-
7/24/2019 Seputar_SANIMAS
1/8
15
Apa itu Sanimas?
Sanitasi oleh Masyarakat atau lebih dikenal
dengan Sanimas merupakan salah satu pilihan
program untuk peningkatan kualitas di bidang
sanitasi khususnya pengelolaan air limbah yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang nggal
di kawasan padat kumuh miskin perkotaan dengan
menerapkan pendekatan berbasis masyarakat.
Prinsip Utama Sanimas
Penetapan prinsip utama Sanimas didasarkan pada
upaya untuk memaskan sarana sanitasi yang dibangun
dapat berkelanjutan (sustainable), yaitu digunakan dan
dikelola serta dirawat dengan baik oleh masyarakat.
Untuk itu, berdasarkan pembelajaran pembangunan
sanitasi selama ini ditetapkan 6 prinsip utama Sanimas
yaitu (i) pendekatan tanggap kebutuhan (Demand
Responsive Approach), (ii) seleksi sendiri (self-selecon),
(iii) pilihan sarana teknologi sanitasi (technology informed
choices), (iv) pendanaan mul sumber (mul-source
of fund), (v) pemberdayaan (capacity building) dan (vi)
parsipasi (parcipave).
a. Pendekatan Tanggap Kebutuhan
Pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive
Approach/DRA) dalam Sanimas ini diarkan sebagai
pemenuhan kebutuhan yang diiku oleh kemauan untuk
berkontribusi.
Prinsip DRA ini diterapkan pada semua tahap
pelaksanaan Sanimas. Pertama, pada tahap seleksi kota/
kabupaten, dimana HANYA kota/kabupaten yang butuh
dan ada kemauan untuk mengalokasikan dananya saja
yang akan difasilitasi. Kedua, dalam tahap seleksi lokasi/
masyarakat, dimana HANYA lokasi/masyarakat yang butuh
dan ada kemauan berparsipasi dan berkontribusi saja
yang akan difasilitasi. Dan prinsip DRA ini juga diterapkan
pada saat masyarakat harus memiliki sarana teknologi
sanitasinya karena masyarakat harus mempermbangkan
biaya operasi dan pemeliharaan yang harus ditanggung.
b. Seleksi Sendiri
Seleksi sendiri masyarakat atau community self-
seleconadalah satu kegiatan untuk melakukan
seleksi, baik seleksi kota/kabupaten maupun seleksi
lokasi/masyarakat. Untuk seleksi kota/kabupaten akan
ditentukan salah satunya berdasarkan berapa besarnya
alokasi dana yang disiapkan oleh APBD; semakin besar
alokasi dana yang disiapkan oleh APBD maka semakin siap
kota/kabupaten tersebut untuk melaksanakan program
Sanimas, begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk seleksilokasi/masyarakat, masyarakat dibantu (difasilitasi)
untuk melakukan idenfikasi potensi dan kekurangan
yang dimiliki secara obyekf, berdasarkan kenyataan
yang ada di lapangan. Kemudian hasil idenfikasi
tersebut yang informasinya bersifat kualitaf kemudian
dikuanfisir dengan sistem angka yang kemudian dibuat
skor. Kemudian skor tersebut dibawa ke pertemuan
yang disebut pertemuan stakeholdersmasyarakat untuk
melakukan penentuan lokasi secara bersama-sama dan
terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, skor dari satu lokasi
akan dibandingkan dengan skor yang dimiliki oleh calon
lokasi lain. Prinsipnya, semakin besar skor yang diperoleh
oleh suatu lokasi/masyarakat maka dinilai lebih siap
untuk melaksanakan program Sanimas. Seleksi akan
menentukan jumlah lokasi yang terpilih disesuaikan
dengan ketersediaan dana.
Setelah acara penentuan lokasi tersebut selesai,
kemudian dibuat berita acara seleksi
masyarakat yang ditandatangani oleh semua
wakil masyarakat dan pemda serta fasilitator.
Seputar
SanimasBORDA
Laporan Utama
-
7/24/2019 Seputar_SANIMAS
2/8
16
c. Pilihan Sarana Teknologi Sanitasi
Dalam Sanimas disediakan katalog yang dikenal
sebagai ICC atau Informed Choice Catalogueyang berisiberbagai pilihan sarana teknologi sanitasi sebagai sebuah
menu yang akan bisa dipilih oleh masyarakat untuk
memecahkan masalah sanitasinya. Alternaf teknologi
sanitasi beragam mulai dari yang paling sederhana
sampai ke teknologi yang lebih canggih. Katalog tersebut
juga dilengkapi dengan informasi tentang kelebihan dan
kekurangan masing-masing teknologi, perkiraan harga
seap teknologi sanitasi dan seterusnya.
