» Ketika itu pembentukan sistem ini bertujuan merapatkan barisan diantara penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk.
» Tonarigumi/ RT, terdiri dari 10-20 rumah tangga, beberapa Tonarigumi dikelompokkan ke dalam Ku (desa atau bagian kota). Inilah salah peninggalan militer Jepang terhadap bangsa Indonesia
» Sumber: Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, hlm. 14
» Pembentukan RT dan RW oleh Jepang didasarkan alasan kemudahan administrasi dan kontrol. Jadi, bukan seperti desa asli Indonesia yang tumbuh alami, “tonarigumi” digunakan sebagai upaya kendali dan mobilisasi Jepang atas penduduk Indonesia.
» Ironisnya, upaya ini justru dilestarikan oleh pemerintah Indonesia oleh sebab hingga kini RT dan RW tetap dipertahankan selaku unit administratif terkecil.
» Di DKI JAKARTA, RT dan RW mendapat dana operasional dengan rincian Rp975 ribu untuk RT, Rp1,2 juta untuk RW, dan Rp1,5 juta per bulan untuk Lembaga Musyawarah Kelurahan.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ;
Pasal 1 : Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan
lainnya adalah bagian dari kerja lurah/Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
Pasal 7
Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
Lembaga Adat;
Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
RT/RW;
Karang Taruna; dan
Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Pasal 14»RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Pasal 15
RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:
pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
Proses pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini telah membentuk pola-pola
kemasyarakatan yang cenderung terkotak-kotak baik berdasarkan penghasilan, suku/ras, agama,
politik, dsb.
Situasi ini sebenarnya sangat tidak kondusif untuk pembangunan itu sendiri yang pada hakekatnya
menuntut adanya kesatuan dan persatuan berdasarkan kewargaan.
Lebih lanjut situasi ini juga memudarkan kepemimpinan yang berakar pada masyarakat,
sehingga sulit sekali ditemukan pemimpin masyarakat yang sejati, yang banyak muncul adalah pemimpin
golongan/kelompok yang justeru secara konseptional memperkuat polarisasi masyarakat
dan menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai moral yang universal, hal ini
terlihat dimana keputusan yang dihasilkan lebih untuk kepentingan kelompok tertentu saja yang pada akhir menyebabkan terjadinya bias pembangunan dengan
korbannya adalah rakyat kecil.
Bagaimana proses pemilihan BKM di Desa Hegarmanah ???
» menyaring orangorang seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan cara KAMPANYE, tetapi harus dilakukan melalui proses konfirmasi nama-nama orang yang dapat dipercayai memiliki ciri-ciri kemanusiaan semacam itu langsung dari masyarakat
» BKM sebagai Persemaian Modal Sosial Demokrasi (pileg Vs BKM???)
» Modal Sosial = kemampuan masyarakat untuk bekerjasama dan terpercaya demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi
» KEMAMPUAN MASY = muncul dari bagian terkecil masyarkat = RT dan RW !!!
» IKATAN SOSIAL = kelompok petani, kelompok ojeg, kelompok buruh, ikatan nelayan dlsbnya