SIKAP POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) … · pendekatan kepada Islam. Contoh, ia tidak mendukung implementasi hukum syari’ah Islam, namun dengan prinsip-prinsip Islam.

SIKAP POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN NEGARA PADA PEMILU 2014

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syari’ah (S.sy)

Disusun Oleh :

ADE HIKMATUL FAUZIAH

NIM. 1110045200006

KONSENTRASI KETATANEGAARAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

i

ABSTRAK

Ade Hikmatul Fauziah, 1110045200006. Sikap Politik Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014.

Konsentrasi Ketatanegaraan Islam Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 1435 H/2015 M. 1x

76 Halaman + 15 Lampiran.

Skripsi ini berjudul Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam

Suksesi Kepemimpinan Pada Tahun 2014, ini merupakan hasil penelitian yang

menggambarkan arah sikap politik Partai PPP dalam suksesi kepemimpinan pada pemilu

2014. Metode pedekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

deskriptif –kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang partai

Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu 2014, sikap politik partai PPP serta konflik

yang terjadi di internal partai. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam

Moleong (2000;3) yang menyatakan “metodelogi kualitatif” sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian kualitatis karena merupakan

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partai PPP dalam pemilu 2014,

Sikap PPP dalam suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014, serta konflik internal partai

yang ada pada saat karya tulis ini dibuat.

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh suatu kesimpulan,

bahwa dalam pemilu 2014 perolehan suara PPP naik dibandingkan dengan pemilu 2009 .

pada pemilu 2014 semua anggota Partai PPP resmi mendukung koalisi merah putih yang

dipimpin oleh Prabowo saat itu, bagi PPP suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014 sudah

berjalan dengan lancar dan dijadikannya pembelajaran untuk masa yang akan datang.

Sebelum adanya konflik internal PPP, suara PPP bersatu untuk memilih koalisi merah

putih namun setelah pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK maka sebagian anggota PPP

memilih untuk mendukung pemerintahan.

Kata kunci : Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014.

Pembimbing : 1. Masyrofah, M.Si.

2. Atep Abdurofiq, M.Si

Daftar Pustaka : Tahun 1976 s.d Tahun 2014

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT penulis panjatkan atas

segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta

salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW,

Rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu

pengetahuan.

Setulus hati penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi dan

mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang mengganggu lancarnya

penulisan skripsi ini, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini perkenankan penulis untuk

menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Phil. Asep Saepuddin Jahar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Ketua Program Studi Jinayah Siyasah, Dra. Hj. Maskufa, MA., dan

Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Ibu Rosdiana, MA., yang

telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan

skripsi ini.

3. Prof. Dr. Zaitunah Subhan, sebagai Pembimbing Akademik yang juga

senantiasa mengingatkan penulis semasa mengikuti perkuliahan hingga

penulis menyelesaikan skripsi ini.

iii

4. Kepada Ibu Masyrofah, M.Si, dan Bapak Atep Abdurofiq, M.Si.,

selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan

perhatiannya kepada penulis dalam memberikan pengarahannya

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu

pengetahuannya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.

6. Segenap jajaran karyawan akademik Perpustakaan Syariah dan Hukum

dan Perpustakaan Utama yang telah membantu penulis dalam

pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

7. Kepada semua jajaran pengurus DPP PPP Bapak Akhmad Gozali

Harahap S.Ag, M.Si dan Bapak Nur Salam AS, S.IP yang telah

bersedia untuk penulis wawancarai, Saya ucapkan terimakasih untuk

beliau semua, karena tanpa bantuan beliau-beliau skripsi ini tidak akan

mungkin terselesaikan.

8. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis, Bpk. H. Nawin Hs. Dan Ibu Hj.

Aminah Hs. yang telah membesarkan dan membimbing penulis dari

kecil hingga saat ini dengan penuh kesabaran dan pengertian. Serta

tiada henti memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara

moril maupun materil.

9. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan teruntuk kakak Muniroh

H.N, S.Ag dan Abang Bastari yang sudah penulis anggap sebagai

orangtua, terima kasih mereka telah sampai membawaku hingga pada

iv

jenjang Strata Satu, penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih atas

segalanya yang telah mereka berikan, semoga Allah senantiasa

melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka..

10. Kepada Ibu mertua Djariah H.S dan Bapak mertua H. Saman H.R, D1

Meteo, terimakasih telah memberikan doa dan semangatnya kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Teruntuk Suami tercinta Jamaludin A.Md, terimakasih karena atas

dorongan dan semangat yang tak kenal henti dari mu, skripsi ini dapat

terselesaikan dalam waktu yang telah kita harapkan.

12. Terimakasih penulis sampaikan kepada kakak-kakak ku Naiyam

Khairul Umma H.N, Muniroh H.N. S.Ag, Eni Rustini H.N, Imron

Rosyadi H.N. S.Ag, Nur Jannah H.N.S.Pd M.Pd, Ridwan H.N,

Raudhatul Jannah H.N. A.Mk, Ahmad Fauzan H.N. S.E, Tety Syafitri

H.S. S.Ak dan adik ipar ku yang ganteng-ganteng Zaenal Arifin H.S.

S.I, Rizky Ferdiansyah H.S. yang telah senantiasa dan tak henti untuk

memberikan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

13. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, Eli Rinawati S.Sy, Rifanny Fathia

Caesa Putri S.Sy, Ihda Raudhotul Ihsaniah, Luluk Husnawati, Siti

Nurhilaliyah S.Sy, Hafidz, M. Arifin Saleh, Siti Nurlaela,Wardah

Susanti, Cicih Susanti yang telah membantu penulis dalam berjalannya

skripsi ini, selalu mengingatkan akan kesabaran dan mendengarkan

keluhan penulis hingga memberikan solusi dalam pembuatan skripsi.

v

14. Kepada sahabat seperjuangan SS Angkatan 2010 yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan kalian, yang selalu

memberikan semangat, motivasi, dan do’anya kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada sahabat-sahabat KKN BERDIKARI 2013 dan sahabat-sahabat

seperjuangan dari Alumni MAN 4 Jakarta 2009 terutama yang berada

di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selalu memberikan motivasi,

selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang

berlipat ganda. Sungguh hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan

mereka dengan kebaikan yang berlipat ganda pula. Penulis berharap skripsi ini

dapat memberkan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada

umumnya.

Ciputat, 01 April 2015

Ade Hikmatul Fauziah

vi

DAFTAR ISI

ABSTRAK ...................................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah ...................................... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. 8

D. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 9

E. Metode Penelitian ..................................................................... 12

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 14

BAB II PARTAI POLITIK ISLAM DALAM SUKSESI

KEPEMIMPINAN NEGARA

A. Pengertian Suksesi dan Kepemimpinan ................................. 16

B. Jenis – jenis Kepemimpinan ................................................... 18

C. Sekilas Mengenai Partai Politik Islam di Indonesia

1. Partai Politik Islam Pada Era Orde Lama (1945 – 1965) ... 20

2. Partai Politik Islam Pada Era Orde Baru (1967 – 1998) .... 23

3. Partai Politik Islam Pada Era Reformasi (1999 – 2014) .... 31

BAB III PROFIL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

A. Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan ............... 41

vii

B. Visi dan Misi PPP ................................................................... 46

C. Ideologi Politik PPP ............................................................... 51

BAB IV ANALISIS DATA DAN TEMUAN

A. Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilu 2014 ............. 54

B. Sikap Politik PPP Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara ..... 57

C. Konflik Internal dan Kelompok Kepentingan ........................ 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 70

B. Saran – Saran .......................................................................... 71

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 73

LAMPIRAN – LAMPIRAN .......................................................................... 76

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lengsernya Soeharto sebagai ‘icon’ Orde Baru menandai lahirnya Era

Reformasi, hal ini telah melambungkan harapan masyarakat bahwa bangsa

Indonesia akan segera meninggalkan kekelaman politik yang

berkepanjangan dan memasuki era baru yang dilandasi oleh semangat

demokratisasi.1 Hal ini dapat membuka kesempatan bagi berlangsungnya

reformasi demokratis di Indonesia. Untuk memenuhi aspirasi rakyat yang

digemakan oleh gerakan reformasi, perubahan–perubahan mendasar harus

ditegakkan, termasuk perubahan menyeluruh pada semua pranata politik,

sosial, ekonomi, dan perubahan pada basis hubungan antara rakyat dan

negara.

Perubahan-perubahan semacam ini hanya dapat diwujudkan melalui

penyusunan satu agenda reformasi yang menyeluruh, sebagai hasil dari

proses dialog yang terbuka, inklusif dan partisipatif. Keruntuhan rezim Orde

Baru pada pertengahan tahun 1998 merupakan babak baru dalam kehidupan

perpolitikan di Indonesia yaitu berakhirnya era otoriter dan lahirnya era

demokratisasi.2

1 Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik: Pasca Soeharto (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003),

Hal. 282 2 Dede Rosyada, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia

Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal. 13

2

Peluang semakin besar di Era Reformasi khususnya di bidang politik,

yang diwujudkan dengan lahirnya banyak partai politik Islam. Sebelumnya

dizaman Orde Baru partai Islam telah habis setelah Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) menetapkan asas pancasila dan menghilangkan asas

Islam dalam muktamarnya yang pertama tahun 1984.3

Secara resmi PPP didirikan pada 5 Januari 1973, menurut undang-

undang ditetapkan pada tahun 1975 partai ini mempunyai dua tujuan yakni

mewujudkan cita-cita bangsa seperti dimaksud dalam UUD 1945 dan Islam,

menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah berdasarkan

pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pada mulanya partai ini mempunyai tiga asas, yaitu ; Pancasila,

UUD 1945, dan Islam dan penggunaan Ka’bah sebagai lambang partai.

Sesuai dengan asas, tujuan dan usaha diatas salah satu diantara program

utama PPP digariskan pada tahun 1973 untuk memelihara persatuan umat

Islam untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam

segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.4

Dengan sosok seperti itu, PPP mempunyai kejelasan basis pendukung

dari kalangan Islam. Dalam menggunakan ukuran hasil pemilu 1955,

dukungan yang bisa diperoleh PPP sebenarnya berkisar 43,5%. Sebagian

besar dari jumlah itu berasal dari Masyumi dan NU sebagai dua sumber

konstituen politik Islam terbesar. Akan tetapi, pada kenyataannya dengan

3 Sudirman, Tebba.,Islam Orde Baru : Perubahan Politik Dan Keagamaan. (Yogyakarta:

Tiara Wacana Yogya, 1993), Cet.1, Hal. ii 4 M. Rusli Karim., Negara Dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana

Yogya, 1999) Cet.1, Hal. 144

3

diberlakukannya sistem dan praktik politik yang hegemoni dan tidak

kompetitif, pemerintah berhasil menggembosi suara PPP, antara lain karena

sejak kelahirannya PPP hanya mampu meraih peralihan suara dibawah 28%.

Dalam hal perolehan suara ini, guncangan hebat dialami PPP ketika partai

ini memperoleh suara 15% lebih sedikit pada tahun 1987.

Secara umum dapat dikatakan bahwa konfigurasi perolehan suara

sudah pasti akan berubah, dengan munculnya banyak partai dan secara

teoretis hal itu akan memekarkan pola distribusi pemberian suara. Jelas

dalam hal ini partai-partai lama akan mengalami perubahan besar, dan

cenderung mengarah pada penurunan perolehan suara. Demikian hal dengan

PPP seperti telah diisyaratkan, partai ini menjadi korban pemerintah lama

dalam suasana kemarahan yang sangat mencolok terhadap kehidupan politik

lama.5

Meskipun bertahun-tahun menjadi penurut terhadap rezim Orde Baru,

partai PPP berhasil mempertahankan hidup hingga kemasa reformasi

dengan keluarnya sebagai partai yang memiliki suara terbanyak keempat

dan jumlah kursi ketiga terbesar pada pemilu 1999. Keuntungan PPP adalah

namanya yang sudah dikenal dengan pemilih yang terbiasa memilih PPP,

sebuah organisasi nasional, dan legitimasi reformasi karena posisinya

sebagai partai oposisi paling dinamis di akhir zaman Orde Baru.6

Dalam bahan-bahan kampanye pemilu 1999, PPP menekankan sifat

moderatnya. Mereka mengatakan mendukung reformasi, namun ketua partai

5 Bahtiar Effendy, (RE)Politisasi Islam, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), Cet. 1, Hal. 255

6 Panduan Parlemen Indonesia (Jakarta: Yayasan API, 2001), Hal. 128

4

Hamzah Haz pada saat itu menyakinkan, ia tidaklah fanatik dalam

pendekatan kepada Islam. Contoh, ia tidak mendukung implementasi hukum

syari’ah Islam, namun dengan prinsip-prinsip Islam.

Seiringan dengan berjalannya waktu pemilu 2014 telah berlangsung.

Sebelumnya partai-partai politik telah mempersiapkan diri untuk bersaing.

Survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia tentang nasib dan masa

depan partai Islam menarik untuk dicermati. Popularitas dan elektabilitas

mereka berada dibawah partai politik yang berhaluan Nasionalis. Hasil

survei tersebut menjadi peringatan bagi partai Islam untuk berbenah,

survei-survei yang dilansir belakangan ini masih menempatkan partai-partai

Islam dibawah partai Nasionalis. Sebagaimana diketahui, survei LSI itu

dilakukan pada 1-8 Oktober 2012, melibatkan 1.200 responden di 33

provinsi, dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen. Dari bukti-bukti

empiris, memang menjadi trend penurunan perolehan suara partai Islam.

Pada pemilu pertama tahun 1955 partai Islam menjadi kampium di

Indonesia dengan perolehan suara sebesar 43,7 persen, kemudian menurun

pada pemilu tahun 1999 menjadi 35,95 persen, naik sedikit menjadi 37,74

persen pada pemilu tahun 2004, pemilu 2009 kembali menurun menjadi

28,62 persen, dan pemilu 2014 partai Islam kembali meraih suara 31,41

persen.7

Dalam sistem demokratis, pergantian kekuasaan suksesi ditentukan

melalui cara yang demokratis, berupa pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu

7 Muhammad Ridwan, Elektabilitas Partai Dan Kompatibilitas Demokrasi. 2013. Diakses

Tanggal 26 Agustus 2014 Dari Http://M.Kompasiana.Com/Post/Read/529097/2/Elektabilitas-

Partai-Islam-Dan-Kompatibilitas-Demokrasi.Html

http://m.kompasiana.com/Post/Read/529097/2/Elektabilitas-Partai-Islam-Dan-Kompatibilitas-Demokrasi.Html

http://m.kompasiana.com/Post/Read/529097/2/Elektabilitas-Partai-Islam-Dan-Kompatibilitas-Demokrasi.Html

5

sendiri merupakan ajang pertarungan bagi parpol-parpol dalam

menempatkan kader-kader yang terbaik untuk dapat menempati kursi di

lembaga legislasi. Hal ini tentunya dapat terealisasi apabila masyarakat

percaya ikut memberikan suaranya untuk memberi mandat kepada kader

partai yang akan duduk di lembaga perwakilan tersebut.8

Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka kita

mengenal istilah suksesi. Singkatnya suksesi adalah penggantian

kepemimpinan dari suatu negara, suksesi menjadi hal yang mutlak dalam

sebuah organisasi, dewasa ini suksesi hanyalah dimaknai sebagai ajang

perebutan kekuasaan saja. Akan tetapi, dibalik itu tersirat makna akan

kehadiran setitik sinar yang dapat membawa pada benderangnya lautan

gulita. Langkah dan sikap yang bijak diperlukan dengan tujuan

mengkonstruk organisasi yang lebih baik. Egoisitas hendaknya

dikesampingkan demi kepentingan bersama, terkhusus dalam setiap suksesi

di sebuah organisasi dan lembaga manapun agar terciptanya kebersamaan,

dan kedamaian yang dinantikan oleh khalayak dalam kelompok atau

organisasi tersebut.9

Suksesi presiden tahun 2014 menjadi sangat penting ketika bangsa ini

memasuki era baru. Indonesia terus menjalani proses konsolidasi demokrasi,

yaitu membangun demokrasi yang kokoh dan menyelesaikan sejumlah

masalah dalam beragam bidang kehidupan. Suksesi menjadi sangat penting

8 Ahmad Budiman, Eksistensi Parpol Islam Dalam Pemilu 2004, Dalam Sali, Ed., Susiana,

Pemilu 2004 : Analisis Politik, Hukum Dan Ekonomi (Jakarta: Tiga Putera Utama, 2003), Hal. 57

9 Artikel Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2014 Pukul 23.00 Wib Dari

Http://Andreysubiantoro.Viviti.Com/Entries/Rekiblik/Suksesi-Kepemimpinan

http://andreysubiantoro.viviti.com/entries/rekiblik/suksesi-kepemimpinan

6

karena transisional dari era lama (era baru hingga reformasi) menuju era

yang benar-benar baru dengan generasi yang terlepas dari beban masa lalu.

