-
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR
62/PMK.Oll/2013
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHANGUNA
PEMBUATAN SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK
SECURITY, KARTU ELEKTRONIK DAN KARTU TELEPON SELULARUNTUK TAHUN
ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barangdan/
atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkandaya saing industri
pembuatan smart card berupa kartuplastik, kartu plastik security,
kartu elektronik dan kartutelepon selular di dalam negeri, perlu
memberikan insentiffiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
atas imporbarang dan bahan oleh industri pembuatan smart cardberupa
kartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronikdan kartu
telepon selular;
b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industripembuatan
smart card berupa kartu plastik, kartu plastiksecurity, kartu
elektronik dan kartu telepon selular telahmemenuhi kriteria
penilaian dan ketentuan barang danbahan untuk dapat diberikan Bea
Masuk DitanggungPemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan
MenteriKeuangan Nomor 7/PMK.Oll/2013 tentang Bea MasukDitanggung
Pemerintah Atas Impor Barang Dan BahanUntuk Memproduksi Barang
Dan/Atau Jasa GunaKepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing
IndustriSektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013;
c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk DitanggungPemerintah
atas impor barang dan bahan untuk industripembuatan smart card
berupa kartu plastik, kartu plastiksecurity, kartu elektronik dan
kartu telepon selularsebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah
ditetapkanpagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk
DitanggungPemerintah Tahun Anggaran 2013;
-
tentangRepublik
Lembaran
Mengingat
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 2 -
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana' dimaksuddalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangkamelaksanakan
ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan MenteriKeuangan Nomor
7/PMK.Oll/2013 tentang Bea MasukDitanggung Pemerintah Atas Impor
Barang Dan BahanUntuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa
GunaKepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing lndustriSektor
Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013, perlumenetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang BeaMasuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor
Barang DanBahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu
Plastik,Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik Dan Kartu
TeleponSelular Untuk Tahun Anggaran 2013;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004Perbendaharaan Negara
(Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanNegara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang AnggaranPendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5361);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010tentang
Mekanisme Pelaksanaan Dan PertanggungjawabanAtas Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah sebagaimanatelah beberapa kali diubah·
terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2012;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.Oll/2013tentang Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah Atas ImporBarang Dan Bahan Untuk
Memproduksi Barang Dan/AtauJasa Guna Kepentingan Umum Dan
Peningkatan DayaSaing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran
2013;
-
Menet~pkan
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 3 -
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUKDITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DANBAHAN GUNA PEMBUATAN' S~T CARD
BERUPA KARTUPLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY, KARTU ELEKTRONIKDAN
KARTU TELEPON SELULAR UNTUK TAHUN ANGGARAN2013.
Pasal 1
Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalamindustri
dengan kegiatan utama membuat smart card berupakartu plastik, kartu
plastik security, kartu elektronik dankartu telepon selular,
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Smart CardBerupa
Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, KartuElektronik dan Kartu
Telepon Selular yang selanjutnyadisebut Barang dan Bahan adalah
barang danlatau bahanbaku untuk diolah, guna pembuatan smart card
berupakartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik
dankartu telepon selular oleh Perusahaan.
Pasal2
(1) Bea: Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas imporBarang
dan Bahan sebagaimana tercantum dalarn Lampiranyang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.
(2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggungpemerintah
sebagaimana dimaksud dalam PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur
mengenai mekanismepelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea
MasukDitanggung Pemerintah.
(3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak'
diberikanterhadap:
a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum beamasuksebesar 0%
(nol persen);
b, Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuksebesar 0%
(nol persen) berdasarkan perjanjian ,ataukesepakatan
internasional;
c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti'Dumping/Bea
Masuk Anti Dumping Sementara, Bea
Masuk Tindakan Pengarnanan/Bea Masuk TindakanPengamanan
Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea'Masuk Tindakan
Pembalasan;
-
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 4 -
d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan diTempat
Penimbunan Berikat; atau
e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yangmendapat
fasilitas pembebasan atau pengembalian beamasuk atas impor Barang
dan Bahan untuk diolah,dirakit, atau dipasang pada barang lain
dengan' tujuanuntuk diekspor.
