Laporan Kinerja | BRSDM, Tahun 2018 i
L aporan Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Triwulan I Tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian
visi dan misi BRSDM pada Triwulan I Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja BRSDM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan PERMENKP No. 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja.
Laporan Kinerja BRSDM Triwulan I Tahun 2018 mempunyai beberapa fungsi, antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada triwulan I tahun 2018 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRSDM untuk meningkatkan kinerjanya.
Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum dan khususnya BRSDM telah menerapkan metode Balanced Score Card (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Performance BRSDM diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
Dr. Maman Hermawan, M.Sc Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja | BRSDM, Tahun 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, Tahun 2018ii iii
indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis BRSDM tahun 2017 sebagai kontrak kinerja BRSDM Tahun 2018.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai pada bidang riset, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Riset dan SDM KP melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan BRSDM serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam kurun waktu Triwulan I tahun 2018.
Dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Kinerja BRSDM kepada yang berkepentingan.
Jakarta, April 2018
a.n. Kepala Badan,
Sekretaris Badan Riset dan SDM KP
Dr. Maman Hermawan, M.Sc
DAFTAR ISI
HalKata Pengantar ..................................................................................... iDaftar Isi ................................................................................................. iii
Bab I PENDAHULUAN ............................................................... 1A. Latar Belakang ............................................................... 3B. Tujuan .............................................................................. 4C. Tugas dan Fungsi ........................................................... 5D. Keragaan SDM BRSDM .................................................. 11E. Sistematika Laporan Kinerja ......................................... 11
Bab II PERENCANAAN KINERJA ............................................... 13A. Rencana Strategis ......................................................... 15
1. Visi ............................................................................ 162. Misi ............................................................................ 163. Tujuan ...................................................................... 164. Sasaran Strategis .................................................... 175. Potensi dan Permasalahan ................................... 25
B. Rencana Kerja Tahun 2018 ........................................... 30C. Perjanjian Kinerja (PK) ................................................... 31D. Pengukuran Kinera ........................................................ 35
1. Rumus Pengukuran ................................................ 352. Metode Pengukuran Kinerja ................................. 36
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 37A. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I
Tahun 2018 ...................................................................... 40B. Evaluasi dan Analisis Kinerja ......................................... 43
1. Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective) ............. 40
2. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan (Costumer Perspective) ......................................... 43
3. Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Proces Perspective) ................................ 49
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
Laporan Kinerja | BRSDM, Tahun 2018iv
Bab IV PENUTUP ......................................................................... 75A. Capaian Kinerja Utama ................................................ 77B. Permasalahan dan Rekomendasi ............................... 78
BAB I
PENDAHULUAN
1
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
2 Laporan Kinerja │BRSDM
LATAR BELAKANG
TUJUAN
TUGAS DAN FUNGSI
KERAGAAN SDM BRSDM
SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA
2 3
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
5 Laporan Kinerja │BRSDM
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan
Laporan Kinerja BRSDM ini, bertujuan:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada
Triwulan I Tahun 2018.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRSDM untuk
meningkatkan kinerjanya.
C. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6/PERMEN-KP/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan, BRSDM berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
BRSDM mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang
kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya
manusia kelautan dan perikanan, dengan fungsi:
1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan
perikanan, serta program pengembangan sumber daya
manusia kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan
sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan
perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia
kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan administrasi BRSDM; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4 Laporan Kinerja │BRSDM
Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan kelautan dan
perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan memperhatikan 3
dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan
kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor
unggulan nasional, yang penjabarannya dilaksanakan KKP dengan
pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir, peran
KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan,
serta tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan
Nasional/Nawa Cita. Kebijakan pokok diarahkan: (i) Membangun
kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan; (ii)
Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan
berkelanjutan; (iii) Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian
dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019, Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM)
berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3 yaitu
Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan,
Pelatihan dan Penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK
Bidang Kelautan dan Perikanan
B. TUJUAN
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
4 5
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
7 Laporan Kinerja │BRSDM
BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan. Pusat Riset
Kelautan menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program
riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi
kelautan, serta sumber daya laut;
2) penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi,
adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset
kelautan; dan
4) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan
pusat.
Pusat Riset Kelautan terdiri atas:
1) Bidang Riset Sumber Daya Laut dan Kewilayahan;
2) Bidang Riset Mitigasi, Adaptasi, dan Konservasi;
3) Bidang Riset Teknologi Kelautan;
4) Bagian Tata Usaha; dan
5) Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Pusat Riset Perikanan
Pusat Riset Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
BRSDM, dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu
6 Laporan Kinerja │BRSDM
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BRSDM didukung oleh unit
kerja eselon II sebagai berikut:
a. Sekretariat Badan
Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
BRSDM dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan
badan. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan;
2) penyiapan perumusan rancangan peraturan perundang-
undangan, penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi
pelaksanaan reformasi birokrasi serta perencanaan,
pengembangan dan pengelolaan kepegawaian;
3) penyiapan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data,
informasi, kehumasan, dan kerja sama; dan
4) pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara,
perbendaharaan, layanan pengadaan barang/jasa
pemerintah, serta pelaksanaan tata usaha dan
rumahtangga.
Sekretariat Badan terdiri atas:
1) Bagian Program;
2) Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, Hukum dan
Organisasi
3) Bagian Keuangan dan Umum; dan
4) Bagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data.
b. Pusat Riset Kelautan
Pusat Riset Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
6 7
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
9 Laporan Kinerja │BRSDM
1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan
program di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan
dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan
kelautan dan perikanan;
2) penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan
dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta
penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan
kelautan dan perikanan; dan
4) penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan,
sumber daya manusia aparatur, dan rumah tangga pusat.
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
2) Bidang Penyelenggaraan Pendidikan;
3) Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan; dan
4) Bagian Tata Usaha.
e. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan
program di bidang perencanaan dan evaluasi pelatihan, dan
penyuluhan kelautan dan perikanan;
8 Laporan Kinerja │BRSDM
pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan. Pusat Riset
Perikanan menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program
riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan
sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
2) penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap,
perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan
teknologi alat dan mesin perikanan;
3) penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan riset perikanan; dan
4) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan
pusat.
Pusat Riset Perikanan terdiri atas:
1) Bidang Riset Perikanan Tangkap;
2) Bidang Riset Perikanan Budidaya;
3) Bidang Riset Pemulihan Sumber Daya dan Teknologi Alat
Mesin Perikanan;
4) Bagian Tata Usaha; dan
5) Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh
seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BRSDM, dengan tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,
pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
8 9
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
11 Laporan Kinerja │BRSDM
D. KERAGAAN SDM BRSDM
BRSDM memiliki 45 satuan kerja dengan didukung oleh 6.064
pegawai berstatus PNS. Komposisi dari pegawai PNS yang berada
di Pusat dan Daerah, sebagai berikut:
Gambar 2. Keragaan SDM BRSDM
E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA
Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai
berikut:
1. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan
ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran,
capain kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2018.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang
BRSDM seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta
keragaan pegawai di BRSDM
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang
Rencana Strategis BRSDMKP 2014-2019, Rencana Kerja Tahunan,
Pusat Daerah
5.548
Orang 498
Orang
10 Laporan Kinerja │BRSDM
2) penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan
evaluasi pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
3) penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan
perikanan; dan
4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
didukung oleh:
1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
2) Bidang Pelatihan;
3) Bidang Penyuluhan;
4) Bagian Tata Usaha; dan
5) Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi BRSDM sesuai dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tanggal
30Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP,
sebagai berikut :
Gambar 1. Struktur Organisasi BRSDM
10 11
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
12 Laporan Kinerja │BRSDM
dan Penetapan kinerja BRSDMKP Triwulan I Tahun 2018 serta
Pengukuran Kinerja.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian
kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja
lainnya
5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan,
Pemasalahan dan Rekomendasi.
12 13
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
15 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019, Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM)
berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3 yaitu
Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan,
Pelatihan dan Penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK
Bidang Kelautan Dan Perikanan.
Perkembangan dan dinamika organisasi, terjadi
penggabungan 2 unit kerja Eselon I di KKP yaitu Badan Penelitian
dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP)
dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP)
menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan (BRSDM) sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mulai berlaku
tanggal 3 Februari 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah
ditetapkan Rencana Strategis BRSDM 2017-2019, sebagaimana
Peraturan Kepala BRSDM Nomor 13/PER-BRSDM/2017 tentang
Rencana Strategis BRSDM Tahun 2017-2019.