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menciptakan kader pemimpin

nasional, menjadi tugas partai politik mencari pemimpin baru yang bisa

mempin Indonesia di era baru.10

Kepemimpinan adalah tingkah manusia yang mengadung unsur

kemampuan, melebihi kemampuan orang lain dalam suatu lingkungan kerja

sama, guna untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja sesuai dengan

rencana, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.11

Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi kelompok menuju

tercapainya tujuan dalam suatu organisasi.12

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis bermaksud

mengadakan penelitian ilmiah dan akan dibahas dalam skripsi dengan judul:

“Sikap Politik Partai Persatuan Pembanguan (PPP) dalam Suksesi

Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014.”

10 Artikel Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2014 Pukul 16.15 Wib Dari

Http://Nasional_Kompas_Com/Read/2013/08/26/0833212/Pentingnya_Suksesi_2014

11 Alex Gunur, Manajemen; Kerangka-Kerangka Pokok (Jakarta: Bhratara Karya Aksara,

1982), Cet. 4, Hal. 55

12 Stephen P.Robbins, Marry Coulter, Manajemen (Jakarta: PT Indeks Gramedia Grup,

2005), Jilid 2, Cet. 7, Hal. 128

http://nasional_kompas_com/Read/2013/08/26/0833212/Pentingnya_Suksesi_2014

7

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Studi tentang Partai Persatuan Pembangunan berangkat dari sebuah

kenyatan politik, berupa sebagai Partai Politik yang ikut mewarnai dinamika

demokrasi di Indonesia keterlibatan PPP dalam dinamika demokrasi

tersebut, dapat dilihat dengan keikutsertaan menjadi kontestan dan

berkompetisi dalam pemilu di era reformasi yang dianggap sebagai pemilu

yang demokratis. Dalam hal ini, PPP telah ikut berpartisipasi dalam

mewujudkan demokrasi dipentas politik nasional bersama partai-partai

lainnya. Disisi lain, reformasi dianggap sebagai masa pencarian jati diri

setelah terbebas dari tekanan Orde Baru selama hampir 32 Tahun.

Berdasarkan acuan tersebut, agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu

melebar dan terjebak pada kurang terfokusnya pembahasan serta

kesimpulan, maka penulis membatasi permasalah pada aktifitas politik

Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan mulai pada saat pemilu 1999

sampai pada tahun 2014. Dalam hal itu, Partai Persatuan Pembangunan ikut

berpartisipasi aktif dalam pemerintahan sebagai bentuk aktifitas bagian dari

gerakan politik Islam di Indonesia yang begitu aktual dan menghegemoni.

Beberapa pertanyaan yang dirumuskan dan menjadi fokus

permasalahan dalam skripsi sebagai berikut :

8

1. Bagaimanakah sikap politik PPP dalam pemilu 2014 ?

2. Bagaimanakah suksesi kepemimpinan Negara pada Pemilu 2014

menurut PPP?

3. Bagaimanakah strategi PPP dalam menyikapi konflik internal dan

kelompok kepentingan yang terjadi pada PPP ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti untuk mencapai suatu

tujuan, maksud dan manfaatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah:

1) Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa sikap politik

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilu 2014

2) Untuk menambah wacana perpolitikan nasional.

3) Untuk mengetahui strategi yang dijalankan dalam menyikapi konflik

yang terjadi pada PPP

4) Untuk mengetahui suksesi kepemimpinan Negara pada pemilu 2014

menurut PPP.

2. Manfaat Penelitian

Salah satu hal terpenting di dalam kegiatan penelitian ini adalah

mengenai manfaat dari penelitian tersebut, adapun manfaat tersebut

diantaranya :

9

1) Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam suksesi kepemimpinan

Negara

2) Agar dapat dipahami dan dimengerti oleh khalayak umum terutama

civitas akademika bahwa terdapat beberapa jenis mengenai

kepemimpinan.

3) Karya ilmiah ini diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat

Indonesia mengenai bagaimana sikap politik PPP dalam suksesi

kepemimpinan Negara pada pemilu 2014.

D. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang suksesi kepemimpinan

yang mengarah pada upaya formalisasi syari’at Islam telah dilakukan, baik

yang mengkaji secara spesifik topik tersebut maupun yang bersinggungan

secara umum dengan bahasan penelitian. Berikut ini merupakan paparan

atas sebagian karya karya penelitian tersebut.

Untuk melihat pembahasan yang mendekati dengan kajian skripsi,

maka diperlukan kajian atau studi terdahulu, seperti skripsi M. Septiadi

Fadli dengan judul Muhammadiyyah dan Suksesi Kepemimpinan Nasional.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa konsep suksesi kepemimpinan yang

telah lama pada masa Soeharto akan menimbulkan penyimpangan-

penyimpangan kedudukan dan tidak jalannya sistem demokrasi untuk

regenerasi pemimpin selanjutnya.

10

Penelitian juga dilakukan oleh, disertasi milik Sihabudin Noor yang

berjudul: “Politik Islam Studi Tentang Artikulasi Politik PPP1973-2004”.

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa artikulasi politik PPP

disepanjang menyangkut kepentingan penyelenggaraan Islam, hampir selalu

diakomodir oleh rezim. Sedangkan menyangkut kepentingan status

kekuasaan, sebagaimana dimasa Orde Baru upaya yang ditempuh PPP harus

dilalui jalan panjang.

Buku pertama disunting dalam bentuk tesis yang pernah ditulis oleh

Imam Ibnu Hajar (1999) yang berjudul :“Suksesi Dalam Pemerintahan

Islam: Telaah Historis Atas Sistem Peralihan Kekuasaan Pada Masa Al-

Khula’ Al-Rasyidun”. Tesis rotasi kepemimpinan yang bukan atas dasar

hubungan darah yang memungkin suksesi mendapatkan pilihan terbaik dari

para calon, serta terwadahinya pilihan bebas umat dalam bai’at, kiranya

menjadi benang merah yang menjadi titik temu dari cara-cara peralihan

kekuasaan pada masa khalifah.Sehingga kaum muslimin dapat menerima

cara-cara itu semua dengan lapang dada, dan tentu implikasi langsungnya

adalah bahwa mereka semua dapat diterima oleh umat dengan suara bulat.

Buku kedua disunting dari penjelasan sederhana oleh Kartini

Kartono (2006).Dalam bukunya yang berjudul “Pemimpin Dan

Kepemimpinan”, yang menjelaskan tentang pentingnya ketertiban.

Menurutnya dalam kompleksitas masyarakat, manusia harus hidup bersama

dan bekerja sama dalam sauna yang tertib dan terbimbing oleh seorang

pemimpin, dan tidak hidup menyendiri. Demi efisiensi kerja dalam upaya

11

mencapai tujuan bersama, dan untuk mempertahankan hidup bersama,

diperlukan kerja kooperatif yang perlu dipandu oleh seorang pemimpin.

Selain ketertiban, kata kunci lain yang perlu diperhatikan adalah panutan,

suatu komunitas memerlukan panutan, yakni sosok yang dianggap mampu

mengayomi dan melindungi mereka, serta bisa diandalkan untuk

berdiplomasi dengan komunitas lain.

Buku ketiga disunting oleh M. Alfan Alfian (2009), dalam bukunya

yang berjudul “Menjadi Pemimpin Politik (Perbincangan Kepemimpinan

dan Kekuasaan)” ia menyimpulkan definisi dari beberapa pendapat para

ahli kepemimpinan, yang menjelaskan bahwa kepemimpinan : (1)

Kepemimpinan itu proses leadership is a process, (2) dalam kepemimpinan

ada pengaruh leadership involves influences, (3) konteks konteks

kepemimpinan adalah kelompok leadership occurs within a group context,

(4) ada unsur pencapaian tujuan leadership involves goal attainment. Dapat

disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang

punya pengaruh dalam satu kelompok (organisasi) untuk menggerakkan

individu lain untuk dapat meraih tujuan bersama. Dengan demikian,

pemimpin bukan saja orang yang memiliki sifat utama kepemimpinan

(potensial), tetapi juga mampu mengaktualisasikannya.

Dari judul di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa suksesi

presiden tahun 2014 menjadi sangat penting ketika bangsa ini memasuki era

baru, Indonesia terus menjalani proses konsolidasi demokrasi dengan

12

membangun demokrasi yang kokoh dan menyelesaikan sejumlah masalah

dalam beragam bidang kehidupan.

Maka dalam hal ini penulis menambahkan bagaimana partai PPP

dalam pemilu 2014, dengan adanya arah sikap partai PPP dalam suksesi

kepemimpinan Negara pada pemilu 2014, serta akan mengkaitkan adanya

konflik internal partai PPP yang ada pada saat karya tulis ini dibuat.

E. Metode Penelitian

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan secara rinci tentang hal-

hal yang terkait dengan metode penelitian dari proposal skripsi ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode yang

bersikap deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan

memberikan gambaran terhadap keadaan seseorang, lembaga, atau

masyarakat sekarang ini. Berdasarkan faktor-faktor dan latar belakang

pendidikan yang nampak dalam situasi yang diselidiki. Penelitian ini

terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan

sebagaimana keadaan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.13

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah sikap politik PPP

dalam suksesi kepemimpinan negara pada pemilu 2014.

13 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT.Gramedia Pusaka

Utama, 1992, Hal.10

13

3. Tahapan Penelitian

a. Sumber Data

Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu berupa wawancara

secara langsung untuk mendapatkan informasi yang actual kepada

objek yang akan dijadikan permasalaha dalam pembahasan ini.

Adapun yang dimaksud wawancara adalah percakapan antara

penulis dengan seseorang yang berharap mendapat informasi dari

seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi langsung dari

sumbernya. Misalnya antara penulis dengan tokoh yang ada pada

Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu berupa studi

dokumentasi, yang artinya pengumpulan data tersebut sering

digunakan dalam berbagai pengumpulan data. Dokumentasi dapat

terbentuk dokumen publik atau dokumen privat melalui buku-

buku, makalah-makalah dan rekaman yang berhubungan dengan

judul yang peneliti angkat.14

b. Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya

dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat

pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Diawali

14 Esti Ismawati, Metode Penelitian, (Surakarta:Pustaka Cakra, 2003), Hal.7

14

dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi dilapangan

dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi

lapangan, dengan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat

memungkinkan dianggap mendasar dan universal.15

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekretariat pusat PPP yang bertempat

di Jl. Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat. Waktu penelitian dimulai sejak

bulan September 2014.

5. Teknik Penulisan

Adapun metode penulisan dalam skripsi ini, penulis mengacu

pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012, dengan menggunakan ejaan

yang disempurnakan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing

bab berisi sub-sub bab, secara sistematis, bab-bab tersebut adalah sebagai

berikut :

Tulisan didahulukan dengan Bab I, yaitu merupakan bab

pendahuluan yang berfungsi sebagai acuan pembahasan dalam bab-bab

selanjutnya, sekaligus mencerminkan isi skripsi ini secara global. Bab ini

mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan pokok masalah,

15 Burhan Bagin, Metode Penelitian KualitaTif (Akutualisasi Metodologis Ke Arah Ragam

Farian Kontemporer), (Jakarta: PT. Grafindo, 2004), Cet. 3, Hal.101

15

metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.

Dilanjutkan Bab II, bab ini berisi tentang penjelasan suksesi

kepemimpinan. Pada bab ini, penulis akan coba menjelaskan perjalanan

partai politik Islam di Indonesia pada saat dan sebelum era reformasi.berupa

perjalanan PPP dalam pemilu pada masa era reformasi yang mengalami

penurunan suara akan dikaji lebih jauh. Dan kepemimpinan terbagi menjadi

tiga bagian juga akan penulis kaji dalam bab ini.

Sedangkan Bab III, akan membahas gambaran umum tentang profil

dari Partai Persatuan Pembangunan(PPP), sejarah berdirinya Partai

Persatuan Pembangunan, visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan

(PPP). Serta Ideologi politik PPP sebagai salah satu indikator dari

demokrasi akan dibahas juga dalam bab tiga ini.

Sementara Bab IV, adalah fokus dari pembahasan penulis. Fokus

dari penelitian dan pembahasan dalam bab ini adalah bagaimana perjalanan

Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 2014, sikap politik PPP dalam

suksesi kepemimpinan negara pada pemilu 2014. Dalam pembahasan ini,

penulis akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana strategi PPP dalam

menyikapi konflik internal dan kelompok kepentingan yang terjadi di dalam

partai PPP pada saat karya tulis ini dibuat.

Penulisan ini diakhiri Bab V, dalam bab penutup ini berisikan

kesimpulan dan sara dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

16

BAB II

PARTAI POLITIK ISLAM DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN

NEGARA

A. Pengertian Suksesi dan Kepemimpinan

Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka

terdapat istilah mengenai suksesi, yang biasa diartikan sebagai suatu proses

perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi didalam

suatu negara dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk negara baru

yang berbeda dengan negara semula. Singkatnya, suksesi ialah penggantian

kepemimpinan dari suatu negara. Sedangkan seorang pemimpin adalah

seorang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain, dalam

pekerjaan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi memerlukan bantuan

orang lain.

Istilah suksesi diambil dari kata bahasa Inggris succession atau

bahasa latin succieo, yang berarti penggantian, urutan dan pewarisan.

Suksesi yang diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berlangsung

satu arah secara teratur terjadi didalam suatu negara dalam jangka waktu

tertentu sehingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara

semula.1

1 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hal. 553

17

Kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pimpin” yang berarti

dibimbing atau dituntun.2 Kepemimpinan mendapatkan awalan “ke” dan

sisipan “em” serta akhiran “an”. Menurut tata bahasa awalan ke- dan ke-an

berfungsi sebagai pembentuk, kata benda abstrak yang mengandung arti

menjadi atau peristiwa. Sedangkan sisipan “em” pada kata pemimpin

berfungsi membentuk kata baru yang artinya tidak berbeda dengan kata

dasar. Arti sisipan “em” disini mengandung sifat, jika pemimpin berasal dari

kata “pimpin” yang dapat awalan “pe” mempunyai arti orang yang

melakukan. Jadi, pemimpin adalah orang yang memimpin.3

Dalam Negara Indonesia masalah suksesi ini sering disebut sebagai

masalah estafet kepemimpinan. Yang berarti penyerahan kepemimpinan dari

generasi tua kepada generasi muda. masalah suksesi pada dasarnya ialah

masalah memilih pemimpin yang diperkirakan akan mampu membawa

suatu dinasti suatu negara, suatu organisasi politik atau suatu perusahaan

mengarungi kehidupan yang terbentang dimasa kini dan dimasa depan

masalah ini pada umumnya timbul pada waktu seorang pemimpin atau

sekelompok pemimpin kelihatan menua dan menurun kemampuannya untuk

menyelesaikan dengan baik persoalan-persoalan yang dihadapi

organisasinya, dan menurun pula kemampuannya untuk menangkap

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam zamannya. Masalah suksesi mulai

2 WJS.Pooerwadinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).

Cet.4, Hal.754

3 Abdullah Ambari, Intisari Tata Bahasa Indonesia, (Bandung: Djatnika), Hal.70

18

menjadi pembicaraan, apabila orang mulai meragukan kemampuan suatu

pimpinan untuk mengemudikan jalan bahtera organisasi yang dipimpinnya.4

Setiap tipe kepemimpinan efektif yang mampu bertahan, merupakan

hasil dari ikhtiar budaya yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau bangsa.

