapi juga “kekuasaan”. Dengan de-mikian kata daya tidak saja berarti “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo, 2007).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upa-ya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskin-an dan keterbelakangan (Agnes, 2004).


158

Pendampingan desa melalui KKN maha-siswa di lokasi DSM tidak semata-mata untuk kepentingan mahasiswa dalam pemenuhan angka kredit dalam sistem SKS. Demikian hal-nya penelitian dan pengabdian dosen bukan hanya untuk mengejar target keterpenuhan ang-ka kredit bagi kenaikan jabatan atau pangkat. Kehadiran mahasiswa dan dosen diharapkan berperan sebagai pendamping dan agen peru-bahan dalam rangka meningkatkan kesejahte-raan masyarakat melalui upaya pemberdayaan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber potensi setempat.

Pemberdayaan, menurut Edi Suharto (2005) didefinisikan sebagai upaya menyediakan sum-ber daya, peluang, pengetahuan dan keteram-pilan bagi masyarakat dalam meningkatkan ka-pasitas mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan mengambil bagian dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pem-berdayaan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan power masyarakat yang kurang beruntung dan dimaknai sebagai upaya pengembangan, kemandirian, keswadayaan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat khususnya lapisan bawah terhadap kekuaran-kekuatan penekan.

Hasil pengamatan di tujuh desa lokasi pe-nelitian dampingan UNJA, UIN Antasari, UN-HAS, dan UNEJ diperoleh gambaran bahwa kehadiran mahasiswa KKN belum mampu bertindak sebagai pendamping desa maupun agen perubahan. Kegiatan mahasiswa KKN masih sebatas verifikasi dan validasi data dan belum mampu menyusun perencanaan apalagi melakukan program kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Kondisi ini tidak lepas dari per-siapan sebelum penerjunan mereka ke lokasi. Pembekalan yang mereka peroleh sebatas pen-genalan program DSM dengan fasilitator dosen yang merangkap pengelola LPPM dan penger-tian PMKS serta PSKS oleh aparat Dinas So-sial. Sementara tingkat pengetahuan dan pema-haman fasilitator tentang program DSM masih sangat terbatas karena hanya diperoleh saat mengikuti rapat koordinasi yang diselenggara-

kan Kementerian Sosial. Satu desa dampingan UNEJ (Desa Pakis) telah mendapat intervensi peningkatan kapasitas oleh mahasiswa KKN berupa energi terbarukan biogas berbahan ko-toran sapi dan peningkatan nilai jual hasil kebun berupa industri rumah tangga keripik pisang dan pengolahan biji kopi.

UNISSULA mampu berperan lebih diban-ding empat perguruan tinggi lain karena memi-liki sejarah kerjasama lebih lama dengan Ke-menterian Sosial. Tahun 2013 perguruan tinggi ini telah bekerjasama dengan Kementerian Sosial berupa pendampingan bedah kampung, kelompok usaha bersama (Kube), dan perbaik-an sarana lingkungan (Sarling) di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Pengalaman sebagai pendamping program dan komitmen pimpinan perguruan tinggi menjadi-kan lokasi DSM sebagai laboratorium penerap-an hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen menghasilkan perenca-naan kegiatan yang terpola dan terjadwal. Ke-hadiran mahasiswa KKN dan dosen tidak se-mata-mata dalam rangka memenuhi kewajiban SKS ataupun angka kredit tetapi sudah melaku-kan aksi nyata berupa peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan rujukan. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengandinas sosial, pemerintah desa, pendamping PKH, TKSK, dan pengusaha alumni UNNISU-LA (CSR).

Upaya peningkatan kapasitas desa menjadi sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tahapan penya-daran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Pem-berdayaan merupakan suatu “proses menjadi” bukan “proses instan” (Wrihatnolo, 2007). Ha-sil asesmen dan verifikasi serta validasi data seyogyanya disosialisasikan pada pemerintah daerah termasuk aparat desa sebagai upaya pe-nyadaran atas masalah yang perlu segera dita-ngani serta kemungkinan dalam pendayagunaan sumber dan potensi yang ada bagi peningkat-an kesejahteraan masyarakat. Setelah aparat dan masyarakat sadar akan masalah, sumber


159

dan potensi dilakukan peningkatan kapasitas. Pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif yang memfokuskan kegiatan pada upaya proses usaha memperkuat kemandirian (communityself-reliance) masyarakat ideal dilakukan di lokasi DSM. Masyarakat dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk menganalisis mulai dari masalah yang dihadapi, solusi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber potensi yang dimilki, dan menciptakan aktivitas dengan ke-mampuan sendiri. Inisiatif masyarakat men-jadi faktor penting dan dasar keputusan suatu program kegiatan. Peran pendamping program DSM dalam hal ini perguruan tinggi sebatas se-bagai fasilitator sementara pelaksana kegiatan adalah masyarakat sendiri.

