KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN SEKRETAR I S J EN DERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR SEK-O1. KP. 03. 03 TAHUN 2OT4 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMI NDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN V DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. Menimbang : a. Mengingat b. : 1. Bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Desember 2013 perlu mengangkat dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon lll, lV, dan V di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana yang ditetapkan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 .PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-275.KP.04.01 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. MEMUTUSKAN :
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETAR I S J EN DERALKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SEK-O1. KP. 03. 03 TAHUN 2OT4
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMI NDAHANPEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN V
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang : a.
Mengingat
b.
: 1.
Bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 Desember 2013 perlu mengangkat danmemindahkan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon lll, lV, dan V dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, Pegawai Negeri Sipil yangnamanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkatdalam jabatan sebagaimana yang ditetapkan.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan,dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009Nomor 164);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Perjalanan DinasDalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01 .PR.07.10 Tahun 2005 tentangOrganisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-275.KP.04.01 Tahun 2012tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2012tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
-2-
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAINEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN VDl LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanyasebagaimana tersebut dalam lajur 4, dan diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebutdalam lajur 5, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalamlajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
: Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuanyang berlaku.
: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dandipergunakan sebagaimana mestinya.
TEMBUSAN :
1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;2. Menteri Luar Negeri Rl;3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokr?si Republik Indonesia;4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;5. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;6. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Tawao;7. Wakil Menteri Hukum dan HAM Reoublik Indonesia:8. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;9. Direktur Jenderal lmigrasi Kementerian Hukum dan HAM;10. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;1 1. Kepala Biro Keuangan Sekretiariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang bersangkutan;13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;14. Kepala Kantor lmigrasi yang bersangkutan;15. Kepala Rumah Detensi lmigrasi yang bersangkutan;16. Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;17. Kepala Bagian Pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Sekretanat Jenderal Kementerlan Hukum dan
HAM.
6 Januari 2OI4
ENDERAL,
ARAMARTA, S.H.,198703 1 002
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SEK-01.KP.03.03 TAHUN 2014TANGGAL : 6 Januari 2014
Kepala Seksi Pengawasan dan PenindakanKeimigrasian pada Kantor lmigrasi Kelas I
Jambi
Kepala Bagian Keuangan pada SekretariatDirektorat Jenderal lmigrasi
Kepala Subbagian Tata Usaha padaDirektorat Penyidikan dan PenindakanKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Bidang Intelijen, Penindakan danSistem Informasi Keimigrasian pada KantorWilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Sulawesi Utara
Kepala Seksi Kerja Sama Bilateral padaDirektorat Lintas Batas dan Kerja SarnaLuar Negeri Keimigrasian DirektoratJenderal lmigrasi
Kepala Bidang Lalu Lintas, lzin Tinggal danStatus Keimigrasian pada Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Nusa Tenggara Barat
Kepala Bidang Lalu Lintas, lzin Tinggal danStatus Keimigrasian pada Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Sumatera Barat
Kepala Bidang Intelijen, Penindakan danSistem Informasi Keimigrasian pada KantorWilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Maluku
Kepala Kantor lmigrasi Kelas I Banjarmasin
Kepala Bagian Keuangan pada SekretariatDirektorat Jenderal lmigrasi
Kepala Subdirektorat PengamananKeimigrasian pada Direktorat IntelijenKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Bidang Intelijen, Penindakan danSistem Informasi Keimigrasian pada KantorWilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Sulawesi Utara
Kepala Kantor lmigrasi Kelas I Mataram
Kepala Subdirektorat Kerja SamaOrganisasi Internasional pada DirektoratLintas Batas dan Kerja Sama Luar NegeriKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Eselon lll.aTunjangan jabatan strukturalsebesar Rp.1 .260.000,00
Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantorlmigrasi Kelas I Mataram
Kepala Seksi lzin Tinggal Khusus danDarurat pada Direktorat lzin Tinggal danStatus Keimigrasian Direktorat Jenderallmigrasi
Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantorlmigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta
Kepala Kantor lmigrasi Kelas lll Kediri
Kepala Rumah Detensi lmigrasi Balikpapan
Kepala Seksi Kerja Sama TeknologiInformasi pada Direktorat Sistem danTeknologi Informasi Keimigrasian DirektoratJenderal lmigrasi
Kepala Seksi Penindakan Wilayah I padaDirektorat Penyidikan dan PenindakanKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Bidang Pengawasan danPenindakan Keimigrasian pada Kantorlmigrasi Kelas I Khusus Medan
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakatpada Sekretariat Direktorat Jenderallm igrasi
Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan
Sistem Informasi Keimigrasian pada KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sulawesi Tengah
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll TaniungUban
Eselon lll.aTunjangan jabatan strukturalsebesar Rp. 1 .260.000,00
Eselon lll.bTunjangan jabatan strukturalsebesar Rp. 980.000,00
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Pemalang
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Siak
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll TanjungBalai Karimun
Kepala Rumah Detensi lmigrasi Balikpapan
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll PematangSiantar
Kepala Rumah Detensi lmigrasi Medan
Kepala Bidang Pengawasan danPenindakan Keimigrasian pada Kantorlmigrasi Kelas I Khusus Medan
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
51.