Negara melahirkan kepemimpinan politik yang terdiri dari tokoh-tokoh

politik, para pemimpin partai. Kepemimpinan politik di Indonesia lahir dari

sejarah, budaya, dan harapan-harapan masyarakat.Kepemimpinan politik

sesudah proklamasi cenderung bersifat ideologis pada zaman orde lama,

bergerak menuju kepemimpinan yang bersifat pragmatis pada Orde Baru

disebabkan oleh perubahan harapan masyarakat.

Kepemimpinan politik bergeser dari politik ideologi menuju

pragmatism bersifat karismatik. Sudah saatnya untuk kita meninggalkan

kepemimpinan karismatis menuju kepemimpinan legal-rasional karena

kepemimpinan politik karismatik tidak baik untuk dalam jangka panjang,

sedangkan kepemimpinan rasional berdasarkan hukum dan bukan

berdasarkan wibawa perorangan.

B. Jenis - jenis Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Partisipatif dan Pendelegasian

Kepemimpinan partisipatif adalah suatu kepemimpinan yang

memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan

banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi-situasi

4 Muchtar Buchori, Suksesi Dan Masalah Masalah Demokrasi (Jakarta: Ikip

Muhammadiyah), 1994. Hal.147

19

yang berlainan. Pemimpin meminta dan mempergunakan saran-saran

dari bawahan, tetapi masih membuat keputusan. Kebanyakan studi

dalam organisasi industri manufaktur, terdapat bahwa dalam tugas-tugas

yang tidak rutin, seperti karyawan lebih puas dibawah pimpinan yang

pertisipatif daripada kepemimpinan yang non partisipatif.

Kepemimpinan partisipatif memberikan suatu perangkat urutan aturan

yang seharusnya diikuti untuk menentukan ragam dan banyaknya

partisipasi yang diinginkan dalam pengambilan keputusan, sebagaimana

ditentukan oleh jenis situasi yang berlainan.

2. Kepemimpinan karismatik

Kepemimpinan karismatik merupakan perpanjangan dari teori

atribusi. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat

atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang luar biasa bila mereka

mengamati prilaku-prilaku tertentu.

3. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional adalah tipe kepemimpinan yang

memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang

ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Pemimpin

jenis ini yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual

yang di individualkan, dan yang memiliki karisma. Pemimpin

transformasional mencurahkan perhatian pada keprihatinan dan

kebutuhan pengembangan dari pengikut individual, mereka mengubah

kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu

20

mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru dan mereka

mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut

untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok.5

C. Sekilas Mengenai Partai Politik Islam Di Indonesia

1. Partai Politik Islam Pada Era Orde Lama (1945-1965)

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,

kelahiran partai politik di Indonesia diawali dengan keluarnya Maklumat

pemerintah pada tanggal 3 November 1945, yang memuat “Pemerintah

menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-

partai itulah dapat di pimpin ke jalan teratur segala aliran paham yang

ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu

telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badan-

badan perwakilam rakyat pada bulan Januari 1946”.6

Sejak dikeluarkan Maklumat pemerintah, setiap kelompok dan

organisasi dalam masyarakat mempunyai kesempatan yang luas dalam

membentuk partai politik. Partai politik yang pertama terbentuk adalah

Partai Nasional Indonesia (PNI), kemudian diikuti dengan Majelis Syuro

Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan

partai-partai kecil lainnya.

5 Kuntowijoyo, Identitas Politik Islam, Penerbit Mizan (Anggota IKAPI) Bekerjasama

Dengan Majalah UMMAT, (Bandung: 40124), Cet. 1, Hal. 186

6 Wilopo, Zaman Pemerintahan Parai-Partai Dan Kelemahan-Kelamahannya, (Jakarta:

Yayasan Idayu, 1976), Hal.8

21

Sejalan dengan pembentukan partai-partai politik terjadi

perubahan fungsi komite nasional Indonesia pusat (KNIP). KNIP yang

sebelumnya berfungsi sebagai dewan penasihat pemerintah berubah

menjadi dewan yang mempunyai kekuasaan legislatif. Selanjutnya

melalui badan pekerja KNIP diajukan usul kepada Presiden agar

mempertimbangkan perubahan sistem pemerintahan Presidential

menurut UUD 1945 menjadi sistem pertanggungjawaban Menteri

kepada Badan Perwakilan Rakyat (pada waktu itu adalah Badan Pekerja

KNIP). Melalui Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945,

Presiden menyatakan persetujuannya atas usul tersebut, sambil

mengumumkan susunan kabinet Syahrir yang pertama.7

Kelahiran partai yang didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk

menjaga kedaulatan negara, membuat proses terbentuknya partai tidak

melalui tahap-tahap tertentu yang dapat mematangkan dirinya. Hal ini

akan berimplikasi pada kualitas pemimpin partai dalam wawasan

politiknya, yang mungkin lebih berorientasi pada nilai primordial

daripada ideologi nasional. Keadaan politik seperti yang disebutkan

diatas, dapat ditemui pada partai Masyumi. Sekalipun Masyumi

berlandaskan pada ideologi Islam bahkan dapat dikatakan sudah

menghimpun seluruh aspirasi kelompok Islam di Indonesia.8

7 A. Dahlan Ranuwihardjo, Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi Beberapa Catatan,

(Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), Hal.17

8 Satu-Satunya Partai Politik Islam Yang Berada Di Luar Masyumi Adalah Perti Yang

Didirikan Pada Tanggal 30 November 1945, Karena Ia Lahir Dan Berkembang Di Sumatera Barat,

22

Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955

tersebut, kelompok Islam mampu memenangkan kompetisi

dibandingkan aliran politik lainnya dengan klasifikasi suara aliran Islam

sebesar 45,2%, aliran Nasionalis 27,6%, aliran sosialis 17,2% serta

sisanya dibagi antara golongan Kristen dan partai-partai kecil lainnya

yang beraliran Nasionalis maupun Marxis. Secara lebih spesifik, pemilu

1955 mengantarkan Masyumi menduduki urutan kedua setelah PNI

dengan memperoleh 57 kursi di parlemen sedangkan NU memperoleh

45 kursi di parlemen.

Dengan pembagian suara tersebut, pemilu 1955 menghasilkan

Masyumi sebagai kekuatan Islam yang dominan di Majelis Konstituante

mendapatkan 112 kursi dengan perolehan suara sebesar 7.903.886 suara

atau 20,9%, sedangkan partai Islam lainnya NU mendapatkan 91 kursi

dengan perolehan suara sebesar 6.955.141 suara atau 18,4%, PSII 16

kursi dan Perti 7 kursi. 14 kursi lainnya diperoleh oleh partai Islam

kecil.9

Dapat dilihat dari pemilu 1955 memberikan suara sebagai

berikut: aliran Islam 45,2% (116 dari 217 kursi dalam DPR hasil

pemilu), aliran Nasionalis 27,6% (71 dari 257 kursi), sedang Sosialis

Maka Pengaruhnya Tidak Begitu Besar. Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam : Pokok-

Pokok Pikiran Tentang Islam Dan Umatnya, (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1983), H.221

9Ahmad Budiman, Eksistensi Parpol Islam Dalam Pemilu 2004, Dalam Sali Susiana. Ed.,

Pemilu 2004: Analisis Politik, Hukum Dan Ekonomi, Hal.59

23

Kanan 2% (5 dari 257 kursi), aliran Sosialis Kiri (Komunis) 15,2% (39

dari 257 kursi), golongan Kristen Katolik 4,6% (14 dari 257 kursi).10

Keutuhan Masyumi sebagai partai politik umat Islam tidak

berlangsung lama, perbedaan kultur dan tahap perkembangan masing-

masing unsur pendukungnya jauh lebih berperan daripada

memperjuangkan kepentingan partai. Masyumi akhirnya mengalami

keretakan karena terjadi perebutan kekuasaan di dalam partai. Dengan

alasannya sendiri, pemimpin unsur membawa pengikutnya keluar untuk

membangun partai baru atau mengubah sifat organisasinya menjadi

politik tersendiri. PSII keluar karena ajakan Amir Syarifuddin untuk

membentuk kabinet diluar Masyumi. NU megubah dirinya menjadi

partai politik, setelah mengenal kursi Menteri Agama.11

2. Partai Politik Islam Pada Era Orde Baru (1967-1998)

Ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan

pemilu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan

1997. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu dibawah Orde Baru

memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negara-

negara demokrasi pada umumnya. Jika dinegara demokrasi karakter

pemilu dibangun atas prinsip free and fair baik dalam struktur dan

proses pemilu sebaiknya, Orde Baru menghindari penerapan prinsip

tersebut. Yang terjadi kemudian adalah ketidakseimbangan kontestasi

10 Sumarno, Megawati Dan Aspirasi Politik Islam, Dalam Rusdi Muhtar et.all, Megawati

Soekarno Putri : Presiden Republik Indonesia (Jakarta: Rumpun Dian Nugraha, 2002) Hal.64

11 Herbert Feith, The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia.

24

antar peserta pemilu dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi dan

kedaulatan rakyat.Pelaksanaan pemilu diatur melalui cara-cara tertentu

untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru itu sendiri. Kenyataan ini

disebabkan beberapa faktor utama , yakni :

1) Banyak anggota parlemen yang diangkat, dari 460 orang anggota

DPR hanya 360 kursi yang dipilih melalui pemilu, 75 kursi lainnya

diangkat dari unsur ABRI (Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia), dan 25 lainnya dari Golkar (Golongan Karya).

2) Kontrol Rezim terhadap partai dilakukan lewat upaya :

a) Fusi (paksaan bergabung) partai-partai berasaskan Islam (NU,

Parmusi, PSII, dan Perti) menjadi PPP (Parai persatuan

pembangunan) pada 5 Januari 1973 dan partai-partai Nasionalis

(PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik) menjadi PDI

(Partai demokrasi Indonesia) pada 10 Januari 1973. Fusi diatur

dalam UU No. 3/1975 Tentang Partai Politik dan Golongan

Karya dalam satu konsideran.

b) Meminimalkan citra parpol dengan cara mewajibkan seluruh

organisasi kemasyarakatan dan parpol menerapkan pancasila

sebagai satu-satunya asas pada tahun 1985, melalui UU No.

3/1985 Tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1975 Tentang

partai politik dan Golongan Karya, diundangkan tanggal 19

Februari 1985. Ketentuan pasal 2 diganti dengan ketentuan pasal

1 ayat (2) yang berbunyi: “(1) Partai Politik dan Golongan Karya

25

berasaskan pancasila sebagai satu-satunya asas, (2) asas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”Kewajiban

tersebut dirasa berat oleh parpol yang memiliki basis dikalangan

agama seperti PPP.Sehingga mengakibatkan perolehan suara

PPP dari pemilu ke pemilu semakin merosot.

Sistem kepartaian dizaman Orde Baru tersebut dinamakan sistem

kepartaian yang hegemonic, yaitu dimana sistem kepartaian yang mana

tingkat kompetensi antara parpol dibuat seminimal mungkin oleh parpol.

Daniel Dhakidae menyebutnya sebagian sistem partai tunggal (Golkar)

dengan dua partai satelit (PPP dan PDI), sebagai rekayasa rezim

Soeharto tentu saja menjauhkan pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk

memastikan politisi yang terpilih dapat bertindak atas nama dan berdasar

preferensi serta mewakili rakyat. Akibatnya : 1). Lemahnya parpol

sebagai representasi politik rakyat terutama karena partai dibuat

tergantung dan tunduk pada kekuasaan, kelemahan terjadi tidak saja

pada partai PDI dan PPP, tetapi juga Golkar. 2). Hilangnya ikatan

ideologis yang membawa banyak orang pada pragmatisme dalam

berpolitik. 3). Dalam kerangka hubungan antara rakyat dengan

wakilnya, menjadikan pemilu bukan lagi sebagai sarana yang efektif

bagi rakyat untuk menyatakan keinginannya, apalagi sebagai ekspresi

kedaulatan rakyat.

26

Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis tersebut, bukan tanpa

alasan. Orde Baru menginginkan adanya pemenang tunggal yang

menyokong dalam segala kebijakan yang telah mereka buat.Hal ini

berangkat dari pengalaman era demokrasi liberal, pluralitas kekuatan

politik menjadikan pemerintah tidak dapat berjalan efektif. Paradigma

Orde Baru “ekonomi sebagai panglima” atau juga dikenal dengan

ideologi pembangunanisme menuntut stabilitas politik yang dalam

rancang pembangunan Orde Baru, hanya bisa dilakukan apabila ada

kekuatan politik dominan dan menjauhkan rakyat dari aktivitas dan isu-

isu politik penting. Dengan demikian pemilu bagi Ode Baru adalah

bukan merupakan suatu alat atau saran untuk mengubah pemerintahan

atau negara, dan keterlibatan masyarakat didalam pemilu lebih

merupakan kewajiban daripada hak warganya.12

Pemilu pertama pada masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971,

selama kampanye pemilu, para pemimpin Islam tetap mengingatkan

sesama muslim bahwa suatu kewajiban secara agama untuk memberikan

suara kepada partai Islam. Usaha itu tidak berlangsung secara efektif

ketika diadakan pemungutan suara partai Islam hanya mampu

memperoleh 20,44% suara atau 94 kursi dari 460 kursi yang

diperebutkan di DPR.

Partai Islam terdiri dari Perti, NU, Permusi, dan lainnya

sebagainya menyatakan berfusi menjadi satu partai yang diberi nama

12 Fernita Darwis, Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009,

(Bandung: Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1, Hal.15

27

dengan Partai Persatuan Pembangunan pada bulan Januari tahun 1973,

dengan menggunakan Islam sebagai asas dan Ka’bah sebagai

lambangnya. Dengan harapan bahwa partai ini terdapat dihati pemilih

Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Setelah pemilu 1971 secara berkala pemerintahan Orde Baru

berhasil mempertahankan kalender lima tahun penyelenggaraan pemilu,

walaupun pemilu kedua terjadi keterlambatan selama satu tahun yaitu

pada 2 Mei 1977, akibat keterlambatan pelantikan anggota MPR hasil

pemilu 1971 baru dilantik 1 oktober 1972. Pada pemilu tahun 1977

partai Islam hanya mampu mampu memperoleh 21,52% atau 99 kursi

dari 460 kursi di parlemen, serta pemilu tahun 1982 hanya mampu

memperoleh 20,44% dari jumlah suara atau kursi 94 kursi13.

Tabel.1.1

Hasil Pemilu 1977.

No Partai

Politik

Perolehan

Suara

Kursi

DPR

1 Golkar 39.750.096 232

2 PPP 18.743.491 99

3 PDI 5.504.757 29

Jumlah 63.998.344 360 Sumber : Biro Humas KPU

Pemilu 1982 dilaksanakan pada 4 Mei 1982 untuk memilih

anggota DPR yang berjumlah 360 orang. Pemilu tahun 1982 dengan

landasan hukumnya adalah UU No. 2/1980 Tentang Pemilu.

