-
1
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MINAPOLITAN
(Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
SILVANA NOOR FAUZZA
125030107111006
Dosen Pembimbing :
Choirul Saleh, Dr. M. Si
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017
-
2
TANDA PENGESAHAN
-
3
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
-
4
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : Silvana Noor Fauzza
NIM : 125030107111006
Program Studi/Minat : Ilmu Administrasi Publik
Tempat,Tanggal Lahir : Trenggalek, 12 - 08 - 1994
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat asal lengkap : Desa Lombang, Kec Batang-Batang
Kab. Sumenep Madura
HP : 081217185846
e-Mail : [email protected]
-
5
LEMBAR PERSEMBAHAN
KUPERSEMBAHKAN KARYAKU KEPADA
ORANG TUAKU BAPAK SUPENO DAN IBU RUMINI
YANG SENANTIASA MEMBERIKAN DUKUNGAN MORIL DAN
MATERIL, SERTA KAKAKKU YOGA PRAMANA PUTRA YANG
SELALU MENJADI SEMANGATKU
SAHABAT-SAHABATKU KAV.20 (YOLA, NISA, DINA, ADEK
DINA, ADEK NADYA, ADEK EVY) YANG TELAH
BERSEDIA BERBAGI KELUH KESAH SELAMA PROSES PENULISAN
KARYA INI
-
6
RINGKASAN
Silvana Noor Fauzza, 2017, Strategi Pemerintah Daerah
Kabupaten
Sumenep Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui
Pemberdayaan Masyarakat Minapolitan (Studi Pada Dinas Kelautan
dan
Perikanan Kabupaten Sumenep), Choirul Saleh, Dr. M. Si
Keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan
serta
pembudi daya ikan harus dirancang agar dapat memberikan nilai
lebih bagi
nelayan itu sendiri. Untuk memberikan layanan bagi masyarakat
pesisir,
pemerintah menyelenggarakan program Minapolitan dibawah binaan
Departemen
Perikanan dan Kelautan dengan fokus kegiatan utama pelestarian
rumput laut
sebagai salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Sumenep.
Kabupaten
Sumenep adalah salah satu kawasan yang termasuk kedalam daerah
pesisir yang
mendapatkan program tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisa dan
mendeskripsikan
potensi unggulan, strategi yang di jalankan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten
Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui
Program
Minapolitan serta factor pendukung dan penghambatnya. Metode
penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif.
Analisis yang digunakan adalah analisis model Interaktif Milles,
Huberman dan
Saldana. Pada model analisis ini penelitimelakukan 4 tahapan
yaitu pengumpulan
data , kondensasi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/ verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi unggulan yang ada
di
Kabupaten Sumenep adalah rumput laut, ikan layang, karang dan
bandeng.
Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam rangka
meningkatkan
perekonomian masyarakat dengan program Minapolitan dilaksanakan
dengan
upaya pengembangan sumber daya manusia, pemberian modal
usaha,
pengembangan sarana dan prasarana, dan penyedia informasi tepat
guna. Faktor
yang mempengaruhi adanya pemberdayaan masyarakat guna
meningkatkan
perekonomian ada yang sebagai pendukung adapula yang menjadi
penghambat.
Adapun factor pendukung antara lain : Adanya anggaran melalui
APBN yang
disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan program
pemberdayaan
masyarakat dan adanya komitmen dari Dinas dan instansi terkait
untuk
mensukseskan program pemberdayaan masyarakat serta Keterlibatan
dengan
pihak lain. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Lemahnya
koordinasi kerja
dan komitmen dengan nelayan, kurang optimalnya sosialisasi
sehingga sulitnya
membedakan antara pembudidaya dan penangkapan dan berubahnya
kebijakan/kewenangan. Hasil yang dicapai Pemerintah Daerah
Kabupaten
Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui
program
minapolitan adalah perumahan mindset yang dimiliki masyarakat
bahwa dalam
meningkatkan ekonomi harus diimbangi dengan adanya upaya
budidaya ikan
sehingga ada perubahan dalam perekonomian
Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan, Perekonomian Masyarakat ,
Program
Minapolitan
-
7
ABSTRACT
Silvana Noor Fauzza, 2017, Strategy of Local Government in
Sumenep on
Increasing Economy Through Empowering Minapolitan (The Study
on
Marine and Fishery Department of Sumenep), Choirul Saleh, Dr. M.
Si
The success of fisherman and fish cultivator’s effort on
protecting and
empowering should be arranged in order to provide more
advantages for
themselves. To afford a service for coastal society, government
have held
Minapolitan program which is controlled by Marine and Fishery
Department
focusing on preservation of seaweed as one of superior commodity
in Sumenep.
Sumenep is one of region included into coastal area which
obtains the program.
This research aims to detect, analyze and describe main
potential of local
government strategy in Sumenep on increasing people’s economy
through
Minapolitan program and the supporting and obstructing factor as
well. The
method used in this research is descriptive-qualitative
approach. The analysis used
is Milles, Huberman and Saldana interactive model. In this
analysis model, the
researcher accomplish four phases, those are data collection,
data condensation,
data presentation, and conclusion/ verification.
The result of this research reveals that the main potentials
existing in
Sumenep are seaweed, flying fish, milkfish and coral. Empowering
strategy of
Sumenep District Government on increasing people’s economy
through
Minapolitan program is apprehended with the endeavor on
developing human
resource, giving entrepreneur finance, evolving facilities and
infrastructure, and
providing appropriate information. The factors influencing on
empowerment of
society program to increase the economy are both as supporter
and disclaimer.
Moreover, the supporting factors are: the existing of finance
consideration through
APBN which is provided by government on holding the program, and
the
commitment of the department or instance and other involvement
to succeed the
program of empowering society. In other hand, obstructing
factors are: less
coordinative work and commitment with fisherman, less
understanding on
distinguishing between fish cultivator and fisherman affecting
the policy. The
result obtained by Sumenep district government on increasing
people’s economy
through Minapolitan program is open-minded mindset of society
that on
increasing economy should be balanced with the existing of fish
cultivation in
order to create significant change in people’s economy.
Keywords : Strategy, Empowering, People’s Economy , Minapolitan
Program
-
8
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat,
anugerah
serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul
Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Dalam
Meningkatkan
Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Minapolitan
(Studi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep).
Skripsi ini
merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam
memperoleh
gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu
Administrasi
Universitas Brawijaya Malang.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa
adanya
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini
penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi –
tingginya kepada yang terhormat :
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas
Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Lely Indah Mindarti, M,Si, Selaku Ketua Prodi
Administrasi
Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Choirul Saleh, Dr. M. Si selaku dosen pembimbing yang
telah
meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril
serta
saran selama mengajar dan membimbing saya.
4. Kepada seluruh dosen di Fakultas Ilmu Administrasi yang
telah
memberikan ilmu yang sangat berharga, sehingga saya dapat
lulus
dengan hasil yang baik.
-
9
5. Seluruh staff/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas
Brawijaya yang telah membantu kelancaran segala urusan
penelitian
ini.
6. Kepada Bapak Ir. Mohammad Jakfar, MM selaku Kepala Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep.
7. Kepada seluruh staff/pegawai dinas perikanan dan kelautan
Kabupaten
Sumenep.
8. Kedua orang tua yang senantiasa turut memberi doa, bimbingan
dan
motivasi.
