Politisi Ramai-Ramai Tolak Capres Nonparpol Tidak lewat Parpol Biayanya Jadi Lebih Murah SENIN, 4 APRIL 2011 29 POLKAM USULAN calon presiden (capres) dari jalur independen langsung mendapat sorotan tajam dari kalangan parpol. Bak hantu di siang bolong, usulan capres independen menjadi se- suatu yang sangat menakutkan, yang harus sesegera mungkin dilenyapkan. “Soal wacana capres inde- penden, ini bukan gagasan baru. Perdebatan masalah ini sudah menyeruak saat amen- demen. Tapi yang perlu dipikir- kan, capres independen ini bu- kan masalah mendesak,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurutnya, usulan soal capres independen belum saat- nya dibicarakan dan bukan agenda yang mendesak untuk segera diselesaikan. “Masih ba- nyak yang perlu diprioritaskan, seperti ancaman krisis pangan dan BBM. Kita harusnya fokus ke situ,” katanya. Penolakan serupa juga da- tang dari Partai Amanat Na- sional (PAN). Menurut Sekre- taris Jenderal DPP PAN Taufik Kurniawan, keberadaan capres independen hanya akan menga- caukan kerja eksekutif-legislatif jika diwujudkan. Ia mencontohkan kepala daerah yang memenangi pe- milu kada secara independen, tetapi kesulitan dalam melak- sanakan tugasnya karena tidak mendapat dukungan politik dari DPRD. Hal itu juga akan dihadapi oleh presiden yang terpilih se- cara independen. “Saat ini, presiden yang dipilih melalui partai politik dan mendapat dukungan dari koalisi saja masih menghadapi dinamika politik yang muncul dari kalangan DPR. Jadi seka- rang belum saatnya membahas capres independen,” ujar Tau- fik memberi alasan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Ra- pat Koordinasi Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga pekan lalu juga menolak men- tah-mentah wacana itu. Kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, usulan menge- nai capres independen akan merusak tatanan demokrasi yang sudah ada. “Bagaimana jadinya calon independen yang tidak ada kinerja lalu kemudian meng- organisasi masyarakat,” kata Megawati. Sementara itu, Ketua bidang Politik dan Hubungan Antara Lembaga PDIP Puan Maha- rani mengatakan, adanya isu soal capres independen akan membuat fungsi parpol men- jadi tidak jelas. “Apa dasarnya calon inde- penden. Kalau hal itu terjadi, apa fungsi parpol. Kami cuma jadi batu loncatan, bagaimana kami mengikat mereka. Kami (PDIP) merasa belum perlu dilakukan (usulan capres in- dependen),” kata Puan kepada wartawan. Menurut dia, lebih baik fungsi parpol dimaksimalkan daripada membuat UU tentang masalah itu. “Kami berharap usulan rancangan UU ke depan kita pikirkan sebaik-baiknya dan semata-mata pendidikan politik kepada rakyat seba- gaimana mestinya,” ujarnya. Sikap menolak juga datang dari Partai Gerakan Indone- sia Raya (Gerindra). Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, usulan pasangan capres inde- penden sulit diimplementasi- kan di Indonesia. “Sistem politik di Indonesia saat ini mengatur usulan pa- sangan capres melalui partai politik, tidak ada melalui jalur independen,” kata Prabowo Subianto seusai menutup acara Pertemuan Nasional V Badan Khusus Wanita Tani Himpun- an Kerukunan Tani Indone- sia (HKTI), di Jakarta, Jumat (1/4). Prabowo beralasan, imple- mentasi pengusulan capres independen itu akan sulit pe- milu. Jika pasangan capres yang diusung melalui parpol kriteria dan persyaratannya sangat jelas yakni diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara minimal 20% pada pemilu le- gislatif, pasangan capres dari jalur independen tidak punya kriteria yang menjadi penentu bisa diusulkan atau tidak. Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, lolos tidaknya usulan capres independen di dalam amendemen UUD 1945 itu sa- ngat tergantung pada desakan publik. Pasalnya, parpol tidak bisa diharapkan untuk mem- perjuangkan usulan itu. “Ini sangat tergantung bagai- mana publik ikut serta mendo- rong. DPD harus terus mengga- lang dukungan ini dari publik. Kalau tidak, dengan sangat mudah ditolak,” ujarnya. Menurut dia, sinyal penolak- an sejak jauh hari sudah terli- hat, terutama dari partai besar. Penolakan itu makin menun- jukkan parpol yang paranoid terhadap calon independen. Karena calon independen, ber- potensi menggeser posisi calon presiden asal parpol. “Di beberapa daerah, capres independen memang gagal. Tetapi tidak bisa disamaratakan di daerah dengan nasional. Karena banyak tokoh kredibel dan di nasional pilihannya ba- nyak. Mereka pun mendapat banyak dukungan. Apalagi capres dari parpol kebanyakan bermasalah secara individual