14 Laporan Kinerja │BRSDM
RENCANA STRATEGIS
RENCANA KERJA TAHUNAN
PERJANJIAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
14 15
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
17 Laporan Kinerja │BRSDM
B. Mempercepat pemanfaatan hasil riset lingkup internal KKP
dan stakeholder strategis lainnya.
C. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat kelautan dan
perikanan melalui peningkatan kompetensi SDM dan
perluasan akses pendidikan.
D. Meningkatkan kompetensi SDM kelautan dan perikanan
yang mampu meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai
tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan
secara optimal.
E. Menyelenggarakan penyuluhan perikanan secara terpadu
dan sinergi dengan pemerintah daerah (provinsi dan
kebupaten kota) dalam pemberdayaan pelaku utama dan
pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4. Sasaran Strategis
Renstra BRSDM Tahun 2017 – 2019 menjelaskan bahwa sasaran
strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui
pelaksanaan program riset dan SDM merupakan kondisi yang
diinginkan dapat dicapai oleh BRSDM sebagai suatu
outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan
menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC)
yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders
prespective, customer perspective, internal process perspective,
dan learning and growth perspective.
Peta Strategis program riset dan SDM kelautan dan perikanan yang
dilaksanakan oleh BRSDM pada gambar dibawah ini :
16 Laporan Kinerja │BRSDM
1. Visi
Visi BRSDM mengacu pada Visi KKP adalah “Mewujudkan
pengelolaan riset dan pengembangan SDM sektor kelautan dan
perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis
kepentingan nasional”.
2. Misi
Misi BRSDM mengacu pada 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:
A. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang
berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan
melalui pengelolaan riset, pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan KP.
B. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan yang berkelanjutan melalui pengelolaan riset,
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP.
C. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang
sejahtera melalui pengelolaan riset, pendididikan, pelatihan
dan penyuluhan KP.
Ketiga misi di atas dilakukan secara bertanggung jawab
berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat,
memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial
dan budaya bagi kepentingan bersama.
3. Tujuan
Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari
Visi dan Misi BRSDM dalam rangka mencapai sasaran strategis
pembangunan kelautan dan perikanan 2017 – 2019. adalah :
A. Menyelenggarakan riset kelautan dan perikanan secara
terpadu dengan tata kelola yang baik (good governance).
16 17
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
19 Laporan Kinerja │BRSDM
kerja bidang kelautan dan perikanan dengan target
1.205 orang pada tahun 2017, tahun 2018 sebanyak
1.238 orang, dan sebanyak 1.378 orang pada tahun
2019.
3. Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang
meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku
utama/usaha yang disuluh pada tahun 2017 sebanyak
1.000 kelompok, tahun 2018 sebanyak 1.000 kelompok,
dan sebanyak 1.200 orang pada tahun 2019.
b) Customer Perspective
Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis
kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya
pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab dan
berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Utama :
1. Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang
Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan secara terintegrasi untuk Pengembangan
Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan sebanyak 3 WPP
dari tahun 2017, tahun 2018 sebanyak 3 WPP, dan
sebanyak 2 WPP pada tahun 2019.
2. Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum
Daratan (KPP PUD) yang teridentifikasi untuk
pengembangan ekonomi kelautan yang
berkelanjutan sebanyak 1 KPP PUD dari tahun 2017
sampai tahun 2019.
3. Nilai PNBP BRSDM pada tahun 2017 sebesar 8,619
milyar menjadi 8,724 milyar pada tahun 2018.
Selanjutnya, menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka
sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah
18 Laporan Kinerja │BRSDM
Gambar 3. Peta Strategi BRSDM Tahun 2017 - 2019
a) Stakeholders Perspective
Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis
pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Terwujudnya
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan”, dengan
Indikator Kinerja :
1. Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten
dan inovatif meningkat produksinya, dengan target
tahun 2017 sebanyak 10.600 orang, tahun 2017
sebanyak 14.200 orang, dan sebanyak 20.450 orang
pada tahun 2019.
2. Jumlah lulusan pendidikan yang terserap di dunia
18 19
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
21 Laporan Kinerja │BRSDM
c) Internal Process Perspective
Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang
harus dilakukan oleh BRSDM yakni:
a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai
adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan
dan Perikanan yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja
Utama Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 7,7
pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar 7,8 dan menjadi
sebesar 8 pada tahun 2019.
b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai
adalah “Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang
mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang
berkeadilan dan berdaya saing”, dengan Indikator Kinerja
Utama :
1. Jumlah data dan informasi hasil riset KP pada tahun
2017 sebanyak 54 buah/paket, tahun 2018 sebanyak
36 buah/paket, dan menjadi 45 buah/paket pada
tahun 2019.
2. Jumlah hasil riset yang inovatif untuk pembangunan
Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 sebanyak 15
buah, tahun 2018 sebanyak 23 buah, dan sebanyak 18
buah pada tahun 2019.
3. Jumlah sentra nelayan yang terbangun dan terkelola
sistem informasi sampai dengan pada terakumulasi
sebanyak 75 buah sampai tahun 2017, menjadi 80
buah pda tahun 2018, dan 100 buah sampai dengan
tahun 2019.
4. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai
peserta didik pada tahun 2017 sebesar 46%, tahun
20 Laporan Kinerja │BRSDM
“Meningkatnya hasil layanan Riset dan peningkatan kompetensi
SDM yang mendukung produktivitas usaha sektor kelautan dan
perikanan”, dengan Indikator Kinerja Utama :
1. Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang
diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan pada
tahun 2017 sebanyak 20 buah, tahun 2018 sebanyak
43 buah, dan menjadi sebanyak 49 buah pada tahun
2019.
2. Jumlah teknologi KP yang diusulkan untuk
direkomendasikan sebanyak 18 buah pada tahun
2017, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak
menjadi IKU BRSDM.
3. Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang
memanfaatkan akses pembiayaan sebanyak 1.000
orang pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018
dan 2019 tidak menjadi IKU BRSDM.
4. Penumbuhan dan Pembentukan UMKM dan koperasi
Sektor KP sebanyak 1.050 unit pada Tahun 2017, tahun
2018 sebanyak 7.560 unit, dan sebanyak 8.080 unit
pada Tahun 2019.
5. Jumlah SDM kelautan dan perikanan yang bersertifikat
kompetensi pada tahun 2017 sebanyak 7.930 orang,
tahun 2018 sebanyak 8.163 orang, dan sebanyak 7.000
orang pada tahun 2019.
6. Jumlah ASN kelautan dan perikanan yang
ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan
pelatihan KP pada tahun 2017 sebanyak 2.033 orang,
tahun 2018 sebanyak 3.090 orang, dan sebanyak 3.900
orang pada tahun 2019.
20 21
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
23 Laporan Kinerja │BRSDM
c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah
“Terselenggaranya pengendalian dan monitoring
pelaksanaan program Riset dan SDM Kelautan dan
Perikanan”, dengan Indikator Kinerja Utama :
1. Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program SDM
kelautan dan perikanan melalui kegiatan Pendidikan,
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
sebesar 15% pada tahun 2017 sampai dengan tahun
2019.
2. Proporsi kegiatan riset pengembangan dibandingkan
total kegiatan riset KP pada tahun 2017 sebesar 84 %,
tahun 2018 sebesar 64,715 dan sebesar 90% pada
tahun 2019.
d) Learning and Growth Perspective (input)
Pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di
atas, membutuhkan input yang dapat mendukung
terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome
BRSDM. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya
Aparatur Sipil Negara (ASN) BRSDM yang Kompeten,
Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja
Utama Indeks Kompetensi dan Integritas dari sebasar 80
pada tahun 2017 dan 2018, sedangkan tahun 2018 sebesar
82.
b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya
Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah
Diakses”, dengan Indikator Kinerja Utama Persentase unit
kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan
yang terstandarisasi dari 65% pada tahun 2017 dan 2018,
22 Laporan Kinerja │BRSDM
2018 sebesar 48%, dan sebesar 50% pada tahun 2019.
5. Jumlah sarana dan prasarana BRSDM yang
ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2017 sebanyak
44 satker, tahun 2018 sebanyak 49, dan sebanyak 43
satker pada tahun 2019.
6. Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan
dan perikanan terstandarisasi sebanyak 18 lembaga
pada tahun 2017 yang berasal dari 12 satker/lembaga
pendidikan dan 6 satker/lembaga pelatihan, tahun
2018 sebanyak 24 yang berasal dari 18
satker/lembaga pendidikan dan 6 satker/lembaga
pelatihan, dan meningkat menjadi sebanyak 26
satker/lembaga (20 satker/lembaga pendidikan dan 6
satker/lembaga pelatihan) pada tahun 2019.
7. Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BRSDM yang
terbentuk pada tahun 2017 sebanyak 73 buah, tahun
2018 sebanyak 51 buah, dan sebanyak 59 buah pada
tahun 2019.
8. Proporsi fungsional dibandingkan total pegawai
BRSDM pada tahun 2017 sebesar 54%, tahun 2018
sebesar 50%, dan sebesar 57% pada tahun 2019.
9. Jumlah SDM Kelautan dan Perikanan yang terdidik,
terlatih, tersuluh yang memanfaatkan hasil riset
terekomendasi untuk mendukung tata kelola
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
yang adil berdaya saing dan berkelanjutan pada
tahun 2017 sebanyak 387.888 orang, tahun 2018
sebanyak 422.803 orang, dan sebanyak 418.318 orang
pada tahun 2019.
22 23
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
25 Laporan Kinerja │BRSDM
5. Potensi dan Permasalahan
a) Potensi
Keberadaan SDM dan Iptek memiliki peran strategis dalam
mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan
perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut
dilaksanakan melalui kegiatan riset kelautan, riset perikanan,
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan
perikanan.
Dalam mendukung pembangunan kelautan dan
perikanan, riset berperan menjadi pendorong penerapan
teknologi, dengan keberadaan 5 unit eselon II yaitu 2 (dua)
Pusat Riset (Riset Kelautan dan Riset Perikanan) dan 3 (tiga) Balai
Besar, 8 (delapan) Balai dan 5 (lima) Loka, dengan 18 orang
Profesor Riset, 533 orang Peneliti, 7 orang Perekayasa, dan 140
Teknisi Litkayasa. Unit kerja BRSDM diakui oleh Kemenristekdikti
sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) yaitu suatu organisasi yang
melaksanakan kegiatan riset bertaraf internasional pada
bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar
hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan pengguna Iptek.
2 unit riset yaitu Balai Besar Pengolahan Produk dan Bioteknologi
KP (BBPPBKP) sebagai PUI Bahan Aktif Laut dan Balai Riset
Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan di
Maros sebagai PUI Udang serta 6 unit lainnya telah sampai pada
Tahap Pembinaan.
Peran BRSDM di bidang pendidikan didukung dengan
keberadaan 20 Satuan Pendidikan, yang terdiri atas 1 (satu)
Sekolah Tinggi, 9 (sembilan) Politeknik KP, 9 (Sembilan) Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi
Komunitas, dengan tenaga pendidik berjumlah 412 orang terdiri
24 Laporan Kinerja │BRSDM
sedangkan tahun 2018 sebesar 100%.
c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya
Birokrasi BRSDM yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada
Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama :
1. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) dari A (80) pada
tahun 2017 dan tahun 2018, menjadi A (82) pada
tahun 2019.
2. Level Maturitas SPI pada tahun 2017 level 2, tahun 2018
dan 2019 pada level 3.
3. Persentase tindak lanjut direktif pimpinan sebesar 100%
pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
4. Jumlah inovasi pelayanan publik BRSDM sebanyak 1
proposal pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
5. Nilai AKIP BRSDM pada tahun 2017 dengan nilai A
sampai dengan tahun 2019.
a. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni
“Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan
Akuntable”, dengan Indikator Kinerja Utama :
1. Nilai Kinerja Anggaran adalah Baik (85) pada tahun
2017, tahun 2018 dengan target Baik (86), dan pada
tahun 2019 dengan target Baik (87).
2. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BRSDM
sebesar 100% dari tahun 2017, yang diubah menjadi
IKU Batas tertinggi presentase nilai temuan LHP BPK
atas Laporan Keuangan BRSDM dibandingkan
dengan realisasi anggaran tahun berjalan, sebesar 1 %
sampai dengan tahun 2019.
24 25
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
27 Laporan Kinerja │BRSDM
bengkel/workshop mekanikal, material, modeling, mekatronika
serta stasiun bumi penerima data satelit National Oceanic and
Atmospheric Administration-the Advanced Very High Resolution
Radiometer (NOAA-AVHRR), Time History of Events and
Macroscale Interactions during Substorms (THEMIS) Ocean
Data, stasiun pengamat pasang surut, Automatic Weather
Station (AWS) dan laboratorium alam mangrove dan fasilitas
Gedung Observasi Laut Nasional, laboratorium data kelautan,
laboratorium kualitas perairan, stasiun pengamatan kualitas
perairan, teknologi radar pantai pengawas kelautan dan
perikanan dan Authomatic Identification System (AIS) dan
laboratorium pengembangan produk garam yang cukup
lengkap.
Selain itu, kegiatan Riset Pengolahan Produk dan
Bioteknologi KP dan Riset Sosial Ekonomi KP, serta beberapa
sarana-prasarana lain juga dibangun untuk mendukung
peranan BRSDM sebagai centre of excellence termasuk untuk
kawasan regional seperti: gedung IMFRDMD (The Inland Fishery
Resources Development and Management Department) yang
berlokasi di Palembang, Gedung Observasi Laut Nasional yang
berlokasi di Perancak, Bali. Riset Pengolahan Produk dan
Bioteknologi KP didukung sarana Laboratorium Instrumen,
Laboratorium Kimia, Laboratorium Bioteknologi, Laboratorium
Mikrobiologi, Laboratorium Bioassay, Laboratorium Sensori,
Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Pilot Plant,
Laboratorium Pengemasan. Laboratorium tersebut sebagian
telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional
(KAN).
Kegiatan Pelatihan ditujukan bagi masyarakat KP dengan
26 Laporan Kinerja │BRSDM
atas 203 guru dan 209 dosen, dalam menyelenggarakan
kegiatan pendidikan dengan pendekatan teaching factory
dengan 70% praktek dan 30% teori. Satuan pendidikan KP
menerima peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 40%
dari total penerimaan peserta didik pada tahun 2014 dan 2015,
serta meningkat menjadi 44% pada tahun 2016.
Peran BRSDM di bidang pelatihan didukung dengan
keberadaan 5 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
(BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 413 Pusat Pelatihan
Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 63
Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia,
dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 75 widyaiswara dan
72 instruktur.
Kegiatan riset didukung dengan keberadaan sarana dan
prasarana riset yang sebagian besar sudah mendapat
akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai
Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara
konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Riset
Perikanan memiliki: laboratorium biologi, data, limnologi, dan
oseanografi, serta kapal riset (perikanan tangkap); laboratorium
basah, biologi, kimia, penyakit, bioteknologi, multi species
hatchery, biosecurity hatchery, pakan, patologi dan kesehatan
ikan, nutrisi dan bioteknologi, tanah, air dan biologi, feed
processing, reproduksi, basah (hatchery) dan pakan alami
(perikanan budidaya), uji numerik dan uji fisik. Laboratorium
tersebut sebagian telah mendapatkan akreditasi dari Komite
Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena
telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008
(ISO/IEC 17025:2005). Riset Kelautan didukung oleh adanya
26 27
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
29 Laporan Kinerja │BRSDM
daerah yang beralih status kepegawaian ke Pusat, total
sebanyak 9.918 orang yang terdiri atas ASN sebanyak 6.254
orang dan tenaga kontrak sebanyak 3.664 orang. Komposisi
ASN terdiri dari pejabat struktural sebanyak 212 orang (6,86%),
pejabat fungsional sebanyak 1.451 orang (46,91%) dan
pelaksana sebanyak 1.430 orang (46,23%).
b) Permasalahan
Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program riset dan SDM untuk mendukung
pembangunan KP antara lain :
1. Kerangka regulasi yang mengikat untuk pemanfaatan
hasil riset oleh ditjen teknis sebagai landasan penyusunan
kebijakan, sehingga peran BRSDM sebagai Inhouse
Consultant lebih optimal, belum tersedia.