DSM hakekatnya sebuah kondisi desa yang mencerminkan kualitas kesejahteraan sosial dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (selfreli-ance). Pendekatan partisipatif ditetapkan dalam upaya membangun kualitas sumber daya ma-nusia di lingkungan masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan. Penguatan sumber daya manusia diperlukan untuk mendongkrak desa agar dapat menjadi desa produktif, penyangga,

dan terdampak. Sumber daya masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya adalah kelompok marjinal penduduk miskin serta sejumlah po-tensi dan sumber daya yang dimiliki lingkun-gan setempat.

3. KeterpenuhanIndikatordanKlasifikasiDSMKementerian Sosial melalui Direktorat

Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat telah menentukan parameter DSM terdiri dari lima indikator, yak-ni a) Masyarakat memiliki kemampuan untuk mencegah warganya dari berbagai ancaman dan risiko sosial; b) Masyarakat memiliki ke-mampuan untuk menangani masalah sosial ber-dasarkan kemampuan dan kekuatannya sendiri; c) Masyarakat mampu memobilisasi warganya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; d) Masyarakat memiliki kemampuan untuk mengendalikan konflik; dan e) Masyarakat memiliki kemampuan untuk me-melihara kearifan lokal yang digunakan sebagai pusat layanan sosial pada tingkat komunitas. Hasil penelitian di lima lokasi tentang keter-penuhan lima indikator parameter DSM terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. Tabel Pemenuhan Indikator

sumber : oleh data lapangan 2017


160

Ditinjau dari segi konseptual, hasil analisis di lima lokasi penelitian menunjukkan bahwa parameter DSM yang terdiri dari lima indikator yang di breakdown masing-masing lima item sehingga diperoleh 25 item telah memenuhi dan dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian hasil program DSM. Sementara secara empirik, hasil observasi dan wawancara pada responden diperoleh data bahwa di sepuluh desa sebagai sampel penelitian ini belum memiliki kelem-bagaan yang secara khusus menangani berbagai masalah sosial. Lima desa lokasi penelitian yak-ni Nyogan (Muaro Jambi), Hiyung dan Panda-han (Tapin), Kaloling dan Lonrong (Bantaeng) memiliki embrio kelembagaan sosial berupa Puskesos terbentuk melalui program SLRT. Keberadaan Puskesos dimaksudkan sebagai tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi (terpadu) di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, yang berkedudukan di desa. Kegiatan yang selama ini dijalankan berupa layanan ru-jukan/referal terkait pemenuhan hak sipil warga negara seperti pengurusan akte kelahiran, akte kematian, dan penyesuaian NIK antara KTP dan KK. Selain itu, rujukan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengurus-an rujukan bagi warga masyarakat yang sakit tetapi belum memiliki KIS atau BPJS Kesehat-an, pengurusan bantuan siswa miskin untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan sekolah, serta membantu fasilitator dalam verifikasi dan validasi data kependudukan.

Pengumpulan dan pengelolaan dana sosial masih dilakukan oleh berbagai kelompok yang ada di masyarakat, seperti dasawisma, PKK, dan kelompok pengajian dengan sasaran seba-tas pada anggota kelompok. Meskipun belum dikelola secara profesional kondisi ini menun-jukkan bahwa masyarakat memiliki kepedu-lian dan empati terhadap warga yang membu-tuhkan pertolongan dan bersedia membantu warga yang mengalami musibah. Hal ini dapat dikatakan masyarakat mampu untuk mencegah dan menangani masalah sosial berbasis potensi dan kekuatan sendiri yang merupakan indikator satu, dua, dan tiga dari parameter DSM.

Terkait dengan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan konflik di sepuluh desa lokasi penelitian tidak pernah terjadi konflikantar warga. Kerukunan dan kegotong-royong-an sebagai inti dari kesetiakawanan sosial masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Renovasi rutilahu yang mendapat-kan bantuan berupa bahan dikerjakan secara gotongroyong. Pembangunan jalan dalam rang-ka pengembangan daerah wisata ataupun mem-perlancar aksesibiltas antar dusun juga diker-jakan secara gotongroyong. Bahkan di Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Se-marang pembangunan tempat ibadah (gereja dan masjid) dilakukan secara gotongroyong tidak memandang perbedaan agama. Nilai atau norma sosial masih sangat dijunjung tinggi dan dijaga kelestariannya. Dapat disimpulkan bahwa ke sepuluh lokasi layak dikembangkan sebagai desa sejahtera mandiri.

