KATA PENGANTAR Segala Puji Kita Panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata’la Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (LAKIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko ini dapat tersusun dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (LAKIP) di buat berdasarkan peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revieu atas Laporan Kinaerja InstansiP Pemerintah (LAKIP). LAKIP di susun untuk mengetahui Peningkatan Pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan good governance. LAKIP Dinas Satun Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 ini berisikan laporan kinerja dan laporan pelaksana kegiatan program perencana pembangunan, program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal , progaram penertiban dan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum dilaksanakan secara persuasive dan preventib dengan cara meningkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Peraturan Daerah. Laporan ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana statejik dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sakip secara keseuruhan. Kami menyadari bahwa penyajian LAKIP ini jauh dari sempurna, namun setidaknya melalui LAKIP ini kami dapat mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko. Akhirnya semoga LAKIP ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi staf di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko. Demikianlah laporan yang kami susun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mukomuko, Februari 2017 Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Drs. H. MARJOHAN Pembina Tingkat I/ IV.b NIP.19670927 199203 1 010
22
Embed
Segala Puji Kita Panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata ...satpoldamkar.mukomukokab.go.id/file/download/83A7F9C0CC8A1141B562.pdf · peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KATA PENGANTAR
Segala Puji Kita Panjatkan kehadiran Allah Subhana Wata’la Tuhan Yang Maha Esa,
karna berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Mukomuko ini dapat tersusun dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (LAKIP) di buat berdasarkan
peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Revieu atas Laporan Kinaerja InstansiP Pemerintah (LAKIP). LAKIP
di susun untuk mengetahui Peningkatan Pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, bersih
dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan good governance.
LAKIP Dinas Satun Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten
Mukomuko Tahun Anggaran 2016 ini berisikan laporan kinerja dan laporan pelaksana
kegiatan program perencana pembangunan, program pemeliharaan kamtrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal , progaram penertiban dan pemeliharaan sarana dan fasilitas
umum dilaksanakan secara persuasive dan preventib dengan cara meningkan kesadaran
masyarakat terhadap keberadaan Peraturan Daerah.
Laporan ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana statejik dan rencana
kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
sakip secara keseuruhan.
Kami menyadari bahwa penyajian LAKIP ini jauh dari sempurna, namun setidaknya
melalui LAKIP ini kami dapat mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja Dinas Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko. Akhirnya semoga
LAKIP ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi staf di jajaran Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko.
Demikianlah laporan yang kami susun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Mukomuko, Februari 2017
Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar
Kabupaten Mukomuko
Drs. H. MARJOHAN
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP.19670927 199203 1 010
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik ( good governance ),
Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Republik
Indonesia tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Sebagai unsur
Penyelenggaraan Pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan Pelaksanaan
Tugas Pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan di
dasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi.
Pradikma baru dalam Sistem Pemerintah Negara kita sekarang ini di mulai
dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2006 tentang perimbangan
keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Undang-undang dan
Nepotisme.
Keberadaan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemerintah Daerah
Pasal 148 ayat 1 untuk membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan
Daerah Serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Yaitu pasal 40 ayat (3)
Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan
Pemerintahan dengan kriteria:
a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Dan ayat (4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
Penyelenggarakan Otonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006
yang menekan kepada prinsip:
Demokrasi
Peran serta masyarakat
Pemerintah dan keadilan
Memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya daerah
Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya tersebut Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran merencanakan maksud yang diamatkan, Intruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, maka Dinas Satuan Polisi Pamong
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
2
Praja dan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2017 dalam bentuk laporan Akuntabiitas
Kinerja Intansi Pemerintah ( LAKIP).
