1Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Sebuah perusahaan perkebunan yang tengah bersemangat tinggi untuk bersaing dalam dunia bisnis global akan senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan.
A plantation company in high gusto for successfully competing in the global business will encounter a variety of challenges.
Tantangan ini tentu saja merupakan dinamika yang tak terelakkan dan harus direspons dengan strategi-strategi, komitmen dan kerja keras seluruh jajaran perusahaan.
Buku Laporan Tahunan 2011 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII mencoba mengetengahkan pernik-pernik dinamika tersebut yang memberikan rincian mengenai keberhasilan, cobaan dan tantangan usaha yang ada.
Semoga buku laporan tahunan ini bisa memberikan informasi yang komprehensif mengenai perjalanan usaha PTPN VII (Persero) di tahun 2011, dengan harapan informasi buku ini akan menjadi acuan untuk menapak sukses yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.
Of course the challenges constitute inevitable dynamics that shall be properly responded with all the Company’s elements’ strategies, commitment and hard work. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII's Annual Report 2011 has been presented as to provide with the dynamics pieces of our prevailing business successes, constraints and challenges.
It is our hope that this annual report will come as a comprehensive information on PTPN VII (Persero)’s business operation in 2011, and serve as reference for making better advancement in the forthcoming years.
PRAKATAPreface
0 1Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
SEKILAS PERUSAHAANThe Company at Glance
IKHTISAR KEUANGANFinancial Highlight
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Company's Level of Health
INFORMASI SAHAM DAN OBLIGASIInformation on Share and Bonds
I
3Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Pada tahun buku 2011, perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini Nampak pada penurunan laba dan rasio-rasio keuangan perusahaan, utamanya rasio likuiditas dan profitabilitas. Meskipun terdapat peningkatan rasio leverage perusahaan, kenaikan ini masih dalam batas coverage perusahaaan, yang merupakan konsekuensi dalam rangka konsolidasi dan sustainabilitas fundamental aset perusahaan.
Perolehan laba bersih sebesar Rp 153.410 juta atau 39,4% di bawah realisasi tahun lalu, mengakibatkan rasio per lembar saham (earning per share) menurun dari Rp 693.819 menjadi Rp 420.301 per lembar saham. Indikator kinerja keuangan lain tergambar juga pada likuiditas perusahaan, baik berdasarkan besaran rasio lancar maupun besaran modal kerja, masing-masing menjadi sebesar 117,45% dan Rp 271,61 Miliar (2010: 150,84% dan Rp 577,66 Miliar).
Penurunan ini diyakini tidak akan terulang pada tahun mendatang sejalan dengan proses replanting atau penanaman kembali yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 yang akan membuahkan hasil, sehingga penciptaan laba secara berkesinambungan pada masa-masa mendatang dapat dicapai.
In the year book of 2011, the Company encountered a decline in term of financial performance compared to that of 2010. This can be seen from the decrease in the Company’s profit and financial ratios, especially liquidity and profitability ratios, despite the fact that there was an increase in the Company’s leverage ratio which was a consequence of consolidaton and sustainability of the Company’s funamental assets.
Net profit was recorded at the figure of Rp 153,410 million or 39.4% which is under the previous year’s realization, resulting in the decrease of earning per share from Rp 693,819 to Rp 420,301 per share. Other financial indicator was also decribed in the Company’s liquidity, either in term of current asset ratio and operating capital, to 117.45% and Rp 271.61 billion respectively (2010: 150.84% and Rp 577.66 billion).
The decline is not to re-occur next year owing to the Company’s replanting program results originally initiated in 2009, in which more sustainable profit in the future will be reached.
IKHTISAR KEUANGANFinancial Highlight
2
Beberapa ikhtisar data keuangan lain nampak pada uraian berikut:
Tingkat kesehatan perusahaan dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi, dengan pencapaian sebagai berikut:
Other financial highlights are as follows:
The Company’s level of health, based on the Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 which includes Financial, Operational and Administration Aspects are as follows:
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Company's Level of Health
URAIAN/DESCRIPTION
Penjualan (Rp juta)/Sales (million Rp)
Laba Kotor (Rp juta)/Gross Profit (million Rp)
Laba Usaha (Rp juta)/Operating Profit (million Rp)
Laba Komprehensif (Rp juta)/Comprehensive Profit (million Rp)
Jumlah Saham Yang Beredar/Circulating Shares
Laba (rugi) komprehensif per Saham (Rp)/Profit (loss) per Share (Rp)
Total Aset lancar/Total Current Assets
Total Aset tidak lancar/Total Non-current Asset
Jumlah Aset (Rp juta)/Total Asset (million Rp)
Investasi pd perusahaan asosiasi (Rp juta)/Investment in associated companies (million Rp)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)/Total Short-term Liabilities (million Rp)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)/Total Long-term Liabilities (million Rp)
Jumlah Ekuitas (Rp juta)/Total Equity (million Rp)
Modal Kerja Bersih (Rp juta)/Net Capital (million Rp)
EBITDA (Rp juta)/EBITDA (million Rp)
RASIO-RASIO KEUANGAN/FINANCIAL RATIOS
Rasio Imbal Hasil terhadap Aktiva/ROI (%)/Ratio of Investment (%)
Rasio Imbal Hasil terhadap Ekuitas/ROE (%)/Ratio of Equity (%)
Rasio Lancar (%)/Current Ratio (%)
Rasio Kewajiban thd Ekuitas/DER (%)/Ratio of Liabilities to Equity (%)
Rasio Kewajiban thd Jumlah Aktiva/DAR (%)/Ratio of Liabilities to Total Assets (%)
MARJIN LABA (%)/PROFIT MARGINS (%)
Marjin Laba Kotor/Gross Profit Margin
Marjin Laba Usaha/Operating Profit Margin
Marjin Laba Bersih/Net Profit Margin
2007
2,698,341
619,222
376,264
252,595
365,000
692
950,513
1,458,797
2,409,310
3,531
731,089
680,939
997,282
219,423
503,093
26.19
103.56
130.01
141.59
58.61
22.95
13.94
9.36
2008
3,421,191
810,010
426,266
260,840
365,000
715
1,342,128
1,814,830
3,156,958
3,673
1,082,406
879,579
1,194,973
259,722
583,878
23.13
83.34
123.99
164.19
62.15
23.68
12.46
7.62
2009
2,892,459
601,361
322,617
150,356
365,000
412
1,537,997
2,268,875
3,806,872
5,567
1,048,606
1,488,580
1,269,686
489,390
479,702
15.69
49.84
146.67
199.83
66.65
20.79
11.15
5.2
2010
3,832,934
860,395
490,569
253,244
365,000
694
1,713,883
3,144,079
4,857,962
7,051
1,136,228
2,249,926
1,471,808
577,655
669,568
18.08
20.78
150.84
230.07
69.7
22.45
12.80
6.61
2011
4,923,295
700,238
378,459
153,410
365,000
420
1,827,646
4,209,899
6,037,546
8,594
1,556,040
2,947,455
1,534,051
271,606
632,307
14.61
11.11
117.45
293.57
74.59
14.22
7.69
3.12
URAIAN/DESCRIPTION BOBOT/SCORE SKOR/SCORE
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aspek Keuangan/Financial Aspect 70 70 69 67,5 69,5 57,75
Aspek Operasional/Operational Aspect 15 12,82 12,54 12,54 12,01 13,66
Aspek Administrasi/Administration Aspect 15 14 15 15 15 15
Total/Total 100 96,82 96,54 95,04 96,51 86,41
Tingkat Kesehatan Perusahaan/ Sehat/ Sehat/ Sehat/ Sehat/ Sehat/ Sehat/
Company’s level of Health Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy Healthy
AAA AAA AAA AAA AAA AA
5Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
SahamSaham PTPN VII (Persero) sepenuhnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan belum dilepas kepada publik (belum diperdagangkan).
ObligasiSejalan dengan perkembangan usahanya, pada tahun 2004, Perseroan menerbitkan Obligasi Konvensional Seri B senilai Rp 10 Miliar. Pada tanggal 15 September 2005, Perusahaan telah membeli kembali (buy back) Obligasi Seri B sebesar Rp 4 Miliar. Obligasi Konvensional Seri B memperoleh pemeringkatan oleh Pefindo yang dinyatakan dalam surat No. 1616/PEF-Dir/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 dengan peringkat “idA” (Single A; Stable Outlook), periode 22 Desember 2010 sampai dengan 26 Maret 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010 saldo obligasi sebesar Rp 6 miliar dan pada tanggal 26 Maret 2011 Obligasi tersebut telah dilunasi.
Rincian obligasi tersebut nampak pada tabel berikut:
SharesPTPN VII (Persero)’s shares are 100% owned by the Government of Republic of Indonesia and are not publicly listed.
BondsIn harmony with its operational development, in 2004, the Company issued Conventional Bond Serial B in the amount of Rp 10 billion. On 15 September 2005, the Company bought back the bond in the amount of Rp 4 billion. Conventional Bond Serial B received ”IdA” (Single A; Stable Outlook) rank from Pefindo as stated on letter number No. 1616/PEF-Dir/XII/2010 dated 23 December 2010, for the period of 22 December 2010 to 26 March 2011. As of 31 December 2010, the bond balance was Rp 6 billion and as of 26 March 2011 the bond was fully settled.
Here is the details of the bond:
INFORMASI SAHAM DAN OBLIGASIInformation on Share and Bonds
Saham PTPN VII (Persero) sepenuhnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
PTPN VII (Persero)’s shares are 100% owned by the Government of Republic of Indonesia.
JENIS OBLIGASI/ NILAI NOMINAL (RP JUTA)/ JATUH TEMPO/ TINGKAT BUNGA/
TyPE OF BOND NOMINAL VALuE (RP MILION) MATuRITy INTEREST RATE
Conventional Bond Floating rate : SBISeri B 10,000 2011 (7 thn/years) 3 bln+5,5% min.10%.max.18%
4
Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.ScKomisaris Utama/President Commissioner
II LAPORAN DANPROFIL MANAJEMENManagement's Reports and Profile
LAPORAN KOMISARIS UTAMAPresident Commissioner’s Report
PROFIL DEWAN KOMISARISProfile of Board of Commisioners
LAPORAN DIREKTUR UTAMAPresident Director’s Report
PROFIL DIREKSIProfile of Board of Directors
PROFIL DIREKSI (MARET 2012)Director's Profile (March 2012)
7Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Perkenankanlah saya mengawali sambutan ini dengan rasa syukur dan doa ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa atas segala berkah dan rahmat-Nya yang tercurah kepada segenap jajaran PTPN VII (Persero).
Atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan rasa bangga bahwa di tengah berbagai tantangan usaha dan dinamika kondisi alam yang sedikit banyak memengaruhi roda operasi dan kinerja perusahaan perkebunan, PTPN VII (Persero) masih bisa meraih predikat ‘Sehat AA’, yang menyiratkan bahwa selama tahun 2011 Perusahaan mampu berkiprah di bidangnya dengan baik.
Berdasarkan laporan Dewan Direksi, angka penjualan Perseroan pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 4.923.295 juta, meningkat sebesar 28,45% dibandingkan dengan angka penjualan pada tahun 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan harga jual dan volume penjualan komoditas yang berada di atas angka harga jual dan volume penjualan tahun 2010.
Namun demikian, meskipun terjadi kenaikan angka penjualan, laba bersih perusahaan pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 153.410 juta, yang merupakan penurunan sebesar 39,4% dibanding dengan laba bersih pada tahun 2010. Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh kenaikan signifikan beban pokok penjualan sebesar 42,07% pada tahun yang sama.
First of all allow me to start the report by extending our gratitude to God the Almighty for His continuous blessing to PTPN VII.
On behalf of the Board of Commissioners, I would like to express how grateful we are that, amidst those inescapable business challenges and variable natural conditions that more and less have affected plantation business operation and performance, PTPN VII (Persero) has managed to reach the title of ‘Healthy AA’, which suggests that the Company has been able to perform in a satisfactory manner in 2011.
Based on the Board of Directors’ report, the Company’s sales in 2011 was recorded as Rp 4,923,295 million, a hike by 28.45% compared to that of 2010. The incline was attributed to increase in commodity sales prices and volume which were above that of 2010.
However, in spite of the hike in sales in 2011, the Company’s net profit was recorded at Rp 153,410 million, which was a decline by 39.4% compared to net profit in 2010. The decline was due to significant rise in cost of sales by 42.07% in the same year.
LAPORAN KOMISARIS UTAMAPresident Commissioner’s Report
Tantangan usaha yang ada telah direspon dengan upaya keras jajaran manajemen dengan berbagai strategi peningkatan produktivitas komoditi dan upaya-upaya untuk meminimalisasi resiko.
The given business challenges have properly been responded by the management’s hard work by means of necessary efforts in strategy to improve commodity productivity and endless efforts as to minimize the related risks.
6
Laporan Tahunan 2011 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII menunjukkan adanya dinamika dan tantangan usaha yang telah direspon dengan upaya keras jajaran manajemen dengan berbagai strategi peningkatan produktivitas komoditi dan upaya-upaya untuk meminimalisasi resiko. Penurunan laba tersebut saya yakin hanya merupakan hal sementara untuk meraih profit yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang dengan hasil upaya replanting yang saat ini sedang menunggu hasil dan berbagai tempuhan upaya lain yang telah dan sedang diupayakan sehingga raihan laba secara berkesinambungan di masa-masa mendapat dapat tercipta.
Dari segi Tata Kelola Perusahaan, PTPN VII (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, terus berkomitmen pada implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan praktek-praktek bisnis yang berorientasi pada peningkatan laba usaha yang bisa memberikan nilai tambah dan dengan demikian lebih meningkatkan upaya Perusahaan untuk memenuhi harapan pemegang saham dan para pemangku kepentingan.
Pada saat Laporan Tahunan ini sedang dipersiapkan, telah terjadi pergantian susunan Direksi PTPN VII (Persero) dengan berakhirnya masa tugas Direktur Utama PTPN VII (Persero), yakni, Saudara Drs. H. Andi Punoko, Ak., yang telah digantikan oleh Saudara Boyke Budiono, yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan. Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Drs. Andi Punoko Ak. atas pengabdian dan dedikasinya kepada Perusahaan dan menyampaikan selamat bertugas kepada Sudara Boyke Budiono sebagai Direktur Utama PTPN VII (Persero). Ucapan terimakasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Saudara Ir. Gatot Bintoro, MM (sebelumnya Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan), dan Ir. Mardjhan Ustha, M.MM (sebelumnya Direktur Produksi), yang telah pula purna tugas dari PTPN VII (Persero), dan selamat datang serta selamat bertugas kepada Ir. Muhammad Natsir, SH (Direktur Produksi), Drs. Agoes Riyanto (Direktur Keuangan), dan Ir. Rafel Parasian Sibagariang, M.MA (Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan).
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII's Annual Report 2011 has shown the existence of business challenges and dynamics that have properly been responded by the management’s hard work by means of necessary efforts in strategy to improve commodity productivity and endless efforts as to minimize related risks. I am sure that the said decline in net profit was only a temporary matter to be there for higher net profit achievement in the forthcoming years when the replanting program that is now in progress comes to the expected yield, and with other measurements that have been attempted and being executed so that more sustainable future net profit can be made and well maintained.
From the corporate governance point of view, PTPN VII (Persero), being a state-owned enterprises, has been committed to implementation of Good Corporate Governance (GCG) and business practices oriented to improvement of operating profit which can provide a satisfactory level of added value and can therefore elevate the Company’s efforts to meet the shareholders and stakeholders’ expectation.
At the time this Annual Report was being prepared, PTPN VII (Persero)’s Board of Directors was restructured following the termination of President Director’s (Mr. Andi Punoko Ak.) service. He was replaced by Mr Boyke Budiono who was previously Director of Finance. The Board of Commissioners would like to extend its appreciation for Mr Andi Punoko Ak. for his excellent service and dedication and a warm welcome to Mr Boyke Budiono as the new President Director of PTPN VII (Persero). Our huge thanks and appreciation will also go to Mr Ir. Gatot Bintoro, MM (previously Director of Marketing and Development Planning), and Mr Ir. Mardjhan Ustha, M.MM (previously Director of Production), who have finalized their services with PTPN VII (Persero), and another warm welcome to Mr Ir. Muhammad Natsir, SH (Director of Production), Mr Drs. Agoes Riyanto (Director of Finance), and Mr Ir. Rafel Parasian Sibagariang, M.MA (Director of Marketing and Development Planning).
9Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Tak lupa saya menghaturkan terimakasih kepada jajaran manajemen PTPN VII (Persero) yang telah menunjukkan kerja keras dan dedikasinya, kepada para pemegang saham atas kepercayaannya, kepada para pemangku kepentingan lain atas dukungan dan perhatiannya terhadap Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan kepada segenap karyawan atas kesetiaan dan karya baktinya. Semoga Tuhan Yang Mahapemurah akan senantiasa melimpahkan berkah-Nya pada kita semua. Amin!
Last but not least, I would like to thank all the Management of PTPN VII (Persero) who have demonstrated their hard work and dedication, to all the shareholders for their trusts, to the stakeholders for their continuous support and attention to PTPN VII (Persero), and to all PTPN VII (Persero)’s workers for their loyalty and superb service. May God The Most Merciful always pour His blessing to all of us. Amen!
Atas nama Dewan Komisaris/On behalf of Board of Commissioners
Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.ScKomisaris Utama/President Commissioner
8
PROFIL DEWAN KOMISARISProfile of Board of Commisioners
Lahir di Pekanbaru, 14 Mei 1945, Sarjana Akuntansi, Fakultas Ketatalaksanaan Niaga, Universitas HKBP Nomensen, Medan (1970) dan Magister Sains pada program studi Magister Manajemen Agribisnis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Jogjakarta (2007). Mengawali karir di bidang
perkebunan pada tahun 1971 sebagai anggota Staf Internal Auditor pada PT PP London Sumatera Indonesia. Bergabung dengan PN Perkebunan VI sebagai anggota Staf Biro Efisiensi dan Kontrol (1975). Pada tahun 1996 dipercaya sebagai Direktur Keuangan pada PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero).Pada tahun 1998 diangkat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), dan pada tahun 2003 menjabat Direktur Utama pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) hingga Januari 2007. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk periode 2006-2008. Diangkat menjadi Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada tanggal 13 Oktober 2008, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008.
Born in Pekanbaru, May 14, 1945, graduated from School of Accounting, Department of Commerce, University of HKBP Nomensen, Medan (1970) and earned his Magister in Agri-business Science, from Agribusiness Management Magister Program, University of Gajah Mada, Jogjakarta (2007). Initiating his career in plantation in 1971 where he worked as Internal Auditor staffer at PT PP London Sumatera Indonesia. Admitted to PN Perkebunan VI as a staffer at Bureau for Efficiency and Control (1975). Becoming Finance Director of PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) in 1996, and President Director at the same company in 1998. In 2003 he was appointed President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), that he held till January 2007. Chief of Association of Indonesia’s Palm Oil Entrepreneurs (GAPKI) for the period of 2006-2008. Appointed President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII on October 13, 2008 under Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP-187/MBU/2008 dated September 24, 2008.
Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.ScKomisaris Utama/President Commissioner
Lahir di Jakarta, 26 Juni 1946, menjadi Komisaris Perseroan sejak Tanggal 13 Oktober 2008 sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-187/ MBU/2008 tanggal 24 September 2008. Mendapatkan gelar Sarjana bidang Biometrika dari Institut Pertanian Bogor (1971), Magister Bidang Statistik, University of Minnesota, Amerika Serikat (1977) dan Doktor bidang Statistika Terapan dari Colorado State University (1980). Pernah menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor (2002-2007) dan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 2003-2008. Saat ini menjabat juga sebagai Komisaris Utama PT Siak Prima Nusa dan Ketua Dewan Pakar HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).
Born in Jakarta, June 26, 1946. C o m p a n y ’ s C o m m i s s i o n e r since October 13, 2008 under Decree of Minister of State-owned Enterprises, N o . K E P - 1 8 7 /MBU/2008 dated September 24, 2008.
A graduate of Biometrics, Bogor Agriculture Istitute (1971), Master in Statistics of University of Minnesota, USA (1977) and PhD. in Applied Sciences of Colorado State University (1980). Rector of Bogor Agriculture Institute (2002-2007) and Commissioner of PT Perkebunan VIII (Persero) from 2003 to 2008. Currently also President Commissioner of PT Siak Prima Nusa, and Head of Board of Experts, Indonesia’s Farmers Association (HKTI).
Prof. DR. Ir. H. Ahmad Anshori Mattjik, M.ScKomisaris/Commissioner
13Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 27 November 1953. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Pertanian Universitas Hassanudin (UNHAS), Ujung Pandang (1979), Master of Science (MSc) dari University of the Philippines at Los Banos (1980) dan meraih gelar Doktor (Ph.D.) dari Cornell University, Amerika Serikat (1990). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 5 Juni 2003 sampai saat ini, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-217/MBU/2003 tanggal 5 Juni 2003 dan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008. Sebelumnya adalah Dosen Pasca-sarjana UNHAS (1990-sekarang), Ketua Program Diklat TMPP UNHAS (1992-1999), Konsultan SRDP P CIDA (1991), Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP) UNHAS (1993-1999), Kepala Pusdiklat SESPANAN Bidang TMKP, LAN-RI (1999-2000), Kepala Pusdiklat SESPANAS Bidang Kepemimpinan (2000-2001), Deputi Bidang Diklat SPIMNAS (2001-2002) dan Ketua Program Doktor Pertanian Universitas Hasanudin (2006-sekarang).