9. Kepada teman dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan
dan
motivasi
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang
sifatnya
membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini
bermanfaat
dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang
membutuhkan.
Malang, 14 Desember 2017
Penulis
-
10
DAFTAR ISI
Halaman
COVER
....................................................................................................................
i
LEMBAR PERSMBAHAN
...................................................................................
ii
MOTTO
..................................................................................................................
iii
TANDA PENGESAHAN
.......................................................................................
iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
........................................................ v
RINGKASAN
.........................................................................................................
vi
SUMMARY
...........................................................................................................
vii
KATA PENGANTAR
...........................................................................................
viii
DAFTAR ISI
............................................................................................................
x
DAFTAR TABEL
.................................................................................................
xiii
DAFTAR GAMBAR
.............................................................................................
xiv
BAB I PENDAHULUAN
........................................................................................
1
A. Latar Belakang
............................................................................................
1 B. Rumusan Masalah
.......................................................................................
9 C. Tujuan Penelitian
........................................................................................
9 D. Manfaat Penelitian
.....................................................................................
10 E. Sistematika Penulisan
................................................................................
10
BAB II KAJIAN PUSTAKA
.................................................................................
12
A. Administrasi Publik
...................................................................................
12 1. Pengertian Teori Administrasi Publik
................................................... 12 2.
Teori-Teori Administrasi Publik
........................................................... 13
B. Manajemen Strategi
...................................................................................
16
1. Pengertian Manajemen
..........................................................................
16 2. Pengertian Strategi
................................................................................
17 3. Analisis Management Strategi Model AIDA (Attention,
Interest,
Desire, Action)
......................................................................................
21
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
...................................................... 25 a. Konsep
Pemberdayaan
.....................................................................
25 b. Pemberdayaan Masyarakat
............................................................... 27
c. Tujuan Pemberdayaan
Masyarakat................................................... 29 d.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat
................................................. 30 e. Ciri-ciri
Pemberdayaan Masyarakat
................................................. 34 f. Proses
Pemberdayaan Masyarakat
................................................... 35
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
.................................................... 37 a. Konsep
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ..................................
37 b. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
............................... 38 c. Strategi Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat .................................. 41
1) Pengembangan Sumber daya Manusia
........................................ 41 2) Pemberian Modal
Usaha (Pemodalan) ........................................ 42 3)
Pengembangan Sarana dan Prasarana
.......................................... 43 4) Penyedia Informasi
Tepat Guna .................................................. 45 5)
Pengelolaan Kelembagaan
........................................................... 46
-
11
6. Program
Minapolitan.............................................................................
46 a. Konsep Minapolitan
.........................................................................
46 b. Konsep Kawasan Minapolitan
.......................................................... 48 c.
Pengembangan Kawasan Minapolitan
............................................. 49 d. Syarat Kawasan
Minapolitan
............................................................ 51
C. Kerangka
Pemikiran...................................................................................
52
BAB III METODE PENELITIAN
.......................................................................
55 A. Pendekatan Penelitian
................................................................................
55 B. Subjek Penelitian
.......................................................................................
55 C. Lokasi dan Situs Penelitian
........................................................................
55 D. Fokus Data
.................................................................................................
56 E. Tahap-tahap
Penelitian...............................................................................
57 F. Teknik Pengumpulan Data
.........................................................................
59 G. Instrumen Penelitian
..................................................................................
61 H. Sumber
Data...............................................................................................
62 I. Keabsahan Data Penelitian
........................................................................
64 J. Teknik Analisis
Data..................................................................................
66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
...................................... 70 A. Gambaran Umum Lokasi
Penelitian
.......................................................... 70
1. Kondisi Geografis
.................................................................................
70 2. Kependudukan
.......................................................................................
71 3. Potensi Perikanan dan Kelautan
............................................................ 72
B. Hasil Penelitian
..........................................................................................
74
1. Potensi Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumenep
..................... 74 2. Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumenep
dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui
Program
Minapolitan.............................................................................
88
a. Pemberian Modal
Usaha...................................................................
99 b. Pengembangan Kelembagaan
.......................................................... 109
1) Membentuk Kelompok Nelayan
................................................. 109 2) Kerjasama
kelembagaan antara kelompok nelayan
dengan lembaga keuangan mikro baik bank maupun non
bank
.............................................................................................
110
3) Pengembangan Sarana dan Prasarana
......................................... 113 4) Penyedia Informasi
Tepat Guna .................................................
120
3. Faktor yang berpengaruh terhadap Strategi Pemerintah
Daerah
Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
melalui Program
Minapolitan...............................................................
122
1. Faktor Pendukung
............................................................................
124 2. Faktor Penghambat
..........................................................................
127
4. Hasil yang di capai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
melalui program minapolitan
...............................................................
132
-
12
C. Pembahasan Hasil Penelitian
....................................................................
135
1. Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep
dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui
Program
Minapolitan............................................................................
135
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia
........................................... 135 b. Pemberian Modal
Usaha..................................................................
137 c. Pengembangan Kelembagaan
.......................................................... 140 d.
Pengembangan Sarana dan Prasarana
............................................. 141 e. Penyedia
Informasi Tepat Guna
...................................................... 143
2. Faktor yang berpengaruh terhadap Strategi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat melalui Program Minapolitan
........................................... 145
a. Faktor Pendukung
............................................................................
145 b. Faktor Pnghambat
............................................................................
146
3. Hasil yang di capai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
melalui program minapolitan
...............................................................
148
BAB V PENUTUP
.................................................................................................
151 A. Kesimpulan
...............................................................................................
151
B. Saran
.........................................................................................................
154
DAFTAR PUSTAKA
............................................................................................
156
LAMPIRAN
...........................................................................................................
160
-
13
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kabupaten Sumenep
............................................. 70
Tabel 4.2 Potensi Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep Tahun
2011-2015
........................................................................................................
72
Tabel 4.3 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten
Sumenep Tahun 2011-2015
.............................................................................
74
-
14
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Presentase nilai produksi perikanan tangkap dan
budidaya
rumput laut di Kecamatan Saronggi
.................................................. 6
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman
(2014)........ 67
Gambar 4.1 Hasil Panen Ikan di Kabupaten Sumenep
....................................... 76
Gambar 4.2. Para Petambak garam Kabupaten Sumenep
..................................... 77
Gambar 4.3 Hasil Panen Rumput Laut Kabupaten Sumenep
.............................. 81
Gambar 4.4 Kantor Sekretariat Koperasi Bersama Jaya di
Kabupaten
Sumenep
...........................................................................................
87
Gambar 4.5 Acara Kunjungan Kerja Pinjaman Modal Usaha di
Kabupaten
Sumenep
...........................................................................................
91
Gambar 4.6 Kegiatan Gotong Royong Hasil
Tangkap......................................... 97
Gambar 4.7 Bantuan Untuk Kelompok Usaha Bersama
..................................... 105
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia, dengan
wilayah
perairan laut 5,6 juta km2 dan panjang garis pantai mencapai
81.000 km.
Sepanjang garis pantai terdapat kekayaan sumber daya yang sangat
besar, terdiri
dari sumber daya hayati seperti : ikan, terumbu karang, mangrove
dan lamun dan
sumber daya non hayati seperti: migas, bahan tambang, dan pasir
laut, serta jasa
lingkungan yang sangat berarti. Kekayaan sumberdaya pesisir
diharapkan dapat
menjadi modal dasar pembangunan nasional.
