Sejarah Perkembangan Ilmu Politik Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yakni sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan sering dikatakan ilmu sosial tertua di dunia karena dalam perkembangannya banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. perkembangan ilmu politik dibagi dalam 2 zaman, antara lain: Zaman Sebelum Masehi Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. terbukti dari hasil karya filosof seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato yang telah meletakan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai bapak filsafat politik, sedangkan Aristoteles yang telah meletakan dasar-dasar keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai Bapak ilmu politik. Baik Plato maupun Aristoteles pada dasarnya menjadikan negara sebagai perspektif filosofis, dan pandangan mereka tentang pengetahuan merupakan sesuatu yang utuh. Perbedaan keduanya terletak pada tekanan dan obyek pengamatan yang dilakukan, kalau Plato bersifat normatif-deskriptif, sedangkan Aristoteles sudah mendekati empiris dengan memberikan dukungan dan preferensi nilai melalui fakta yang dapat diamati dengan nyata. zaman ini yang terkenal dengan zaman Romawi Kuno memberikan sumbangan yang berharga bagi ilmu politik, antara lain: bidang hukum, yurisprudensi dan administrasi negara. Bidang- bidang tersebut didasarkan atas persefektif mengenai kesamaan manusia, persaudaraan setiap orang, ke-Tuhan-an dan keunikan nilai-nilai individu.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sejarah Perkembangan Ilmu Politik
Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka,
fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir
pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang
ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka
saling mempengaruhi. Akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yakni sebagai
pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik dapat dikatakan jauh lebih tua
umurnya. Bahkan sering dikatakan ilmu sosial tertua di dunia karena dalam perkembangannya banyak bersandar
pada sejarah dan filsafat. perkembangan ilmu politik dibagi dalam 2 zaman, antara lain:
Zaman Sebelum Masehi
Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. seperti dalam karya Herodotus,
Plato, Aristoteles, dan lainnya. terbukti dari hasil karya filosof seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato yang telah
meletakan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai bapak filsafat politik, sedangkan Aristoteles yang
telah meletakan dasar-dasar keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai Bapak ilmu politik. Baik Plato maupun
Aristoteles pada dasarnya menjadikan negara sebagai perspektif filosofis, dan pandangan mereka tentang
pengetahuan merupakan sesuatu yang utuh. Perbedaan keduanya terletak pada tekanan dan obyek pengamatan
yang dilakukan, kalau Plato bersifat normatif-deskriptif, sedangkan Aristoteles sudah mendekati empiris dengan
memberikan dukungan dan preferensi nilai melalui fakta yang dapat diamati dengan nyata. zaman ini yang terkenal
dengan zaman Romawi Kuno memberikan sumbangan yang berharga bagi ilmu politik, antara lain: bidang
hukum, yurisprudensi dan administrasi negara. Bidang-bidang tersebut didasarkan atas persefektif mengenai
kesamaan manusia, persaudaraan setiap orang, ke-Tuhan-an dan keunikan nilai-nilai individu.
Para filosof pada zaman ini berusaha mencari esensi ide-ide seperti keadilan dan kebaikan, juga mempertimbangkan
masalah-masalah esensial lainnya seperti pemerintahan yang baik, kedaulatan, kewajiban negara terhadap warga
negara atau sebaliknya. Analisis-analisis yang digunakan bersifat analisis normatif dan deduktif. Analisis normatif
adalah membicarakan asumsi-asumsi bahwa ciri khas tertentu adalah baik atau diinginkan, sedangkan analisis
deduktif adalah didasarakan pada penalaran dari premis umum menuju kesimpulan khusus.
Beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu.
Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun
500 S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).
2. Zaman Sesudah Masehi
Indonesia sendiri sudah mengenal tentang kenegaraan, ditandai dengan beberapa karya tulis, misalnya
Negarakertagama sekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalami
kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajah dari Barat.
Perkembangan Ilmu Politik di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18
dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu
hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perang Dunia II.
Pada abad kedelapan belas, di Inggris permasalahan politik lebih banyak merupakan kajian filsafat serta
pembahasannya tidak terlepas dari sejarah. Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan
untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris. Amerika
Serikat yang telah menempatkan pangajaran politik di universitas semenjak tahun 1858, mula-mula studinya lebih
bersifat yuridis, akan tetapi semenjak abad ini telah melepaskan diri dari kajian yang bersifat yuridis dengan lebih
memfokuskan diri atas pengumpulan data empiris. Baru memasuki awal abad kedua puluh kajian ilmu politik telah
menjauhi studi yang semata-mata legalistis normatif maupun yang murni normatif dan deduktif. Hal ini dipengaruhi
oleh perkembangan teori ilmu pengetahuan sosial lainnya, terutama konsepsi yang berubah tentang hakekat
manusia, pragmatisme dan pluralisme.
Faktor pertama tentang hakekat manusia, telah diakui bahwa sifat manusia sangat beragam dan kompleks.
Pengakuan akan sifat manusia tersebut menimbulkan implikasi-implikasi yaitu: pertama, digugatnya pernyataan
mengenai hukum menentukan pemerintahan yang baik, hal ini disebabkan sifat manusia yang berbeda-beda. Kedua,
tidak semua manusia akan berperilaku sama dalam suatu lembaga tertentu. Ketiga, sifat itu diyakini sebagai obyek
resmi penelitian. Faktor yang kedua yang mempengaruhi ilmu politik adalah pragmatisme. Ini berarti bahwa
tindakan-tindakan yang dilakukan manusia tidak dapat dinilai dari logika, melainkan dari hasil tindakan atau
perilaku tersebut. Misanya, sesorang dicap sebagai nasionalis, karena hasil dari tindakan dan perilakunya selalu
menunjukkan sikap antipati terhadap bangsa sendiri, terhadap produksi dalam negeri, menjelek-jelekan bangsa
sendiri di hadapan bangsa lain, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang ketiga, yakni pluralisme, mengandung
pengertian bahwa kekuasaan dalam politik dibagi-bagi antara berbagai kelompok, partai dan lembaga-lembaga
pemerintahan. Misalnya, organisasi kemasyarakatan, golongan, partai politik, dan yang lebih ekstrim seperti partai
oposisi memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini disebabkan karena
organisasi kemasyarakatan dan partai politik tersebut memiliki kekuasaan untuk melakukan itu walaupun kekuasaan
tersebut belum tentu mampu mempengarui kekuasaan yang lainnya.