2. Seluruh unit kerja di BRSDM belum secara optimal
menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam
pengelolaan dan pengembangan sarana dan
prasarana Riset, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan. Adanya keterbatasan
anggaran berpotensi menimbulkan kendala dalam
penyelenggaraan re-akreditasi sistem manajemen mutu
di satker lingkup BRSDM.
3. Sarana dan prasarana Riset, Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan belum ter-update mengikuti perkembangan
kebutuhan riset dan SDM.
4. Kegiatan dan pemanfaatan hasil riset yang terintegrasi
lintas eselon I dan eselon II lingkup BRSDM belum
sepenuhnya terbangun.
5. Kebutuhan pelatihan KP yang dinamis dalam
28 Laporan Kinerja │BRSDM
jenis pelatihan bidang penangkapan, budidaya, pengolahan,
pemasaran hasil perikanan, konservasi, mesin perikanan,
pelatihan inovatif dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan
kompetensi yang akan ditingkatkan, yang dapat dilengkapi
dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan menggunakan standar SKKNI,
KKNI dan SKK. Sedangkan pelatihan aparatur ditujukan bagi
aparatur negara, meliputi pelatihan struktural (dalam jabatan
dan prajabatan), pelatihan fungsional, dan pelatihan teknis
kelautan dan perikanan bagi aparatur di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta aparatur daerah
dalam rangka mendukung program dan kebijakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat
kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun
2017 terdapat 5.783 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas
2.500 orang Penyuluh Perikanan bantu, 3.283 orang penyuluh
PNS, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut
dari amanah ditetapkannya Undang Undang nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan
penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi
urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi
dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen
(P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan
pengangkatan daerah secara status berubah menjadi
Penyuluh Pusat.
Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur
lingkup BRSDM Tahun 2017 termasuk Penyuluh Perikanan dari
28 29
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
31 Laporan Kinerja │BRSDM
2. Pendidikan Kelautan dan Perikanan, dengan pagu anggaran
Rp 550.000.000.000,-.
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BRSDM, dengan pagu anggaran Rp 64.102.890.000,-.
4. Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan
Perikanan, dengan pagu anggaran Rp 32.034.945.000,-.
5. Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan pagu
anggaran Rp 21.895.897.000,-.
6. Riset Perikanan, dengan pagu anggaran Rp 237.681.068.000,
7. Riset Kelautan, dengan pagu anggaran Rp 221.050.835.000,-.
C. PERJANJIAN KINERJA (PK)
Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target
secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BRSDM harus menjadi
acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi
dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran strategis BRSDM.
Selanjutnya, Sasaran Strategis BRSDM tahun 2018 yang telah
ditetapkan, dijabarkan ke dalam indikator kinerja dengan target
kinerja. 10 Sasaran Strategis BRSDM diwujudkan oleh 32 Indikator
Kinerja Utama dengan rincian dan target pada tahun 2018,
sebagaimana pada Tabel berikut.
Tabel 1. Penetapan Kinerja BRSDM Tahun 2018 berdasarkan
Balanced Score Card (BSC)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
1
Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan inovatif meningkat produksinya (orang)
14.200
30 Laporan Kinerja │BRSDM
mendukung Program Prioritas KKP serta kebutuhan Dunia
Usaha dan Dunia Industri belum seimbang dengan
Program Peningkatan Kapasitas SDM KP yang
dlaksanakan.
6. Pembaharuan data kebutuhan peningkatan kapasitas
SDM KP dalam mengantisipasi terjadinya dinamika
lingkungan strategis belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan.
7. Kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik, pelatih dan
penyuluh perikanan belum sepenuhnya memadai.
8. Pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan
aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi masih
terbatas.
9. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
perikanan, yang berpotensi mengakibatkan hambatan
dalam pelaksanaan penyuluhan ke lokasi-lokasi yang
jauh dari Ibu Kota Provinsi/Kabupaten dengan akses
transportasi yang sulit, belum memadai.
B. RENCANA KERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran
strategis, maka Rencana Kerja BRSDM Tahun 2018 menetapkan 1
program yaitu Program Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan
dan Perikanan dengan pagu anggaran Rp. 1.785.978.817.000,-
dengan rincian kegiatan:
1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan
pagu anggaran Rp 659.213.182.000,-.
30 31
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
33 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
9
Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan (orang)
3.090
10 Nilai PNBP (Rp. Juta) 8.724,05 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
4
Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif
11
Indeks Efektivitas kebijakan pemerintah bidang riset dan SDM KP (indeks)
7.8
5
Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing
12 Jumlah Data dan Informasi Hasil riset KP(paket)
36
13
Jumlah hasil riset yang inovatif untuk pembangunan KP (Paket)
23
14
Jumlah Rekomendasi dan atau Inovasi Riset yang dihasilkan (Rekomendasi/inovasi)
43
15
Jumlah sentra nelayan yang terbangun dan terkelola sistem informasi (unit, akumulasi)
80
16 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)
48
17
Jumlah sarana dan prasarana BRSDM KP yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)
49
18
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan terstandard (Satker)
24
19
Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BRSDM KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (dokumen)
93
32 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
2
Jumlah lulusan pendidikan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (orang)
1,238
3
Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)
1,000
CUSTOMER PERSPEKTIVE
2
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
4
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara terintegrasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (WPP)
3
5
Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Daratan (KPP PD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (KPP PUD)
1
3
Meningkatnya hasil layanan Riset dan peningkatan kompetensi SDM yang mendukung produktivitas usaha sektor KP
6
Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (Buah)
43
7
Penumbuhan dan Pembentukan UMKM dan Koperasi sektor KP (Unit)
7.560
8 Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)
8.163
32 33
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
35 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
berorientasi pada layanan prima
28 Presentase tindak lanjut direktif pimpinan (%) 100
29 Jumlah inovasi pelayanan publik BRSDM (Proposal)
1
30 Nilai AKIP BRSDM (Nilai) A (85)
10
Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
31 Nilai kinerja anggaran BRSDM (%) Baik (86)
32
Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA.2017
1
D. PENGUKURAN KINERJA
1. Rumus Pengukuran
Pengukuran capaian kinerja BRSDM Tahun 2018, dilakukan
dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU,
akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks
capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang
berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan
penetapan indeks capaian IKU adalah:
1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis
polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:
Hijau Kuning Merah
Baik ( Skor >= 100 )
Hati-hati ( 80 <= Skor < 100 )
Buruk ( Skor < 80 )
34 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
20
Proporsi fungsional BRSDM KP dibandingkan total pegawai BRSDM KP (%)
50
21
Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan (orang)
422.803
Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program Riset dan SDMP KP
22
Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)
15
23 Proporsi kegiatan riset Aplikatif dibandingkan total kegiatan riset KP (%)
64,71
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
7
Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
24 Indeks kompetensi dan integritas (indeks)
90
8
Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
25
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
65
9
Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien dan
26 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (nilai) A (80)
27 Level Maturitas SPI BRSDM (level)
3
34 35
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
36 Laporan Kinerja │BRSDM
Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada
Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam
dokumen Balanced Scores Card (BSC).
2. Metode Pengukuran Kinerja
Metode pengukuran kinerja lingkup BRSDM dilakukan
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu
pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan
Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam
pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan
Kinerja lingkup BRSDM yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat
Keputusan Kepala Badan Riset dan SDM Nomor:
34/KPA/BRSDM/I/2018 tentang tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BRSDM. Keanggotaan
Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari pejabat dan staf yang
mewakili semua Pusat-pusat lingkup BRSDM dan Sekretariat
BRSDM. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan
dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi
penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab
kegiatan melaporkannya kepada Sekretaris BRSDM. Berdasarkan
laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Sekretaris
Badan BRSDM c.q. Bagian Program merangkum seluruh hasil
yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan
pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara
keseluruhan.
36 37
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
39 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN I TAHUN 2018
Pengukuran capaian kinerja BRSDM Triwulan I tahun 2018
dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana)
dan realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator,
disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan
pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak
berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan
Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil
pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja
BRSDM di tingkat korporat triwulan I tahun 2018 sebesar 106,66%,
yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif
sebagai berikut:
Tabel 2. Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Perspektif
Perspektif Bobot NKP Status NKP
Customer 33,33% 36,97%
Internal Proses 33,33% 35,05%
Learning and Growth 33,33% 34,64%
Jumlah 106,66%
Keterangan: NKP : NIlai Kinerja Perspektif
= Baik = Hati-hati = Buruk
Selama Triwulan I tahun 2018, dari 32 IKU BRSDM, terdapat 10 IKU
berstatus hijau, sisanya akan diukur pada triwulan selanjutnya.
