Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 1
DAFTAR ISI
Bagian III 1. Statistik Pegawai 2. Informasi Pemeriksaan 3. Kaleidoskop Kegiatan
Hal 32 - 45
Bagian I 1. Sejarah 2. Peta Strategis Tahun 2016-2020 3. Kepala Perwakilan 4. Struktur Organisasi 5. Profil Pejabat Struktural 6. Profil Pejabat Fungsional
Pemeriksan
Hal 4 - 20
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 2
Sambutan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
diterbitkannya buku Profil BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2018. Profil Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
upaya dalam memberikan informasi mengenai BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah.
Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini
disusun berdasarkan data yang dihimpun langsung dari entitas
dan disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan untuk menggambarkan
keseluruhan profil dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, baik terkait dengan
data BPK Perwakilan, maupun data entitas.
Kami berharap bahwa buku Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini
dapat memberikan gambaran secara lengkap, objektif dan jelas tentang BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah dan entitas yang diperiksanya. Untuk itu, kami telah berupaya
untuk menghasilkan informasi yang lengkap dan memadai terkait dengan profil dimaksud.
Namun demikian, kami merasa bahwa penyusunan profil ini belum sempurna, sehingga di
waktu yang akan datang perlu dilakukan berbagai macam penyempurnaan dan up-dating
data, sehingga buku ini selalu akurat, dan dapat menjadi bahan informasi yang memadai bagi
stake holder BPK serta semua pihak yang memerlukan informasi terkait dengan Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Oleh karena itu kami akan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas profil ini
melalui saran, pendapat, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang sangat kami
harapkan. Hal ini guna perbaikan dan penyempurnaan profil ini dimasa mendatang.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 3
Demikian kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2018 ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka memberikan
informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Kepala Perwakilan BPK
Provinsi Kalimantan Tengah
Ade Iwan Ruswana
NIP 196807061990031003
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 4
Bagian I
Sejarah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Pasal 23 G UUD 1945, BPK berkedudukan di Ibukota Negara dan
mempunyai Perwakilan di setiap Provinsi. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, maka
sejak tahun 2002 BPK mulai membentuk dan meresmikan berdirinya Perwakilan-Perwakilan
BPK di setiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan
pengembangan dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah didirikan untuk memenuhi amanat
UUD 1945. Pendirian tersebut didukung pula oleh keinginan Pemerintah Daerah untuk
bermitra dengan BPK RI dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
dan transparan, antara lain adanya surat permintaan pendirian BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, S.H., kepada
Ketua BPK RI pada saat itu. Menindaklanjuti amanat UUD 1945 dan dukungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu, sehingga pada tanggal 17 Juli 2006 diterbitkan
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI tentang penetapan pejabat dan pegawai
pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang antara lain terdiri
dari Drs. Mampan Manalu, M.M., sebagai Kepala Perwakilan, Dori Santosa, S.E., M.M.,
sebagai Kepala Sub Auditorat Kalimantan Tengah II, Samsmsudduha, S.E., M.M., sebagai
Kepala Sub Bagian Kepegawaian; serta 15 orang tenaga pemeriksa. Ke-18 orang tersebut
kemudian menempati gedung bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos
Sudarso Nomor 16, yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdiri ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK
RI periode 2004-2010 Prof. Dr. Anwar Nasution, pada tanggal 10 Agustus 2006.
Pembangunan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak
tanggal 5 Februari 2010, yaitu pelaksanaan peletakan batu pertama sebagai simbol
dimulainya proses pembangunan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
menjadi gedung kantor pemerintah dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Acara peletakan
batu pertama gedung baru BPK RI dilakukan oleh Anggota V BPK Drs. Sapto Amal
Damandari, Ak. dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, S.H.,
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 5
para pejabat teras pemerintah daerah, serta para pejabat dan pegawai BPK Perwakilan BPK
Provinsi Kalimantan Tengah.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI, Hasan Bisri, meresmikan
penggunaan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada
hari Senin, tanggal 16 Juli 2012. Gedung baru ini berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 16,
Palangka Raya. Acara peresmian dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras
Narang, Auditor Utama KN VI BPK Sjafrudin Mosii, Kepala Perwakilan BPK Provinsi
Kalimantan Tengah Endang Tuti Kardiani, mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi
Kalimantan Tengah Mampan Manalu, Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalteng,
serta para pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi, Polda, serta BPK Provinsi Kalimantan
Tengah.
Dalam sambutannya di hadapan para undangan yang hadir, Wakil Ketua BPK
menjelaskan, sejak UUD 1945 diamandemen, BPK berwenang memeriksa seluruh keuangan
Negara. Tugas ini besar terutama dengan adanya otonomi daerah dimana uang yang
disalurkan ke daerah semakin besar jumlahnya. “Menyadari beratnya tugas ini maka UUD
mengatur bahwa BPK selain berkedudukan di Ibukota Negara, juga harus membuka
perwakilan di setiap provinsi. BPK sudah membangun gedung di 33 provinsi, dan hari ini
adalah peresmian yang ke-31,” jelas Wakil Ketua.
BPK dibentuk untuk satu tugas yaitu mengawal agar keuangan negara dikelola secara
transparan dan akuntabel dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Selain itu ada
paradigma yang perlu diubah, bahwa pemeriksaan keuangan negara bukan sekadar perintah
UU, tetapi menjadi kebutuhan. Hal ini agar seluruh manajemen tergerak untuk mengelola
keuangan daerah dengan baik,” ujarnya.
Seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Kalteng, belum satu pun yang
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, menurut Wakil Ketua, untuk
memperoleh opini ini memang tidak gampang, karena perlu perencanaan serta perpaduan
perencanaan dan pelaksanaan yang baik. “Mungkin SDM belum cukup kompeten untuk
menyusun laporan keuangan dengan baik. Jadi yang pertama bisa dibenahi adalah SDM
pengelola keuangan daerah mendapat bimbingan BPKP agar laporan keuangan memenuhi
standar yang ditetapkan,” tambah Wakil Ketua. Opini WTP bisa diraih dengan memiliki
rencana aksi yang jelas, dikontrol pelaksanaannya secara periodik. Selain itu ada komitmen
untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah mengucapkan selamat atas
diresmikannya penggunaan gedung baru BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 6
“Dengan diresmikannya gedung ini, semoga dapat lebih meningkatkan kinerja BPK RI dalam
melaksanakan tugasnya,” harap Gubernur.
Pada awal acara, Kepala Perwakilan melaporkan bahwa gedung baru ini dibangun di
atas lahan seluas ±7.646 m2. “Terdiri dari dua bangunan utama, yaitu gedung bagian depan
yang terdiri dari tiga lantai, dan gedung auditorium,” jelas Kepala Perwakilan. Sebelumnya,
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah meminjam tanah dan bangunan gedung eks
Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng.
Tanah dan bangunan ini telah dihibahkan kepada BPK RI saat ini. Wakil Ketua berharap,
dengan adanya perwakilan BPK di Kalteng ini tidak semata-mata sebagai tempat bekerja tapi
juga sebagai pusat data mengenai pengelolaan keuangan di Kalteng. Selain itu keberadaan
BPK di Kalteng menjadi mitra untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas
pertanggungjawaban keuangan negara dengan tetap menjaga independensi.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pernah menempati beberapa gedung di
Kota Palangkaraya sebagai lokasi kantor. Dari tanggal 17 Juli 2006 sampai 5 Februari 2010,
pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menempati gedung bekas Dinas
Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso nomor 16 yang dipinjamkan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah. Selama proses pembangunan gedung baru, pegawai BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk sementara berkantor di Lantai 2 Gedung
Batang Garing, Jalan D.I. Panjaitan no. 1 Kota Palangkaraya. BPK RI Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah menempati kantor di Batang Garing sampai bulan Agustus 2011. Gedung
bekas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Yos Sudarso no. 16 Kota Palangkaraya
yang tadinya dipinjamkan kini telah resmi menjadi milik BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, melalui proses hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah dan BPK RI, dengan persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Gedung
tersebut mulai ditempati kembali sejak bulan Agustus 2011 setelah proses pembangunan
selesai sampai dengan sekarang.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 7
Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Peta strategis BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibagi dalam 3 (tiga)
perspektif yaitu Pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, Pengelolaan fungsi
strategis, Pertumbuhan dan pembelajaran organisasi.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku salah satu satuan kerja
pelaksana BPK menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang
peta strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai Tahun 2018 yang kemudian dijabarkan
dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran
Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah berikut ini:
PETA STRATEGI
Sumber: PKPK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 8
A. PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN
Perspektif Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan meliputi Sasaran
Strategis 1 yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan yang mecakup empat
Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Indikator ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi
hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan
keuangan negara, yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan BPK Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK.
Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang
ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk dilakukan
tindakan perbaikan.
Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
2. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana
Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke
Auditorat Utama Investigasi pada tahun berjalan untuk dianalisa dan disampaikan ke
IPH oleh Auditorat Utama Investigasi.
IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana,
terutama tindak pidana korupsi.
3. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan
Pemberian Keterangan Ahli
IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku
kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan
memenuhi syarat oleh BPK) dan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan
pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli.
4. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama
Revbang
IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas Auditorat/Perwakilan terkait
pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat
BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Keuangan Negara.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 9
B. PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS
Perspektif Pengelolaan Fungsi Strategis meliputi tiga Strategi, yaitu:
1. Strategi 1.1 yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan yang mencakup
tiga Indikator Kinerja, yaitu:
a. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksan
IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan
dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan.
b. Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
IKU ini menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang
ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap
jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.
c. Tingkat Evaluasi LHP
IKU ini menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang
diterbitkan oleh satker pemeriksaan.
2. Strategi 1.2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
yang meliputi tiga Indikator Kinerja, yaitu:
a. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
IKU ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.
b. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah
ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan
yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama
Revbang.
Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian
negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.
c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian
Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh
Auditorat/Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS.
Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan
melalui input ke SIKAD.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 10
3. Strategis 2.1 yaitu Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan mempunyai empat
Indikator Kinerja, yaitu:
a. Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan
IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai
dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC)
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan
Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat
Struktural Pemeriksaan (PSP).
b. Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa AKN dalam
menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi
auditee melalaui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup
Integritas, Independensi dan Profesionalisme.
c. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator
dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP
untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No.15 Tahun 2004,
sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam P2.
d. Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan
sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan
dinyatakan kalah di pengadilan.
C. PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi mempunyai 4 Strategi, yaitu:
1. Strategi 3.1 yaitu Menciptakan Budaya Berintegritas, Independensi dan Profesional
di Lingkungan Perwakilan yang mempunyai tiga Indikator Kinerja, yaitu:
a. Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK
b. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
c. Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Pegawai adalah PNS di lingkungan BPK. Kode Etik Pegawai merupakan kode
etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode
Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 11
kedisiplinan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.
2. Strategi 3.2 yaitu Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK
Perwakilan yang meliputi tujuh Indikator Kinerja, yaitu:
a. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh
satker di BPK.
b. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang
meliputi layanan dasar (email, eDrive, portal satker), layanan aplikasi SISDM
dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, portal eAudit, SIPTL). Untuk
mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan
memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.
IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT
culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam organisasi BPK.
c. Jumlah Best Practice yang Disusun
Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan
dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan
pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan
sejumlah proses pekerjaan menjadi best practice.
d. Tingkat Penerapan Best Practice
e. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
Ketepatan waktu penyampaikan Laporan Kinerja tahunan adalah sesuai dengan
yang diatur dalam SK Sekjen No 286/2017 terkait Pelaporan Kinerja, yakni 1
bulan setelah tahun pengukuran berakhir.