Ilmu politik Baru mendapatkan identitasnya setelah didirikannya “School of Political Science” di Columbia
pada tahun 1880, atas prakarsa John. W. Burges, dan ia sendiri yang memimpinnya. Pada tahun 1886 sekolah
tersebut menerbitkan the Political Science Quarterly yang menjadi saluran pertama menulis karyanya. Pada saat itu
lah berdiri berbagai macam institut-institut atau pun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu politik dan mengenai
politik lebih mendalam, para ahlipun menganalisa menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengn Negara.
semenjak itulah mendorong para sarjana politik untuk lebih meneliti dan menemukan fungsi-fungsi dari politik
Negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku
hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahnya
pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.
Pada akhir abad ke 19 ilmu politik mengukuhkan dirinya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri
dengan berbagai sumbangan besar yang diberikan oleh para sarjana politik untuk lebih mengetahui politik itu
sendiri dan memberikan informasi serta fakta-fakta yang terkuak saat melakukan penelitian tentang sejarah politik.
Pada saat itulah ilmu politik juga mempelajari ilmu lainnya yang menjadi landasan untuk mempelajari imu politik
karena seperti sosiologi dan sejarah adalah sumber informasi dan bukti untuk mempelajari ilmu politik lebih dalam
lagi. Stelah terbukanya penyelidikan yang terarah secara fungsional dan menggunakan metode-metode yang telah
disempurnakan ilmu politik mulai memantapkan diri dengan penyelidikannya.
Pada permulaan abad ke 20 Gettell menunjukkan ilmu politik mulai dipengarui oleh kemajuan-kemajuan yang
dicapai dalam beberapa tahap penelitian dikalangan kaum intelektual secara khusus pun juga menunjukkan
keterkaitan ilmu lainnya dengan ilmu politik setelah adanya penyempurnaan metode pengumpulan data yang bersifat
kuantitatif. Dimana metode-metode modern menunjukkan sesuatu kecenderungan berbeda dalam observasi, survey,
dan pengukuran yang berbeda. Partisipasi yang diberikan oleh para ilmuan antara lain Hans Speier, Goodwin
Watson, Nathan Leites, dan Edward Shils menganalisis mengenai divisi yng menganalisi komunikasi dengan nazi
dan menyampaikan kepada pihak pemerintah untuk informasi yang lebih baik dan untuk mengatur siasat ketika
perang.
Setelah peperangan berakhir, ilmu politik mulai mengukuhkan dirinya dalam suatu ilmu yang berdiri sendiri
dengan melakukan penyempurnaan yang terus dilakukan hingga kini. Ilmu politik diseluruh dunia mulai mengalami
kemajuan dimana setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam ternyata ditemukan fakta bahwa ilmu politik
menyangkut kepada pembelajaran seluruh ilmu social yang ada. Perkembangannya hingga kini pun mengalami
kemajuan yang sangat memuaskan, dimana berkat bantuan dari data-data penyelidikan yang dilakukan oleh berbagai
ilmu social, ilmu politik tidak lagi melakukan penyelidikan secara signifikan untuk mendapat data yang akurat
karena ilmu social sebelumnya telah melakukan penyelidikan tersebut, jadi telah membantu dalam perkembangan
ilmu politik.
Collini, Winch, dan Burrow menunjukkan bahwa dalam dalil pada abad ke-19 tentang alam dan penjelasan
dari gejala politis yang terus meningkat berdasarkan pada induksi historis dan bukannya dari asumsi tentang alam
manusia. kolonialisme dan Kekaisaran membawa kultur kompleks dan luas, seperti halnya masyarakat primitif dan
kecil-kecilan, ke dalam bidang yang intelektual mengenai sarjana Eropa dan intelektual. Pada Oxford dan
Cambridge, di akhir abad 19, di bawah kepemimpinan komparatip sejarah dipandang sedikit banyak secara penuh
harapan sebagai basis untuk suatu studi politik yang ilmiah.
Perkembangan ilmu politik ini pun sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan
ilmu politik dan tata Negara serta cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Dimana ilmu politik juga merupakan suatu
ilmu yang dimana didalam terdapat berbagai macam ilmu yang mendukung dan menjadi pilar untuk berdirinya ilmu
politik. Jadi dapat dikatakan ilmu politik mencangkup berbagai Ilmu social yang terkait dalam kehidupan sehari-
hari.
Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti
UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada
tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa
ahli di Prancis, dan menghasilkan buku Contemporary
Political Science pada tahun 1948. Selanjutnya UNESCO bersama International Political Science Association
(IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranya negara Barat, di samping India, Meksiko, dan
Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian ini dibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya
disusun oleh W. A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University
Teaching of Political Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmu sosial(termasuk
ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Kedua karya ini ditujukan untuk membina
perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandangan yang berbeda-beda.
Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi,
sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak
mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu
politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik.
Dalam kehidupan dimana perdagangan atau kegiatan jual beli dipasar yang dilakukan dalam keseharian
merupakan suatu kegiatan politik. Yang tanpa disadari disana terjadi istilah tawar-menawar barang yang dimana
seseorang dapat menawar barang atau saling mendesak dan membuat strategi-strategi yang dapat menjadi
keuntungan bagi mereka. Disinilah dapat melihat dimana ilmu politik tidak hanya dapat terjadi antara kelompok atau
Negara, tetapi juga terjadi antar individu-individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Ilmu politik juga
dapat terjadi di segala aspek masyarakat yang ada disuatu Negara.
Ilmu politik dan sejarah
Sejarah adalah riwayat hidup ummat manusia, Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peradaban manusia,
Melalui pelajaran ini segala ide- ide, kesuksesan dan peradaban manusia dikupas. Disini pula kita mengetahui
kejadian- kejadian dahulu, gerak- gerik dan penyebab dimana memiliki timbal- baliknya pula.Disejarah juga
terdapat pembahasan perkembangan ekonomi, sosial, agama, para cendekiawan, pergerakan artistik,
perkembangannya dan juga membahas pertumbuhan dan kemunduran negara, organisasi dan sebab kegagalan
mereka.
Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik:
Professor Seely mengatakan: Sejarah tampa ilmu politik laksana pohon tampa buah, sedangkan ilmu politik tampa
sejarah bagaikan pohon tampa akar, dapat disimpulkan keduanya sangat berhubungan dekat.
Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah dimasa
kini.Beberapa fakta sejarah seperti yang dikatakan oleh Appadorai bahwa terdapat bagian dasar dari ilmu politik,
dimana fakta- fakta sejarah memberikan kita materi mentah dari ilmu politik. Maka bagaimanakah kita mengolah
mentah tersebut sehingga bermanfaat bagi kita.Point- point diatas menberikan kita informasi tentang asal- usul
barang- barang berharga dari ilmu sejarah, kemajuan dan kemunduran negara disertai segala problema yang terjadi
dalam prinsip bernegara. Studi banding dari institusi dan politik yang baik pada masa lalu membantu kita untuk
memahami permasalahan dimasa kini.
