SEMINAR TENTANG ASPEK HUKUM Pembentukan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas

11

SEMINAR TENTANG ASPEK HUKUM SEMINAR TENTANG ASPEK HUKUM

Pembentukan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Pembentukan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan BebasBebas

Medan, 9 Agustus 2006Medan, 9 Agustus 2006

ASPEK HUKUM DALAM PENINGKATAN PENANAMAN ASPEK HUKUM DALAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL (PMA)MODAL (PMA)

MELALUIMELALUI

PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS

OlehOleh

PRATOMO WALUJO, S.H., M.Sc.PRATOMO WALUJO, S.H., M.Sc.

Kepala Biro Hukum dan HumasKepala Biro Hukum dan Humas

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

22

Tujuan Pembentukan Kawasan Khusus

Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya

Meningkatkan daya saing produk ekspor dan mempermudah akses ekspornya

Mempermudah pengelolaan dampak negatif terhadap lingkungan

Mendorong terciptanya efisiensi produksi Mendorong berkembangnya industri penunjang Mengantisipasi kebutuhan outsourcing industry antar

zona ekonomi khusus.

33

Bentuk-bentuk Kawasan Khusus

1. Kawasan Berikat : Kawasan Berikat Nusantara (KBN-Jakarta Utara) dan Batam

2. Kawasan Industri : tersebar di Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut dan Sulsel

3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) :

13 KAPET.

4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

5. Kawasan Ekonomi Khusus.

44

Kawasan BerikatKawasan Berikat

Dasar Hukum : Dasar Hukum : Dibentuk berdasarkan PP No. 43 Tahun 1997 Dibentuk berdasarkan PP No. 43 Tahun 1997

tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone).tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone).

Kawasan Berikat adalah suatu kawasan dengan Kawasan Berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus di yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean.bidang pabean.

55

Kawasan IndustriKawasan Industri

Dasar Hukum : Dasar Hukum : Dibentuk berdasarkan Keppres No. 41 Tahun 1996 Dibentuk berdasarkan Keppres No. 41 Tahun 1996

tentang Kawasan Industritentang Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

66

Kawasan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)Ekonomi Terpadu (KAPET)

Dasar Hukum :Dasar Hukum :Dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 150 Tahun 2000 Dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).(KAPET).

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan :yang memenuhi persyaratan :

a. a. Memiliki potensi untuk cepat berkembang, dan/atauMemiliki potensi untuk cepat berkembang, dan/ataub. b. Mempunyai sektor unggulan yang dapat Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkanmenggerakkan

pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/ataudan/atauc. c. Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

77

Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SabangPelabuhan Bebas Sabang

Dasar Hukum : Dasar Hukum : Dibentuk berdasarkan UU No. 37 Tahun 2000 tentang Dibentuk berdasarkan UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undangPelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang

Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara kesatuan RI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas kesatuan RI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, Pajak penjualan atas barang dari pengenaan bea masuk, PPN, Pajak penjualan atas barang mewah dan Cukai.mewah dan Cukai.

Insentif fiskal yang diberikan : Pembebasan bea masuk dan Insentif fiskal yang diberikan : Pembebasan bea masuk dan PPN atas pengimporan barang modal dan bahan baku.PPN atas pengimporan barang modal dan bahan baku.

88

Pengertian Kawasan Ekonomi Pengertian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Khusus (KEK)

KEK adalah suatu kawasan yang KEK adalah suatu kawasan yang direncanakan khusus bagi pengembangan direncanakan khusus bagi pengembangan investasi yang dilengkapi dengan investasi yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana penunjang serta infrastruktur dan sarana penunjang serta fasilitas administrasi sebagai kemudahan-fasilitas administrasi sebagai kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan investasi, kemudahan dalam melaksanakan investasi, proses produksi maupun ekspor dan impor.proses produksi maupun ekspor dan impor.