Born in Pinrang, South Sulawesi, on November 27, 1953. Graduated from the Department of Agriculture, University of H a s s a n u d i n (UNHAS), Ujung Pandang (1979), Master of Science
(MSc) from University of the Philippines at Los Banos (1980) and earned his Ph.D. from Cornell University, USA (1990). Company’s Commissioner since June 5, 2003, under Decree of Minister of State-owned Enterprises No. KEP 217/MBU/2003, dated June 5, 2003 and Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP-/MBU/2008 dated September 24, 2008. Lecturer of Graduate School of UNHAS (1990 - present), Head of TMPP UNHAS Training Center (1992-1999), Consultant of SRDP – CIDA (1991), Head of Center for Development Policies and Management Studies (PSKMP) UNHAS (1993-1999), Head of SESPANAS Training Center for TMKP, LAN-RI (1999-2000), Head of SESPANAS, Leadership Section (2000-2001), Deputy of SPIMNAS Training Center (2001-2002) and Head of Doctoral Program in Agriculture, University of Hasanudin (2006-present).
Prof. DR. Ir. H. M. Saleh S. Ali, M.ScKomisaris/Commissioner
Lahir di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 11 November 1953. Menjabat sebagai Anggota Komisaris Perseroan sejak 13 Oktober 2008. sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara,
Medan dan memulai karir sebagai karyawan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Bah Jambi pada tahun 1979. Menjabat sebagai Kepala Bagian Tanaman PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Bah jambi (1996-2001). Dari tahun 2001 sampai 2003 menjabat sebagai Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara I (Persero) dan pada tahun 2003 sampai dengan 2007 menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I (Persero).
Born in Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam on November 11, 1953. Company’s Commissioner since October 13, 2008 under Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP-187/MBU/2008 dated September 24, 2008. Graduated from the Department of Agriculture, University of Sumatera Utara, Medan and started his career as worker for PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Bah Jambi in 1979. Head of Plant Section, PT Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi (1996-2001). He was Director of Production of PT Perkebunan Nusantara I (Persero) from 2001 to 2003, and President Director of PT Perkebunan Nusantara I (Persero) from 2003 to 2007.
Ir. Razali IshakKomisaris/Commissioner
12
Lahir di Ujung Pandang, 10 Oktober 1967. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 1945, Jogjakarta (1998). Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komisaris Perseroan sejak tanggal 12 September 2006, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-101/MBU/2006 tanggal 11 September 2006 dan kemudian diangkat kembali dengan SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIINo. KEP-209/MBU/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Aktif pada Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (1996-1998), selanjutnya menjadi tenaga profesional pada Kantor Hukum Profesional HSH (2001-2004) dan Kantor Hukum Profesional H3I sejak tahun 2004 sampai saat ini.
Born in Ujung Pandang, October 10, 1967. Graduated from the School of Law, University of Proklamasi 1945, Jogjakarta (1998). Commissioner since September 12, 2006 under Decree of Minister of State-
owned Enterprises, No. KEP-101/MBU/2006 dated September 11, 2006, and was re-appointed under Decree of Minister of State-owned Enterprises in the Company’s General Meeting of Shareholders No. KEP-209/MBU/2011 dated 10 October 2011. Actively involved in Indonesian Foundation for Manpower (1996-1998), and professional staffer for HSH Professional Legal Office (2001-2004) H31 Professional Legal Office from 2004 up to present time.
Harun Sulkam, SHKomisaris/Commissioner
Lahir di Bengkulu pada tanggal 3 Oktober 1958. Menjabat komisaris Perseroan sejak tanggal 13 Oktober 2008, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN N o . K E P -1 8 7 / M B U / 2 0 0 8 tanggal 24 September 2008. Meraih gelar Sarjana Agronomi pada Institut Pertanian Bogor (1981) dan
gelar Engineer Agronomi Wilayah Tropis dari ESAT, CNEARC, Montpellier, Perancis (1991) serta gelar Doktor Sosiologi Pembangunan, Sejarah dan Kebudayaan dari INA-PG dan EHESS Perancis. Memperoleh penghargaan yaitu Satya Lencana Karya Satya (2001). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian (2001-2005) dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Pertanian.
Born in Bengkulu on October 3, 1958. Company’s commissioner since October 13, 2008, under Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP-187/MBU/2008 dated September 24, 2008. A graduate of Agronomy, Bogor Agriculture Institute (1981). Earned his Engineer in Tropical Agronomy from ESAT, CNEARC, Montpellier, France (1991), and PhD. in Sociology of Development, History and Culture from INA-PG and EHESS, France. Received Indonesian Satya Lencana Karya Satya Award (2001). Previously Director of Seasonal Plant, Directorate General of Plantation Production Supervision, Department of Agriculture (2001- 2005) and is currently Secretary General of Department of Agriculture.
DR. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Dipl. Ing. AgrKomisaris/Commissioner
15Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM.Direktur Utama/President Directors
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahaesa atas selesainya laporan ini dan atas segala pencapaian kinerja PTPN VII (Persero) selama ini.
Dalam laporan ini, tampak bahwa pada tahun 2011 Perusahaan telah mampu meningkatkan angka penjualan menjadi Rp 4.923.295 juta, yang merupakan kenaikan sebesar 28,45% dibandingkan dengan angka penjualan pada tahun 2010 yang hanya Rp 3.832.934 juta. Peningkatan angka penjualan ditopang oleh kenaikan angka penjualan kelapa sawit sebesar 39%, teh sebesar 16% dan karet sebesar 8% , di samping adanya peningkatan harga jual pada masing-masing komoditi dimaksud.
Namun demikian, karena adanya kenaikan pada beban pokok penjualan sebesar 42,07% pada tahun 2011, Perusahaan hanya mencatat laba bersih sebesar Rp 153.410 juta, menurun sebesar 39,42% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 254.244 juta. Penurunan laba bersih juga disebabkan oleh meningkatnya total beban dari tahun lalu sebesar Rp 1.190 juta atau 33,25%.
Ke depan, berbagai strategi akan terus dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan menekan beban penjualan melalui berbagai upaya penguatan asset fundamental dan strategi manajemen yang lebih komprehensif, termasuk upaya-upaya meminimalisasi risiko.
Let us extend our gratitude to God the Almighty for the completion on this Annual Report 2011 and for His blessing to the PTPN VII (Persero) successful performance.
As can be seen in the report, in 2011 the Company managed to elevate its sales to a figure of Rp 4,923,295 million, which was an increase of 28.45% compared to the sales figure of 2010 which was only Rp 3,832,934 million. The sales rise was attributed to the hike in sales of oil palms of 39%, tea of 16% and rubber of 8%, in addition to the hike in sales prices for each given commodity.
Nevertheless, due to the inevitable rise in cost of sales by 42.07% in 2011, the Company only booked a net profit of Rp 153,410 million, which was a decrease of 39.42% compared to net profit of 2010 which was Rp 254,244 million. The decrease was also due to the rise in previous year total cost of Rp 1,190 million, or 33.25%.
In the future, better strategies will be undertaken as to elevate productivity and minimize cost of sales by strengthening our fundamental assets and more comprehensive management strategy, including necessary efforts of risk minimizing.
LAPORAN DIREKTUR UTAMAPresident Director’s Report
14
Dinamika usaha dengan beragam perubahan dalam lingkungan bisnis dan berbagai tantangan bisnis mengharuskan jajaran manajemen untuk merapatkan barisan dan makin kompak agar bisa memberikan kontribusi lebih bermakna bagi organisasi Perusahaan yang kita cinta ini. Direksi telah bersungguh-sungguh membangun manajemen yang bersih dan professional melalui konsolidasi di berbagai bidang, yakni penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, code of conduct, budaya perusahaan, manajemen risiko, standar prosedur operasi, sistem akuntansi, sistem manajemen dan sistem teknologi informasi.
Untuk berperan serta dalam pelestarian lingkungan dan agar kehadiran Perusahaan di tengah-tengah masyarakat bisa lebih bermakna, dan sebagai ungkapan syukur dan terimakasih atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, melalui bingkai Corporate Social Responsibility (CSR), kami terus berkomitmen dengan menjalankan program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam wadah yang kami sebut ‘PTPN7 PEDULI’. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN VII (Persero) dituangkan dalam bentuk Kemitraan (PTPN7 Peduli Kemitraan), yang memberikan bantuan pinjaman dana pengembangan usaha untuk usaha kecil dan menengah di sekitar Perusahaan, dan program Bina Lingkungan (PTPN7 Peduli Bencana Alam, PTPN7 Peduli Pendidikan, PTPN7 Peduli Kesehatan, PTPN7 Peduli Pembangunan, PTPN7 Peduli Keagamaan, dan PTPN7 Peduli Pelestarian Alam), yang menyediakan bantuan langsung untuk berbagai kegiatan pembangunan fasilitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan.
Di bidang Kemitraan, pada tahun 2011 telah disalurkan dana kemitraan sebesar Rp. 13.190.750.000, untuk 2009 mitra binaan. Sementara itu, melalui program Bina Lingkungan, pada tahun 2011, telah disalurkan dana sebesar Rp. 5.436.287.440 untuk korban bencana alam, pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, pengembangan sarana ibadah dan pelestarian alam.
Business dynamics in the industry along with its related business challenges have required the Management to work hand-in-hand and harmoniously in order to provide more meaningful contribution to our beloved Company’s organization. The Board of Directors has been committed to building a clean and professional management through consolidation in all aspects, namely implementation Good Corporate Governance, code of conduct, corporate culture, risk management, standard operation procedure, accounting system, management system and information technology system.
In order to actively participate in environment conservation, and to ensure that the Company’s presence among the local community turns to be more meaningful, and as our gratitude to the local government and people’s support, through our Corporate Social Responsibility (CSR) scheme, we are committed to undertaking of our Partnership Program and Community Assistance Program called ‘PTPN VII PEDULI’. PTPN VII (Persero)’s Partnership and Community Assistance Program has been implemented in Partnership scheme (PTPN 7 Peduli Kemitraan), which supplies soft loan for local small and middle scales enterprises, and Community Assistance scheme (PTPN7 Peduli Bencana Alam, PTPN7 Peduli Pendidikan, PTPN7 Peduli Kesehatan, PTPN7 Peduli Pembangunan, PTPN7 Peduli Keagamaan, and PTPN7 Peduli Pelestarian Lingkungan), which provides direct contribution to various facility, social, community and environmental development activities.
In term of Partnership scheme, in 2011, a total of Rp. 13,190,750,000 loan for 2009 fostered partners was disbursed. Meanwhile, through its Community Assistance scheme, a fund amounting to Rp 5,436,287,440 was supplied for casualties of natural disasters, education/training, community health improvement, public infrastructure and facility development, pray house development and natural conservation.
17Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Kami yakin bahwa apa yang telah kami tempuh merupakan upaya-upaya penguatan prinsip pengelolaan bisnis yang berfokus pada konsep triple bottom line, yakni profit (laba), people (kesejahteraan pekerja dan masyarakat) serta planet (pelestarian alam), yang akan kami jalankan secara konsisten di masa-masa datang. Kami juga senantiasa mengeratkan tali hubungan baik dengan dengan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya seperti pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan entitas-entitas terkait lainnya. Ini semua kami pandang sebagai langkah strategis dalam mengokohkan daya dukung peningkatan operasi perusahaan.
Akhir kata, dalam kesempatan yang baik ini, ijinkanlah saya menyampaikan terimakasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan arahan dan masukan, kepada jajaran manajemen yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja unggul, kepada segenap pekerja yang telah berkarya dengan sungguh-sungguh, kepada para pemegang saham (shareholders) yang telah menaruh kepercayaan kepada Direksi, dan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) atas dukungan dan kerjasamanya. Dengan arahan, dedikasi, dukungan, komitmen dan kerja keras semua pihak, Perusahaan yang kita cintai ini akan mampu berkinerja lebih baik lagi di masa depan.Maju terus PTPN VII!
We are more than sure that what we have done has been our efforts for strengthening our business operation and management focused on the triple bottom line concept, namely profit, people (workers and local people’s welfare) and planet (natural conservation), which we will conduct in a consistent way in the future. In addition to that, we have also tightened better relations with our other stakeholders such as the local government, community-based organizations, and other related entities. We perceive this as our strategic step in order to build sturdier support for the Company’s overall operation.
Finally, please allow me to use this opportunity to thank the Board of Commissioners for their direction and guidance, to the management who has demonstrated excellent dedication and service, and all the workers who have showed committed service, to the shareholders for their trust to the Directors, and to the stakeholders for their endless support and cooperation. Under direction, dedication, support, commitment and hard work delivered and demonstrated by all parties to the Company, I am sure our beloved Company will be able to perform much better in the forthcoming years.Go! Go! PTPN VII!
Atas nama Dewan Direksi/On behalf of Board of Directors
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM.Direktur Utama/President Directors
16
Direksi telah bersungguh-sungguh membangun manajemen yang bersih dan professional melalui konsolidasi di berbagai bidang, yakni penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, code of conduct, budaya perusahaan, manajemen risiko, standar prosedur operasi, sistem akuntansi, sistem manajemen dan sistem teknologi informasi.
The Board of Directors has been committed to building a clean and professional management through consolidation in all aspects, namely implementation Good Corporate Governance, code of conduct, corporate culture, risk management, standard operation procedure, accounting system, management system and information technology system.
PROFIL DIREKSIProfile of Board of Directors
Lahir di Metro, 5 Oktober 1959. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (1983). Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 25 Januari2007, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-134/MBU/2006 tanggal 27 Desember
2006. Sebelumnya menduduki beberapa jabatan penting diPerseroan, yakni Direktur Keuangan (2003-2006) sesuaiSurat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-249/MBU/2003 tanggal 19 Juni 2003. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi (1998-2003), Kepala Urusan Anggaran Bagian Pembiayaan (1992), dan Kepala Urusan Keuangan, Bagian Keuangan (1994-1998). Menjadi Ketua Dewan Pengawas PT DAPENBUN sejak 23April 2008. Sesuai dengan SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 diberhentikan secara resmi sebagai Direktur Utama PTPN VII (Persero) untuk kemudian melanjutkan karir sebagai Direktur Utama di PTPN XI.
Born in Metro on October 5, 1959. A graduate of accounting, from the Department of Economics, University of Gadjah Mada, Jogjakarta (1983). President Director of the Company from January 25, 2007, under Decree of Minister of State-owned Enterprise No. KEP-134/MBU/2006, dated December 27, 2006. He previously held some important positions within the Company, namely Director of Finance (2003-2006) under Decree of Minister of State-owned Enterprise No. Kep-249/MBU/2003 dated June 19, 2003, Head of Accounting Section (1998 – 2003), Head of Budget, Finance Section (1992), and Head of Finance Division (1994-1998). Currently the Head of Supervisory Board of PT DAPENBUN (since April 23, 2008). By virtue of the Company’s Shareholders’ Decree No. SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, Andi Punoko officially terminated his job as President Director of PTPN VII (Persero) for his new assignment as President Director of PTPN XI.
Drs. Andi Punoko, AkDirektur Utama/President Director
Lahir di Baserah (Riau), 28 September 1960. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1984), dan gelar S-2 di Magister Manajemen Agribisnis (MMA) universitas yang sama (1995). Pernah menduduki berbagai posisi di PT Perkebunan II (Persero) Sumatera Utara sejak 1985; yakni sebagai Kepala Bagian SDM PTPN II (1997-1998), dan selanjutnya menjabat sebagai Administratur di unit-unit usaha di lingkungan PTPN II (1998-2001). Sebelumnya adalah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum di PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Riau (2001-2006) dan kemudian menjabat Direktur SDM & Umum Perseroan (27 Desember 2006 - 4 Maret 2010) dan terakhir menjabat sebagai Direktur Produksi sejak tanggal 6 Maret 2010, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-45/MBU/2010 tanggal 4 Maret 2010. Semenjak tanggal 1 Maret 2012 sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 telah selesai melaksanakan tugas di Perseroan.
Born in Baserah (Riau), on September 28, 1960. Graduated from the Department of Agriculture, Bogor Agriculture Institute, (1984), and a Master of School for Agribusiness Management Magister of the same university (1995). He once held some positions in PT Perkebunan II (Persero) in South Sumatera that he started in 1985. He was once Head of Human Resources Section at PTPN II (1997 – 1998), and Administrator for business units within PTPN II (persero) from 1998 to 2001. The Director of Human Resources and General Affairs of PTPN V (Persero) Riau, (December 27, 2006 to March 4, 2009). Company’s Director of Production from March 6, 2009 under Decree of Minister of State-owned Enterprise No. KEP-45/MBU/2010 dated March 4, 2010. On March 1, 2012, by virtue of Decree of the Company’s Shareholders’ Decree No. SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, he finalized his job with the Company.
Ir. Mardjan Ustha, MMDirektur Produksi/Director of Production
19Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Lahir di Bandung, tanggal 24 Juni 1961, menjadi Direktur SDM dan Umum sejak tanggal 8 April 2010, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-81/MBU/2010 tanggal 7 April 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (1985), Bandung. Karir kerja dimulai dengan bergabung di Perseroan pada tahun 1986 kemudian sejak 1999-2003 menjabat sebagai Kepala Bagian SDM Perseroan, dan pada Mei 2003-2010 menjabat sebagai Corporate Secretary Perseroan. Selama karirnya di Perseroan, banyak bergerak di bidang perkembangan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.
Born in Bandung on June 24, 1961. Company’s Director of Human Resources and General Affairs since April 8, 2009, under Decree of Minister of State-owned Enterprise N o . K E P - 8 1 /MBU/2010 dated
April 7, 2010. Earned his degree in Laws from the Department of Laws, University of Padjajaran, Bandung (1985). Joined the Company in 1986. Prior to his assignment as Director of Human Resources and General Affairs with the Company, he was Corporate Secretary, a position that he held from 2003 to 2010, and prior to that he was Head of Human Resources Section (1999-2003). During his career with the Company, he was actively involved in the development of its man power and human resources affairs.
Budi Santoso, SHDirektur SDM dan Umum/Director of Human Resources and General Affairs
Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1957. Memperolah gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Satya Wacana (1982) dan gelar MBA dari University of Colorado at Boulder, USA (1992).Menyandang predikat Certified Wealth Manager dari Erasmus University and MM-Universitas Gajah Mada, Jakarta. Pernah
bergabung dengan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1985 sebagai management trainee dan sempat menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT UFJ-BRI Finance (1999-2003). Diangkat sebagai Direktur Keuangan PTPN VII (Persero) sejak tanggal 6 Juli 2007, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-116/MBU/2007 tanggal 4 Juli 2007 dan sesuai dengan SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan dan secara resmi menggantikan Direktur Utama sebelumnya yaitu Drs. Andi Punoko, Ak. Hingga sekarang masih aktif sebagai anggota Asosiasi Emiten Indonesia, dan anggota Certified Wealth Manager Association (CWMA).
Born in Jakarta on August 17, 1957. Earned an engineer degree at the Department of Agriculture, Christian University of Satya Wacana (1982) and an MBA from University of Colorado at Boulder, USA (1992). He holds the title of Certified Wealth Manager of Erasmus University Rotterdam– Magister Management Program of University of Gajah Mada, Jakarta. He joined Bank Rakyat Indonesia in 1985 as management trainee and was once Vice Director of PT UFJ-BRI Finance (1999 – 2003). Assigned as Director of Finance, PTPN VII (Persero) on July 6, 2007, under Decree of Minister of State-owned Enterprise No. KEP-116/MBU/2007 dated July 4, 2007. By virtue of Decree of the Company’s Shareholders no SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, he was appointed as President Director of the Company replacing Drs.Andi Punoko, Ak. Currently actively involved as member of Indonesian Underwriters Association and member of Certified Wealth Manager Association (CWMA).
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWMDirektur Keuangan/Director of Finance
18
Lahir di Temanggung (Jawa Tengah), 10 September 1958. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari FakultasPertanian Jurusan Teknologi Pertanian di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (1982) dan Gelar S-2 dariMagister Manajemen Agribisnis (MMA) di InstitutPertanian Bogor (IPB)
tahun 1998. Mengawali karir di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada tahun 1984 hingga menjabat sebagai Kepala Bagian Pemasaran Perseroan pada tahun 2004. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan Perseroan sejak tanggal 5 April 2007, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-41/MBU/2007 tanggal 4 April 2007. Semenjak tanggal 1 Maret 2012 sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 telah selesai melaksanakan tugas di Perseroan.
Born in Temanggung (Central Java), on September 10, 1958. Graduated from the Department of Agriculture, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (1982) and earned his Master degree from the school of Agribusiness Management Magister Program at the Bogor Institute of Agriculture in 1998. Started his career with PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) in 1984 and became Head of Marketing Section in 2004. Company’s Director of Marketing and Development Planning since April 5, 2007, under Decree of Minister of State-owned Enterprise No. KEP-41/MBU/2007 dated April 4, 2007. On March 1, 2012, by virtue of Decree of the Company’s Shareholders’ Decree No. SK-92/MBU/2012 dated 1 Maret 2012, he finalized his job with the Company.
Ir. Gatot Bintoro, MMDirektur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan/Director of Marketing and Development Planning
Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1957. Memperolah gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Satya Wacana (1982) dan gelar MBA dari University of Colorado at Boulder, USA (1992). Menyandang predikat Certified Wealth Manager dari Erasmus University and MM-Universitas Gajah Mada,Jakarta. Pernah bergabung dengan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1985 sebagai management trainee dan sempat menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT UFJ-BRI Finance (1999-2003). Diangkat sebagai Direktur Keuangan PTPN VII (Persero) sejak tanggal 6 Juli 2007, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-116/MBU/2007 tanggal 4 Juli 2007 dan sesuai dengan SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan dan secara resmi menggantikan Direktur Utama sebelumnya yaitu Drs. Andi Punoko, Ak. Hingga sekarang masih aktif sebagai anggota Asosiasi Emiten Indonesia, dan anggota Certified Wealth Manager Association (CWMA).