D. PenutupProgram DSM secara konseptual dilaksa-

nakan melalui pendekatan pengembangan ka-wasan terpadu sebagai strategi pengentasankemiskinan menuntut perlunya pemahaman yang sama dari berbagai pihak yang terlibat atau pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemangku kepentingan masih memiliki pemahaman yang kurang ter-hadap implementasi program DSM. Terbukti di lima lokasi penelitian secara komulatif mayo-ritas responden sebesar 55,33 persen kurang paham, 32,67 persen cukup paham, dan hanya 12 persen yang paham. Responden yang paham berasal dari pengelola program DSM perguruan tinggi dan Dinas Sosial setempat. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat perguruan tinggi yang melaksanakan MoU dengan Kementerian So-sial, sedangkan Dinas Sosial dilibatkan dalam rapat koordinasi dan pemberi rekomendasi atas proposal program Rutilahu dan KUBE.

Responden yang kurang paham tentang pro-gram DSM mencapai 55,33 persen berasal dari unsur mahasiswa KKN, aparat SKPD terkait di luar dinas sosial dan aparat desa. Kekurang-


161

pahaman terhadap program DSM sebagai aki-bat kurang dilakukannya kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan DSM. Namun demikian, masyarakat desa sasaran seperti perangkat desa, Karang Taruna, TKSK, pendamping PKH, dan tokoh masyarakat bersedia dan siap melakukan perubahan, agar desa menjadi lebih baik, lebih sejahtera menuju masyarakat mandiri.

Peningkatan kesejahteraan melalui model kewilayahan seperti DSM dilandasi oleh siner-gitas, komprehensif, integratif, dan holistik dalam rangka mewujudkan desa sejahtera dan mandiri. Perguruan tinggi ditetapkan sebagaipelaku utama program DSM dengan pertim-bangan memiliki kompetensi sumberdaya manusia yang terdidik dan terlatih, memiliki berbagai pusat studi, dan dapat dimanfaatkan sebagai lokasi Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa perguruan tinggi cenderung masih melakukan kegiatan sendiri, belum melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait lainnya. Koordinasi masih sebatas dilakukan dengan Dinas Sosial terutama pada aspek pe-nentuan desa sasaran, pembekalan calon maha-siswa KKN, dan pengajuan proposal program KUBE dan Rutilahu. Hal ini wajar mengingat Dinas Sosial sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam membuat rekomendasi ter-hadap berbagai program yang diajukan dari desa kepada Kementerian Sosial.

Koordinasi dengan OPD terkait, khususnya yang mempunyai tugas dan fungsi peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dilakukan, se-hingga integrasi dan sinergitas program belum terwujud. Hal ini disebabkan OPD selain Dinas Sosial belum pernah menerima sosialisasi pro-gram DSM. Sebenarnya OPD terkait memiliki berbagai program yang dapat disinergikan un-tuk mempercepat terwujudnya DSM. Fakta-menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di desa lokasi DSM masih dilakukan secara parsial sesuai tupoksi masing-masing OPD/lembaga. Program dari berbagai OPD dan lembaga terkait, apabila disinergikan

akan mempercepat terwujudnya desa sejahtera mandiri. Indikator parameter DSM setelah di-evaluasi secara empirik dapat diterima. Lima parameter yang di breakdown masing-masing lima item sehingga diperoleh 25 item meskipun menunjukkan dapat diterima, masih memerlu-kan definisi operasional. Penyusunan definisi operasional menjadi ranah Direktorat Pem-berdayaan Sosial Perorarangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat dalam bentuk ke-giatan diskusi pakar.

Tahun ketiga pelaksanaan program DSM dilima lokasi menemukan bahwa kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi masih sebatas kegiatan tahap perintisan yang idealnya telah dilakukan di tahun pertama (2015). Kegiatan pemetaan yang dilakukan mahasiswa KKN sebetulnya dapat disinergikan dengan kegiatan program SLRT berupa verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT) yang dilakukan oleh fasilitator dibawah koordinasi Dinas Sosial ka-bupaten. Tidak adanya perencanaan yang di-susun perguruan tinggi selain UNISSULA da-lam bentuk peta berjalan (roadmap) atas imple-mentasi program DSM menyebabkan kegiatan yang dilakukan tidak terarah dan tidak sesuai dengan tahapan yang telah disusun dalam buku panduan.

Rekomendasi Pelaksanaan DSM agar mencapai ideal

direkomendasikan untuk:1. Diselenggarakan sosialisasi program DSM

mulai dari tingkat pusat sampai dengan desa lokasi dan dibentuk taskforce/gugus tugas pelaksanaan program DSM sebagaimana gambar terlampir.