99

PENTINGNYA INVESTASI ASING PENTINGNYA INVESTASI ASING (PMA)(PMA)

Idealnya investasi bertumpu pada Idealnya investasi bertumpu pada

kemampuan dalam negeri namun karena :kemampuan dalam negeri namun karena : Keterbatasan modal dalam negeri;Keterbatasan modal dalam negeri; Masih minimnya penguasaan teknologi;Masih minimnya penguasaan teknologi; Keterbatasan akses pasar.Keterbatasan akses pasar.

Untuk itu masih diperlukan investasi asing Untuk itu masih diperlukan investasi asing

(PMA).(PMA).

1010

PRASYARAT MASUKNYA INVESTASI ASINGPRASYARAT MASUKNYA INVESTASI ASING

1.1. Iklim investasi yang kondusif :Iklim investasi yang kondusif :– Kepastian hukum/berusahaKepastian hukum/berusaha– Stabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamananStabilitas ekonomi, sosial, politik dan keamanan– Kemudahan pelayanan (a.l. perizinan, keimigrasian, Kemudahan pelayanan (a.l. perizinan, keimigrasian,

kepabeanan, perpajakan dan pertanahan)kepabeanan, perpajakan dan pertanahan)– Insentif (fiskal dan non fiskal) yang kompetitifInsentif (fiskal dan non fiskal) yang kompetitif– Infrastruktur yang memadaiInfrastruktur yang memadai– Kondisi ketenagakerjaanKondisi ketenagakerjaan

2. Perlindungan dan jaminan investasi :2. Perlindungan dan jaminan investasi :– Nasionalisasi dan ekspropriasi termasuk kompensasi Nasionalisasi dan ekspropriasi termasuk kompensasi

kerugiankerugian– Hak transfer/repatriasi modal dan keuntunganHak transfer/repatriasi modal dan keuntungan– Hak penyelesaian sengketa melalui arbitrase Hak penyelesaian sengketa melalui arbitrase

internasionalinternasional

Perlindungan dan jaminan dalam bentuk UU Penanaman Perlindungan dan jaminan dalam bentuk UU Penanaman Modal serta perjanjian internasional (bilateral, regional Modal serta perjanjian internasional (bilateral, regional

dan multilateral).dan multilateral).

1111

Upaya Mendorong investasi dalam Kawasan Upaya Mendorong investasi dalam Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan BebasPelabuhan dan Perdagangan Bebas

1.1. Adanya kemudahan perizinan melalui pelayanan Adanya kemudahan perizinan melalui pelayanan terpadu di dalam kawasan tersebut.terpadu di dalam kawasan tersebut.

2.2. Adanya insentif fiskal yang menarik dan konsisten Adanya insentif fiskal yang menarik dan konsisten yang diberikan melalui pelayanan terpadu.yang diberikan melalui pelayanan terpadu.

3.3. Prosedur impor-ekspor dipermudah melalui Prosedur impor-ekspor dipermudah melalui pelayanan terpadu.pelayanan terpadu.

4.4. Infrastruktur berupa ketersediaan air, listrik, Infrastruktur berupa ketersediaan air, listrik, telekomunikasi serta jalan akses maupun telekomunikasi serta jalan akses maupun pelabuhan harus dibangun secara terpadu.pelabuhan harus dibangun secara terpadu.

5.5. Fasilitas pengolahan limbah disediakan oleh Fasilitas pengolahan limbah disediakan oleh badan pengelola.badan pengelola.

1212

1.1. Dibentuk Unit Pelayanan Investasi Terpadu Dibentuk Unit Pelayanan Investasi Terpadu yang yang merupakan merupakan pelayanan melalui satu atap pelayanan melalui satu atap berbagai berbagai perizinan yang dibutuhkan oleh investor perizinan yang dibutuhkan oleh investor untuk untuk mendirikan kegiatan investasi dalam mendirikan kegiatan investasi dalam KawasanKawasan