Born in Jakarta on August 17, 1957. Earned an engineer degree at the Department of Agriculture, Christian University of Satya Wacana (1982) and an MBA from University of Colorado at Boulder, USA (1992). He holds the title of Certified Wealth Manager of Erasmus University Rotterdam– Magister Management Program of University of Gajah Mada, Jakarta. He joined Bank Rakyat Indonesia in 1985 as management trainee and was once Vice Director of PT UFJ-BRI Finance (1999 – 2003). Assigned as Director of Finance, PTPN VII (Persero) on July 6, 2007, under Decree of Minister of State-owned Enterprise No. KEP-116/MBU/2007 dated July 4, 2007. By virtue of Decree of the Company’s Shareholders No.SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, he was appointed as President Director of the Company replacing Drs.Andi Punoko, Ak. Currently actively involved as member of Indonesian Underwriters Association and member of Certified Wealth Manager Association (CWMA).
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWMDirektur Utama/President Director
Lahir di Teluk Betung (Bandar Lampung), 24 Juli 1958. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Lampung serta Sarjana Hukum di Palembang. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1984 sebagai Sinder di Pabrik Gula Bungamayang (PTP XXI-XXII) dan kemudian menjadi Kepala Rayon pada tahun 1990 di Pabrik Gula Cinta Manis (PTP
XXXI). Hingga pada tahun 1996 terjadi perubahan Perseroan menjadi PTPN VII, diangkat sebagai Kepala Tanaman di pabrik gula Bungamayang (1997) dan Kepala Tanaman di kebun karet Unit Usaha Tulungbuyut. Mulai tahun 2001 memegang jabatan sebagai Manajer hingga tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama diangkat menjadi Manajer Distrik Banyuasin membawahi wilayah PTPN VII (Persero) di Sumatera Selatan. Dan terhitung tanggal 1 Maret 2012 sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 resmi diangkat menjadi Direktur Produksi di Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII. Pada tahun 2004 dan 2005 secara berturut-turut mendapat penghargaan sebagai Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita Se-Sumatera oleh Presiden Republik Indonesia, serta pada tahun 2006 mendapat penghargaan atas Zero Accident di Unit Usaha Beringin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
Born in Teluk Betung (Bandar Lampung), on 24 July 1958. He earned his Bachelor or Agriculture of University of Lampung and Bachelor in Law in Palembang. Started his career with the Company in 1984 as Supervisor at Bungamayang Sugar Mill (PTP XXI-XXII) and later Head of Region of Cinta Manis Sugar Mill (PTP XXXI) in 1990. In, 1996, upon the company’s alteration PTPN VII, he was appointed Head of Plants at Bungamayang Sugar Mill (1997) and Head of Plant di at Tulungbuyut Business Unit’s rubber plantation. From 2001 to 2009, he was manager of the business unit, and later in 2009 he was appointed Manager of Banyuasin District supervising South Sumatra’s PTPN VII (Persero)’s area. In 1 March 2012, by virtue of Decree of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No.SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, he was appointed Director of Production,PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). In 2004 and 2005 he was awarded title of Best All Sumatra’s Female Workers’ Coach from the President of Republic of Indonesia, and in 2006 received appreciation of Zero Accident for Beringin Business Unit from the Vice President of Republic of Indonesia.
Ir. Muhammad Natsir, SHDirektur Produksi/Director of Production
23Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 27 Agustus 1956, memperoleh gelar Sarjana Muda pada jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan selanjutnya menyelesaikan studinya sebagai Sarjana Ilmu Sosial dan Perpustakaan pada universitas yang sama. Karir sebagai pekerja di PTPN III (Persero) dimulai pada tahun 1981-1990 sebagai karyawan dan kemudian dari tahun 1991 hingga 2001 menjadi Asisten di bidang keuangan perusahaan. Setelah itu selama 6 tahun (2001-2007) menjadi Kepala Urusan di Bagian Keuangan dan Pembiayaan PTPN III (Persero) hingga pada tahun 2008 diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan. Mulai tanggal 1 Maret 2012, sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIINo. SK-92/MBU/ 2012 tanggal 1 Maret 2012, resmi diangkat menjadi Direktur di Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII. Saat ini masih aktif menjabat sebagai Komisaris di PT Environment Synthetic Wood Nusantara (PT. ESW Nusantara), anak perusahaan PTPN III (Persero).
Born in Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, on 27 August 1956, and earned his Bachelor in Accounting from University of North Sumatra and further Bachelor in Social Sciences and Library Studies
in the same university. He started his career in PTPN III (Persero) in 1981 and from 1991 to 2001 he was the company’s Finance Assistant. He was then a section head in PTPN III (Persero)’s Finance and Financing Department from 2001-2007 and in 2008 he was appointed Head of Finance Department. In 1 March 2012, by virtue of Decree of PTPN VII (Persero)’s Shareholders, No. SK-92/MBU/ 2012 dated 1 March 2012, he was appointed Director of Finance, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII. Currently active as Commissioner of PT Environment Synthetic Wood Nusantara (PT. ESW Nusantara), a subsidiary of PTPN III (Persero).
Drs. H. Agoes RiyantoDirektur Keuangan/Director of Finance
Lahir di Tarutung (Sumatera Utara), 13 Maret 1958, meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Magister Manajemen Agribisnis UMA Medan pada tahun 2010. Memulai karir sebagai Trainee Asisten Tanaman di Sei Kabara PTP IV pada tahun 1982 dan kemudian menjadi Asisten dan Staf di bidang
tanaman PTP IV mulai tahun 1984 hingga 1995. Berlanjut pada tahun 1995 hingga 2002 bertugas sebagai Kepala Urusan Tanaman di PTPN III dan kurang lebih selama 7 tahun (2002-2009) menjabat sebagai Manajer Kebun di lingkungan PTPN III, hingga pada pertengahan April 2009 diangkat menjadi Distrik Manajer Tapanuli Selatan PTPN III. Mulai tanggal 1 Maret 2012, sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 telah resmi menjadi Direktur di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII.
Lahir di Tarutung (Sumatera Utara), 13 March 1958, earned his Bachelor in Agriculture from Bogor Institute of Agriculture in 1982 and Magister Management in Agribusiness from UMA Medan in 2010. He started his career as Assistant Trainee for Plant in PTP IV’s Sei Kabara in 1982 and later assistant and staffer in PTP IV Plant Division from 1984 to 1995. He was then Head of Plant Division in PTPN III from 2002 to 2009 where he was also Plantation Manager at PTPN III, and in mid April 2009 he was appointed as District Manager of PTPN III Tapanuli Selatan I. In 1 March 2012, by virtue of Decree of PTPN VII (Persero)’s Shareholders, no No.SK-92/MBU/ 2012 dated 1 March 2012, he was appointed Director of Marketing and Development Planning, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII.
Ir. Rafel Parasian Sibagariang, M.MADirektur Pemasaran & Perencanaan Pengembangan/Director of Marketing and Development Planning
22
Lahir di Bandung, tanggal 24 Juni 1961, menjadi Direktur SDM dan Umum sejak tanggal 8 April 2010, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-81/MBU/2010 tanggal 7 April 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (1985), Bandung. Karir kerja dimulai dengan bergabung di Perseroan pada tahun 1986 kemudian sejak 1999-2003 menjabat sebagai Kepala Bagian SDM Perseroan, dan pada Mei 2003-2010 menjabat sebagai Corporate Secretary Perseroan. Selama karirnya di Perseroan, banyak bergerak di bidang perkembangan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.
Born in Bandung on June 24, 1961. Company’s Director of Human Resources and General Affairs since April 8, 2009, under Decree of Minister of State-owned Enterprise N o . K E P - 8 1 /MBU/2010 dated
April 7, 2010. Earned his degree in Laws from the Department of Laws, University of Padjajaran, Bandung (1985). Joined the Company in 1986. Prior to his assignment as Director of Human Resources and General Affairs with the Company, he was Corporate Secretary, a position that he held from 2003 to 2010, and prior to that he was Head of Human Resources Section (1999-2003). During his career with the Company, he was actively involved in the development of its man power and human resources affairs.
Budi Santoso, SHDirektur SDM dan Umum/Director of Human Resources and General Affairs
25Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan Indonesia. Perseroan berkantor pusat di Bandar Lampung, provinsi Lampung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dan Akte Notaris tanggal 11 Maret 1996. PTPN VII (Persero) merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Propinsi Bengkulu.
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) is one of Indonesia’s State-owned Enterprises in plantation sector. Its Headquarters are located in Bandar Lampung, Province of Lampung, which were incorporated based on the Government’s Regulation Number 12 Year of 1996, dated February 14, 1996 and Notarial Act dated March 11, 1996. The Company was established as a merger of PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Project for Development of PT Perkebunan XI (Persero) in Regency of Lahat, and Project for Development of PT Perkebunan XXIII (Persero) in the Province of Bengkulu.
RIWAyAT SINGKAT PERUSAHAANCompany’s Brief History
III PROFIL PERUSAHAANCompany Profile
RIWAyAT SINGKAT PERUSAHAANCompany’s Brief History
VISI, MISI DAN TUJUAN PERUSAHAANCompany’s Vision, Mission and Goals
BIDANG USAHABusiness Operation
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIIPT Perkebunan Nusantara VII (Persero)'s Structure of Organization
ENTITAS ASOSIASIAssociated Entities
KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN OBLIGASIChronology of Shares and Bonds Listing
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODALStock Exchange Supporting Institutions and Professions
PERISTIWA-PERISTIWA PENTINGSignificant Moments
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASIAwards and Certification
JARINGAN KERJA PERUSAHAANThe Company's Operation Network
SUMBER DAyA MANUSIAHuman Resources
24
Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris Harun Kamil,SH tersebut telah diubah dengan Akte No. 08 tanggal 11 Oktober 2002 oleh Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat No. C-20863 HT.01.04 tahun 2002 tanggal 25 Oktober 2002. Akte pendirian tersebut diatas kemudian diubah dengan Akte No. 34 tanggal 13 Agustus 2008, oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-55963.AH.01.02. Tahun 2008, dan dengan adanya perubahan Pasal 11 ayat (12) yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 14 September 2010,disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No. AHU-55963.AH.01.02. Tahun 2008.
Penggabungan sejumlah perkebunan ke dalam PTPN VII (Persero) memberikan catatan sejarah tersendiri. Sebelum bergabung menjadi PTPN VII (Persero), PT Perkebunan X (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agribisnis perkebunan dengan wilayah kerja di Propinsi Lampung dan Sumatera Selatan.
PT Perkebunan X (Persero) bermula dari sebuah perusahaan perkebunan milik Belanda yang terletak di Sumatera Selatan dan Lampung. Melalui proses nasionalisasi, perkebunan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1957.
The Company’s original Certificate of Association by Notary Harun Kamil, SH was altered by Certificate No. 08, dated October 11, 2002 by under Notarial Act of Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, and was further authorized by the Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia under Decree No. C-20863 HT.01.04, year of 2002, dated 25 October 25, 2002. The Certificate was then further altered into Certificate No. 34, dated August 13, 2008 under Notarial Act of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, and was authorized by Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia, No. AHU-55963.AH.01.02. year of 2008, and the alteration of Article 11 point (12), as specified in Certificate No. 11, dated 14 September 2010, authorized by the Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia, No. AHU-55963.AH.01.02 of year of 2008.
The merging of those plantation estates intoPT Perkebunan Nusantara VII (Persero) has left a unique historical record. Prior to merging into PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT Perkebunan X (Persero) was a state-owned enterprise operating in plantation agribusiness in Lampung and South Sumatera Provinces.
PT Perkebunan X (Persero) originated from a Dutch colonial plantation estate located in South Sumatera and Lampung. Through a nationalization process, the plantation estate was overtaken by the Government of Republic of Indonesia in 1957.
Sejak awal Perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta sub-sektor perkebunan pada khususnya.
The Company was established in order to take part in support to the government policy in national economic development in general and in plantation sub-sector in particular.
27Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Perusahaan ini juga telah berjalan mengikuti berbagai bentuk kebijakan pemerintah di bidang reorganisasi dan restrukturisasi perusahaan sebelum akhirnya menjadi sebuah Perseroan Terbatas pada tahun 1980.
Perjalanan sejarah PT Perkebunan XXXI (Persero) baru mulai terukir menyusul kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri gula di luar Jawa pada tahun 1978. Perusahaan perkebunan ini pada awalnya merupakan proyek pengembangan PT Perkebunan XXI - XXII (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya. Pada tahun 1989 perusahaan ini ditetapkan menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Perkebunan XXXI (Persero) dengan kantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang berkantor pusat di Jakarta dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) Bengkulu yang berkantor pusat di Surabaya merupakan Proyek Perkebunan Inti Rakyat sejak tahun 1980-an.
This company was further exposed to a couple of Government’s reorganizational and corporate restructuring policies before transforming into a limited company in 1980.
PT Perkebunan XXXI (Persero) historical records were made following the Government’s policies in development of sugar industry outside the island of Java in 1978. This plantation company was initially a development project of PT Perkebunan XXI - XXII (Persero) with its headquarters located in Surabaya. In 1989, the company was transformed into a corporate body bearing the name of PT Perkebunan XXXI (Persero) with its headquarters located in Palembang, Sumatera Selatan. Meanwhile, the Development Project of Perkebunan XI (Persero) in the Regency of Lahat, having its headquarters in Jakarta and the Development Project of PT Perkebunan XXIII (Persero) Bengkulu with its headquarters located in Surabaya took the role as Nucleus-Smallholder Plantation Project since 1980’s.
26
VisiVisi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII adalah menjadi perusahaan agribisnis berbasis karet, kelapa sawit, teh dan tebu yang tangguh, tumbuh serta berkarakter global.• Tangguh Memiliki daya saing yang prima, melalui
peningkatan produktivitas, mutu, skala ekonomi usaha dan dukungan industri hilir.
• KarakterGlobal Mempunyai karakteristik perusahaan
berkelas dunia dengan proses bisnis dan kinerja yang prima serta menghasilkan produk yang berstandar internasional.
Misi 1. Menjalankan usaha perkebunan karet,
kelapa sawit,teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.
2. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbarukan.
3. Membangun tata kelola usaha yang efektif.4. Mewujudkan daya saing guna menumbuh
kembangkan perusahaan.5. Memelihara dan meningkatkan
stakeholders value.
Tujuan PerusahaanSesuai Akte Pendirian Perusahaan, tujuan Perusahaan yang akan dicapai selama lima tahun kedepan adalah:1. Melaksanakan pembangunan dan
pengembangan agribisnis sektor perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh berkesinambungan dalam skala usaha yang ekonomis.
2. Menjadi perusahaan yang berkemampulabaan (profitable), makmur (wealthy) dan berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan nasional.
VisionPerusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII’s vision is to become an excellent and sustainable agribusiness based on rubber, oil palms, tea, and sugar canes with a global character. • Excellence Having excellent level of competitiveness
through its improvement in productivity, quality, business economic scale, and support of down-stream industry
• Global Character Having a character of global company with
excellent business conducts and performance with international standards products
Mission1. To run a plantation agribusiness operation
with commodities of rubber, oil palm, tea, and sugar canes in effective and environment friendly cultivation and processing technology.
2. To develop an industry integrated to the core business (rubber, oil palm, tea and sugar canes) by means of renewable technology.
3. To build effective corporate governance. 4. To reach for high level of competitiveness for
the Company’s sustainable improvement5. To maintain to shareholders’ value.
The Company’s GoalsIn accordance to the Company’s Certificate of Association, the Company’s five-year term’s goals are as follows:1. To undertake development and improvement
of plantation agribusiness to meet the Company’s principles which are indicated by achievement of healthy, strong and economic-scale growth, and
2. To become a profitable, wealthy and sustainable company capable of taking further roles in both regional and national development acceleration.
VISI, MISI DAN TUJUAN PERUSAHAANCompany’s Vision, Mission and Goals
29Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Anggaran Dasar PerseroanSejak awal Perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta subsektor perkebunan pada khususnya. Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi
pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya.
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Pengembangan usaha bidang Perkebunan, Agrowisata, Agro Bisnis dan Agro Industri.
Company’s Articles of Association The Company was established in order to take part in support to the government policy in national economic development in general and in plantation sub-sector in particular. According to the Company’s Altered Articles of Association, the Company’s goal is to undertake agribusiness and agro-industry, as well as optimizing of the Company’s resources to produce quality and competitive products in order to elevate the Company’s value by proper implementation of limited company’s principles.
To meet the goals and purposes, the Company can conduct its major business operation as follows:
1. Operation of plant cultivation which includes land clearing and processing, seedling, planting and harvesting of crops and other activities related to such plant cultivation.
2. Production which includes processing of its existing plantation and other parties’ plantation for semi-manufactured and fully manufactured goods and its derivatives.
3. Trading which includes undertaking of marketing activities for all related products and other trading activities relevant to the Company’s operation.
4. Development of plantation, agro-tourism, agri-business, and agro-industry operation.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII bergerak dibidang usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan produk hasil jadi sebagai berikut:
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII is operating in plantation agri-business with rubber, oil palm, tea and sugar cane commodities in the following manufactured products:
BIDANG USAHABusiness Operation
KOMODITI/COMMODITIES PRODUK OLAHAN/PROCESSED PRODuCTS
Karet/Rubber SIR 3CV ,SIR 3L ,SIR 3WF,SIR 10,SIR 20
RSS I , RSS II ,RSS III ,Cutting A
Kelapa Sawit/Oil Palm Minyak Sawit ,Minyak Inti Sawit/palm oil, palm kernel oil
Inti Sawit , Bungkil Inti Sawit/palm kernel, palm kernel meal
Tebu/Sugar Canes Gula/Sugar
Tetes/Molasses
Teh/Tea Mutu/quality I :BOP ,BOPF ,PF ,Dust ,BP ,BT
Mutu/quality II:BP-II ,BT-II ,PF-II ,Dust II ,Dust III ,Dust IV
28
Keterangan/Note:
Garis Lini/Instructional Line
Garis Koordinasi/Coordination Line
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIIPerusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII's Structure of Organization
DIREKTUR PRODUKSIIr. Mardjan Ustha, MM
DIREKTUR SDM DAN UMUMBudi Santoso, SH
RUPS
Bagian Satuan
Pengawasan Intern
7.1Ir. Musyafak
Bagian Kemitraan &Pengadaan
Bahan Baku7.2
Budi Firman, S.St
Bagian Tanaman
7.3Ir. Sunaryanto
Purwo
Bagian Teknik
7.4Ir. Kusnadi, MM
Bagian Pengolahan
7.5Ir. A.A. Putra
Wahyu G, MBA
Bagian Sumber Daya
Manusia7.6
Ir. Sunardi, MM
Bagian Umum
7.7Komaruzzaman,
SH, MM
Bagian Tanggung
JawabSosial &
Lingkungan7.8
Ir. Yulita Ratna Karyati
DISTRIKWAy SEKAMPUNG
Ir. Gatot Supriyadi
DISTRIKWAy SEPUTIH
Ir. A. Nasulian Arifin, MM
DISTRIKBANyUASIN
Ir. M. Natsir, SH
UUKEDA
Ir. StevanusArdjan, MBA
UUBEGE
JokoLelono, SP
UUWALI
Ir. SyukriZuber
UUPEWA
Ir. RobbyKoesharnowo,
MM
UURAPI
Ir. BambangRachmadi,
MM
UUBEKI
Syafrial, ST
UUTUBUIr. Moch Tasrif
Fachruddin
UUPATU
Ir. I KetutMulyawan,
MM
UUBUMA
Ir. Sukarnoto,MM
UUWATUQorry
Asmono, SE
UUMULA
Ir. AmiruddinUmar, SH
UUTEBE
Ir. Leonardo
UUBETU
Ir. BambangSantoso, MBA
UUBEKA
Ir. ChristianPriyo P, MM
UURESA
Ir. Isyuwanto
UUWABE
Ir. BermanPanggabean,
MM
31Laporan Tahunan 2011 PTPN VII 30
DIREKTUR UTAMADrs. Andi Punoko, Ak
DIREKTUR KEUANGANIr. Boyke Budiono, MBA, CWM
DIREKTUR PEMASARAN DAN PERENCANAAN
PENGEMBANGANIr. Gatot Bintoro, MM
DEWAN KOMISARIS- Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.Sc- Prof. DR. Ir. H. Ahmad Anshori Mattjik, M.Sc- Prof. DR. Ir. H. M. Saleh S. Ali, M.Sc- Ir. Razali Ishak- DR. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Dipl. Ing. Agr- Harun Sulkam, SH
Bagian Perencanaan
& Pengendalian
Anggaran7.9
Ir. Armaz Hariadi, MBA
Bagian Akuntansi &
Keuangan7.10
Drs. Sapta Yoga, Ak
Bagian Pengadaan
7.11Drs. Ery
Iswadi Hs, MBA
Bagian Pemasaran
7.12Dra. Suleimi
Bagian Penelitian &
Pengembangan7.13
Ir. Y. Hadi Nugroho, M.Sc
SekretarisPerusahaan
7.14Sonny
Soediastanto, SH
BagianSistem &TeknologiInformasi
7.15Drs. Ec.
