1 SESI 7 PEMERIKSAAN PAJAK Dibuat Oleh : Kenny Ardillah, S.E, M.Ak
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
SESI 7
PEMERIKSAAN PAJAK
Dibuat Oleh :Kenny Ardillah, S.E, M.Ak
2
PENGERTIAN PEMERIKSAAN
Untuk :
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan
Serangkaian Kegiatan untukMenghimpunMengolah Data, Keterangan,
dan/atau Bukti
PASAL 1 ANGKA 25 UU KUP
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan
3
TATA CARAPEMERIKSAAN
PASAL 31 UU KUP
DITETAPKAN OLEHMENTERI KEUANGAN
545/KMK.04/2000 jo123/PMK.03/2006
4
WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
MENGUJI KEPATUHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
TUJUAN PEMERIKSAAN
TUJUAN LAIN DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN
PASAL 29 AYAT (1) UU KUP
5
WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
KANTOR (PEMERIKSAAN
KANTOR)
LOKASI PEMERIKSAAN
TEMPAT WAJIB PAJAK
(PEMERIKSAAN LINGKUNGAN)
PASAL 29 AYAT (1) UU KUP
Satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yanglalu maupun untuk tahun berjalan.
6
WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
UNTUK TUJUAN LAIN
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat mulai berproduksisehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atauk. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
PASAL 29 AYAT (1) UU KUP
7
SURAT PERINTAH
PEMERIKSAAN
PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
PASAL 29 AYAT (2) UU KUP
UNTUK KEPERLUANPEMERIKSAAN
8
PETUGAS
PEMERIKSA
Mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak
Pendapat dan simpulan harus didasarkan pada bukti yang kuat danberkaitan
PASAL 29 AYAT (2) UU KUP
UNTUK KEPERLUANPEMERIKSAAN
Harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya
9
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen
b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu
c. Memberikan keterangan yang diperlukan
PASAL 29 AYAT (3) UU KUP
10
WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidakmemenuhi ketentuan sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan
PASAL 29 AYAT (3) UU KUP
11
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN
UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN
DITIADAKAN
PASAL 29 AYAT (4) UU KUP
12
WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
Terhadap Wajib Pajak badan yangpernyataan pendaftaran emisi sahamnyatelah dinyatakan efektif oleh badanpengawas pasar modal dan menyampaikanSurat Pemberitahuan dengan dilampiriLaporan Keuangan yang telah diaudit olehAkuntan Publik dengan pendapat WajarTanpa Pengecualian yang:a. Surat Pemberitahuan Tahunan WajibPajak menyatakan lebih bayar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17B; ataub. terpilih untuk diperiksa berdasarkananalisis risiko
PASAL 29a UU KUP
Dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.
13
WAKIL WAJIB PAJAK
BADAN
badan oleh pengurus;
badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
badan dalam likuidasi oleh likuidator;
PASAL 32 AYAT (1), (4) UU KUP
WARISAN YANG BELUM DIBAGI
Ahli waris
Pelaksana wasiat atau yg mengurus harta peninggalannya.
ANAK BELUM DEWASA / ORANG YANG
BERADA DALAM PENGAMPUAN
Wali atau pengampunya
DAPAT DITUNJUK SEORANG KUASA WAJIB PAJAK
14
Tanggung Jawab WakilWAJIB PAJAK
BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN ATAU SECARA
RENTENG ATAS PEMBAYARAN
PAJAK
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, DALAM
HAL WAKIL DAPAT MEMBUKTIKAN
DAN MEYAKINKAN DIRJEN PAJAK
BAHWA BENAR-BENAR TIDAK
MUNGKIN DIBEBANI
TANGGUNG JAWAB
PASAL 32 AYAT (2) UU KUP
15
ORANG PRIBADI / BADAN
DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA
DENGAN
UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
SURAT KUASA KHUSUS
KUASA WAJIB PAJAKPASAL 32 AYAT (3), (3A) UU KUP JO.
576 /KMK.04/2000 JO 97/PMK.03/2005
SYARAT SEORANG KUASA :1. Menyerahkan Surat Kuasa Asli2. Menguasai Ketentuan Dibidang
Perpajakan (memiliki Brevet Yang diterbitkan DJP atau ijazah formal pendidikan. Di bidang Perpajakan)
3. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lain di bidang keuangan negara
Surat Kuasa Tidak Bisa Dilimpahkan Kepada Orang Lain
16
TANGGUNG JAWAB RENTENG
Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran
pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak
telah dibayar.