38 Laporan Kinerja │BRSDM
PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2018
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN
38 39
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
41 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
TARGET TW I 2018
CAPAIAN TW I 2018
2
jumlah lulusan pendidikan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (orang)
1,238 - -
3
Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)
1,000 - -
Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh
pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan
berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi salah satu
tujuan utama dalam pencapaian kinerja Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut, BRSDM memiliki
beberapa Indikator kinerja utama sebagai berikut.
Indikator Kinerja 1 Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan inovatif meningkat produksinya (Orang)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
40 Laporan Kinerja │BRSDM
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui
pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran
kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi BRSDM. Pengukuran kinerja dimaksud
merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-
sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peta Strategi BRSDM yang menjadi kontrak
kinerja pada Tahun 2018 dapat tercapai.
1. Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan
(Stakeholder Perspective)
Tabel 3. Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan
(Stakeholder Perspective)
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
TARGET TW I 2018
CAPAIAN TW I 2018
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
1
Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan inovatif meningkat produksinya (orang)
14.200 - -
40 41
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
43 Laporan Kinerja │BRSDM
2. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan (Costumer Perspective)
Tabel 4. Capaian Kinerja pada Perspektif Pelanggan (Costumer
Perspective)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2018 TARGET
TW I 2018 CAPAIAN TW I 2018
CUSTOMER PERSPEKTIVE
2
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
4
Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara terintegrasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (WPP)
3 - -
5
Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Daratan (KPP PD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (KPP PUD)
1 - -
3
Meningkatnya hasil layanan Riset dan
6
Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset
43 - -
42 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Kinerja 2 Jumlah Lulusan Pendidikan yang Terserap di Dunia Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 3 Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
42 43
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
45 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Kinerja 4 Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang Terpetakan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara terintegrasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 5 Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Daratan (KPP PD) yang teridentifikasi untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan (KPP PUD)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya hasil layanan Riset dan peningkatan kompetensi SDM yang mendukung produktivitas usaha sektor KP
Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis
ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya hasil
layanan Riset dan peningkatan kompetensi SDM yang mendukung
produktivitas usaha sektor kelautan dan perikanan”, dengan
Indikator Kinerja Utama :
Indikator Kinerja 6 Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (Buah)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
44 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2018 TARGET
TW I 2018 CAPAIAN TW I 2018
peningkatan kompetensi SDM yang mendukung produktivitas usaha sektor KP
yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan (Buah)
7
Penumbuhan dan Pembentukan UMKM dan Koperasi sektor KP (Unit)
7.560 - -
8
Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)
8.163 - -
9
Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan (orang)
3.090 1.000 1.018
10 Nilai PNBP (Rp. Juta) 8.724,05 760 5.960
Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis
kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya
pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan”,
dengan Indikator Kinerja Utama :
44 45
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
47 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya
melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan telah
mencapai target yang telah ditetapkan dengan target 1.000
orang dengan capaian sebesar 1.018 Orang (101,80%). Hal ini
diperoleh dari data Jumlah aparatur KKP yang meningkat
kompetensinya melalui pendidikan formal dan Jumlah aparatur KP
yang meningkat kompetensinya melalui pelatihan KP.
Jika dibandingkan dengan Target Tahunan, sebagaimana
ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, BRSDM hanya
memperoleh capaian 1.018 Orang atau 32,94% dan harus mampu
untuk meningkatkan Jumlah aparatur KP yang ditingkatkan
kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan
perikanan sebanyak 2.072 orang pada triwulan berikutnya agar
dapat memenuhi target pada tahun ini.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
strategis ini ditempuh melalui penyelenggaraan diklat yang
diselenggarakan oleh BRSDM, yang bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi jabatan/pekerjaan atau untuk pemenuhan
kompetensi dari discrepancy conpetency yang dimiliki,melalui
penyelenggaraan:
1. Diklat Struktural (Diklatpim Tingkat III dan IV,bagi
Calon/Pejabat Struktural Eselon III dan IV)
Capaian TW I 1.018 Orang
Target 2018 3.090 Orang
Gambar 6. Indikator Capaian Triwulan terhadap Target Tahunan
46 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Kinerja 7 Penumbuhan dan Pembentukan UMKM dan Koperasi sektor KP (Unit)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 8 Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi (orang)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 9 Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan (orang)
Peningkatan kompetensi ASN KP dilakukan dengan dua
pendekatan, pertama, dengan mengikuti pendidikan dan
pelatihan, baik pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan maupun
pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (Diklat Struktural, Diklat
Fungsional, dan Diklat Teknis/manajerial). Kedua, dengan
pemberian tugas belajar dan dukungan fasilitasi bagi pegawai
yang melakukan izin belajar, baik jenjang S1, S2 maupun S3.
Capaian IKU Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya
melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan
sebagai berikut:
Tabel 5. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 9 SS3. Meningkatnya hasil layanan Riset dan peningkatan kompetensi SDM
yang mendukung produktivitas usaha sektor KP
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
9 Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan (orang)
3.090 1.000 1.018
46 47
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
49 Laporan Kinerja │BRSDM
3. Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Proses Perspective)
Tabel 7. Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Proses
Perspective)
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
TARGET TW I 2018
CAPAIAN TW I 2018
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
4
Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif
11
Indeks Efektivitas kebijakan pemerintah bidang riset dan SDM KP (indeks)
7.8 - -
5
Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing
12
Jumlah Data dan Informasi Hasil riset KP(paket)
36 - -
13
Jumlah hasil riset yang inovatif untuk pembangunan KP (Paket)
23 - -
14
Jumlah Rekomendasi dan atau Inovasi Riset yang dihasilkan (Rekomendasi/inovasi)
43 - -
15
Jumlah sentra nelayan yang terbangun dan terkelola sistem informasi (unit,
80 - -
48 Laporan Kinerja │BRSDM
2. Diklat Fungsional (Diklat Dasar dan Penjenjangan bagi
Calon/Pejabat Fungsional tertentu),
3. Diklat Teknis dan Manajerial (diperuntukkan bagi Pejabat
fungsional tertentu dan umum)
Serta dukungan minat dan kemudahan akses bagi pegawai
yang akan melaksanakan tugas belajar dan izin belajar, sebagai
inisitaif strategis melalui fasilitasi test toefl dan tes potensi
akademik, pameran pendidikan tinggi di KKP serta peningkatan
kerjasama pendidikan dengan universitas dalam negeri dan luar
negeri.
Indikator Kinerja 10 Nilai PNBP (Rp. Juta)
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai PNBP dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 6. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 10 SS3. Meningkatnya hasil layanan Riset dan peningkatan kompetensi SDM
yang mendukung produktivitas usaha sektor KP
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
10 Nilai PNBP (Rp. Juta) 8.724,05 760 5.690
48 49
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
51 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
TARGET TW I 2018
CAPAIAN TW I 2018
21
Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan (orang)
422.803 68.540 69.373
Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program Riset dan SDMP KP
22
Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)
15 - -
23
Proporsi kegiatan riset Aplikatif dibandingkan total kegiatan riset KP (%)
64,71 64,71 64,71
50 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
TARGET TW I 2018
CAPAIAN TW I 2018
akumulasi)
16
Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)
48 - -
17
Jumlah sarana dan prasarana BRSDM KP yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)
49 1 1
18
Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan terstandard (Satker)
24 - -
19
Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BRSDM KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (dokumen)
93 25 40
20
Proporsi fungsional BRSDM KP dibandingkan total pegawai BRSDM KP (%)
50 50 72,19
50 51
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
53 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Kinerja 14 Jumlah Rekomendasi dan atau Inovasi Riset yang dihasilkan (Rekomendasi/inovasi)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 15 Jumlah sentra nelayan yang terbangun dan terkelola sistem informasi (unit, akumulasi)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 16 Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 17 Jumlah sarana dan prasarana BRSDM KP yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)
IKU ini didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas sarana
dan prasarana serta kelembagaan yang berbentuk pengadaan
fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang
dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BRSDM. Formulasinya
adalah sarana dan prasarana serta kelembagaan yang
berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup
akreditasi yang diusulkan. Dengan menggunakan klasifikasi
maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi
target yang ditetapkan, capaian IKU Jumlah sarana dan
prasarana BRSDM KP yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai
berikut:
52 Laporan Kinerja │BRSDM
Sasaran Strategis 4 Tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif
Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai
adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Utama :
Indikator Kinerja 11 Indeks Efektivitas kebijakan pemerintah bidang riset dan SDM KP (indeks)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan diukur
pada triwulan berikutnya.