(4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksudpada
ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran paling tinggisebesar
Rp11.700.000.000;00 (sebelas miliar tujuh ratusjuta rupiah).
(5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
sebagaiPengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara UmumNegara
menetapkan Direktur Jenderal Industri UnggulanBerbasis Teknologi
Tinggi, Kementerian Perindustrian selakuKuasa Pengguna Anggaran
untuk melaksanakanpembayaran belanja subsidi pajak ditanggung
pemerintah.
(6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintahdengan pagu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untukPerusahaan, ditetapkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Pasal3
(1) Untuk 'memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintahsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaanmengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal Bea danCukai dengan dilampiri Rencana
Impor Barang yang telahdisetujui dan ditandasahkan oleh Direktur
Jenderal IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi,
KementerianPerindustrian.
(2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud padaayat (1),
paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
a. nomor dan tanggal Rencana Impor, Barang;
b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun Anggaran
2013;
c. nama Perusahaan;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. alamat;
f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
g. "uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
-
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 5 -
h. pos tarif (HS);
1. jumlah/satuan barang;
J. perkiraan harga impor;
k. negara asal;
1. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.
Pasal4
(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1),
Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikanpersetujuan atau
penolakan dalam jangka waktu palinglama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak permohonanditerima secara lengkap.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa
persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnyaatas Barang dan
Bahan yang tercantum dalam RencanaImpor Barang yang dilampirkan
pada permohonan yangdiajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud daIam
Pasal 3.
(3) DaIam hal permohonan sebagaimana dimaksud daIamPasaI3 ayat
(1) disetujui sebagian atau seIuruhnya, DirekturJenderal Bea dan
Cukai atas nama Menteri Keuanganmenerbitkan Keputusan Menteri
Keuangan mengenai BeaMasuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang
danBahan guna pembuatan smart card berupa kartu plastik,kartu
pIastik security, kartu elektronik dan kartu teIeponseIuIar oleh
industri pembuatan smart card berupa kartuplastik, kartu plastik
security, kartu eIektronik dan kartutelepon seluIar.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud daIamPasal 3 ayat
(1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukaiatas nama Menteri
Keuangan menyampaikan' suratpemberitahuanpenoIakan kepada'
Perusahaan denganmenyebutkan alasan penoIakan.
Pasal5
(1) Atas reaIisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintahyang
peIaksanaannya didasarkan pada Keputusan MentefiKeuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),Kantor Pengawasan dan
PeIayanan Bea dan Cukai atauKantor PeIayanan Utama Bea dan Cukai
setempatmembubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNGPEMERINTAH BERDASARKAN
PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR /PMK.Oll/" pada semualembar
Pemberitahuan Pabean Impor.
-
MENTERIKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 6 -
(2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud padaayat
(I), dipakai sebagai dasar untuk pencatatanpenerimaan Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah dandialokasikan sebagai belanja· subsidi
pajak dalam jumlahyang sarna:
Pasal 6
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahanyang
akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yangterdapat dalam
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3), Perusahaan dapatmengajukan permohonan untuk melakukan
perubahanterhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut. .
(2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadapKeputusan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1), diajukan kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukaidan dilampiri dengan Rencana Impor
Barang Perubahanyang telah disetujui dan ditandasahkan oleh
DirekturJenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi,Kementerian Perindustrian.
Pasal7
(1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadapKeputusan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalamPas8.1 6, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai memberikanpersetujuan atau penolakan dalam
jangka waktu palinglama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
permohonanditerima secara lengkap.
(2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan
perubahanterhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagianatau persetujuan
seluruhnya.
. (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahanterhadap
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6
disetujui sebagian atauseluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai
atas riama
. Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan MenteriKeuangan·
mengenai perubahan terhadap KeputusanMenteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4ayat (3).