Pilihan sarana teknologi sanitasi tersebut mencakup:
sarana sanitasi di ngkat rumah tangga, sistem penyaluran
air limbah domesk, pengolahan limbah domesk dan
pembuangan limbah setelah diolah termasuk
penanganan lumpur nja. Jenis limbah yang harusditangani mencakup limbah rumah tangga (grey
water) dan nja (black water).
Penyediaan informasi dalam bentuk
katalog pilihan teknologi sanitasi ini belum
pernah dilakukan oleh program-program
sanitasi sebelumnya. Katalog ini penng
untuk membiasakan masyarakat memilih
dan menentukan sarana teknologi sanitasinya sendiri.
Masyarakat memiliki kesempatan untuk mempelajari,
mengkaji, menganalisis serta menyimpulkan teknologi
sanitasi mana yang cocok dan sesuai dengan kondisi yang
ada di masyarakat. Pada saat memilih, masyarakat juga
harus mempermbangkan ngkat kemudahan, keahlianyang diperlukan serta biaya yang yang harus ditanggung
untuk operasional dan perawatannya. Apabila masyarakat
kurang jelas akan tentang suatu jenis teknologi sanitasi
maka fasilitator teknis Sanimas akan membantu
memberikan informasi.
d. Pendanaan Mul Sumber
Salah satu pembelajaran yang dapat diambil dari
program Sanimas adalah sistem pendanaan sanitasi
yang bersumber dari berbagai sumber, mulai dari APBN,
APBD Propinsi, APBD Kota/Kabupaten, swasta/LSM, dan
masyarakat, atau akrab disebut sebagai sistem pendanaan
mul sumber.
Selama pelaksanaan program Sanimas dalam 6
tahun yang dimulai sejak tahun 2003 sampai 2009, pola
pembiayaan seper ini ternyata dapat dilakukan secara
baik. Arnya pembiayaan sanitasi dapat dilakukan dengan
cara gotong-royong. Program sanitasi yang selama ini
lebih banyak dibebankan kepada APBN, sedikit demi
sedikit, melalui program Sanimas, beban pembiayaan
tersebut mulai bergeser menjadi porsinya
lebih banyak dibebankan pada
APBD kota/kabupaten. Berdasarkan pengalaman Sanimas,
porsi pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: Pusat
(25%), Propinsi (14%), kota/kabupaten (53%), masyarakat(4%).
Proporsi seper ini jelas sekali menunjukkan bahwa
tanggungjawab terbesar ada pada pemerintah kota/
kabupaten. Namun sayangnya, mulai 2010 pendanaan
Sanimas ini justru diubah dimasukkan kedalam DAK
sehingga konsep berbagi (sharing) pendanaan tersebut
kemudian sudah sulit diterapkan. Akibatnya banyak
pemerintah kota/kabupaten yang membatalkan alokasi
kontribusi dananya.
Padahal meyakinkan pemerintah daerah untuk
berparsipasi dalam pembiayaan mul sumber ini cukup
berat. Pada awal dilaksanakannya Sanimas tahun
2003, bahkan BORDA pernah diusir oleh salahsatu Pemda karena permintaan agar alokasi
dana pemda lebih dari 50 persen. Bagi Pemda
pada saat itu, dana pendamping biasanya hanya
sebesar 10 persen.
e. Pemberdayaan
Pemberdayaan adalah satu prinsip dalam
Sanimas yang diterapkan pada seluruh tahapan
program. Pemberdayaan atau peningkatan kapasitas ini
diarkan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas berbagai pelaku penanganan
sanitasi berbasis masyarakat. Pemberdayaan atau
peningkatan kapasitas ini dilakukan pada tataranpenyiapan kapasitas tenaga yang dipersiapkan sebagai
fasilitator, baik pada ngkat pemda maupun lembaga
pemberdayaan masyarakat. Baik staf pemda maupun
lembaga swadaya masyarakat dipersiapkan untuk menjadi
fasilitator pelaksana Sanimas di lapangan.
Peningkatan kapasitas berikutnya adalah pada ngkat
masyarakat sebagai calon pengguna sarana agar bisa
mengelola kegiatan mulai dari persiapan, pembangunan
serta operasional dan perawatan. Masyarakat yang
dilah adalah mereka yang sudah dipilih oleh masyarakat
untuk menjadi pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat
sebagai pengelola sarana sanitasi. Mereka dingkatkan
kemampuan dan keterampilannya untuk mengelola
kegiatan, mengelola keuangan, dan mengawasi kualitas
bangunan yang nannya akan dikelola sendiri.
