Sejarah Singkat Hukum Perdata yang Berlaku di IndonesiaSejarah
membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia,
tidak lepas dari Sejarah Hukum Perdata Eropa.Bermula di benua
Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Ramawi,
disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat.
Diterimanya Hukum Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli
dari negara-negara di Eropa, oleh karena keadaan hukum di Eropa
kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai
peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu
berbeda-beda.Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada
suatu kepastian hukum. Akibat ketidak puasan, sehingga orang
mencari jalan kearah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum dan
keseragaman hukum. _Pada tahun 18o4 atas prakarsa Napoleon
terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang
bemama "Code Civil des Francais" yang juga dapat disebut "Code
Napoleon", karena Code Civil des Francais ini adalah merupakan
sebagian dari Code NapoleonSebagai petunjuk penyusunan Code Civil
ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain
Dumoulin, Domat dan Pothies, disamping itu juga dipergunakan Hukum
Bumi Putra Lama, Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek.Dan mengenai
peraturan - peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi antara
lain masalah wessel, assuransi, badan-badan hukum. Akhimya pada
jaman Aufklarung (Jaman baru sekitar abad pertengahan) akhirnya
dimuat pada kitab UndangUndang tersendiri dengan nama "Code de
Commerce".Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda
(18o9-181 1), maka Raja Lodewijk Napoleon Menetapkan : "Wetboek
Napoleon Ingerighr Voor het Koninkrijk Holland" yang isinya mirip
dengan "Code Civil des Francais atau Code Napoleon" untuk dljadikan
sumber Hukum Perdata di Belanda (Nederland).Setelah berakhimya
penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan Prancis pada
tahun 1811, Code Civil des Francais atau Code Napoleon ini tetap
berlaku di Belanda (Nederland).Oleh Karena perkembangan jaman, dan
setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda (Nederland) dari
Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengadakan
kodifikasi dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830
kodefikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (Burgerlijk Wetboek)
dan WVK (Wetboek van koophandle) ini adalah produk Nasional-
Nederland namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code
Civil des Francais dan Code de Commerce.Dan pada tahun 1948, kedua
Undang-Undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan di
Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum).Sampai
sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW
(Burgerlijk Wetboek). Sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek van
koophandle).(Sumber :
http://bowolampard8.blogspot.com/2011/12/sejarah-hukum-perdata-di-indonesia.html
)Dalam ilmu hukum terdapat beberapa pendapat tentang berlakunya KUH
Perdata di masa kemerdekaan, antara lain:a. Pendapat Prof .
Sahardjo, SHPokok-pokok Pemikirannya ialah sebagai berikut :
1. KUHPerdata (BW) merupakan hasil produk legislatif Belanda
atas hukum di Hindia Belanda sehingga banyak dipengaruhi oleh alam
pemikiran penjajah atas negara jajahannya
2. KUHPerdata (BW) dibentuk atas dasar pasal 131 jo 163 IS, yang
bersifat diskriminatif dengan membagi-bagi penduduk menjadi
beberapa golongan penduduk dan meletakkan golongan Indonesia Asli
sebagai golongan yang paling bawah
3. Karena KUHPerdata dibuat berdasarkan PRINSIP DISKRIMINATIF,
sementara prinsip tsb tidak dikenal oleh UUD45 maka KUH.PERDATA
BUKANLAH merupakan suatu KITAB UNDANG-UNDANG (BUKAN MERUPAKAN
WETBOEK) melainkan hanya MERUPAKAN BUKU HUKUM (MERUPAKAN
RECHTSBOEK), yang isinya KUMPULAN HUKUM KEBIASAAN. Dengan demikian
kedudukan KUH.PERDATA BUKAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG melainkan
merupakan HUKUM KEBIASAAN.