2.2. Pada unit Pelayanan Investasi Terpadu ini akan Pada unit Pelayanan Investasi Terpadu ini akan ditempatkan/ditugaskan pejabat ditempatkan/ditugaskan pejabat senior senior

setingkat setingkat Eselon III dari berbagai instansi terkait Eselon III dari berbagai instansi terkait pusat dan pusat dan daerah yang diberi daerah yang diberi wewenang penuh wewenang penuh untuk untuk menandatangani berbagai menandatangani berbagai dokumen/perizinan dokumen/perizinan sesuai sesuai kewenangan kewenangan instansi masing-masing (lihat tabel)instansi masing-masing (lihat tabel)

USULAN PELAYANAN INVESTASI TERPADU DI DALAM USULAN PELAYANAN INVESTASI TERPADU DI DALAM KAWASAN PELABUHAN DAN PERDAGANGAN BEBASKAWASAN PELABUHAN DAN PERDAGANGAN BEBAS

1313

INVESTORFRONT OFFICE (FO)-Memeriksa formulir dan kelengkapan data/

PEJABAT SETINGKATESELON III *)

Menyetujui/Tandatangan dokumen

Permohonan tidak lengkap, dikembalikan

LengkapSTAF

Memeriksa/parafkonsep

TATA USAHAPenomoran/pencatatan

STAF-Membuat konsep Persetujuan/ Perizinan

Mekanisme Pelayanan Investasi TerpaduMekanisme Pelayanan Investasi Terpadu

Tidak Lengkap

PERTEMUAN TEKNIS DENGAN INVESTOR

- Hanya apabila diperlukan dan tidak untuk setiap permohonan- Yang mungkin perlu :

* verifikasi Daftar Induk mesin/

peralatan dan bahan baku.

* IMB

* Izin Lokasi

* AMDAL

* IUT

Investor hanya perlu berhubungan dengan unit Pelayanan Investasi Terpadu, semua dokumen/perizinan yang diperlukan akan diurus/diproses dan ditandatangani oleh pejabat yang ditugaskan di unit kerja tersebut.

*) Dari Instansi :- Dep. Keuangan- Dep. Perdagangan- Dep. NakerTrans- Dep. HukHam- BKPM- Pemerintah Kota/Kabupaten Otorita Batam (Khusus KEK Batam)

Tanda Terima Permohonan Aplikasi

1414

Penerapan Kebijakan PMA di Penerapan Kebijakan PMA di Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan

Bebas SabangBebas Sabang

Tetap memberlakukan ketentuan UU No. 1 thn 1967 Tetap memberlakukan ketentuan UU No. 1 thn 1967 tentang PMA di kawasan tersebuttentang PMA di kawasan tersebut

Tetap memberlakukan ketentuan Keppres 96/2000 Tetap memberlakukan ketentuan Keppres 96/2000 jo.No. 118/2000 tentang DNI dan ketentuan PP jo.No. 118/2000 tentang DNI dan ketentuan PP 20/1994 tentang kepemilikan saham asing20/1994 tentang kepemilikan saham asing

Perlu pelimpahan kewenangan pemberian berbagai Perlu pelimpahan kewenangan pemberian berbagai perijinan dari instansi teknis dan BKPM ke BPKSperijinan dari instansi teknis dan BKPM ke BPKS

Dapat diberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan Dapat diberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan pengenaan bea masuk, PPN, Pajak penjualan atas barang pengenaan bea masuk, PPN, Pajak penjualan atas barang mewah dan Cukaimewah dan Cukai

Tetap mendapatkan jaminan investasi sesuai UU No. 1 Tahun Tetap mendapatkan jaminan investasi sesuai UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA.1967 tentang PMA.

1515

PELAYANAN PELAYANAN PENANAMAN PENANAMAN MODALMODAL TERPADU DI BATAM TERPADU DI BATAM

1616

1.1. Pelayanan Penanaman Modal Terpadu di Batam yang Pelayanan Penanaman Modal Terpadu di Batam yang berlokasi di Gedung berlokasi di Gedung Sumatera Promotion Center Sumatera Promotion Center telah di-telah di-launching launching pada pada tanggal 25 Juli 2006tanggal 25 Juli 2006 oleh Menteri oleh Menteri Perdagangan bersama-sama dengan Kepala BKPM.Perdagangan bersama-sama dengan Kepala BKPM.