dan partai,” terangnya. (Ant/ Wta/AO/P-2) MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi sempat ber- ujar, masih tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan salah satunya disebabkan ting- ginya biaya politik seseorang menuju kekuasaan. “Selain membiayai kampa- nyenya, calon juga harus mem- bayar uang perahu kepada partai politik untuk mencalon- kannya. Ini harganya sangat mahal. Karena itu, keberadaan calon independen bisa menjadi salah satu cara untuk menekan tingginya korupsi yang masih terjadi saat ini,” papar Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika. Dipaparkannya, usulan calon presiden (capres) inde- penden harus diperjuangkan karena bisa memangkas biaya yang dikeluarkan sang calon. Uang yang dikeluarkan dari koceknya jadi lebih sedikit karena keterikatannya hanya pada konstituen, tidak pada partai politik. “Kalau calon independen ada kecenderungan terikat hanya pada saat pemilihan. Lebih berbahaya kalau ada instrumen bernama parpol mengikat calon. Derajatnya adalah panggung politik, ada utang yang harus dibayar. Kalau calon independen ter- putus di masyarakat pada saat pemilu,” ujarnya. Ia menambahkan, uang menyewa parpol pengusung, atau lazim disebut uang pera- hu, membuat biaya pencalon- an melalui parpol cenderung lebih mahal. “Arti mahal ini lebih ke konteks marketing politik. Kalau calon independen, biayanya cuma untuk pen- dekatan ke masyarakat yang besar. Tapi itu jelas lebih terukur dibanding uang di bawah meja ketika calon mengikatkan diri ke partai,” jelasnya. Dikatakannya, potensi terja- dinya politik uang tetap ada. Untuk calon independen, titik rawannya ketika mengumpul- kan dukungan persyaratan melalui jumlah KTP. “Ada potensi pemalsuan data dan sulit memverifikasi terhadap dukungan. Tapi hal itu bisa diselesaikan dengan aturan yang tepat,” tuturnya. Karena itu, yang menjadi catatan penting adalah diper- lukannya penguatan dalam pengawasan. “Selama peng- awasan tidak ketat dan fungsi Bawaslu lemah, tentu politik uang sulit dihindarkan, seka- lipun bagi calon independen,” imbuhnya. Keberadaan politik uang itu juga diakui oleh fung- sionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam Musyawarah Wilayah PPP di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (2/4) lalu, Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy menekankan perlunya masya- rakat melawan politik uang yang masih terjadi hingga sekarang. “PPP menganggap Pemilu 2009 adalah politik peng- abdian, politik perjuangan, politik ibadah, yang telah bergeser menjadi politik tran- saksional atau politik uang,” kata Chozin. Ia mengatakan dalam re- formasi politik yang dihem- buskan setelah reformasi 1998 telah terjadi pergeseran para- digma politik, karena refor- masi politik yang bertujuan membangun demokrasi telah dimaknai sebagai liberalisasi politik yang melahirkan frag- mentasi dan pragmatisme politik. Akibatnya, lanjut Chozin, sekitar 75% dari jumlah pen- duduk di Indonesia sudah tidak lagi memercayai partai politik sebagai saluran aspi- rasinya. Kepercayaan masya- rakat mulai memudar karena partai dianggap tidak dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sekitar 63% masyarakat In- donesia tidak percaya kepada partai karena dinilai tidak mampu memperjuangkan proses demokratisasi di ne- gara ini.( Ant/Wta/P-2) Saat ini, presiden yang dipilih melalui partai politik dan mendapat dukungan dari koalisi saja masih menghadapi dinamika politik yang muncul dari kalangan DPR.” Taufik Kurniawan Sekretaris Jenderal DPP PAN PESERTA PEMILIHAN PRESIDEN 2009: Tiga pasangan capres-cawapres, yakni Megawati-Prabowo, SBY-Boediono, serta Jusuf Kalla-Wiranto mengangkat tangan seusai menandatangani deklarasi damai Pilpres 2009 di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2009). MI/SUSANTO MI/SUSANTO DITOLAK MK: Capres melalui jalur independen Fadjroel Rachman mengepalkan tangan seusai pembacaan putusan yang menolak permohonan capres independen dalam pemilu di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (17/2/2009). TEMA: Suriah, Domino Selanjutnya INTERNASIONAL SELASA (5/4/2011) FOKUS
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Politisi Ramai-Ramai Tolak Capres Nonparpol
Tidak lewat ParpolBiayanya Jadi Lebih Murah
SENIN, 4 APRIL 2011 29POLKAM
USULAN calon presiden (capres) dari jalur independen langsung mendapat sorotan tajam dari kalangan parpol. Bak hantu di siang bolong, usulan capres independen menjadi se-suatu yang sangat menakutkan, yang harus sesegera mungkin dilenyapkan.