Pelahan juga diberikan kepada masyarakat yang
akan bekerja untuk pembangunan fisik sarana sanitasinya
seper tukang, mandor serta tenaga kerja lainnya.
Termasuk pelahan bagi operator yang akan mengelola
dan merawat sarana sanitasi masyarakat tersebut sehari-
hari.
Pembiayaansanitasidapatdilakukandengancaragotong-royong
Laporan Utama
-
7/24/2019 Seputar_SANIMAS
3/8
17
f. Parsipasi
Parsipasi masyarakat adalah hal krusial dalam
program Sanimas, dan juga program-program lainyang berbasis masyarakat, karena sarana sanitasi yang
dibangun nannya harus digunakan dan dikelola oleh
masyarakat secara terus-menerus. Bisa dipaskan bahwa
apabila dak ada parsipasi maka masyarakat dak akan
mau menggunakan, dak mau mengelola, apalagi ada
rasa memiliki.
Parsipasi diarkan sebagai pelibatan masyarakat
di dalam seluruh proses, sejak dari perencanaan,
pelaksanaan pembangunan dan evaluasi. Namun dalam
implementasinya, biasanya para pelaku akan terjebak
pada 2 pilihan sulit: pertama, parsipasi penuh dimana
seluruh proses sejak dari gagasan, perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dilakukan oleh masyarakat. Kedua,
parsipasi proporsional dimana masyarakat akan terlibat
pada bagian pekerjaan yang prinsip.
Dalam program Sanimas, dengan sistem pendanaan
mul sumber dan dana pemerintah dibatasi oleh
waktu per Desember, bentuk parsipasi juga harus
menyesuaikan. Parsipasi masyarakat dimulai dari proses
seleksi lokasi keka masyarakat terlibat dalam proses
tersebut, atau yang disebut community self-selecon
process. Proses seleksi dilakukan secara cepat, dilakukan
dalam waktu sehari dengan cara idenfikasi potensi dan
kekurangan yang dimiliki dilanjutkan dengan pertemuan
pelaku masyarakat untuk penentuan lokasi, dengan sistem
skor. Lokasi yang skornya lebih nggi akan menjadi lokasi
yang paling siap untuk melaksanakan program Sanimas.
Perkembangan Sanimas
Program Sanimas ini telah berlangsung sejak tahun
2003, merupakan inisiaf kerjasama PemerintahIndonesia dengan Pemerintah Australia melaluiAustralian
Internaonal Agency for Internaonal Development
(AusAID) dan dikelola oleh Water and Sanitaon Program
(WSP) World Bank. Bremen Overseas Research and
Development Associaon(BORDA), bersama mitra
LPTP, BEST, BALIFOKUS, YIS dan LPKP, berndak sebagai
pelaksana (execung agency).
Sebagai uji coba (pilot project), pada tahun 2001-2003
program ini dilaksanakan di 2 propinsi yang termasuk
paling padat di Indonesia yakni propinsi Jawa Timur dan
Bali. Di dua propinsi tersebut dipilih 7 kota/kabupaten
dengan menggunakan prinsip Demand Responsive
Approach(DRA) atau pendekatan tanggap terhadapkebutuhan. Pemilihan kota/kabupaten berdasarkan
kondisi obyekf terkait sanitasi dan adanya minat dari
pemerintah kabupaten/kota bersangkutan. Setelah
program uji coba ini dianggap berhasil, kemudian pada
tahun 2004 atas inisiaf BAPENAS melalui Pokja AMPL
Nasional dan BORDA dengan menggunakan pendekatan
yang sama, Sanimas berhasil direplikasikan di 7 kota/
kabupaten yang sama di kedua propinsi tersebut. Oleh
karena itu, kemudian pada tahun 2005, atas inisiaf dari
Departemen KIMPRASWIL dengan pendanaan APBN dan
BORDA, program ini diperluas menjadi 4 provinsi yakni
Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah dan DIY, yang
mencakup 15 kota/kabupaten.Keberhasilan pelaksanaan uji coba dan
replikasi terbatas Sanimas dianggap berhasil,
sehingga pada tahun 2006, Direktorat
Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta karya,
Departemen Pekerjaan Umum, melakukan
evaluasi dan penyempurnaan program.
