SP-23/DKNS/OJK/3/2016 SIARAN PERS OJK JALIN KERJASAMA DENGAN BANK SENTRAL TIMOR LESTE Dili, Timor Leste, 22 Maret 2016. Otoritas Jasa Keuangan memperluas kerjasama internasional dengan menyepakati nota kesepahaman dengan Bank Sentral Timor Leste Banco Central de Timor-Leste (BCTL) mengenai pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pengawasan di bidang sektor jasa keuangan, pengawasan operasional lintas batas serta pengembangan inklusi keuangan. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Gubernur BCTL Abraão de Vasconselos di Dili, Timor Leste, Selasa. Dalam sambutannya, Muliaman mengatakan kerjasama ini selain untuk meningkatkan pengawasan operasional lintas batas juga untuk membuka jalan bagi industri jasa keuangan Indonesia mengembangkan bisnisnya di Timor Leste. “Potensi bisnis di Timor Leste sangat besar karena Indonesia adalah mitra dagang paling besar. Jadi kita harapkan akan banyak industri keuangan kita masuk ke Timor Leste,” katanya. Menurut Muliaman, BRI akan masuk ke Timor Leste pada kwartal kedua 2016, menyusul Bank Mandiri dan Asuransi Sinar Mas yang sudah beroperasi di Timor Leste. Sementara itu, Gubernur BCTL Abraão de Vasconselos mengatakan kerjasama dengan OJK akan sangat menguntungkan karena bisa mendukung kemajuan perekonomian negara tersebut yang perdagangannya bergantung pada Indonesia. “Selain pengawasan sektor jasa keuangan lintas batas. Kerjasama di bidang inklusi keuangan bisa membantu kita meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan,” kata Abraão. Dalam nota kesepahaman, kedua lembaga menyepakati berbagai hal antara lain mengenai penetapan pengawasan lembaga jasa keuangan yang berada di lintas batas Republik Indonesia dan Timor Leste, seperti: 1. Memastikan operasional lintas batas dari kantor cabang lembaga jasa keuangan, termasuk anak perusahaan dan kantor perwakilan dari lembaga keuangan itu. 2. Sepakat untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan berjalan secara efektif meliputi operasional lintas batas lembaga keuangan instansi secara terkonsolidasi 3. Sepakat memastikan bahwa kantor pusat dan induk dari lembaga keuangan melakukan kontrol yang memadai dan efektif atas operasi dan perlindungan konsumen dari cabang lintas batas, anak perusahaan, dan kantor perwakilan mereka; 4. Saling mendukung kegiatan operasional perusahaan lintas batas sesuai kewenangan masing-masing