-
SALINAN
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenaipembayaran Pajak
Penghasilan atas penghasilan yangditerima atau diperoleh dari
persewaan tanah dan/ataubangunan termasuk penghasilan dari
pelaksanaanperjanjian bangun guna serah, perlu menggantiPeraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentangPembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dariPersewaan Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor STahun
2OO2 tentang Perubahan atas peraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 1996
tentang pembayaranPajak Penghasilan atas Penghasilan dari
persewaanTanah dan/atau Bangunan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a
dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Nomor TTahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atasUndang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang pajakPenghasilan, perlu menetapkan peraturan
pemerintahtentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dariPersewaan
Tanah dan/atau Bangunan;
b.
Mengingat: .
-
Mengingat : 1 .
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 50, Tambahan
kmbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-UndangNomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor133, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4893);
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILANATAS
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAUBANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Bangunan
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
2. Penyewa adalah orang pribadi atau badan yang menyewatanah
dan/atau Bangunan dari pemilik atau pihak yangmenyewakan tanah dan/
atau Bangunan.
3. Bangun Guna Serah adalah bentuk perjanjian kerja samayang
dilakukan antara pemegang hak atas tanah daninvestor, yang
menyatakan bahwa pemegang hak atastanah memberikan hak kepada
investor untukmendirikan Bangunan selama masa perjanjian
danmengalihkan kepemilikan Bangunan tersebut kepadapemegang hak
atas tanah setelah investormengoperasikan Bangunan tersebut atau
sebeluminvestor mengoperasikannya.
2.
4. Investor
-
(l)
(2\
PRESIDENREPUALIK INDONESIA
-3-
4. Investor adalah orang pribadi atau badan yang diberikanhak
untuk mendirikan suatu Bangunan danmenggunakan atau mengusahakan
Bangunanberdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah selamamasa
perjanjian Bangun Guna Serah.
Pasal 2
Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atauBangunan baik
sebagian maupun seluruh Bangunanyang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badandikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)termasuk
penghasilan yang diterima atau diperoleh orangpribadi atau badan
pemegang hak atas tanah dariInvestor terkait dengan pelaksanaan
perjanjian BangunGuna Serah, meliputi:
a. penghasiian atas pembayaran berkala selama masaperjanjian
Bangun Guna Serah;
b. penghasilan dalam bentuk Bangunan yangdiserahkan sebelum
perjanjian Bangun Guna Serahberakhir;
c. penghasilan dalam bentuk Bangunan yangdiserahkan atau
seharusnya diserahkan pada saatperjanjian Bangun Guna Serah
berakhir; dan/atau
d. penghasilan lain terkait perjanjian Bangun GunaSerah,
termasuk pembayaran terkait bagi hasilpenggunaan Bangunan dan denda
perjanjianBangun Guna Serah.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidaktermasuk
penghasilan yang diterima atau diperoleh darijasa pelayanan
penginapan beserta akomodasinya.
(3)
Pasal 3
-
(1)
t2t
PRES IDENREPU BLIK IN DO N ESIA
-4-
Pasal 3
Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) yang
diterima atau diperoleh dari Penyewa yangbertindak atau ditunjuk
sebagai Pemotong PajakPenghasilan, wajib dipotong Pajak Penghasilan
olehPenyewa.
Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi badan
pemerintah, subjek pajak badan daiamnegeri, penyelenggara kegiatan,
bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar
negerilainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalamnegeri
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak,Kementerian
Keuangan.
Dalam hal Penyewa bukan sebagai pemotong pajak, PajakPenghasilan
yang terutang wajib dibayar sendiri olehorang pribadi atau badan
yang menerima ataumemperoleh penghasilan.
Wajib Pajak yang melakukan pemotongan dan membayarsendiri Pajak
Penghasilan yang terutang wajibmenyetorkan dan melaporkan Pajak
Penghasilantersebut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan,penyetoran,
pelaporan, dan penunjukan Wajib Pajakorang pribadi sebagai Pemotong
Paj ak Penghasilan,diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasa1 4
(1) Besarnya Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksuddalam Pasal
2 ayat (11 sebesar 10olo (sepuluh persen) darijumlah bruto nilai
persewaan tanah dan/atau Bangunan.
