UU NO.2 THN 2002 TENTANG POLRI UU NO.8 TTG PEMILIHAN UMUM PERKAP KAPOLRI NO.8 THN 2008 TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM PERKAP NO.14 THN 2012 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DILINGK POLRI
UU NO.2 THN 2002 TENTANG POLRI
UU NO.8 TTG PEMILIHAN UMUM
PERKAP KAPOLRI NO.8 THN 2008 TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM
PERKAP NO.14 THN 2012 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DILINGK POLRI
DISTRIBUSI LOGISTIK & PRLENGKAPAN PUNGUT
SUARA
PENYUSUNAN & PENGUMUMAN
DPT PENYELESAIAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERSELISIHAN HASIL PEMILUHASIL PEMILU
PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
REKAP REKAP HSL PUNGUT HSL PUNGUT
SUARASUARA
PLENO PLENO PENETAPAN PENETAPAN
DCT DCT
KAMPANYE RAPAT UMUM & IKLAN
MASS MEDIA
PENGUCAPAN SUMPAH JANJI
CALEG TERPILIH
PENETAPAN PENETAPAN PEROLEHAN PEROLEHAN
KURSI & CALON KURSI & CALON TERPILIHTERPILIH
TAHAP TAHAP PERSIAPANPERSIAPAN
TAHAP TAHAP PENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN
TAHAP TAHAP PENYELESAIANPENYELESAIAN
UU NO.8 / 2012
PANWASLU
POLRI
KEJAKSAAN
• WAKTU SIDIK SINGKAT
• POTENSI FKK
• LIT LAP MASY OLH PANWASLU
• WAKTU SIDIK• LIT BP OLEH JPU
MASALAH/HAMBATAN
• PERAT KHUSUS RIKSA PJBT NEG• PANWASLU TANPA KEANGGOTAAN
POLRI & JAKSA
GAKKUM CEPAT,
SEDERHANA,BIAYA RINGAN,
JUJUR,TIDAK MEMIHAK
POLRES
POLDA
PUSAT
SENTRA GAKKUMDU
POLRES
POLDA
BARESKRIM
KEJARI
KEJATI
JAMPIDUM
PANWASLU KAB
PANWASLU PROV
BAWASLU
KAPOLRI JAKSA AGUNG TUA BAWASLU
LAP PANWASLU
PIDANA
BUKANPIDANA
NONO N A M AN A M A JABATANJABATAN KETKET
11 22 33 44
11AKP AKP HENDRA EKO TRIYULIANTOHENDRA EKO TRIYULIANTO, SIK, SIK, , SHSH KASAT RESKRIMKASAT RESKRIM
22 AIPDA AHMADIAIPDA AHMADI BA SAT RESKRIMBA SAT RESKRIM
33 BRIGADIR SANUSI SIMANJUNTAK, SHBRIGADIR SANUSI SIMANJUNTAK, SH BA SAT RESKRIMBA SAT RESKRIM
44 BRIGADIR L. SIRINGORINGO, SHBRIGADIR L. SIRINGORINGO, SH BA SAT RESKRIMBA SAT RESKRIM
55 BRIGADIR IMRAN SIREGARBRIGADIR IMRAN SIREGAR BA SAT RESKRIMBA SAT RESKRIM
66 BRIPKA ZICO SITOMPULBRIPKA ZICO SITOMPUL BA SAT RESKRIMBA SAT RESKRIM
NONO N A M AN A M A JABATANJABATAN TELFONTELFON
11 22 33 44
11 AHMAD PATONI, SHAHMAD PATONI, SH JAKSA JAKSA PRATAMAPRATAMA
082171601970821716019766
22 ADEURI, SHADEURI, SH JAKSA MUDAJAKSA MUDA 082168443910821684439100
33FIORAN JUNAIDI FIORAN JUNAIDI HARAHAP,SHHARAHAP,SH JAKSA MUDAJAKSA MUDA 0813757824208137578242
99
44
No NAMA BAGIAN / DIVISI NO. HP ALAMAT
1. Ardiansyah, SPKetua / Bagian Umum
081370016322
Setia Janji Kab. Asahan
2. Rustam AbdiAnggota / Pengawasan dan Humas
081370478922
Jl. SM Raja Kisaran Kab. Asahan
3.Halimatussakdiah, SH