Tiap- tiap masyarakat sudah pasti menghadapi suatu permasalahan, baik secara langsung dimana berakar dimasa
dahulu kala, contohnya: kita memiliki warisan dari nenek moyang kita seperti: kastaisme, perkauman, dan sifat
kedaerahan.
Mempelajari ilmu sejarah dengan sendirinya akan membawa wawasan kita bahkan menolong kita dalam
menyelesaikan fakta dasar dari permasalahan yang ada.Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah,
dimana sejarah juga akan terlihat pincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu
keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya setiap sejarah pasti diiringi dengan sang hero atau nama-
nama pemikir terdahulu, dimana ilmu politik mengupas segala bidang perkembangan suatu negara, dimana hal ini
dikategorikan sebagai sejarah.
Sejarah politik
Sejak muncul ilmu sejarah, nampaknya bidang politik sentiasa menjadi perhatian utama. Hal ini karena
sejarah seringkali diungkap sebagai politik masa lampau. Bahkan dikatakan bahwa sejarawan pada masa lampau
cenderung melihat
aspek politik sebagai faktor penggerak yang mengubah perjalanan sejarah manusia. Politik biasanya diartikan
sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kekuasaan terdapat berbagai komponen misalkan penguasa
atau pemerintah, sistem pemerintahan, parlemen, undang-undang, partai politik, negara, kerajaan, dan lain-lain.
Penulisan sejarah yang bertemakan komponenkomponen tersebut biasanya dinilai sebagai sejarah politik.
Penulisan sejarah politik biasanya menampilkan peran-peran “orang besar”, maksudnya adalah orang-orang yang
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kekuasaan. Dalam sejarah politik, “orang-orang besar” dianggap
sebagai kekuatan yang menentukan jalannya sejarah. “Orang-orang besar” misalnya raja atau pemimpin negara,
misalnya Hitler, Kaisar Hirohito, dan Musolini.
Dalam penulisan sejarah yang lama, kita sering menemukan sejarah politik, misalnya jatuh bangun dan pergantian
pada dinasti-dinasti lama. Pergantian dinasti lebih dilihat sebagai ulah atau perilaku dari rajanya sendiri. Penulisan
sejarah pada periode kerajaan-kerajaan Hindu atau Islam misalnya, menunjukkan bagaimana peran sentral para raja
dalam menentukan kebijakan negerinya.
Penulisan sejarah politik yang kontemporer misalnya penulisan tentang peran parlemen. Sejarah Indonesia pada
masa demokrasi liberal bisa ditulis dengan penulisan sejarah politik. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia
mengalami jatuh bangunnya parlemen akibat adanya mosi tidak percaya. Kita yang menulis sejarah tersebut harus
bisa melihat aspek politik, mengapa pada masa itu parlemen sering jatuh. Untuk menjawabnya kita bisa melihat dari
undang-undang yang berlaku saat itu, partai-partai politik yang terlibat, ideologi dan misi dari masing-masing partai
politik, program-program dari masing-masing kabinet, dan aspek-aspek politik lainnya.
Konsep Dasar Ilmu Politik:Negara, Bangsa, Negara Bangsa, Perbedaan Government dan Governance, serta Bentuk-
bentuk Pemerintahan
Nation (Bangsa)
Nation sering diartikan sebagai bangsa. Bangsa (nation) dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang
memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri.
Dalam buku Kewarganegaraan karangan Suprapto, dikemukakan berbagai definisi negara menurut para ahli.
Menurut Ernest Renant, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga mereka
merasa dirinya adalah satu. Menurut Renant lebih lanjut, “pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau
kesamaan suku bangsa, akan tetapi, tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya
lagi di masa depan. Bangsa dapat terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, tapi sebenarnya merupakan
kesatuan jiwa. Apabila semua manusia yang hidup di dalamnya mempunyai kehendak untuk bersatu maka sudah
merupakan suatu bangsa
Menurut Otto Bauer, bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persaman nasib.
Bangsa adalah kesatuan karakter, kesamaan watak yang lahir dari kesamaan derita dan keberuntungan yang sama.
Hans Kohn mengartikan bangsa sebagai buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang
dan tak pernah membeku. Sedangkan menurut Jalobsen dan Lipman, bangsa adalah kesatuan budaya dan kesatuan
politik.
Dari berbagai definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bangsa terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
- Ada sekelompok manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu.
- Berada dalam suatu wilayah tertentu.
- Ada kehendak untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
- Secara psikologis, merasa senasib, sepenanggungan, setujuan dan secita-cita.
- Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.
State (Negara)
Dalam buku Filsafat Pemerintahan , para ahli memberikan definisi mereka tentang negara, diantaranya:
• Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang
lebih baik.
• Jean Bodin menyatakan, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya
yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
• Herman Finer menyatakan, negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan
kepenting a perseornangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintahan denga
legalitas kekuasaa tertinggi.
• Roger H. Soltau menyatakan, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-
persoalan bersama atas nama rakyat.
• Harold J. Laski menyatakan, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang
yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari
masyarakat.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, secara sederhana Negara dapat diartikan sebagai suatu wilayah dengan
yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Rakyat atau warga negara harus taat pada
peraturan perundang-undangan dari kekuasaan yang sah.
Unsur-unsur pembentuk.negara terdiri atas :
1. Wilayah
Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut dan udara
sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah
rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.
2. Rakyat
Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan.
Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu ngara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi
sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.
3. Pemerintahan yang Berdaulat
Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelengara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif,
lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berdaulat.
4. Pengakuan dari Negara Lain
Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto (nyata)
maupun secara de jure. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan
sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada.
State-Nation (Negara bangsa)
Sebuah negara bangsa adalah negara dengan bangsa yang pada prinsipnya adalah tipe masyarakat yang sama,
terorganisir oleh latar belakang suku atau budaya yang sama di suatu wilayah. Di sebuah negara bangsa, biasanya
setiap orang akan berbicara dengan bahasa yang sama, menganut agama atau aliran agama yang sama, dan memiliki
nilai budaya nasional.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah suatu negara bangsa karena memiliki hampir semua ciri-
ciri diatas. Contoh lainnya adalah Jepang, karena nasionalisme dan bahasa yang seragam.