Setelah itu kemudian Sanimas direplikasikan di
22 provinsi di seluruh Indonesia dengan target 100 lokasi
yang kemudian terealisasi 79 lokasi di 67 kota/kabupaten
dengan pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah
kota/kabupaten, masyarakat dan BORDA. Selanjutnya,
pada tahun 2007, diimplementasikan di 132 lokasi di
29 propinsi dan tahun 2008 di 17 propinsi di 129 kota/
kabupaten. Sedangkan untuk tahun 2009, dilakukan di
17 propinsi, 65 kota/kabupaten, 97 k/lokasi. Program
Sanimas akan terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya
agar akses masyarakat yang nggal di perkampungan
padat dan berpendapatan rendah di perkotaan
terhadap sanitasi yang layak semakin
meningkat, sekaligus untuk mendorong
pencapaian target MDGs 2015.
bilatakadaparsipasimakamasyarakatdakakanmaumenggunakan
BORDA
Laporan Utama
-
7/24/2019 Seputar_SANIMAS
4/8
18
Tahapan Sanimas
Secara umum terdapat 6 (enam) tahapan
Sanimas, yaitu (i) road show, berupa seminarmul kabupaten/kota; (ii) pelahan tenaga
fasilitator lapangan kabupaten/kota terpilih;
(iii) seleksi kampung; (iv) penyusunan Rencana
Kerja Masyarakat (RKM); (v) konstruksi dan
peningkatan kapasitas; (vi) operasional dan
pemeliharaan.
a. Seminar mul-kota/kabupaten.
Dalam seminar tersebut dijelaskan tentang beberapa
hal diantaranya (i) penngnya penanganan masalah
sanitasi, terutama di lingkungan masyarakat berpenduduk
padat dan miskin di kawasan perkotaan, dan sanitasi
menjadi tanggungjawab semua pihak, (ii) garis besarprogram Sanimas termasuk prinsip dan tahap-tahap
pelaksanaan Sanimas dan pendanaannya, peran berbagai
pihak dalam pelaksanaan Sanimas, serta jangka waktu
implementasi. Sekembali dari seminar, pemerintah kota/
kabupaten yang berminat harus mengirimkan surat
minat ke departemen PU, untuk kemudian dilakukan
penandatanganan kesepakatan MoU.
b. Pelahan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Pemerintah kota/kabupaten yang telah
menandatangani MoU kemudian mengirimkan tenaga
fasilitator dari dinas penanggungjawab dan wakil
masyarakat untuk mengiku pelahan Tenaga FasilitatorLapangan (TFL) selama satu minggu bersama dengan TFL
dari kota/kabupaten lain. Selama pelahan, mereka diberi
pembekalan berupa pengetahuan dan keterampilan untuk
memfasilitasi masyarakat dalam penerapan Sanimas.
c. Seleksi kampung
Seleksi kampung atau seleksi masyarakat
dengan pendekatan seleksi mandiri yangdimulai dari daar panjang (long list) dan
daar pendek (short list) kampung dan
penjelasan program Sanimas kepada
masyarakat yang masuk dalam daar pendek.
Masyarakat yang tertarik kemudian harus mengirimkan
surat undangan kepada dinas penanggungjawab untuk
difasilitasi. Jika peminat dalam satu kota/kabupaten lebih
banyak dari ketersediaan dana, dilakukan proses seleksi
dengan menggunakan metode RPA (Rapid Parcipatory
Appraisal) dengan sistem skor. Masyarakat menilai sendiri
kemampuannya kemudian berdasarkan nilai yang ada
sudah bisa ditentukan sendiri pemenangnya dengan
sistem urutan (ranking).Model seleksi ini dilakukandengan cara transparan dan adil dalam sebuah pertemuan
dengan para wakil masyarakat. Hasil dari seleksi kemudian
disepaka dengan penandatanganan Berita Acara oleh
semua pelaku yang hadir dalam pertemuan tersebut.
d. Penyusunan dokumen rencana kerja masyarakat
atau disingkat RKM
Penyusunan RKM dilakukan secara parsipaf.
