Sekitar Kejurusitaan (Oleh : H. Sarwohadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi PTA Bengkulu) A. Pengertian Juru Sita Juru sita adalah salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan agama, selain hakim, panitera dan pejabat lainnya. Pada setiap pengadilan agama ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Sebelum memangku jabatannya, juru sita dan juru sita pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh ketua pengadilan agama (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Tugas juru sita dan juru sita pengganti sangat berkaitan erat dengan administrasi persidangan dan penyelesaian perkara. Pekerjaan juru sita dan juru sita pengganti diawali sejak masuknya atau diterimanya perkara di pengadilan agama sampai pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim. Seorang juru sita dan juru sita pengganti berkedudukan sebagai pejabat umum yang dingkat atas usul ketua pengadilan agama. Juru sita dan juru sita pengganti termasuk pejabat fungsional di pengadilan agama karena tugasnya sesuai fungsinya membantu tugas-tugas administrasi pengadilan dan bagian dari fungsi pengadilan yang bertanggung jawab kepada panitera.
23
Embed
sekitar kejurusitaan - pta-bengkulu.go.id kejurusitaan.pdf · yang dingkat atas usul ketua pengadilan agama. Juru sita dan juru sita pengganti termasuk pejabat fungsional di pengadilan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sekitar Kejurusitaan
(Oleh : H. Sarwohadi, S.H., M.H. Hakim Tinggi PTA Bengkulu)
A. Pengertian Juru Sita
Juru sita adalah salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan agama, selain
hakim, panitera dan pejabat lainnya. Pada setiap pengadilan agama ditetapkan adanya
juru sita dan juru sita pengganti (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Sebelum
memangku jabatannya, juru sita dan juru sita pengganti diambil sumpahnya menurut
agama Islam oleh ketua pengadilan agama (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
Tugas juru sita dan juru sita pengganti sangat berkaitan erat dengan administrasi
persidangan dan penyelesaian perkara. Pekerjaan juru sita dan juru sita pengganti
diawali sejak masuknya atau diterimanya perkara di pengadilan agama sampai
pelaksanaan (eksekusi) putusan hakim.
Seorang juru sita dan juru sita pengganti berkedudukan sebagai pejabat umum
yang dingkat atas usul ketua pengadilan agama. Juru sita dan juru sita pengganti
termasuk pejabat fungsional di pengadilan agama karena tugasnya sesuai fungsinya
membantu tugas-tugas administrasi pengadilan dan bagian dari fungsi pengadilan yang
bertanggung jawab kepada panitera.
2
Salah satu tugasnya antara lain memanggil para pihak dengan cara yang sah dan
patut. Agar panggilannya sah dan patut ia harus pandai mengatur waktu pemanggilan
dengan jeda waktu persidangan, disamping itu ia harus pandai bergaul karena tugasnya
menghubungi media massa tempat panggilan dimuat, menghubungi lurah/ kepala desa
tempat pihak yang dipanggil ketika tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Pandai
melobi, berkoordinasi dengan petugas keamanan. Disamping itu masih banyak tugas-
tugas lain yang harus dilaksanakan oleh juru sita dan juru sita pengganti antara lain
melaksanakan perintah penyitaan, eksekusi dan lelang.
B. Tugas Juru sita
1. Tugas-tugas juru sita dan juru sita pengganti terdapat dalam beberapa peraturan
perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
a. Berdasarkan pasal 103 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 juru sita bertugas sebagai berikut :
1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
2) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan
pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara
berdasarkan ketentuan undang-undang.
3) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan.
4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diberikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan.
3
5) Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan
yang bersangkutan.
b. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/055/SK/X/1996 Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja
Juru Sita Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama pasal 5, juru sita
juga mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas
pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh ketua pengadilan,
membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya di
sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran
pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang
dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang di tawarkan.
c. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/055/SK/X/1996 pasal 8 telah mengatur tanggung jawab juru sita
sebagai berikut :
1) Dalam hal ditunjuk melakukan eksekusi, juru sita atau juru sita pengganti
bertanggung jawab kepada ketua pengadilan.
2) Dalam melaksanakan perintah pemanggilan atau penyampaian
pengumuman, teguran, protes-protes dan pemberitahuan juru sita atau
juru sita pengganti bertanggung jawab kepada ketua pengadilan atau
ketua sidang.
3) Dalam hal melakukan sita, juru sita atau juru sita pengganti bertanggung
jawab kepada ketua pengadilan atau ketua sidang.
4
d. Berdasarkan ketentuan HIR/R.Bg juru sita bertugas sebagai berikut :
1) Pasal 388 (1) HIR/ 716 (1) R.Bg
Semua juru sita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis penyidik dan
pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan
untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat juru sita
yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.
2) Pasal 388 (2) HIR/ 716 (2) R.Bg
Jika tidak ada orang yang demikian, maka ketua majelis pengadilan, yang
dalam daerah hukumnya surat juru sita itu harus dijalankan, harus
mempunyai seorang yang cakap dan dapat di percaya untuk
mempekerjakannya.
3) Pasal 390 (1) HIR/ 718 (1) R.Bg
Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus
disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya
atau di tempat tinggalnya dan, jika tidak di jumpai disitu, kepada kepala
desanya atau lurah Bangsa Tionghoa diwajibkan dengan segera
memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri. Dalam terakhir
ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.
5
4) Pasal 390 (2) HIR/ 718 (2) R.Bg
Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat juru sita itu
disampaikan pada ahli warisnya, jika ahli warisnya tidak dikenal maka
disampaikan pada kepala desa ditempat tinggal terakhir dari orang yang
meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang
disebut di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan
orang asing maka surat juru sita itu diberitahukan dengan surat tercatat
pada balai harta peninggalan.
5) Pasal 390 (3) HIR/ 718 (3) R.Bg
Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya
dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu
disampaikan pada bupati yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal
tergugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang
berhak berkedudukan, bupati itu melakukan surat juru sita itu dengan
menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang
berhak itu.
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan juru sita atau juru sita
pengganti bertugas sebagai berikut :
- Menyampaikan panggilan, pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan
pemberitahuan penetapan atau putusan.
- Melakukan penyitaan dan membuat berita acara.
6
- Melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan membuat berita acara
eksekusi.
- Melakukan penawaran pembayaran uang.
2. Tugas pemanggilan
Pemanggilan atau panggilan, berdasarkan atas perintah ketua pengadilan
atau ketua sidang, juru sita bertugas menyampaikan panggilan kepada para pihak
atau disampaikan kepada yang berkepentingan untuk menghadiri sidang di
pengadilan, tugas juru sita menyampaikan pemanggilan ini termasuk
menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak atau pihak yang berkepentingan
antara lain:
a. Pemberitahuan putusan PTA dan MA.
b. Pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding.
c. Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding.
d. Pemberitahuan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi.
e. Pemberitahuan memori kasasi dan kontra memori kasasi.
f. Pemberitahuan pernyataan PK.
g. Pemberitahuan memori PK dan kontra memori PK.
Pemanggilan para pihak atau yang berkepentingan untuk hadir menghadap
di persidangan hanya juru sita atau juru sita pengganti yang berwenang untuk
melaksanakan pemanggilan, atas perintah ketua siding. Hal tersebut dijelaskan
pada Pasal 103 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
7
jo. Keputusan Ketua MA RI No. KMA/055/SK/X/1996. Sedangkan cara
pemanggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti dengan sah dan
patut.
3. Melaksanakan tugas pemanggilan secara sah artinya sebagai berikut :
Pemanggilan harus diserahkan kepada orang yang bersangkutan sendiri
ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan bila yang bersangkutan tidak
dijumpai maka panggilan diserahkan melalui kepala desa dengan perintah agar
kepala desa segera menyerahkan kepada yang bersangkutan (pasal 390 (1) HIR/
718 (1) R.Bg). Jika tergugat tidak diketahui alamatnya maka surat panggilan
disampaikan kepada bupati dengan jalan menempelkanya pada pintu umum ruang