“Soal wacana capres inde-penden, ini bukan gagasan baru. Perdebatan masalah ini sudah menyeruak saat amen-demen. Tapi yang perlu dipikir-kan, capres independen ini bu-kan masalah mendesak,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin di Jakarta, a khir pekan lalu.
Menurutnya, usulan soal capres independen belum saat-nya dibicarakan dan bukan agenda yang mendesak untuk segera diselesaikan. “Masih ba-nyak yang perlu diprioritaskan, seperti ancaman krisis pangan dan BBM. Kita harusnya fokus ke situ,” katanya.
Penolakan serupa juga da-tang dari Partai Amanat Na-sional (PAN). Menurut Sekre-taris Jenderal DPP PAN Taufi k Kurniawan, keberadaan capres independen hanya akan menga-caukan kerja eksekutif-legislatif jika diwujudkan.
Ia mencontohkan kepala daerah yang memenangi pe-milu kada secara independen, tetapi kesulitan dalam melak-sanakan tugasnya karena tidak mendapat dukungan politik dari DPRD.
Hal itu juga akan dihadapi oleh presiden yang terpilih se-cara independen.
“Saat ini, presiden yang dipilih melalui partai politik dan mendapat dukungan dari koalisi saja masih menghadapi dinamika politik yang muncul dari kalangan DPR. Jadi seka-rang belum saatnya membahas capres independen,” ujar Tau-fi k memberi alasan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Ra-pat Koordinasi Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga pekan lalu juga menolak men-tah-mentah wacana itu. Kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, usulan menge-nai capres independen akan merusak tatanan demokrasi yang sudah ada.
“Bagaimana jadinya calon independen yang tidak ada kinerja lalu kemudian meng-organisasi masyarakat,” kata Megawati.
Sementara itu, Ketua bidang Politik dan Hubungan Antara Lembaga PDIP Puan Maha-rani mengatakan, adanya isu soal capres independen akan membuat fungsi parpol men-jadi tidak jelas.
“Apa dasarnya calon inde-penden. Kalau hal itu terjadi, apa fungsi parpol. Kami cuma jadi batu loncatan, bagaimana kami mengikat mereka. Kami (PDIP) merasa belum perlu dilakukan (usulan capres in-dependen),” kata Puan kepada wartawan.
Menurut dia, lebih baik fungsi parpol dimaksimalkan daripada membuat UU tentang masalah itu. “Kami berharap
usulan rancangan UU ke depan kita pikirkan sebaik-baiknya dan semata-mata pendidikan politik kepada rakyat seba-gaimana mestinya,” ujarnya.
Sikap menolak juga datang dari Partai Gerakan Indone-sia Raya (Gerindra). Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, usulan pasangan capres inde-penden sulit diimplementasi-kan di Indonesia.
“Sistem politik di Indonesia saat ini mengatur usulan pa-sangan capres melalui partai politik, tidak ada melalui jalur independen,” kata Prabowo Subianto seusai menutup aca ra Pertemuan Nasional V Badan Khusus Wanita Tani Himpun-an Kerukunan Tani Indone-sia (HKTI), di Jakarta, Jumat (1/4).
Prabowo beralasan, imple-mentasi pengusulan capres independen itu akan sulit pe-milu. Jika pasangan capres yang diusung melalui parpol kriteria dan persyaratannya sangat jelas yakni diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara minimal 20% pada pemilu le-gislatif, pasangan capres dari jalur independen tidak punya kriteria yang menjadi penentu bisa diusulkan atau tidak.
Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, lolos tidaknya usulan capres independen di dalam amendemen UUD 1945 itu sa-ngat tergantung pada desakan publik. Pasalnya, parpol tidak bisa diharapkan untuk mem-perjuangkan usulan itu.
“Ini sangat tergantung bagai-mana publik ikut serta mendo-rong. DPD harus terus mengga-lang dukungan ini dari publik. Kalau tidak, dengan sangat mudah ditolak,” ujarnya.
Menurut dia, sinyal penolak-an sejak jauh hari sudah terli-hat, terutama dari partai besar. Penolakan itu makin menun-jukkan parpol yang paranoid terhadap calon independen. Karena calon independen, ber-potensi menggeser posisi calon presiden asal parpol.