Anggota / Hukum, Pelayanan & Pelanggaran
085296982324
Air Joman Kab. Asahan
PELAPOR
1. WNI HAK PILIH2. PEMANTAU PEMILU3. PESERTA PEMILU
PANWASLU
KODE ETIKSENGKETA
A D M
TP. PEMILU
K.P.U
POLRI
7 HARI
+ 7 HARI DALUWARSA
3 HARI
+ 5 HARI
PENYIDIK
POLRIJ P U
P N
14 HARI KIRIM TAHAP I
P 21 / P 18
KRM KMBLITHP II
5 HARI
J P UP N
SIDANG ADILI
BANDING KE
P T
5 HARI 7 HARI 3 HARI
SEMUA T.P YG TERJADI SELAMA PELAKS TAHAP PEMILU YG DILAKUKAN OLH SETIAP ORG DAN PJBT PENY. PEMILU DIRUMUSKAN DLM PSL 273 S/D PSL 321 UU NO.8 THN 2012
1. DISEBUTKAN SCR TEGAS DLM UU NO 8 THN 20122. DILAPORKAN OLEH PANWASLU KPD POLRI
3. DILAPORKAN OLEH KPU KPD POLRI KHUSUS PSL 263 KUHP
~
~
~
~
PASAL
TENTANGANCAMAN PIDANA
PIDANA DENDA
298
Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu
6 THN PENJARA
RP. 72 JUTA
319
Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2), anggota KPU
5 THN PENJARA
RP. 60 JUTA
PENYELENGGARA PEMILU MELAKUKAN TP.PEMILU SBG DIMAKSUD DLM PSL 273, 275,276,
PSL 283, 286, PSL 291, 292, 293, PSL 297, 298, 301, PSL 303, 304,, PSL 309, 310, 311, PSL 312, 313
PENYELENGGARA PEMILU MELAKUKAN TP.PEMILU SBG DIMAKSUD DLM PSL 273, 275,276,
PSL 283, 286, PSL 291, 292, 293, PSL 297, 298, 301, PSL 303, 304,, PSL 309, 310, 311, PSL 312, 313
PSL 321
K.U.H.PIDANAK.U.H.PIDANAK.U.H.PIDANAK.U.H.PIDANA
PASAL : 156 ; 156 a ; 160 ; 161 ; 162 ; 164 ; 167 ; 168 ; 169 ; 170 ;
187 ; 188 ; 193 ; 200 ; 207 ;338 ; 351 ; 359 ; 360 ; 362 ; 363 ; 365 ;
406 ; 408 ; 409 ; 410
PASAL : 156 ; 156 a ; 160 ; 161 ; 162 ; 164 ; 167 ; 168 ; 169 ; 170 ;
187 ; 188 ; 193 ; 200 ; 207 ;338 ; 351 ; 359 ; 360 ; 362 ; 363 ; 365 ;
406 ; 408 ; 409 ; 410
UU NO 20 THN 2001 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR
UU NO 25 THN 2003 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
NON K.U.H.PIDANANON K.U.H.PIDANANON K.U.H.PIDANANON K.U.H.PIDANA
1. TIDAK ADA LP TINDAK PIDANA PEMILU TANPA LAPORAN PANWASLU
2. LAPORAN YG DITERIMA DARI PANWASLU BUKAN MERUPAKAN TP PEMILU TETAPI MERUPAKAN TP UMUM PK
3. UU NO.8 THN 2012 LEX SPECIALISTINDAK PIDANA PEMILU DIPROSES SESUAI HUKUM ACARA YG MELEKAT PADA UU NO 8 TH. 2012
4. KELENGKAPAN BERKAS PERKARA :PENYERAHAN BP TAHAP I & IIPENGHITUNGAN WAKTU PROSES PENYIDIKAN TERMASUK HARI LIBUR
WNI PUNYA HAK PILIH
PEMANTAU
PESERTA PEMILU
TINDAK PIDANAPEMILU
BUKAN T.P
(GAR MIN)
L.P - SENTRA GAKKUMDU
KPU
PANWASLU
5. GABUNGAN TP PEMILU DAN TP UMUM
- DI PRIORITASKAN TP. PEMILU- TP LAINNYA DI PROSES SESUAI PROSEDUR YANG ADA
6. PELANGGARAN YANG DITEMUKAN OLEH KPU TERKAIT PEMALSUAN (SYARAT ADM CALON/BALON),KPU BERKOORDINASI DGN POLRI UTK TERBITKAN LP.
7. PELANGGARAN YANG DITEMUKAN LANGSUNG OLEH ANGGOTA POLRI TETAP HARUS MELALUI / DISERAHKAN KE PANWASLU