(3)
(41
(s)
(2) Jumlah
-
q,D
(2t
PRESIDENREPUBLIK IN DO N ESIA
-5-
Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan semuajumlah yang dibayarkan atau
yang diakui sebagai utangoleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk
apapunyang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yangdisewa
termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan,biaya keamanan, biaya
layanan, dan biaya fasilitaslainnya, baik yang perjanjiannya dibuat
secara terpisahmaupun yang disatukan.
Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunansebagaimana
dimaksud pada ayat (l) atas penghasilanyang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badandalam bentuk Bangunan sebagaimana dimaksud
dalamPasal 2 ayat (21 huruf b dan huruf c merupakan nilaiBangunan
yang diterima oleh pemegang hak atas tanahdari Investor.
Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditentukan
berdasarkan nilai yang tertinggi antara nilaipasar dan nilai jual
objek pajak Bangunan.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalamrangka
kontrak atau perjanjian persewaan Bangunanselain rumah, rumah
susun, apartemen, kondominium,gedung perkantoran, rumah kantor,
toko, rumah toko,gudang dan industri, sebagaimana dimaksud
dalamPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentangPembayaran
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dariPersewaan Tanah dan/atau
Bangunan sebagai berikut:
(3)
(4)
a. Penghasilan
-
REPU J'T'it',35f;*.r,o-6-
a. Penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telahdimulai sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintahini, dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan Pasal 17Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan
sampai dengan berakhirnya jangkawaktu sewa sesuai perjanjian sewa
tersebut;
b. Penghasilan atas pelaksanaan sewa yang mulaidilaksanakan
setelah berlakunya PeraturanPemerintah ini dan pembayaran atas sewa
dilakukansebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini,dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan Pasal 17Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
PajakPenghasilan selama masa sewa secara proporsionaldengan nilai
sewa yang telah dibayar dimulai sejakawal pelaksanaan kontrak atau
perjanjian sewatersebut; dan
c. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b
yang diterima atau diperoleh dariPenyewa yang bertindak atau
ditunjuk sebagaipemotong pajak, dikenai pemotongan PajakPenghasilan
berdasarkan Pasal 23 Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas
Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalamrangka
perjanjian Bangun Guna Serah yang sudahdimulai sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah inidan perjanjiannya berakhir setelah
berlakunya PeraturanPemerintah ini sebagai berikut:
a. Penghasilan. . .
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-7 -
Penghasilan atas pembayaran berkala sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a danpenghasilan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal2 ayat (2) huruf d, yang diterima atau diperolehselama
masa perjanjian Bangun Guna Serah, dikenaiPajak Penghasilan sesuai
dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang
pajakpenghasilan mengenai transaksi Bangun Guna Serah;dan
Penghasilan dalam bentuk Bangunan sebagaimanadimaksud dalam
Pasal 2 ayat (21 huruf b dan huruf cyang diterima atau seharusnya
diterima pemeganghak atas tanah dari Investor dalam perjanjian
BangunGuna Serah setelah berlakunya Peraturan Pemerintahini,
dikenai Pajak Penghasilan sesuai denganPeraturan Pemerintah
ini.
Pasal 6
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
PeraturanPemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran
PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
dan/atauBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
3636) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 5
Tahun 2002 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 1996 tentangPembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dariPersewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 10, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4174), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal2 Januari
2018.
b.
Agar
-
R E P u J.Tnt t,',?Sf;
* . r, o
-8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan
Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 6 September 2Ol7PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakartapada tanggal 11 September 2OlTMENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONBSIA,
rtd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 2OO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT N
trGARA
REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang perekonomian,
[-Bidang Hukum dan-undangan,
anna Djaman
-
I.
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2OI7
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
UMUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d
Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan, diatur bahwa
penghasilan ataspersewaan tanah dan/atau Bangunan dapat dikenai
pajak bersifat finalyang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf
dUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-UndangNomor 36 Tahun 2O08 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah
diterbitkanPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang
Pembayaran PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunansebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun2002 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dariPersewaan Tanah dan/atau Bangunan.