LAKIP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Mukomuko Tahun 2017 ini disusun dengan rangka format yang telah disesuaikan dan
mengacu kepada Lembaga Administrasi Negara Nomor 23/IX/6/8/2006 tanggal 26
maret 2006 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akutabilitas kinerja
intansi pemerintah.melalui media LAKIP ini diharapkan dapat terjadi komunikasi
pertangung jawaban dan meningkatkan kinerja bagi Dinas satuan polisi pamong praja
dan Pemadam Kebakaran kabupaten mukomuko, serta sebagai umpan balik
pengambilan keputusan bagi pimpinan daerah dan pokok-pokok terkait kiranya dalam
upaya menciptakan pemerintah yang baik( good govennance).
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD
Maksud penyusunan LAKIP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Mukomuko tahun 2017 ini adalah untuk memenuhi maksud
dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas kinerja Intansi pemerintah dan berbagai bentuk pertanggung jawaban
terhadap penyelenggaaan Program pembangunan dinas satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2017 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yang di emban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko. Dalam Rangka mewujudkan
ketentraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan Pemerintah dan
Pembangunan.
2. TUJUAN
Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2016,antara lain:
a) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko.
b) Menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan Kinerja Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko.
c) Meningkatkan perencanaan kedepan baik perencanaan Program, Kegiatan
maupun Perencanaan Penggunaan Sumber Daya yang tersedia.
d) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawab Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Mukomuko.
C. PENERIMAAN MANFAAT.
Penerimaan manfaat dari penyusunan LAKIP adalah Aparatur Dinas Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko sebagai
penyelenggaraan Kegiatan Program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melalui
penyusunan Lakip ini diharapkan akan mendorong aparatur untuk menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggung
jawabkan kepada masyarakat. Disamping itu diharapkan lakip ini dapat menjadi Dinas
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
3
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten mukomuko yang
akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsip terhadap
aspirasi masyarakat dan lingkungan .
D. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
1. Pembentukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
I. Pembentukan Satusan Polisi Pamong Praja
Bertujuan:
a. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan PERDA dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap
Propinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Dinas Satpol PP dan Damkar,
b. Pembentukan Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran ditetapkan dengan PERDA berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
II. Pembentukan Pemadam Kebakaran
Bertujuan:
a. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat yang terkena musibah
kabakaran,
b. Meningkatkan kwalitas SDM Aparatur dan siap pakai,
c. Meningkatkan kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran,
d. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pembangunan,
e. Meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kedudukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan
bagian perangkat daerah dibidang penegakan PERDA, Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta memberi pelayanan prima di bidang
pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran
b. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh
Seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Tugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Mempunyai Tugas
Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman,
Ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan serta
perlindungan masyarakat serta memberi pelayanan prima di bidang pencegahan,
penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran.
4. Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam
melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun progran Pelaksanaan penegakan PERDA, penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masayarakat,
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
4
b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah,
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat di daerah,
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan daerah dan peraturan daerah,
penyelenggaraan ketertiban umumn dan ketentraman masyarakat dengan
kepolisian Negara Repollik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah,
atau Paratur lainya,
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi
dan mentaati PERDA dan peraturan Kepala Daerah,
g. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan Pemadam Kebakaran,
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanaanumum di bidang
pencegahan dan pemadam kebakaran,
i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pemadam
kebakaran,
j. Pelaksanaan Tugas lainya yang diberikan oleh kepala Daerah.
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
5
BAB 2
PERENCANAAN STRATEGIS
A. VISI DAN MISI
I. VISI
Visi yang dimaksud adalah gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan
kemungkinan yang dapat direalisasikan.