Sasaran Strategis 5 Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing
Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai
adalah “Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang
mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan
berdaya saing”, dengan Indikator Kinerja Utama:
Indikator Kinerja 12 Jumlah Data dan Informasi Hasil Riset KP (paket)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 13 Jumlah hasil riset yang inovatif untuk pembangunan KP (Paket)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
52 53
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
55 Laporan Kinerja │BRSDM
• Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya
yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti
oleh Satker/ UPT lingkup Pusat Riset Kelautan;
• Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan
untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki
perjanjian kerja sama (sedang berjalan)
• Kerja sama riset adalah penyelenggaraan kerja sama
litbang antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra
pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian
kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
dengan ruang lingkup meliputi 1) Penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek; 2) Peningkatan
kapasitas SDM dan kelembagaan; 3) Pertukaran ilmu
pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material
penelitian; 4) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan hasil litbang; 5) Diseminasi dan publikasi; 6) Pertemuan
ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama;
7)Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Capaian IKU Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BRSDM KP
yang disepakati dan ditindaklanjuti sebagai berikut:
Tabel 9. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 19 SS5. Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata
kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
19 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BRSDM KP yang disepakati dan ditindaklanjuti
93 25 40
54 Laporan Kinerja │BRSDM
Tabel 8. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 17 SS5. Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata
kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
17 Jumlah sarana dan prasarana BRSDM KP yang ditingkatkan kapasitasnya (paket) 49 1 1
Indikator Jumlah sarana dan prasarana BRSDM KP yang
ditingkatkan kapasitasnya (paket) telah mencapai target yang
ditetapkan yaitu 1 paket, capaian pada triwulan I mencapai 1
paket (100%).
Bukti capaian IKU ini berupa laporan kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan satker BBRP2BKP tahun 2018 yaitu
paket pengadaan penunjang operasional kantor yang
dilaksanakan oleh CV. Sentral Global Mandiri berupa pengadaan
AC sebanyak 10 Unit dengan nilai sebesar Rp81.950.000,-.
Indikator Kinerja 18 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan terstandard (Satker)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 19 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BRSDM KP yang disepakati dan ditindaklanjuti (dokumen)
IKU ini didefinisikan sebagai Jumlah jejaring, kemitraan dan/
atau kerja sama BRSDM yang terbentuk pada tahun berjalan dan
yang ditindaklanjuti pada tahun sebelumnya. Adapun ruang
lingkup jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama adalah sebagai
berikut:
54 55
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
57 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Kinerja 20 Proporsi fungsional BRSDM KP dibandingkan total pegawai BRSDM KP (%)
Indikator Proporsi fungsional BRSDM KP dibandingkan total
pegawai BRSDM KP bertujuan untuk mendapatkan proporsi ideal
komposisi pegawai fungsional yang mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi secara kompeten, efektif dan
proporsional. Indikator ini ditentukan oleh Proporsi fungsional
BRSDM KP dibandingkan total pegawai BRSDM KP, dengan
menggunakan klasifikasi maximize. Capaian IKU Proporsi fungsional
BRSDM KP dibandingkan total pegawai BRSDM KP, sebagai berikut:
Tabel 10. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 20 SS5. Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata
kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
20 Proporsi fungsional BRSDM KP dibandingkan total pegawai BRSDM KP (%)
50 50 72,19
Tercapainya IKU ini didukung oleh berbagai upaya, antara
lain:
- Mengikutsertakan pegawai untuk diklat fungsional tertentu
(peneliti, perencana, arsiparis, pustakawan, dll)
- Memproses administrasi pegawai yang telah memenuhi
persyaratan untuk diusulkan menduduki jabatan fungsional
tertentu.
56 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BRSDM KP
yang disepakati dan ditindaklanjuti telah mencapai target TW I
sebanyak 40 buah (160%) dari target 25 buah, yang merupakan
jumlah jejaring dan/atau kerjasama riset yang terbentuk/dijalin
oleh Satker/UPT lingkup BRSDM pada tahun berjalan.
Jika dibandingkan dengan Target Tahunan, sebagaimana
ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, BRSDM pada TW I
ini memperoleh capaian 40 dokumen atau 43,01% dan harus
mampu untuk meningkatkan jejaring dan/atau kerjasama BRSDM
KP yang disepakati dan ditindaklanjuti sebanyak 53 dokumen
pada triwulan berikutnya agar dapat memenuhi target pada
tahun ini.
Kerjasama yang dilakukan antara lain perjanjian antar
kementerian/lembaga, dengan pemerintah daerah, perguruan
tinggi, swasta, dan instansi atau organisasi lainnya. Faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan antara lain adalah pengakuan
kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan oleh
stakeholder terkait baik dalam negeri maupun luar negeri.
Capaian TW I 40 Dokumen
Target 2018 93 Dokumen
Gambar 4. Indikator Capaian Triwulan terhadap Target Tahunan
56 57
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
59 Laporan Kinerja │BRSDM
Jika dibandingkan dengan Target Tahunan, sebagaimana
ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, BRSDM pada TW I
ini memperoleh capaian 69.373 orang atau 16,41% dan harus
mampu untuk meningkatkan capaiannya sebanyak 353.430
Orang pada triwulan berikutnya agar dapat memenuhi target
pada tahun ini.
Faktor keberhasilan pencapaian target antara lain adanya
penambahan 4 pendidikan tinggi yaitu (Politeknik KP
Pangandaran, Politeknik KP Dumai, dan Politeknik KP Jembrana,
dan Akademi Komunitas Wakatobi), kepercayaan masyarakat
terhadap kualitas pelatihan dari BPPP yang telah memiliki sertifikat
ISO 9001-2015 sehingga meningkatkan jumlah peserta pelatihan
yang bersumber pembiayaan dari PNBP. Disamping itu, program
satu data KKP menambah volume pelatihan untuk enumerator
dan validator.
Sasaran Strategis 6 Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program Riset dan SDMP KP
“Terselenggaranya pengendalian dan monitoring
pelaksanaan program Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan”,
dengan Indikator Kinerja Utama:
Indikator Kinerja 22 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
58 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Kinerja 21 Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan (orang)
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah SDM KP yang
dididik, dilatih, disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan
sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing
dan berkelanjutan, sebagai berikut:
Tabel 11. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 21 SS5. Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata
kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
21
Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan berkelanjutan (orang)
422.803 68.540 69.373
Indikator Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh dan
diberdayakan untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber
daya kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan
berkelanjutan telah mencapai target TW I yaitu 69.373 orang
(101,22%) dari target 68.540 orang. Pencapaian ini diperoleh dari
jumlah peserta didik yang kompeten, jumlah SDM KP yang dilatih
untuk mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan yang adil berdaya saing dan
berkelanjutan serta Jumlah kelompok yang disuluh.
Capaian TW I 69.373 Orang
Target 2018 422.803 Orang
Gambar 6. Indikator Capaian Triwulan terhadap Target Tahunan
58 59
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
61 Laporan Kinerja │BRSDM
Tabel 12. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 23 SS6. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan
program Riset dan SDMP KP
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
23 Proporsi kegiatan riset Aplikatif dibandingkan total kegiatan riset KP (%)
64,71 64,71 64,71
Indikator Proporsi kegiatan riset Aplikatif dibandingkan total
kegiatan riset KP (%) telah mencapai target TW I sebesar 64,71
(100%) dari target 64,71%.
Tercapainya IKU ini didukung oleh hal sebagai berikut:
mendorong kegiatan riset inovatif yang bersifat aplikatif untuk
memenuhi permintaan stakeholder (Ditjen Teknis lingkup KKP).
60 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Kinerja 23 Proporsi kegiatan riset Aplikatif dibandingkan total kegiatan riset KP (%)
Berdasarkan PP 30 tahun 2008 terdapat 3 bentuk kegiatan
penelitian yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan
pengembangan eksperimental. Riset dasar merupakan kegiatan
penelitian yang bersifat eksploratif dan/atau eksperimental untuk
memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi
penelitian terapan perikanan, riset terapan sebagai kegiatan riset
yang memanfaatkan hasil penelitian dasar, sedangkan
Pengembangan eksperimental perikanan merupakan kegiatan
sistematik dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada
yang diperoleh melalui penelitian dasar perikanan dan/atau
penelitian terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi
yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan
di bidang perikanan. Penelitian terapan KP antara lain desain,
rancang bangun dan konstruksi, permodelan, pemetaan dan
pengkajian di bidang kelautan dan perikanan.
IKU ini mempunyai tujuan bahwa dalam rangka
meningkatkan peran BRSDM sebagai inhouse consultant, maka
riset-riset terapan lebih banyak proporsinya dalam rangka
mendukung pencapaian visi dan misi KKP c.q eselon I KKP.
Dengan menggunakan capaian maximize, capaian IKU Proporsi
kegiatan riset Aplikatif dibandingkan total kegiatan riset KP (%)
sebagai berikut:
60 61
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
63 Laporan Kinerja │BRSDM
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
TARGET TW I 2018
CAPAIAN TW I 2018
BRSDM (Proposal)
30 Nilai AKIP BRSDM (Nilai)
A (85) - -
10
Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
31 Nilai kinerja anggaran BRSDM (%)
Baik (86) 15 15,02
32
Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA.2017
1 - -
Sasaran Strategis 7 Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya
Aparatur Sipil Negara (ASN) BRSDM yang Kompeten, Profesional,
dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Utama:
Indikator Kinerja 24 Indeks kompetensi dan integritas (indeks)
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kompetensi dan
integritas (indeks) sebagai berikut.
62 Laporan Kinerja │BRSDM
4. Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learn and Growth)
Tabel 13. Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan (Learn and Growth)
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2018
TARGET TW I 2018
CAPAIAN TW I 2018
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
7
Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
24
Indeks kompetensi dan integritas (indeks)
90 90 82,49
8
Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
25
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
65 15 43,70
9
Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
26
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (nilai)
A (80) - -
27
Level Maturitas SPI BRSDM (level)
3 - -
28
Presentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)
100 - -
29
Jumlah inovasi pelayanan publik
1 - -
62 63
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
65 Laporan Kinerja │BRSDM
Indikator Kinerja 25 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase unit kerja
yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar (%), sebagai berikut:.
Tabel 15. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 25
SS8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
25 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
65 15 43,70
Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar mencapai target 43
(286,66%) dari target 15.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelum, capaian untuk
indikator Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar mengalami
penurunan sebagaimana grafik berikut :
50 50 65 6550,46
10070,8
43,7
100,9
200
108,967,2
0
50
100
150
200
250
BPSDMKP 2016 BALITBANG KP2016
BRSDM 2017 BRSDM TW I 2018
Target % Realisasi % %
64 Laporan Kinerja │BRSDM
Tabel 14. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 24
SS7. Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
24 Indeks kompetensi dan integritas (indeks) 90 90 82,49
Indeks kompetensi dan integritas BRSDM belum mencapai
target TW I tahun 2018 sebesar 82,49 (91,65%) dari target 90. IKU
Indeks Kompetensi dan Integritas ini terdiri atas 4 komponen yaitu
Indeks Kompetensi, Persentase capaian SKP, persentase
pelaporan LHKASN dan Persentase kehadiran pegawai. Hasil
pengukuran menghasilkan nilai. Akan tetapi untuk triwulan I tahun
2018 ini, hanya menghitung dua komponen tersebut, diantaranya
Persentase capaian SKP dan persentase kehadiran pegawai.
Penyebab tidak tercapainya indikator kinerja ini adalah
masih banyaknya penyuluh perikanan yang berada di Dinas
Kabupaten/kota yang belum melakukan pengisian capaian SKP
pada aplikasi e-SKP KKP.
Sasaran Strategis 8 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses
Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya
Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”,
dengan Indikator Kinerja Utama:
64 65
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
67 Laporan Kinerja │BRSDM
Ruang lingkup manajemen pengetahuan di tahun 2017
diterjemahkan Tingkat penerapan MP di Level 1 KKP, dihitung dari
3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) (ii)
keikutsertaan (bobot 40%), (iii) keaktifan Pejabat/staf unit kerja
level 1 dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 40%).
Dengan penghitungan FORMULA :
% MP = (20% x Upload dokumen) + (40% x Keikutsertaan) + (40% x
Keaktifan)
Keterangan :
Tingkat sharing dokumen :
Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SIMP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
Tingkat keikutsertaaan :
Persentase pejabat level 2 s.d staf dalam unit kerja BRSDM yang tergabung dalam SI-MP dibanding total Pejabat level 2 s.d staf di lingkup BRSDM.
Tingkat keaktifan :
Persentase pejabat level 2 s.d 4 lingkup BRSDM yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibading total pejabat level 2 s.d 4 lingkup BRSDM.
Tabel 16. Penilaian Persentase Capaian Manajemen Pengetahuan
PENILAIAN Komponen Nilai Bobot %
Dokumen 20.00% 20% 4.00% Keikutsertaan 85.45% 40% 34.18% Keaktifan 13.79% 40% 5.52% Presentase Capaian 43.70%
66 Laporan Kinerja │BRSDM
Terlihat pada tabel grafik diatas progres capaian pada tahun
2017 capaian sebesar 70.8% dan capaian triwulan I tahun 2018
meraih nilai sebesar 43.7%, peningkatan ini tercapai dengan
komponen penilaian sebagai berikut
1. Nilai Komponen Dokumen meraih 20%.
DOKUMEN Dokumen Capaian Target %
Renstra 1 1 100.00% Manual IKU (Level1) 0 1 0.00% Perjanjian Kinerja (Level 1 & 2) 0 6 0.00% Laporan Kinerja (Interim) 0 4 0.00% Capaian Road Map RB 0 8 0.00% Rata-rata 20.00%
2. Nilai Komponen Keikutsertaan meraih 85.45%.
KEIKUTSERTAAN
Level Capaian (orang) Target (orang) %
1 1 1 100.00% 2 4 5 80.00% 3 19 20 95.00% 4 42 44 95.45%
Staff 50 88 56.82% Rata-rata 85.45%
3. Nilai Komponen Keaktifan meraih 13.79%.
KEAKTIFAN
Level Capaian (orang) Target (orang) %
2 1 5 20.00% 3 2 20 10.00% 4 5 44 11.36%
Rata-rata 13.79%
66 67
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
69 Laporan Kinerja │BRSDM
1) Diperlukan mensosialisasikan dalam mendukung nilai
komponen dokumen dan keaktifan di aplikasi Bitrix24 di
lingkungan BRSDM.
2) Memberikan informasi yang sesuai tugas dan fungsi
pekerjaan sehingga menjadi bernilai informasi yang
berpengetahuan.
Sasaran Strategis 9 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya
Birokrasi BRSDM yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada
Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama:
Indikator Kinerja 26 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (nilai)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 27 Level Maturitas SPI BRSDM (level)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 28 Presentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 29 Jumlah inovasi pelayanan publik BRSDM (Proposal)
68 Laporan Kinerja │BRSDM
Dari table Penilaian diatas didapat komponen nilai dokumen
20% dengan bobot 20% menjadi 4%, nilai keikutsertaan 85.45%
dengan bobot 40% menjadi 34.18%, dan nilai komponen keaktifan
13.79% dengan bobot 40% menjadi 5.52%. Sehingga akumulasi nilai
dari 3 komponen %MP sebesar 43.70%.
Untuk IKU Persentase unit kerja Sekretariat BRSDM yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar ini,
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BRSDM memiliki target
sampai dengan tahun 2019 sebesar 100 %. Untuk itu perlu inisiatif
strategis yang secara langsung dapat mencapai target tersebut.
Diperlukan sosialisasi yang rutin dan berkelanjutan melalui
berbagai media, secara langsung atau tidak langsung dan secara
tegas memberikan pembinaan dan informasi agar target IKU ini
dapat tercapai pada tahun 2019.
Dari data-data yang dijabarkan di atas, capaian Triwulan I
tahun 2018 meraih keberhasilan disebabkan oleh :
1) Persentase nilai terbesar diperoleh dari keikutsertaan karena
Pimpinan dan Staff BRSDM sudah berkontribusi dalam
keikutsertaan dari tahun sebelumnya.