Ketepatan waktu penyampaikan Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai dengan
yang diatur dalam SK Sekjen No 320/2011 terkait Pengelolaan Pengukuran
Kinerja berbasis SIMAK, yakni 1 bulan setelah triwulan pengukuran berakhir.
Ketepatan waktu penyampaian laporan output adalah penyampaian laporan
bulanan sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 545/2013 tentang POS
Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja ke-10 di bulan
berikutnya.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 12
f. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan
dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan
prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana
dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang
pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana
dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk
memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan
Prasarana Kerja BPK.
g. Jumlah Media Relation yang Dilaksanaka
Kegiatan media relation merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan
kerjasama dengan media massa. Kegiatan media relation dapat diselenggarakan
dalam bentuk:
1. Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah
disampaikan kepada lembaga perwakilan;
2. Pelatihan (workshop) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran
mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-
istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca
laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan
kriteria penilaian pendapat (opini) dsb.
3. Strategi 3.3 yaitu Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari dua Indikator Kinerja, yaitu:
a. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar
umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam
pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30
September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru
sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika
sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama.
b. Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non
Pemeriksa)
Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di
berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 13
pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa),
pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satker
dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi
tanggung jawabnya.
D. KEUANGAN
Perspektif Keuangan mempunyai satu Strategi, yaitu Meningkatkan Kinerja Anggaran di
Lingkungan Perwakilan. Strategi ini mencakup satu Indikator Kinerja yaitu Tingkat
Kinerja Implementasi Anggaran.
Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari 4
indikator, yaitu:
1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi
Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan
kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.
Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk
melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 14
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Pelaksana BPK yang pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:
Bapak Drs. Mampan Manalu, M.M.
•Memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Maret tahun 2010. Hal-hal penting yang terjadi pada masa kepemimpinan beliau adalah peresmian Kantor BPK oleh Ketua BPK, Bapak Anwar Nasution, peletakan batu pertama Pembangunan Gedung BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapak Sapto Amal Damandari, Anggota V BPK.
Bapak Erwin, S.H., M.Hum.
•Memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2010.
Bapak Maman Abdulrachman, S.E., M.M.
•Memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai bulan Oktober 2010 sampai dengan Juni 2012.
Ibu Endang Tuti Kardiani, S.E., M.M.
•Memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai bulan Juni 2012 sampai dengan September 2015. Pada masa kepemimpinan beliau adalah peresmian Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Bapak Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK. Pemerintah Daerah yang telah meraih opini WTP Sebanyak 3 entitas, yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Bapak Ir. R. Cornell Syarief P., M.M.
•Memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mulai bulan September 2015 Sampai dengan bulan Maret 2018. Entitas pemeriksaan yang telah meraih opini WTP adalah sebanyak 14 yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Seruyan, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, Kota Palangka Raya, Kab. Katingan, Kab. Pulang Pisau, Kab. Barito Utara, kab Barito Selatan, Kab Barito Timur, Kab Gunung Mas dan Kab. Murung Raya.
Bapak Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA.
Memimpin BPK Perwakilan Kalimantan Tengah mulai bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 15
Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
KEPALA PERWAKILAN Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak. CA.
KEPALA SUBAUDITORAT I Ali Wardhana, S.E., M.M., Ak., CA.
KEPALA SUBAUDITORAT II Mochammad Suharyanto S.E.,
M.M., Ak. , CA
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN
Dra. Mardiah, M.M.
KEPALA SUBBAG HUMAS & TU KALAN
Bambang Budi Purwanto, S.E., CA., Ak
KEPALA SUBBAG KEUANGAN
Aliansyah, S.E.
KEPALA SUBBAG SDM Guntur Yulianto, S.E.,
MBA, Ak
KEPALA SUBBAG HUKUM Andrie Cahyo Purnomo,
S.H., C.L.A.
KEPALA SUBBAG UMUM DAN TI
Dodi Haryadi S.E., M.M.
KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 16
Profil Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
KEPALA PERWAKILAN (ESELON II.A)
Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak.
196807061990031003 / Pembina Utama Madya (IV/d)
Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 6 Juli 1968. Menamatkan pendidikan terakhir pada Universitas Gadjah Mada, berkarier di BPK selama 28 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 68/K/X-X.3/02/2018 tanggal 19 Februari 2018, saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, Kepala Auditorat VII.C, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, dan Kepala Perwakilan Provinsi Maluku.
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN (ESELON III.A)
Dra. Mardiah, M.M.
196206011983032003 / Pembina Tk. I (IV/b)
Beliau lahir di Bogor pada tanggal 1 Juni 1962. Menamatkan pendidikan terakhir pada Universitas Satyagama, berkarier di BPK selama 35 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 173/K/X-X.3/06/2018 tanggal 4 Juni 2018, saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan. Selama berkarir di BPK, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo.
KEPALA SUB AUDITORAT KALTENG I (ESELON III.A)
Ali Wardhana, S.E., M.M., Ak., CA
196902191994031002 / Pembina Tk. I (IV.b)
Beliau lahir di kota Medan, tanggal 19 Februari 1969. Menamatkan pendidikan terakhir pada STIE IGI, lama berkarier di BPK selama 23 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 05/K/X-X.3/01/2016 tanggal 11 Januari 2016, Saat ini menjabat sebagai Kepala Subauditorat Kalteng I di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Sulawesi Tenggara, Kepala Subauditorat Sulawesi Tenggara I, Kepala Seksi Sulawesi Tenggara I.A, Kepala Subauditorat Sulawesi Utara II, dan Kepala Subauditorat NTT II.