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menjadi akselelator bagi
pelaksanaan tujuan dibidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat serta memberi pelayanan prima di bidang pencegahan,
penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran
Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, serta dengan memperlihatkan
potensi yang dimiliki, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
menetapkan visi sebagai berikut:
a. TANGGAP
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tanggap
berarti mempunyai kepekaan, mengetahui dengan segera memperhatikan
dengan sunggu-sungguh apa yang menjadi tugas dan tanggun jawabnya. Satuan
Polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran harus tanggap terhadap
perkambangan yang ada dalam masyarakat utuk selanjutnya melaksanakan
antisipasi, koordinasi dan mengambil tindakan yang diperlukan,
b. MAMPU
Satuan Polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran mampu
menempatkan diri, bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang
dimiliki dan melaksanakan konsisten berpedoman pada aturan yang berlaku,
c. TRAMPIL
Satuan Polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran trampil
melaksanakan tugas kedinasan dan dapat diandalkan,
d. SIMPATIK
Satuan Polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran yang sipatik,
mampu menarik hati siapapun saja yang berurusan dengannya. Dengan
mengedepankan pendekatan persuasiv berlaku sopan dan santun dalam tugas
akan membantu profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
simpatik. Dari penjelasan tentang fisi tersebut bahwa polisi pamong praja dan
Pemadam Kebakaran propesional dalam menegakkan praturan dearah,
keputusan kapala daerah dan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman
masyarakat Serta memberi pelayanan prima di bidang pencegahan,
penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran.
II. MISI
Dalam mewujudkan fisi tersebut maka dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko menetapkan misinya, sebagai salah satu
pernyataan yang menetapkan tujuan dan susunan yang ingin dicapai. Pernyataan misi
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
6
juga diharapkan mampu membawa organisasi pada fokus yang dapat memberikan
penjelasan tentang keberadaan organisasi kegiatan apa yang dilakukan dan bagai
mana cara melakukan.
Dengan memperhatikan makna misi tersebut di atas maka Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan misi sebagai berikut :
a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anggota Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran,
b) Menciptakan kondisi tentram dan tertip untuk melaksanakan tugas Pemerintah
dan Pembangunan,
c) Menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk melaksanakan Peraturan Daerah,
keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya.
d) Memberikan pelayanan prima di bidang pencegahan, penanggulangan dan
penyelamatan bahaya kebakaran,
e) Terpenuhinya standar kopensasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kabakaran,
f) Meningkatkan kesadaran dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat
terhadap proteksi kebakaran.
B. TUJUAN DAN SASARAN
1. TUJUAN
Dalam visi dan misi Dinas satuan polisi pamong praja dan Pemadam
Kebakaran kabupatan Mukomuko ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai
dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang
propesional antara lain:
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib,
2. Mewujudkan aparat Satpol PP dan Damkar yang Profesional, dengan didukung
sarana dan prasarana yang memadai,
3. Tersusunnya Pedoman dan petujuk Operasional Penertiban Perda, keputusan
Bupati dan peraturan Perundang- undangan lainnya,
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan peraturan daerah
terutama Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Ketertiban Umum dan Keputusan
Bupati Nomor 21 tentang Penertiban Hewan Ternak,
5. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat yang terkena musibah
kebakaran,
6. Meningkatkan kwalitas SDM Aparatur dan siap pakai,
7. Meningkatkan kesadaran/ partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran,
8. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pembangunan,
9. Meningkatkan percepatan pelayanaan kepada masyarakat.
2. SASARAN
Sasaran Kinerja ini Merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan
kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau
pancapaian kinerja instansi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana
kinerja kegiatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator
penilaian keberhasilan capain kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan.
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
7
Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang ditetapkan telah
dilaksanankan, diharapkan bahwa sasaran kinerja tersebut dapat di capai, adapun
sasaran yang hendak di capai :
1. Peningkatan SDM anggota Satpol PP dan Damkar adalah :
a) Mewujudkan Organisasi Satpol PP dan Damkar yang Efektif Dan Efisien (
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor.32 Tahun 2006 tentang Pedoman
Satuan Polisi Pamong Praja ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Yaitu pasal 40 ayat (3)
dan ayat (4),
b) Mewujudkan Aparat Polisi Pamong Praja dan Damkar yang profesional dan
berkualitas dengan mengikuti Pelatihan-pelatihan Angota Satpol PP dan
Damkar baik berupa latihan dasar ( Latsar ) maupun diklat-diklat lainnya.