2.2. Beroperasinya unit Pelayanan Terpadu telah dapat Beroperasinya unit Pelayanan Terpadu telah dapat mempersingkat waktu perijinan pusat untuk berinvestasi mempersingkat waktu perijinan pusat untuk berinvestasi dari 151 hari menjadi 59 hari, dan perijinan daerah dapat dari 151 hari menjadi 59 hari, dan perijinan daerah dapat di persingkat dari 180 hari menjadi 56 hari, karena di persingkat dari 180 hari menjadi 56 hari, karena semua jenis perijinan pusat dan daerah yang diperlukan semua jenis perijinan pusat dan daerah yang diperlukan dapat diselesaikan dalam satu atap.dapat diselesaikan dalam satu atap.

3.3. Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Batam merupakan etalase penanaman modal dan Pilot Batam merupakan etalase penanaman modal dan Pilot Project yang kemudian akan dikembangkan untuk Project yang kemudian akan dikembangkan untuk daerah-daerah lain.daerah-daerah lain.

PELAYANAN PELAYANAN PENANAMANPENANAMAN MODALMODAL TERPADU DI TERPADU DI BATAMBATAM

1717

PERIZINAN YANG LANGSUNG DITANGANI :PERIZINAN YANG LANGSUNG DITANGANI :

Perizinan Penanaman ModalPerizinan Penanaman Modal

ImigrasiImigrasi

PerpajakanPerpajakan

KepabeananKepabeanan

KetenagakerjaanKetenagakerjaan

Ijin-ijin pelaksanaan daerahIjin-ijin pelaksanaan daerah

1818

NoNo Pejabat Pejabat dari dari

InstansiInstansi

Dokumen/Perizinan Yang ditandatanganiDokumen/Perizinan Yang ditandatangani

11 BKPMBKPM 1.1. Persetujuan baru PMDN dan PMAPersetujuan baru PMDN dan PMA

2.2. Persetujuan perluasan PMDN dan PMAPersetujuan perluasan PMDN dan PMA

3.3. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)

4.4. Persetujuan dan fasilitas bea masuk atas daftar induk Persetujuan dan fasilitas bea masuk atas daftar induk mesin/peralatan dan bahan baku/penolong yang akan diimpor mesin/peralatan dan bahan baku/penolong yang akan diimpor bagi proyek barubagi proyek baru

5.5. Izin Usaha Tetap (IUT) PMDN dan PMA Izin Usaha Tetap (IUT) PMDN dan PMA

2.2. DepartemeDepartemen Keuangann Keuangan

1.1. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*)Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*)

2.2. Penerbitan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)*)Penerbitan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)*)

3.3. Persetujuan dan fasilitas bea masuk atas daftar induk Persetujuan dan fasilitas bea masuk atas daftar induk mesin/peralaan dan bahan baku/penolong yang akan diimpor mesin/peralaan dan bahan baku/penolong yang akan diimpor bagi proyek pengem-bangan/perluasan usaha.bagi proyek pengem-bangan/perluasan usaha.

4.4. Rencana Impor Barang (RIB)Rencana Impor Barang (RIB)

5.5. Fasilitas Kemudahan Impor Untuk Tujuan ekspor (KITE)Fasilitas Kemudahan Impor Untuk Tujuan ekspor (KITE)

6.6. Fasilitas Perpajakan (PPN Impor dan PPh Impor)Fasilitas Perpajakan (PPN Impor dan PPh Impor)

7.7. Persetujuan dan perizinan lainnya untuk kemudahan impor dan Persetujuan dan perizinan lainnya untuk kemudahan impor dan ekspor barangekspor barang

CatatanCatatan:*) Sudah dapat dilakukan secara :*) Sudah dapat dilakukan secara on-lineon-line, Depkeu akan , Depkeu akan memberikan komputer dengan sistem memberikan komputer dengan sistem on-lineon-line tersebut pada Unit tersebut pada Unit Pelayanan Terpadu, yang dapat digunakan oleh investorPelayanan Terpadu, yang dapat digunakan oleh investor..