KEPALA SUB AUDITORAT KALTENG II (ESELON III.A)
Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CA.
197009091998031006 / Pembina (IV/a)
Beliau lahir di kota Jakarta, tanggal 9 September 1970. Menamatkan pendidikan terakhir pada Universitas Satyagama, lama berkarier di BPK selama 19 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 114/K/X-X.3/04/2016 tanggal 26 April 2016, Saat ini menjabat sebagai Kepala Subauditorat Kalteng II di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Papua III.A di BPK Perwakilan Provinsi Papua, serta Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan, Inventarisasi, dan Penghapusan di Sekretariat Jenderal BPK RI.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 17
KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KALAN (ESELON IV.A)
Bambang Budi Purwanto, S.E., CA, Ak.
196310031995011001 / Penata Tk. I (III/d)
Bambang Budi Purwanto S.E., CA, Ak, lahir di kota Jakarta, tanggal 3 Oktober 1963. Menamatkan pendidikan terakhir pada Universitas Trisakti, lama berkarier di BPK selama 19 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 115/K/X-X.3/04/2016 tanggal 26 April 2016, Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan Kalimantan Barat, Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan Kalimantan Barat, Kepala Subbagian SDM Kalimantan Barat.
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN (ESELON IV.A)
Aliansyah, S.E.
197105081997031004 / Penata Tk. I (III/d)
Aliansyah S.E., lahir di kota Banjarmasin, tanggal 8 Mei 1971. Menamatkan pendidikan terakhir pada Universitas Lambung Mangkurat, lama berkarier di BPK selama 19 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 396/K/X-X.3/12/2013 tanggal 26 Desember 2013, Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian Kalimantan Barat, Kepala Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan Kalimantan Selatan.
KEPALA SUB BAGIAN SDM (ESELON IV.A)
Guntur Yulianto, S.E., MBA, Ak.
197807162006041003 / Pembina Tk. I (III/d)
Guntur Yulianto SE. MBA, Ak., lahir di kota Surakarta, tanggal 16 Juli 1978. Menamatkan pendidikan terakhir pada Universitas Gadja Mada, lama berkarier di BPK selama 11 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 204/K/X-X.3/07/2016 tanggal 27 Juli 2016, Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK, Ini Merupakan Jabatan Struktural Pertama Beliau Sebagai Kepala Subbagian SDM Kalimantan Tengah.
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM (ESELON IV.A)
Andrie Cahyo Purnomo, S.H., C.L.A.
198005082006041003 / Penata Tk. I (III/d)
Andrie Cahyo Purnomo S.H. , C.L.A., lahir di kota Jakarta, tanggal 8 Mei 1980. Menamatkan pendidikan terakhir pada Universitas Jendral Soedirman, lama berkarier di BPK selama 11 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 367/K/X-X.3/11/2014 tanggal 26 November 2014. Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK, Beliau pernah menjabat sebagai pemeriksa pertama dan auditor ahli pertama di Direktorat Utama Pembinaan dan Penembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN TI (ESELON IV.A)
Dodi Haryadi, S.E., M.M.
197211081994021001 / Penata Tk. I (III/d)
Dodi Haryadi, S.E., M.M., lahir di kota Bandung, tanggal 8 November 1972. Menamatkan pendidikan terakhir pada Universitas XXXXX, lama berkarir di BPK selama 11 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 174/K/X-X.3/06/2018/04/2018 tanggal 6 Juni 2018. Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi di BPK Perwakilan Provinisi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK, Beliau pernah menjabat sebagai Pmeriksa Pertama dan Auditor Ahli Pertama di Biro Umum Sekretariat Jenderal BPK RI.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 18
Profil Pejabat Fungsional Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
PENGENDALI TEKNIS
KETUA TIM SENIOR
Bosman Indra S.E., Ak.
196705081996031001 / Pembina (IV/a)
Gusti Chrisanti Dewi, S.E., MPA., CFE., Ak.
197110312000032001 / Pembina Tk. I (IV/b)
Sumarsana, S.E., Ak., M.Ak
197303261995031001 / PenataTk. I (III/d)
Nurul Huda, S.E., Ak.
197707232003121002 / PenataTk. I (III/d)
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 19
KETUA TIM YUNIOR
Fadjar Prajitno, S.E.
197104052000031003 / Penata Tk. I (III/d)
Mardiyatmo, S.E., Ak.
196602061996031002 / Penata Tk. I (III/d)
Lucia Nugrahjanti Karsidi, S.E., M.M.
197003041998032003 / Penata Tk. I (III/d)
Rony Suhatman, S.E., Ak., Ak
197906292007081001 / Penata (III/c)
Rizadi Edo Putra, S.T., M.T.
198309232007081001 / Penata (III/c)
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 20
Marshal Pandapotan S.E.
197010141998031003 / Penata Tk. I (III/d)
Mukhammad Yogiantoro, S.E., Ak.
197709272006041005 / Penata Tk. I (III/d)
Edi Sunyoto, S.Sos., MAB., Ak.
197310211994031003 / Penata (III/c)
Bayu Harry Putranto, S.E., MM.
197207131997031004 / Penata Tk. I (III/d)
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 21
Bagian II
Profil Unit Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan Pasal 597 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan
Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
terdiri dari Subauditorat Kalimantan Tengah I, Subauditorat Kalimantan Tengah II,
Sekretariat Perwakilan, , dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.
Profil Sub Auditorat Kalteng I BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Kerja Sub Auditorat Kalimantan Tengah I bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara di entitas Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan
entitas.
Tugas Subauditorat Kalimantan Tengah I adalah:
1. Pada lingkup entitas pemerintah daerah sesuai kewenangannya, BUMD dan lembaga
terkait di lingkungan entitas untuk:
a. Merumuskan rencana kegiatan
b. Mengusulkan tim pemeriksa
c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan
d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara
e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan
f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK
maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 22
h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan
internal pada entitas terperiksa
i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya
k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP
2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Profil Sub Auditorat Kalteng II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Kerja Sub Auditorat Kalimantan Tengah II bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara di entitas Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Kapuas, dan Kabupaten Murung Raya, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas.
Tugas Subauditorat Kalimantan Tengah II adalah:
1. Pada lingkup entitas pemerintah daerah sesuai kewenangannya, BUMD dan lembaga
terkait di lingkungan entitas untuk:
a. Merumuskan rencana kegiatan
b. Mengusulkan tim pemeriksa
c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan
d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara
e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil
pemeriksaan
f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,
pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan
Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK
maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK
h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan
internal pada entitas terperiksa
i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 23
j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya
k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP
2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah.
Profil Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Kerja Sekretariat Perwakilan memiliki tugas yaitu menyelenggarakan dan
mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan,
protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah. Fungsi dari Unit Kerja Sekretariat Perwakilan adalah:
1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pengurusan SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,
administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah
4. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan
penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK
5. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja
pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
6. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 24
Kepala Sekretariat Perwakilan
Kasubag Humas / TU Kalan
Kasubag Hukum Kasubag
Keuangan Kasubag SDM
Kasubag Umum dan TI
7. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Kerja Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Sub
Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Sub Bagian Sumber Daya
Manusia, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Sub
Bagian Hukum. Sehingga struktur organisasi Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah adalah:
Profil Sub Bagian
Hubungan Masyarakat dan
Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Kerja Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan
di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan
informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi
SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
1. LAYANAN PERPUSTAKAAN
Perpustakaan memiliki berbagai jenis bahan pustaka yang meliputi: buku teks
(koleksi referensi dan koleksi terbitan BPK), koleksi mutimedia (CD dan DVD),
majalah, jurnal, e-book, e-journal, dan koleksi digital. Sampai dengan bulan Agustus
2018, jumlah koleksi buku di perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah sebanyak +2000 buah buku dari hasil pengadaan, hibah dari perpustakaan
BPK Pusat, serta hibah dari pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi
dengan aplikasi SIPUSPA dan aplikasi internal Perpustakaan BPK Perwakilan
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 25
Provinsi Kalimantan Tengah untuk menelusur bahan pustaka dan mengakses jurnal
elektronik serta koleksi digital yang dimiliki perpustakaan.
2. LAYANAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi masyarakat yang
ingin memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan ke BPK dengan cara
mendatangi atau menghubungi Pelayanan Informasi dan Komunikasi (PIK)
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain melalui media PIK, BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah juga membuka layanan informasi melalui website BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (http://palangkaraya.bpk.go.id). Fungsi
website adalah untuk memberikan informasi ke masyarakat luas dan stakeholder
mengenai BPK pada umumnya dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
pada khususnya yang memuat mengenai dasar hukum, visi misi, sejarah, struktur
organisasi, pimpinan perwakilan, sub bidang tugas, wilayah pemeriksaan, jenis
pemeriksaan, publikasi, pengaduan dan UJDIH. Selain itu terdapat portal perwakilan
yang menjadi fasilitas berbagi informasi internal BPK antar unit kerja yang dapat
diakses melalui laman http://portal.bpk.go.id/sites/kalimantantengah.
3. MEDIA RELATION
Sejalan dengan visi dan misi BPK, maka BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah menjalin hubungan dengan media pers. Selama tahun 2018, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan Media Relation
yang terdiri dari media workshop (31 Mei 2018) dan media visit ke TVRI Kalimantan
Tengah (25 Juli 2018). Selain dengan berkegiatan yang melibatkan pers, BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga aktif mengunggah Press Release
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah ke website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. PUBLIC AWARENESS
Untuk lebih mengenalkan BPK kepada masyarakat, maka BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah melakukan beberapa kegiatan yang meliputi BPK Goes To
Campus/School dan membuka peluang magang.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 26
5. LAYANAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH
Layanan lembaga pemerintah meliputi :
- Nota Kerjasama (MOU) antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Garuda Indonesia.
- Nota Kerjasama (MOU) antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Media (TVRI)
- Nota Kerjasama (MOU) antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang
Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Layanan Lembaga Non Pemerintah meliputi :
- Nota Kerjasama (MOU) antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
dengan Hotel di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. KEPROTOKOLAN
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan
dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan
tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan
jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
Keprotokolan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya dilakukan
untuk:
a. Kunjungan kerja Ketua/Anggota BPK;
b. Acara resmi Kepala Perwakilan.
Profil Sub Bagian
Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Unit kerja Sub Bagian Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan pengurusan
sumber daya manusia di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Unit kerja
Sub Bagian Sumber Daya Manusia memiliki uraian jabatan yang meliputi:
1. Administrasi Keuangan Pegawai dan Penghargaan Pegawai.
Bagian administrasi keuangan pegawai dan penghargaan pegawai memiliki beberapa
tugas yang meliputi:
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 27
a. Sub Bagian SDM menjalankan administrasi gaji dan tunjangan pegawai BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga gaji dan tunjangan pegawai
dapat dibayarkan secara benar dan tepat waktu
b. Sub Bagian SDM melalukan pengurusan Kartu Istri/ Kartu Suami (KARSU),
BPJS Kesehatan, TASPEN, KP4 untuk perhitungan tunjangan keluarga, dan
memproses Peninjauan Masa Kerja (PMK) serta pengurusan pensiun sehingga
dapat menjamin hak pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sub Bagian SDM melakukan koordinasi untuk memberikan penghargaan Satya
Lancana Karyasatya atas dedikasi dan kontribusi selama bekerja di BPK kepada
pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengabdi di
BPK selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.
2. Administrasi Data Kepegawaian, Kenaikan Pangkat, dan Pendidikan dan
Pelatihan.
Bagian administrasi data kepegawaian, kenaikan pangkat dan diklat di SDM memiliki
beberapa tugas yang meliputi:
a. Sub Bagian SDM melakukan pemutakhiran database di aplikasi SISDM untuk
melengkapi data pegawai dan menjaga keakuratan data kepegawaian di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
b. Sub Bagian SDM menerbitkan bezetting untuk memenuhi kebutuhan informasi
mengenai pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
c. Sub Bagian SDM memroses administrasi terkait JFP sesuai ketentuan yang
berlaku
d. Sub Bagian SDM melakukan pemantauan kehadiran dan cuti pegawai BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memantau tingkat disiplin
pegawai dan sebagai dasar pembayaran tunjangan pegawai
e. Sub Bagian SDM melakukan pengurusan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan
pangkat pilihan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan kenaikan pangkat
pada pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
f. Sub Bagian SDM mempersiapkan daftar pegawai BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah yang hendak mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 28
Profil Sub Bagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Kerja Sub Bagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
mempunyai tugas yaitu:
1. Melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban keuangan, yang meliputi:
a. Sub Bagian Keuangan melakukan penelaahan usulan anggaran dan menyusun
konsep rencana anggaran sesuai arahan dan tata cara penyusunan yang
berlaku, guna mendukung rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
b. Sub Bagian Keuangan melakukan proses pembayaran dengan menggunakan
Uang Persediaan (UP) atau Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai ketentuan
yang berlaku sehingga kewajiban pembayaran dapat dipenuhi serta
dokumennya tersedia lengkap
c. Sub Bagian Keuangan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
(LPJ) bulanan, guna mendapatkan rekapitulasi aktivitas bulanan bendahara.
2. Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan laporan keuangan
a. Sub Bagian Keuangan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 21, 22, 23,
26, dan PPN sehingga dapat melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak
secara tepat waktu dan akurat
b. Sub Bagian Keuangan melakukan pengarsipan dokumen cetak BKU dan
Buku-Buku Pembantu lain setiap bulannya sehingga arsip dapat tersedia
lengkap dan sebagai data pendukung softcopy pembukuan
c. Sub Bagian Keuangan melakukan input data ke aplikasi SIK, SPM, SAKPA,
SINTAG, dan merekonsiliasi bulanan dengan KPPN dan triwulan dengan
Kanwil Dirjen Perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga data
yang diperoleh akurat
d. Sub Bagian Keuangan membuat Laporan Keuangan di lingkungan Perwakilan
secara berkala sehingga dapat diperoleh laporan keuangan yang akurat dan
tepat waktu.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 29
Profil Sub Bagian Umum dan
Teknologi Informasi
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi memiliki beberapa tugas yaitu
melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip, penyelenggaraan
layanan BMN, teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa uraian tugas Sub Bagian
Umum dan Teknologi Informasi adalah:
1. Pemberian Layanan Administrasi Umum dan Arsip
Di sub bagian Pemberian Layanan Administrasi Umum dan Arsip terdapat dua tugas
utama yaitu:
a. Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi melakukan pengelolaan dokumen
sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dokumen terdokumentasi dengan baik
dan diterima tepat waktu serta penyimpanan dokumen dengan lengkap
b. Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi melakukan layanan
penyimpanan, pengelolaan dan peminjaman arsip sesuai ketentuan yang
berlaku untuk penyimpanan arsip yang baik
2. Penyelenggaraan Layanan dan BMN dan Teknologi Informasi
a. Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi melakukan pengelolaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana TI di kantor perwakilan sehingga
perangkat TI dan jaringan dapat berjalan baik serta bermanfaat untuk
menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Tengah
b. Sub Bagian Umum dan Teknologi melakukan pencatatan dan administrasi
BMN ke SIMAK BMN untuk memastikan BMN teradministrasi lengkap dan
akurat
c. Sub Bagian Umum dan Teknologi mempersiapkan proses dan dokumen
pengadaan barang dan jasa berdasarkan nota permintaan dan unit kerja di
perwakilan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang secara
transaparan dan sesuai ketentuan yang berlaku
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 30
3. Pengurusan Sarana dan Prasarana
a. Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi melakukan pengelolaan barang-
barang inventaris, barang persediaan, dan sarana prasarana kantor sehingga
dapat memperlancar operasional kantor serta penggunaannya dapat dilakukan
secara efektif
b. Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi melakukan pemeliharaan dan
pengamanan gedung dan rumah dinas beserta barang inventarisnya di
lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga
terjaga dengan baik dan layak digunakan
c. Sub Bagian Umum dan Teknologi Informasi melakukan pengelolaan
kendaraan dinas di kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
sehingga kendaraan selalu siap pakai dan digunakan secara efektif dan efisien
Profil Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Sub Bagian Hukum memiliki beberapa tugas mengenai layanan hukum yang
meliputi: legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum mengenai tugas dan fungsi BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Penjelasan dari masing-masing tugas adalah
sebagai berikut:
1. Legilasi Produk Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Penerbitan produk hukum dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah seperti
Surat Keputusan Kepala Perwakilan, Surat Edaran Kepala Perwakilan, dan Instruksi
Dinas Kepala Perwakilan harus melalui proses legislasi dari Sub Bagian Hukum BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga produk hukum tersebut dapat
disesuaikan dengan mekanisme dan isi materi serta subtasi produk hukumnya sesiai
dengan ketentuan yang berlaku.
2. Konsultasi Hukum
a. Sub Bagian Hukum melakukan layanan pemberian konsultasi dan pendapat
hukum menurut permintaan sehingga dengan adanya Konsultasi Hukum maka
dapat memperlancar pelaksanaan tugas pemeriksaan serta terdapat kejelasan aspek
hukum.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 31
b. Sub Bagian Hukum melakukan analisis dan kajian hukum mengenai pemeriksaan
sesuai kebutuhan pegawai sehingga dapat membantu proses pengambilan
keputusan oleh pimpinan.
3. Bantuan Hukum
Sub Bagian Hukum memberikan layanan bantuan hukum kepada pegawai BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang diminta untuk memberikan keterangan
ahli ataupun saksi dalam pengadilan.
4. Informasi Hukum
Sub Bagian Hukum memberikan layanan informasi hukum melalui website JDIH
yang diharapkan dapat menjadi wadah atas Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah serta membantu
penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundangan-undangan dan
dokumentasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat ke pengguna internal ataupun
eksternal lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 32
Bagian III
Statistik Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pegawai sejumlah 113 orang
yang terdiri dari 91 pegawai tetap dan 22 pegawai tidak tetap. Adapun statistik sumber daya
manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.
1. STATISTIK PEGAWAI TETAP
a. Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH
1 Pembina Utama Madya (IV/d) 1
2 Pembina Tk. I (IV/b) 3
3 Pembina (IV/a) 3
4 Penata Tk. I (III/d) 14
5 Penata (III/c) 18
6 Penata Muda Tk. I (III/b) 10
7 Penata Muda (III/a) 37
8 Pengatur Tk. I (II/d) 1
9 Pengatur (II/c) 4
JUMLAH 91
1%
3% 3%
15%
20%
11%
41%
1% 5%
Pegawai Tetap Berdasarkan Golongan
Pembina Utama Madya(IV/d)Pembina Tk. I (IV/b)
Pembina (IV/a)
Penata Tk. I (III/d)
Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda (III/a)
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 33
b. Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH
1 21-25 Tahun 14
2 26-30 Tahun 16
3 31-35 Tahun 27
4 36-40 Tahun 14
5 41-45 Tahun 5
6 46-50 Tahun 11
7 51-55 Tahun 3
8 56-60 Tahun 1
JUMLAH 91
c. Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH
1 Laki-laki 53
2 Perempuan 38
JUMLAH 91
15%
18%
30%
15%
6%
12% 3%
1%
Pegawai Tetap Berdasarkan Usia
21-25 Tahun
26-30 Tahun
31-35 Tahun
36-40 Tahun
41-45 Tahun
46-50 Tahun
51-55 Tahun
56-60 Tahun
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 34
d. Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Jabatan Tertentu
NO JABATAN TERTENTU JUMLAH
1 Kepala Perwakilan 1
2 Kepala Sekretariat 1
3 Pemeriksa Madya 2
4 Kepala Subauditorat 2
5 Kepala Subbagian 5
6 Pemeriksa Muda 19
7 Pemeriksa Muda (T) 8
8 Pemeriksa 2
9 Pemeriksa Pertama 22
10 Administrasi Umum 27
11 Penilik 1
12 Verifikatur 1
JUMLAH 91
58%
42%
Pegawai Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 35
e. Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 S-2 15
2 S-1 70
3 D-3 5
4 SLTA 1
JUMLAH 91
1% 1%
2%
2%
6%
21%
9%
2%
24%
30%
1%
1%
Pegawai Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin
Kepala Perwakilan
Kepala Sekretariat
Pemeriksa Madya
Kepala Subauditorat
Kepala Subbagian
Pemeriksa Muda
Pemeriksa Muda (T)
Pemeriksa
Pemeriksa Pertama
Administrasi Umum
Penilik
Verifikatur
16%
77%
6%
1%
Pegawai Tetap Berdasarkan Pendidikan
S-2
S-1
D-3
SLTA
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 36
2. STATISTIK PEGAWAI TIDAK TETAP
a. Statistik Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Pekerjaan
NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH
1 Dokter 1
2 Perawat 1
3 Pengemudi 5
4 Pengamanan 13
5 Teknisi 1
6 Resepsionis 1
JUMLAH 22
b. Statistik Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH
1 21-25 Tahun 1
2 26-30 Tahun 3
3 31-35 Tahun 6
4 36-40 Tahun 5
5 41-45 Tahun 5
6 46-50 Tahun 1
7 51-55 Tahun 1
JUMLAH 22
4%
4%
23%
59%
5%
5%
Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Dokter
Perawat
Pengemudi
Pengamanan
Teknisi
Resepsionis
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 37
c. Statistik Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH
1 Laki-laki 19
2 Perempuan 3
JUMLAH 22
4%
14%
27%
23%
23%
4% 5%
Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Usia
21-25 Tahun
26-30 Tahun
31-35 Tahun
36-40 Tahun
41-45 Tahun
46-50 Tahun
51-55 Tahun
86%
14%
Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 38
d. Statistik Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 S-1 2
2 D-3 1
3 SLTA 18
JUMLAH 22
9% 5%
86%
Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan
S-1
D-3
SLTA
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 39
Informasi Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Kegiatan Pemeriksaan dan Pemantauan yang dilaksanakan oleh
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018
No. Entitas
Pemeriksaan Pemantauan
LKPD Bantuan
Parpol Kinerja PDTT Runeg TLRHP
1 Provinsi Kalimantang Tengah √ √ √ √ √
2 Kota Palangka Raya √ √ √ √
3 Kab. Kotawaringin Barat √ √ √ √ √
4 Kab. Kotawaringin Timur √ √ √ √ √
5 Kab. Seruyan √ √ √ √
6 Kab. Lamandau √ √ √ √
7 Kab. Sukamara √ √ √ √
8 Kab. Katingan √ √ √ √
9 Kab. Gunung Mas √ √ √ √
10 Kab. Pulang Pisau √ √ √ √ √
11 Kab. Barito Selatan √ √ √ √ √
12 Kab. Barito Utara √ √ √ √ √
13 Kab. Barito Timur √ √ √ √ √
14 Kab. Murung Raya √ √ √ √ √
15 Kab. Kapuas √ √ √ √ √
Perkembangan Opini atas Pemeriksaan LKPD
Lima Tahun Terakhir (2013 – 2017)
No. Wilayah Tahun Anggaran yang Diperiksa
2013 2014 2015 2016 2017
1 Provinsi Kalimantan Tengah WDP WTP WTP WTP WTP
2 Kota Palangkaraya TMP WDP WDP WTP WTP
3 Kabupaten Seruyan WDP WDP WTP WTP WTP
4 Kabupaten Kotawaringin Barat WDP WTP WTP WTP WTP
5 Kabupaten Kotawaringin Timur WDP WTP WTP WTP WTP
6 Kabupaten Lamandau WTP WTP WTP WTP WTP
7 Kabupaten Sukamara WTP WTP WTP WTP WTP
8 Kabupaten Katingan WTP WTP WTP WTP WDP
9 Kabupaten Pulang Pisau TW WDP WTP WTP WTP
10 Kabupaten Gunung Mas WDP WDP WDP WTP WTP
11 Kabupaten Kapuas WDP WDP WDP WTP WTP
12 Kabupaten Barito Utara WDP WTP WTP WTP WTP
13 Kabupaten Barito Timur TW WDP WDP WTP WTP
14 Kabupaten Barito Selatan TMP WDP TMP WDP WTP
15 Kabupaten Murung Raya WDP WDP WTP WTP WTP
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 40
Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Sampai Dengan Semester I Tahun 2018
No. Entitas
Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut (%)
Sesuai
rekomendasi
Belum sesuai dan
dalam proses
tindak lanjut
Belum
ditindaklanjuti
Tidak dapat
ditindaklanjuti
dengan alasan
yang sah
1 Provinsi Kalimantan
Tengah 83,73% 12,33% 2,47% 1,48%
2 Kabupaten Barito
Selatan 72,20% 21,88% 5,79% 0,13%
3 Kabupaten Barito
Timur 82,30% 15,74% 0,82% 1,13%
4 Kabupaten Barito
Utara 89,30% 7,49% 2,57% 0,64%
5 Kabupaten Gunung
Mas 91,68% 6,74% 0,29% 1,29%
6 Kabupaten Kapuas 85,07% 13,15% 0,83% 0,95%
7 Kabupaten Katingan 79,68% 19,59% 0,00% 0,74%
8 Kabupaten
Kotawaringin Barat 98,99% 1,01% 0,00% 0,00%
9 Kabupaten
Kotawaringin Timur 96,17% 3,21% 0,00% 0,62%
10 Kabupaten Lamandau 87,96% 8,40% 2,54% 1,11%
11 Kabupaten Murung
Raya 79,80% 17,86% 2,22% 0,12%
12 Kabupaten Pulang
Pisau 89,97% 9,42% 0,46% 0,15%
13 Kabupaten Seruyan 80,27% 17,71% 1,57% 0,45%
14 Kabupaten Sukamara 73,07% 18,58% 7,43% 0,93%
15 Kota Palangka Raya 89,35% 8,17% 0,00% 2,47%
Total 85,73% 11,74% 1,68% 0,85%
3
7
10
14 14
8 8
4
1 1 2
0 0 0 0
2
0 1
0 0 2013 2014 2015 2016 2017
Statistik Perkembangan Opini 2013-2014
WTP WDP TW TMP
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 41
85,73%
11,74% 1,68%
0,85%
Perkembangan Penyelesaian TLRHP Semester I 2018
Sesuai rekomendasi
Belum sesuai dan dalam prosestindak lanjut
Belum ditindaklanjuti
Tidak dapat ditindaklanjutidengan alasan yang sah
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 42
Kaleidoskop Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
8 Januari 2018, Ziarah ke makam H. Abdullah Zaini
di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat
15 Januari 2018, Upacara bendera
memperingati HUT BPK RI ke-71
9 Maret 2018, Serah terima jabatan Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah
23-26 Januari 2018, Pelaksanaan Diklat Persiapan
LKPD TA. 2017
18–21 Januari 2018, Porseni dalam rangka
memperingati HUT BPK RI ke-71
22 Januari 2018, Sosialisasi ITAMA kepada seluruh
pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 43
31 Maret 2018, Penyerahan laporan keuangan
unaudited TA 2017 oleh Pemerintah Daerah
14 Mei 2018, Penyerahan LHP LKPD Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017
9 Maret 2018, Pengarahan Pegawai oleh
Anggota VI BPK
30 Mei 2018, Penyerahan LHP LKPD Pemerintah
Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2017
2 Mei 2018, Kegiatan habituasi CPNS BPK 30 April 2018, Pemeriksaan Laporan Keuangan
BPK TA 2017
oleh KAP
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 44
26 Juni 2018, Ekspose Kasus oleh Polres
Palangka Raya
26 Juni 2018, Pengarahan Kepala Perwakilan,
evaluasi kegiatan semester I 2018, dan halal bihalal
4 Juli 2018, Perkenalan dan Pengarahan Kepala
Sekretariat Perwakilan Ibu Mardiah
5-6 Juli 2018, Sosialisasi penyakit kanker/tumor dan
sosialisasi pencegahan, pemberantasan, dan
penyalahgunaan narkoba
31 Mei 2018, Media workshop 2018 1 Juni 2018, Upacara Hari Lahir Pancasila
Profil Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 45
30 Juli 2018, Orientasi/pengenalan BPK kepada
siswa magang
11-13 Juli 2018, Pemantauan TLRHP
Semester I Tahun 2018
25 Juli 2018, Media visit BPK ke TVRI
Kalimantan Tengah
17 Agustus 2018, Upacara Peringatan HUT RI ke-73 19 September 2018, Ekspose kasus oleh Polda
Kalimantan Tengah
7 Agustus 2018, Tes TOEFL dan TPA