Masyarakat diberikan ruang seluas mungkin untuk
mengambil keputusan untuk menangani masalah
sanitasinya sendiri. Kegiatan ini dimulai dari penentuan
calon penerima manfaat program, pemetaan wilayah
pelayanan, pemilihan sarana teknologi sanitasi,penyusunan detail engineering design(DED),
penyusunan rencana anggaran dan belanja (RAB),
penentuan kelompok swadaya masyarakat (KSM)
pengguna, penentuan dan kesepakatan iuran baik untuk
Masyarakat
yangtertarik
kemudianharu
s
mengirim
kan
suratundangan
kepadadinas
penanggungjaw
ab
untukdifasilita
si
Banten
BaliNTB
SulawesiSelatan
SulawesiTenggara
Yogyakarta
KalimantanTengah
Jawa Barat
KalimantanTimur
KalimantanSelatan
JawaTimur
Jawa Tengah
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Riau
Bengkulu
Sumatera Selatan Bangka
Belitung
SulawesiUtara
SulawesiBarat
Lampung
Peta Sebaran Sanimas
BORDA-Network partner
Konsultan PU
Laporan Utama
-
7/24/2019 Seputar_SANIMAS
5/8
19
Rekapitulasi Sanimas 2003-2009
PengelolaTahun
Jumlah Pilihan Teknologi Pengguna
Provinsi Kota/Kab Lokasi MCKPlus KomunalPerpipaan Kombinasi MCKPlus dan Pemipaan KK Jiwa
AusAID, pemda,BORDA, masyarakat
2003 2 6 6 3 3 248 1.239
Pokja AMPL, pemda,BORDA, masyarakat
2004 2 7 8 6 2 615 3.075
Dep. PU, pemda,BORDA, masyarakat
2005 3 10 11 9 2 733 3.665
2006 20 53 65 54 8 3 5.700 23.886
Dep. PU, pemda,Pemprop, BORDA,
masyarakat
2007 22 80 125 100 22 3 11.894 55.753
2008 16 69 108 81 17 10 11.061 48.984
2009 17 65 97 74 14 9 7.200 36.017
Total 22 124 420 327 68 25 37.451 172.619
pembangunan maupun operasional dan perawatan, serta
legalisasi dokumen RKM.
e. Konstruksi dan peningkatan kapasitas
(capacity building)
Pada tahap ini mulai dilakukan pelahan-pelahan
kepada KSM sebagai penanggungjawab pekerjaan
pembangunan, pelahan tukang dan mandor, persiapan
pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, pengawasan
kualitas barang dan kualitas pekerjaan, pengerahan
tenaga kerja, sampai komisioning bangunan serta
keuangan dan kelembagaan. Setelah semua pekerjaan
pembangunan selesai, juga diberikan pelahan
operasional dan pemeliharaan kepada KSM, operator dan
masyarakat pengguna agar masyarakat tahu cara-carapenggunaan fasilitas sanitasi dengan benar dan operator
bisa merawat dengan baik agar bangunan aman dan
tahan lama, serta KSM tahu tanggungjawab yang harus
diemban selama masa operasional
dan pemeliharaan sarana sanitasi ini,
terutama mengelola iuran masyarakat
pengguna.
f. Dukungan operasional dan
pemeliharaan sarana Sanimas.
Agar sarana sanitasi yang
teah dibangun tersebut benar-
benar berkelanjutan (sustainable)
dibutuhkan dukungan terhadap
KSM, masyarakat dan operator.
Selama masa ini, dilakukan kegiatan
monitoring kualitas efluen agar
kualitas limbah cair rumah tangga yang
dibuang ke sungai terpantau sesuai
persyaratan baku mutu lingkungan.
Monitoring juga dilakukan terhadap
aspek keuangan (iuran pengguna)
serta keberadaan dan fungsi KSM sebagai pengelola.
Dukungan juga bisa dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten dan instusi terkait dalam bentuk pemberian
insenf kepada masyarakat yang mengelola limbahnya
sendiri.
Capaian Program
Hingga akhir tahun anggaran 2009, Sanimas telah
dibangun di 22 propinsi, 124 kota/kabupaten, 420 k/
lokasi di seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan
masyarakat yang nggal di perkampungan padat dan
kumuh serta miskin atau sering disebut PAKUMIS. Bagi
kota-kota yang telah memiliki sistem perpipaan terpusat
(sewerage), maka Sanimas adalah komplementer,
namun bagi kota/kabupaten yang belum memiliki sistemperpipaan terpusat, Sanimas menjadi solusi dengan
pembiayaan yang terjangkau.
MCKPlus ++
Sistem PerpipaanKomunal
Sepk TankBersama
Gambar Pilihan Teknologi Sanitasi
Laporan Utama
-
7/24/2019 Seputar_SANIMAS
6/8
20
Fasilitas yang dibangun sesuai preferensi masyarakat
adalah sistem terdesentralisasi (decentralized system)
yang bisa melayani antara 50150 KK. Secara umum,fasilitas yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah (1)
pemipaan langsung dari rumah/komunal, (2) MCK plus
dan (3) kombinasi keduanya.
Sampai tahun 2009, fasilitas yang telah dibangun
sebanyak 420 unit terdiri dari 327 unit MCK plus, 68 unit
pemipaan komunal, dan 25 unit kombinasi MCK plus dan
pemipaan komunal. Sanimas sudah berhasil meningkatkan
akses terhadap sanitasi yang baik bagi warga masyarakat
yang nggal di perkampungan padat, kumuh dan miskin
sebanyak 37.451 KK atau sekitar 172.619 jiwa. Fasilitas
sanitasi tersebut dak saja permanen tetapi juga bagus
dan indah, bahkan sekaligus telah dimanfaatkan sebagai
ruang publik dan media komunikasi antar warga. Hal inipenng mengingat di daerah perkotaan semakin sulit
untuk mendapatkan ruang-ruang publik.