Government (Pemerintah)
Government bisa diartikan sebagai pemerintah, yaitu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan
menerapkan hukum dan undang-undang. Pemerintah disini misalnya raja, presiden, walikota, bupati, dan
sebagainya.
Governance (Pemerintahan)
Pemerintahan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana suatu
keputusan diterapkan atau tidak diterapkan . Pemerintahan digunakan dalam berbagai konteks seperti pemerintahan
nasional, pemerintahan lokal, dan sebagainya. Dari definisi tersebut, maka analisis tentang pemerintahan berfokus
pada aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan, penerapan keputusan yang telah dibuat,
serta struktur formal dan informal yang telah diatur.
Pemerintah (government) adalah salah satu aktor dalam pemerintahan. Aktor lain yang terlibat dalam pemerintahan
bermacam-macam, tergantung pada tingkat pemerintahan yang didiskusikan. Contohnya di daerah pedesaan, aktor
lainnya mungkin termasuk tuan tanah, asosiasi petani dan peternak, industri, lembaga penelitian, dan lainnya. Di
daerah perkotaan, tentunya lebih kompleks. Pemerintah mempunyai peran untuk menghubungkan antar aktor yang
terlibat atau mempengaruhi pemerintahan. Di tingkat nasional, para pelobi, donatur internasional, perusahaan
multinasional, media massa, dan sebagainya mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan atau
mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Di beberapa negara, sebuah sindikat kriminal juga berpengaruh
dalam proses pengambilan keputusan, hal ini kebanyakan terjadi di bagian perkotaan dan tingkat nasional. Semua
aktor selain pemerintah dan militer termasuk bagian masyarakat sipil.
Bentuk-bentuk pemerintahan
- Aristrokrasi
Kata aristokrasi berasal dari kata “aristoi” artinya cerdik pandai, golongan ningrat (yang pada zaman dahulu
jumlahnya sedikit), dan “archein” atau “cratia” artinya memerintah. Jadi aristokrasi adalah suatu pemerintahan yang
dipimpin dan dipegang oleh sejumlah kecil para cerdik pandai yang memerintah berdasarkan keadilan.
- Otokrasi
Otokrasi berasal dari kata “auto” yang artinya satu atau sendiri, dan “archein” atau “cratia” artinya memerintah. Jadi
autokrasi berarti pemerintahan yang berada di tangan satu orang.
- Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari kata “demos” artinya rakyat, dan “archein” atau “cratia” artinya memerintah. Jadi
demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.
- Monarki
Istilah monarki berasal dari kata “mono” artinya satu, dan “archein” atau “cratia” artinya memerintah. Jadi monarki
adalah pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang, yang berkuasa, berbakat, dan mempunyai sifat-sifat yang
lebih unggul daripada warga Negara yang lain, sehingga mendapatkan kepercayaan untuk memerintah dan
pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan rakyat biasanya merupakan kerajaan.
- Oligarki
Istilah oligarki berasal dari kata “oligos” artinya sedikit, kecil, dan “archein” atau “cratia” artinya memerintah. Jadi
oligarki adalah pemerintahan yang dipegang oleh segolongan kecil yang memerintah demi kepentingan golongannya
itu sendiri.
- Teokrasi
Istilah teokrasi berasal dari kata “teo” artinya tuhan, dan “archein” atau “cratia” artinya memerintah. Jadi teokrasi
adalah pemeritahan yang tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang
berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material, melainkan pemerintahan yang ditinjau dari segi ketuhanan,
dari segi agama.
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan, negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan
pemerintah yang berdaulat. Bangsa di negara tersebut merupakan rakyat atau warga negara harus taat pada peraturan
perundang-undangan dari kekuasaan yang sah, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang
berwenang untuk membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah, dan merupakan salah satu dari aktor yang
berperan dalam pemerintahan. Pemerintahan sendiri memiliki berbagai macam bentuk, seperti aristokrasi, otokrasi,
demokrasi, monarki, oligarki, dan teokrasi.
SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Hak asaasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahiekan. Hak asasi
merupakan hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Yang mana hak asasi ini dimiliki oleh seseorang
adalah semata-mata karena dia manusia bukan karena pemberian oleh masyarakat melainkan pemberian Tuhan
Yang Maha Esa. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) ini pertama kali dipermasalahkan oleh pemikir-pemikir di
negara barat, yang pada perkembangan selanjutnya orang mulai membandingkan konsep-konsep barat dengan
konsep-konsep sosialis dan konsep-konsep dari dunia ketiga tentang HAM.
Secara historis, HAM selalu diwarnai dengan serangkaian perjuangan yang tak jarang menjelma menjadi revolusi.
Bahkan sejarah mencatat banyak kejadian yang terjadi baik secara individu maupun kelompok mengadakan
perlawanan terhadap penguasa ataupun golongan untuk memperjuangkan apa yang menjdi haknya.
Di negara Barat, “Revolusi Perancis” dianggap sebagai tonggak perjuangan hak asasi manusia. Sejak pertengahan
abad ke tujuh belas dengan berbagai rangkaian revolusi, sudah banyak usaha untuk merumuskan serta
memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Hal ini kerap kali timbul ketika terjadi hal-hal
yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat seseorang sebagai manusia.
Sebelum Revolusi Perancis (1789) Montesqui pernah mengingatkan tentang hal “There is not word that has been
given varied meanings and evoked more varied emotions in the human heart than liberty”, bahkan lebih lanjut ia
juga mengatakan some have taken it as means of deposing him on whom they had conferred a tyrannical authority;
other again have meant by liberty the privilege of being governed by a native of their own country, or by their own
laws; some have annexed this name to one from government exclusively of others; those we had republican taste
applied it to this species of government; those who liked a monarchical state gave it to monarchy.
Dalam arti yang murni, paham kemerdekaan itu antara lain berwujud :
1. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pikiran serta menganut keyakinan sendiri;
2. Kemerdekaan untuk bersatu dengan teman-teman yang sepaham serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu
(kemerdekaan untuk berkumpul dan bersidang);
3. Kemerdekaan untuk mengatur penghidupan sendiri tidak seperti yang diperintahkan oleh kekuasaan yang
berada di atasnya.
Sebelum abad masehi, perjuangan dalam pembelaan hak asasi manusia pu telah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat
dalam upaya-upaya tersebut :
Hukum Hamurabi di Babylonia yang menetapkan adanya aturan hukum yang menjamin keadilan bagi semua
warga di negara Babylonia. Hukum tersebut terkenal sebagai jaminan hak asasi manusia.
Solon di Athena yang mengajarkan bahwa orang-orang yang diperbudak karena tidak mampu melunasi
hutangnya harus dibebaskan.
