[JAKARTA] Pansus RUU Anti Terorisme masih membahas daftar inventari- sasi masalah (DIM). Dengan dinamika yang te- rus berkembang, khususnya pascabom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta, Pansus berkomitmen segera mempercepat proses pem- bahasan agar UU bisa sege- ra disahkan. DPR sampai saat ini sejalan dengan pe- mikiran Presiden bahwa perlu penguatan pencegah- an terorisme. Ketua Pansus RUU Antiterorisme, Muhammad Syafii menyatakan DPR akan membahas RUU seca- ra profesional demi kepen- tingan nasional. Hal itu di- ungkapkan Syafii menja- wab keraguan banyak pihak tentang dirinya. Anggota Pansus dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan, fraksinya ber- pendapat bahwa inti revisi adalah bagaimana meme- perkuat peran preventif atau pencegahan terorisme. Dalam konteks itu, TNI yang tiap unitnya memiliki satuan antiteror, bisa dilibat- kan. Khususnya keterlibat- an itu dalam ranah intelijen sehingga tiap potensi teror bisa dilacak secara dini. "Kita tinggal bicarakan bagaimana pola sinergitas- nya di antara mereka," kata Nasir. "Dijadwalkan selesai sebelum November 2017. Kami ingin UU ini disele- saikan sehingga bisa mem- perkuat upaya deteksi dini dan pencegahan aksi tero- ris, tapi juga tetap tidak me- langgar HAM," kata Anggota Pansus, Bobby Rizaldi dari Fraksi Golkar, Senin (29/5). Diakuinya, dari struktur, sinkronisasi, dan harmoni- sasinya, ada beberapa ma- salah teknis di RUU itu yang perlu disempurnakan. Contohnya, definisi teroris- me yang sebelumnya tidak ada serta studi yang me- nunjukkan bahwa definisi masing-masing negara di dunia berbeda-beda. Pokok bahasan menyangkut defi- nisi ini adalah siapa atau institusi mana yang akan menetapkan bahwa suatu organisasi adalah organisasi teroris. “Juga siapa yang mene- tapkan korban teroris itu si- apa, agar bisa ditanggung negara. Jadi turunan dari konsekuensi perubahan pa- sal-pasal yang diajukan pe- merintah itu, berkembang. Tidak sesederhana hanya menyetujui perubahan-per- ubahan pasalnya menjadi ya atau tidak," bebernya. Selain itu, pasal menge- nai penahanan preventif da- ri tujuh menjadi 30 hari ju- ga bakal menjadi pemba- hasan alot karena ada yang berpendapat penahanan se- lama itu melanggar HAM. “Lantas bila anak-anak terlibat teroris apakah me- refer ke UU Sistem Peradilan Anak 2012 atau lex specialist," kata Bobby. Sedangkan terkait ko- ordinasi antarlembaga, ke dalam RUU ini belum di- masukkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kewenang- an Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Untuk semua hal itu, kata Bobby, fraksi-frak- si di DPR masih memerlu- kan kajian referensi, dan masukan dari para pengam- pu kepentingan. "Sehingga kita yakinkan UU ini bisa efektif tanpa mengurangi rasa keadilan dan tetap terlindungi HAM," katanya. Di sisi lain, fraksi-fraksi juga belum satu suara terka- it berbagai DIM di RUU yang dibahas. Walau demi- kian, Pansus berencana me- nyelesaikan secara cepat. Langkah yang diambil ada- lah menggelar berbagai ka- jian, mengunjungi semua gugus tugas penindakan te- roris, masing-masing fraksi mempelajari dan memberi- kan posisi politiknya dalam DIM. Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme, Mayjen TNI (Purn) Supiadin AS mengakui bah- wa tak mudah untuk bisa menyelesaikan RUU itu de- ngan cepat. Sejauh ini, Pansus baru menyelesaikan 25 dari 47 pasal revisi di UU itu. Diakuinya, untuk menyamakan persepsi dian- tara 10 fraksi yang ada di Pansus tak mudah sebab masing-masing fraksi pu- nya pandangan masing-ma- sing. “Tentu kami akan ber- usaha lobi semua fraksi ba- gaimana memenuhi kei- nginan Presiden Jokowi," kata Supiadin. Ditambahkan, Presiden Jokowi menginginkan diku- atkannya unsur pencegahan teror. Pansus pun berpikir- an demikian. Sebagai con- toh pencegahan yang diatur adalah seperti mendeteksi latihan-latihan militer tanpa senjata namun mengarah pada aksi terorisme, pence- gahan terhadap rapat gelap terkait terorisme, penyebar- an ujaran dan video latihan perang yang beredar di in- ternet. "Jadi apa yang diingin- kan Presiden Jokowi terkait pencegahan tindak pidana terorisme, sudah ada dalam konsep RUU Anti- terorisme," katanya. Ketua Fraksi PAN yang juga Anggota Pansus, Mulfahri Harahap mene- gaskan, pihaknya seirama dengan Presiden yang ingin revisi UU itu segera disele- saikan. "Sebab kita me- mang butuh aturan kompre- hensif soal soal itu," kata- nya. Fraksi PAN sendiri mendorong agar substansi utama RUU adalah mence- gah terjadinya teror. Bahkan memang bila dibutuhkan, Fraksi PAN mendukung un- tuk diberikannya akses ter- hadap TNI terlibat dalam pencegahan teror. Menurut dia, kehadiran TNI bisa membantu pena- nganan terorisme, khusus- nya di upaya awal yang ber- sifat pencegahan. TNI bisa terlibat dalam bertukar in- formasi di bidang intelijen. Walau demikian, PAN me- milih agar leading sector antiteror tetap di tangan Kepolisian RI. " Leading sector tetap Kepolisian. Begini, teroris- me itu persoalan bersama dan persoalan bangsa. Jadi semua kekuatan harus diop- timalkan memerangi teror- isme, termasuk TNI. Dimana kerja sama itu? Ya di bidang intelijen," kata Mulfahri. Nasir Djamil menyata- kan praktik di sejumlah ne- gara menunjukkan bahwa militernya dilibatkan dalam penanganan terorisme bila dibutuhkan. Namun, keku- atan militer seperti TNI di Indonesia, tidak menjadi yang utama. Terkecuali pendekatan menghadapi te- rorisme diubah menjadi pendekatan perang. Nasir mencontohkan, di Amerika Serikat, pendekat- an terhadap terorisme ada- lah pendekatan perang. Sehingga Militer AS menja- di leading sector mena- ngani isu terorisme. Berbeda dengan Indonesia, yang menghadapi terorisme dengan penegakan hukum. Hal itu sudah terbukti dalam proses pengejaran te- roris di Sulawesi Tengah, di mana Polri meminta bantu- an TNI dan bisa bekerja sa- ma. Diakuinya, isu itu me- mang menjadi salah satu yang belum selesai dibahas di Pansus. [MJS/H-14] 3 Suara Pembaruan Selasa, 30 Mei 2017 Utama Revisi UU Antiterorisme DPR Sejalan dengan Presiden ANTARA/PUSPA PERWITASARI Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyampaikan arahan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5). Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang mengagendakan pembahasan per- siapan menghadapi Idulfitri 1438 Hijriah tersebut, Presiden juga menekankan perlu segera diselesaikannya RUU Antiterorisme.