c) Meningkatnya kemampuan dan pemahaman pelaksanaan tugas, wewenang
dan tanggung jawab, loyolitas anggota polisi pamong praja dan Pemadam
Kebakaran,
d) Meningkatkan kualitas kerja berwawasan pengetahuan keterampilan dan
kemampuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran,
e) Bertambah mantapnya pengembangan karier dan informasi pelayanan
Anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
f) Terpenuhi kelengkapan kerja mekanisme kerja dan operisional,
g) Memelihara keutuhan Korp Satpol PP dan Damkar, merupakan persatuan
dan kesatuan,
h) Meningkatkan kesejahtraan Anggota Satpol PP dan Damkar,
i) Tersusunnya pedoman dan petunjuk oparisional penegakan PERDA.
2. Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang - Undangan lainnya, sasarannya
adalah :
a. Peningkatan koordinasi penegakan PERDA, Keputusan Bupati, dan
peraturan perundang-undangan lainnya.
b. Timbulnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PERDA, Keputusan
Bupati, peraturan perunda-undangan lainnya.
c. Tersusunnya program kegiatan pembinaan trantip masyarakat
d. Meningkatkan PAD
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan peraturan daerah dan
keputusan Bupati untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.
a) Penertiban Aset Daerah
b) Patroli dan Razia bersama mengenai PKS dan WTS
c) Penertiban PNS dan Non PNS yang berkeliaran waktu jam Dinas.
d) Penertiban Hewan Ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten
Mukomuko.
e) Penertiban tempat-tempat hiburan dan penginapan
f) Pengamanan demontrasi masa dan perselisihan masyarakat
g) Pengamanan kepala daerah dengan kegiatannya
h) Pengamanan tamu-tamu Negara
i) Pengmanan hari-hari besar dan acara serta kegiatan pemerintahan
j) Petugas keamanan dinas/ intansi
k) Menumbuhkan peran aktif masyarakat untuk menyelenyelenggarakan
trantip.
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
8
C. STRATEGI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
1. Pengembangan Kelembagaan.
Pengembangan Kelembagaan dengan Jalan peningkatan perkembangan
keadaan secara Nasional dan tantangan maupun persaingan Globalisasi yang tentu
saja di daerah terkena imbasnya baik secara sosial dan ekonomi.
2. Pengembangan Personil.
Pengembangan kapasitas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan
Upaya Propesional yang pengembangan Personalnya dilakukan terus menerus
kesimanbungan dengan memperhatikan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.
3. Ketentraman.
Pengembangan program polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran kedepan
akan dilakukan melalui strategi kemitraan yaitu dengan melibatkan komponen
Lembaga Intansi Pemerintah dilingkungan kabupaten mukomuko .
D. KEBIJAKAN
Kebijakan yang dilakukan adalah :
1 Merumuskan mekanisme kerja dan pembinaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran,
2 Mengembangkan usaha preventif dalam membina dan memelihara ketentraman dan
ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah,
3 melakukan tindakan refresif sebagai angkah paling akhir sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki,
4 Memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap aparat dan masyarakat,
5 Memberikan penyuluhan dan pelatihan terhadap aparat Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran,
6 Membentuk tim pembina dalam pencegahan dan penenggulangan bahaya kebakaran
dan tenaga suka rela kebakaran.
E. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
Program kerja dan kegiatan kantor satuan polisi pamong praja pada tahun 2016
sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Adminisrtasi Perkantoran,
Kegiatan :
penyediaan jasa surat menyurat,
penyediaan jasa komunikasi, daya air dan lisrik,
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah,
penyediaan jasa administrasi keuangan,
penyediaan alat tulis kantor,
penyediaan barang cetakan dan pengadaan,
penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan,
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
penyediaan makanan dan minuman,
rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah,
rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Kegiatan:
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,
Lakip Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko Tahun 2016