4. Berdasarkan pada prinsip pemikiran tersebut, dimana KUH
Perdata merupakan kumpulan hukum Kebiasaan maka selanjutnya
DISERAHKAN KEPADA PERANAN HAKIM untuk menilai ketentuan-ketentuan
di dalam KUHPerdata, apakah sesuai atau tidak dengan alam
kemerdekaan. Dalam hal hakim menilai tidak sesuai maka hakim dapat
memutuskan perkara dengan menyimpang dari KUHPerdata. Adalah tugas
hakim untuk menilai ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata, dengan
memperhatikan kebutuhan masyarakat di alam kemerdekaan.b. Pendapat
Prof . Mahadi, SHProf. Mahadi, SH, tidak sependapat dengan pendapat
DR.Sahardjo, yang menurunkan KUHPerdata dari Wet Boek atau Kitab
Undang-Undang menjadi Recht Boek atau Buku Hukum yang isinya
kumpulan hukum kebiasaan.
Garis besar pendapat Prof. Mahadi adalah sebagai berikut :
1. KUHPerdata (BW) merupakan produk Belanda, dalam mengatur
tatanan hukum di Hindia Belanda yang banyak dipengaruhi oleh alam
pemikiran negara penjajah atas negara jajahannya (berdasarkan pasal
131 jo 163 IS);
2. KUHPerdata (BW) merupakan produk yang didasarkan pada pasal
131 IS, yang sifatnya diskriminatif, oleh karena itu mengandung
ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan alam kemerdekaan;
3. Prof. Mahadi, SH, tidak sependapat dengan pendapat Dr.
Sahardjo, yang menurunkan KUHPerdata dari Wet Boek atau Kitab
Undang-Undang menjadi Recht Boek atau Buku Hukum yang isinya
kumpulan hukum kebiasaan;
4. Karena ketentuan itu dianggap berdiri sendiri, dan lepas dari
ikatan kodifikasi maka untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim
untuk menilai pasal-pasal tersebut, sesuai atau tidak dengan alam
kemerdekaan dan menyampingkannya jika dianggap tidak sesuai dengan
alam kemerdekaan.
Prof. Sardjono, SH menjelaskan bahwa teori Prof. Mahadi, SH,
dapat dinamakan teori Sapu Lidi, dengan pengertian bahwa
ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dianggap lepas dari ikatan
kodifikasi yang dianggap sebagai pengikat pasal-pasal didalamnya.
Kodifikasi diartikan sebagai suatu pengikat, seperti ikatan pada
sapu lidi, yang mengikat lidi (jika lidi itu lepas dari ikatannya
maka berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat dikatakan sebagai
sapu). Dengan anggapan seperti itu, maka Prof. Mahadi, SH,
selanjutnya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata
dianggap lepas dari ikatan kodifikasi, maka ketentuan atau
pasal-pasal tersebut, masing-masing dianggap berdiri sendiri, dan
tidak terikat dalam suatu sistem atau dalam suatu kodifikasi.
c. Pendapat DR . Mathilda Sumampuow, SHDr.Mathilda Sumampuow, SH
mengemukakan bahwa pada dasarnya hukum mengejar 2 tujuan, yaitu
mengejar keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian
pendapat yang menyatakan KUHPerdata bukan merupakan UU, melainkan
hanya merupakan kumpulan hukum kebiasaan adalah kurang tepat,
karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Oleh karena itu KUHPerdata adalah suatu kitab UU, yang
kedudukannya sama dengan UU yang merupakan produk hukum nasional
sesudah kemerdekaan Indonesia, yang dibuat Presiden bersama-sama
DPR.
(Sumber:http://ayobelajarhukum.blogspot.com/2011/11/hukum-perdata.html)Perihal
Orang Dalam Hukumhukum [tentang] orang juga mempunyai arti sebagai
keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum
dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Dalam
definisi diatas terkandung dua cakupan yaitu wewenang subjek hukum
dan ruang lingkup pengaturan hukum orang. Wewenang pada dasarnya
merupakan hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan
hukum. Wewenang dalam hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua
macam, yaitu
1. Wewenang untuk mempunyai hak (rechtbeveogdheid)
2. Wewenang untuk melakukan perbuatan hukumdan faktor-faktor
yang mempengaruhinya.