Sebagaimana dalam UU sebelumnya, sistem pemilu yang digunakan

13 Bahtiar Effendy, Islam Politik Pasca Soeharto Di Indonesia, Refleksi: Jurnal Kajian

Agama Dan Filsafat III, No. 5 (Agustus 2003), Hal. 17

28

yaitu dengan sistem pemilihan proporsional. Pada pemilu saat itu jumlah

penduduk Indonesia adalah 146.532.407 jiwa, dan jumlah pemilih

82.134.195 orang atau 56.05% dan suara sah 75.126.306 orang atau

91.47%, hasil pemilu tahun 1982 ini adalah

Tabel.1.2

Hasil Pemilu 1982

No Partai

Politik

Perolehan

Suara

Kursi

DPR

1 Golkar 48.334.724 242

2 PPP 20.871.800 94

3 PDI 5.919.702 24


Pemilu 1987, yaitu ketika PPP tidak lagi memakai asas Islam dan

diubahnya lambang dari Ka’bah kepada Bintang dan terjadinya

penggembosan oleh tokoh-tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur, dan

Jawa Tengah, sehingga terjadinya penurunan suara PPP yang

mencerminkan sebagai partai Islam. Akibat berbagai kebijakan yang

tidak mengakui hak-hak dan etika dalam berdemokrasi, khususnya

ketika kepartaian, kekuatan politik umat Islam terbesar pada masa Orde

Lama, yaitu dengan hilangnya Masyumi dari peredaran politik. Namun

pada waktu pertengahan tahun 80-an sebetulnya ada keinginan dari

tokoh-tokoh Masyumi untuk kembali mendirikan sebuah partai.

Keinginan mereka itu bisa terlaksana mengingat iklim demokrasi yang

29

tidak mendukung untuk itu keinginan mereka baru terealisir pada era

reformasi.14

Kebijakan politik yang menghapus legal formal Islam adalah

politik dan lebih menekankan dimensi substansif Islam menandai telah

tertutupya partai Islam untuk hidup dan bersaing dalam dinamika

demokrasi di Indonesia serta partai Islam tidak bisa lagi untuk

berkompetisi dalam pemilu, sehingga dalam pemilu 1987 PPP hanya

mampu memperoleh 12,20% atau 61 kursi dari 500 kursi.

Pemilu 1992 dilaksanakan pada 9 Juni 1992, pemilu ini

dilakukan dengan landasan hukum yaitu UU No. 1/1985 Tentang

Pemilu. Pada pemilu 1992 jumlah penduduk Indonesia mencapai

177.489.747 jiwa, sementara pemilih terdaftar adalah 107.565.569 jiwa

atau 60,60%. Pemilu pada saat itu adalah untuk memilih 400 anggota

DPR, suara sah nasional pada saat itu ialah 97.789.534 suara atau

90.91%. Hasil pemilu saat itu adalah Golkar memperoleh 66.599.331

suara dan mendapat 282 kursi DPR, PPP memperoleh 16.624.647 suara

dan mendapat 62 kursi DPR, PDI memperoleh 14.565.556 suara dan

mendapat 56 kursi DPR, dengan hasil keseluruhan 97.789.534 jumlah

suara, dan 400 kursi DPR.

14 Arsekal Salim, Partai-Partai Islam Dan Relasi Agama Negara, (Jakarta: Puslit IAIN,

1999), Hal.12

30

Tabel 1.3.

Hasil Pemilu 1992.

No Partai

Politik

Perolehan

Suara

Kursi

DPR

1 Golkar 66.599.331 242

2 PPP 16.624.647 62

3 PDI 14.565.556 56


Pemilu 1997 diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997. Dengan

landasan hukum seperti sebelumnya, yaitu UU No. 1/1985 Tentang

Pemilu. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional untuk

pemilu ini anggota DPR yang dipilih berjumlah 425 orang atau

bertambah 25 orang. Hal ini karena pemerintah mengubah UU No.

16/1969 Tentang Susunan dan Kedudukan dengan UU No. 5/1995

Tentang Susunan dan Kedudukan. Pelaksanaan pemilu diatur melalui

cara-cara tertentu untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru, misalnya

penunjukan pimpinan parpol, seperti tertengarai dengan jelas dalam

konflik internal antara PDI Soerjadi dengan PDI Megawati Soekarno

Putri yang memuncak, peristiwa pengambil alihan kantor PDI Jalan

Diponegoro tanggal 27 Juli 1997. Ketika pemilu diselenggarakan

penduduk Indonesia berjumlah 196.286.613 jiwa, sedangkan yang

terdaftar sebagai pemilih 124.740.987 jiwa atau 63,55%. Suara yang sah

tercatat pada pemilu saat itu adalah 112.991.150 atau 90,58%, dan hasil

pemilu 1997 adalah Golkar mendapatkan 84.187.907 suara dan 325

kursi DPR, PPP mendapatkan 25.340.018 dan 89 kursi DPR, PDI

31

mendapatkan 3.463.225 dan mendapat 11 kursi DPR. Dengan jumlah

keseluruhan 112.991.150 suara dan 425 kursi DPR.

Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir dari masa pemerintahan

Orde Baru pemilu ini dilasanakan pemerintah yang sebenarnya

direncanakan untuk memilih anggota DPR, MPR dan DPRD periode

1997-2002.

Tabel 1.4.

Hasil Pemilu 1997

No Partai

Politik

Perolehan

Suara

Kursi

DPR

1 Golkar 84.187.907 325

2 PPP 25.340.018 89

3 PDI 3.463.225 11


3. Partai Islam Pada Era Reformasi (1998-2014)

Tabel1.5.

Perbandingan Perolehan Suara Partai Islam Era Reformasi

Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014

35,95% 37,74% 28,62% 31,41%

PPP 12,60% PKB 10,61% PKS 7,88% PKB 9,04%

PKB 10,70% PPP 8,16% PAN 6,01% PAN 7,59%

PAN 7,12% PKS 7,34% PPP 5,32% PKS 6,79%

PBB 1,94% PAN 6,41% PKB 4,94% PPP 6,53%

PK 1,36% PBB 2,62% PBB 1,79% PBB 1,46%

PNU 0,64% PBR 2,60% PKNU 1,47%

PP 0,52% PBR 1,21%

Masyumi 0,43%

PSII 0,36%

PKU 0,28%

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

32

Jangka waktu adalah zaman Orde Reformasi yang sangat

semarak dalam pelaksanaan demokrasi. Pada masa ini telah terjadi

pergantian kekuasaan yang cepat yaitu telah terjadi pergantian

kekuasaan yang cepat yaitu dari Presiden Soeharto ke B.J.Habibie tahun

1998, selanjutnya dari Presiden B.J.Habibie ke Abdurrahman Wahid

tahun 1999. Dari Presiden Abdurrahmah Wahid ke Megawati Soekarno

Putri tahun 2001, dan dari Presiden Megawati Soekarno Putri ke Susilo

Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014 (2 periode). Selain itu, di Era

Reformasi telah terjadi perubahan secara mendasar tentang sistem

ketatanegaraan Indonesia.

Dimasa Presiden Soeharto, Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 sebagai dasar sakral dan tidak boleh dirubah, maka berdasarkan

tuntutan gerakan reformasi, MPR sesuai tugasnya yaitu merubah

Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan perubahan atau

amandemen Undang-Undang Dasar. Salah satu bagian yang paling

mendasar yang dirubah ialah pemilihan Presiden dan wakil Presiden

yang semula dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR), kini dipilih langsung oleh rakyat, yang untuk pertama

dilaksanakan pada 5 Juli 2004. Selain itu rakyat telah memilih calon

anggota parlemen (DPR), calon anggota DPRD Provinsi, DPRD

33

Kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

sebanyak empat orang yang mewakili 32 provinsi di Indonesia.15

Perubahan besar arus politik dan sektor kehidupan lainnya yang

diusung dalam bingkai reformasi membawa dampak positif bagi

kehidupan politik yang selama rezim Orde Baru berkuasa hampir 32

tahun. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan

pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang telah dijamin dalam

konstitusi sesuai dengan amanat reformasi mulai dijalankan.

Undang-undang kepartaian baru pun digodok dan UU nomor 05

tahun 1985 Tentang Azaz Tunggal pun dicabut yang membawa angin

segar bagi aktifis Islam untuk menghidupkan kembali partai Islam,

apalagi dalam menyongsong pemilu 1999. Menjelang pemilu tersebut

tidak kurang dari 141 partai baru didaftarkan dan sebanyak 48 darinya

adalah partai Islam, jumlah tersebut secara kuantitas melebih partai

Islam dalam pemilu 1955. Dari 48, namun dari jumlah tersebut hanya 33

partai yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi oleh

Departemen Kehakiman dan sisanya tereliminasi dan dari 33 partai

tersebut hanya 18 partai yang lolos verifikasi untuk ikut serta dalam

pemilihan umum tanggal 7 Juli 1999.16

Dari 18 partai tersebut, hanya 9 partai Islam yang memperoleh

satu kursi atau lebih diparlemen. Partai yang mendapatkan jatah kursi di

15 Musni Umar, Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan Dan Sekuler,

(Jakarta: Insed Bersama Lembaga Pencegah Korupsi, 2004) Cet. 1, Hal. 69

16 Arsekal Salim, Partai-Partai Islam Dan Relasi Agama-Negara (Jakarta: Puslit IAIN

Jakarta, 1999), Hal.12

34

DPR tersebut adalah PPP (58 Kursi), PKB (51 Kursi), PBB (13 Kursi),

PKS (7 Kursi), PNU (5 kursi), PP (1 Kursi), PSII (1 Kursi), Masyumi (1

kursi), dan PKU (1 kursi).17

Pemilu 1999 merupakan pemilu yang dipercepat dari jadwal

yang ditetapkan yaitu tahun 2002. Pemilu ini diselenggarakan pada masa

pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang menjabat sebagai Presiden

pengganti Presiden Soeharto setelah berhenti secara sepihak pada 21

Mei 1998. Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada

pemerintahan Habibi karena Ia dipandang tidak memiliki legitimasi

untuk memegang tampuk kekuasaan. Pemilu 1999 tidak lagi

diselenggarakan pemerintah, tetapi dilaksanakan oleh komisi pemilihan

umum (KPU). Dalam UU No. 3/1999 Tentang Pemilu disebutkan

sebelum KPU terbentuk, lembaga pemilihan umum melakasanakan

tugas KPU paling lama tiga puluh hari setelah UU disahkan.18

Dari 8 partai Islam itu hanya tiga yang memperoleh suara yang

cukup signifikan, yakni PPP, PKB, dan PBB. Partai Amanat Nasional

juga meraih suara yang lumayan, tetapi tidak dikategorikan sebagai

partai Islam, Karena tidak memenuhi kriteria partai Islam, walaupun

partai ini sangat dekat dengan kalangan Islam, karena pada saat itu ketua

umum Partai Amanat Nasional (PAN) Prof Dr M. Amien Rais adalah

sebagai mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah.

17 Bahtiar Effendy, Islam Politik Pasca Soeharto Di Indonesia, Refleksi: Jurnal Kajian

Agama Dan Filsafat III, No. 5 (Agustus 2003), Hal. 45

18 Fernita Darwis Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009,

(Bandung: Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1 Hal.16

35

Meleburnya partai-partai Islam menjadi satu partai politik

kelihatannya tidak mungkin terjadi. Ada beberapa faktor yang

menyebabkan partai-partai Islam tidak mungkin menjadi satu.

Diantaranya ialah tidak semua orang yang menjadi pimpinan partai

Islam memiliki komitmen terhadap kemajuan Islam dan kaum muslimin.

Faktor lain yang menyulitkan penyatuan partai Islam adalah

bahwa basis Islam saling berbeda dan tersebar ke dalam berbagai

organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah,

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Musllim se-

Indonesia (ICMI), dan lain-lain. Masing-masing organisasi itu memiliki

basis dan strategi perjuangan yang berbeda. Mereka memiliki wawasan

keagamaan yang berbeda. Seperti NU berpegang teguh kepada paham

Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi’i di bidang hukum

dan mazhab Asy’ariyah dibidang teologi. Sedang Muhammadiyah

memiliki slogan “kembali kepada Al-qur’an dan Hadits” ini berarti

Muhammadiyah tidak terikat pada salah satu mazhab, khususnya yang

tergolong dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah.

Karena itu kalau partai-partai Islam bisa disatukan mungkin

umurnya tidak akan panjang, karena perbedaan kepentingan dan aspirasi

masing-masing kelompok mereka bisa bertikai dan kemudian bubar

sebagai partai politik. Dengan demikian partai-partai Islam kelihatannya

tidak perlu dijadikan satu. Yang penting ialah mereka memiliki

36

komitmen yang sama dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi

kaum muslimin.

Secara kelembagaan partai Islam terbagi menjadi beberapa

bagian partai, tetapi dalam memperjuangkan aspirasi umat mereka

bersatu. Hal ini telah dibuktikan dengan membentuk forum silahturahmi

partai-partai Islam yang kemudian melahirkan poros tengah. Poros

tengah yang lalu menggalang kekuatan bersama Golkar untuk

memperjuangkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden setelah B.J.

Habibie megundurkan diri dari pencalonan Presiden dalam sidang umum

MPR 1999. Perjuangan poros tengah ternyata berhasil, yang dibuktikan

dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia

yang keempat.

Dengan begitu penyatuan partai Islam bukanlah satu-satunya

cara untuk memperjuangkan aspirasi umat. Tampaknya inilah strategi

yang tepat bagi partai-partai Islam dalam menghadapi pemilu 2004

dengan menjalin kerja sama dalam memperjuangkan aspirasi umat.19

Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Soeharto jatuh

meskipun demikian, pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang

sangat jauh dalam banyak hal pada pemilu 1999. Pemilu 2004

merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945.

Melalui amandemen struktur politik Indonesia diubah sedemikian rupa

sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit politik.

19 Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001),

Cet.1, Hal. 17

37

Menurut konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan

pasangan Presiden dan wakil Presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi mengamanatkan pemilihan

Presiden dan wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung

melalui mekanisme pemilu.20 Indonesia adalah negara muslim terbesar

didunia, akan tetapi sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia

sejak pemilu 1955 sampai dengan Era Reformasi 1999-2014, belum

pernah partai-partai politik Islam berhasil memenangkan pemilu

legislatif.

Dalam pemilu tahun 2004, PPP merupakan salah satu partai

politik Islam terkemuka di Indonesia dengan membuat kejutan yang

mengajukan ketua umum H.Hamzah Haz sebagai calon Presiden RI

periode 2004-2009. Akan tetapi, hasilnya sangat menyedihkan karena

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden/wakil

Presiden 5 Juli 2004, yang diumumkan komisi pemilihan umum (KPU)

26 Juli 2004, Hamzah Haz yang berpasangan dengan Jend.(Purn.) Agum

Gumelar hanya memperoleh dukungan suara sebesar 3.09% atau

3.569.861, sebelumnya partai PPP berhasil memperoleh dukungan suara

sebesar 8,15 % atau 9.248.764.21

20 Fernita Darwis Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009,

(Bandung: Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1 Hal.18

21 Musni Umar, Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan Dan Sekuler,

(Jakarta: Insed Bersama Lembaga Pencegah Korupsi, 2004) Cet. 1, Hal. ii

38

Pada pemilu demokratis pertama di Era Reformasi pada tahun

1999, gabungan partai lebih tajam terjadi antara partai Islam dengan

partai Nasionalis. Partai Islam meraih suara sebesar 35,95%, partai

Nasionalis mendapat suara sebesar 64,05%. Pada pemilu 2004, partai

Islam mendapat perolehan suara sebesar 37,74%, sementara partai

Nasionalis mendapatkan suara sebesar 62,26%.22

Pada pemilu 2009 terjadi banyak perubahan, diantaranya adanya

dua threshold. Pertama, Electoral Threshold (ET) yaitu syarat untuk

dapat ikut serta dalam pemilu sebelumnya sebesar 3% suara. Kedua,

diadakan Parliamentary Threshold (PT) yaitu syarat partai untuk dapat

diikut sertakan dalam penghitungan fungsi yaitu sebesar 2,5%. Partai-

partai yang diperoleh suaranya tidak mencapai 2,5% tidak dapat

menempatkan wakilnya di DPR.

Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2009

diselenggarakan untuk memillih Presiden dan wakil residen Indonesia

periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli

2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono berhasil menjadi

pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara

60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri-Prabowo

Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan calon terpilih

adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah

22Fernita Darwis Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009, (Bandung:

Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1 Hal. 36

39

suara dengan sedikitnya 20% suara disetiap propinsi yang tersebar

dilebih dari 50% jumlah propinsi di Indonesia.