Bambang Sunaryo
DISTRIKBANyUASIN
Ir. M. Natsir, SH
DISTRIKMUARA ENIMIr. Andreas Dewantara
DISTRIKBENGKULU
Ir. Budi Susanto, MM
UUBEKA
Ir. ChristianPriyo P, MM
UUTASA
Ir. GerrySiagian
UUBERIIr. DediAhdiyat
UUSUNIIr. Udy
Herman,SE, MM
UUBAJA
Ir. Tjoki GHHarahap
UUSULI
Ir. AkhmadAfifuddin,
MM
UUSULA
Ir. Nur’alSyarif
UUSENA
Ir. Panani
UUPALAIr. RudiGuntur
UUTAPI
Ir. VedyPudiansyah
UUPAWI
Ir. HabibWibowo
UUKETA
M. Arifin, SP
UUCIMA
Ir. Purwanto
UUBETA
Ir. RobertSimanjuntak,
MM
1. PT Bio Industri Nusantara PT Bio Industri Nusantara didirikan
berdasarkan Akta Notaris Tien Norman Lubis, S.H. No. 10 - Tanggal 10 November 1999, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dalam Surat Keputusan No. C.06812.HT.01.01.Th-2001 tanggal 28 Agustus 2001. PT Bio Industri Nusantara merupakan perusahaan penghasil pupuk hayati ”Emas”, pupuk hayati berbahan aktif mikroba pelarut hara dan pemantap agregat tanah dan barang-barang sejenis. Kepemilikan Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII di PT Bio Industri Nusantara adalah sebesar 25% senilai Rp 1.925 juta. Dengan pencatatan berdasarkan metode ekuitas, maka nilai penyertaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada PT Bio Industri per 31 Desember 2011 adalah Rp 7.175 juta.
2. Hamburg-Indonesia Import-GMBH (Indoham)
Indoham didirikan berdasarkan Akta Notaris Dr. Wessendorf No. 926/1960 tanggal 25 Maret 1960, dan telah terdaftar pada Pengadilan Hamburg, Jerman, dengan No. HR.B.9116 tanggal 25 April 1960. Bidang usaha Indoham adalah penjualan komoditas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII di pasar Eropa dan Afrika Utara berdasarkan pada penawaran yang didapat Indoham setiap hari dari PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). Selain itu, Indoham bertugas memonitor harga-harga komoditas di pasar internasional serta ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) untuk disampaikan ke PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). Kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII di Indoham adalah sebesar 2,4% dari jumlah saham atau senilai Rp 369 juta.
1. PT Bio Industri Nusantara PT Bio Industri Nusantara was established
based on Notarial Act of Tien Norman Lubis, S.H. No. 10 – dated November 10, 1999, and was authorized by the Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia by virtue of Decree No. C.06812.HT.01.01.Year of 2001, dated August 28, 2001. PT Bio Industri Nusantara is the producer of ”Emas” brand name, a bio-fertilizer product with nutrient solvent microbe and enhancer of soil aggregates and similar properties. PT Perkebunan Nusantara VII holds 25% of PT Bio Industri Nusantara shares with the nominal value of Rp 1,925 million. Under equity method listing, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII s equity at PT Bio Industri per as per December 31, 2011 was Rp 7,175 million.
2. Hamburg-Indonesia Import-GMBH (Indoham)
Indoham was established based on Notarial Act of Dr. Wessendorf No. 926/1960, dated March 25, 1960 and was registered at the Hamburg Office of Justice, Germany
No. HR.B.9116, dated April 25, 1960. Indoham operates as sales agent for Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VII for European and North African markets based on supply derived daily from PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). In addition to that, Indoham serves to monitor commodity prices within the international markets and monitor requirements issued by European Economic Community (EEC) to be forwarded to PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) holds 2.4% Indoham shares with a nominal value of Rp 369 million.
ENTITAS ASOSIASIAssociated Entities
33Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
3. PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) PT Riset Perkebunan Nusantara dibentuk
sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan PT RNI (Persero) dan sesuai dengan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-713/MBU/2010 tanggal 30 September 2010 dan mengenai persetujuan pendirian Perseroan Terbatas PT Riset Perkebunan Nusantara. Kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIIpada PT Riset Perkebunan Nusantara adalah sebesar 6,7% atau senilai Rp. 50 juta rupiah.
PT Riset Perkebunan Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn No. 01 Tanggal 20 Nopember 2010. PT Riset Perkebunan Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penelitian, konsultan, konsultan penelitian ilmiah laboratorium, jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultasi, sertifikasi mutu produk dan hasil uji, survey, konsultan bidang sumber daya manusia, konsultasi bidang pertanian, jasa pemberantasan hama, jasa konsultan bidang industri, konsultan bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa laboratorium analisa fisika kimia. PT Riset Perkebunan Nusantara menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian meliputi agroindustri, industri pertanian, perkebunan tanaman industri, rehabilitasi tanah dan reboisasi. Selain itu PT Riset Perkebunan Nusantara bergerak dalam bidang perdagangan yang meliputi ekspor impor dan perdagangan hasil perkebunan, hasil pertanian, peralatan pertanian dan perkebunan, pupuk organik,pupuk non organik dan penyubur tanaman, perdagangan hasil industri dan perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium dan timbangan khusus.
3. PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) PT Riset Perkebunan Nusantara was
established under the Decree of General Meeting of Shareholders of (PT Perkebunan Nusantara I to XIV and PT RNI, in accordance to the letter of Minister of State-Owned Enterpises No. S-713/MBU/2010 dated 30 September 2010 and approval for establishment PT Riset Perkebunan Nusantara limited company. PTPN VII (Persero)’s shareholding at PT Riset Perkebunan Nusantara is 6.7% or equivalent to Rp 50 million.
PT Riset Perkebunan Nusantara was established under Notary Act of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn No. 01 dated 20 November 2010. PT Riset Perkebunan Nusantara is a service company operating in research, consultancy, laboratory research consultancy, training, data processing, research and consulting, certification of product quality and test results, surveys, human resources consulting, agriculture consulting, pest eradication, industrial consulting, business consulting, management and administration, and physical-chemical laboratory analysis service. PT Riset Perkebunan Nusantara also operates in agricultural business including agro-industry, agricultural industry, industrial plantation, and land rehabilitation and re-greening. In addition, PT Riset Perkebunan Nusantara also operates in trading which includes export-import of plantation products, agricultural products, plantation and agricultural supplies, organic fertilizers, non-organic fertilizers, industrial products and trading of measurement supplies and spare-parts, survey and laboratory supplies and special purpose scales.
32
4. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPB Nusantara)
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara merupakan hasil perubahan bentuk Kantor Pemasaran Bersama PTPN menjadi Perseroan Terbatas sesuai surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-674/MBU/2010 tanggal 30 September 2010. Kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VII pada PT Kharisma Pemasaran Bersama
Nusantara adalah sebesar 6,7% senilai Rp 1 Milyar. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris N.M Dipo Nusantara PUA UPA, SH No. 4 Tanggal 16 November 2010 dan telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-60488.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 11 Desember 2010.
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara adalah perusahaan yang melakukan usaha dibidang perdagangan, pemasaran komoditas agro industri, pengelolaan komoditas agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan meliputi pengelolaan gudang, fasiitas penimbunan, dan transportasi, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya untuk pendidikan dan pelatihan, jasa konsultan di bidang pemasaran komoditas agro industri dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan.
4. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPB Nusantara)
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara is a transformation of PTPN Common Marketing Office as required by the Minister of State-Owned Enterprises
No. S-674/MBU/2010 dated 30 September 2010. PTPN VII (Persero)’s shareholding at PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara is 6.7% or an equivalent of Rp 1 billion. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara was established under Notary Act of N.M Dipo Nusantara PUA UPA, SH No. 4 dated 16 November 2010 and further approved by virtue of Decree of Minister of Justice and Human Rights No. AHU-60488.AH.01.01. year of 2010 dated 11 December 2010.
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara is a company operating in trading, marketing and management of agro-industry products and optimizing of company' human resources for management of warehouse, stock-pilling facilities and transportation; optimizing of human resources in term of training and workshop, consulting services in marketing of agro-industry and optimizing of company’s given infrastructure and facilities.
35Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Komposisi Pemegang Saham
Sampai dengan akhir tahun 2011 saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pencatatan SahamSampai dengan saat ini Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII belum dicatatkan di pasar modal.
Pencatatan ObligasiPada tanggal 19 Maret 2004, Perusahaan telah mencatatkan obligasi yang diterbitkan sebagai hasil dari penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perusahaan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia), dengan nilai nominal sebesar Rp 225.000.000.000 yang terbagi dalam Seri A dan Seri B, masing-masing sebesar Rp 215.000.000.000 danRp 10.000.000.000. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:Obligasi Seri A : Tingkat bunga obligasi tetap
13,875% per tahun dan akan dibayar kembali pada tanggal 26 Maret 2009.
Obligasi Seri B : Tingkat bunga obligasi tetap 14,125% per tahun dan pada tahun pertama dan untuk tahun kedua hingga ketujuh bunga dihitung berdasarkan bunga SBI berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi 5% per tahun. Obligasi ini akan dibayar kembali pada tanggal 26 Maret 2011.
Bunga obligasi dibayar setiap tiga bulan dimulai sejak tanggal 26 Juni 2004. Perusahaan tidak membuat penyisihan dana pelunasan pokok obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan hasil penerbitan obligasi tersebut.
Up to the end of 2011, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII’s shares were 100 percent owned by the Government of Republic of Indonesia.
Shares ListingUp to the present time, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII’s shares are not listed at the stock exchange.
Bond ListingOn 19 March 2004, the Company had its bond listed at the Surabaya’s Indonesian Stock Exchange. The bond was gained from the bond offering with a nominal value ofRp 225,000,000,000 divided in Serial A and Serial B, Rp 215,000,000,000 andRp 10,000,000,000 respectively. The bond was not accompanied with warrant, and was under the following terms and conditions:
Bond Serial A : Fixed bond rate on interest of 13.875% per year to be bought back on March 26, 2009.
Bond Serial B : Fixed bond rate of interest of 14.125% per year for the first year, while for another periode of second up to the seventh years, Bank Indonesian Certificate’s time interest of 3 months plus a premium of 5% per year is applied. The bond will be bought back on March 26, 2011.
The bond interest is settled once in three months starting June 26, 2004. The Company did not reserve any allowance of the bond settlement as to optimize the use of such bond.
KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN OBLIGASIChronology of Shares and Bonds Listing
Shareholding Composition
34
Obligasi tersebut telah memperoleh pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) yang dinyatakan dalam surat No.1616/PEF-Dir/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, dengan peringkat “A” (single A; stable outlook) untuk periode 22 Desember 2010 sampai dengan 26 Maret 2011. Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perusahaan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perusahaan kecuali yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan bagi kreditur lain yang tidak dijamin secara khusus termasuk pemegang obligasi ini secara pari passu. Beban yang berhubungan dengan penerbitan obligasi meliputi biaya penjaminan obligasi, biaya konsultan dan beban lainnya diamortisasi selama masa sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Pada tanggal 15 September 2005, Perusahaan telah membeli kembali (buy back) obligasi Seri B sebesar Rp 4.000.000.000.
Obligasi Seri A sebesar Rp 215.000.000.000 telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 26 Maret 2009 dengan menggunakan fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mempunyai jumlah maksimum sebesar Rp 500.000.000.000 (Catatan 21). Pinjaman tersebut diperuntukkan antara lain untuk pelunasan obligasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2009. Hutang obligasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 6.000.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 26 Maret 2011.
The Bond received a rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) as stated in letter number No.1616/PEF-Dir/XII/2010 dated 23 December 2010, with a rating of “A” (single A; stable outlook) for the period of 22 December 2010 to 26 March 2011. The Bond is not guaranteed with any collateral nor Company’s assets nor under guarantee of any other company whatsoever. All of the Company’s assets has been specially under warrant of its creditors, a guarantee for other creditors who are not specially guaranteed including the holders of such bond pari passu. Expenses incurring from issuance of such bond includes bond underwriting, consulting fee and other amortized expenses to be incurred up to the maturity of such bond. On 15 September 2005, the Company bought back the Bond B Serial of Rp 4,000,000,000.
Bond Serial A amounting to Rp 215,000,000,000 matured and fully settled on 26 March 2009 under funding of long-term loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a maximum credit limit of Rp 500,000,000,000 (Note 21). The loan was, among others, intended for settlement of bond maturing on 26 March 2009. The debt of bond as of tanggal 31 December 2010 amounting to Rp 6,000,000,000 was settled on 26 March 2011.
Nama dan alamat Penjamin Emisi/Name and Address of Underwriters: 1. PT Andalan Artha Advisindo : Equity Tower Building Lt.22 Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53. Jakarta 12192. PT Mandiri Sekuritas : Plaza Mandiri Lt.28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190 - Indonesia3. PT Danatama Makmur Sekuritas : Menara Global Lt.15, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta
Selatan, DKI Jakarta4. PT DBS Vickers Sekuritas : Plaza Permata Building, Top Floor Jl M.H. Thamrin Kav. 57 Jakarta 10350 IndonesiaKonsultan Hukum : Hanafiah, Ponggawa BangunWali Amanat : PT Bank Niaga, Graha Niaga Lt.20 Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190Lembaga Pemeringkat : PT Pefindo, Panin Tower Senayan City Lt.17 Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270, IndonesiaKantor Akuntan Publik : Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (E&Y), Wisma 46, Kota BNI
Lt.25-28, Jl.Jend. Sudirman Kav. 25-28 Jakarta 10220Notaris : Imas Fatimah, SH, Wisma Danamon Aetna Life, Lt.9 Jl. Jend. SudirmanKav. 45-46, Jakarta 12930
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODALStock Exchange Supporting Institutions and Professions
37Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
Januari:
19 Januari 2011Komisi II DPRD Sumatera Selatan mendukung rencana PTPN VII (Persero) untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan satu manajemen di Desa Sidomulyo, Banyuasin, Sumatera Selatan.
22 Januari 2011PTPN VII (Persero) menggelar pameran sekaligus menyerahkan bantuan Bina Lingkungan dan Kemitraan untuk masyarakat yang disampaikan Menko Kesra Agung Laksono dan disaksikan Bupati Way Kanan Bustami Zainuddin.
Februari:
22 Februari 2011PTPN VII bekerjasama dengan Dinas Koperindag Kota Bandar Lampung memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap mitra binaan usaha kecil guna memperbaiki kualitas produk.
Maret:
4 Maret 2011PTPN VII memberikan santunan kepada 1000 anak yatim pada kegiatan Tabligh Akbar yang dihadiri ribuan jemaah dengan penceramah Ustad Yusuf Mansyur.
12 Maret 2011Upacara puncak peringatan HUT ke-15 PTPN VII ditandai dengan peluncuran logo baru yang dihadiri oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar. Pergantian logo tersebut sebagai tanda perubahan dan adanya semangat baru serta menunjukkan kesiapan perusahaan menghadapi persaingan global.
12 Maret 2011Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar meresmikan Forum Komunikasi BUMN Wilayah Lampung bersamaan dengan peringatan HUT PTPN VII yang ke-15. Forum Komunikasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan berbagai aktivitas yang makin memperkuat jalinan komunikasi dan sinergitas di antara sesama BUMN di Provinsi Lampung.
Significant Moments
January:
19 January 2011Commission II of South Sumatra’s House of Representatives declared their support on PTPN VII (Persero) to develop the oil palm single management partnership project at the village of Sidomulyo, Banyuasin, South Sumatra.
22 January 2011PTPN VII (Persero) held and exhibition and disbursed the Community Assistance and Partnership funding to the community by the Coordinating Minister for People’s Welfares witnessed by the Regent of Way Kanan, Bustami Zainuddin.
February:
22 February 2011PTPN VII, working in collaboration with the City of Bandar Lampung’s Service for Cooperatives, Industry and Trade, organized a coaching program for improvement of knowledge and skill for product quality enhancement to the Company’s fostered small-scale enterprise partners.
March:
4 March 2011PTPN VII delivered a charity to 1,000 orphans during the observation of Tabligh Akbar event attended by thousands people featuring religious sermon by Ustad Yusuf Mansyur.
12 March 2011Peak event for 15th PTPN VII’s Anniversary celebration with launching of PTPN VII’s new logo. The event was attended by State Minister of State-owned Enterprises, Mustafa Abubakar. The logo change was indication of the Company’s preparedness in entering the global competition.
12 March 2011State Minister of State-owned Enterprises, Mustafa Abubakar, officially inaugurated the Communication Forum for Lampung Area State-owned Enterprises in observation of 15th Anniversary of PTPN VII. The communication forum is established for development of various related activities to strengthen communication and synergy ties among Lampung province state-owned enterprises.
36
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
Maret:
18 Maret 2011PTPN VII memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. atas peran dalam menggerakkan roda pembangunan daerah khususnya dalam program kemitraan dengan UMKM dan petani,pelestarian lingkungan dan komitmen perusahaan dalam penyediaan lapangan kerja, keselamatan kerja serta menekan angka kecelakaan kerja.
29 Maret 2011Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan PTPN VII menanam 200 ribu pohon mangrove di Desa Ruguk,Kecamatan Ketapang,Lampung Selatan dengan penanaman perdana oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. didampingi oleh Direktur Utama PTPN VII (Persero) Andi Punoko.
April:
Asisten Deputi Bidang Usaha Primer berkunjung ke Unit Usaha Bungamayang dan menandatangani prasasti Program Revitalisasi Pabrik Tahap I.
Mei:
Forum Karet PTPN VII wilayah Lampung terbentuk dan menjadi tonggak sejarah dalam kebangkitan komoditas karet di PTPN VII. Di samping itu Forum tersebut bertujuan untuk memberikan solusi serta memetakan permasalahan komoditas karet di lingkungan PTPN VII.
31 Mei 2011Kantor Direksi PTPN VII (Persero) memperoleh penghargaan zero accident dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (SMK3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas dedikasi dan prestasi serta keberhasilan pembina K3 dalam mendorong dan membudayakan K3.
Juni:
Dalam rangka meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi dan industri, Staf Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke PTPN VII (Persero) untuk melihat peluang bisnis yang dapat dikembangkan antara kedua belah pihak.
Significant Moments
March:
18 March 2011PTPN VII received an award from Lampung Province Governor Sjachroedin Z.P. for its role in moving the regional economy especially in terms of partnership with middle and small-scale enterprises and farmers, environment conservation, work safety and low accident rate.
29 March 2011Owing to its commitment to environment care, PTPN VII planted 200,000 mangroves in the village of Ruguk, District of Ketapang, South Lampung. First tree was planted by Sjachroedin Z.P., Lampung Province Governor with Andi Punoko, President Director of PTPN VII (Persero).
April:
Asisstant Deputy for Primary Business Section made a visit to Bungamayang Business Unit for signing of Phase 1 of Factory Revitalization Program.
May:
Lampung Area PTPN VII Rubber Forum was formed and became a milestone for rubber commodity reawakening at PTPN VII. In addition to that, the Forum was intended to give solution and mapping of rubber commodities issue within PTPN VII.
31 May 2011PTPN VII Directors’ Office received award on zero accident and management system of Work Safety and Health from the Ministry of Manpower and Transmigration for its dedication and achievement of Work Safety and Health coach in encouraging and driving the work safety and health culture.
June:
In lieu of promotion of economic and industrial development, a United States of America Embassy staffer made a visit to PTPN VII (Persero) to seek potential business opportunities for both parties.
39Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
Juni:
30 Juni 2011PTPN VII (Persero) meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2011 yang dilaksanakan oleh Dunamis Human Capital dan Majalah Business Review yaitu dalam kategori Diverse Industry sebagai The Best for Human Capital Index (HC Index) dan The Best for Employee Net Promoter Score (IPS)
Juli:
28-30 Juli 2011Menindaklanjuti instruksi Menteri BUMN dalam menjaga harga pasar bahan sembako pada bulan Ramadhan, Forum Komunikasi BUMN Wilayah Lampung mengadakan Pasar Murah BUMN Peduli di wilayah kota Bandar Lampung sebanyak 33.000 paket.
Agustus:
17 Agustus 2011Bersamaan dengan upacara Peringatan HUT ke-66 RI pada 17 Agustus 2011, menyerahkan dana pinjaman kemitraan bagi UMKM dan petani sebesar Rp 6,4 milyar lebih, penyaluran tersebut sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM dan petani dalam percepatan pembangunan perekonomian nasional.
18 Agustus 2011Dengan jaminan PTPN VII (Persero), Bank Mandiri mengucurkan kredit revitalisasi perkebunan kelapa sawit kepada petani plasma anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) “Sejahtera Bersama” senilai Rp 82 milyar lebih.
19 Agustus 2011Memaknai Ramadhan tahun 1432 Hijriyah, PTPN VII (Persero) memberikan santunan kepada 4.601 anak yatim di Bandar Lampung dan 3.300 anak di wilayah kerja PTPN VII (Persero) yang tersebar di provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.
Significant Moments
June:
30 June 2011PTPN VII (Persero) was awarded title of The Best for Human Capital Index (HC Index) and The Best for Employee Net Promoter Score (IPS) for the category of Diverse Industry during the Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2011 organized by Dunamis Human Capital and Business Review Magazine.
July:
28-30 July 2011Following-up the Minister of State-owned Enterprises instruction for maintaining stability of 9 staple foods in anticipation of the Ramadhan observation, the Lampung Area State-owned Enterprises Communication Forum gave the State-owned Enterprise Care Bazaar in the city of Bandar Lampung, offering 33,000 packages of low-priced staple-food.
August:
17 August 2011In relations to the celebration of 66th Indonesian Independence on August 17th, 2011, the Company supplied partnership loan to middle-small scale enterprises amounting to Rp 6.4 billion. The loan was part of the Company’s effort in helping empower the small-middle scale enterprises and farmers for its participation in the national economic acceleration scheme.
18 August 2011Under PTPN VII (Persero)’s guarantee, Bank Mandiri disbursed the oil palm revitalization credit to plasma farmers who are members of Multipurpose Cooperative “Sejahtera Bersama” in the amount of more than Rp 82 billion.
19 August 2011In respect to 1432 H Ramadhan observation, PTPN VII (Persero) supplied a charity for 4,601 orphans Bandar Lampung and 3,300 orphans in PTPN VII (Persero) work areas in provinces of Bengkulu and South Sumatra.