(Sumber :
http://rasyidassaify.blogspot.com/2012/03/perihal-orang-dalam-hukum.html
) Badan Hukum sebagai Subyek Hukum menurut para ahli :
1. H.Tn.Ch.Kal dan V.F.M Den Hartof :
Purusa wajar,yakni manusia ialah Subyek Hukum . Akan tetapi lain
dari pada manusia,menurut hukum ada juga subyek hukum yang lain
yang tidak bersifat wajar atau makhluk , melaikan berupa suatu
organisasi. Organisasi yang memperoleh sifat subyek hukum itu ialah
purusa hukum atau badan hukum . Purusa hukum dapat bertindak dalam
hubungan hukum sebagai purusa wajar ia boleh mempunyai milik ,
boleh berunding , boleh mengikat perjanjian , boleh bertindak ,
dalam persengketaan hukum dan sebagainya dan memikul tanggung jawab
dalam arti hukum tentang segala perbuatannya.
2. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo :
Pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan
terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subyek hukum
mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum . mempunyai
tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban
seperti yang dimiliki oleh seseorang.3. Wirjono Prodjodikoro :
Badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat
bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak,
kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau
badan lain.
(Sumber : http://www.jurnalhukum.com/pengertian-badan-hukum/
)
Berkenaan dengan badan hukum, terdapat beberapa teori yang
dikemukakan para ahli tentang badan hukum, yaitu:1) Teori
fiksiBadan hukum di anggap buatan negara saja, sebenarmya badan
hukum itu tidak ada, hanya orang menghidupkan bayangannya sebagai
subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.
Teori ini di kemukakan F. Carl Von Savigny.2) Teori harta kekayaan
bertujuan (Doel vermogenstheorie)Hanya manusia saja yang dapat
menjadi subjek hukum. Adanya badan hukum di beri kedudukan sebagai
orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak
atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban
kepada pihak ke tiga. Penganut teori ini ialah Brinz dan Van der
Heijden dari Belanda.3) Teori organ (Organnen theory)Badan hukum
ialah sesuatu yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan yang
mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alatnya (organ) yang
ada padanya (pengurusnya). Jadi bukanlah sesuatu fiksi tapi
merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari
konstruksi yuridis. Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke dan
Z. E. Polano.4) Teori milik bersama (Propriete collectif theory)Hak
dan kewajiban pada badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan
kewajiban para anggota secara bersama-sama. Kekayaan badan hukum
adalah kepunyaan bersama para anggota. Pengikut teori ini adalah
Star Busmann dan Kranenburg5) Teori kenyataan yuridis (Juridische
realiteitsleer)Badan hukum merupakan suatu realitet, konkret, riil,
walaupun tidak bisa di raba, bukan khayal, tetapi kenyataan
yuridis. Teori ini di kemukakan oleh Mejers. (Sumber :
http://equityjusticia.blogspot.com/2013/09/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum.html)Berikut
ini jenis-jenis badan hukum menurut para ahli :
Menurut E.Utrecht / Moh.Soleh Djidang : 1.Perhimpunan
(Vereniging) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh
orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka,
memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal social dan lain-lain.
2.Persekutuan orang(gemmenschap van mensen) yang terbentuk
karena factor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah.
3.Organisasi orang yang didirikan berdasarkan undang-undang
tetapi bukan perhimpunan yang termasuk dalam poin 1.
4.Yayasan .
Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, badan hukum dapat
dibedakan menjadi :
1) Badan Hukum Ketatanegaraan , yang dibedakan lagi menjadi
:
Daerah-daerah otonom: Provinsi,Kabupaten.
Lembaga-Lembaga,majelis,bank-bank.2) Badan Hukum
Keperdataan,yang terbagi menjadi :
Zadelijk lichaan, yaitu perhimpunan menurut ketentuan pasal 1653
KUH Perdata .
Yayasan.
Badan Hukum yang diatur dalam hukum dagang , yaitu perseroan
Terbatas , Koperasi dan lain-lain .
(Sumber : http://www.jurnalhukum.com/penggolongan-badan-hukum/
)
TUGAS HUKUM PERDATA I
Nama
: Meidiana Putri Sukowati
Kelas
: B
Npm
: 1333.001.110
Dosen Pengajar: Bapak Sophar maruHutagalung, SH.MH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
2013-2014