1919

NoNo..

Pejabat Pejabat dari dari

InstansiInstansi

Dokumen/Perizinan Yang ditandatanganiDokumen/Perizinan Yang ditandatangani

3.3. Departemen Departemen PerdagangaPerdagangann

1.1. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)

2.2. Izin impor mesin peralatan bukan baru & Izin impor mesin peralatan bukan baru & mesin/peralatan serta mesin/peralatan serta bahan/barang (bahan baku) yang bahan/barang (bahan baku) yang memerlukan izin khususmemerlukan izin khusus

4.4. Departemen Departemen PerindustriaPerindustriann

Rekomendasi impor mesin/peralatan bukan baru dan Rekomendasi impor mesin/peralatan bukan baru dan bahan/ barang yang memerlukan izin impor khususbahan/ barang yang memerlukan izin impor khusus

5.5. Departemen Departemen Tenaga Tenaga Kerja dan Kerja dan TransmigrasTransmigrasii

1.1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)(RPTKA)

2.2. Rekomendasi TA.01 dan TA. 02Rekomendasi TA.01 dan TA. 02

3.3. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan perpanjangan IMTAperpanjangan IMTA

4.4. Izin lainnya yang diperlukan oleh perusahaan yang Izin lainnya yang diperlukan oleh perusahaan yang menggu-menggu- nakan tenaga kerja asing.nakan tenaga kerja asing.

2020

No.No. Pejabat Pejabat dari dari

InstansiInstansi

Dokumen/Perizinan Yang ditandatanganiDokumen/Perizinan Yang ditandatangani

6.6. Departemen Departemen Hukum dan Hukum dan HAMHAM

1.1. Pengesahan akta pendirian dan akta perubahan perusahaan Pengesahan akta pendirian dan akta perubahan perusahaan perseroan terbatas (PT)perseroan terbatas (PT)

2.2. Pemberitahuan kepada Perwakilan R.I. di luar negeri untuk Pemberitahuan kepada Perwakilan R.I. di luar negeri untuk mengeluarkan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) bagi tenaga mengeluarkan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) bagi tenaga

kerja kerja asing yang akan bekerja pada perusahaan yang asing yang akan bekerja pada perusahaan yang berlokasi di berlokasi di KEK.KEK.

3.3. Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan perpanjangan KitasKartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) dan perpanjangan Kitas

4.4. Perizinan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan yang Perizinan lainnya yang diperlukan oleh perusahaan yang berlokasi di KEK yang menggunakan tenaga kerja asing.berlokasi di KEK yang menggunakan tenaga kerja asing.

7.7. Pemerintah Pemerintah ProvinsiProvinsi

1. Angka Pengenal Importir Umum (APIU) 1. Angka Pengenal Importir Umum (APIU)

2. Angka Pengenal Importir Produsen (APIP) 2. Angka Pengenal Importir Produsen (APIP)

3. Perizinan perdagangan lainnya yang dikeluarkan oleh 3. Perizinan perdagangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pemerintah

provinsi.provinsi.

2121

NoNo..

Pejabat Pejabat dari dari

InstansiInstansi

Dokumen/Perizinan Yang ditandatanganiDokumen/Perizinan Yang ditandatangani

88.. Pemda KotaPemda Kota 1.1. Izin LokasiIzin Lokasi

2.2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

3.3. Izin Undang-undang Gangguan (HO)Izin Undang-undang Gangguan (HO)

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

6. Surat Keterangan Asal Produk (SKA)*)6. Surat Keterangan Asal Produk (SKA)*)

7.7. AMDALAMDAL

8. Perizinan daerah lainnya yang diperlukan untuk 8. Perizinan daerah lainnya yang diperlukan untuk mendirikan usaha di KEKmendirikan usaha di KEK

*) Khusus Sabang dikeluarkan BPKS *) Khusus Sabang dikeluarkan BPKS

2222

TERIMA KASIHTERIMA KASIH