Pada pemilu 2009, gabungan partai Islam mengalami penurunan,

tingkat keterpilihan gabungan partai Islam sebesar 28,62%. Sedangkan

gabungan elektabilitas partai Nasionalis mencapai 71,38%.Pemilu 2009

seolah menjadi kuburan bagi partai yang berideologi Islam. Dari enam

partai yang berideologi Islam yang ikut serta dalam pemilu (PKS, PPP,

PBB, PKNU, PBR, dan PMB), hanya 2 partai yang lolos aturan

parliamentary threshold 2,5%, yakni PKS dan PPP.

Pada hasil pemilu tahun 2009 menempatkan dua poros koalisi

Megawati dan Prabowo, sementara Susilo Bambang Yudhoyono akan

menjadi pengikut karena partai yang dipimpinnya hanya meraih 9,42%

perolehan suara mengalami penurunan dari perolehan pada pemilu 2009

yang mencapai 20,81%. Satu poros koalisi lainnya adalah partai Golkar

Aburizal Bakrie alias ARB menjadi calon Presiden.

Dengan fenomena politik seperti itu, tiga pemimpin partai

Nasionalis (Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie) masing-masing akan

memimpin poros koalisi. Adapun partai-partai Islam, kecuali mereka

bersatu hanya akan menjadi pengikut.23

Hal ini terlihat lebih jelas pada pilpres 2014 yang baru saja

berlangsung.Prabowo yang didukung oleh partai-partai Islam (PPP,

PKS, dan PBB) dan bahkan ormas-ormas Islam ternyata mesti menelan

23 Artikel Diakses Pada Tanggal 1 November 2012, Pukul 20.40 Wib Dari

Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2009

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009

40

kekalahan. Jokowi yang “diboikot” oleh kalangan formalis Islam dengan

beragam kampanye hitam sertahingga isu “perang badar” dan fatwa

haram justru menang telak. Dalam pandangan Azyumardi Azra,

fenomena ini menunjukkan bahwa simbolisme Islam tidak lagi efektif,

sehingga teori “jebakan demokrasi” tidak berlaku di Indonesia.

Menurut teori ini, demokrasi yang terbuka di dalam negara

berpenduduk mayoritas Muslim hanya akan menghasilkan kekuasaan

partai Islam. Namun, kemerosotan perolehan suara partai-partai Islam di

Indonesia memperlihatkan gagalnya teori “jebakan demokrasi”.24

24Artikel Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2014, Pukul 19.30 Wib Dari

Http://M.Detik.Com/News/Read/2013/05/27/113913/2256501/103/2/Menerawang-Nasib-Partai-

Islam-Di-Pemilu-2014 .

http://m.detik.com/news/read/2013/05/27/113913/2256501/103/2/menerawang-nasib-partai-Islam-di-pemilu-2014


41

BAB III

PROFIL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

A. Sejarah Berdirinya Partai

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdiri dan dideklarasikan di

Jakarta, pada 5Januari 1973, sebagai fusi dari partai-partai politik yang

berasaskan Islam. Terdiri dari : Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin

Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia dan PERTI. Dengan demikian

PPP merupakan wadah perjuangan umat Islam untuk menegakkan

demokrasi serta mewujudkan keadilan sosial dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia.1 Adanya latar belakang perjuangan yang mendorong

terjadinya fusi, salah satu faktor di antaranya adalah : dua dari partai Islam

yaitu NU dan PSII pernah berada satu wadah dalam Masyumi, partai Islam

yang lahir pada tanggal 7 November 1945. Hanya saja dua tahun kemudian

tahun 1947 SI keluar dari Masyumi, dan NU mengikuti jejak SI pada tahun

1952. 2

Namun setelah pemilu 1955, Masyumi, NU, PSII, dan PERTI

kembali melakukan kerjasama strategis, kerjasama itu terjadi didalam

Konstituante, ketika sama-sama mendukung Islam sebagai dasar negara.

Kerjasama itu (minus Masyumi) terjadi pada pembahasan GBHN dalam

1 Tim Litbang Kompas, Partai Partai Politik Indonesia. ( Jakarta: Pt. Kompas Media

Nusantara, 1999), Hal. 161

2 Partai Masyumi Dengan Resmi Dibubarkan Oleh Presiden Soekarno Tahun 1960, Setelah

Orde Baru Tampil, Para Tokoh Itu Ingin Merehabilitasinya, Tetapi Ditolak Pemerintah, Yang Di

Izinkan Pemerintah Hanya Lahirnya Parmusi Untuk Menyalurkan Aspirasi Pendukung Masyumi

Dulu.

42

sidang istimewa (SI) MPR 1967.3 Begitu pula dalam menghadapi pemilu

1971, sesuai dengan TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang

mengamanatkan perlu penyederhanaan orsospol, maka Presiden Soeharto

pada tanggal 17 Februari 1970 menganjurkan agar dalam menghadapi

pemilu 1971, orsospol yang ada melakukan pengelompokkan. Pada tanggal

27 Februari 1970 Presiden mengadakan konsultasi dengan pimpinan

orsospol mengenai penyederhanaan dan pengelompokkan tersebut. Dalam

konsultasi tersebut, Presiden Soeharto menyarankan bahwa disamping

Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas bersama yang didasari pada

persamaan tekanan pada aspek pembangunan, sehingga terwujudlah tiga

kelompok yaitu ; “Kelompok Spiritual Material” dan “Kelompok Material

Spiritual” dan “Spiritual Material” (Kelompok Karya).4

Setelah pemilu 1971, kegiatan untuk memfusikan partai-partai terus

berlangsung. Soeharto sendiri berkali-kali mengundang pimpinan partai

untuk membicarakan perlunya fusi empat partai Islam itu menjadi partai

baru bernafaskan spiritual dan material. Dari kalangan Islam sendiri,

prakarsa kearah fusi kemudian dilakukan oleh ketua umum PARMUSI,

H.M.S Mintaredja, SH.5 Bulan Desember 1972, HMS Mintaredja

mengundang pimpinan partai ke Departemen Sosisal (Menteri Sosial) saat

itu untuk merealisasikan pengangkatan kelompok persatuan pembangunan

yang bersifat federatif kearah yang lebih kokoh. Dalam pertemuan itu, PSII

3 Pemi Apriyanto, Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa, Hal.2

4 H.M Dja’far Siddiq, PPP Menggagas Reformasi Membangun Indonesia Baru, Jakarta.

2003 5 Pemi Apriyanto, Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa, Hal.4

43

menolak dengan keras adanya fusi, lain halnya dengan PARMUSI dan

PERTI mendukung fusi KH. Idham Chalid pada prinsipnya setuju

peningkatan kerjasama walau belum bersedia meningkatkannya kearah fusi.

Setelah lama tertunda, rapat dilakukan bertempat dikediaman KH.

Idham Chalid rapat itu dipicu oleh lahirnya DPP PSII tandingan (terhadap

kepemimpinan PSII M. CH. Ibrahim) yang setuju fusi, yakni tanggal 5

Januari 1973 atau bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1392 Hijriyah.

Isi rapat tersebut adalah sebagai berikut :

“Deklarasi hasil rapat presidium badan pekerja dan pimpinan fraksi

kelompok Partai Persatuan Pembangunan. Keempat partai Islam : NU,

PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam

bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat

Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah

seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernasa

Partai Persatuan Pembangunan.

Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi

maisng-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai

dengan partisipasi kita dalam pembangunan spiritual dan materii. Untuk

merealisasi kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan

segala sesuatunya yang diperlukan oleh partai pesatuan pembangunan, baik

organisator maupun politis.

Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan presidium untuk selanjutnya

disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih

44

representatif yang insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal

Februari 1973. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan taufiq dan

hidayahnya. Amin”.6

Partai persatuan pembangunan (PPP) merupakan hasil fusi politik

dari partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI),

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah

Islamiyah (PERTI), yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973

bertepatan dengan 30 Dzulqa’dah 1392 Hijriyah. PPP merupakan partai

politik penerus estafet empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi

umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat

Islam, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala melalui

perjuangan politik.

Ketua umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat

Mintaredja, SH. yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun

1978. Ketua umum yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. yang menjabat

dua periode tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja

mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun

1984. Dalam muktamar I, Naro terpilih kembali menjadi ketua umum DPP

PPP. Kemudian ketua umum DPP PPP yang ketiiga adalah H. Ismail Hasan

6 Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Khittah Dan Program

Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, 2007, Hal.6

45

Matareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam muktamar II PPP tahun

1989 dan kemudian terpilih kembali dalam muktamar III tahun 1994. 7

Sejak berdirinya PPP terus berjuang untuk membawa aspirasi dan

kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk

peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak

bertentangan dengan asas Islam.

Sebelum mendaftar pada lembaga pemilihan umum sebagai peserta

pemilu 1999, PPP dalam perjalannya telah melakukan muktamar sebanyak 4

kali dan pernah melakukan perubahan lambang partai dari gambar Ka’bah

(pemilu 1977-1982) menjadi gambar Bintang (1987-1997) karena mengacu

pada UU No. 3/1987, yang mensyaratkan bagi peserta pemilu harus

berasaskan Pancasila. Setelah melasanakan muktamar IV di Jakarta pada 29

November–Desember 1998, Muktamar mengamanatkan PPP kembali ke

asas Islam, maka lambang partai pun menggunakan gambar Ka’bah. Hasil

muktamar lainnya, adalah terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan

Pusat yang terdiri : Dr. Hamzah Haz (ketua) dan H. Alimarwan Hanan, S.H.

sebagai Sekretaris Jendral.

Karena berasaskan Islam, maka kelompok masyarakat pendukung

utama partai adalah warga Republik Indonesia yang beragama Islam. Serta

terbuka untuk semua profesi dan status sosial ekonomi. Basis pendukung

PPP meliputi wilayah : Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Untuk memenangkan pemilu PPP memiliki strategi mengedepankan isu,

7 Artikel Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2015, Pukul 20.30 Wib Dari

http://asal-usul-motivasi-.blogspot.com/2014/02/asal-usul-sejarah-partai-persatuan.html?m=1


46

bahwasannya PPP telah kembali ke fitrahnya dan berjuang untuk mengisi

kehidupan bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah, serta

memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis.8

Ketua umum DPP PPP yang kelima adalah H.Suryadharma Ali yang

terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dan H.Irgan Chairul Mahfiz sebagai

Sekretaris Jendral. H.Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjad

ketua umum untuk masa bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP tahun

2011.

Proses reformasi memberikan kesempatan kepada kader-kader partai

untuk duduk dalam pemerintahan, meskipun belum maksimal seperti yang

diharapkan terutama karena perolehan suara PPP selalu menurun. Dalam

pemilihan umum 2009, bagi PPP merupakan pemilu ke-delapan yang diikuti

sejak PPP lahir dipentas politik nasional.PPP meraih 5,5 juta suara atau

5,33%. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi

yang diperebutkan. PPP mengalami penurunan suara 3% dibandingkan

pemilihan umum 2004, PPP memperoleh 8,15% dengan perolehan 58 kursi

DPR, dan pada pemilu 2014 PPP kembali meraih suara 6, 53% dengan

perolehan 39 kursi DPR.

8 Tim Litbang Kompas, Partai Partai Politik Indonesia, ( Jakarta: Pt. Kompas Media

Nusantara, 1999), H. 162

47

Tabel 1.5.9

Perbandingan Perolehan Suara PPP pada Pemilu Era Reformasi

No Pemilu 1999 Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014

1.

11.329.905

58 Kursi

(12,60%)

9.248.764

58 Kursi

(8,15%)

5.533.214

38 Kursi

(5,33%)

8.157.488

39 Kursi

(6,53%)

B. Visi dan Misi PPP

Visi PPP adalah “terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada

Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral,

demokratis, tegaknya supermasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi

Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat – martabat kemanusiaan

dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keIslaman.”10

Di dalam bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; 1)

perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berahlakul

karimah dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar; 2) pentingnya peran

agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam

kehidupan kenegaraan; 3) paradigma hubungan antara Islam dan negara

yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara,

9 Pemilihan Umum Presiden Indonesia Era Reformasi, Wikipedia Bahasa Indonesia,

Ensiklopedia Bebas,

Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_Era_Reformasi, Diakses

Pada Tanggal 02/12/2014

10 Ketetapan Muktamar VII PPP, Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga,

Jakarta, Hal.12

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014_Era_Reformasi

48

yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas dan lokalitas

keindonesiaan; dan 4) komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat

beragama. Sementara itu dibidang politik, PPP berkomitmen untuk

meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada

aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang

demokrasi di Indonesia dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi

Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi,

berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government,

dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep

dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan

lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap

cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak,

maksimalisasi BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan

kesewadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta badan

usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi

masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supermasi hukum,

penegakkan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi

berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pembaruan

hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat,

49

penguatan institusi dan instrument penegak hukum, serta penguatan

moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan

bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib,

kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan dan

kolonilisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan

pembangunan, mengembangkan nilia-nilai sosial budaya yang bersumber

pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni

budaya tradisional dan daerah memperkaya seni budaya nasional yang

didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia yang berkualitas yang

mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas

kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya

diarahkan pada peningkatan, kesehatan dan jumlah sosial yang adil dan

merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad

menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak

pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia

Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya

mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa

Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala

bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar maupun

yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia dengan negara-negara lain atas

50

dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian

dunia yang adil, beradab, dan dengan prinsip keseimbangan.

Misi PP ( Khidmat Perjuangan) :

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina

manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah

SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama mengembangkan

ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian

PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme,

komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pandangan

agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan

kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan

memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran agama

Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan

sesama manusia) dengan demikian PPP mencegah dan menentang

berkembangnya neofeodalisme, faham-faham yang melecehkan

martabat manusia, proses dehunismsasi, diskriminasi, dan budaya

kekerasan.

3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman,

mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa

dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa).

Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi dan

51

konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang

berbhineka tunggal ika.

4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan

kehidupan politik yang mencerminkan kehidupan politik demokrasi dan

kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip-prinsip musyawarah untuk

mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang

setiap bentuk ororitarisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta

kesewenang-wenangan mendzalimi rakyat.

5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah

SWT, baldatun thayyibatunwa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP

mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi,

kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeritis, matrealistis,

permisif dan hedonistis, ditengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang

masih hidup dibawah garis kemiskinan.11

C. Ideologi PPP

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang

diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada umat manusia di muka bumi

adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang

bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku

sepanjang masa Islam sebagai agama mengandung nilai kebenaran absolut

11 Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Anggaran Dasar Dan

Anggaran Rumah Tangga, Jakarta, 2007, Hal.14

52

karena ajarannya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada umat

manusia untuk memualiakan martabat kemanusiaan pada derajat yang

paling sempurna diantara ciptaan-Nya.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap

dan kebijakan partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran Islam.

Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik.

Keyakinan terhadap universal Islam harus disikapi dengan menjadikan nilai

ajaran Islam sebagai tolak ukur dan pembuat kriteria untuk menilai segala

sesuatu.