Untuk
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
Untuk lebih memberikan kejelasan mengenai pembayaran
pajakPenghasilan atas penghasiian dari persewaan tanah dan/atau
Bangunandan memberikan kepastian hukum mengenai cakupan Bangunan,
sertapembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima
ataudiperoleh pemegang hak atas tanah dari Investor terkait
perjanjianBangun Guna Serah maka dipandang perlu untuk mengatur
kembaliketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari
persewaantanah dan/atau Bangunan sebagai pengganti peraturan
pemerintahNomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran pajak penghasilan
atasPenghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2OO2 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996
tentangPembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan
Tanahdan/atau Bangunan.
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2Ayat (1)
Yang dimaksud dengan usebagian dari Bangunan" adalah arealbaik
di dalam Bangunan maupun di luar Bangunan yangmerupakan bagian dari
Bangunan tersebut, seperti terasBangunan, kamar di dalam sebuah
rumah, paviliun, kolamrenang, dan sebagainya.
Ayat (21Contoh:PT A sebagai pemilik tanah melakukan perjanjian
Bangun GunaSerah dengan FrT B untuk membangun gedung
perkantoran.Setelah proses pembangunan selesai, pI B mempunyai hak
untukmenggunakan Bangunan tersebut selama 20 (dua puluh)
tahun.Setiap bulan sepanjang 20 (dua puluh) tahun tersebut pI B
akanmembayarkan Rp100.000.OOO,OO (seratus juta rupiah) kepada pTA
dan di akhir masa Bangun Guna Serah f,f -n nienylrahkanBangunan
perkantoran tersebut kepada pT A. pT B di tahun keduadikenai denda
Rp5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah) yangharus dibayarkannya
kepada Frf A dikarenalian ' ilaa[melaksanakan salah satu butir
dalam kontrak yang telahdisepakati.
Penghasiian .
-
PRESIDENREFUBLIK IN DO N ESIA
-3-
Penghasilan PT A yang harus dipotong pajak penghasilan atassewa
tanah dan/atau Bangunan oleh PT B adalah penghasilanyang diterima
rutin setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah),
penghasilan berupa jumlah bruto nilaiBangunan yang diterima pada
saat Bangun Guna Serah berakhir,dan denda pelanggaran kontrak
sebesar RpS0.000.000,00 (timapuluh juta rupiah).
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "jasa pelayanan penginapan,, antara
lainkamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau
pondokpekerja, dan rumah kos.
Pasal 3Cukup jelas.
Pasal 4Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan "biaya layanan,, adalah biaya yang
biasadisebut dengan seruice charge.
Yang dimaksud dengan .perjanjiannya dibuat secara terpisahmaupun
yang disatukan" adalah perjanjian atas pembayaran biayaperawatanr
biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitaslainnya, dan
biaya layanan yang perjanjiannya dibuat secaraterpisah atau
disatukan dengan perjanjian persewaan tanahdan/atau Bangunan.
Contoh:PI X mempakan pemilik gedung perkantoran Menara.
Menaramenrpakan perkantoran yang disewakan untuk umum.
Untukmengelola Menara, PI X mengadakan perjanjian kerja samadengan
PT Y. PT y berkewqiiban untuk- mlngelola ke"amanan,kebersihan, dan
melakukan perawatan di Menara. pT y menerimafee atas pengelolaan
Menara sebesar Rpg00.OO0.0O0,O0 (delapanratus juta rupiah) per
tahun dari pT X.
Salah.
-
*. ",
J.Tnt t,',?Sf;
". r, o
-4-
Salah satu Penyewa di Menara adalah Yl Z. Yl Z membayar
biayasewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
danseruice charge (penyediaan jasa keamanan, kebersihan
danperawatan) untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp1S.000.000,00
(limabelas juta rupiah), PI Y membantu penagihan biaya sewa
danservice charge kepada para Penyewa.