8
53. BAGUS PUTU TAUFAN SUGANGGA,
NlP. 1 961 09191 988031 001
SUGANDA, S.Sos.NtP. 1 96009071 985031 001
54
Penata(lll/c)
Penata Tk. I
(ilt/d)
Penata(lll/c)
Penata Tk. I
(ilt/d)
Pem bina(lV/a)
Pembina(lV/a)
Penata Tk, I
(ilud)
Penata Tk. I
(ilt/d)
Kepala Seksi Detensi lmigrasi padaDirektorat Penyidikan dan PenindakanKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Subbidang Sistem InformasiKeimigrasian pada Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Riau
Kepala Seksi Laboratorium ForensikKeimigrasian dan Pengelolaan InformasiIntelijen pada Direktorat IntelijenKeimigraisan Diretorat Jenderal lmigrasi
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Maumere
Kepala Seksi Kerja Sama PerbatasanMalaysia dan Philipina pada DirektoratLintas Batas dan Kerja Sama Luar NegeriKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Manokwari
Kepala Rumah Detensi lmigrasi Surabaya
Kepala Subbidang Lalu Lintas Keirnigrasianpada Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Jawa Timur
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Belawan
Kepala Rumah Detensi lmgrasi Pontianak
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Sorong
Kepala Bidang Informasi dan SaranaKomunikasi Keimigrasian pada Kantorlmigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Maumere
Kepala Bidang Lalu Lintas dan StatusKeimigrasian pada Kantor lmigrasi Kelas I
Khusus Surabaya
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Manokwari
Kepala Rumah Detensi lmigrasi Surabaya
Eselon lll.bTunjangan jabatan strukturalsebesar Rp. 980.000,00
TRI SASONGKO TJATUR SAS KARNA.DJAJA, S.H., M.H.NrP. 1 96606061 999031 001
NYOMAN MERTHA, S.H.NlP. 1 958051 01 983031 003
Penata Tk. I
(ilt/d)
Penata Tk. I
(ilt/d)
Pembina(lV/a)
Penata Tk. I
(il t/d)
Penata Tk. I
(1il/d)
Pem bi na(lV/a)
Penata Tk. I
(ilt/d)
Penata Tk. I
(ilt/d)
Kepala Subbagian Persuratan,Dokumentasi dan Kepustakaan padaSekretariat Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Seksi Layanan Keagamaan padaDirektorat Dokumen Perjalanan Visa danFasilitas Keimigrasian Direktorat Jenderallmigrasi
Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantorlmigrasi Kelas I Khusus Batam
Kepala Seksi Kerja Sama Perwakilan AsiaPasifik dan Afrika pada Direktorat LintasBatas dan Kerja Sama Luar NegeriKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Seksi Penindakan Wilayah ll padaDirektorat Penyidikan dan PenindakanKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Rumah Detensi lmigrasi Medan
Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasianpada Kantor lmigrasi Kelas I Mataram
Kepala Subbidang Intelijen dan PenindakanKeimigrasian pada Kantor WilayahKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Nusa Tenggara Barat
Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantorlmigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta
Kepala Bidang Informasi dan SaranaKomunikasi Keimigrasian pada Kantorlmigrasi Kelas I Khusus Medan
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Karawang
Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantorlmigrasi Kelas I Khusus Batam
Eselon lll.bTunjangan jabatan strukturalsebesar Rp. 980.000,00
sda.
sda.
sda.
sda.