Selain itu, efluen fasilitas Sanimas sudah dak lagi
mencemari lingkungan karena air limbah yang mereka
buang sudah memenuhi baku mutu pembuangan air
limbah domesk sesuai peraturan yang ada. Total air
limbah domesk yang diolah seap harinya adalah
sebanyak 6.348 m3/hari yang dibuang ke badan air atau
ke sungai. Berikut adalah contoh perbandingan kaualitas
warna air limbah
sebelum dan sesudah
diolah yang siap
dibuang ke badansungai.
Untuk penyediaan
sarana sanitasi
bagi masyarakat
yang nggal di
perkampungan padat,
kumuh dan miskin
di perkotaan tersebut, sejak tahun 2003 sampai tahun
2008 telah dikeluarkan dana untuk pembangunan sarana
fisik hampir mencapai Rp. 80 miliar, yang bersumber dari
APBN, APBD provinsi, APBD kota/kabupaten, masyarakat,
LSM/donor, dengan porsi pendanaan dari pemerintah
kota/kabupaten paling besar yakni sekitar 53 persen.Di samping capaian-capaian tersebut, sampai tahun
2008, Sanimas juga telah berhasil mendidik tenaga
fasilitator lapangan sekaligus memberikan lapangan
pekerjaan bagi 180 orang yang memiliki latar belakang
beragam mulai dari latar belakang teknik sipil, teknik
lingkungan, arsitektur, sosiologi, ekonomi bahkan
pendidikan agama. Dari sekian orang TFL juga telah
berhasil menjadi senior TFL
(STFL) karena telah memiliki
pengalaman lebih dari 5 tahun
dengan tanggungjawab yang
lebih luas melipu aspek
manajemen. TFL dan STFL ini
telah menjadi salah satu pelaku
kunci sanitasi di wilayahnya.
Di ngkat masyarakat juga
telah muncul para pelaku
sanitasi langsung berupa
operator sebanyak 292 orang
yang seap hari mengurusi
air limbah rumah tangga yang
dibuang oleh warga, suatu
Tahun
Kontribusi MasyarakatPemerintah
Kota/Kabupaten
PemerintahPropinsi
PemerintahPusat
BORDA
TOTAL
Tenaga/Material
Tunai Tunai Tunai Tunai Tunai PeningkatanKapasitas
2003 39.519 41.140. 986.044 - 448.362 29.073 - 1.544.139
2004 51.862 32.930 1.008.879 - 552.825 350.115 200.000 2.196.613
2005 92.920 43.797 1.687.126 - 856.783 299.182 275.000 3.254.809
2006 502.912 292.912 8.330.124 - 4.900.000 1.175.000 1.800.600 17.001.548
2007 610.659 382.922 15.538.842 250.000 8.400.000 - 2.345.000 27.527.425
2008 263.175 394.763 14.866.166 750.000 9.045.000 - 3.050.000 28.369.105
TOTAL 1.561.048 1.188.467 42.417.184 1.000.000 24.202.971 1.853.370 7.670.600 79.893.642
Tabel Pendanaan Sanimas Tahun 2003-2008(dalam ribuan Rupiah)
BORDA
Laporan Utama
-
7/24/2019 Seputar_SANIMAS
7/8
21
pekerjaan yang pada umumnya dihindari orang karena
dianggap kotor, berbau, sama sekali dak bergengsi. Paraoperator ini berada di bawah naungan 292 KSM yang
seap bulan menyelenggarakan pertemuan membahas
masalah sanitasi dikampungnya. Seap bulan dana yang
dikelola oleh KSM dak kurang dari Rp 287.000.000,
yang berasal dari iuran warga pengguna sarana Sanimas
yang notabene adalah warga yang miskin. Dana ini
merupakan dana yang digunakan untuk biaya operasional
dan pemeliharaan fasilitas sanitasi. Lebih jauh lagi,
KSM dan operator Sanimas tersebut sekarang telah
membentuk AKSANSI (Asosiasi KSM dan Operator Sanimas
Seluruh Indonesia) yang merupakan forum komunikasi
antarpelaku Sanimas dan telah memberikan Sanimas
AWARDkepada KSM dengan kinerja pengelolaan fasilitasyang terbaik.