Lambang PPP adalah gambar Ka’bah. Ka’bah adalah simbol

pemersatu Umat Islam. Ka’bah bagi PPP merupakan simbol kesatuan arah

perjuangan umat Islam Indonesia dalam rangka beribadah kepada Allah

Subhanahu wa Ta’ala serta merupakan sumber inspirasi dan untuk

menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan. Lambang PPP

adalah Ka’bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna

kuning emas dan tampak disisi kiri Hajar Aswad tepat disudut dinding,

dibawah gambar Ka’bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu

singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan diatas warna dasar hijau

dalam bingkai segi 4 (empat) sama sisi berwarna kuning emas.12

12 Ketetapan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan, Hal.80

53

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL TEMUAN

Reformasi 1998 pada hakikatnya adalah upaya bangsa Indonesia untuk

melakukan perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis,

transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good government

dan adanya jaminan kebebasan berpendapat. Upaya ini dilakukan sebagai koreksi

terhadap penyelenggaraan negara dalam era Orde Baru.1

Perkembangan partai-partai Islam tidak bisa dianggap membanggakan

dalam perolehan suara.Bahkan presentase suaranya terus menurun, kepercayaan

masyarakat terhadap partai politik Islam termasuk PPP sungguh sangat

mengecewakan. Bagaimana mungkin demokrasi akan sehat dan bermartabat

apabila partai politiknya tidak kuat, dan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.2

Beberapa evaluasi telah dilakukan PPP, ada beberapa hal terkait dalam

sistem organisasi yang cukup tertinggal karena pola pikir organisasi yang ada

pada kalangan tua,menyebabkan PPP kurang diminati oleh anak muda.3

Karena itu, sudah waktunya PPP merevitalisasi, menyegarkan kembali

komitmen dirinya terhadap Islam sebagai ideologi partai. Ditengah arus dengan

pragmatisme politik yang sangat deras memang tidak mudah melakukan tugas dan

menjawab panggilan untuk itu.Akan tetapi, dengan bertumpu pada parameter-

1 Prof.Dr.Eko Prasojo, “Reformasi Kedua”, Salemba Humanika, Jakarta, 2009. 2 Chozin Chumaidy, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun

2013, Hal. 73

3 Wawancara Penulis Dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai staff ahli dari

Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014

54

parameter ideologis yang wajar, dengan memperlihatkan dimensi realitas,

idealisme, dan fleksibilitas, PPP bakal mampu melakukan hal itu.4

A. Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilu Tahun 2014

Demikian halnya dengan PPP yang masih cukup diperhitungan

dalam kancah politik tanah air. Meski tidak terlalu menggembirakan namun

prestasi PPP dalam pemilu 2014 patut diapresiasi, karena sebelumnya

beberapa lembaga survei telah memperkirakan tentang posisi partai Islam

yang diprediksikan akan tutup buku dalam pemilu 2014. Namun pada saat

banyak pengamat pesimistis PPP mampu menunjukkan eksistensinya

kembali.

Sebagaimana telah dijelaskan dari hasil wawancara penulis.

Faktanya sebelum pemilu suara PPP menurun, paska pemilu dibuktikan

hasilnya menurun tetapi adanya kekeliruan dari hasil survei tersebut.

Banyak yang menduga hasil survei PPP tidak akan lolos Parliamentary

Threshold (PT) artinya tidak lagi ikut menjadi peserta pemilu, namun

nyatanyapada pemilu 2014 PPP mendapat 6,53% berbeda dengan hasil

survei. Secara umum suara partai Islam memang mengalami adanya

penurunan.5

Pernyataan tersebut sudah muncul 2 tahun yang lalu menjelang

pemilu 2014, bahkan ada yang menyatakan prediksinya bahwa partai Islam

4 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, PPP Dan Politik Identitas (Pergulatan Islam&

Politik Di Indonesia), Jakarta, Tahun 2011, Hal.123.

5 Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil

Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

55

khususnya PPP itu akan tenggelam, karena pada tahun 2004-2009 PPP

sangat drastis penurunan suara dan kursi DPR, akan tetapi PPP

membuktikan pada pemilu 2014 adanya perbaikan, perbaikan yang telah

dilakukan mengalami peningkatan lebih dibanding pemilu tahun 2004-

2009”.6

Dalam pemilu 2014 perolehan suara PPP naik dibandingkan dengan

pemilu 2009. Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.157.488 suara atau

6,53% yang setara dengan 39 kursi DPR. Namun dengan adanya perdebatan

dalam hal kedudukan kursi pimpinan, hingga terjadi adanya perbedaan

pendapat yang menyebabkan PPP tidak menempati kursi DPR.

Ada beberapa hal yang menyebabkan PPP tidak menempati kursi

pimpinan DPR diantaranya. Pertama, karena munculnya Partai Demokrat

dengan membawa kekuatan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan

PPP. Kedua, adanya konflik internal PPP yang sedang berjalan. Ketiga, PPP

memiliki hak akan kursi pimpinan DPR namun PPP menyerahkan kursi

DPR kepada Partai Demokrat karena itu merupakan posisi aman pada saat

PPP sedang tidak solid.7

Lain halnya dengan hasil yang dapat penulis simpulkan dari

wawancara pihak Romahurmuziy. Bahwa saat karya tulis ini dibuat, posisi

PPP dalam kursi pimpinan DPR belum final terkait adanya konflik internal

partai, karena adanya beberapa komisi yang sampai saat ini masih





56

bernegosisasi untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR, sehingga PPP

optimis untuk mendapatkan hak kursi pimpinan DPR. Kecuali bagi komisi

yang sudah resmi diputuskan dan dilantik untuk menduduki kursi

pimpinannya.8

Pemilu diselenggarakan untuk memenuhi amanat rakyat dan

merupakan bagian penting dari pembangunan demokrasi, yang tidak ikut

pemilu hingga menolak sama halnya dengan menolak pembangunan dan

anti demokrasi.

Seiringan dengan perjalanan Era Reformasi, golongan putih (golput)

dalam arti penolakan dan pengingkaran terhadap pelaksanaan pemilu secara

formal sebagai gerakan memang tidak ada atau setidaknya tidak tampak.

Akan tetapi jika mengamati pelaksanaan tiga kali pemilu pada masa

reformasi ada kecenderungan tingkat pertisipasi masyarakat menurun dalam

partai Islam, yaitu pemilu 1999 (35,95%), 2004 (37,74%), 2009 (28,62%)

dan 2014 (31,41%). Dengan kata lain secara substansial golput sebetulnya

tetap ada dan nyata.9

Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara penulis bersama

Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si. Bahwa banyak masyarakat yang

belum menyampaikan aspirasi suaranya meskipun itu bagian dari hak

konstistusional mereka sebagai masyarakat, tetapi partisipasi menunjukkan

dari kesadaran terhadap proses berlangsungnya demokrasi, karena



9 Chozin Chumaidy, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun

2013, Hal. 58

57

masyarakat menganggap bahwa memilih atau tidak, tidak akan dapat

merubah kehidupannya. Itu sebagai anggapan bagi masyarakat yang tidak

memilih.

Oleh karenanya bagi yang sudah memiliki hak suara untuk memilih,

harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mengurangi golput dalam

setiap pemilu yang berlangsung. Dengan demikian akan dapat memberikan

harapan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk kembali

mempergunakan hak pilihnya secara sadar, dan penuh tanggungjawab.

Begitupun potensi untuk menumbuhkan kembali kepercayaan

masyarakat kepada PPP masih ada dan sangat besar, karena kehadiran PPP

dikalangan masyarakat Islam Indonesia tidak mudah untuk dihilangkan

sejak kelahirannya pada tahun 1973. Kepercayaan yang merupakan kunci

bagi keberhasilan perjuangan politik, kunci bagi keberadaan dan peranan

PPP dalam memperjuangkan ‘izzul Islam wal muslimin, menegakkan amar

ma’ruf nahi mungkar, membangun masyarakat Indonesia yang marhamah,

serta NKRI sebagai baldatun wa rabbun ghafur,10

B. Sikap Politik PPP Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara

Bagi PPP yang telah mengikuti pemilu delapan kali sejak 1977,

maka pemilu 2014 memiliki makna yang lebih strategis tidak hanya sekadar

untuk memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan

pemerintahan yang kita tegakkan, akan tetapi pemilu 2014 mengandung


2013, Hal.74

58

nilai perspektif bagi peran PPP dalam menegakkan kepemimpinan bangsa,

menuju terwujudnya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasar Pancasila.11 Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara

penulis. Akan sikap politik PPP yang sesungguhnya berdasarkan pada garis

besarnya amar ma’ruf nahi mungkar”12

Pemilihan umum 2014 ini diikuti oleh dua calon Presiden dan wakil

Presiden yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dari

Koalisi merah Putih.Serta Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf

Kalla dari Koalisi Indonesia Hebat.

Pada saat Koalisi terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan

mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan didalam internal partai

berlambang Ka’bah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai

Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 23 Maret 2014.

Menurut kubu Romahurmuziy, kehadiran Suryadharma Ali untuk

mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur

parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan bahwa kader PPP di

mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang


2013, Hal. 24



59

ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di

Bandung.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

melaksanakan rapat pimpinan nasional yang akhirnya resmi memutuskan

arah koalisinya ke Prabowo Subianto. Keputusan koalisi PPP ke Prabowo

dilakukan secara musyarawah mufakat yang melibatkan 33 Dewan

Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia.13

Sebagaimana penjelasan yang telah disimpulkan dari hasil

wawancara penulis bersama bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si selaku

pihak Suryadharma Alimengatakan, bahwa partai PPP melihat Prabowo

yang paling tepat untuk memimpin, karena Prabowo terdapat jiwa

pemimpin, dan dinilai memiliki sikap kepemimpinan yang kuat dalam

memimpin negara. Kini Indonesia membutuhkan pemimpin tersebut, dari

kepemimpinan yang dibandingkan dengan Joko Widodo saat itu.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Romahurmuziy bersama Bapak

Nur Salam AS, S.IP, dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa

pada pemilu 2014 secara resmi organisasi PPP mengambil sikap untuk

memilih Prabowo Hatta pada nomor urut satu. Namun setelah pelantikan

Presiden terpilih Jokowi Widodo dengan wakil presiden Jusuf Kalla maka

PPP mendukung pemerintahan terpilih.

Dalam sebuah kepemimpinan terdapat suatu keadaan yang

dinamakan periode yaitu masa atau waktu kepemimpinan tersebut

13 Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia

Bebas, Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2014 , Diakses

Pada Tanggal 02/12/2014


60

menjalankan kekuasaannya. Setelah berakhir periode dalam suatu

kekuasaan, maka akan dimulainya sebuah suksesi kepemimpinan yang

diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam kepemimpinan.

Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka

terdapat istilah mengenai suksesi, yang biasa diartikan sebagai suatu proses

perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi didalam

suatu negara dalam jangka waktu tertentu sehingga terbentuk negara baru

yang berbeda dengan negara semula. Singkatnya, suksesi ialah penggantian

kepemimpinan dari suatu negara.14

Pemilu 2014 secara prosedural sudah berjalan secara demokrasi akan

tetapi substansi dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya belum maksimal,

karena masih banyak terjadi adanya pelanggaran hukum.15 Bagi PPP

kepemimpinan pada pemilu 2014 menjadi sebuah pembelajaran yang

berharga bagi Bangsa Indonesia.Secara keseluruhan berjalan dengan lancar,

cukup kondusif, dan berhasil membuka dinamika baru di dunia perpolitikan

yang ditandai dengan hadirnya dua pasangan caleg yang memiliki

perpaduan politik. Namun pada saat yang bersamaan terjadi adanya

kekurangan, tetapi pada dasarnya hal tersebut dikatakan sebagai jalan akan

adanya perbaikan dimasa yang akan datang”.16

14 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Hal. 553 15 Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil




61

Maka dalam demokrasi, siapapun yang mendapat kepercayaan dan

dipilih oleh rakyat, harus senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang

dilakukannya. Jika ruang pertanggungjawaban itu tidak ada maka bisa

dikatakan tidak ada demokrasi dan pemerintahannya pun bukan

pemerintahan yang demokratis.

Di dalam demokrasi, pemilu merupakan suatu keniscayaan sebagai

perwujudan dari kedaulatan rakyat. Setiap warga berhak mengikuti pemilu,

memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas, rahasia, dan

pelaksanaannya pun dilakukan secara jujur dan adil.17

C. Konflik internal dan kelompok kepentingan

Pada saat karya tulis dibuat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

sedang dilanda konflik internal.Aksi saling pecat yang terjadi bisa menjadi

bumerang yang kontra produktif bagi keberlangsungan partai berlambang

ka’bah tersebut. Bukan tak mungkin PPP akan ditinggal pemilihnya bila

konflik antar elitenya itu berlarut-larut.

Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, komisi

pemberantasan korupsi menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali

sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaran haji di

kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Sebelumnya, bakal calon

presiden dari partai gerinda Prabowo Subianto, memuji kinerja

Suryadharma Ali sebagai menteri agama.Prabowo menilai, penyelenggaraan


2013, Hal.23

62

ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah

sangat baik. Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam masa

kampanye menambah sentimen negatif terhadap Koalisi Merah Putih.

Pada saat karya tulis ini dibuat, konflik kembali menyeruak di

internal. Rapat pengurus harian (RPH) DPP PPP pada Rabu (10/9/2014)

memutuskan memecat Suryadharma Ali dari Jabatan ketua umum.

Pemecatan itu dilakukan karena Suryadharma Ali tidak segera mundur

meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi haji.18

Didalam AD ART PPP ketua umum dapat diberhentikan pada saat

muktamar berlangsung, melainkan bukan disaat rapat-rapat harian dan

dengan tanpa adanya paksaan.19

Dinilai telah meruntuhkan citra partai, Suryadharma Ali pun “diusir”

paksa dari kursinya. Tidak terima, Suryadharma Ali bermanuver balik

dengan memecat tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M.

Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan

Emron Pangkapi.

PPP terlahir atas prinsip bahwa amar ma’ruf nahi mungkar sebagai

semangat perjuangan PPP. Prinsip perjuangan itu harus bercermin, dan

menjunjung tinggi nilai kebenaran dengan melawan hal yang mungkar.

18 Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014-Wikipedia Bahaa Indonesia, Ensiklopedia

Bebas, Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2014 , Diakses

Pada Tanggal 02/12/2014 19 Wawancara Penulis Dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai wakil



63

Pemimpin dari sebuah negara harus memiliki kreadibilitas, harus jujur, dan

bersih demi kepentingan rakyat bersama”20

Saat karya tulis ini dibuat, Partai Persatuan Pembangunan terbagi

menjadi dua kubu yang mendukung keputusan Suryadharma Ali untuk

menjalin koalisi dengan Prabowo dan kubu Romahurmuziy yang menjalin

koalisi dengan Jokowi. Internal PPP menganggap bahwa Suryadharma Ali

telah bertindak otoriter dengan memecat kader tanpa melalui proses yang

jelas dan membuat arah koalisi tanpa melalui proses rapimnas. Wakil ketua

umum PPP Emron Pangkapi menjelaskan sebuah partai yang memiliki

aturan dan konstitusinya sendiri. Menurutnya, tidak ada seorang pun di

dalam partai yang bisa menempatkan dirinya di atas aturan dan konstitusi

tersebut.

Seringnya konflik internal yang melanda PPP ini terjadi karena tidak

adanya tokoh sentral yang dapat diterima oleh seluruh anggota partai. Hal

ini berbeda dengan partai lain yang memiliki tokoh sentral, seperti Partai

Demokrat yang memiliki Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP

mempunyai Megawati Soekarnoputri, di Partai Gerindra ada Prabowo

Subianto, ataupun di PKS ada Hilmi Aminuddin. Masing-masing tokoh

sentral tersebut mampu mengeliminasi potensi konflik yang muncul.

Suryadharma Ali yang sebenarnya sudah cukup lama memimpin PPP dinilai

belum menjadi tokoh sentral yang kuat.Apalagi posisinya saat ini melemah

dengan status barunya sebagai tersangka kasus korupsi.



64

Kini dengan terbentuknya tokoh sentral dalam Majelis Syariah PPP

yang diketuai oleh KH. Maimun Zubair, beliau mengusulkan adanya

Muktamar VIII PPP dipercepat dan berujung islah untuk mengatasi konflik

internal partai berlambang Ka’bah. Maimun menyebutkan salah satu

solusinya adalah islah, namun islah hanya bisa dilakukan jika kedua belah

pihak tidak membahas apa penyebabnya. Sebab masing-masing pihak akan

merasa dirinya benar. Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara

penulis dengan kubu Suryadharma Ali.