Eselon lV.aTunjangan jabatan strukturalsebesar Rp.540.000,00
sda.
Kepala Bidangpada KantorNgurah Rai
Pendaratan dan lzin Masuklmigrasi Kelas I Khusus
Kepala Kantor lmigrasi Kelas ll Cilegon
Kepala Kantor lmigrasi Kelas lll Kediri
Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasianpada Kantor lmigrasi Kelas I Mataram
10 -
71.
69.
70.
72.
73.
74.
I GUSTI AGUNG KOMANG A., S.H.,M.M.NlP. 1 97303021 993031 001
MUHAMMAD SETIAWAN, S.Kom,NlP. 1 96806271 999031 001
SYAHFERI, S.Sos.NtP. 1 961 051 51 985031 001
SAHEDI, S.E.NlP. 1 96702021 988031 003
MOHAMMAD RIDWAN, S.Si., M.Si.NtP. 1 97905022001 1 21 001
AGUS WINARTO, A.Md.lm., S.H., M,Si.NlP. 1 97508091 999031 001
YAN WELY WIGUNA, S.Sos.NlP. 1 97211 01 1 999031 001
Drs. SUTOYO, M.M.NlP. 1 961 07121 994031 001
Penata Muda Tk. I
(ilub)
Penata Tk. I
(il ud)
Pembina(lV/a)
Kepala Kantor lmigrasi Kelas lll Tarernpa
Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasianpada Kantor lmigrasi Kelas I KhususSoekarno Hatta
Kepala Seksi lnformasi dan SaranaKomunikasi Keimigrasian pada Kantorlmigrasi Kelas ll Dumai
Kepala Seksi Pengawasan dan penindakanKeimigrasian pada Kantor lmigrasi Kelas I
Pontianak
Kepala Seksi Informasi dan SaranaKomunikasi Keimigrasian pada Kantorlmigrasi Kelas I Makassar
Kepala Subbagian Tata Usaha PadaDirektorat lntelijen Keimigrasian DirektoratJenderal lmigrasi
Kepala Subbagian Umum Kepegawaianpada Sekretariat Direktorat Jenderallmigrasi
Kepala Seksi Layanan Pendaratan DiatasAlat Angkut pada Direktorat DokumenPerjalanan, Visa dan Fasilitas KeimigrasianDirektorat Jenderal lmigrasi
Kepala Seksi Laboratorium ForensikKeimigrasian dan Pengelolaan InformasiKeimigrasian pada Direktorat lntelijenKeimigrasian Direktorat Jenderal lmigrasi
Kepala Kantor lmigrasi Kelas lll Tarempa
Kepala Subbagian Hubungan Masyarakatpada Sekretariat Direktorat Jenderallm igrasi
Kepala Subbidang Sistem InformasiKeimigrasian pada Kantor WilaYahKementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Sulawesi Utara
Kepala Seksi Pengawasan dan penindakanKeimigrasian pada Kantor lmigrasi Kelas I
Pontianak
Kepala Seksi Informasi dan SaranaKomunikasi Keimigrasian pada Kantorlrnigrasi Kelas I Makassar
Kepala Subbagian Tata Usaha PadaDirektorat Intelijen Keimigrasian DirektoratJenderal lmigrasi
Kepala Subbagian Umum Kepegawaianpada Sekretariat Direktorat Jenderallmigrasi
Eselon lV.aTunjangan jabatan strukturalsebesar Rp.540.000,00
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
sda.
78
79.
80.
81
82
R. ATANG AZISNlP. 1 966071 41 987031 004
ISMAIL, S.H.NrP. 1 9601 1 1 1 1 986031001
ZULKIFLI AHMAD, S.Sos.NlP. 1 9621 0161 985031 001
AGUS ABDUL MAJID, A.Md.lm., M,P.ANlP. 1 982081 42000121 001
Penata(ilt/c)
Penata Tk. I
(ilt/d)
Penata Tk. I
(ilt/d)
Penata Muda Tk. I
(ilt/b)83
12-
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
92.
91.
JERRY RISNANDAR SAKTI NEGARA.S.S.NlP. 1 975061 81 999031 001