Justianus (Kaisar Romawi, tahun 572 SM) merumuskan peraturan yang menjamin atas keadilan dan hak asasi
manusia.
Para filsuf Yunani Kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang mengemukakan pikirannya tentang
jaminan hak asasi manusia.
Selanjtnya masalah tentang penegakan HAM ini berkembang di Inggris. Perjuangan para bangsawan Inggris telah
melakukan perjuangan utuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dicampakkan oleh raja John yang bertahta
pada saat itu, yang akhirnya melahirkan Piagam Agung “Magna Charta” (1215) yakni sebuah dokumen resmi yang
isinya antara lain memberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja yang absolute dan totaliter
sehingga hak-hak dasar rakyat tetap terjamin. Kemudian pada tahun 1689, di Inggris diasahkan oleh parlemen
Inggris sebuah undang-undang hak yakni “Bill of Rights”, setelah sebelumnya terjadi revolusi berdarah yang
dikenal dengan nama “The Glorious Revolution”. Revolusi ini merupakan revolusi emanisipasitorik untuk
memberikan perlawanan terhadap raja James II yang berkuasa saat itu.
Gerakan emanisipasitorik dan revolusi kemanusian yang terjadi menjadi sumber inspirasi timbulnya gerakan
revolusioner di Perancis dan Amerika. Pada tahun 1789, di Perancis dicetuskan Declarastion des Droits de l’home st
du Citoyen, sebuah deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan mertabat
kemanusiaan yakni Liberte, egaliite dan fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan), yang kemudian
menjadi akar demokrasi dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, serta mampu menumbuhkan inspirasi pada
banyak bangsa untuk mencari alternative demokratif bagi system politik lama. Demikian pula di Amerika, pada
kurun waktu yang hamper bersamaan disahkan sebuah undang-undang hak (the bill of rights) yang kemudian
menjadi bagian utama dari Undang-undang Dasar Amerika pada ahun 1791. Bill of Rights maupun Declarastion des
Droits de l’home st du Citoyen merupakan konkrettisasi kemauan masyarakat (volente generale) untuk membentuk
peraturan hukum yang secara formal dapat menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia agar para penguasa
tidak bertindak sewenang-wenang, represif dan otorite terhadap yang lemah dan tidak berkuasa.
Gerakan-gerakan emansipasitorik tersebut lebih banyak mendapat inspirasi dari gagasan-gagasan hukum alam
(nature law) sebagaimana diintrodusir oleh John Locke (1632-1704) dan Jean Jaques Rousseau (1722-1788). Dalam
mazhaab hukum alam konsepsi dasar hak-hak asasi manusia hanya meliputi the right to life, the right to liverty, dan
the right to property.
Menurut John Locke, manusia mula-mula belum bermasyarakat, tetapi berada dalam keadaan alamiah, state of
nature yaitu suatu keadaan dimana belum terdapat kekuasaan dan otorita apa-apa, semua orang bebas dan sama
derajatnya. Selanjutnya dalam perkembangannya, diantara orang-orang tersebut terjadi cekcok karena adanya
perbedaan pemikiran dan pemilikan harta benda. Dalam kondisi “state war” sepertiitu, timbul pemikiran untuk
melindungi nilai-nilai mereka yang paling fundamental dan esensial seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka,
dan hak terhadap milik pribadi. Selanjutnya mereka membuat perjanjian untuk bermasyarakat dan menyerahkan
sebagian dari hak-hak mereka kepada pemimpin dan pemimpin bertugas melindungi hak-hak mereka tersebut.
Menurut Locke ada hak-hak individu dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya dan diserahkan
kepada pemimpin, hak tersebut adalah hak atas hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi, karena
semua hak tersebut adalah hak yang diterima manusia sejak ia dilahirkan.
Perkembangan selanjutnya, konsepsi-konsepsi hak-hak asasi manusia terus mengalami perubahan. Hak-hak asasi
manusia warisan masa lampau ternyata tidak responsive dan aspiratif lagi dengan situsai social yang makin lama
makin berkembang, sehingga perlunya perllindungan terhadap hak-hak diluar hak yang bersifat yuridik politik saja
seperti hak dalam bidang ekonomi, social, dan budaya. Dalam hal ini, presiden Amerika Franklin D. Roosevelt pada
permulaan abad ke-20 memformlasikan 4 macam hak-hak asai yang kemudian dikenal dengan “The Four
Freedoms”, yaitu freedom of speech, freedom of religion, freedom fear dan freedom from want. Roosevelt
menyatakan bahwa hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, social dan budaya.
Dimensi hak-hak asasi yang dirumuskan oleh D. Rosevelt itu kemudian menjadi inspirasi dan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari “Declaration of Human Rights ” tahun 1948 di mana seluruh umat manusia melalui wakil-
wakilnya tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seia sekata bertekad untuk memberikan pengakuan
dan perlindungan secara yuridik formal terhadap hak-hak asasi dan merealisasikannya. Dalam deklarasi tersebut
manusia mendapat posisi sentral dimana harkat dan martabat manusia, hak- hak dan kebebasan asasinya di junjung
tinggi dengan tak ada pegecualian apa pun. Secara teoritik deklarasi tersebut dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu
bagian pertama menyangkut hak- hak politik dan yuridik, bagian kedua menyangkut hak- hak atas martabat dan
integritas manusia, dan bagian ketiga menyangkut hak- hak social, ekonomi, dan hak- hak budaya. Konsekwensinya
hak- hak asasi manusia harus dilihat dan dipahami secara utuh, tidak parsial. Namun dalam faktanya tidak demikian,
kerap kali hak- hak yang diutamakan adalah hak- hak politik dan yuridis. Dari situasi tersebut tampaklah deklarasi
HAM tahun 1948 itu isinya sarat dengan hak- hak politik dan yuridik dan bahkan menjadi ciri khasnya. Deklarasi ini
dalam pembabakan perkembangan konsepsi hak- hak manusia disebut sebagai “generasi pertama hak- hak asasi
manusia.”
Pada awal tahun 1960 baru ada upaya dari komisi hak asasi PBB untuk merekonseptualisasi dan mereaktualisasi
hak- hak aktualisasi manusia dan dalam upaya ini hak- hak dalam bidang ekonomi, social, dan budaya mendapat
posisi perhatian yang lebih besar. Pada tahun 1966 upaya tersebut mencapai puncaknya ketika sidang umum PBB
mengesahkan international convenant on economic, social and cultural rights and international convenant on civil
and political rights serta protocol tambahan yang mengatur hak- hak sipil dan politk. Dua konvenan inilah yang
menjadi dokumen dasar “generasi II” konsepsi dasar HAM sebagai babak baru dalam perkembangan HAM.
Pada generasi II hak- hak ekosop mendapat perhatian yang sangat besar dan merupakan reaksi antitesa terhadap
konsepsi dasar generasi I HAM yang lebih menekankan hak politik dan yuridik.
Bila diamati secara teliti pada dasarnya kedua dokumen HAM baik dokumen tahun 1948 maupun dokumen tahun
1966 sulit sekali dibedakan karena keduanya mengantur tentang baik hak-hak yuridik, politik, maupun hak- hak
ekonomi, social dan budaya namun sulit sekali menghilangkan kesan bahwa dokumen hak asasi tahun 1948 sarat
dengan hak- hak yuridik dan politik sedangkan dokumen asasi 1966 sangat sarat dengan hak- hak ekosop.
Perkembangan konsepsi dasar hak-hak asasi manusia dari generasi I sampai dengan generasi II mencerminkan
perubahan pemikiran umat manusia mengenai hak asasi manusia. Karena itu konsepsi dasar hak- hak asasi manusia,
baik generasi I yang mempunyai ciri keutamaan pada pelaksanaan hak- hak politik dan hukum, maupun generasi II
yang mempunyai ciri keutamaan pada pemenuhan hak- hak ekosop harus disintesakan menjadi konsepsi baru yang
lebih luas dan secara akomodatif mampu mencakupi isi dan ruang lingkup konsepsi dasar generasi I dan generasi II
HAM yang dalam pembabakan sejarah perkembangan hak- hak asasi manusia disebut “The rights to development”
yaitu hak-hak atas pembangunan, dan inilah yang merupakan “generasi II” HAM.
Hak-hak atas pembangunan sebagai paradigma baru terhadap hak-hak asasi manusia muncul sebagai reaksi dan
protes terhadap pola pembangunan yang dilakukan oleh negara- negara dunia ketiga dimana makna pembangunan
telah mengalami distorsi yang sangat parah. Pola pembangunan yang diterapkan yaitu pola pembangunan yang
memberikan priorioritas pada pembangunan dan ekonomi dan pembangunan dalam bidang-bidang lainya
dikecualikan. Pola pembangunan yang seperti itu mensyaratkan terpeliharanya stabilitas dan untuk mencapai hak
tersebut hak-hak dan kebebasan dasar rakyat harus dipreteli dan bila perlu dicampakkan.
Hak- hak atas pembangunan pasda dasarnya bukanlah hak- hak yang baru sama sekali akan tetapi merupakan
perluasan dan penekanan kembali terhadap beberapa pasal yang tercantum dalam universal declaration of human
rights dan menjadi elemen-elemen utama dari konsepsi hak- hak atas pembangunan. Pada prinsipnya the rights to
development merupakan hak rakyat mayoritas untuk membebaskan diri dari belengu kemiskinan, ketidak adilan,
keterbelakangan, kemelaratan dankeragu-raguan. Karena itu pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang
secara sengaja dibuat untuk menciptakan kondisi-kondisi sehingga setiap orang dapat menikmati, menjalankan,
memanfaatkan semua hak asasinya baik dibidang ekonomi, social, budaya maupun politik. Pembangunan yang
dilaksanakan harus pula memperhatikan, menghormati hak- hak tersebut secara professional tanpa mengutamakan
yang satu dan mengabaikan yang lainnya.
Sumber / refernsi buku :
Harman, Beny K. dan Paul S. Baut. 1988. Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia. Jakarta : Yayasan lembaga
Bantuan Hukum.
Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2001. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.
Pengertian Demokrasi
Pengertian Demokrasi - Kata demokrasi berasal dari kata demos dan cratein. Demos yang berarti rakyat,
sedangkan cratein berarti kekuasaan atau pemerintahan. Istilah demokrasi sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno.
Lalu yang dimaksud demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang
peranan yang menentukan
Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Menurut Amien Rais
Suatu negara akan disebut demokrasi jika memiliki syarat-syarat, yaitu;
(1) partisipasi dalam pembuatan keputusan,
(2) persamaan di depan hukum,
(3) distribusi pendapat secara adil,
(4) kesempatan pendidikan yang sama,
(5) empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran, kebebasan
berkumpul dan kebebasan beragama,
(6) ketersediaan dan keterbukaan informasi,
(7) mengindahkan fatsoen atau tata krama politik,
(8) kebebasan individu,
(9) semangat kerja sama dan
(10) hak untuk protes.
Menurut Samuel Huntington
Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu
pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh
suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.
Menurut Philippe C. Schmitter
Teori demokrasi yaitu agar suatu negara tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan warga negaranya, warga
negara tersebut harus berpartisipasi secara aktif dan bebas dalam mengemukakan kebutuhan dan mengungkapkan
kepentingan. Mereka tak hanya harus memiliki “pengertian jelas” mengenai kepentingan-kepentingan. Tetapi juga
harus mempunyai sumber-sumber dan keinginan untuk melibatkan diri dalam perjuangan politik yang diperlukan
agar preferensi mereka itu dipertimbangkan oleh yang berkuasa atau dengan berusaha menduduki jabatan
pemerintahan.
Menurut Abdul Wadud Nashruddin
Demokrasi merupakan sebuah sistem kehidupan yang menempatkan pendapat rakyat sebagai yang terutama dalam
pengambilan kebijakan, yang mana pendapat tersebut harus memenuhi kriteria agama, susila, hukum dan didasari
semangat untuk menjunjung kemaslahatan bersama. Suara atau pendapat rakyat harus diiringi rasa tanggungjawab
dan komitmen positif atas pelaksanaanya juga harus melalui evaluasi secara terus-menerus agar selalu sesuai dengan
kebutuhan bersama. Demokrasi bukan hanya sebagai alat politik semata tetapi juga membentuk berbagai aspek tata
masyarakat lainnya, seperti ekonomi, sosial maupun budaya. Masyarakat yang berhak menyalurkan suara dan
pendapatnya boleh didengar hanya bagian masyarakat yang faham dan mampu mempertanggungjawabkan
pendapatnya baik secara keilmuan, sosial maupun syar’i.
Menurut Joseph A. Schumpeter
sebuah sistem politik disebut demokratis sejauh para pengabil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih
melalui pemilu periodik, dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dalam hal ini demokrasi mencakup
dua dimensi, yaitu: (1) Persaingan; dan (2) Partisipasi
Bentuk-bentuk Demokrasi
1. Demokrasi Parlementer
Ciri-ciri utama:
1. DPR yang terus menerus melakukan kekuasaan legislatifnya.
2. DPR mengawasi kebijakan pemerintah serta jalannya pemerintahan
3. Pemerintah setiap saat dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya
Contoh Negara: Inggris
2. Demokrasi dengan Sistem Presidensial
Ciri-ciri utama:
1. Kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan kekuasaan legislatif (DPR) serta kekuasaan yudikatif (Peradilan)
dipisahkan secara tegas.