38
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
September:
21-23 September 2011Sebanyak 80 petani Tebu Rakyat binaan PTPN VII dan PT.Bukit Asam melaksanakan program sinergi antar BUMN dengan melakukan lokakarya dan studi lapangan ke PG di Jawa Tengah. Oktober:
14 Oktober 2011Kementerian BUMN mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Negara BUMN PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaaan Pengadaan Barang & Jasa BUMN yang diikuti oleh seluruh BUMN se-wilayah Lampung guna mewujudkan peraturan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
18 Oktober 2011Guna pengamanan seluruh aset BUMN dari sisi hukum, PTPN VII menjalin kerja sama dalam bidang hukum perdata dan tata usaha anegara dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU di Kantor Kejati Bengkulu.
28-30 Oktober 2011PTPN VII bekerja sama dengan Pengurus Daerah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Pengda PTMSI) menunjukkan kepedulian dalam pengembangan olahraga di provinsi Lampung dengan menyelenggarakan PTM 7 Open Tournament guna mengembangkan potensi dan menjaring bibit-bibit atlet tenis meja.
November:
24 November 2011PTPN VII meraih peringkat I pada ajang AAI Award 2011 yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Auditor Internal (AAI).
24 November 2011PTPN VII menerima penghargaan IT Governance Award 2011 sebagai terbaik I untuk kategori perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan.
Significant Moments
September:
21-23 September 201180 People’s Sugarcane famers under PTPN VII and PT.Bukit Asam’s fostering scheme held the inter-state-owned enterprises synergy programs by organizing workshop and field studies in some sugar mills in Central Java.
October:
14 October 2011The Ministry of State-owned Enterprises held a socialization on Regulations of State Minister of State-owned Enterprises no. PER-05/MBU/2008 on General Guideline for State-owned Enterprises’ Goods and Services Procurement, attended by all the state-owned enterprises in Lampung as to seek for proper implementation of such regulations as well as proper undertaking of good corporate governance principles.
18 October 2011In order to secure all of the State-owned Enterprises’ assets in legal terms, PTPN VII tied collaborative work in terms of commercial laws and state-administrative laws with the Bengkulu General Appeal Attorney. The collaboration was commenced under signing of MoU at the Bengkulu General Appeal Attorney.
28-30 October 2011PTPN VII, in collaboration with the Regional Association of Indonesia’s Table Tennis, sought to develop the Lampung Province sports by holding PTM 7 Open Tournament as to help develop related potentials and scout for talented table tennis players.
November:
24 November 2011PTPN VII reached First Rank in the AAI Award 2011, held by Central Association of Internal Auditors.
24 November 2011PTPN VII reached title of the First Best at the IT Governance Award 2011 for category of plantation, agriculture, forestry and fishery.
41Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
November:
25 November 2011Dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional, PTPN VII melaksanakan penanaman berupa jagung seluas 2.250 Ha serta memberikan pinjaman modal budidaya kepada kelompok tani di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan dan Tulang bawang.
29 November 2011Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengetahui lebih dekat permasalahan dan perkembangan perusahaan BUMN di Lampung yaitu PTPN VII, PT Bukit Asam, dan PT Semen Baturaja.
30 November 2011PTPN VII (Persero) memperoleh anugerah lingkungan untuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Desember:
6 Desember 2011Keluarga Besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung berkunjung ke Kantor Direksi PTPN VII dan berdiskusi dengan Direktur Utama PTPN VII (Persero) H.Andi Punoko mengenai sinergi dalam bidang pendidikan.
10 Desember 2011PTPN VII Distrik Way Sekampung membantu 5.000 bibit pohon penghijauan kepada warga 78 RT di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap rehabilitasi lingkungan hidup.
13-16 Desember 2011PTPN VII (Persero) memberikan pembekalan tentang kewirausahaan kepada mitra binaan UMKM untuk meningkatkan wawasan dan relasi bisnis dengan pendampingan dari LPP Yogyakarta.
Significant Moments
November:
25 November 2011In support to the national food resistance program, PTPN VII conducted corn plantation in an area of 2,250 ha along with supply of related loan for cultivation to the farmers groups in the regencies of Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan and Tulang Bawang.
29 November 2011Commission VI of Republic of Indonesia’s House of Representatives made a work visit to get better picture of problems and development of state-owned enterprises in Lampung area, namely to PTPN VII, PT Bukit Asam, and PT Semen Baturaja.
30 November 2011PTPN VII (Persero) received an environment award for Program of Rank Assessment for Company’s Performance in terms of life environment management (PROPER) from the Ministry of the Environment.
December:
6 December 2011The Big Family of Indonesia’s Journalist Association, Lampung Branch, made a visit to the PTPN VII’s Directors’ Office for discussion with PTPN VII (Persero)’s President Director, H. Andi Punoko, VII) on education synergy.
10 December 2011PTPN VII’s Way Sekampung’s District supplied 5,000 plan seedlings to people in 78 neighborhoods in the District of Rajabasa, Bandar Lampung, being the Company’s form of concern to the area’s life environment rehabilitation.
13-16 December 2011PTPN VII (Persero) gave training on entrepreneurship to its fostered partners in order to promote the latter’s insight and business relations, training which was given under assistance from LPP Yogyakarta.
40
I. Dari hasil pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, pada tahun 2011 ini Peringkat Kinerja Lingkungan yang diperoleh Unit-Unit Usaha Perseroan sebagai berikut:
Pada tahun 2012 ini terdapat peningkatan Peringkat Kinerja Lingkungan yang didapat Unit Usaha Kedaton, dari sebelumnya Peringkat Biru menjadi Peringkat Hijau. Untuk tahun 2012 diupayakan ada tiga Unit Usaha yang akan ditingkatkan Peringkat Kinerja Lingkungannya yaitu: Unit Usaha Bungamayang, Unit Usaha Bekri, Unit Usaha Tulungbuyut.
I. Owing to its sustainable environment management measurement, in 2011, Environment Performance Level of the Company’s Business Units are as follows:
In 2012, an improved Environment Performance Level was recorded by the Kedaton Business Unit, from originally Blue Level to Green Level. In 2012 three business unit will undergo some improvement in terms of environment performance, namely: Bungamayang, Bekri and Tulungbuyut business units.
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASIAwards and Certification
JENIS UNIT USAHA PERINGKAT BADAN yANG MENGELUARKAN MASA PABRIK/ BERLAKU
TyPES OF BuSINESS/ LEVEL ISSuING VALIDITyFACTORy uNITS INSTITuTI ONS
PPKR Kedaton Hijau/Green Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
Pematang Kiwah Biru/Blue Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
Way Berulu Biru/Blue Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
Tulungbuyut Biru/Blue Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
Baturaja Biru/Blue Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government 1 tahun/year
Beringin Biru/Blue Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government 1 tahun/year
Musilandas Biru/Blue Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government 1 tahun/year
Tebenan Biru/Blue Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government 1 tahun/year
PPKS Rejosari Biru/Blue Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
Bekri Biru/Blue Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
Sungai Niru Biru/Blue Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government 1 tahun/year
Sungai Lengi Biru/Blue Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government 1 tahun/year
Betung Biru/Blue Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
Betung Biru/Blue Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government 1 tahun/year
PG Cinta Manis Biru/Blue Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
Bungamayang Biru/Blue Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment 1 tahun/year
43Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
II. PTPN VII (Persero) meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2011 yang dilaksanakan oleh Dunamis Human Capital dan Majalah Business Review yaitu dalam kategori Diverse Industry sebagai The Best for Human Capital Index (HC Index) dan The Best for Employee Net Promoter Score (IPS) pada bulan Juni 2011. Penghargaan tersebut diberikan atas usaha dan komitmen perusahaan dalam upaya memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kinerja karyawan.
III. Pada penghargaan IT Governance Award BUMN 2011 yang diadakan pada bulan November 2011, PTPN VII (Persero) meraih IT Governance Award Terbaik I dari Kementerian BUMN untuk kategori BUMN Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan. Penghargaan diberikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Kementerian A. Pandu Djajanto di Hotel Inna Garuda Yogyakarta dan diterima oleh Manajer Sistem & Teknologi Informasi, Bambang Sunaryo.
IV. Pada ajang Asosiai Auditor Internal (AAI) Award 2011 yang diadakan oleh Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Auditor Internal pada bulan November 2011, PTPN VII (Persero) memperoleh peringkat I. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Publik Kementerian Keuangan Agus Suparjo di Hotel Santika Premiere, Jakarta dan diterima oleh Manajer Satuan Pengawasan Internal (SPI), Musyafak.
II. PTPN VII (Persero) was awarded title of The Best for Human Capital Index (HC Index)
and The Best for Employee Net Promoter Score (IPS) for the category of Diverse Industry during the Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2011 in June 2011 organized by Dunamis Human Capital and Business Review Magazine. The award was given for the Company’s effort and commitment to strengthening and improvement of the employee’s performance.
III. During the IT Governance Award BUMN 2011 event, held in November 2011, PTPN VII (Persero) reached the First Best IT Governance Award from the Ministry of State-owned Enterprises for category of State-owned Enterprises of Plantation, Agriculture, Forestry and Fishery. The award was forwarded by Deputy for Strategic Planning and Restructuring Section, Ministry of State-Owned Enterprises, A.Pandu Djajanto at Hotel Inna Garuda Yogyakarta, received by the Company’s Manager of Information Technology and System, Bambang Sunaryo.
IV. During the Internal Auditors Association Award 2011, held by the National Association of Internal Auditors in November 2011, PTPN VII (Persero) reached The First Rank. The award was forwarded by Agus Suparjo, Chief of Public Accountant Supervision, Ministry of Finance as Hotel Santika Premiere, Jakarta and was received by Musyafak, the Company’s Manager for Internal Control Unit.
42
33
32
31
21
20
1918
17
16
15
28
2526
27
29
14
30
JARINGAN KERJA PERUSAHAANThe Company's Operation Network
The Company’s operation area is located in three different provinces, namely : • Province of Lampung (consisting of 2
districts with 10 business units)• ProvinceofSumateraSelatan(consistingof
2 districts with 14 business units)• Province of Bengkulu (consisting of 1
district with 3 business units).
The Company’s operation area is located in three different provinces, namely : • Province of Lampung (consisting of 2
districts with 10 business units)• ProvinceofSumateraSelatan(consistingof
2 districts with 14 business units)• ProvinceofBengkulu(consistingof1district
with 3 business units).
Kantor Pusat/Head OfficeJl. Teuku Umar No 300Bandar Lampung 35141, LampungTelepon : 0721 - 702233 (hunting) Fax : 0721 - 702775
Kantor Perwakilan/Representative Office (LO)Jl. Darmawangsa X, Kav. 2Kebayoran Baru, Jakarta 12150Telepon : 021 - 7237224 Fax : 021 - 7244140
Distrik Bengkulu/Bengkulu DistrictJl. Pangeran Natadirja Km. 7 No. 65Bengkulu 38225Telepon : 0736 - 21302 Fax : 0736 – 21302
Distrik Banyuasin/Banyuasin DistrictJl. Kol. H. Barlian Km. 9,5Palembang, Sumatera Selatan 30152Telepon : 0711 - 411418 Fax : 0711 - 410237
Distrik Muara Enim/Muara Enim DistrictJl. Inovasi, Desa Panangjaya, Kecamatan Gunung MegangKabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera SelatanTelepon : 082881484438 Fax : 073 - 4422100
Distrik Way Sekampung/Way Sekampung DistrictJl. Pramuka No. 11/24, Rajabasa, Bandar LampungLampung, 35144Telepon : 0721 - 705546 Fax : 0721 - 705546
Distrik Way Seputih/Way Seputih DistrictJl. Negara 62, Yukum JayaBandar Jaya, Lampung, 34163Telepon : 0725 - 26510 Fax : 0725 - 26510
45Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
12 13
23
24
11 10
8
5
67
43
2
9
22
1
NO. BAGIAN KOMODITASNO. DISTRICTS COMMODITIES
LAMPUNG/LAMPuNG
1 Kantor Pusat/HeadOffice 2 Distrik Way Sekampung/ Way Sekampung District Karet/Rubber 3 UU Kedaton/ Kedaton Business Unit Karet/Rubber 4 UU Pematang Kiwah/ Pematang Kiwah Business Unit Karet/Rubber5 UU Rejosari/ Rejosari Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm6 UU Way Berulu/ Way Berulu Business Unit Karet/Rubber 7 UU Bergen/ Bergen Business Unit Karet/Rubber 8 UU Way Lima/ Way Lima Business Unit Karet/Rubber 9 Distrik Way Seputih/ Way Seputih District 10 UU Bekri/ Bekri Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm11 UU Padang Ratu/ Padang Ratu Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm12 UU Tulungbuyut/ Tulungbuyut Business Unit Karet/Rubber 13 UU Bungamayang/ Bungamayang Business Unit Sugar
SUMATERA SELATAN/SOuTH SuMATRA 14 Distrik Muara Enim/ Muara Enim District 15 UU Beringin/ Beringin Business Unit Karet/Rubber 16 UU Baturaja/ Baturaja Business Unit Karet/Rubber 17 UU Sungai Niru/ Sungai Niru Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm18 UU Sungai Lengi Inti/ Sungai Lengi Inti Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm19 UU Sungai Lengi Plasma/ Sungai Lengi Plasma Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm20 UU Senabing/ Senambing Business Unit Karet/Rubber 21 UU Pagar Alam/ Pagar Alam Business Unit Teh/Tea22 Distrik Banyuasin/ Banyuasin District 23 UU Cinta Manis/ Cinta Manis Business Unit Gula/Sugar24 UU Musilandas/ Musilandas Business Unit Karet/Rubber 25 UU Tebenan/ Tebenan Business Unit Karet/Rubber 26 UU Betung/ Betung Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm27 UU Betung Krawo/ Betung Krawo Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm28 UU Talangsawit/ Talangsawit Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm29 UU Betanyan/ Betanyan Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm
BENGKULU/BENGKuLu 30 Distrik Bengkulu/ Bengkulu District 31 UU Talopino/ Talopino Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm32 UU Padang Pelawi/ Padang Pelawi Business Unit Karet/Rubber 33 UU Ketahun/ Ketahun Business Unit Karet/Rubber
44
SUMBER DAyA MANUSIAHuman Resources
Sumber daya manusia Perseroan dikelola sesuai dengan ruang lingkup manajemen SDM sejak proses perencanaan, rekrutrmen, pemeliharaan, pengimbalan, pengembangan hingga pensiun. Manajemen SDM dilakukan secara sinergis oleh Manajemen di Tingkat Perusahaan, Distrik, Bagian dan Unit Usaha. Di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), karyawan disebut sebagai ’Pekerja’.
Komposisi pekerja Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada tahun 2011 adalah seperti yang digambarkan pada tabel berikut:
The Company’s human resource has been managed according the human resource management principles ranging from planning, recruitment, maintenance, rewarding, development up to the retirement. The human resources management has been conducted in synergy in the Company, Districts, Section and Business Unit levels. Within the Company, employees are called ‘workers’.
PTPN VII (Persero) worker’s composition as of 2011 is as described below:
STRATA/RANK 2010 2011 %2011 % thd/to 2010
Pembina/Manager 44 49 111.36%Penata/Assistant Manager 118 114 96.61%Pengatur/Regulator 391 418 106.91%Supervisor/Supervisor 2,443 2,671 109.33%Juru/Technician 1,875 2,072 110.51%Pelaksana/Worker 9,271 8,479 91.46%
Jumlah/Total 14,142 13,803 97.60%
PENDIDIKAN/EDuCATION 2010 2011 %2011 % thd/to 2010
Post-graduate 1 1 100.00%Graduate 29 26 89.66%Undergraduate 486 517 106.38%Diploma III 116 117 100.86%Diploma I/ Diploma II 53 52 98.11%Senior High School 4,004 4,222 105.44%Junior High School 1,840 1,837 99.84%Elementary School 7,613 7,031 92.36%
Jumlah/Total 14,142 13,803 97.60%
47Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Program Pelatihan KaryawanSepanjang tahun 2011, Perseroan menjalankan Program Pelatihan karyawan dengan biaya sebagai berikut:
Employee’s Development ProgramIn 2011, the Company conducted employee’s training programs as detailed below:
URAIAN/DESCRIPTION 2011 2010 %2011 thd/to 2010
Kursus Jabatan/Positional Courses- KMPL 72.880.400 - -- KMP 52.235.700 139.351.900 37,48- KMPM 207.126.401 240.718.800 86,04- KMPD 328.404.400 138.660.600 236,84- PCIM 55.083.350 76.008.250 72,47
Kursus Pemeriksaan/Auditing Course- Kursus Dasar Pem.Audit Intern & 196.504.400 106.387.500 184,71 Lanjutan di STAN & YPIA/ Basic and Advance Course on Internal Auditing at STAN & YPIA- Program QIA/QIA Programs - - -
In House Training/Pelatihan/In House Training- Kantor Direksi/Unit Usaha 3.638.989.612 1.473.665.602 246,93 Directors’ Office/Business Units Usaha
Field & Mill Day
Study Banding/Comparative Study- Kantor Direksi/Unit Usaha 188.885.200 392.773.575 48,09 Directors’ Office/Business UnitsPeningkatan Kinerja Pabrik- Kantor Direksi/Unit Usaha 100.100.200 182.780.600 54,77 Directors’ Office/Business UnitsSMK3/HiperkesSMK3/Hygiene and Health- Kantor Direksi/Unit Usaha 156.929.700 24.180.000 649,01 Directors’ Office/Business UnitsEvaluasi MonitoringMonitoring Evaluation- Evaluasi Monitoring IHT - 113.234.818 - IHT Monitoring EvaluationPelatihan Purna KaryaPost Service TrainingPendidikan S2 & D3Graduate and Post-graduate Education Pendidikan S2/Graduate 979.570.139 197.507.400 495,97Pendidikan D3/Post-graduate 28.734.000 133.822.000 21,47Konsultan SDM/HRD Consulting - Konsultan SDM/ HRD Consulting 1.920.619.749 570.062.400 336,91 Seminar/Lokakarya/Seminar/Workshop Direksi/Komisaris/ Directors/Commissioner 106.939.660 231.512.742 46,19- Kepala Bagian/Manajer UBS/UU 1.174.040.057 549.939.500 213,49- Kepala Urusan/Sinder Kepala/ 467.890.785 226.206.378 206,84 Section Heads/Unit Business Managers- Gol. IIIA-IIID-Kandir & UU 335.975.250 177.116.000 189,69 Category of IIIA-IIID- Directors’ Office and Business Units- Gol. IA - IID-Kandir & UU 12.861.000 6.149.000 209,16Category of IA-IID-Directors’ Office and Business Units Lain-Lain/Others - Foto Copy, Cetak Buku, EAP Kend. 42.295.329 13.459.005 314,25 Photo Copy, Printing, transports
JUMLAH PENGEMBANGAN/TOTAL DEVELOPMENT 10.066.065.332 4.993.536.070 201,58
Kualifikasi/ACT/Pemetaan/ Qualification/ACT/Mapping
- Kantor Direksi/Unit Usaha/ Directors’ Office/Business Units 1.968.289.952 1.084.019.800 181,57
RekrutRetooling/Sinder/Recruitment 526.069.987 1.825.961.192 28,81
Mabes/Krani Kepala/Mabes/Senior Clerks
Mandor/Krani/Kampanye/ Foremen/Clerks/Campaign 234.194.650
Pemanen/Penyadap/Permanent/Tappers
JUMLAH KUALIFIKASI & REKRUT 2.728.554.589 2.909.980.992 93,77
TOTAL QuALIFICATION & RECRuITMENT TOTAL/TOTAL 12.794.619.921 7.903.517.062 161,89
46
Program Pelatihan bagi karyawan tersebut diadakan secara terbuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua pekerja dari seluruh strata untuk pengembangan profesi yang bermanfaat bagi perusahaan.
The employee training programs were open to all employees and available for all workers of all levels for professional development beneficial to the Company.
JENIS KURSUS/COuRSE TyPE PESERTA/PARTICIPANTS Direksi/ Pembina/ Penata/ Pengatur/ Penyelia/ Juru/ Pelaksana/ Calon Pekerja/ Director Manager Assistant Regulator Penyelia Technician Supervisor Candidates
Kursus Jabatan yang diikuti oleh Pekerja Pimpinan/Positional course attended by the managementKursus pemeriksaan bagi pekerja Bagian SPI/Auditing Course for Internal Audit Unit
In House Training yang dilaksanakan antara lain/In House Trainings:- Leadership/Kepemimpinan- PKBL & SDM/Umum/PKBL & SDM /General Affair- Proses dan penyusunan Material Balance/ Processing and Making of Material Balance- Pengelolaan Air Limbah/Waste Management- Kejuruan Mesin Produksi/Productions Machineries Course- Persiapan Giling di UU Gula/ Milling Preparation in sugar business units- ESQ/ESQ- Pemeliharaan/Maintenance of oil palm non - productive plants
Studi Banding yang dilaksanakan antara lain/Comparaties Studies:- Tata kelola Air ke PT Swadaya Indo Palma (Palembang)/ Water management with PT Swadaya Indo Palma (Palembang)- Studi Banding Pembekalan Masini Yunior di Pabrik Gula Jawa Timur/ Comparatives Study for Junior Machine Operator at an East Java Sugar Mill- Studi Banding PKBL di Jawa Tengah/ PKBL Comparatives Study in Cental Java
Pelatihan Peningkatan Kinerja Pabrik dilaksanakan dengan Kursus Chemiker/Training for Factory Percormance Improvement to be done under Chemical Courses
Pelatihan SMK3 antara lain/Training on Management System for Work Health and Safety- Pelatihan calon ahli K3/ Training for Work Health and Safety Expert Candidates- Seminar Pelayanan dan Biaya Kesehatan/ Seminar for Health Service and Expense- Pelatihan Sertifikasi Operator Mesin Uap/ Training for Certification of Gas Machine Operator- Pelatihan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat/Angkut/ Training for Certification of transport Machine Operator
Pendidikan S2 dan D3 antara lain/ Graduate and Psot – Graduate Education :- S2 di Dalam dan di Luar Negeri/ Graduate studies both domestic and overseas- Pendidikan Diploma 3 untuk paramedic/Bidan/ Diploma 3 training for paramedics/midwives
Seminar / Lokakarya/Seminar/Training : Pengiriman Peserta secara selektif sesuai kebutuhan/Selective participant as necessary
Kualifikasi/Pemetaan/Qualification/Mapping :Dilaksanakan sesuai kebutuhan/ to be conducted as necessary
49Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Perseroan mengelola budidaya tanaman dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya perseroan dan kapabilitasnya dengan mempertimbangkan aspek fungsional yang difokuskan kepada penggalian potensi internal secara optimal dan pemanfaatan peluang-peluang eksternal yang ada sesuai dengan komoditi di wilayahnya. Total areal Perseroan terbagi ke dalam beberapa kategori yaitu, Tanaman Menghasilkan (TM) Inti produktif seluas 52.930 ha, dan Tanaman Menghasilkan Inti Non Produktif seluas 5.302 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 22.578 ha dan Tanaman Baru (TB), Tanaman Ulang (TU) serta Tanaman Konversi (TK) seluas 7.797 ha, sehingga keseluruhan luas kebun inti sejumlah 88.607 ha, di luar pengelolaan areal kebun plasma dan Tebu Rakyat seluas 30.279 ha.