Atas penghasilan yang diterima oleh PI X dari persewaan
tanahdan/atau Bangunan wajib dibayar Pajak penghasilan yang
bersifatfinal atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
Bangunan.Yl Z sebagai Penyewa wajib memotong pajak penghasilan
yangbersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/
atauBangunan yang diterima oleh PT X.
Meskipun pembayaran sewa dan seruiee charge diserahkan kepadaPT
Y, namun karena PI Z menyewa ruangan di Menara milik pT Xdan
penyediaan jasa keamanan, kebersihan, dan perawatantersebut pada
prinsipnya merupakan kewajiban pT X sebagaipemilik Menara untuk
menyediakannya kepada para penyewatermasuk Yl Z, maka pembayaran
sewa dan seruice chargetersebut merupakan pembayaran terkait dengan
sewa tanahdan/atau Bangunan yang merupakan penghasilan bagi pI
Xsehingga wajib dipotong Pajak penghasilan bersifat final o\dnpT
Z.
Pajak Penghasilan yang wajib dipotong oleh pI Z adalah:= 10% x
jumlah bruto nilai persewaan= 10% x (Rp200.000.000,00 +
Rp15.000.000,00)= Rp21.500.000,00
Kegiatan pengelolaan Menara yang dilakukan oleh pT y kepada pTX
termasuk dalam pengertian jasa manajemen, sehingga atasimbalan yang
diberikan PT X kepada pI y merupakan penghasilanbagi PI Y yang
dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ke-tentuanyang berlaku atas
jasa manajemen.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4) .
-
*."rJintt,',Y5f;"u'o-5-
Ayat (4)Yang dimaksud dengan "nilai pasa/ adalah estimasi
sejumlahuang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset
ataukewajiban pada tanggal penilaian, antara pembeli yang
berminatmembeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam
suatutransaksi bebas ikatan (tidak memiliki hubungan istimewa),
yangpemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua
pihakmasing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang
dimilikinya,kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
Yang dimaksud dengan "nilai jual objek pajak Bangunan"
adalahnilai jual objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak
Bumidan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5Angka 1
Huruf aContoh:PT L sebagai pemilik tangki dan PI M
menandatanganiperjanjian iewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
padatanggal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelaksanaan
sewadimulai dua tahun sebelum Peraturan Pemerintah ini
telahberlaku.
Mengingat dimulainya pelaksanaan sewa dilakukan sebelumPeraiuran
Pemerintah ini berlaku, atas penghasilan sewauntuk tiga tahun
setelah berlakunya Peraturan Pemerintah inidikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
PerubahanKeempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak
Penghasilan. Namun, apabila PT L dan PT M melakukanperubahan
perjanjian sewa pada saat Peraturan Pemerintah iniberlaku maka atas
penghasilan sewa yang diubah tersebutdikenai pajak penghasilan
berdasarkan Peraturan Pemerintahini.
Hurufb.
-
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-6-
Huruf bContoh:PT Q sebagai pemilik menara telekomunikasi dan pT
Wmenandatangani perjanjian sewa untuk jangka waktu 5 (lima)tahun
pada tanggal sebelum berlakunya Peraturan pemerintahini sebesar
Rp500.000.0O0,00 (lima ratus juta rupiah). Dalamperjanjian diatur
bahwa pelaksanaan sewa akan dimulai padatanggal Peraturan
Pemerintah ini telah berlaku.
Pembayaran sewa dilakukan dua kali. pembayaran pertamasebesar
Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)dilakukan
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku yangmerupakan pembayaran
untuk satu tahun pertama dan bagiantahun kedua. Pembayaran tersebut
merupakan penghasilanuntuk tahun pajak pertama dan bagian tahun
pajak keduayang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 17
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak
penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pembahanKeempat
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan.
Atas pembayaran kedua sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratuslima
puluh juta rupiah) yang dilakukan setelah peraturanPemerintah ini
berlaku, dikenai pajak penghasilan sesuaiPeraturan Pemerintah
ini.
Huruf cCukup jelas.
Angka 2Cukup jelas.
Pasal 6Cukup jelas.
Pasal 7Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6116