Tokoh-tokoh senior PPP yang didalamnya terdapat Majelis

Pertimbangan Partai, Majelis Pakar Partai, Mahkamah Partai, dan Majelis

Syariah terdapat para ulama PPP. Sesungguhnya semua itu sudah maksimal

dalam mengupayakan untuk adanya islah pada kedua kubu. Ulama besar

KH. Maimun Zubair sudah sangat menginginkan untuk PPP bersatu

kembali.21

Berdasarkan penjelasan pihak kubu Romahurmuziy dapat penulis

simpulkan. Bahwasannya tokoh senior dan ulama PPP sangat andil dalam

mengupayakan agar konflik segera berakhir, dan kembali membawa nama

besar partai Islam. Namun karena konflik telahmasukdiranah hukum dan

sebagai masyarakat yang taat akan hukum, maka kita harus menghargai

proses hukum yang telah berjalan.22





65

Dalam partai politik PPP telah membentuk suatu Mahkamah Partai.

Mahkamah Partai sebagai salah satu institusi PPP tingkat nasional yang

dibentuk pada muktamar PPP VII/2011 di Bandung untuk melaksanakan

amanah UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Di dalam pasal 32

UU No.2/2011 dengan tegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai

politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang

dibentuk oleh partai politik.

Putusan Mahkamah Partai DPP PPP bersifat final dan mengikat

(pasal 20 Ayat 6 AD PPP jo Pasal 32 Ayat 5 UU No. 2/2011)23. Sejak

Mahkamah Partai dibentuk telah masuk permohonan penyelesaian

peselisihan internal partai.Seperti perselisihan diantara kedua kubu yang

saling memperebutkan kursi pimpinan PPP.Maka sebelum memasuki sidang

Mahkamah Partai senantiasa dilakukan mediasi untuk mencapai islah.24

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh pihak Suryadharma

Ali dalam hasil wawancara penulis dapat simpulkan. Peran Mahkamah

Partai sudah berjalan maksimal, saat itu juga Mahkamah Partai bersidang

berhari hari kemudian memutuskan sejumlah keputusan. Pertama, kedua

kubu untuk melakukan islah. Kedua, kepemimpinan PPP tetap dipegang

oleh Suryadharma Ali dengan Sekjen Romahurmuziy, dan ketiga,

23 Putusan Mahkamah Partai PPP Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Bersifat Final

Dan Mengkat


2013, Hal.121

66

Mahkamah Partai memberikan waktu satu minggu pada kedua kubu untuk

islah25

Mahkamah Partai, dan Majelis Syariah sesungguhnya mempunyai

peran penting dalam posisi keberadaannya di dalam partai. Salah satunya

adanya konflik seperti ini yang perlu diselesaikan didalam partai, dengan

memberikan masukan, bantuan untuk penyelesaian masalah, memberi

arahan, saran-saran, akan tetapi bukan memberi instruksi.26

Pada Selasa, 23 September 2014 lalu, Mahkamah PPP menggelar

rapat internal di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta. Rapat yang di pimpin

oleh ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidy itu untuk menyikapi

perpecahan kedua kubu diinternal PPP. Mahkamah Partai telah memutuskan

untuk memberikan waktu satu minggu untuk keduanya melakukan islah.

Dan menyatakan bahwa pemberhentian oleh masing-masing pihak tidak sah,

dan meminta Suryadharma Ali serta Romahurmuziy menentukan waktu dan

tempat Muktamar VIII.

Namun hal itu tidak tercapai, karena pihak Romahurmuziy

menggelar Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014,

sebelum habis masa islah yang telah ditentukan oleh Mahkamah Partai.

Muktamar ini menghasilkan kepengurusan dengan ketua umum

Romahurmuziy. Pada tanggal 28 Oktober 2014 Kementerian Hukum dan





67

HAM mengesahkan kepengurusan PPP yang diajukan pihak

Romahurmuziy.

Pada 30 Oktober - 2 November 2014 kubu Suryadharma Ali

menggelar Muktamar VIII di Jakarta atas usulan dari Ketua Majelis Syariah

DPP PPP KH. Maimun Zubair untuk mengatasi konflik internal partai

berlambang Ka’bah. Dan hasilnya Djan Faridz terpilih menjadi ketua

umum. PPP kubu Djan faridz mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan

kepengurusan Romahurmuziy. Hasilnya pada November 2014 PTUN

mengeluarkan putusan sela yang meminta pelaksanaan SK Menkumham RI

Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan

Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014, memutuskan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly agar menunda pengesahan

kepengurusan DPP PPP, setelah PPP versi Muktamar Jakarta mengajukan

gugatan pada PTUN karena Menkum HAM telah mengesahkan

kepengurusan versi muktamar surabaya di tengah kisruh internal partai

berlambang Ka’bah ini.

Melalui wawancara dengan pihak Romahurmuziy dapat penulis

simpulkan. Bahwa suatu cobaan dalam sebuah partai PPP, upaya islah

sebenarnya sudah dilakukan namun nampaknya kedua pihak lebih merasa

nyaman apabila menyesaikan secara hukum, proses hukum sudah berjalan

dan arus kita hormati, karena hukumyang memberikan jalan keputusan final,

hingga akhir ini diserahkan pada hukum.

68

Keluarnya putusan sela atas permohonan pihak Suradharma Ali oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinilai sebagai momentum

tepat untuk melakukan upaya islah bagi dua kubu di PPP yang tengah

berseteru terkait keabsahan kepengurusan DPP PPP pihak Romahurmuziy.

Berdasarkan wawancara dari pihak Suryadharma Ali dapat penulis

simpulkan. Akan adanya harapan bagaimana PPP untuk tetap bersatu dalam

proses pengadilan sudah berjalan. Hingga tim islah sudah terbentuk, namun

tim islah belum bisa menyatukan PPP, maka proses hukum yang akan

menentukannya siapa yg benar dan yg salah.27

Rabu pada tanggal 25 Februari 2015, Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang diketuai Teguh Satya Bhakti

mengabulkan gugatan mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan

(PPP). Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan pihak Suryadharma

Ali adalah dampak dari intervensi pihak tergugat, yaitu Menkumham yang

dianggap ikut campur dalam konflik internal partai politik. Majelis Hakim

kemudian mengabulkan seluruhnya gugatan Suryadharma Ali atau pihak

penggugat, dan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM

No. M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan

Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014.

Dengan mengabulkan gugatan Suryadharma Ali terkait pengesahan

Menkumham terhadap kepengurusan PPP pihak Romahurmuziy. PPP pihak

Romahurmuziy resmi mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata



69

Usaha Negara (PT TUN) pada tanggal 2 Maret 2015. Serta Menkumham

Yasonna H. Laoly akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Yasonna

menganggap bahwa banding adalah upaya pemerintah mengintervensi

kepengurusan partai politik.Anggapan tersebut muncul karena pihak

Romahurmuziy mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

sementara Djan Faridz memilih untuk oposisi.28

Pengabulan gugatan pemohon atas Surat Keputusan (SK)

Menkumham terkait pengesahan pengurus PPP versi muktamar Surabaya

berimplikasi pada penundaan pelaksaan SK Menkumham.

Demi kelancaran tugas akhir kuliah, penulis membatasi penelitian

sampai dengan adanya keputusan dari PT TUN yang mengabulkan gugatan

dari pihak Suryadharma Ali dalam konflik internal PPP pada tanggal 25

Februari 2015. Namun sampai karya tulis ini dibuat, keputusan itu belum

final dan masih berjalan dalam proses hukum karena adanya pengajuan

banding dari pihak Romahurmuziy serta Menkumham Yasonna H. Laoly.

28 Artikel Diakses Pada Tanggal 5 Maret 2015 Pukul 19.30 Wib Dari

Http://news.detik.com/read/2015/02/25/153338/2842857/10/suryadharma-menang-di-ptun-romi-akan-banding-ke-pt-tun

http://news.detik.com/read/2015/02/25/153338/2842857/10/suryadharma-menang-di-ptun-romi-akan-banding-ke-pt-tun

http://news.detik.com/read/2015/02/25/153338/2842857/10/suryadharma-menang-di-ptun-romi-akan-banding-ke-pt-tun

70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Dalam pemilu tahun 2014 partai PPP mengalami kenaikan dalam

perolehan suara dengan memperoleh suara 6,53%, dibandingkan dengan

pemilu pada tahun 2009 partai PPP hanya memperoleh suara 5,33%.

Pada saat pemilu tahun 2014 semua anggota partai PPP resmi

mendukung koalisi merah putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto

saat itu, namun setelah pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dengan

wakil Presiden Jusuf Kalla, maka sebagian anggota partai PPP

mendukung pemerintahan terpilih.

2. Menurut partai PPP suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014 secara

prosedural sudah berjalan secara demokrasi akan tetapi substansi dari

tujuan demokrasi yang sesungguhnya belum maksimal, karena masih

banyak terjadi adanya pelanggaran hukum. Hal tersebut dijadikan

sebuah pembelajaran yang berharga bagi Bangsa Indonesia. Agar

bagaimana mekanisme yang dilalui oleh proses suksesi itu dapat

berjalan dengan baik, yakni dengan mempersiapkan diri dalam

menghadapi dan menjalani suksesi itu sendiri tanpa adanya golput.

71

3. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua belah pihak terkait

konflik internal partai PPP, sampai saat karya tulis ini dibuat belum

menemukan titik akhir dari konflik yang terjadi sejak tahun 2014,

hingga munculnya pengajuan banding yang diajukan oleh pihak

Romahurmuziy terkait putusan PT TUN yang mengabulkan permohonan

dari pihak Suryadharma Ali atas keputusan Menkum HAM yang

mengesahkan Surat Kepengurusan Romahurmuziy.

B. Saran saran.

1. Saatnya sekarang PPP merebut kembali kepercayaan umat. Menyapa,

mendengar dan merangkul umat dengan amal nyata. Karena PPP tampil

betul-betul sebagai rumah besar umat Islam, semua orang akan merasa

nyaman dan aman tinggal di rumah besar itu. Sikap politik PPP harus

lebih tegas dan jelas membela kepentinnan Islam. Sikap politik

PPPsenantiasa dalam sighah nilai-nilai syariat Islam. Sehingga PPP

nampak jati dirinya sebagai partai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

2. Kepada masyarakat diharapkan agar turut berperan aktif dalam setiap

proses suksesi kepemimpinan yang sejati melalui sistem pemilu yang

demokratis. Karena tentu masyarakat berharap ke depannya bangsa ini

akan menjadi bangsa yang demokratis.

72

DAFTAR PUSTAKA

Ambari, Abdullah, Intisari Tata Bahasa Indonesia, Bandung: Djatnika

Amir, Zainal Abidin, Peta Islam Politik: Pasca Soeharto Jakarta: Pustaka LP3ES

2003

Apriyanto, Pemi, Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa

Artikel diakses pada tanggal 16 Mei 2014 pukul 23.00 wib dari


Artikel diakses pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.15 wib dari

http://id.m.nasional.kompas.com/read/2013/08/26/0833212/pentingnya.su

ksesi.2014

Artikel diakses Pada Tanggal 1 November 2012, pukul 20.40

wib.Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_282_Presiden_Indonesia_2

009

Artikel diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2014, Pukul 19.30

wib.Http://m.detik.com/news/read/2013/05/27/113913/2256501/103/2/me

nerawang-nasib-partai-Islam-di-pemilu-2014

Artikel diakses Pada Tanggal 31 Maret 2015, Pukul 20.30 wib. Http://asal-usul-

motivasi-.blogspot.com/2014/02/asal-usul-sejarah-partai-

persatuan.html?m=1

Bagin, Burhan, Metode Penelitian Kualitatif (Akutualisasi Metodologis keArah

Ragam Farian Kontemporer), Jakarta: PT. Grafindo, 2004, Cet. 3

Budiman, Ahmad, Eksistensi Parpol Islam dalam Pemilu 2004, dalam Sali

Susiana. Ed., Pemilu 2004: Analisis Politik Hukum dan Ekonomi

Buchori, Muchtar, Suksesi Dan Masalah-Masalah Demokrasi, Jakarta: Ikip

Muhammadiyah, 1994

Chumaidy, Chozin, Merebut Kembali Kepercayaan Umat, Jakarta. DPP PPP,

2013 Cet.1


http://id.m.nasional.kompas.com/read/2013/08/26/0833212/pentingnya.suksesi.2014

http://id.m.nasional.kompas.com/read/2013/08/26/0833212/pentingnya.suksesi.2014








73

Darwis, Fernita, Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009,

Bandung: AlfabetaCv, 2011, Cet. 1

Effendy, Bahtiar, Islam Politik Pasca Soeharto di Indonesia, Refleksi: Jurnal

Kajian Agama dan Filsafat III, No. 5Agustus 2003

Feith, Herbert, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, PPP dan Politik Identitas (Pergulatan

Islam&Politik Di Indonesia), Jakarta, Tahun 2011

Gunur, Alex, Manajemen; Kerangka-Kerangka Pokok, Jakarta: Bhratara Karya

Aksara, 1982, Cet. 4

Hamzah, Andi, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Ismawati, Esti, Metode Penelitian, Surakarta:Pustaka Cakra, 2003

Karim, M. Rusli., Negara dan Peminggiran Islam Politik,Yogyakarta: Tiara

Wacana Yogya, 1999 Cet.1

Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Khittah Dan

Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, 2007

Kuntowijoyo, Identitas Politik Islam, Penerbit Mizan (anggota IKAPI)

bekerjasama dengan majalah UMMAT, Bandung: 40124, Cet. 1

Metode penelitian Sosial, Terapan dan Kebijaksanaan, Jakarta: Badan Penelitian

dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

2000

Muhammad, Elektabilitas Partai dan Kompatibilitas Demokrasi. 2013. Diakses

tanggal 26 Agustus 2014 dari

http://m.kompasiana.com/post/read/529097/2/elektabilitas-partai-Islam-

dan-kompatibilitas-demokrasi.html#

P. Robbins, Stephen, Marry Coulter, Manajemen Jakarta: PT Indeks Gramedia

Grup, 2005, Jilid 2, Cet. 7

Panduan Parlemen Indonesia Jakarta: Yayasan API, 2001

http://m.kompasiana.com/post/read/529097/2/elektabilitas-partai-islam-dan-kompatibilitas-demokrasi.html

http://m.kompasiana.com/post/read/529097/2/elektabilitas-partai-islam-dan-kompatibilitas-demokrasi.html

74

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014, Wikipedia bahasa Indonesia,

Ensiklopedia bebas,


4 , diakses pada tanggal 02/12/2014

Pemilihan Umum Presiden Indonesia Era Reformasi, Wikipedia bahasa Indonesia,

Ensiklopedi bebas,

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_Era

_Reformasi, diakses pada tanggal 02/12/2014

Prasojo, Eko, “ReformasiKedua”, Salemba Humanika, Jakarta, 2009.Putusan

Mahkamah Partai PPP sebagaimana dimaksud padaayat (4) bersifat

final dan mengkat

Ranuwihardjo, A. Dahlan, Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi Beberapa

catatan, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979

Rosyada, Dede, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi

Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media, 2003

Salim, Arsekal, Partai-partai Islam dan Relasi Agama Negara, Jakarta: Puslit

IAIN, 1999

Siddiq, M Dja’far, PPP Menggagas Reformasi Membangun Indonesia Baru,

Jakarta. 2003

Sudirman, Tebba, Islam Orde Baru : Perubahan Politik Dan Keagamaan.

Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993, Cet.1

Sumarno, Megawati dan Aspirasi Politik Islam, dalam Rusdi Muhtar et.all,

Megawati Soekarno Putri : Presiden Republik Indonesia, Jakarta:

Rumpun Dian Nugraha, 2002

Tebba, Sudirman, Islam PascaOrde Baru, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,

2001, Cet.1

Tim Litbang Kompas, Partai- Partai Politik Indonesia, Jakarta: Pt. Kompas

Media Nusantara, 1999





75

Umar, Musni, Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan Dan

Sekuler, Jakarta: Insed Bersama Lembaga Pencegah Korupsi, 2004 Cet. 1

Wasito, Hermawan, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Gramedia

Pusaka Utama, 1992

Wilopo, Zaman Pemerintahan Parai-Partai dan Kelemahan-kelamahannya,

Jakarta: Yayasan Idayu, 1976

WJS. Pooerwadinata, Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

1982 Cet.4

Wawancara pribadi dengan Bapak Akhmad Gozali Harahap M.Si, Jabatan sebagai

wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma

Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

Wawancara pribadi dengan Bapak Nur Salam AS, S.IP, Jabatan sebagai Staff Ahli

dari Bpk. Amir Uskara M.Kes. dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20

Februari 2014

76

LAMPIRAN – LAMPIRAN

77

78

79

80

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak. Akhmad Gozali Harahap, S.Ag, M.Si

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bakti 2011-2015

Hari : Selasa, 17 Februari 2014

Pihak : Suryadharma Ali

1. Bagaimana menurut PPP mengenai Suksesi Kepemimpinan pada pemilu

2014?