2. Perguruan tinggi sebagai pendamping uta-ma program DSM perlu menyusun peren-canaan kegiatan dalam bentuk roadmapsesuai tahapan per-tahun. Tahun pertama, tahap perintisan dengan agenda kegiatan lebih difokuskan pada pemetaan masalah dan sumber potensi yang dapat didayaguna-kan. Tahun kedua, dengan kegiatan utama peningkatan kapasitas sumberdaya manu-


162

sia, terbentuknya embrio usaha ekonomi produktif, dan kelembagaan yang menan-gani masalah sosial. Tahun ketiga, meru-pakan tahap sejahtera dalam arti kebutuhan dan hak dasar warga terpenuhi.

Roadmap ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kegiat-an jangka pendek (semesteran), menengah

(tahunan) dan jangka panjang (3 – 5 ta-hun). Roadmap mencakup bentuk kegiatan, pelaku, sasaran, metode, dan target.

3. Di tahun ketiga layak dilakukan wisuda se-bagai DSM dan pendampingan perguruan tinggi dialihkan pada lokasi lain.

Gambar 1. Rekomendasi Teknis DSM

Gambar 2. Task Force DSM


163

Ucapan Terima KasihUcapan terimaksih disampaikan kepada

pengelola program DSM yaitu perguruan tinggi dan pemerintah daerah lokasi penelitian. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Balai Besar Penelitian dan PengembanganPelayanan Kesejahteraan Sosial yang telah menugaskan penelitian Implementasi Desa Se-jahtera Mandiri.

Pustaka AcuanAdi, Isbandi Rukminto, (2008), Inrervensi Komunitas:

Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pember-dayaan Masyarakat, Jakarta: CV Rajawali Press.

Sunartiningsih, Agnes 2004, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Aditya Media

Ife, Jim. 1995, Community Development Creating Com-munity Alternative-Vision, Analysis and Practice, Melbourne: Addison Wesley Longman Australi Pty Limited

———— dan Frank Tesoriero, (2008), Community De-velopment : Alternatif Pembangunan Masyarakt di Era Globalisasi,Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Khatib Pahlawan Kayo, 2009, Karakteristik Organisasi Sosial, Jakarta, Departemen Sosial

Midgley, James, 2005, Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Diperta Depag RI

Onny S Prijono & A.M.W Pranarka 1996, Pember-dayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Ja-karta: CSIS

Payne, M. 1997, Modern Social Work Theory. Second Edition. London: MacMillan Press Ltd.

Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, 2007, Mana-gemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Pan-duan, Jakarta, Elex Competindo (kelompok Grame-dia)

Soetarso, 1993, Praktek Pekerjaan Sosial, Bandung: STKS

Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Member-dayakan Masyarakat, Bandung : Rafika Aditama.

———————— ,2005, Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Permasalahan dan Kebi-jakan Sosial, Bandung : Alfabeta.

———————— 2007, Kebijakan Sosial sebagai Ke-bijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

———————— 2007. Pembangunan, Kebijakan So-sial & Pekerjaan Sosial, Bandung: LSP-STKS

————————— 2009. Kemiskinan dan Perlin-dungan Sosial Di Indonesia. Cet. I, Bandung: Alfa-beta.

———————— 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pemba-ngunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Cetakan ke empat. Bandung: PT. Refika Aditama

Suradi, dkk, 2013, Kebijakan Pemberdayaan Sosial Ko-munitas Adat Terpencil, Jakarta : Puslitbangkesos dan P3KS Press.

Wahyudin Supeno, 2005, Kiat-kiat Memberdayakan Masyarakat, Solo: Kerjasama yayasan Duta Awan Solo dengan Chatolic Relief Service (CRS) Jakarta.

Zastrow, Ch. (2014). Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering people. 10 th Ed. Bel-mont, USA: Brook/Cole.

Dokumen lainnyaUndang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kese-

jahteraan SosialUndang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanga-

nan Fakir MiskinPeraturan Menteri Sosial RI, No. 184 Tahun 2011 Ten-

tang Lembaga Kesejahteraan Sosial Kepmensos Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan

Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu

SK Mensos Nomor 40/HUK/KEP/X/1980Paparan Direktur PSPK&KM, Direktorat Jenderal Daya-

sos, 2016Kompas, 9 April 2015Coomunispace, (tt), “Kebutuhan Sosial”, www.mikrobis-

nis.com.http://www.ask.com, download 18/02/14, “What is So-

cial Institution?”.


164


Sinergi Pemerintah dan Perguruan Tinggi menuju Desa Maju ...

Documents