SEWA GUNA USAHA (LEASE) SEBAGAI LEMBAGA …

Sesi I

Fasilitator:

Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA, ACPA

(Praktisi, Penulis & Akademisi)

SEWA GUNA USAHA (LEASE) SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN

SEWA GUNA USAHA (LEASE)

TRANSAKSI SEWA DALAM PERSPEKTF LEGAL

TRANSAKSI SEWA DALAM PERSPEKTIF LEGAL

Lease: “Any agreement which gives rise to relationship of landlord and tenant (real property) or lessor and lessee (real or personal property).” (Black’s Law Dictionary).

Rent: “Consideration paid for use or occupation of property. In a broader sense, it is the compensation or fee paid, usually periodically, for the use of any rental property, land, buildings, equipment, etc.” (Black’s Law Dictionary).

Pasal 1548 KUH Perdata:

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”

Dasar Hukum Sewa:



“Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu: 1 e menyerahkan barang yang disewakan kepada si

penyewa; 2 e memelihara barang yang disewakan sedemikian,

hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;

3 c memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.”

Dasar Hukum Sewa:



“Si penyewa, jika kepadanya tidak telah diizinkan, tidak diperbolehkan mengulangsewakan barang, yang disewanya, maupun melepas sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjiannya ulang sewa”.

Dasar Hukum Sewa:



“Si penyewa bertanggung jawab untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan terjadi di luar salahnya”.

Dasar Hukum Sewa:



“Ia namun itu tidak bertanggung jawab untuk kebakaran, kecuali jika pihak yang menyewakan membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan kesalahan si penyewa”.

Dasar Hukum Sewa:


Lembaga Pembiayaan

Sewa Guna Usaha (Leasing)

Modal Ventura

Perdagangan Surat Berharga

Anjak Piutang

Kartu Kredit

SEWA GUNA USAHA (LEASING)

No. Sewa Guna Usaha (Leasing) Sewa

1. Tidak diatur dalam KUH Perdata,

Diatur dalam KUH Perdata,

2. Ada pembatasan status lessor (PT, koperasi),

Tidak ada pembatasan,

3. Objeknya adalah barang modal,

Tidak ada pembatasan objek,

4. Jangka waktu sangat diperhatikan,

Jangka waktu tidak diperhatikan,

5. Sebagai perbuatan bisnis, Dapat muncul bukan hanya dari perbuatan bisnis,

6. Lessor sebagai penyandang dana, barang modal disedikan oleh supplier atau lessee.

Lessor sebagai pemilik barang.

Perbedaan Sewa Guna Usaha (Leasing) dan Sewa:


Dasar Hukum Sewa Guna Usaha (Leasing):

1. SK Menteri Keuangan No.Kep-38/MK/IV/1/1972 tentang Lembaga Keuangan,

2. Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,

3. KMK No.448/KMK.17/2000 tentang Pembiayaan Perusahaan,

4. KMK No.634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing),

5. KMK No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).


Pasal 1 butir a KMK No.1169 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing):

“Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”


Pasal 1 butir 9 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan (Keppres 61/1988):

“Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara "Finance Lease" maupun "Operating Lease" untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.”


Para Pihak dalam Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing):

Lessor Supplier

Lessee

Pembayaran harga barang modal secara tunai

Penyerahan barang modal

Pembayaran kembali harga barang modal secara cicilan


Para Pihak dalam Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing):

Perusahaan Konsumen (Kreditur)

Supplier

Konsumen

Harga barang

Perjanjian jual beli Perjanjian pembiayaan konsumen


Jaminan dalam Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing):

Jaminan Utama

Jaminan Pokok

Jaminan Tambahan


Elemen-Elemen Sewa Guna Usaha (Leasing):

Suatu Pembiayaan Perusahaan

Penyediaan Barang Modal

Keterbatasan Jangka Waktu

Pembayaran Kembali secara Berkala

Hak Opsi untuk Membeli

Nilai Residu


Kemungkinan-Kemungkinan Mekanisme Sewa Guna Usaha (Leasing):

1. Lessor membeli barang atas permintaan lessee, selanjutnya menyerahkan kepada lessee secara leasing,

2. Lessee membeli barang sebagai agennya lessor, dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor,

3. Setelah lessee membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga lessor kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya,


Kemungkinan-Kemungkinan Mekanisme Sewa Guna Usaha (Leasing):

4. Setelah lessee membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada lessor dan mengambil kembali barang tersebut secara leasing,

5. Lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan hak untuk melakukan subleasing, dan memberikan subleasing kepada lessee.


Beberapa Jenis Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing):

1. Lessee tidak memenuhi atau gagal memenuhi kewajibannya,

2. Terjadi suatu tindakan yang dapat mempengaruhi hal lessor atas kendaraan leasing dalam bentuk apa pun,

3. Perusahaan lessee dibubarkan/dilikuidasi/dinyatakan pailit.

1. Semua sisa pembayaran perjanjian leasing menjadi jatuh tempo,

2. Hak-hak lessee berakhir dan lessor dapat menarik objek leasing,

3. Atas penarikan objek leasing, maka lessee memberi kuasa kepada lessor untuk menjual dan mengalihkan hak atas objek tersebut.


Klausul “Wanprestasi” dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing):


“Dalam hal Lessee melakukan wanprestasi, maka Lessee memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) kepada Lessor untuk memasuki pekarangan atau tempat dimana barang modal yang disewa itu berada dan mengambil kembali barang modal tersebut dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian.”

Questions?

Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA, ACPA

Email: [email protected] Phone: 0812 2068 4307

SEWA GUNA USAHA (LEASE) SEBAGAI LEMBAGA …

Documents