Ketersediaan sumberdaya alam diwilayah daratan dan daya
dukungnya yang
semakin terbatas telah mengubah fokus perhatian pemerintah
kesektor kelautan
dan perikanan yang masih memberikan peluang dan harapan dimasa
mendatang.
Sumber daya kelautan dan perikanan diharapkan dapat menjadi
tumpuan utama
penggerak roda perekonomian nasional melalui pelaksanaan
pembangunan
berkelanjutan.
Namun dalam dekade terakhir ini kondisi sumber daya dan
lingkungan
pesisir dan laut dibeberapa wilayah telah menunjukkan akibat
kegiatan
pemanfaatan yang dilakukan cenderung mengabaikan aspek
kelestarian. Diketahui
bahwa sumber daya pesisir dan laut secara ekologis sangat
rentan, sehingga
kegiatan pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana
dengan
memperhatikan daya dukung sumber daya dan lingkungan Masalah
yang di
jumpai dalam bidang kelautan dan perikanan pada umumnya yaitu
tingkat
-
2
kemiskinan nelayan yang tinggi. Diperkirakan sekitar 80%
masyarakat yang
tinggal diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tergolong
miskin, hal ini antara
lain disebabkan terbatasnya pendidikan, akses terhadap modal,
tekhnologi,
informasi dan pasar serta terbatasnya keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan
keputusan.
Akibat kemiskinan tersebut memicu mereka untuk melakukan
eksploitasi
secara berlebihan sumber daya pesisir yang semakin menipis,
sehingga
menyebabkan kualitas ekosistem terumbu karang dan mangrove
semakin menurun
yang berimplikasi menurunnya populasi dan jenis ikan. Dalam
tataran praktis,
kemiskinan nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil
daripada pengeluaran
sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
Pendapatan nelayan, khususnya nelayan kecil dan anak buah kapal
(ABK)
dari kapal ikan komersial/modern (diatas 30 GT) pada umumnya
kurang dari Rp 1
juta/bulan) dan sangat fluktuatif. Keadaan sosial ekonomi
masyarakat pembudi
daya ikan di Indonesia bisa dikatakan hampir sama nasibnya
dengan nelayan di
wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kehidupan nelayan dan
pembudi daya ikan
umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan
ketidakpastian ekonomi,
karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan pembudi daya
juga keluarganya
(Kusnadi, 2000; Pretty, et. al., 2003; Widodo, 2011).
Sumber pendapatan nelayan tidak hanya dihasilkan melalui sumber
daya
perikanan tetapi melakukan usaha-usaha budi daya ikan di tambak,
budi daya
rumput laut dan pengolahan ikan tradisional. Kegiatan pembudi
dayaan ikan dan
-
3
pengembangannya dilakukan nelayan karena hasil yang didapat dari
melaut belum
mencukupi kebutuhan kehidupan mereka.
Masyarakat Indonesia dipesisir yang bermata pencaharian sebagai
nelayan
secara umum masih tergolong miskin dan merupakan bagian dari
sumber daya
manusia yang rendah, baik dilihat dari pendidikan, akses
kesehatan dan juga
kesejahteraannya. Setiap kelompok masyarakat, baik itu nelayan
atau
pembudidaya perikanan memerlukan penanganan dan perlakuan khusus
sesuai
dengan kelompok usaha dan aktivitas ekonomi mereka. Kebutuhan
setiap
kelompok yang berbeda tersebut menunjukkan keanekaragaman
pola
perlindungan dan pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap
kelompok
tersebut. Keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan
nelayan serta
pembudi daya ikan harus dirancang sedemikian rupa dengan
tidak
menyamaratakan antara satu kelompok masyarakat nelayan serta
pembudidaya
ikan dengan kelompok masyarakat lainnya.
Untuk memberikan layanan bagi masyarakat pesisir, pemerintah
menyelenggarakan program Minapolitan dibawah binaan Departemen
Perikanan
dan Kelautan dengan fokus kegiatan utama pelestarian rumput laut
sebagai salah
satu komoditi unggulan di Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep
adalah salah
satu kawasan yang termasuk kedalam daerah pesisir yang
mendapatkan program
tersebut.
Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang,Minapolitan masuk dalam kategori Agropolitan dijelaskan
bahwa Kawasan
Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada
-
4
wilayah sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber
daya alam
tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan
hirarki
keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
Menurut mudrajad kuncoro (2014:297) Pembangunan minapolitan
merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang
berbasis wilayah
dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan yang menggunakan
prinsip
integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.Yang dimaksud
kawasan minapolitan
adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi
dan perdagangan
komditas kelautan dan perikanan, jasa serta kegiatan terkait
lainnya.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri No 12 tahun 2010
tentang
Minapolitan, minapolitan didefnisikan sebagai konsepsi
pembangunan ekonomi
kelautan dan perikanan berbasiskawasan berdasarkan
prinsip-prinsip terintegrasi,
efsiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah
suatu bagian
wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari
sentra produksi,
pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa,
dan/atau kegiatan
pendukung lainnya.
UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea) dalam
(Dahuri,
2013:1) menerangkan bahwa :
“ Minapolitan di Indonesia memiliki potensi yang patut
dikembangkan pada
sector perikanan Indonesia sendiri memiliki beberapa komoditas
yang menjadi
andalan dalam subsector perikanan budidaya yang dikembangkan dan
menjadi
focus dalam peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya
udang,
rumput laut, bandeng, kerapu, kakap, nila, mas, lele, patin dan
gurame. Secara
total produksi perikanan budidaya Indonesia berada diposisi
kedua sebagai
produsen ikan dari hasil budidaya.”
-
5
Sumenep merupakan salah satu Kabuaten di pulau madura yang
ditetapkan
sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan keputusan Menteri
Kelautan dan
Perikanan Nomor 35/MEN/2013. Kawasan yang ditetapkan sebagai
kawasan
minapolitan tepatnya adalah kecamatan Saronggi. Dengan luas
kawasan 243.254
hektar. Pada wilayah Kecamatan Saronggi memiliki potensi rumput
laut maupun
budidaya kelautan dan perikanan.Rumput laut merupakan salah satu
komoditas
unggulan dan banyak dibudidayakan di Kecamatan Saronggi. Desa
Pagar Batu,
Tanjung, dan Kebundadap Timur merupakan desa penghasil rumput
laut. Jenis
rumput laut di 3 desa tersebut merupakan jenis rumput laut
terbaik jika
dibandingkan dengan daerah penghasil rumput laut lainnya.
Rumput laut yang dibudidayakan di kawasan minapolitan ini adalah
jenis
rumput Cottoni atau rumput laut cokelat. Jenis ini memiliki
kandungan fukosantin
yang cukup tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan seperti mencegah
obesitas, anti
peradangan dan anti oksidan. Tingginya kandungan fukosantin
disebabkan
pengaruh kandungan garam di perairan Madura. Potensi budidaya
rumput laut
diperkirakan sekitar 533.706,37 Ton per tahun.Selain rumput
laut, komoditas
kegiatan perikanan tangkap di Kawasan Minapolitan Kecamatan
Saronggi berupa
ikan kerapu, ikan kakap, Cumi, dan Udang.Kegiatan ini paling
banyak ditemukan
di Desa Kebundadap Timur dan Desa Tanjung.Potensi perikanan dari
perikanan
tangkap pertahunnya diperkirakan 172.361,45 Ton.