2. Kepala Negara (Presiden) langsung dipilih oleh rakyat.
Contoh Negara: Amerika Serikat
3. Demokrasi Rakyat
Ciri-ciri utama:
1. Lembaga-lembaga demokrasi pada umumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena kekuasaan ada
ditangan sekelompok kecil pimpinan partai.
2. Pada dasarnya rakyat tidak memperoleh hak yang lazimnya didapat dalam sistem demokrasi.
Contoh Negara: RRC
4. Demokrasi Pancasila
Ciri-ciri utama:
1. Adanya musyawarah untuk mufakat
2. Dalam sistem pemerintahan berpedoman pada tujuh kunci sistem pemerintahan
Contoh Negara: Indonesia
Macam-macam Demokrasi
Berdasarkan titik Perhatian
1. Demokrasi Formal: menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa disertai
upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
2. Demokrasi Material: Menciptakan persamaan sosial ekonomi (di negara sosial komunis).
3. Demokrasi Campuran: menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan persamaan hak setiap orang.
Berdasarkan Faham Ideologi
1. Demokrasi Liberal: menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan
pemerintah terbatas dibatasi oleh undang-undang. Diterapkan di Amerika, Inggris.
2. Demokrasi Proletar: bertujuan mensejahterakan rakyat, tidak mengenal kelas sosial, kekuasaan dipandang
sebagai alat yang sah. Dipraktekkan di negara komunis Polandia Rusia.
3. Demokrasi Pancasila: dijiwai dan didasari paham pancasila, ciri khas bersumber pada tata nilai sosial budaya
bangsa.
Berdasarkan Penyaluran kehendak Rakyat
1. Demokrasi langsung: mengikutsertakan setiap warga negara dalam menentukan sesuatu urusan negara.
2. Demokrasi tidak langsung: untuk menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang duduk di parlemen, disebut
juga demokrasi modern.
3. Demokrasi perwakilan dengan sitem refrendum: rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen tetapi
parlemen di kontrol oleh pengaruh rakyat dengan sitem referendum.
Prinsip Demokrasi
Pemerintahan berdasarkan hukum, dengan syarat :
1. Hukum yang tertinggi; negara beradasarkan hukum maka tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang.
2. Persamaan di muka hukum; setipa warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka umum.
3. Terjaminya hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan
Pembagian Kekuasaan
Montesqueeu yang mengatakan kekuasaan harus dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu : legislatif, eksekutif,
dan yudikatif.
Pengakuan dan Perlindungan HAM.
Peradilan yang bebas, artinya peradilan yang tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau
kekuasaan apapun.
Asas Open Management :
1. Ikut serta rakyat dalam pemerintahan.
2. Pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat.
3. Adanya dukungan dari rakyat terhadap pemerintah.
4. Pengawasan dari rakyat terhadap pemerintah.
Adanya partai politik.
Adanya Pemilu.
Adanya pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
KONSEP KEKUASAAN, KEWENANGAN, DAN LEGITIMASI
PENGERTIAN KEKUASAAN
PIRAMIDA KEKUASAAN
SUMBER KEKUASAAN
MELAKSANAKAN KEKUASAAN
PEMBAGIAN KEKUASAAN
LEMBAGA-LEMBAGA KEKUASAAN
KEWENANGAN8.LEGITIMASI
PENGERTIAN KEKUASAAN
Kemampuan sesorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku sesorang atau sekelompok orang
lain sehingga tingkah lakunya menjuadi sesuai dengan keinginan/tujuan seseorang/kelompok orang yang
mempunyai kekuasaan tersebut. (MIRIAM BUDIARJO)Kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk
menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-
tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. (MAX WEBBER) Kekuasaan adalah hasil
pengaruh yang diinginkan sesorang atau sekelompok orang. Kekuasaan merupakan konsep kuiantitaif, karena dapat
dihitung hasilnya. Misalnya, berapa lias wilayah jajajahan, berapa banyak orang yenag berhasil dipengaruhi, berapa
lama berkuasa, dll. (INU KENCANA SYAFIIE)
Kekuasaan Sosial dan PolitikKekuasaan SosialKemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik
secara langsung dengan jalan memberikan perintah, maupun tidak langsung dengan cara menggunakan alat dan cara
yang tersedia. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dalam organisasi sosial. (ROBERT M.
MACIVER) Kekuasaan PolitikKemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya
mapun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan penegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan
bagian kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada pengendalian negara terhadap tingkah laku sosial
masyarakat, ketaatan masyarakat, dan mempengaruhi aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan
yudikatif. (MIRIAM BUDIARJO)
PIRAMIDA KEKUASAANKekuasaan itu berbentuk piramida tegak artinya bagian atas memiliki kekuasaan yang
lebih tinggi dari yang lain, di bagian tengah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari bawahnya. Kekuasaan yang
lebih tinggi dipegang oleh beberapa orang/pihak. (GAETANO MOSCA)
3. SUMBER KEKUASAANMenurut French dan Bertram Raven, sumber kekuasaan meliputi:
Legitimate PowerKekuasaan yang berasal dari pengangkatan. Contohnya, Camat diangkat oleh kepala
daerah.Termasuk pengangkatan seorang putera mahkota (pangeran) untuk menjadi raja.
Coersive PowerKekuasaan yang berasal dari hasil kekerasan. Contohnya, hasil kudeta, pemberontakan,
pembunuhan politik, dan revolusi. Jatuhnya presiden Marcos di Philipina oleh Corazon Aquino lewat people power.
Jatuhnya kekaisaran Lousie di Perancis, ditandai dengan penyerbuan ke penjara Bastille dan pemotongan kepala
keluarga raja.
Expert PowerPerolehan kekuasaan yang berasal dari keahlian. Misalnya, dokter diangkat menjadi kepala rumah
sakit atau menjadi menteri kesehatan, tentara diangkat dan diberi kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan,
dll. 4. Reward PowerSumber kekusaan yang berasal dari pemberian. Misalnya, tuan tanah yang kaya raya akan
dituruti perintahnya oleh para pekerja selama tuan tanah tersebut memberikan gaji/upah. Apabila tidak ada gaji/upah
sebagai bentuk pemberian, maka pekerja tidak akan bekerja atau menuruti perintah tuan tanah.