2) Terdapat beberapat pejabat dan staff yang memberikan
kontribusi pengetahuan berupa informasi yang disebarkan
di aplikasi Bitrix24.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemui
beberapa hal yang menyebabkan capaiannya kurang maksimal,
diantaranya adalah :
68 69
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
71 Laporan Kinerja │BRSDM
nya mencapai 15,02%, dengan demikian hasil capaian adalah
100,13%. Dengan hasil tersebut, terdapat penurunan capaian
kinerja sebesar 9,37% bila dibandingkan dengan capaian pada
Triwulan I Tahun 2017.
Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BRSDM pada
Triwulan I yang termasuk kategori sangat kurang disebabkan
terjadinya penundaan atau penjadwalan ulang beberapa
kegiatan PBJ, yang mempunyai nilai signifikan dalam pagu
anggaran BRSDM.
Namun demikian, capaian indikator kinerja tersebut pada
periode ini bila dibandingkan dengan target jangka menengah
yang ditetapkan dalam Renstra, diperoleh hasil yang sesuai
dengan target yang telah ditetapkan.
Tercapainya indikator tersebut sesuai dengan target yang
ditetapkan merupakan keberhasilan dari pengendalian intern
terhadap pencapaian target Renstra, serta dilaksanakannya
kegiatan strategis yang mendukung kinerja utama. Selain itu,
perencanaan kegiatan dan POK yang disusun awal tahun,
dievaluasi setiap bulan dan direvisi seperlunya menjadi solusi
pencapaian apabila terdapat nilai kinerja pada periode tertentu
yang tidak mencapai target.
Indikator Kinerja 32 Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan BPK atas LK BRSDM dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDM TA.2017
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya
70 Laporan Kinerja │BRSDM
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Indikator Kinerja 30 Nilai AKIP BRSDM (Nilai)
Untuk Indikator Kinerja ini, capaian kinerjanya baru akan
diukur pada triwulan berikutnya.
Sasaran Strategis 10 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya
Birokrasi BRSDM yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada
Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama:
Indikator Kinerja 31 Nilai kinerja anggaran BRSDM (%)
Capaian IKU Nilai kinerja anggaran BRSDM sebagai berikut:.
Tabel 17. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama 31
SS10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel
Indikator Target 2018
Target TW I 2018
Capaian TW I 2018
31 Nilai kinerja anggaran BRSDM 86 15 15,02
Indikator Nilai Kinerja Anggaran BRSDM bertujuan untuk
mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran indikator ini
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja.
Pada Triwulan I Tahun 2018, BRSDM menetapkan target
indikator Nilai Kinerja Anggaran sebesar 15%, sedangkan realisasi
70 71
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
73 Laporan Kinerja │BRSDM
4. Keterlambatan penerbitan persetujuan MYC
pembangunan IAMARI berakibat perlu alokasi anggaran
tambahan sebesar Rp 28,04 M pada tahun 2018.
5. Keterlambatan Pengajuan SPM pada Satker beberapa
Satker akibat kendala teknis berupa kelengkapan data
dukung.
Secara umum kinerja BRSDM tahun 2017 telah dilaksanakan
dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun
demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi
pelaksanaan kegiatan seperti:
1. Untuk kegiatan yang masuk kedalam indikator kinerja
utama seyogyanya tidak harus/dijadikan sebagai
kegiatan yang di selfblocking.
2. Pelaksanaan ROK tepat jadwal.
3. Percepatan dimulainya pengadaan B/J (disiapkan dari
T-1).
4. Pengawalan penerbitan persetujuan MYC
pembangunan IAMARI dan rekomposisi anggaran
IAMARI sebagai dasar perhitungan usulan penambahan
anggaran.
5. Penyelesaian untuk kegiatan-kegiatan yang SPM tertolak.
72 Laporan Kinerja │BRSDM
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2018
Penyerapan anggaran lingkup BRSDM Tahun 2018 data per
tanggal 30 Maret 2018, dapat dilihat pada gambar berikut:
Tabel 18. Realisasi Anggaran Triwulan I 2018
SATKER PAGU REALISASI % SEKRETARIAT 64,102,890,000 8,762,576,267 13.67% PUSDIK 195,298,867,000 5,880,333,689 3.01% PUSLATLUH 124,852,982,000 6,965,417,335 5.58% PUSRISKEL 187,981,637,000 3,546,079,582 1.89% PUSRISKAN 37,900,223,000 4,911,806,276 12.96% TOTAL 610,136,599,000 30,066,213,149 4.93% BBSOSEK 21,895,897,000 2,449,158,026 11.19% BB. BIOTEK 32,034,945,000 5,515,992,045 17.22% TOTAL 53,930,842,000 7,965,150,071 14.77% UPT PUSDIK 354,989,125,000 57,250,475,377 16.13% UPT PUSLATLUH 348,844,643,000 65,443,942,860 18.76% UPT PUSRISKEL 33,069,198,000 3,486,065,678 10.54% UPT PUSRISKAN 385,296,402,000 65,974,349,973 17.12% TOTAL 1,122,199,368,000 192,154,833,888 17.12% TOTAL 1,786,266,809,000 230,186,197,108 12.89%
Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan
dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:
1. Keterlambatan penyerapan anggaran terjadi karena
adanya cut off DIPA tahun 2017 dan penataan SDM
sebagai tindak lanjut Penggabungan Organisasi.
2. Self blocking anggaran senilai Rp 486,89 M di satker
pusat, tetap terhitung dalam aplikasi Kementerian
Keuangan sebagai komponen kegiatan yang tidak
terserap.
3. Ketidaktepatan pelaksanaan pengadaan B/J (akibat
gagal lelang) sehingga berdampak terhadap
keterlambatan penyelesaian kegiatan.
72 73
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
BAB IV
PENUTUP
74 Laporan Kinerja │BRSDM
74 75
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018 Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
77 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB IV PENUTUP
A. CAPAIAN KINERJA UTAMA
Pengukuran capaian kinerja BRSDM Triwulan I tahun 2018
dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana)
dan realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator,
disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan
pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak
berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan
Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil
pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja
BRSDM di tingkat korporat triwulan I tahun 2018 sebesar 106,66%,
yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif
sebagai berikut:
Tabel 19. Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Perspektif
Perspektif Bobot NKP Status NKP
Customer 33,33% 36,97%
Internal Proses 33,33% 35,05%
Learning and Growth 33,33% 34,64%
Jumlah 106,66%
Keterangan: NKP : NIlai Kinerja Perspektif
= Baik = Hati-hati = Buruk
Selama Triwulan I tahun 2018, dari 32 IKU BRSDM, terdapat 10 IKU
berstatus hijau, sisanya akan diukur pada triwulan selanjutnya.
76 Laporan Kinerja │BRSDM
CAPAIAN KINERJA UTAMA
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
76 77
Laporan Kinerja | BRSDM, 2018
3 Laporan Kinerja │BRSDM
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah
menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni
“Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”, dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah,
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan
kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan
kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun
ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum
yakni (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan, (2) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah
Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan, (3) Mempercepat
pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan,
(4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam
dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan
dan Memeratakan Pembangunan Daerah.
78 Laporan Kinerja │BRSDM
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
Meskipun secara umum kinerja BRSDM cukup Baik, namun
masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran
strategis selama triwulan I Tahun 2018, secara umum yaitu :
1. Terdapat beberapa IKU sampai dengan triwulan I tahun 2018
yang belum terdapat capaiannya, terutama terkait IKU
penyuluhan karena masih masa transisi pemindahan
pembinaan dari pusat ke satminkal.
Rekomendasi: Agar satker yang ditambahkan tusi penyuluhan
mempercepat proses transisi agar dapat mengukur capaian
kinerja terkait penyuluhan.
2. Perbedaan cara perhitungan antara para penanggung jawab
IKU pada indikator kinerja yang sama.
Rekomendasi: Para penanggung jawab IKU dapat menyusun
Manual IKU yang seragam dalam indikator kinerja yang sama,
agar tidak terjadi perbedaan cara perhitungan.
3. Pengumpulan data dukung secara administrasi masih kurang
teratur.
Rekomendasi: Agar diberlakukan ketegasan terkait data
dukung, dalam hal ini unit kerja yang belum menyertai data
dukung maka capaiannya dianggap tidak ada.
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi
secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders
BRSDM. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk
peningkatan pengelolaan kinerja BRSDM. Akhirnya, BRSDM
berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat KP.
78