Dampak Sanimas
Secara umum, dampak kegiatan Sanimas yang bisa
dirasakan adalah sebagai berikut:
a. Adanya perubahan cara pandang terhadap
sanitasi. Perubahan cara pandang ini terjadi dibeberapa
ngkatan yang berbeda yaitu pemerintah, masyarakat
dan juga LSM/donor atau swasta. Di ngkat pemerintah,
perhaan terhadap sanitasi mulai meningkat terlihat dari
penyediaan alokasi dana sanitasi secara terus menerus.
Di ngkat masyarakat juga mulai ada anggapan bahwa air
limbah bukan sesuatu yang harus dibuang dan dihindari
tetapi harus dikelola dan diolah agar dak mencemari
lingkungan dan menimbulkan penyakit.
b. Sanimas bisa menjadi salah satu pilihan dalam upaya
penanganan terhadap masalah sanitasi, khususnya air
limbah rumah tangga di perkotaan. Sistem penanganan
air limbah terdesentralisasi (decentralized) bisa menjadi
alternaf yang terjangkau dari segi biaya, mudah cara
perawatannya, masyarakat (pengguna) bisa mengelola
sendiri, mengurangi subsidi operasional dan perawatan
dari pemda, sebelum pemda bisa/mampu membangun
sarana sanitasi kota.
c. Sanitasi bisa dikelola dengan prinsip cost recovery-basisdalam lingkup unit terkecil di ngkat masyarakat.
Arnya, dengan biaya mandiri dari masyarakat, dana
tersebut bisa berputar sehingga mencukupi untuk biaya
operasional dan perawatan.
d. Sarana Sanimas juga telah menjadi salah satu
alternafpublic spaceyang jumlahnya semakin
berkurang di wilayah perkotaan, apalagi di daerah padat
penduduk. Tidak jarang bisa dilihat sekarang, ibu-ibu
sedang melakukan akfitas menyuapi anak balita di
MCK karena tempatnya bersih dan dak berbau, bahkan
tempat tersebut telah menjadi sarana untuk bertemu
antarwarga pemukiman. Dengan makin sering bertemu
maka komunikasi antarwarga menjadi lebih baik. Selainitu, banyak IPAL komunal yang dimanfaatkan oleh warga
menjadi lapangan olahraga.
e. Sebanyak 292 orang warga memperoleh pekerjaan
tetap sebagai operator sarana sanitasi, baik pada sistem
pemipaan maupun MCK plus, dengan pendapatan
minimal sesuai dengan standar upah minimum propinsi
(UMP)
f. Dampak dak langsung Sanimas di bidang ekonomi
juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Seiring dengan
membaiknya kondisi kesehatan masyarakat, produkfitas
mereka semakin meningkat. Hal ini tentunya akan
lebih menaikkan taraf kesejahteraan karena mereka
bekerja dengan lebih opmal sehingga pendapatan yangditerima meningkat, sementara di sisi lain, pengeluaran
untuk pengobatan penyakit yang terkait dengan sanitasi
menurun.
Kendala
Kendala yang umumnya masih terus-menerus
diperdebatkan antara lain:
a. Pemahaman konsep parsipaf, masih banyak yang
beranggapan bahwa pendekatan parsipaf dak boleh
dibuat target waktu. Memang banyak pihak berpandangan
seper itu, sehingga Sanimas dak bisa digolongkan ke
dalam pendekatan parsipaf. Banyak kalangan yang dak
menger bahwa parsipaf untuk masyarakat perkotaan
esensinya adalah dialog.
b. Pendanaan, sebenarnya Sanimas mengkombinasikan
antara pendekatan pemberdayaan dan pendanaan
dari berbagai pelaku, terutama pemerintah karena
permasalahan sanitasi sampai hari ini adalah merupakan
tanggung jawab publik. Memang kegiatan
pemberdayaan butuh waktu lama, namun
penggunaan dana publik (pemerintah)
juga harus sesuai dengan
KONTRIBUSI STAKEHOLDERS SANIMAS
2003-2008
BORDA
11.9%
Masyarakat
3.4%Pusat
30.3%
Propinsi
1.3%
Kota/Kab
53.1%
Laporan Utama
-
7/24/2019 Seputar_SANIMAS
8/8
22
aturan penganggaran. Oleh karena itu, Sanimas
harus mengkombinasikan dua pendekatan tersebut,
shingga sering terjebak pada kegiatan yang berbasisanggaran, meski harus terus diupayakan bahwa aspek
pemberdayaan masyarakat dak bisa dilupakan. Karena
dengan melupakan proses pemberdayaan masyarakat
maka sistem Sanimas dak akan berkelanjutan.