Jawab: Pemilu 2014 secara procedural itu sudah berjalan secara demokrasi tetapi

substansi dari yang diinginkan oleh tujuan dari demokrasi sendiri sesungguhnya

belum maksimal. Kenapa? Karena masih banyak terjadi pelanggaran hukum, dan

masih banyak kecurangan yang terjadi saat itu.

2. Bagaimana sikap PPP dalam pemilu 2014?

Jawab: Kita melihat Prabowo itu yang paling tepat, kenapa? Karena Prabowo itu

memiliki jiwa pemimpin yang kuat, dalam artian kepemimpinan yang kuat disini

mampu untuk bersikap tegas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi didalam

pemerintahan, kini Indonesia membutuhkan akan pemimpin yang kuat seperti itu

dibandingkan dengan Joko Widodo waktu itu.

3. Apa yang menyebabkan PPP tidak mendapati kursi pimpinan DPR?

Jawab: Mengenai kursi pimpinan DPR memang hak PPP itu ada, tetapi kenapa

tidak mendapati kursi tersebut, pertama tiba-tiba Partai Demokrat masuk karena

sebelumnya demokrat tidak masuk didalam Koalisi Merah Putih (KMP), karena

81

Partai Demokrat mempunyai kekuatan besar hingga akhirnya bisa ikut masuk

dalam kursi DPR. Sesungguh ya itu hak PPP, tetapi faktor yang kedua karena

internal PPP itu ada konflik yang sedang tidak solid, karena disisi lain ada yang

ingin di posisi KIH dan yang lain tetap di posisi KMP. Ditengah kekisruhan

politik, dan proses hukum tetap berjalan maka teman-teman KMP akhirnya

menetapkan Partai Demokrat di DPR, kenapa? Karena suara dari partao Demokrat

itu lebih banyak. Dari PPP pihak Suryadharma Ali menyerahkan kepada partai

Demokrat karena itu posisi aman saat itu, karena PPP sedang tidak solid, karena

kalau Demokrat tidak masuk maka kursi akan diambil oleh pihak Koalisi

Indonesia Hebat (KIH). ketiga, disini KMP mengambil posisi aman dan dipastikan

menang kalau partai Demokrat masuk, kalo PPP sedang pecah dan tidak

bergabung itu masih yaa gapapalah..tetapi kalo partai Demokrat masuk itu pasti

menang.

4. Bagaimana pendapat PPP mengenai beberapa survei yang mengatakan

bahwa elektabilitas partai islam saat ini merosot jauh dibawah partai

nasionalis?

Jawab : Oh ya memang itu faktanya bukan survei lagi karena, sebelum pemilu

suara memang kita merosot, paska pemilu itu dibuktikan hasilnya merosot tetapi

kekeliruan dari hasil survei tersebut tidak serta merta penilaian mereka terhadap

Islam itu benar, kenapa saya bilang tidak serta merta? Misalnya PPP menurut

survei perolehan suaranya pada 2014 kemaren itu 1,3 milyar persen, banyak yang

menduga dari hasil survei itu PPP tidak akan lolos PT artinya tidak lagi ikut

82

menjadi peserta pemilu, tetapi nyatanya atau hasilnya PPP mendapat 6,53% suara

berbeda dari hasil survei dengan fakta, kalau sesuai secara umum partai Islam

memang turun merosot, iya. Tetapi perhitungan realnya itu ada kesalahan seperti

yang tadi saya sebutkan.

5. Sejauhmana sikap PPP dalam menghadapi perbedaan kelompok kepentingan

Jawab : Harapan kita hanya bagaimana untuk tetap bersatu, kalau tidak bias islah

ini kan proses sudah berjalan dalam artian disini, proses pengadilan yang sudah

berjalan itu dinamakan PT TUN karena kita yang mengajukannya dan Insya Allah

kita optimis akan memenangkannya pada hari rabu tanggal 25 Februari itu akan

adanya keputusan. Kalo mereka kalah, mereka harus bergabung dengan kita kalau

tidak mau maka kami akan pecat mereka. Kalo kita yang kalah ya gak ada

masalah. Sikap kami tetap menginginkan PPP tetap bersatu hingga sudah

membentuk tim islah, yang sampai sekarang belum bias menyatukan maka sikap

pengadilanlah yang akan menentukannya siapa yang benar dan yang salah.

6. Sejauhmana tokoh senior PPP berperan dalam penyelesaian konflik internal

PPP?

Jawab : Para ulama dan tokoh-tokoh senior PPP sesungguhnya itu sudah

maksimal dalam mengupayakan untuk adanya islah pada kedua pihak, mengapa

saya katakana seperti itu, karena tokoh senior ada yang bergabung dalam Majelis

Pertimbangan Partai, Majelis Pakar Partai kalau para ulama itu Majelis Syariah

serta Mahkamah Partai. Semua itu sudah menginginkan untuk islah agar PPP

menjadi satu, dan terakhir kita sudah bentuk tim islah dengan tokoh senior dan

83

ulama. Ulama besar kita yang kita kagumi KH. Maimun Zubair sudah sangat

menginginkan untuk kita bersatu. Bahkan di kepengurusan PPP kubu Djan Farid

ketua Majelis Syariahnya kembali mbah maimun.

7. Bagaimana konsep kepemimpinan yang bersih menurut PPP?

Jawab : Politik PPP secara umum amar ma’ruf nahi mungkar, tentu salah satunya

PPP menginginkan untuk Indonesia bersih dari korupsi, pemerintah harus

mempunyai keberanian untuk memberantas seluruh potensi korupsi itu sendiri,

tapi memang tidak segampang itu karena budaya korupsi di Indonesia itu sangat

kental, karena kita juga sudah tidak bias menunjukan lagi mana yang bersih dan

mana yang kotor dalam artian korupsi, baik tingkat RT sampai Presiden karena

budaya yang susah dihilngkan.

8. Bagaimana peran Mahkamah Partai PPP dalam menyelesaikan konflik?

Jawab : Peran Mahkamah Partai itu sebetulnya sudah maksimal, karena mereka

itu kan berdasarkan perintah dirjen AHU waktu itu, karena begitu Romy memecat

SDA, SDA juga langsung memecat Romy serta kelompok-kelompoknya,nah

setelah terjadi pecat memecat kedua kubu ini langsung mengajukan pengesahan

keMenkum HAM minta disahkan, oleh Menkum HAM menolak kedua-duanya,

menurutnya agar persoalan internal diselesaikan lewat Mahkamah Partai, karena

keputusan Mahkamah Partai itu kan sifatnya final dan mengikat, saat itu juga

Mahkamah Partai bersidang berhari hari kemudian memutuskan ada sejumlah

keputusan, pertama kedua pihak untuk islah, kedua kepemimpinan PPP tetap di

pegang oleh Suryadharma Ali dengan sekjen Romahurmuziy, ya... ketiga kalau

84

tidak bisa islah Mahkamah Partai memberikan waktu 1 minggu, kalau tidak maka

akan diserahkan ke Majelis Syariah artinya yang lebih tinggi marwah dari PPP,tapi

ternyata pihak Romy langsung mengadakan muktamardi Surabaya pada tanggal

15-18 Oktober 2014 tepat dimasa islah berjalan terpilih Romy sebagai ketua

umum. Dan pendapat Mahkamah Partai muktamar Surabaya itu tidak sah, dan

muktamar Jakarta yang sah begitu pun juga dengan Majelis Syariah.

9. Bagaimana strategi yang dilakukan PPP dalam memperjuangkan Syariat

Islam yang merupakan dari cermin sikap politik PPP?

Jawab : Beberapa evaluasi telah dilakukan oleh PPP,terkait dengan adanya system

organisasi yang cukup tertinggal karena pola piker organisasi yang ada pada

kalangan tua, sehingga menyebabkan PPP kurang diminati oleh anak muda. yaa..

PPP menyadari betul sebagai partai islam, dan jelas akan tetap dan selalu berjuang

dalam parlemen apa yg menjadi keinginan umat islam semisal infrastruktur dan

apa yang menjadi keinginan partaii slam, kita akan tetap berjuang di parlemen

karena itu adalah salah satu tujuan dari PPP. Dan tetap pada sikap politik PPP

yang sesungguhnya garis besarnya itu amar ma’ruf nahi mungkar,

85

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak. Nur Salam AS, S.IP

Jabatan : Staff Ahli Anggota DPR RI Bapak Amir Uskara, M.Kes.

Hari : Selasa, 20 Februari 2014

Pihak : Romahurmuziy

1. Bagaimana menurut PPP mengenai Suksesi Kepemimpinan pada pemilu

2014?

Jawab : Bagi PPP kepemimpinan pada pemilu 2014 itu, menjadi sebuah

pembelajaran yang amat berharga bagi bangsa Indonesia. Secara keseluruhan

pemilu berjalan dengan lancar, cukup kondusif, kemudian berhasil membuka

dinamika baru di dunia perpolitikan yang ditandai dengan hadirnya dua pasangan

caleg yang di dalam melakukan, ya katakanlah perpaduan politik itu. PPP

menganggap itu berjalan cukup feerr dan kemudian pada saat bersamaan, ada juga

kekurangan tetap iya pada dasarnya itu bisa dikatakan nantinya harus ada

perbaikan dimasa yang akan dating.

2. Bagaimana sikap PPP dalam pemilu 2014?

Jawab : PPP pada pemilu 2014 secara organisasi PPP mengambil sikap memilih

Prabowo Hatta jadi dukunganya itu secara bulat, secara partai resmi mendukung

memilih pasangan nomor urut satu dan itu sudah diputuskan bersama-sama saat

itu, tapi setelah pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK maka PPP mendukung

pemerintahan terpilih dan tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

86

3. Apa yang menyebabkan PPP tidak menempati kursi pimpinan DPR?

Jawab : Mengenai kursi DPR, kalau sampai hari ini posisi PPP dalam pimpinan

DPR RI itu kan belum final, jadi masih ada beberapa komisi yang belum final

karena adanya konflik internal yang sampai sekarang kita masih bernegosisasi

untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR, sampai sekarang juga kami masih

optimis untuk mendapatkan kursi, kecuali ya.. bagi komisi yang sudah resmi

diputuskan dan dilantik menduduki kursi pimpinannya. Tapi masih ada beberapa

yang belum ditetapkan juga

4. Bagaimana pendapat PPP mengenai beberapa survey yang mengatakan

bahwa elektabilitas partai islam saat ini merosot jauh dibawah partai

nasionalis?

Jawab : yaa.. sebenarnya sudah muncul 2 tahun yang lalu menjelang pemilu 2014,

bahkan ada yang menyatakan prediksinya bahwa partai Islam khususnya PPP itu

akan tenggelam, namun pada tahun 2004-2009 itu PPP sangat-sangat drastic

penurunan suara dan kursi DPR, akan tetapi kami membuktikan pada pemilu 2014

PPP mengalami perbaikan, perbaikan yang telah kita lakukan itu mengalami

peningkatan lebih dibanding pemilu tahun 2004-2009

5. Sejauhmana sikap PPP dalam menghadapi perbedaan kelompok kepentingan

Jawab : hemm... ini juga suatu cobaan didalam sebuah partai PPP, perbedaan itu

tidak bisa kita hindari dan musti kita hadapi, dan PPP akan mendukung

kepentingan yang pasti mengutamakan rakyat dan kepentingan PPP. Apalagi

dengan adanya konflik internal sekarang kita lihat, untuk menuju islah sebenarnya

87

sudah dilakukan dan sudah dibangun komunikasi kedua pihak untuk menuju

keislah, namun nampaknya memang kedua pihak lebih merasa nyaman kalo

menyesaikan secara hukum, proses hokum sudah berjalan maka ya kita harus

nantikan bagaimana keputusan akhir. Harus kita hormati, dan nampaknya sejauh

ini proses hukumlah yang memberikan jalan keputusan final, hingga akhir ini

diserahkan pada hukum. Karena kami versi pihak Romi sampai saat ini menunggu

bagaimana hasilnya, tetapi pihak sana juga menghargai proses hukum Karena kan

yang mengajukan kepihak hokum itu dari pihak sana dan karena itu sudah terlanjur

masuk keranah hukum jadi ya positifnya harus menunggu hasil putusan.dari

kejelasan siapa yang pada akhirnya paling tepat dan berhak disebut sah diantara

kedua ini, Dan setelah itu, tentu selanjuatnya adalah islah ini berlanjut dalam artian

siapapun yang menang tidak dan munafikan yang kalah tetapi merangkul dan

partai ini berjalan kembali bersama dengan menyongsong agenda-agenda

selanjutnya di dalam negara.

6. Sejauhmana tokoh senior PPP berperan dalam penyelesaian konflik internal

PPP?

Jawab : Tokoh senior ulama PPP sangat andil dalam mengupayakan agar konflik

ini segera berakhir, bias dikatakan tokoh PPP sangat aktif dalam mendorong

adanya islah, agar bias membawa kembali nama besar partai Islam ini. Ada banyak

pihak yang mengupayakan islah tetap berjalan dan itu termasuk tokoh senior,

namun karena ini telah bergulir keranah hukum maka kita termasuk juga tokoh

88

senior PPP semua harus menghargai proses hukum yang telah berjalan, yaa

seperti itu kiranya.

7. Bagaimana konsep kepemimpinan yang bersih menurut PPP?

Jawab : Jelas sekali PPP telah tertera lahir dari dasar bahwa semangat perjuangan

PPP itu adalah amar ma’ruf nahi mungkar, jadi prinsip perjuangannya itu harus

bercermin, menjunjung tinggi nilai kebenaran harus melawan hal yang mungkar,

jadi yang benar itu benar, salah itu ya salah. Pemimpin dari sebuah negara harus

memiliki kreadibilitas harus jujur dan harus bersih demi kepentingan rakyat

bersama.

8. Bagaimana pendapat Mahkamah Partai PPP dalam menyelesaikan konflik?

Jawab : Mahkamah Partai, dan Majelis Syariah itukan sebenarnya punya peran

pentingya., posisi keberadaannya di dalam partai itu ya salah satunya kalo ada hal-

hal seperti itu, perlu diselesaikan di dalam internal partai, perannya untuk

memberikan masukan, bantuan untuk penyelesaian masalah, memberi arahan,

saran-saran, tetapi bukan memberi instruksi.

9. Bagaimana strategi yang dilakukan PPP dalam memperjuangkan Syariat

Islam yang merupakan dari cermin sikap politikPPP?

Jawab : Jadi strategi yang ditempuh oleh PPP, tentu pertama itu ya membesarkan

partai ini dengan bagaimana sehingga partai ini mendapatkan dukungan banyak

dari masayarakat, mendapat kepercayaan dari masayarakat, apalagi kita Indonesia

mayoritas Islam, mustahillah PPP ini kalau tidak bias berbuat banyak dalam

rangka kebijakan syariat Islam, kalau dukungan terhadap partai ini kecil dan itu

89

berdampak kecilnya kursi dpr sehingga tidak dapat posisi strategis dan penentu di

Parlemen, tentu di dalam melakukan perjuangan-perjuangan termasuk bagaimana

mengawal dari strategi syariat itu berjalan dengan baik, bagaimana PPP

mmbesarkan ini, sehingga orang jatuh cinta dengan partai ini, dan dapat

memberikan kepercayaan pada partai PPP ini,

90

SIKAP POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) … · pendekatan kepada Islam. Contoh, ia tidak mendukung implementasi hukum syari’ah Islam, namun dengan prinsip-prinsip Islam.

Documents