“Di beberapa daerah, capres independen memang gagal. Tetapi tidak bisa disamaratakan di daerah dengan nasional. Karena banyak tokoh kredibel dan di nasional pilihannya ba-nyak. Mereka pun mendapat banyak dukungan. Apalagi capres dari parpol kebanyakan bermasalah secara individual dan partai,” terangnya. (Ant/Wta/AO/P-2)
MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi sempat ber-ujar, masih tingginya tingkat korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan salah satunya disebabkan ting-ginya biaya politik seseorang menuju kekuasaan.
“Selain membiayai kampa-nyenya, calon juga harus mem-bayar uang perahu kepada partai politik untuk mencalon-kannya. Ini harganya sangat mahal. Karena itu, keberadaan calon independen bisa menjadi salah satu cara untuk menekan tingginya korupsi yang masih terjadi saat ini,” papar Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika.
Dipaparkannya, usulan calon presiden (capres) inde-penden harus diperjuangkan karena bisa memangkas biaya yang dikeluarkan sang calon. Uang yang dikeluarkan dari koceknya jadi lebih sedikit karena keterikatannya hanya pada konstituen, tidak pada partai politik.
“Kalau calon independen ada kecenderungan terikat hanya pada saat pemilihan. Lebih berbahaya kalau ada instrumen bernama parpol mengikat calon. Derajatnya adalah panggung politik, ada utang yang harus dibayar. Kalau calon independen ter-putus di masyarakat pada saat pe milu,” ujarnya.
Ia menambahkan, uang menyewa parpol pengusung, atau lazim disebut uang pera-hu, membuat biaya pencalon-an melalui parpol cenderung lebih mahal.
“Arti mahal ini lebih ke konteks marketing politik. Kalau calon independen, biayanya cuma untuk pen-dekatan ke masyarakat yang besar. Tapi itu jelas lebih terukur dibanding uang di bawah meja ketika calon mengikatkan diri ke partai,” jelasnya.
Dikatakannya, potensi terja-dinya politik uang tetap ada. Untuk calon independen, titik rawannya ketika mengumpul-kan dukungan persyaratan melalui jumlah KTP. “Ada potensi pemalsuan data dan sulit memverifi kasi terhadap dukungan. Tapi hal itu bisa diselesaikan dengan aturan yang tepat,” tuturnya.
Karena itu, yang menjadi catatan penting adalah diper-lukannya penguatan dalam pengawasan. “Selama peng-awasan tidak ketat dan fungsi Bawaslu lemah, tentu politik uang sulit dihindarkan, seka-lipun bagi calon independen,” imbuhnya.
Keberadaan politik uang itu juga diakui oleh fung-sionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam Musyawarah Wilayah PPP
di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (2/4) lalu, Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy menekankan perlunya masya-rakat melawan politik uang yang masih terjadi hingga sekarang.
“PPP menganggap Pemilu 2009 adalah politik peng-abdian, politik perjuangan, politik ibadah, yang telah bergeser menjadi politik tran-saksional atau politik uang,” kata Chozin.
Ia mengatakan dalam re-formasi politik yang dihem-buskan setelah reformasi 1998 telah terjadi pergeseran para-digma politik, karena refor-masi politik yang bertujuan membangun demokrasi telah dimaknai sebagai liberalisasi politik yang melahirkan frag-mentasi dan pragmatisme politik.
Akibatnya, lanjut Chozin, sekitar 75% dari jumlah pen-duduk di Indonesia sudah tidak lagi memercayai partai politik sebagai saluran aspi-rasinya. Kepercayaan masya-rakat mulai memudar karena partai dianggap tidak dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sekitar 63% masyarakat In-donesia tidak percaya kepada partai karena dinilai tidak mampu memperjuangkan proses demokratisasi di ne-gara ini.( Ant/Wta/P-2)
Saat ini, presiden yang dipilih
melalui partai politik dan mendapat dukungan dari koalisi saja masih menghadapi dinamika politik yang muncul dari kalangan DPR.”
Taufik KurniawanSekretaris Jenderal DPP PAN
PESERTA PEMILIHAN PRESIDEN 2009: Tiga pasangan capres-cawapres, yakni Megawati-Prabowo, SBY-Boediono, serta Jusuf Kalla-Wiranto mengangkat tangan seusai menandatangani deklarasi damai Pilpres 2009 di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2009).
MI/SUSANTO
MI/SUSANTO
DITOLAK MK: Capres melalui jalur independen Fadjroel Rachman mengepalkan tangan seusai pembacaan putusan yang menolak permohonan capres independen dalam pemilu di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (17/2/2009).
TEMA:
Suriah, DominoSelanjutnya
INTERNASIONALSELASA (5/4/2011)
FOKUS
Related Documents