Reverent PowerSumber kekusaan yang berasal dari daya tarik atau kharisma. Kekaguman orang kepada Bung
Karno, orator ulung, pidato berapi-api, pandai membangkitkan semangat rakyat—sehingga dipilih kembali menjadi
presiden. Kekaguman orang kepada Soeharto, The Smilling General dan kepiwaiannya membangun–sehingga
dipilih kembali menjadi presiden. Dan masih banyak contoh yang lain.
Sumber kekuasaan, dalam perspektif pakar yang lain, meliputi:
1.Keturunan
2.Uang/Materi
3.Kharisma dan Dukungan Rakyat
4.Kekerasan5.Pengangkatan
MELAKSANAKAN KEKUASAAN Menurut Strauss, ada 5 (lima) cara melaksanakan/ menerapkan kekuasaan,
yakni:
Be Strong ApproachDengan cara paksaan dan kekerasan. Biasanya menjalankan kekuasaan seperti ini tidak
bertahan lama.
Be Good ApproachDengan cara pemanjaan pemberian dan asal bapak senang (ABS). Atasan pura-pura
memperhatikan bawahan dengan berbagai pemberianm, bawahan melaporkan yang baik-baik saja atau ABS selama
masih ada pemberian. Kondisi ini biasanya tidak bertahan lama, bila atasan pemberi perintah tidak dapat
mengadakan pemberian.
CompetitionMemotivasi bawahan (masyarakat yang diperintah) dengan cara membuat persaingan atau mengadu
mereka antarindivisu, atau antarkelompok. Persaingan tersebut mepiluti kerajinan, keterampilan, ketangkasan,
prestasi, kinerja, keteladanan, dll. Daya saing global, dibangun dari daya saing lokal, regional, dan nasional.
Pendekatan ini dinilai baik.
Internalized MotivationMemotivasi bawahan atau masyarakat melalui penanaman kesadaran kerja kepada mereka.
Misalnya tata cara kerja, etika, sumpah jabatan, penataran P4, dll. Cara ini dapat bertahan sepanjang kesadaran itu
muncul dari niat tulus.5. Implicit BergainingMemotivasi bawahan atau masyarakat melalui perjanjian (kontrak
sosial, kontrak kerja). Cara ini bisa membuat kekuasaan bertahan (sepanjang masih bisa memenuhi kontrak
kerja/sosial) atau cepat berakhir (bila gagal memenuhi kontrak kerja/sosial).
PEMBAGIAN KEKUASAANMenurut Inu Kencana Syafiie, pembagian kekuasan negara meliputi:1.Eka Praja,
apabila kekuasaan negara dipegang oleh satu badan. 2.Dwi Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh dua
badan3.Tri Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh tiga badan4.Catur Praja, apabila kekuasaan negara
dipegang oleh empat badan5.Panca Praja, apabila kekuasaan negara dipegang oleh lima badanMenurut Gabriel
Almond, pembagian kekuasaan negara meliputi:1.Rule Making Function2.Rule Application Function3.Rule
Adjudication Function
Menurut Montesquie (1689-1755),pembagian kekuasaan negara meliputi:1.Kekuasaan Legislatif2.Kekuasaan
Eksekutif 3.Kekuasaan YudikatifMenurut John Locke (1632-1704),pembagian kekuasaan negara
meliputi:1.Kekuasaan Legislatif2.Kekuasaan Eksekutif 3.Kekuasaan Federatif (untuk memimpin perserikatan)
Menurut Van Vollen Hoven,pembagian kekuasaan negara meliputi:1.Regeling (kekuasaan membuat undang-
perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini. Peran dari jurnalis juga sangatlah penting untuk membuat
masyarakat mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah.
6.Student Group
Bagian Infrastruktur politik ialah Pelajar. Tapi tidak semua kelompok dalam bagian ini aktif dalam kegiatan politik .
Kelompok ini biasanya Mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitasnya, masing-masing kelompok
ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik Negara dengan berbagai cara. Ini mewakili peran anak muda
dalam membangun bangsa. Oleh karena itu sering dihimbau agar mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan
"santun".
7.Political Figure
Bagian Infrastruktur politik ini sangat berpengaruh dalam sistem politik.Figur Politik ialah Orang-orang yang lalu-
lalang atau yang bekerja didunia politik, dan exist di kalangan masyarakat, berperan penting dalam mengambil
keputusan-keputusan yangb berpengaruh dalam suatu wilayah.
Sistem Kepartaian di Indonesia
Partai politik pertama-tama lahir di Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakanfaktor yang
perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka lahirnya partai politik adalah sebagai
penghubung antara rakyat dan pemerintah. Di negara yang menganut paham demokratis, rakyat berhak
berpartisipasi untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil rakyat dan menjadi pemimpin mereka yang
nantinya akan menentukan kebijakan umum.
Sistem Kepartaian di Indonesia Partai politik pertama-tama lahir di Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakanfaktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka lahirnya partai politik adalah sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Di negara yang menganut paham demokratis, rakyat berhak berpartisipasi untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil rakyat dan menjadi pemimpin mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan umum.
Definisi Partai PolitikUU No 2 Tahun 2008 - Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Tujuan Partai PolitikTujuan partai politik adalah untuk meraih dan mempertahankan tahta kekuasaan untuk mewujudkan rencana program yang telah disusun oleh mereka sesuai ideologi yang dianut.
Fungsi Partai PolitikMobilisasi dan IntegrasiAlat pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilihAlat elaborasi pilihan-pilihan kebijakanAlat perekrutan pemilih
Pengertian Sistem KepartaianMenurut Ramlan Subekti(1992) - Sistem Kepartaian adalah opola perilaku dan interaksi diantara partai politik dalam suatu sistem politik.Austin Ranney(1990)- Sistem Kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan dimana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria.Riswanda Imawan (2004)- Sistem Kepartaian adalah pola interaksi partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan.Hague and Harrop(2004) - Sistem Kepartaian merupakan interaksi antara partai politik yang perolehan suaranya signifikan.
Sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atatu lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakio presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.Sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut. Melalui Keputusan Wakil Presiden No X/1949, pemilihan umum pertama tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen.Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik menyebabkan stabilitas poltik terganggu, maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 peserta pemilu tinggal tiga partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik menjadi tiga partai(Golkar, PPP, PDI) yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Walaupun jika dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multi partai, namun banyak ahli politik menyatakan pendapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa orde baru memenuhi syarat sistem kepartaian multi partai namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai tersebet tidak seimbang.
Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.
Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas(Electroral Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politikyang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru.tuk partai politik baru. Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.