The Company manages the plant cultivation based on its prevailing resource and capability with functional consideration focused on its optimum internal potential and use of external opportunities based on underlying commodities in its operational areas. The Company’s total area is grouped into some categories, namely Core Productive Plants (CPP) of 52,930 ha Non-Productive Core Plants (NCP) of 5,302 ha, Non-Productive Plants (NPP) of 22,578 ha and New Plants (NP)/Replants(R )/Converted Plants (CP) of 7,797 ha, totaling to core plantation area of 88,607 ha, excluding management of plasma plantation and local people organized sugar canes of 30,279 ha.
TINJAUAN PRODUKSIProduction Review
IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAANManagement Analysis and Review on the Company's Performance
TINJAUAN PRODUKSIProduction Review
KARETRubber
KELAPA SAWITOil Palm
TEHTea
TEBUSugar Cane
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
LABA RUGIProfite-Loss
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUSAHAANCorporate Development Programs
STRATEGI PEMASARAN DAN ANALISA PASAR PER KOMODITIMarketing Strategy and Market Analysis per Commodity
INFORMASI LAIN TERKAIT KINERJA MANAJEMENOther Related Information on Management Performance
48
Perseroan melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh berkesinambungan dalam skala usaha yang ekonomis. Untuk mencapai sasaran diatas perseroan melakukan perbaikan fundamental aset yang merupakan program terobosan dalam memperkuat fundamental aset. Dalam mengawal perbaikan fundamental asset, perseroan melakukan replanting tanaman yang sudah tidak ekonomis, pengelolaan budidaya tanaman, teknik budidaya yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lahan di wilayah kerja antara lain:
1. Manajemen TanamanA. Manajemen tanaman tahunan:
a. Wilayah dengan topografi datar/ bergelombang.
Pengelolaan lahan dilakukan dengan pengolahan tanah secara optimum yaitu bajak dan harrow dengan interval waktu sesuai kebutuhan (3 minggu), hal ini bertujuan untuk mempersiapkan lahan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara optimal.
b. Wilayah dengan topografi bergelombang/ berbukit.
Dilakukan konservasi lahan dengan pembuatan terassering dan rorak untuk menjaga tingkat kesuburan media tanaman dan meminimalisir resiko erosi tanah.
The Company conducts and develops its agribusiness based on the healthy, strong and sustainable principles within the economic business scale. To reach the goals, the Company has undertaken necessary fundamental assets improvement which has come as a breakthrough program for strengthening its fundamental assets. In conducting the fundamental asset improvement, the Company did replanting efforts to plants deemed as uneconomical, plantation cultivation management, and cultivation techniques adjusted to the given land characteristics and condition in:
1. Plant ManagementA. Annual Plant Management:
a. Areas with flat/wavy topography. Plant management is done in an
optimum way by applying ploughs and harrows with intervals adjusted as required (3 weeks). This is intended to prepare the land for optimum growth and development.
b. Areas with wavy/hilly topography. Land conservation is done by making
terraces and pitch-bunds in order to maintain land fertility and avoid the risk of land erosion.
Areal yang diusahakan/Area in operation:
URAIAN/ INTI/ TOTAL INTI/ PLASMA/ TOTAL/DESCRIPTION NuCLEuS TOTAL NuCLEuS PLASMA TOTAL
TM/ TBM/ TB/ TU/ TK/ Produktif/ Non Productif/ TBM TB TU TK Productive Non – Productive
LAMPUNG / LAMPuNG Karet/Rubber 6.936 2.258 6.993 585 1.648 - 18.420 - 18.420 Kelapa Sawit/Oil Palm 8.812 - 2.284 - - - 11.096 - 11.096 Tebu/Sugar Canes 6.421 - - - - - 6.421 6.046 12.467
SUMSEL/SOuTH SuMATRA Karet/Rubber 3.762 1.878 2.418 310 955 - 9.323 - 9.323 Kelapa Sawit/Oil Palm 14.849 - 7.679 239 1.802 - 24.569 20.000 44.569 Tebu/Sugar Canes 9.721 - - - - - 9.721 365 10.086 Teh/Tea 1.430 - 8 - - - 1.438 - 1.438
BENGKULU/BENGKuLu Karet/Rubber 999 1.016 2.678 114 2.144 - 6.951 - 6.951 Kelapa Sawit/Oil Palm - - 518 - - - 518 3.868 4.386 TOTAL/TOTAL Karet/Rubber 11.697 5.152 12.089 1.009 4.747 - 34.694 - 34.694 Kelapa Sawit/Oil Palm 23.661 - 10.481 239 1.802 - 36.183 23.868 60.051 Tebu/Sugar Canes 16.142 - - - - - 16.142 6.411 60.051 Teh/Tea 1.430 - 8 - - - 1.438 - 1.438
52.930 5.152 22.578 1.248 6.549 - 88.457 30.279 118.736
51Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
c. Wilayah pasang surut. Dilakukan tatakelola air (water
management) dengan pembuatan dan pemeliharaan saluran drainase primer, sekunder dan tersier serta pembuatan pintu-pintu air.
d. Wilayah dengan Iklim tegas (bulan kering >3 bulan, water defisit > 200 mm per tahun).
Dilakukan antisipasi melalui pembuatan embung-embung untuk memperpanjang daya dukung air dalam tanah.
B. Manajemen tanaman semusim:a. Penambahan jumlah embung dan
pompa irigasi untuk memperluas areal yang teririgasi.
b. Memperbaiki struktur tanah dengan cara menambahkan kompos yang berbahan baku dari ex-blotong dan abu.
2. Best management Practices (BMPs) Pada pelaksanaan Tanaman Ulang (TU)
Perseroan tetap berprinsip pada Best Management Practices (BMPs) yaitu teknik budidaya yang menjamin pertumbuhan tanaman yang baik dan berproduktifitas tinggi dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan BMPs oleh manajemen ditujukan untuk meningkatkan daya dukung lahan dengan penambahan bahan organik berupa tandan kosong kelapa sawit, pupuk kompos, penggunaan LCC jenis Mucuna bracteata yang dapat menurunkan tingkat erosi tanah dan menambah unsur hara tanah dari seresahnya serta pemanfaatan tehnologi biopori untuk menekan laju run off.
c. Areas with unstable water supply. Water management is applied by
making and maintaining primary, secondary, tertiary, and construction of water locks.
d. Areas with fixed climate (more than 3 months of draught, with water deficit of > 200 mm per year).
Anticipation is made by preparing water reservoirs to extend water support.
B. Management of Seasonal Plants:a. Supply of additional water reservoirs
and irrigation pumps for more irrigated areas.
b. Improvement of soil structure by adding sugar cane waste and ash-based composts.
2. Best Management Practices (BMPs) In term of replanting, the Company sticks to
the principles of Best Management Practices (BMPs), namely a cultivation techniques which assures good and productive growth of plants with minimum negative impacts to the environment. Application of BMPs is aimed at improving the soil support by adding organic stuff such as palm oil empty bunches, compost fertilizer, use of Mucuna bracteata type LCC which decreases level of land erosion and increases its soil nutrients and organic litters, and the use of biopori to keep the rate of run off low.
50
3. Perbaikan klon/varietas Selain dari pada itu perseroan juga
melaksanakan perbaikan bahan tanaman (klon/varietas tanaman) dengan klon/varietas unggulan generasi 4 (empat) yang lebih sesuai (adaptable) dengan kondisi iklim (Khusus tanaman semusim disesuaikan dengan sifat kemasakan) di wilayah perseroan.a. Tanaman Karet
- PB 260- IRR 118- IRR 112 Varietas tersebut mempunyai potensi
produksi /Ha karet kering > 2.000 kg/Hab. Tanaman kelapa sawit
- DP Sriwijaya dan Dami Mas,- DP Simalungun,- DP Dumpi,- DP Yangambi dan DP Lame Varietas tersebut mempunyai potensi
produksi CPO/ha > 5.300 kg/ha.c. Tanaman Teh
- Gambung 7- Gambung 9- Gambung 10- Gambung 11- Kiara- Asamika- Cin- TRI 2024 dan TRI 2025 Varietas tersebut mempunyai potensi
produksi > 3.000 kg kering/ Had. Tanaman Tebu
- Masak Awal (MA)=BM 9603, BM 96113
- Masak Awal Tengah (MA-T)=PS 5051, PS 9044
- Masak Tengah (MT)=BM 9514, BM 9605
- Masak Tengah lambat (MT-L)=PS 864, PSJT 941
Varietas tersebut mempunyai potensi produksi per Ha > 80 ton tebu per Ha dengan rendemen > 8 %.
Program diatas telah dituangkan ke dalam Business Success Model (BSM).
3. Improvement of Clones/Varieties The Company also undertakes improvement
in plant materials (clones/plant varieties) with excellent fourth generation clones/varieties which are more adaptable to the climate condition (especially the seasonal plants with their maturity nature) in the Company’s operation areas.
a. Rubber Plants- PB 260- IRR 118- IRR 112 Those varieties have a production
potential of > 2,000 kg/hab. Oil Palm Plants
- DP Sriwijaya dan Dami Mas,- DP Simalungun,- DP Dumpi,- DP Yangambi dan DP Lame Those varieties have a production
potential of 5,300 kg of CPO/ha.c. Tea Plants
- Gambung 7- Gambung 9- Gambung 10- Gambung 11- Kiara- Asamika- Cin- TRI 2024 dan TRI 2025
Those varieties have a production potential of > 3,000 kg dried tea/ha
d. Sugar Cane Plants- Early Maturity (MA)=BM 9603, BM
96113- Middle Early Maturity (MA-T)=PS
5051, PS 9044- Middle Maturity (MT)=BM 9514, BM
9605- Late Middle Maturity (MT-L)=PS 864,
PSJT 941 Those varieties have a production
potential of > 80 ton sugar canes per ha with a yield of > 8 %.
The above programs have been included in the Business Success Model (BSM).
53Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Pencapaian ProduksiProduksi kebun sendiri komoditi kelapa sawit dan teh pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 masing-masing 116% dan 109,9%, namun untuk komoditi karet dan tebu masih dibawah tahun lalu sebesar 73,3% dan 87,5%. Bila dibandingkan dengan RKAP 2011 komoditi Karet (84,4%) dan kelapa sawit (98,5%), tebu (71,9%) mengalami penurunan sedangkan komoditi teh 101,7%.
Penurunan produktivitas karet disebabkan karena :• Penambahan luas areal TM 1 (protas
masih rendah) mencapai 1.107 ha atau 9,5 % terhadap luas TM
• Di beberapa Unit Usaha (Keda, Bege,Wabe, Wali, Tubu, Mula, dan Tebe) pada klon RRIM, RRIC,BPM,PR,PB dan GT bulan Agustus mengalami gugur daun ke 2 dan semi daun ke 2, sehingga menurunkan potensi pertumbuhan dan tidak terlaksananya aplikasi stimulan.
Production AchievementThe existing plantation production for oil palm and tea production in 2011 enjoyed an hike copared to that of 201-, of 116% and 109.9%, respectively; however, production of rubber and sugar canes was only 73.3% and 87.5% respectively compared to that of the previous year. When compared to the 2011 Work Plan and Budget (RKAP), then the rubber (84.4%), oil palm (98.5%) and sugar canes commodity was recoreded as decreases, whereas tea commodity increased by 101.7%.
The decrease in rubber productivity was attributed to : • The low rate of additional areal of productive
plants, which was only 1,107 ha or 9.5 % to the Productive Plant available area.
• In some business units (Keda,Bege,Wabe,Wali,Tubu,Mula,Tebe), the clones of RRIM, RRIC,BPM,PR,PB and GT, in August, experiences second leaves loss and second leave groth, resulting in decrease on production potential while stimulant application was impossible to undertake.
52
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2007 2008 2009 2010 2011
Perkembangan Produksi Karet Tahun 2007 - 2011 (Areal Produktif)Rubber Production Development 2007 – 2011 (Productive Areas)
33,97932,520
14,915
18,093 18,772
1,2631 ,224 1,6791 ,701 1,605
Produksi (ton)/Production (tons) Protas (Kg/Ha)/Productivity (kg/ha)
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2007 - 2011 (Areal Produktif)Oil Palm Production Development 2007 – 2011 (Productive Areas)
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2007 2008 2009 2010 2011
433,718
472,311
351,505
381,256
451,039
13,756 15,027 16,005 17,418 19,063
Produksi (ton)/Production (tons) Protas (Kg/Ha)/Productivity (kg/ha)
Realisasi jumlah produksi TBS tahun 2011 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2011 sebesar 1.161 ton atau 1,1%, dan naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar 17.697 ton atau 20,13%. Produksi tidak mencapai RKAP terutama karena adanya pengaruh penurunan rata-rata berat tandan (RBT) dan kematangan buah yang tidak sempurna terutama di wilayah Sumatera Selatan.
Realisasi produksi teh kering tahun 2011 sedikit di atas RKAP 2011 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, masing-masing sebesar 20 ton dan 468 ton atau 0,5% dan 12,2%. Kenaikan ini terutama disebabkan penataan bidang petik telah memberikan dampak yang baik bagi produktivitas tanaman teh.
Realisasi pencapaian produksi tebu giling tahun 2011 lebih rendah daripada RKAP 2011 dan tahun lalu masing-masing sebesar 391.539 ton atau 28,1% dan 143.082 ton atau 12,5%.
Realization of total Fresh Fruit Bunch (FFB) in 2011 was 1,161 tons or 1.1% lower than the 2011 Plan, yet higher than the realization of 2012 by 17,697 tons or 20.13%. The Planned production was not reached due to the decrease in the average weight of bunch and non-perefect maturity especially in the area of South Sumatra.
Realization of dried tea production in 2011 was slightly above the 2011 Work Plan and Budget, namely 20 tons and 468 tons respectively or by 0.5% and 12.2%. The increase was mainly due to the improved plucking area management which turned out to be effective in elevating tea productivity.
Realization of milled sugar canes in 2011 was lower than both the 2011 Work Plan and Budgetand that of the previous year, namely 391.539 tons or 28.1% and 143,082 tons or 12.5%.
Perkembangan Produksi Teh Tahun 2007 - 2011 (Areal Produktif)Tea Production Development 2007 – 2011 (Productive Areas)
Produksi (ton)/Production (tons) Protas (Kg/Ha)/Productivity (kg/ha)
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2007 2008 2009 2010 2011
13,028 13,560
14,878
17,810
19,570
10,037 9,84711,203
12,45513,686
Perkembangan Produksi Tebu Tahun 2007 - 2011 (Areal Produktif)Sugar Canes Production Development 2007 – 2011 (Productive Areas)
Produksi (ton)/Production (tons) Protas (Kg/Ha)/Productivity (kg/ha)
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
2007 2008 2009 2010 2011
1,125,796
1,197,451
1,010,966
1,145,331
1,002,249
59,947 67,172 64,543 63,441 62,089
55Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Realisasi pencapaian produksi gula tahun 2011 lebih rendah daripada RKAP 2011 dan realisasi tahun 2010, masing-masing sebesar 45.895 ton atau 40,8% dan 10.394 ton atau 13,5%. Pencapaian yang lebih rendah daripada RKAP 2011 dan realisasi 2010 ini disebabkan oleh anomali iklim tahun 2010 dengan bulan basah sepanjang tahun yang berlanjut sampai bulan April tahun 2011 menyebabkan tanaman tebu mengalami stagnasi pertumbuhan akibat gangguan drainase. Disamping itu terjadi kekeringan panjang dan intensitas matahari yang tinggi pada bulan Juli tahun 2011 yang menyebabkan amplitudo suhu harian meningkat (21 - 30°C) yang mengakibatkan peningkatan evapotranspirasi tanaman sehingga terjadi defisit kebutuhan air untuk tanaman tebu yang berdampak pada turun tajamnya bobot tebu saat dipanen hingga 48-62 ton/ha pada periode Juli – Desember.
Strategi Bidang Tanaman
Komoditi karet1. Memperbaiki fundamental asset dengan
melaksanakan: - Assessment aset; dilakukan dengan
tujuan menentukan potensi tanaman, umur produktif tanaman dan menentukan jadwal pelaksanaan replanting tanaman karet.
- Melaksanakan kultur teknis tanaman dengan benar disesuaikan dengan kondisi dan topografi lahan masing-masing wilayah
- Menjaga homogenitas dan populasi tanaman serta mengupayakan percepatan lilit batang dan ketebalan kulit dengan membuat rorak, penambahan mulsa dan manajemen percabangan dan manajemen perakaran.
Sugar production of 2011 was lower than the 2011 Target, namely 45,895 tons or 40.8% and 10,394 tons or 13.5% respectively. The low figure was attributted the climate anomaly in 2011 with a year long wet months extended to April 2010 leaving the sugar canes stagnant due to drainage irregularities. In addition to that, the prolonged draught and high sun intensity in July 2011 raised the daily amplitude to a range of 21 - 30° C which resulted in high plant evapo-transpiration that caused water deficit. This further resulted in the sharp decrease of sugar canes weight at harvest to only 48-62 tons/ha during the period of July – December.
Plant Management Strategy
Rubber Commodity1. Improvement of asset fundamentals by:
- Asset assessment; setting up plant potential, plant productive life and replanting schedule for rubber plants.
- Conducting proper plant technical agriculture adjusted to the land condition and topography in each respective area.
- Maintaining plant homogeneity and population and acceleration of convolution stem and skin thickness by means of pitchbunds, supply of additional mulches and branching and rooting management.
54
2. Peningkatan produktivitas dengan cara :- Melaksanakan penyadapan sesuai dengan
hasil assessment - Mempersiapkan sarana produksi- Melaksanakan pengawalan optimalisasi
produksi bersama Balai Penelitian Sungai Putih
- Menanggulangi losses - Melaksanakan kultur teknis, konservasi
tanah dan pengendalian hama dan penyakit.- Melaksanakan assessment tenaga kerja dan
optimalisasi pelaksanaan tapping school di Afdeling
Komoditi kelapa sawit1. Memperbaiki fundamental asset dengan
melaksanakan: - Assessment aset; dilakukan dengan tujuan
menentukan potensi tanaman, umur produktif tanaman dan menentukan jadwal pelaksanaan replanting kelapa sawit
- Melaksanakan kultur teknis tanaman dengan benar disesuaikan dengan kondisi dan topografi lahan masing-masing wilayah
- Menjaga homogenitas dan populasi tanaman serta mengupayakan percepatan masa TBM dengan melaksanakan kultur teknis secara konsisten, melaksanakan konservasi tanah dengan menambahkan bahan organic, membuat biopori dan teras
2. Peningkatan produktivitas dengan cara:- Mempersiapkan sarana produksi- Melaksanakan pengawalan optimalisasi
produksi bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit
- Menanggulangi losses dan meningkatkan mutu panen (NSP)
- Melaksanakan kultur teknis, konservasi tanah, tata kelola air dan pengendalian hama dan penyakit.
- Melaksanakan assessment tenaga kerja
Komoditi Teh1. Memperbaiki fundamental asset dengan
cara:- Penggunaan klone berproduktivitas
tinggi (klone Gambung)- Bibit siap ditanam dengan umur di
pembibitan minimal 8 bulan, tinggi bibit minimal 25 cm dengan jumlah daun minimal 6 helai
2. Productivity enhancement by : - Tapping to the result of assessment
- Preparing production support- Conducting optimized production
monitoring with the Sungai Putih Research Board
- Handling losses - Undertaking technical culture, land
conservation and control of pest and plant diseases
- Conducting labor assessment and optimizing of tapping school at the site
Oil Palm Commodity1. Improvement of asset fundamentals by:
- Asset assessment; by setting up plant potentials, plant productive life and replanting schedule for oil palm commodity
- Conducting proper plant technical agriculture adjusted to the land condition and topography in each respective area.
- Maintaining plant homogeneity and population and accelerating the non-productive plant maturity by means of application of consistent technical culture, land conservation with organic materials, biopori and terraces
2. Enhancement of productivity by: - Preparing production support- Conducting optimized production
monitoring with the Centre for Oil Palm Research
- Handling losses and improving the harvest quality (NSP)
- Undertaking technical culture, land conservation and control of pest and plant diseases.
- Conducting labor assessment
Tea Commodity1. Improvement of asset fundamentals by:
- Using high productivity clones (Gambung Clone)
- Planting 8-month old seedlings, with the minimum seedling height of 25 cm and a minimum of 6 leaves
57Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
2. Meningkatkan produktivitas dengan cara:- Menyiapkan sarana produksi - Melaksanakan kegiatan pemeliharaan
secara konsisten (pengendalian gulma, pemangkasan, bokor setelah pangkas, pengendalian hama dan penyakit)
- Memperbaiki mutu pucuk baik petik mesin maupun petik manual/gunting
- Mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja petik mesin mencapai 1100 Kg pucuk/mesin dan petik manual/gunting 60 Kg pucuk/orang
Komoditi Tebu1. Memperbaiki fundamental asset dengan
cara:- Perbaikan varietas menjadi 6-8 jenis
dengan kemurnian 95%- Meningkatkan daya dukung melalui
reklamasi lahan2. Meningkatkan produktivitas dengan cara:
- Konsistensi tanam pada bulan optimal (Juni sampai dengan Oktober)
- Kegiatan kebun dilaksanakan secara on time
- Perbaikan manajemen TMA
Upaya Penggalian Produksi
A. Komoditi Karet• Meningkatkan penggalian produksi
sesuai potensi berdasarkan rekomendasi tataguna panel dari Balai Penelitian Sei Putih Medan
• Pemberian pupuk ekstra pada arealtanaman yang tajuk daunnya meranggas dan tanaman dengan produtivitas di atas 1700 Kg/ha/tahun
• Mengoptimalkan waktu mulai sadapdengan menggunakan penerangan senter/belor dan mengupayakan penyelesaian sadapan sepagi mungkin
• Pada areal non produktif pemberiantarif premi borong menggunakan sistem progresif dan disesuaikan dengan harga/tarif harga karet plasma sekitar unit usaha
B. Komoditi Kelapa Sawit• Mengoptimalkan panen dengan cara
memanen TBS sesuai dengan kriteria matang panen
2. Improvement of productivity by:- Preparing the production facilities - Conducting consistent maintenance
activities Melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara konsisten (control of weed, trimming, circle weeding after trimming, control of pests and diseases)
- Improving the quality of tea shoots, by improving either hand plucked tea shoots and machine plucked tea shoots
- Optimizing the productivity of machine plucking labour up to 1,100 kg of tea shoot per machine and manual plucking of 60 kg of tea shoots per person
Sugar Cane Commodity1. Improvement of asset fundamental by:
- Improving variety to 6-8 types with purity of 95%
- Improving related support by means of land reclamation
2. Improvement of productivity by: - Consistent planting only during the
optimum months (June through October)- On time plantation activities
undertakings- Improvement of TMA management
Production Enhancement Efforts
A. Rubber Commodity• Enhancing production with regards
to the related potentials based on reccomendation of panel use from the Medan Sei Putih Research Institution
• Applying extra fertilizers in planting area with dried leaves and plants with productivity of more than 1,700 kg/ha/year
• Optimizing of tapping time by using flashlights in attempts for tapping completion as early as possible
• Applying contract tariff on non-productive by means of progressive system adjusted to local plasma rubber the price/tariff
B. Oil Palm Commodity• Optimizing harvest by harvesting FFB in
adjusted to the mature harvest criteria
56
• Pengutipan brondolan secara tuntas danmenghindari TBS menginap dilapangan serta memberikan premi berbasis rendemen
• Pemberianpupukorganikpadatanamanmuda
C. Komoditi Teh• Pengendalian penyakit cacar daun
dengan melaksanakan pemangkasan• Menggunakan mesin petik seefektif
mungkin sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat
• Selalu mempertahankan ketinggianbidang petik mesin agar produktivitas tenaga kerja bisa konstan
• Tertib rotasi petik untukmendapatkanmutu petik medium > 56%
D. Komoditi Tebu• Memberikan premi medan berat serta
insentif progresif untuk meningkatkan ritase angkutan truk pada kondisi medan berat awal giling
• Memberikan kompensasi uang makanpenebang saat tidak bisa melaksanakan penebangan karena jam berhenti pabrik, untuk mempertahankan jumlah tenaga tebang yang sudah direkrut
Pengolahan
Hasil budidaya yang dikembangkan oleh Perseroan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan produk olahan bernilai tinggi untuk dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Perseroan memiliki Pabrik Pengolahan kelapa sawit, inti sawit, karet, tebu dan teh dengan produk produk sebagai berikut:
• Complete picking fruits and avoid leaving FFB overnight as well as provision of yield based premium
• Application of organic fertilizer to young plants
C. Tea Commodity• Control of blister blight by means of
trimming• Effective use of plucking machines for
labour productivity enhancement
• Continuous maintenance of plucking machine elevation for constant labour prodictivity
• Application of consisten plucking rotation for plucking quality of medium > 56%
D. Sugar Cane Commodity• Provision of hard terrain premium and
progressive incentive to increase volume of truck movement within the hard terrain during the early milling session
• Provision of meal allowance in the event that cutting workers cannot conduct cutting due to the mill is not operating, and as to maintain the number of recruited cutting workers
Processing
The harvest yields are further processed to produce high value manufactured products for domestic and overseas markets. The Company is equipped with processing mills for oil palm, palm kernel, sugar canes and tea with the following products:
KOMODITAS/COMMODITIES LOKASI/LOCATIONS PRODUK/PRODuCTS KAPASITAS/CAPACITy
Lampung/ Sumsel/ Bengkulu/ Lampung South Sumatra Bengkulu
Kelapa Sawit/Oil PalmPPKS 2 4 1 Minyak Sawit & Inti Sawit 261 ton/ jam Crude Palm Oil & Palm Kernels 261 tons/hourPPIS 1 1 - Minyak Inti Sawit & Bungkil 150 ton/ jam Palm Kernel Oil & Palm Kernel Meals 150 tons/hour Karet/RubberPabrik RSS/RSS Factory 2 1 1 RSS I, RSS I, RSS III, Cutt.A 35 ton KK/hari RSS I, RSS II, RSS III, Cutt. A 35 ton KK/dayPabrik SIR/ SIR Factory 4 3 1 SIR, 3CV, SIR 3L, SIR 3WF, SIR 20 250 ton KK/hari SIR, 3CV, SIR 3L, SIR 3WF, SIR 20 250 ton KK/hari
Teh/TeaPabrik Teh/Tea Factories - 1 - BOP, BOPF, PF, DUST 80 tons pucuk segar/ BP, BT, FLUFF hari BOP, BOPF, PF, DUST 80 tons of fresh
BP, BT, FLUFF leaves/dayGula/SugarPabrik Gula/Sugar Factories 1 1 - Gula dan Tetes 12.500 TCD Sugar & Molasses 12.500 TCD
59Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Untuk SIR LG produksi tahun 2011 mencapai 117,8% dari tahun 2010 dan 100,4% terhadap RKAP.
SIR LG production of 2011 was 117.8% of that of 2010 and 100.4% compared to the Target.
58
KARETRubber
• ProduksiJadi Produksi tahun 2011 tercapai 107,8 %
terhadap tahun 2010 dan 94,3% terhadap RKAP 2011.
• ManufacturedProducts 2011 production was 107.8 % to that of 2010
and 94.3% to Target of 2011.
PRODUKSI/ REALISASI/REALIZATION (TON KK) RKAP % thd/to PRODuCTION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2010 RKAP
SIR HG 14.070 12.885 12.108 12.091 11.298 8.761 11.199 77,5 78,2SIR LG 35.074 36.291 35.691 36.474 42.883 50.507 50.319 117,8 100,4RSS 5.265 5.747 6.420 5.285 5.271 4.845 6.502 91,9 74,5Total PTPN VII 54.409 54.923 54.219 53.850 59.452 64.113 68.020 107,8 94,3
14
,070
12
,885
12
,108
12
,091
1
1,2
98
8,76
1
35
,074
36
,291
35
,691
36
,474
42
,883
50
,507
5,26
5
5,74
7
6,42
0
5,28
5
5,27
1
4,84
5
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,0002006 2007 2008 2009 2010 2011
SIR HGSIR LGRSS
• Bokar Bahan baku yang masuk pada tahun 2011
mencapai 110,8% dibandingkan defab tahun 2010 namun hanya mencapai 96,3% terhadap RKAP tahun 2011. Bahan baku dari kebun sendiri mengalami penurunan dari tahun 2010 yaitu sebesar 72,7% dan hanya mencapai 84,2% terhadap RKAP tahun 2011. Namun demikian, pembelian mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 110,8% dan mencapai 103,3% dari RKAP tahun 2011. Hal ini disebabkan karena capaian produksi kebun menurun sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dioptimalkan dari pembelian.
Kendala-kendala Pencapaian Target1. SIR HG:
• Pasokanlateksdarikebunsendirihanyamencapai 81,8%.
• PembelianlateksdiUUBerihanyamencapai44,5 % terhadap RKAP tahun 2011.
2. RSS:• ProduksilateksdarikebunseindukkePabrik
RSS hanya mencapai 71,1% dari RKAP.3. SIR LG:
• SecaraumumhasilolahuntukSIRLGtidak mengalami kendala, produksi SIR LG mencapai 100,4% dari RKAP dan terhadap tahun 2010 mencapai 117,8%.
• Produksi PPKR Pawi hanya mencapai95,4% dari RKAP namun dibandingkan dengan tahun 2010 mencapai 103,3%.
Upaya-upaya Memenuhi Target1. SIR HG, RSS dan LG:
• Mengoptimalkan kapasitas denganpeningkatan produksi latek/bokar sendiri maupun pembelian.
• Meningkatkanmutuproduksi.
• RubberRawMaterials Raw materials acquired in 2011 reached a
figure of 110.8% compared to that of 2010, yet it was only 96.3% of the 2011 Target. Raw materials from its existing plantation decreased by 72.7% compared to that of 2010, and was only 84.2% of the 2011 Work Plan and Budget. Purchase of raw materials hiked to 110.8% compared to that of 2010 and 103.3% of 2011 Target. This is due to the decline in production and therefore, additional raw materials were purchased to meet the optimum needs.
Constraints Preventing Achievement of Target1. SIR HG:
• Supply of latex from existing plantations was only 81.8%.
• Purchase of latex in Beri business unit was only 44.5 % of 2011 Work Plan and Budget.
2. RSS:• Latex production from plantation to RSS
Mill was only 71.1% of the Target.3. SIR LG:
• Generally speaking, no constraint was found in process of SIR LG as production was recorded at 100.4% of Work Plan and Budget and 117.8% of that of 2010.
• Production of PPKR Pawi was only 95.4% of Target, yet it was 103.3% of that of 2012.
Efforts undertaken to Meet the Target1. SIR HG, RSS and LG:
• Optimizing of capacity by means of enhanced existing latex/rubber raw material and purchased raw materials.
• Improvement of production quality.
SUMBER/ REALISASI/REALIZATION (TON KK) RKAP % thd/to SOuRCE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2010 RKAP
Sendiri/Existing 33.573 34.140 32.704 33.521 28.812 20.948 24.892 72,7 84,2 Pembelian/Purchased 20.836 20.783 21.514 20.329 30.314 44.548 43.128 147,0 103,3Total/Total 54.409 54.923 54.218 53.850 59.126 65.496 68.020 110,8 96,3
Sendiri/Existing
Pembelian/Purchased
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
61Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Harapan yang Akan Dicapai di Masa Datang:1. Produksi SIR HG, RSS maupun SIR LG
dapat tercapai 100% dari RKAP.2. Tidak ada komplain/ klaim mutu dari konsumen.3. Pengadaan bahan Baku baik untuk HG
maupun LG dapat tercapai sesuai RKAP.
Future Targets 1. Production of SIR HG, RSS and SIR LG can
reach 100% of Work Plan and Budget.2. No complaints/low quality claims from customers.3. Procurement of raw materials for HG and LG
can catch up with the Work Plan and Budget.
KELAPA SAWITOil Palm
Perkembangan Produksi & Hasil Jadi Komoditi Kelapa Sawit TH 2006 s.d TH 2011 & RKAP 2011
Production and development of The Palm Commodity TH 2006 TH 2011 & RKAP sd 2011
60
URAIAN/ REALISASI/REALIZATION (TON KK) RKAP % thd/to DESCRIPTION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2010 RKAP’11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:(8:7) 11:(8:7)
KELAPA SAWIT/OIL PALM a. TBS diolah/Processed FFB Sendiri/Exiting 449.509 431.491 472.310 436.043 402.445 467.792 474.720 116,2 98,5 Plasma/Plasma 279.437 - - 264.098 203.529 314.733 223965 154,6 140,5 Pihak 3/Third Parties 58.482 274.584 331.478 62.127 99.646 110.103 285.810 110,5 38,5 Total Pembelian/ 337.919 274.584 331.478 326.225 303.175 424.836 509.775 140,1 83,3 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 787.428 706.075 803.788 762.268 705.620 892.628 984.493 126,5 90,7
b. Minyak Sawit/Oil Palm Sendiri/Exiting 96.893 92.524 104.561 94.573 87.932 105.629 106.791 120,1 98,9 Plasma/Plasma 59.714 - - 55.031 42.818 67.577 48.136 157,8 140,4 Pihak 3/ Third Parties 12.016 57.044 67.324 12.544 20.660 22.907 61.181 110,9 37,4 Total Pembelian/ 71.730 57.044 67.324 12.544 20.660 22.907 61.181 142,5 82,8 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 168.622 149.568 171.148 162.148 151.409 191.113 216.107 129,5 90,7 c. Inti Sawit/Palm Kernels Sendiri/Exiting 23.324 20.327 21.553 23.367 18.802 21.953 22.800 116,8 966,3 Plasma/Plasma 13.807 - - 11.776 10.481 16.286 10.748 155,4 151,5 Pihak 3/Third Parties 2.645 12.548 16.197 2.879 4.457 4.576 12.913 102,7 35,4 Total Pembelian/ 16.452 12.548 16.197 14.654 14.938 20.863 23.661 139,7 88,2 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 39.776 32.875 37.750 38.021 33.740 42.815 46.461 126,9 92,2
d. Rendemen Minyak Sawit/Oil Palm yield Sendiri/Exiting 21,56 21,44 22,14 21,69 21,85 22,58 22,50 103,3 100,4 Plasma/Plasma 21,37 - - 20,84 21,04 21,47 21,49 102,1 99,9 Pihak 3/Third Parties 20,55 20,77 20,31 20,19 20,73 20,80 21,41 100,3 97,2 Total Pembelian/ 21,23 20,77 20,31 20,71 20,94 21,30 21,44 101,7 99,3 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 21,41 21,18 21,38 21,27 21,46 21,97 21,95 102,4 100,1
e. Rendemen Inti Sawit/Palm Kernels yield Sendiri/Exiting 5,19 4,71 4,56 5,36 4,67 4,69 4,80 100,4 97,7 Plasma/Plasma 4,94 - - 4,46 5,15 5,17 4,80 100,5 107,8 Pihak 3/Third Parties 4,52 4,57 4,89 4,63 4,47 4,16 4,52 92,9 92,0 Total Pembelian/ 4,87 4,57 4,89 4,49 4,93 4,91 4,64 99,7 105,8 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 5,05 4,66 4,70 4,99 4,78 4,80 4,72 100,3 101,6
Inti Sawit diolah/ 31.105 18.709 25.030 33.494 32.903 42.549 42.832 129,3 99,3Processed Palm Kernels Minyak Inti Sawit/ 12.863 7.568 10.232 12.553 11.963 15.202 17.989 127,1 84,5 Palm Kernels Oil Rendemen Inti Sawit/ 41,35 40,45 40,88 37,48 36,36 35,73 42,00 98,3 85,1 Palm Kernels Oil Yield Bungkil Inti Sawit/ 18.823 11.288 17.248 19.274 18.842 24.481 22.701 129,9 107,8 Palm Kernels Meals Rendemen Bungkil Inti Sawit/ 60,51 60,33 68,91 57,55 57,27 57,54 53,00 100,5 108,6 Palm Kernels Meals Yield
Kendala tidak tercapainya target tahun 20111. Produksi kelapa sawit di tahun 2011
mengalami kenaikan 126,5% dibanding perolehan produksi pada tahun 2010 dan hanya tercapai 90,7% terhadap target RKAP 2011, yang berakibat pada penurunan produksi minyak sawit sebesar 90,7% terhadap target RKAP 2011.
2. Penurunan produksi TBS diolah dipengaruhi oleh TBS sendiri hanya tercapai 98,5% dan TBS pembelian hanya tercapai 83,3% terhadap target RKAP 2011.
3. Rendemen Minyak Sawit tahun 2011 megalami kenaikan 102,4% dibandingkan tahun 2010 dan tercapai 100,1% terhadap target RKAP 2011. Hal ini masih dapat ditingkatkan dengan peningkatan mutu panen (NSP min. 85,0%) dan penekanan losses pabrik (total losses Minyak Sawit maks. 1,65%) dengan cara perbaikan mutu bahan baku maupun kinerja pabrik, mencakup mesin/peralatan dan SOP Pengolahan.
4. Rendemen IS di tahun 2011 mengalami kenaikan 100,3% terhadap tahun 2010 dan tercapai 101,6% terhadap target RKAP 2011.
5. Produksi Minyak Inti Sawit dan Bungkil Inti Sawit mengalami kenaikan 127,1% dan 129,9% dibanding perolehan produksi pada tahun 2010, sedangkan produksi Minyak Inti Sawit dan Bungkil Inti Sawit tercapai 84,5% dan 107,8% terhadap RKAP 2011. Hal ini seiring dengan pasokan TBS dan produksi Inti Sawit yang dicapai.
Upaya-upaya pencapaian:1. Efektifitas dan efisiensi operasional
dalam hal mengoptimalkan kapasitas dengan mengoperasikan salah satu PPKS dalam satu Distrik berdasarkan peluang termudah dalam pencapaian rendemen dan performance pabrik yang lebih baik.
2. Mengoptimalkan pembelian bahan baku terutama pada saat panen rendah untuk mengatasi idle kapasitas.
3. Menekan jam stagnasi pabrik dengan mengoptimalkan program maintanance pabrik berdasarkan data hasil pencatatan dan evaluasi yang dilaksanakan secara terprogram dan terpadu.
Constraints Preventing Achievement of 2011 Targets1. Oil Palm production of 2011 enjoyed a hike
to 126.5% compared to that of 2010, yet it was only 90.7% of the 2011 Target. This is due to decrease in production of CPO which was only 90.7% of the 2011 Work Plan and Budget.
2. Decrease in FFB production was attributed to the fact the existing FFB was only 98.5% and purchased FFB was only 83.3% of the 2011 Work Plan and Budget.
3. Yield of CPO in 2011 rose to 102.4% compared to that of 2010 which was 100.1% of the 2011 Work Plan and Budget.
It is possible to increase this by improving the harvest quality (Minimum NSP of 85.0%) and by keeping the losses low (with maximum total of CPO loss of total 1.65%). This can be gained by improving the raw material quality as well as the mill performance including machineries and processing SOP.
4. IS Yield in 2011 got a hike of 100.3% to that of 2010 which was 101.6% of the 2011 Work Plan and Budget.
5. Production of kernel oil and palm kernel meal enjoyed a rise to 127.1% and 129.9% compared to that of 2010, meanwhile production of kernel oil and palm kernel meal reached a figure 84.5% and 107.8% to the 2010 Work Plan and Budget, attributed to the adequate supply of FFB and palm kernels.
Efforts for Achievement:1. Conduct of effective and efficient operation
to optimize production capacity by operating one of PPKS in a district based on the most feasible chance for better yield and mill performance.
2. Optimizing of purchase of raw material especially in the event of low harvest as to respond the capacity idle.
3. Keeping the mill stagnant times by optimizing mill maintenance program based in programmed and integrated records and evaluation.
63Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
4. Assement Kapasitas pada masing-masing mesin/alat untuk sikronisasi kapasitas alat dan jumlah material yang diolah. Optimalisasi steam balance dan power balance, rekondisi/penggantian mesin-mesin & instalasi pabrik yang sudah tidak efektif, penertipan SOP pada proses pengolahan dan melaksanakan pengawalan kinerja proses.
5. Memperketat pengawasan mutu panen sesuai syarat kematangan TBS dengan cara:a. Melaksanakan sortasi di TPH dan
Loading Rampb. Melakukan pengembalian TBS yang
tidak memenuhi syarat mutu olah (TBS mentah, tankos dan berondolan busuk)
c. Membrondolkan TBS di areal atau kebun yang rata-rata berat tandannya < 5,00 Kg.
d. Melaksanakan analisa MPD untuk mengetahui faktor penentu tinggi rendahnya minyak dan inti sawit yang diperoleh.
6. Konsisten dalam menjalankan proses pengolahan sesuai SOP dan memperbaiki losses minyak (≤ 1,65%) dan intisawit ( ≤ 0,60%) dengan melaksanakankontrol/ pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada setiap stasiun untuk pengendalian proses.
Harapan yang akan dicapai dalam waktu yang akan datang1. Peningkatan produksi TBS sehingga target
TBS yang diolah tercapai dan berdampak pada perolehan produksi Minyak Sawit, Inti Sawit, Minyak Inti Sawit dan Bungkil Inti Sawit.
2. Mutu Panen TBS sesuai syarat kematangan TBS (Sesuai surat Direksi No. 7.3/7/010/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Koreksi Penjelasan Pedoman Premi Produksi Kelapa Sawit) sebagai berikut:- Fraksi 00+0 : 0%- Fraksi 1,2,3 : Min. 89%- Fraksi 4 : 11%- Fraksi 5 : 0%- Brondolan : min.12,50%
3. Tidak ada TBS menginap atau tertinggal di lapangan lebih dari 1 hari panen.
4. Assessment of capacity for each machinery/equipment for synchronizing mill capacity and the amount of processed materials. Optimizing of steam balance steam balance and power balance; recondition/replacement of less effective machineries and mills; consistent application of SOP in each processing steps and monitoring of processing performance.