Hasil produksi budidaya rumput laut setiap tahun mengalami
peningkatan
seperti pada tahun 2010, tercatat produksinya mencapai 500 ribu
ton lebih rumput
laut basah.Dan pada tahun 2011 naik menjadi sekitae 533 ribu ton
lebih.Pada
-
6
tahun 2012 produksinya kembali meroket menjadi 612 ribu ton
lebih.Hingga pada
tahun 2015 naik menjadi 599 ton lebih. Berikut adalah gambaran
pronsentasi nilai
produk perikanan tangkap dan budidaya rumput laut di Kecamatan
Saronggi :
Gambar 1.1 Presentase nilai produksi perikanan tangkap dan
budidaya
rumput laut di Kecamatan Saronggi
Sumber: Masterplan Kawasan Minapolitan Kecamatan Saronggi
Untuk sebuah kawasan minapolitan, pemerintah daerah Kabupaten
Sumenep
perlu menyiapkan beberapa persiapan yaitu Rencana Induk. Rencana
induk ini
mencakup konsep arah kebijakan pengembangan kawasan dalam kurun
waktu 5
(lima) tahunan yang diimplementasikan melalui rencana
pengusahaan dan rencana
tindak. Rencana induk tersebut dituangkan kedalam Masterplan
Kawasan
Minapolitan Kecamatan Saronggi sebagai suatu strategi untuk
mengembangkan
kawasan minapolitan Kecamatan Saronggi dengan komoditas rumput
laut yang
berdaya saing.
Pengelolaan rmput laut diarahkan pada terlaksananya
fungsi-fungsi
manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan
evaluasi
pemanfaatan pelestarian rumput laut. Rumput laut dan segala
kehidupan
-
7
didalamnya merpakan salah satu kekayaan alam yang tak ternilai
harganya.
Manfaat yang terkandung didalam ekosistem rumput laut sangatlah
banyak dan
penting, baik itu manfaat langsung maupun tidak langsung, untuk
itu dibutuhkan
keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan
pemeliharaan
rumput laut tersebut.
Untuk mendukung keterlibatan peran masyarakat dan stake holders
secara
luas didalam program dan dalam upaya pengelolaan sumber daya
alam laut, perlu
diukung oleh kualitas sumberdaya manusia yang memiliki
ketrampilan dalam
mengidentifikasi, inventarisasi dan pengelolaan potensi sumber
daya laut baik
pada tingkat masyarakat maupun pelaksana program dan pengambil
kebijakan,
sehingga untuk mendukung hal tersebut, kelompok masyarakat dan
pelaksana
program perlu diberikan pelatihan sebagai upaya peningkatan
kapasitas (capacity
building) dan penyadaran terhadap arti penting ekologis dan
ekonomis ekosistem
maupun pengenalan terhadap ekosistem itu sendiri.
Maka untuk itu melalui pelatihan pemeliharaan rumput laut bagi
masyarakat
ini diharapkan dapat lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan
masyarakat
tentang pemeliharaan,pelestarian dan perlindungan terhadap
ekosistem laut
khususnya ekosistem rumput laut.
Mengingat adanya permasalahan yang ada di Kabupaten Sumenep
bahwa
rendahnya tingkat ekonomi yang ada di Sumenep dikarenakan adanya
harga yang
tidak stabil sebab adanya permainan tengkulak sehingga
mengakibatkan
perekonomian menjadi menurun.
-
8
Hal ini berarti bahwa adanya kegiatan budidaya ikan laut bagi
nelayan
sangat penting dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka.
Budi daya ikan
laut selain sebagai upaya meningkatkan taraf hidup nelayan juga
merupakan usaha
untuk mencegah ketidakseimbangan ekosistem dengan mempelajari
cara-cara dan
sifat hidup pada habitat asli masing-masing organisme laut agar
tekhnik
pemeliharaan atau pembesaran organisme yang dipelihara, dapat
dimanipulasi
pada lingkungan budidayanya, yaitu menyesuaikan sifat dan cara
hidupnya.
Sehingga dengan demikian dipastikan kegiatan budi daya ikan
laut
diharapkan dapat meningkatkan produksi tanpa merusak lingkungan
atau terumbu
karang, dengan meningkatnya produksi tentu akan meningkat pula
pendapatan
nelayan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan hidup
masyarakat
nelayan.
Berdasarkan hal-hal serta fenomena yang telah tertulis pada
halaman-
halaman diatas maka penulis melakukan analisa tentang strategi
yang dicanangkan
Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat
khususnya masyarakat di kecamatan Saronggi melalui pengembagan
kawasan
Minapolitan.
Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang “Strategi
Pemberdayaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan”.
-
9
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas,
maka yang
menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana potensi unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep
?
2. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep
dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program
Minapolitan?
3. Apa faktor yang berpengaruh terhadapStrategi Pemerintah
Daerah
Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
melalui Program Minapolitan?
4. Apa hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program
minapolitan?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas,
maka
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan potensi
unggulan
yang ada di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan strategi
yang di
jalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam
Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan.
3. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan faktor
penghambat
dan pendukung Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep
dalam
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Program
Minapolitan.
-
10
4. Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan hasil yang
di capai
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat melalui Program Minapolitan.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan di DinasKelautandanPerikanan
Pemerintah
Kabupaten Sumenep ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
berupa:
1. Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai
perbandingan atas
teori yang didapat selama masa perkuliahan dengan kondisi
praktek yang
ada di lapangan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten
Sumenep dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat melalui
program Minapolitan.
3. Sebagai media informasi untuk menambah pengetahuan dan
wawasan
terutama pihak-pihak yang akan terlibat serta pihak-pihak yang
memerlukan
informasi dalam menganalisis topik ini.
E. Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan berisi tentang pemadatan isi dari
masing-masing bab
sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini, maka
peneliti
memberikan gambaran umum tentang isi skripsi ini. Secara garis
besar skripsi ini
terbagi dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini pembahasan terdiri dari latar belakang, perumusan
masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan.
-
11
2. Bab II Kajian Pustaka
Pada bab ini memaparkan tentang teori-teori yang digunakan dalam
disiplin
ilmu administrasi yang kaitannya dengan materi penulisan skripsi
sehingga
dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memudahkan
pemecahan
terhadap masalah yang ada.
3. Bab III Metode Penelitian
Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang
digunakan dalam
penulisan skripsi ini. Karena metode penelitian yang digunakan
adalah metode
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif maka
diuraikan dalam
bab ini adalah fokus penelitian, teknik pengumpulan data serta
jenis analisis
yang digunakan.
4. Bab IV Hasil Pembahasan
Pada bab ini berisi tentang data hasil penelitian, analisi data
dan interpretasi
data.
5. Bab V penutup
Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi
yang terdiri dari
kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan diuraikan mengenai hal
penting secara
garis besar dan umum.Sedangkan dalam saran berisikan tentang
masukan-
masukan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan
Pemerintah
Kabupaten Sumenep.
-
1
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
1. Pengertian Teori Administrasi Publik
Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) teori adalah
serangkaian
konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu
pandangan
sitematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan
merinci
hubunganhubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan
memprediksi
gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong (2011 : 10) teori adalah
pernyataan atau
konsep yang teruji kebenarannya melalui riset. Istilah
Administrasi secara
etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas
dua kata yaitu “ad”
dan “ ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa
Indonesia berarti
melayani atau memenuhi (Pasolong, 2011: 2-3). Sedangkan pendapat
A. Dunsire
yang dikutip ulang oleh Keban (2008 : 2) administrasi diartikan
sebagai arahan,
pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan,
penciptaan prinsip-
prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan
analisis,
menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan,
pertimbangan-pertimbangan
kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam
menghasilkan
barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik
dan teoritik
(Keban, 2008: 2).
Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki
kesamaan
berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan
baik berdasarkan
nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi’ie dkk dalam
Pasolong, 2011 :6).
-
13
Administrasi public, menurut Chandler dan Plano dalam Keban
(2008 : 4) adalah
proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan
dikoordinasikan
untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola
(manage)
keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban
menyatakan
bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana
pemerintah berperan
sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang
aktif dan selalu
berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa,
yang menurut
mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan
bahwa
masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus
tunduk dan
menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008: 4).
2. Teori – Teori Administrasi Publik
Berikut teori-teori administrasi publik yang dikutip dari
berbagai literatur
yaitu, Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk
mendefinisikan fungsi
universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang
menyusun praktik
kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan
pendekatan
atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari
pimpinan atas sampai
pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan tiga sumbangan
besar bagi
administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2)
fungsi atau tugas
pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.
Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi
yaitu :
1. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga
kerja
menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang
membuat
tenaga kerja lebih efisien.
-
14
2. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan
membuat
mereka melakukan denga baik.
3. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan
yang
ditentukan oleh organisasi.
4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya
dari yang
berkuasa.
5. Kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang
mempunyai
tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer
menggunakan satu
rencana.
6. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum.
Kepentingan
setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat
diutamakan dari
kepentingan organisasi secara keseluruhan.
7. Pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas
untuk
pelayanan mereka.
8. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana
mengurangi
keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada
tingkatan di
bawahnya merepresentasikan rantai skalar.
10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam
hal yang tepat
dan dalam waktu yang tepat.
11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada
bawahannya.
12. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi
merupakan
ketidakefisienan.
-
15
13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan
membawa
rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari
keharmonisan dan
kesalahan dalam organisasi.
Sedangkat Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi
empat
prinsip administrasi yang lebih umum yaitu :
1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui
spesialisasi tugas di
kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok
dalam suatu
hirarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi
jarak
pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga
jumlahnya
menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan
pekerjaan,
untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujua, proses,
langganan,
tempat.
Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut
:
1. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang
nyata dalam
sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai
faktor-faktor yang
mendorong orang berperilaku.
2. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan
perubahanperubahan
di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi
keahlian
birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukukan
pembaharuan,
melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
3. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan
birokrasi.
Apakah peranan biokrasi dipandang di dalam pengembangan
kebijakan
dan pembangunan politik, ataukah peranan birokrasi
dimantapkan,
diperluas atau dibatasi.
4. Teori Asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya
pada
usahausaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk
mencapai
tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi
yang
terjadi di lingkungan birokratis.
5. Teori Instrumental, adalah toeri yang bermaksud untuk
melakukan
konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik
manajemen,
sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih ralistis.
Teori ini
menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan
nilainilai yang
telah ditentukan.
-
16
Menurut Robbins (2003), teori administrasi meliputi :
1. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton
Mayo.
Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama
memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara
produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa
normanorma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku
kerja
individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu
pekerja
untuk bekerja lebih produktif.
2. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan
para
pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi,
model
informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga
dimanfaatkan
pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming,
critical
path scheduling, inventory models, site location models, serta
berbagai
bentuk resource allocation models.
3. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan
semua
pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya.
Toeri
ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat
utama
untuk mencapai tujuan.
4. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai
suatu sistem
yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan,
pengolah
dan pengahasil.
5. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan
pada
pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal dapat
mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensia
diangkat
untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada
situasi
khusus.
B. Manajemen Strategi
1. Pengertian Manajemen
G.R Terry (Hasibuan, 2009 : 2) mendefinisikan manajemen
sebagai
suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan
perencanaan,
pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan
serta
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui
pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan
menurut
Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah
proses
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian
upaya
-
17
anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya
organisasi
untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur
proses
penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari
organisasi
tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal
pelayanan
publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam
proses
penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan
itu
sendiri yakni kepuasan masyarakat.
Pada penelitian ini, peneliti mengutip definisi manajemen
menurut
beberapa ahli. Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012:
1)
mendefinisikan manajemen. sebagai suatu seni dan ilmu
perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan
daripada
sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
terlebih
dahulu.
Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah
dijelaskan
diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa
manajemen
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan
dengan
memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya
lainnya
untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah
ditentukan.
2. Pengertian Strategi
Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana
dikemukakan
oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata
strategi
-
18
berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan
gabungan dari
Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi
mempunyai dasar
atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada
dasarnya strategi
merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu
proses
penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan
jangka
panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya
bagaimana
agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya Quinn
(1999:10)
mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang
mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan
rangkaian
tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang
utuh. Strategi
diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan
pengalokasian
sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang
unik dan
dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan
internal
dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan,
serta
kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.
Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan
sebagai
suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai
tujuan
yang diinginkan. Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan
tindakan
yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam
mempertahankan
eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan
atau
organisasi harus memilki keunggulan kompetitif. Hal ini seperti
yang
diungkapkan Ohmae (1999:10) bahwa strategi bisnis, dalam suatu
kata,
-
19
adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satu-satunya tujuan
dari
perencanaan strategis adalah memungkinkan perusahaan
memperoleh,
seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas
saingan
mereka. Strategi koorperasi dengan demikian mencerminkan usaha
untuk
mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan
seefisien
mungkin.
Untuk menjamin agar supaya strategi dapat berhasil baik
dengan
meyakinkan bukan saja dipercaya oleh orang lain, tetapi memang
dapat
dilaksanakan, Hatten dan hatten (1996: 108-109) memberikan
beberapa
petunjuknya sebagai berikut :
a) Strategi harus konsiten dengan lingkungan, strategi dibuat
mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang
memberi
peluang untuk bergerak maju.
b) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi,
tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak
strategi yang dibuat
maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang
lain.
Jangan bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi
senantiasa
diserasikan satu dengan yang lain.
c) Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan
semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang
lain.
Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu
organisasi
seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari
unit
kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu
justru
merugikan posisi organisasi.
d) Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang
merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah
kelemahannya.
Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan
membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi
kompetitif yang lebih kuat.
e) Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi
adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang
layak
dapat dilaksanakan.
f) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu
besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah
berhati-hati,
sehingga tidak menjerumuskan organisasike lubang yang lebih
besar.
Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol.
-
20
g) Strategi hendaknya disusn diatas landasan keberhasilan yang
telah dicapai.
h) Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan
dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para
eksekutif, dari
semua pimpinan unit dalam organisasi.
Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner
seperti
yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa
strategi
merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap
peluang
dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang
dapat
mempengaruhi organisasi.
Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat
dipandang
sebagai pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau
alokasi
sumber daya yang mendefinisikan bagaimna organisasi itu, apa
yang
dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya. Dari berbagai
pendapat
diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus
memperhatikan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang,
selain itu
suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan
dimana
strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut
tidak
bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi
lingkungan dan
melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan
dan
kelemahan organisasinya.
Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna
menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu
sendiri
biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana
strategi
menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.
Strategi
-
21
secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki
konsisten
antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang
dilakukan.
3. Analisis Management Strategi Model AIDA (Attention, Interest,
Desire,
Action)
Manajemen Strategi adalah sekumpulan keputusan manajerial
dan
aksi pengambilan keputusan jangka panjang didalam perusahaan.
Hal ini
termasuk analisis lingkungan (lingkungan eksternal dan
internal), formulasi
strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol
(Wheelen and
Hunger, 2012:53).
Manajemen Strategi ini dapat dilihat sebagai suatu proses
yang
meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan
(Kuncoro,
2006:13). Proses manajemen strategik bersifat dinamis dan
merupakan
sekumpulan komitmen, keputusan, dan aksi yang diperlukan
suatu
perusahaan atau organisasi untuk mencapai strategic
competitiveness dan
menghasilkan keuntungan diatas rata-rata (Kuncoro, 2006:13).
Dari tahapan proses manajemen strategik tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa manajemen strategik merupakan sekumpulan
keputusan
dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi
rencana yang
didesain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Manajemen
strategi
melibatkan pengambilan keputusan jangka panjang yang
berorientasi masa
depan serta rumit dan membutuhkan cukup banyak sumber daya,
maka
partisipasi manajemen puncak sangat penting (Pearce &
Robinson,
2008:21). Dengan pendekatan manajemen strategi, manajer pada
semua
-
22
tingkatan perusahaan berinteraksi dalam perencanaan dan
implementasinya.
Sebagai akibatnya, konsekuensi perilaku manajemen strategik
serupa
dengan pengambilan keputusan partisipatif. Oleh karena itu,
penilaian yang
akurat mengenai dampak dari formulasi strategi terhadap kinerja
organisasi
tidak hanya memerlukan kriteria evaluasi keuangan, tetapi juga
non
keuanganpengukuran dampak berbasis perilaku (Pearce &
Robinson ,
2008:13).
Salah satu model Manajemen Strategi adalah AIDA dikenal
sebagaimana seorang pemasar merancang pesan yang disampaikan
dengan
kata yang tepat sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan
pembelian
produk. Tetapi tidak semua pemasar dapat menyampaikan pesannya
dengan
baik sehingga terjadinya keraguan pembeli dalam memilih
kebutuhan dan
keinginannya.
Rancangan pesan tersebut dijelaskan oleh beberapa para ahli
dalam
mengklarifikasikan teori AIDA, sebagai berikut : Menurut
Kotler
menjelaskan “Teori AIDA (Attention, Interest, Desire, and
Action)
merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian,
menjadi
ketertarikan, menjadi minat, dan mengambil tindakan. Teori
ini
menyampaikan akan kualitas dari pesan yang baik”. Sedangkan
menurut
Djatnika (2007) menjelaskan “Teori AIDA merupakan
pengambilan
keputusan pembelian adalah suatu proses psikologis yang dilalui
oleh
konsumen atau pembeli, prosesnya yang diawali dengan tahap
menaruh
perhatian (Attention) terhadap barang atau jasa yang kemudian
jika
-
23
berkesan dia akan melangkah ke tahap ketertarikan (Interest)
untuk
mengetahui lebih jauh tentang keistimewaan produk atau jasa
tersebut yang
jika intensitas ketertarikannya.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa AIDA merupakan
alat
penyampaian suatu pesan yang ideal kepada konsumen dimana
melalui
suatu tahapan yang terdiri dari perhatian (attention/awareness),
ketertarikan
(interest), minat (desire), dan mengambil tindakan (action).
Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) dikenal
sebagaimana seorang pemasar merancang pesan yang disampaikan
dengan
kata yang tepat sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan
pembelian
produk. Tetapi tidak semua pemasar dapat menyampaikan pesannya
dengan
baik sehingga terjadinya keraguan pembeli dalam memilih
kebutuhan dan
keinginannya. Menurut Kotler dan Keller (2009:179) menjelaskan
Teori
AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action) merupakan suatu
pesan yang
harus mendapatkan perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi
minat, dan
mengambil tindakan. Teori ini menyampaikan akan kualitas dari
pesan yang
baik.
Definisi di atas dapat diimplikasikan bahwa AIDA (Attention,
Interest, Desire, and Action) merupakan alat penyampaian suatu
pesan yang
ideal kepada konsumen di mana melalui suatu tahapan yang terdiri
dari
perhatian (Attention/Awareness), ketertarikan (Interest), minat
(Desire), dan
mengambil tindakan (Action). Hal ini di mana seorang pemasar
harus
-
24
menyadari bahwa pesan yang disajikan tentang AIDA (Attention,
Interest,
Desire, and Action), yaitu :
1) Perhatian (Attention)
Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus
dapat menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang
disampaikan. Perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus
kepada
calon konsumen atau konsumen yang akan dijadikan target sasaran.
Hal
tersebut dapat dikemukan lewat tulisan dan gambar yang menonjol
dan
jelas, perkataan yang menarik atau mudah diingat, dan
mempunyai
karakteristik tersendiri.
Pesan yang menarik perhatian merupakan suatu langkah awal
bagi perusahaan dimana pesan tersebut akan dikenal, diketahui,
dan
diingat oleh konsumen. Proses tersebut bisa dikatakan sebagai
proses
awareness / kesadaran akan adanya produk yang disampaikan ke
konsumen (Kotler dan Keller 2009:178).
2) Ketertarikan (Interest)
Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan
ingin tahu, ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat
lebih
seksama. Hal tersebut terjadi karena adanya minat yang
menarik
perhatian konsumen akan pesan yang ditunjukkan (Kotler dan
Keller
2009:178)
-
25
3) Keinginan (Desire)
Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan
dengan
motif dan motivasi konsumen dalam membeli suatu produk.
Motif
pembelian dibedakan menjadi dua, yaitu motif rasional dan
emosional.
Hal ini di mana motif rasional mempertimbangkan konsumen
akan
keuntungan dan kerugian yang didapatkan, sedangkan motif
emosional
terjadi akibat emosi akan pembelian produk (Kotler dan
Keller
2009:178).
4) Tindakan (Action)
Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen
sehingga terjadi pengambilan keputusan dalam melakukan
pembeli
produk yang ditawarkan (Kotler dan Keller 2009:178)
4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
a. Konsep Pemberdayaan
Istilah “pemberdayaan diambil dari Bahasa Inggris
“empowerment”,
yang berasal dari kata dasar ”power” berarti kekuatan atau
“daya” dalam
Bahasa Indonesia. Empowerment dalam Bahasa Inggeris
diterjemahkan
sebagai pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia.
Maka definisi pemberdayaan dirumuskan sebagai upaya yang
bertujuan untuk meningkatkan kekuatan/daya (power) pihakpihak
yang
tidak atau kurang berdaya. Pemberdayaan juga bermakna sebagai
upaya
distribusi-ulang (redistribusi) kekuatan/daya (power) dari pihak
yang
-
26
memilikinya kepada pihak yang tidak atau kurang memilikinya.
Karena itu,
pemberdayaan selalu mengandung pengertian :
a. Pengurangan atau pemindahan daya (power) atau upaya
melakukan
disempowerment/less empowering pihak-pihak yang memiliki
kekuatan/
daya (power),
b. Penyerahan/penambahan daya (power) kepada pihak-pihak
yang
diberdayakan (empowerment).
Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas
realitas ketidakberdayaan (disempowerment). Mereka yang tidak
berdaya
jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan
daya. Mereka
yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya.
Secara
lebih lengkap menurut Pambudi (2003:54-58) suatu pemberdayaan
memiliki
maksud untuk :
a) Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti
suatu usaha untuk mentranspormasikan kesadaran rakyat sekaligus
mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan
kehidupan
mereka.
b) Pemberdayaan bermakna keluar sebagai upaya untuk menggerakkan
perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata
merugikan
masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna sebagai
pengendali
yang berbasis pada upaya memperlebar ruang partisipasi
rakyat.
Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis
pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan
atau
kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka
pemberdayaan
dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau
kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan
dari
pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum
berdaya.
-
27
Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara
aktif.
dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan
untuk
merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan
konsensus
diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki
kepentingan
dan menanggung resiko langsung (stakeholders) akibat adanya
proses atau
intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial
maupun
lingkungan fisik.
b. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan
sebagai
proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan,
memperkuat
posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap
kekuatan-
kekuatan penekan di egala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula
pihak lain
yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi
warga
masyarakat secara bersamasama pada sebuah kepentingan bersama
atau
urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran,
mengumpulkan
sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena
itu
membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.
Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009:7),
yang
mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang
memiliki
relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan
suatu
upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri
dikalangan
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing
secara
bersama-sama.
-
28
Jim Ife (1995:56) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ditujukan
untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat
yang
kurang beruntung (disadvantaged). Payne dalam Adi (2003:54)
mengemukakan bahwa: “Proses pemberdayaan pada intinya ditujukan
guna
membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan
menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan
diri
mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial
dalam
melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan
kemampuan
dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki,
antara lain
melalui transfer daya dari lingkungannya”.Berdasarkan
definisi-definisi
tersebut diatas, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses
untuk
meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat.
Dalam memamfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu
sumber
daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang
tersedia
dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Namun
upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan
kemampuan
atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, tetapi
juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang
dan
mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam
proses
pemberdayaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat
proses
pemberdayaan.
Ada beberapa cara pandang yang dapat digunakan dalam
memahami
pemberdayaan masyarakat (Sutoro Eko, 2004) yaitu :
-
29
a) Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi
berdiri masyarakat. posisi masyarakat bukanlah obyek penerima
manfaat
(beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar
seperti
pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau
partisipan
yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara
mandiri
bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara.
b) Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi
kebutuhan (needs) masyarakat. banyak orang berargumen bahwa
masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal
yang
utopis (ngayawara) seperti demokrasi, desentralisasi, good
governance,
otonomi daerah, masyarakat sipil dan seterusnya.
c) Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. dari
sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau
gerakan secara
kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar,
dan
meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak
mencapai
suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan
kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap
lingkungan,
komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan
negara.
d) Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal
(anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara
kolektif.
pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan
pengetahuan,
wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi,
dan
kontrol diri individu. pemberdayaan struktur-personal
berarti
membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur
sosial-politik
yang timpang.
e) Pemerintahan dan negara pada intinya hendak membawa negara
lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi
(otonomi) desa,
demokratisasi desa, good governance desa dan capacity
building
pemerintahan desa. negara dan pembangunan berbicara tentang
peran
negara dalam pembangunan dan pelayanan publik. Fokusnya
adalah
perubahan haluan pembangunan yang top down menuju bottom up,
membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan semakin dekat
dengan
masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.
c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan adanya pemberdayaan adalah membentuk individu dan
masyarakat menjadi mandiri.Menurut Mardikanto dan Soebianto
(2012:29)
menjelaskan bahwasanya pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya
untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang
dalam
kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari
perangkap
-
30
kemiskinan dan keterbelakangan. Berdasarkan hal ini Mardikanto
dan
Soebianto (2012:111) terdapat beberapa tujuan dari pemberdayaan,
antara
lain:
(a) Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus
dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
Perbaikan yang
dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan
materi,
perbaikan metode, perbaikan tempat dan waktu, serta hubungan
fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting
adalah
perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar
seumur hidup.
(b) Perbaikan aksebilitas artinya dengan tumbuh dan
berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan
memperbaiki
aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber
informasi
dan inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan
peralatan,
lembaga pemasaran.
(c) Perbaikan tindakan artinya dengan berbekal kebaikan
pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih
baik, diharapkan
akan terjadi tumpang tindakan-tindakan yang semakin lebih
baik.
(d) Perbaikan kelembagaan artinya dengan perbaikan
kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki
kelembagaan, termasuk
pengembangan jejaring kemitraan usaha.
(e) Perbaikan usaha artinya dengan perbaikan pendidikan
(semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan
kelembagaan akan
memperbaiki bisnis yang dilakukan.
(f) Perbaikan pendapatan artinya dengan terjadinya perbaikan
bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaikipendapatan
yang
diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan mayarakatnya.
(g) Perbaikan lingkungan artinya dengan perbaikan pendapatan
diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan social), karena
kerusakan
lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau
pendapatan yang
terbatas.
(h) Perbaikan kehidupan artinya dengan tingkat pendapatan dan
keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki
keadaan
kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
(i) Perbaikan masyarakat dimana keadaan kehidupan yang lebih
baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan social) yang lebih
baik, diharapkan
akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.
d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu
strategi
yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
Salah
-
31
satu strategi yang tidak umum dipakai dalam proses
pemberdayaan
masyarakat adalah pendampingan.
Strategi pemberdayaan berkenaan dengan metode atau cara yang
digunakan. Melaui metode yang diupayakan ditemukan cara yang
sederhana
tetapi teroganisir dan berdaya guna dalam membangkitkan
kemauan,
kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat agar terlihat aktif
dalam
kegiatan pemberdayaan. Strategi pemberdayaan pada dasarnya
memiliki
arah dan tujuan yang jelas dan harus dicapai.
Menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:168) menjelaskan
bahwa
pada dasarnya pemberdayaan masyarakat memiliki tiga arah tujuan,
yang
pertama pemihakan dan pemberdayaan masyarakat kedua
penetapan
otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan
pembangunan
yang mengembangkan peran serta masyarakat dan ketiga
modernisasi
melalui penajaman arah perubahan struktur social ekonomi
(termasuk dalam
kesehatan), budaya yang bersumber pada partisipasi
masyarakat.
Strategi pemberdayaan yang lainnya di ungkapkan oleh parsons
et.al
(1994) dalam Mardikanto dan sobianto (2015:160-161) menyatakan
bahwa
proses pemberdayaan umumnya harus dilakukan secara kolekti.
Tidak ada
literature yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi
dalam relasi
satu lawan satu antara pekerja social dan klien, hal ini
dibutuhkan strategi
utama pemberdayaan. Sehingga, strategi pemberdayaan dapat
dilakukan
secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun
tetap berkaitan
-
32
dengan kolektivitas dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber
atau
system lain di luar dirinya.
Menurut Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan
kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan
fakir
miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi
oleh adanya
kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan
dengan
sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh
berbagai
perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan
ekonomi.
Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan
dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi,
motivator,
penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator. Sumodiningrat
(2009:104-
106) lebih dalam menjelaskan bahwa bagi para pekerja sosial
dilapangan,
kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan
sosial.
Terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam
melakukan
pendampingan sosial, yaitu:
a) Motivasi Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong
untuk membentuk
kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan
melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian
memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan
pemberdayaan
yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan
menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.
b) Peningkatan Kesadaran dan pelatihan kemampuan Disini
peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui
pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi,
sedangkan
untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui
cara-cara
partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki
masyarakat
melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan
pengetahuan
yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat
untuk
menciptakan sumber penghidupan dan membantu meningkatkan
keterampilan dan keahlian mereka sendiri.
-
33
c) Manajemen diri Setiap kelompok harus mampu memilih atau
memiliki pemimpin yang
nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti
melaksanakan
pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan.
Disini
pada tahap awal, pendamping membantu mereka untuk
mengembangkan
sebuah sistem. Kemudian memberikan wewenang kepada mereka
untuk
melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
d) Mobilisasi sumber Merupakan sebuah metode untuk menghimpun
setiap sumber-sumber
yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat
melalui
tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk
menciptakan
modal sosial. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa setiap
orang
memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber
ini
dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan
sosial
ekonomi masyarakat secara substansial.
e) Pembangunan dan pengembangan jaringan Pengorganisasian
kelompok-kelompok dalam swadaya masyarakat perlu
disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya
membangun
dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial
disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan
dan
mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan
bagi
peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.
Menurut Jim Ife (1995:63) ada 3 strategi yang diterapkan
dalam
pemberdayaan masyarakat, yaitu :
a) Perencanaan dan kebijakan (policy and planning) Untuk
mengembangkan perubahan struktur dan institusi sehingga
memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber
kehidupan
untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Perencanaan dan
kebijakan
yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber
kehidupan
yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan.
b) Peningkatan kesadaran dan pendidikan Masyarakat /kelompok
masyarakat tertentu seringkali tidak menyadari
penindasan yang terjadi pada dirinya. Kondisi ketertindasan
diperparah
dengan tidak adanya skill untuk bertahan hidup secara ekonomi
dan
sosial. Untuk mengataasi masalah ini peningkatan kesadaran
dan
pendidikan sangatlah penting untuk ditrapkan. Contoh :
memberi
pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana
struktur-struktur
penindasan terjadi, memberi sarana dan skill agar mencapai
perubahan
secara efektif.
-
34
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini
mencerminkan
paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat
"people-centered,
participatory, empowering, and sustainable" (Chambers dalam
Kartasamita,
1997: 6). Upaya memberdayakan masyarakat, Kartasamita (1997:
13)
mengemukakan pemikirannya bahwa dalam kerangka memberdayakan
masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yakni:
(a) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang (enabling).
(b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
(empowering).
(c) peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta
akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti; modal,
teknologi, informasi,
lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini
menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar, baik fisik
seperti;
irigasi, jalan, dan listrik, ataupun social
e. Ciri – Ciri Pemberdayaan Masyarakat
Pendekataan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada
manusia
(people centered development) melandasi wawasan pengelolaan
sumber
daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang
menekankan
pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan
program. Tujuan
yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat
dalam mengaktualisasikan dirinya.
Dalam hal ini, Moelyarto (1999:37-38) mengemukakan ciri-ciri
pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis
masyarakat,
meliputi :
-
35
a) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat
dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas
yang diakui
peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan
keputusan.
b) Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat
kemampuan masyarakat miskia dalam mengarahkan aset-asset yang
ada
dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
c) Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu
mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan
keputusan
yang dengan sentralistik.
d) Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-
organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi
memberikan umpan
balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang
organisasi.
e) Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan
organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup
kelompok
penerima manfaat, pemerintah lokal, lokal dan sebagainya, yang
menjadi
dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat
pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang
ada,
serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya
setempat.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
keberdayaan
masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri
untuk
mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan
lingkungan
dan sosial. Pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat
terhadap
lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan
yang
berorientasi pada manusia, yang melandasi wawasan pengelolaan
sumber
daya local.
f. Proses Pemberdayaan Masyarakat
Proses pemberdayaan dalam pembangunan menurut Soetomo
(2013:88) dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus
menerus
dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Unsur
utama
pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan
pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur itu tidak
dapat
dipisahkan, oleh karena itu apabila masyarakat telah
memperoleh
-
36
kewenangan tetapi tidak atau belum memperoleh kapasitas
untuk
menjalankan kewenangannya tersebut maka hasi ahasilnya kurang
optimal.
Proses pemberdayaan menekankan rangkaian kegiatan dalam
pemberdayaan dapat berjalan dengan baik hingga proses tesebut
mencapai
arah dan tujuannya. Tjokrowinoto (2001:23) menyatakan
bahwasanya
meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu
proses
pemberdayaan, namun dalam implementasinya tidak semua yang
direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaanya.
Tak jarang
ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan
penolakan
terhadap “pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul.
Proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses,
pendapat
ini dikemukakan oleh kartasamita (1996:23), yaitu : pertama,
menciptakan
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang
(enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki
potensi
yang dapat dikembangkan.Artinya tidak ada sumber daya manusia
atau
masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini pemberdayaan adalah
membangun daya, kekuatan atau kemampuan dengan mendorong dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta
mampu
mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki
masyarakat
sehingga diperlukan langkah yang lebih positi, selain dari iklim
atau
suasana.Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi.
Dalam
proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah
lemah,
oleh karena itu kurangnya berdayanya dalam menghadapi yang lebih
kuat.
-
37
Proses pemberdayaan yang dikemukakan Pranarka dan
Vidhyandika
(1996:45) mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses
pemberdayaan
yang menekankan pada proses memberikan dan mengalihkan
sebagian
kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar
individu
lebih berdaya. Hal ini dapat disebut kecenderungan primer.
Sedangkan
kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan
proses
menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar
mempunyai
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi
pilihan
hidupnya melalui proses dialog.
5. Pemberdayaan Ekonomi Mayarakat
a. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat
secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang
tinggi
dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan
untuk
menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses
terhadap
empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap
teknologi,
akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.
Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need)
yaitu
sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan
demikian dapat
dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu
upaya
untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam
kegiatan
ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan
-
38
kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses
pembangunan
nasional.
Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model
pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada
rakyat
mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai
berikut :
(a) Bahwa proses pemusatan kekuasan terbangun dari pemusatan
penguasaan faktor produksi
(b) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan
masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
(c) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem
pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang
manipulatif untuk
memperkuat dan legitimasi
(d) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik,
dan ideologi, secara sistematik akan menciptakan dua kelompok
masyarakat, yaitu
masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang
terjadi
adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia
yang
dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai,
maka
harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi
yang
dikuasai
b. Pola-Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola
pemberdayaan
yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah
dengan
memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan
dan
melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan.
Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk
mengelola
dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak
amil
zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat
dengan
pemberdayaan masyarakat.
Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran
pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya
untuk
-
39
membangun, dengan ini good governance yang telah dielu-elukan
sebagai
suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam
tatanan
pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi
pembangunan.
Hutama (2000:1-2) menjelak