c. Jadwal implementasi, pada umumnya, penyelesaian
pekerjaan fisik (konstruksi) Sanimas berlangsung sampai
bulan Januari atau Februari pada tahun berikutnya,
sehingga hal ini sering menjadi masalah bagi para
pelaksana. Beberapa mengusulkan agar jadwal
pelaksanaan Sanimas dibuat menjadi dua tahun anggaran
(mul-year budgeng). Tetapi aspek terpenng sebetulnya
adalah menjaga semangat masyarakat yang baru saja
menjadi pemenang lokasi. Untuk mulai membangunmembutuhkan energi dan keswadayaan masyarakat
yang juga lebih nggi lagi, maka memanfaatkan momen
semangat masyarakat adalah sangat penng apalagi
menyangkut masalah sanitasi yang dak pernah menjadi
prioritas masyarakat. Jangankan bagi masyarakat, bahkan
pemerintah daerah pun dak meletakkan sanitasi menjadi
prioritas pembangunan.
d. Salah satu faktor penyebab terlambatnya
penyelesaian pembangunan
fasilitas Sanimas adalah terjadinya
keterlambatan pencairan dana APBD
kota/kabupaten. Belum terjadi proses
internalisasi program Sanimas dalamproses pembangunan di daerah,
sehingga sepernya pemda kabupaten/
kota kurang memberi cukup perhaan.
Konsekuensinya lainnya bahwa proses
pemberdayaan masyarakat kurang opmal
karena waktu pelaksanaan yang pendek disebabkan
mulainya pekerjaan yang terlambat
e. Kedaktersediaan air dan listrik menjadi salah satu
kendala utama dalam pengoperasian fasilitas. Ditengarai
proses pemilihan lokasi dak mempermbangkan
ketersediaan air dan listrik.
f. Keterkaitan dengan program sejenis di daerah kurang
mendapat perhaan sehingga dalam banyak kondisi
terjadi inefisiensi disebabkan tumpang ndih lokasi.
g. Kondisi budaya masyarakat setempat juga
menimbulkan beberapa permasalahan pada saat
implementasi Sanimas. Permasalahan yang muncul
berkaitan dengan budaya masyarakat setempat
bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain, sehingga
memerlukan penanganan yang berbeda pula.
Agenda Kedepan
Terselesaikannya proses pembangunan fasilitas
Sanimas, merupakan awal dari upaya menjaminberkelanjutannya fasilitas yang ada. Untuk itu, beberapa
agenda yang perlu mendapat perhaan diantaranya
adalah:
Mendorong proses internalisasi Sanimas dalam
arus utama perencanaan pembangunan di daerah
bersangkutan. Dibutuhkan upaya advokasi pada
pengambil keputusan agar program Sanimas
tercantum dalam dokumen perencanaan daerah
seper RPJMD, dan Renstra SKPD. Dengan
demikian terdapat jaminan teralokasikannya dana
pendampingan bagi KSM secara run.
Menyusun rencana strategis sanitasi kota/
kabupaten untuk memaskan keterpaduan diantaraberbagai program pembangunan sanitasi di daerah
termasuk program Sanimas. Termasuk dalam hal ini
di antaranya adalah:
Mempertahankan kualitas air buangan dari
IPAL Sanimas agar selalu memenuhi standar.
Diperlukan langkah test efluen secara run oleh
pemerintah daerah melalui dinas atau Badan
Lingkungan Hidup kota/kabupaten bekerjasama
dengan KSM.
Dibutuhkan rencana pengelolaan lumpur nja
(septage management) skala kota/kabupaten,
diantaranya dengan melakukan Desludging, atau
penyedotan lumpur nja ap 5 tahun sekali.Idealnya dilakukan oleh Dinas/Badan Lingkungan
Hidup kota/kabupaten bekerjasama dengan
KSM.
Melakukan rehabilitasi fisik (jika diperlukan)
khususnya keka perbaikan sarana fisik
membutuhkan biaya cukup besar, seper akibat
gempa/bencana. Idealnya dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum kota/kabupaten.
Penyuluhan kesehatan secara run untuk
agar tercipta perubahan perilaku sehat pada
masyarakat secara berkelanjutan. Idealnya
dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota/kabupaten
bekerjasama dengan KSM.
Penguatan KSM berupa pendampingan KSM
Sanimas agar secara kelembagaan bisa lebih kuat
dan bisa berdampak posif terhadap masyarakat
dan lingkungan sekitar. Idealnya oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat kota/kabupaten
bekerjasama dengan KSM. (Surur Wahyudi/OM).
Jangankan
masyarakat,
bahkan
pemerintah
daerahpundakmeletak
kan
sanitasimenjad
i
prioritas
pembangunan
Laporan Utama