PASAL 33 UU KUP
DIHAPUS
17
RAHASIA JABATAN
Dilarang
memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain
PASAL 34 UU KUP
PEJABAT /TENAGA AHLI
Sebagaisaksi atausaksi ahli
dlm sidangpengadilan
untukkepentingan
negara
untuk peme-riksaan perkarapidana/ perdata
atas permin-taan hakim
dengan izin tertulis Men.Keu.
KECUALI
Memberikan keterangan
kpd pejabat lembaga
negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan negara
18
PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH
PEJABAT/TENAGA AHLIPasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP jo
539/KMK.04/2000
DIBERIKAN KEPADA :PEJABAT DARI LEMBAGA NEGARA (BPK)PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH
(BPKP)Yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan di Bidang Keuangan Negara Yang Sedang
Menjalankan Tugas
DENGAN SURAT TUGAS MENYEBUTKAN NAMA WP KETERANGAN YANG INGIN DIKETAHUI
(YANG BERSIFAT UMUM MENGENAI
PERPAJAKAN WP)
19
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH
PIHAK KE 3 DITIADAKAN
Atas permintaan tertulis Dirjen Pajak
Kepada :
Akuntan Publik
Notaris.
Konsultan Pajak
Kantor administrasi
Pihak ke - 3
lainnya
Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan
Kepada :
Bank
Mengenai keterangan atau bukti-bukti dariWajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan
pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan
PASAL 35 UU KUP
20
Direktur Jenderal Pajak berwenang
MENGURANGKAN ATAU MENGHAPUSKAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN DALAM HAL SANKSI
TERSEBUT DIKENAKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU
BUKAN KARENA KESALAHANNYA
MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN KETETAPAN PAJAK YANG
TIDAK BENAR
MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN SURAT TAGIHAN PAJAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 YANG TIDAK BENAR;
ATAU
MEMBATALKAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN
PAJAK DARI HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN TANPA :
- PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN; ATAU
- PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DENGAN WAJIB PAJAK.
Karena Jabatan atau atas Permohonan WP
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
PASAL 36 UU KUP JO. 542/KMK.04/2000
SYARAT : SECARA TERTULIS PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK
TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT
ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN
PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN
APABILA WP TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN
- MENYEBUTKAN JUMLAH
PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG
- SECARA TERTULIS- 3 BULAN PENERBITAN
KETETAPAN
21
SANKSI BAGI
PETUGAS PAJAKPasal 36A UU KUP
PETUGAS PAJAK
KARENA KELALAIANNYA ATAU DENGAN SENGAJA MENGHITUNG
ATAU MENETAPKAN PAJAK
TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN UU PERPAJAKAN
DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
PEGAWAI PAJAK YANG DALAM MELAKUKAN TUGASNYA DENGAN SENGAJA BERTINDAK DI LUAR
KEWENANGANNYA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERPAJAKAN, DAPAT DIADUKAN KE UNIT INTERNAL DEPARTEMEN KEUANGAN YANG BERWENANG
MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN INVESTIGASI DAN APABILA TERBUKTI MELAKUKANNYA DIKENAI
SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
22
SANKSI BAGI
PETUGAS PAJAKPasal 36A UU KUP
PEGAWAI PAJAK YANG DALAM MELAKUKAN TUGASNYA TERBUKTI MELAKUKAN PEMERASAN DAN
PENGANCAMAN KEPADA WAJIB PAJAK UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DIANCAM DENGAN PIDANA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 368 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.
PEGAWAI PAJAK YANG DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA MEMAKSA
SESEORANG UNTUK MEMBERIKAN SESUATU, UNTUK MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN, ATAU UNTUK
MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA SENDIRI, DIANCAM DENGAN PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
12 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PERUBAHANNYA.
PEGAWAI PAJAK TIDAK DAPAT DITUNTUT, BAIK SECARA PERDATA MAUPUN PIDANA, APABILA DALAM
MELAKSANAKAN TUGASNYA DIDASARKAN PADA IKTIKAD BAIK DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN.
23
KODE ETIK
PEGAWAI DJPPasal 36B UU KUP
MENTERI KEUANGAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBUAT KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK. (PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 1/PM.3/2007)
PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB MEMATUHI KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK.
PENGAWASAN PELAKSANAAN DAN PENAMPUNGAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DILAKSANAKAN OLEH KOMITE KODE ETIK YANG KETENTUANNYA DIATUR
DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.
• PEGAWAI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DIKENAKAN SANKSI MORAL DAN ATAU HUKUMAN DISIPLIN.
• PENGENAAN SANKSI MORAL DISAMPAIKAN SECARA TERBUKA ATAU TERTUTUP.
Related Documents