-
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
- 7 -
(4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahanterhadap
Keputusan Menteri Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6
ditolak, Direktur Jenderal Bea danCukai atas nama Menteri Keuangan
menyampaikan suratpemberitahuan penolakan kepadaPerusahaan
denganmenyebutkanalasan penolakan.
Pasal8
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea MasukDitanggung
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan' dalam PeraturanMenteri Keuangan yang mengatur
mengenai mekanismepelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea
MasukDitanggung Pemerintah.
Pasal9
(1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea
MasukDitanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaanyang
bersangkutan guna pembuatan smart card berupakartu plastik, kartu
plastik security, kartu elektronik dankartu telepon selular dan
tidak dapat dipindahtangankankepada pihak lain.
(2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat
(1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yangseharusnya dibayar
.ditambah dengan bunga sebesar2% (dua persen) per bulan paling lama
24 (dua puluh empat)bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea
MasukDitanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalamPasal5 ayat
(1).
Pasall0
.Peraturan Menteri irii mulai berlaku pada tanggal
diundangkansampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
-
MENTER! I
-
MENTERlI(EUANGANREPUBLlI( INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR
62/pmk.Oll/2013TENTANGSEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS
IMPORBARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARDBERUPA KARTU
PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITI',KARTU ELEKI'RONIK DAN KARTU
TELEPON SELULARUNTUK TABUN ANGGARAN 2013
DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARDBERUPA KARTU
PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY,KARTU ELEKTRONIK DAN KARTU TELEPON
SELULAR
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAHUNTUK TAHUN
ANGGARAN 2013
TERMASUKNO. URAIAN BARANG SPESIFlKASI DALAM POS
TARIF
l. Stamping jail All Color 3212.10.00.00
2. Tinta Tinta eetak daIam bentuk 3215.19.00.00eairan atau
bubuk
3. Lem Lem atau perekat yang 3506.10.00.00disiapkan untuk
penjuaIaneeeran dengan berat bersihtidak melebihi 1 kg
4. Adhesive Foil Pita berperekat daIam 3919.10.90.00gulungan
dengan lebar tidakmelebihi 20 em dari acrylic
5. Self-adhesive plates Strip berperekat tidak daIam
3919.90.90.00gulungan dengan lebarmelebihi 20 em
6. Polyvinyl Cloride (PVC) Sheet non seluler dan tidak
3920.43.00.00diperkuat, tidak dilaminasi,tidak didukung atau
tidakdikombinasi dengan earasemaeam itu dengan bahanlain,
mengandung baI"lanplastisitas tidak kurang dari6%
non seluler dan tidak 3920.49.00.00diperkuat, tidak
dilaminasi,tidak didukung atau tidakdikombinasi dengan earasemaeam
itu dengan bahanlain, mengandung bahanplastisitas < 6%
7. PVC Overlay Overlay Sheet with!without
3920.49.00.00magstripe
-
MENTERlKEUANGANREPU8L11( INDONESIA
- 2 -
TERMASUKNO. URAlAN BARANG SPESIFIKASI DALAM POS
TARIF
8. Polyethylene Terephthalate Pelat, lembaran, film, foil dan
3920.62.00.00Glyeole (PETG) strip lainnya, dari plastik,
non seluler dan tidakdiperkuat, tidak dilaminasi,tidak didukung
atau tidakdikombinasi dengan earasemaeam itu dengan bahanlain, dari
polikarbonat, resinalkid, polialil ester ataupoliester lainnya,
daripoli(etilena tereftalat)
9. SelfAdhesive Paper Kertas dan kertas karton
4811.41.90.00diberi perekat atau adesidengan lebar lebih dari 15em,
dalam lembaran empatpersegi panjang (termasukbujur sangkar) dengan
sisimelebihi 36 em dalamkeadaan tidak dilipat
Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO UMUM
u.b. /~----- "
KEPALA BAhIf\N T.-V. KE'M:~NTERIAN#rf-... .--' \
. I
GIARTo'j \ .' ." ':NIP 1959Q420i98402IOOl;1
'" ....... ".J, . :~'- .. --_/
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
tid.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO