Sekapur Sirih Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh …………… Puji syukur disampaikan kehadhirat Allah SWT atas disusunnya buku “Profil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau” ini sebagai salah satu wadah informasi bagi pemangku kepentingan dan kebutuhan internal BPSDM Provinsi Riau yang telah diperbaharui sesuai kondisi terkini. Dengan adanya buku profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang organisasi BPSDM Provinsi Riau secara umum. Hal ini menjadi penting karena sebagai lembaga mandiri, BPSDM Provinsi Riau baru terbentuk pertama kalinya di Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 sejalan dengan perubahan kebijakan kepegawaian sebagaimana semangat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga tersusunnya Profil BPSDM Provinsi Riau ini diucapkan terima kasih. Selanjutnya diharapkan masukan dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan buku ini kedepan terutama terkait dengan tersedianya data yang terbaru dan valid. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh…….. Pekanbaru, 26 Februari 2019 Plt. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU ttd H. JONI IRWAN Pembina Utama Madya NIP. 19630629 198910 1 001 1
32
Embed
Sekapur Sirih - bpsdm.riau.go.idbpsdm.riau.go.id/web/wp-content/uploads/2019/04/PROFIL-BPSDM-2019.pdf · Peta Wilayah Provinsi Riau ... Pasir Pangaraian Bengkalis Bagan Siapi-api
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Secara ringkas gambaran administrasi dan luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat
dilihat pada tabel berikut :
No Kabupaten/Kota Ibu Kota Kec Kel/Desa Luas Wilayah/ Km2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
Kuantan Singingi
Indragiri Hulu
Indragiri Hilir
Pelalawan
Siak
Kampar
Rokan Hulu
Bengkalis
Rokan Hilir
Kepulauan Meranti
Pekanbaru
Dumai
Teluk Kuantan
Rengat
Tembilahan
Pangkalan Kerinci
Siak Sri Indrapura
Bangkinang
Pasir Pangaraian
Bengkalis
Bagan Siapi-api
Selat Panjang
Pekanbaru
Dumai
15
14
20
12
14
21
16
11
18
9
12
7
229
194
236
118
131
250
148
155
198
101
83
33
5.259,36
7.723,80
12,614,78
12,758,45
8.275,18
10.983,47
7.588,13
8.881,59
3.707,84
632,27
1.623,38
1.623,38
Jumlah …………………….. 169 1.876 87.023,66
Tabel 1.1
Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau
4
Sumber : Provinsi Riau Dalam Angka Tahun 2018 (BPS Provinsi Riau)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain telah mengatur
pembagian kewenangan berdasarkan urusan yang dilaksanakan lembaga daerah. Perubahan
perundang-undangan tersebut selain berdampak terhadap perubahan kelembagaan, juga
berdampak terhadap komposisi Aparatur Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Riau yang sebelumnya berjumlah 7.969 pada tahun
2016 telah bertambah menjadi 16.733 orang PNS pada tahun 2017. Penambahan terbesar
disebabkan karena PNS pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang semula
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Secara ringkas jumlah PNS Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel berikut :
B. Kelembagaan dan Aparatur Daerah Provinsi Riau
NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH PNS
1. Kabupaten Kuantan Singingi (Tahun 2018) 5.266
2. Kabupaten Indragiri Hulu (Tahun 2016) 4.119
3. Kabupaten Indragiri Hilir (Tahun 201)8 7.161
4. Kabupaten Pelalawan (Deember 2017) 4.798
5. Kabupaten Siak (Tahun 2018) 5.701
6. Kabupaten Kampar (Tahun 2016) 9.522
7. Kabupaten Rokan Hulu (Tahun 2016) 6.432
8. Kabupaten Bengkalis (Tahun 2018) 7.228
9. Kabupaten Rokan Hilir (Tahun 2018) 6.385
10. Kabupaten Kepulauan Meranti (Tahun 2018) 3.053
11. Kota Pekanbaru (Tahun 2018) 7.790
12. Kota Dumai (Tahun 2018) 3.992
Tabel 1.2
Jumlah PNS Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
5
Kelembagaan daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah, maka berpedoman pada hal tersebut telah ditetapkan Peraturan DaerahProvinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, kelembagaan daerah yang disebut Organisasi PerangkatDaerah (OPD) Provinsi Riau adalah terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah Provinsi
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
3. Inspektorat Daerah Provinsi
4. Dinas Daerah Provinsi (25 Dinas)
a. Dinas Pendidikan
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
e. Dinas Sosial
f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
h. Dinas Ketahanan Pangan
i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
j. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
l. Dinas Perhubungan
m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
n. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
q. Dinas Kebudayaan
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
s. Dinas Kelautan dan Perikanan
t. Dinas Pariwisata
6
5. Badan Daerah Provinsi (9 Badan)
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
c. Badan Pendapatan Daerah
d. Badan Kepegawaian Daerah
e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
f. Badan Penelitian dan Pengembangan
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
h. Badan Penghubung Daerah
i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
u. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
x. Dinas Perindustrian
y. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Rumah Sakit Daerah (3 Rumah Sakit)
a. RSUD Arifin Achmad
b. RSJ Tampan
c. RSUD Petala Bumi
7
Adapun secara ringkas kondisi PNS Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan data dari Badan
Kepegawaian Provinsi Riau tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel-tabel berikut ini :
NO JABATAN JUMLAH %
1. Eselon I 1 0,01
2. Pejabat Tinggi Pratama/Eselon II 49 0,31
3. Pejabat Administratur/Eselon III 294 1,87
4. Pejabat Pengawas/Eselon IV 874 5,54
5. Fungsional Umum 6.010 38,14
6. Fungsional Tertentu 8.531 54,13
TOTAL …………………………………………………. 15.759 100,00
1. Keadaan PNS Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan jabatan.
NO GOLONGAN/PANGKAT JUMLAH %
1. Golongan IV 3.636 23,07
2. Golongan III 10.209 64,78
3. Golongan II 1.850 11,74
4. Golongan I 64 0,41
TOTAL …………………………………………………. 15.759 100,00
2. Keadaan PNS Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan golongan/pangkat.
8
3. Keadaan PNS Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan formal.
NO TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL JUMLAH %
1. Sarjana Strata III (S 3) 17 0,11
2. Sarjana Strata II (S 2) 1.470 9,32
3. Sarjana Strata I (S 1) 10.040 63,71
4. Diploma III/Sarjana Muda 1.344 8,53
5. SLTA Sederajat 2.716 17,23
6. SLTP Sederajat 80 0,51
7. SD Sederajat 92 0,59
TOTAL …………………………………………………. 15.759 100,00
4. Keadaan PNS Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH %
1. Laki-laki 7.303 46,34
2. Perempuan 8.456 53,66
TOTAL …………………………………………………. 15.759 100,00
9
II. PROFIL BPSDM PROVINSI RIAU
A. Latar Belakang Pembentukan
Cikal bakal BPSDM Provinsi Riau sebagai lembaga mandiri sebelumnya merupakan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegwaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
(BKP2D) Provinsi Riau sampai dengan Desember 2016.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau terbentuk bersama Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) lainnya melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebaaimana yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut
disebutkan bahwa BPSDM Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Bidang Pendidikan
dan Pelatihan yang menjadi kewenangan provinsi.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Riau melalui
Sekretaris Daerah Provinsi Riau. BPSDM Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur Riau
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Penjamin Mutu, Bidang
Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang Pengembangan Integritas, dan Bidang
Pengembangan Kompetensi Fungsional;
B. Tugas dan Fungsi
10
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Penjamin Mutu, Bidang
Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang Pengembangan Integritas, dan Bidang
Pengembangan Kompetensi Fungsional;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat,
Bidang Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang
Pengembangan Integritas, dan Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada
Sekretariat, Bidang Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang
Pengembangan Integritas, dan Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun 2016, tugas dan fungsi masing-masing unit
kerja BPSDM Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian
Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan
Sekretariat;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan kepada BPSDM; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
11
2. Kepala Bidang Penjamin Mutu
Kepala Bidang Penjamin Mutu mempunyai tugas meiakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi
pada Sub Bidang Standarisasi dan Fasilitasi Pelatihan, Sub Bidang Pengembangan Tenaga
Pengajar dan Kerjasama Pelatihan, dan Sub Bidang Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi
Kompetensi.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penjamin Mutu menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penjamin Mutu;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Penjamin Mutu;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala BPSDM; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melakukan koordinasi,
fasilitasi dan evaluasi tugas pada Sub Bidang Pengembangan Prajabatan dan Kepemimpinan
Dasar, Sub Bidang Pengembangan Jabatan Administrasi dan Pimpinan Tinggi, dan Sub Bidang
Pengembangan Pimpinan Perangkat Daerah.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengembangan
Kompetensi Manajerial;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala BPSDM; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
12
4. Kepala Bidang Pengembangan Integritas
Kepala Bidang Pengembangan Integritas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi tugas pada Sub Bidang Pengembangan Budaya Integritas, Sub Bidang Pengembangan
Integritas Aparatur, dan Sub Bidang Pengembangan Integritas Masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Integritas
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengembangan Integritas;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Pengembangan Integritas;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugas yang telah dilaks7anakan kepada Kepala BPSDM; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis mempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Sub bidang Pengembangan Fungsional, Sub bidang
Pengembangan Teknis, dan Sub bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan
Fungsional menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengembangan
Kompetensi Fungsional dan Teknis:
b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis;
c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala BPSDM; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
13
C. Struktur Organisasi
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
PROGRAM
SUBBAG KEUANGAN,
PERLENGKAPAN &
PENGELOLAAN BMD
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
UMUM
BIDANG
PENGEMBANGAN
INTEGRITAS
BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIALBIDANG PENJAMIN
MUTU
BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS DAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG
STANDARISASI
& FASILITASI PELATIHAN
SUBBIDANG
PENGEMBANGAN
JABATAN
ADMINISTRASI &
PIMPINAN TINGGI
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
PRAJABATAN &
KEPEMIMPINAN DASAR
SUBBID. PENGEM-
BANGAN TENAGA
PENGAJAR &
KERJASAMA
PELATIHAN
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
BUDAYA INTEGRITAS
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
INTEGRITAS APARATUR
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
TEKNIS
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
INTEGRITAS
MASYARAKAT
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUB BIDANG SISTEM
INFORMASI PELATIHAN
DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
FUNGSIONAL
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
FUNGSIONAL
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPSDM Provinsi Riau, maka susunan struktur
organisasi BPSDM Provinsi Riau sebagai berikut :
14
D. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Visi dan misi memiliki kedudukan penting dalam suatu organisasi. Secara konseptual, visi
menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan
kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Sebagai sebuah tujuan, visi bukan sekedar harapan
maupun mimpi. Visi merupakan tujuan yang dapat diperkirakan kapan dapat dicapai.
Sedangkan misi merupakan sarana atau alat untuk mewujudkan visi organisasi. Visi dan misi
ibarat sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain
Mengingat pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi, dengan memperhatikan visi dan misi
Kepala Daerah maka visi dan misi Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Provinsi Riau pada Rencana Strategis periode 2014-2019 adalah :
“Menjadi Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi, Integritas dan Daya Saing”
Makna yang terkandung dalam visi :
1. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara: adalah pusat penyiapan ASN yang memiliki
kompetensi dibidangnya, loyal, mempunyai integritas, dan melayani berlandaskan pada
prinsip, nilai dasar, dan kode etik ASN;
2. Kompetensi; adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus
dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Aparatur Sipil Negara dalam
melaksanakan tugasnya secara profesional;
3. Integritas: adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-