5. Tightening monitoring for harvest quality to the FFB maturity by:
a. Sorting at TPH and Loading Ramp
b. Returning low quality FFB (raw FFB, empty bunches, and rotten fruits)
c. FFB Fruit loosing in site which are more than < 5.00 kg in weight
d. Conduct of MPD analysis to indetify the level of given palm oil and palm kernel.
6. Consistent conduct of process to SOP and preventionofoil losses (≤1.65%)andpalmkernel ( ≤ 0.60%) by comprehensive andcontinuous monitoring at each station as to control process.
Expected Future Achievement
1. Improvement of FFB production so that the target FFB can be reached which will then result in the volume of palm oil, palm kernel, palm kernel oil and palm kernel meal products.
2. FFB harvest quality will confirm to the FFB maturity requirements (according to Letter of Directors No. 7.3/7/010/2007 dated 30 April 2007, on Correction to Description on Oil Palm Production Premium) as follows:
- Fraksi 00+0 : 0%- Fraksi 1,2,3 : Min. 89%- Fraksi 4 : 11%- Fraksi 5 : 0%
- Loose fruits : min.12.50%3. No FFB’s are left at site more than 1 harvest
day.
62
4. Tercapainya performance pabrik, sehingga angka stagnasi tidak ada dan losses dapat berada di bawah norma dengan program maintenance yang berjalan terpadu dan terprogram.
5. ALB Minyak Sawit produksi maksimum 4,00% dan Kadar Kotoran dan Inti Sawit produksi maksimum 13,00%.
Pencapaian produksi tahun 2011 melebihi dari RKAP (100,5%) serta melebihi pencapaian tahun 2010 (112,7%). Mutu I yang dihasilkan juga diatas dari RKAP (102,5%). Adapun pencapaian tersebut terlihat dalam tabel berikut ini:
4. Reaching the mill top performance as to avoid stagnation and losses will be the maintenance program norm by means of programmed and integrated maintenance efforts.
5. Keeping the maximum production of palm oil ALC of 4.00% of the residual contents and maximum production of palm kernel of 13.00%.
Tea production of 2011 was above the Target (100.5%) and that of 2010 (112.7%). Production of Quality I was also above Target (102.5%) as can be seen in the following table:
TEHTea
URAIAN/ 2011 2010 RKAP 2011 % thd/toDESCRIPTION TARGET 2011 2010 RKAP
Pucuk Segar diolah (Kg)/ 19.570.390 17.876.448 19.250.000 109,5 101,7Processed Fresh Leaves (Kg)Teh kering (Kg)/Dried Tea (Kg) 4.294.086 3.811.565 4.274.000 112,7 100,5Rendemen (%)/Yield (%) 21,94 21,32 22,20 102,9 98,8
Mutu Produksi/Production Quality:Mutu I: BOP 455.561 364.931 435.300 124,8 104,7 BOPF 475.932 341.917 365.870 139,2 130,1 PF 465.558 329.127 396.440 141,5 117,4 DUST 354.207 378.685 500.300 93,5 70,8 BP 62.968 56.588 58.145 111,3 108,3 BT 552.230 448.853 542.305 123,0 101,8Jumlah Mutu I/Total of Quantity I 2.366.456 1.920.101 2.298.360 123,2 103,0Persen mutu I/Percentage of Quality I 55,11 50,38 53,78 109,4 102,5
Mutu II: BP II 48.521 49.787 58.860 97,5 82,4 BT II 227.740 242.283 341.870 94,0 66,6 PF II 229.383 233.289 228.580 98,3 100,4 DUST II 209.408 253.315 235.150 82,7 89,1 DUST III 114.491 116.954 119.290 97,9 96,0 DUST IV 114.353 107.209 108.290 106,7 105,6 FANN - - - - - FANN II 198.062 216.354 245.580 91,5 80,7 FANN III 274.186 253.565 180.720 108,1 151,7Jumlah Mutu II/Total of Quality II 1.416.144 1.472.756 1.518.340 96,2 93,3Persen mutu II/Percentage of Quality II 32,98 38,64 35,53 85,4 92,8 BM 306.113 212.533 223.150 144,0 137,2 FLUFF 205.373 206.175 234.150 99,6 87,7 BOHEA - - - - -Jumlah Off Grade/Total Off Grade 511.486 418.708 457.300 122,2 111,8Persen Mutu Lokal/Local Quality Percentage 11,91 10,99 10,70 108,4 111,3
Jumlah/Total PTPN VII 4.294.086 3.811.565 4.274.000 112,7 100,5
65Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Pencapaian produksi teh tahun 2011 melebihi RKAP (100,5%) serta melebihi pencapaian tahun 2010 (112,7%). Teh Mutu I yang dihasilkan juga diatas dari RKAP (102,5%).
Tea production of 2011 was above the Target (100.5%) and that of 2010 (112.7%). Production of First Quality Tea was also above Target (102.5%).
Kendala-kendala Pencapaian Target • Untuk rendemen masih dibawah RKAP
tahun 2011 (98,8%) namun diatas rendemen tahun 2010 (102,9%).
Upaya-upaya Pencapaian Target • Meningkatkan kapasitas olah pabrik teh
UU pala dari 60 ton pucuk segar/hari menjadi 80 ton pucuk segar/hari.
• Meningkatkan produksi pucuk segardengan tetap menjaga mutu pucuk.
Harapan di Masa Datang • ProduksitehkeringdapattercapaisesuaiRKAP.
Produksi Gula tahun 2011 tercatat 66% terhadap RKAP dan 84% terhadap tahun 2010 seperti tercantum dalam tabel berikut ini:
Constraints Preventing Achievement Target• Yield was under 2011 Work Plan and
Budget (98.8%) but higher than that of 2010 (102.9%).
Efforts undertaken to Meet Target• Improving tea mill capacity at Pala unit
business from 60 tons fresh leaves/day to 80 tons fresh leaves per day.
• Improving fresh leave production by maintaining the fresh leave quality.
Future Expectation• Dried tea production will reach the Target.
Production of sugar in 2011 was 66% of the Work Plan and Budget and 84% of that of 2010 as detailed in the following table:
TEBUSugar Cane
64
PRODUKSI/ REALISASI/REALIZATION (TON KK) RKAP % thd/to PRODuCTION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2010 RKAP
Gula,ton/Sugars,tons Tebu Sendiri/Exiting Sugar Canes 91.223 80.276 90.854 78.576 77.045 66.583 112.546 86 59Tebu Rakyat/ 15.151 15.404 15.014 11.472 11.469 10.336 10.603 90 97Smallholders Sugar CanesTebu Pembelian/ 24.791 22.198 27.185 13.659 17.024 13.498 17.799 79 76Purchased Sugar Canes Total Milik PTP/Total of PTP’s 131.165 117.878 133.053 103.707 105.538 90.417 140.948 86 64Milik Petani/Farmer’s 33.448 32.524 33.386 25.000 26.524 20.298 25.933 77 78
Total Produksi PTPN VII/ 164.613 150.402 166.439 128.707 132.062 110.715 166.880 84 66 Total PTPNN VII Production
Tetes,ton/Molasses,tons Tebu sendiri/ 68.315 61.320 75.688 52.018 63.666 52.828 52.524 83 90Existing Sugar CanesTebu rakyat/ 10.934 11.841 10.291 7.637 8.511 6.043 7.023 71 86Smallholders Sugar CanesTebu pembelian/ 13.630 13.039 14.725 7.728 11.096 9.221 10.074 83 92Purchased Sugar CanesTotal Milik PTP/Total of PTP’s 92.879 86.200 100.704 67.383 83.273 68.092 75.621 82 90Milik Petani/Farmers’ 16.269 17.061 17.290 12.161 14.102 9.993 13.910 71 72
Total Produksi PTPN VII/ 109.148 103.261 117.994 79.544 97.375 78.085 89.531 80 87Total PTPN VII Production
Kendala-kendala Pencapaian Target1. Anomali iklim yang basah sepanjang
tahun, menyulitkan pelaksanaan panen tebu di tahun 2011, sehingga kekurangan pasok tebu yang tidak sesuai dengan kapasitas terpasang berakibat kapasitas giling tidak kontinyu.
2. Disisi lain, anomali iklim yang berdampak pada hujan yang turun berkepanjangan pada tahun 2011 juga mengakibatkan rendemen, karena suchrosa dalam batang tebu rendah yang digunakan untuk vegetatif dan pembentukan sogolan.
3. Tingginya jam berhenti akibat kurangnya pasok tebu dan kerusakan peralatan pabrik yang mengakibatkan jumlah tebu diolah berkurang dan terjadi retensi di kebun dan cane yard dan inversi di Pabrik yang berdampak pada penurunan rendemen dan turunya perolehan produksi.
4. Waktu maintenance persiapan giling tahun 2011 relatif singkat (4-5 Bulan), sehingga peralatan pabrik tidak bisa beroperasi secara maksimal akhirnya banyak menyebabkan stagnasi.
Upaya-upaya Pemenuhan TargetTANAMAN:1. Mempercepat pertumbuhan tanaman
dengan aplikasi ZPT (zat pemacu tumbuh).2. Mengoptimalkan potensi tanaman dengan
pemberian unsur hara sesuai kebutuhan tanaman dan membebaskan tanaman dari kompetisi dengan tanaman lain (gulma).
3. Pemberian air sesuai dengan ketersediaan embung dan sarana irigasi.
4. Mempercepat kemasakan dengan aplikasi ZPK (zat pemacu kemasakan).
5. Meminimalkan lose cane di kebun (tebang mepet dan leles).
Constraints Preventing Target Achievement1. Wet climate anomaly all year making it
difficult to harvest the sugar cane in 2011, resulting in low supply of sugar canes and therefore load capacity was nit reached.
2. In addition to that, the said climate anomaly with prolonged rain during 2011 resulted in low yield as the content of sucrose in the sugar cane stems for vegetative and forming of sogolan.
3. High stop time at mills and mills machinery breakdown which led to less supply of sugar canes for process; occurrence of retention in the plantation and cane yards, as well as mill inversion which lowered the yield and production.
4. Relatively short time for maintenance preparation in 2011 (4-5 months), that prevented the mill’s machinery from working in a maximum way that further caused stagnation.
Efforts undertaken to Meet TargetPLANTS:1. Accelerating the plant’s growth by applying
ZPT (plant enhancer).2. Optimizing plant potential by applying
nutrients as necessary and prevent the plants from competing with other plants (weeds).
3. Supply of water adjusted the available water reservoirs and irrigation facilities.
4. Accelerating maturity by applying ZPK (plan enhancer).
5. Minimizing cane losses (slid cut and sugar canes left-over pick up).
Gula/Sugar
Tetes/Molasses
Produksi Gula & TetesSugar and Molasses Productions
110,
715
132,
062
128,
707
166,
439
150,
402 16
4,61
3
78,0
85
97,3
75
79,5
44
117,
994
103,
261
109,
148
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2011 2010 20092 008 2007 2006
67Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
6. Meningkatkan kinerja team EWS (Early Warning System).
7. Memenuhi kapasitas pasok sesuai kapasitas giling.
PABRIK:1. Menindaklanjut evaluasi jamti pabrik.2. Mengevaluasi secara detail peralatan-
peralatan utama.3. Memanage jam berhenti sesuai program.
4. Pengecekan dan peningkatan efisiensi boiler dan mesin-mesin penggerak utama.
5. Meningkatkan ekstraksi gilingan/Diffuser dan Dewatering & Drying Mill (DD Mill).
6. Meminimalisir losses dan meningkatkan efisiensi proses.
7. Minimalisir losses energi (listrik dan kalori).8. Mengoptimalkan Perawatan ke arah pencegahan.9. Meminimalkan pemakaian residu.
Harapan-harapan di Masa datang1. Lama giling tahun 2012 di bawah 180 hari2. Umur tanaman tebu giling rata-rata 11 bulan.3. Dengan waktu maintenance persiapan
pabrik yang relatif lama (6 bulan), performance peralatan pabrik akan optimal.
4. Pemakaian Bahan Pembantu pengolahan tidak melebihi norma dengan adanya perbaikan kualitas tebangan dan sistemTebang Muat Angkut (TMA).
5. Pemakaian Residu seminimal mungkin dengan meningkatnya performance peralatan pabrik dan menggunakan bahan bakar alternatif (fiber dan pembelian ampas).
6. Kualitas Produksi Gula Kristal Putih memenuhi standar SNI (ICUMSA < 150 IU).
6. Enhancing the performance of EWS (Early Warning System) team.
7. Meeting the amount of supply as dictated by the mill capacity.
MILLS:1. Follow-ups of mill stoppage hours.2. Detail evaluation of major machineries.
3. Management of stop time according to the given program.
4. Checking and improvement of boilers and major driving machines’ efficiency.
5. Improving the mill extraction/diffuser and Dewatering & Drying Mill (DD Mill).
6. Minimizing of losses and improvement of process efficiency.
7. Minimizing of energy loss (electricity and calorie).8. Optimizing of maintenance to prevention.9. Minimizing the use of residual.
Expected Future Achievement1. Milling period of under 180 days in 2012 2. Cane’s average age of 11 months.3. Longer mill maintenance preparation (6
months) for more optimum mill performance.
4. The use of processing support material does not exceed the norm with the presence of improved cutting quality and the Cut Load Carry System.
5. Minimum use of residual following the improved mill machinery performance and the use alternative fuel (fibers and residue)
6. Quality of White Crystal Sugar will meet the SNI standard (ICUMSA < 150 IU).
66
TINJAUAN KEUANGANFinancial Review
Tinjauan keuangan Perseroan tahun 2011 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam uraian berikut ini.
NeracaSecara ringkas tabel Neraca Perseroan untuk tahun 2010-2011 dapat ditampilkan sebagai berikut:
AsetJumlah aset (liabilitas dan ekuitas) tahun 2011 sebesar Rp 6.037.546 juta, mengalami lonjakan sebesar 24,28% dibanding tahun 2010 sebesar Rp 4.857.962 juta. Hal ini dipicu oleh peningkatan aset lancar dan tidak lancar yang masing-masing sebesar 6,64% dan 33,90% bila dibandingkan dengan tahun 2010.
The Company’s 2011 financial highlight as compared to that of the previous years is as follows.
BalanceThe Company’s Brief Balance Sheet for the period of 2010-2011:
AssetTotal asset (liabilities and equities) of 2011 was Rp 6,037,546 million, a hike by 24.28% compared to that of 2010 which was only Rp 4,857,962 million. This is due to the hike in both current and non-current assets of 6.64% and 33.90% respectively as compared to that of 2010.
Neraca 2010-2011 (Rp juta)/2010-2011 Balance (in million Rp)
URAIAN/ 2010 2011 +/(-)DESCRIPTION JUMLAH /TOTAL % Aset lancar/Current Assets 1.713.883 1.827.646 113.763 6,64Aset tidak lancar/Non-Curret Assets 3.144.079 4.209.899 1.065.821 33,9 Total aset/Total Assets 4.857.962 6.037.546 1.179.584 24,28Liabiitas jangka pendek/Short-term Liabilities 1.136.228 1.556.040 419.812 36,95Liabilitas jangka panjang/Long-term Liabilities 2.249.926 2.947.455 697.529 31Total Liabilitas/Total Liabilities 3.386.154 4.503.495 1.117.341 33Ekuitas/Equity 1.471.808 1.534.051 62.242 4,23
69Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
68
Pada tahun 2011 tercatat kenaikan signifikan pada bidang aset dan ekuitas.
In 2011, a significant rise in asset and equity was recorded.
Aset LancarKenaikan aset lancar terutama diakibatkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp 199.798 juta atau 26,76% dibanding realisasi tahun 2010, kenaikan piutang niaga sebesar Rp 22.085 juta dari tahun 2010 sebesar Rp 1.956 juta, dan kelebihan bayar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan total sebesar Rp 94.640 juta atau 32,78%. Persediaan meningkat dari tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan tanaman semusim sebesar Rp 125.970 juta atau 25,50%. Di sisi lain kas dan setara kas pada tahun 2011 menurun sebesar 175.598 juta, dan biaya dibayar dimuka pada tahun 2011 sebesar Rp 18.076 juta.
Aset Tidak LancarKenaikan Aset tidak lancar disebabkan oleh kenaikan aset tanaman dan aset tetap, masing-masing sebesar Rp 742.739 juta atau 38,27%, dan Rp 294.523 juta atau 26,98%. Aset tanaman meningkat terkait dengan kegiatan replanting yang dilakukan.
LiabilitasJumlah liabilitas pada tahun 2011 sebesar Rp 4.503.495 juta, meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 3.386.154 juta. Peningkatatan Liabilitas dipicu oleh kenaikan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
Current AssetThe increase of current asset was mainly due to the incline in inventory by Rp 199,798 million or 26.76% compared to that of 2010; increase of trade receivables of Rp 22,085 million from 2010 by Rp 1,956 million; excess of payment of value added tax and corporate income tax totalling to Rp 94,640 million or atau 32.78%. Inventory rose from that of 2010 mainly due to increase in inventory of seasonal plants by Rp 125,970 million or 25.50%. Meanwhile, cash and cash equivalent of 2011 decreased by 175,598 million, and cash carried forward of 2011 was Rp 18,076 million.
Non-current AssetIncrease in non-current assest was attributed to increase of plants and fixed assets, by Rp 742,739 million or 38.27%, and Rp 294,523 billion or 26.98% respectively. The increase in plant asset was due to the replanting programs.
LiabilitiesTotal liabilities in 2011 was Rp 4,503,495 million, a hike by 33% compared to that of 2012 which was only Rp 3,386,154 million. The increase was due to hike in both short-term and long-term liabilities.
Liabilitas Jangka PendekLiabilitas jangka pendek mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, terutama karena adanya kenaikan hutang usaha sebesar Rp 338.244 juta atau 128,21%, kenaikan uang muka penjualan sebesar Rp 47.323 juta atau 41,04%, kenaikan pinjaman jangka pendek sebesar Rp 102.566 juta. Di sisi lain, liabilitas jangka panjang jatuh tempo pada tahun ini menurun sebesar Rp 58.097 juta dan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 19.714 juta atau 15,36%.
Liabilitas Jangka PanjangKenaikan liabilitas jangka panjang disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka panjang sebesar Rp 686.851 juta dibandingkan dengan tahun 2010. Kenaikan pinjaman jangka panjang terutama disebabkan oleh adanya penambahan pencairan pinjaman antara lain; pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk investasi tanaman sejumlah Rp 800.000 juta, pencairan pinjaman PT Bank Negara Indonesia sejumlah Rp 250.000 juta yang digunakan untuk refinancing investasi tahun 2010. Pada tahun 2011 terdapat liabilitas sewa pembiayaan sebesar Rp 49.106 juta untuk perolehan aset melalui sewa pembiayaan.
EkuitasPada tahun 2011 Ekuitas yang dicapai sebesar Rp 1.534.051 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 62.242 juta atau 4,23% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 1.471.809 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba ditahan sebesar Rp 162.076 juta yang berasal dari tambahan laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen dan penggunaan lain atas laba bersih tahun 2010 berdasarkan keputusan RUPS, dan penurunan laba bersih sebesarRp 99.834 juta.
Short-term LiabilitiesShort-term liabilities went up compared to that of 2010; mainly due the increase in trade payables of Rp 338,244 million or 128.21%; increase in cash carried forward by Rp 47,323 million or 41.04%; and increase in short-term loans by Rp 102,566 million. juta. Meanwhile, long-term liability’s maturing this years decreased by Rp 58,097 million and other outstanding payables of Rp 19,714 million or 15.36%.
Long-term LiabilitiesThe increase in long-term liabilities was attributed to the long-terms loan by Rp 686,851 million compared to that of 2010. The increase on long-term loan was mainly due to additional loan disbursement from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for investment in the amount of Rp 800,000 million, and disbursement of loan from PT Bank Negara Indonesia amounting to Rp 250,000 billion to be used for 2010 refinancing. In 2011, a liability for leasing was recorded at the figure of Rp 49,106 million, which is a leased asset.
EquitiesIn 2011 equity was recorded at the figure of Rp 1,534,051 million, a hike by Rp 62,242 million or 4.23% compared to that of 2010 which was Rp 1,471,809 million. This is due to thei ncrease ini retained earning of Rp 162,076 million originating from net profit minus dividend, and the use of net profit in 2010 based on the decision of General Meeting of Shareholders and decrease in net profit by Rp 99,834 million.
71Laporan Tahunan 2011 PTPN VII 70
Pencapaian kinerja keuangan Perseroan ditinjau dari Laporan Laba Rugi Perseroan diuraikan sebagai berikut:
Penjualan Bersih / Laba-Rugi BersihPencapaian Laba Bersih tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 menjadi Rp 153.410 juta, hal ini disebabkan karena kenaikan beban pokok penjualan yang sangat signifikan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 1.250.518 juta atau 42,07%. Di sisi lain hasil penjualan mengalami peningkatan pada tahun 2011 mencapaiRp 4.923.295 juta, meningkat sebesar 28,45% bila dibanding dengan hasil penjualan tahun 2010 yang mencapai sebesar Rp 2.972.539 juta. Peningkatan terhadap penjualan bersih ditunjang oleh peningkatan harga jual dan volume penjualan yang secara umum mengalami peningkatan di atas tahun lalu.
The Company’s performance from its Profit-Loss Statement is as follows:
Net Sales/Net Profit-LossThe Company’s 2011 net profit—compared to that of 2010-- decreased to Rp 153,410 million. This is due to significant increase in cost of sales in 2011 which was Rp 1,250,518 million or 42.07%. On the other hand, in 2011 sales enjoyed a hike to Rp 4,923,295 million, a hike by 28.45% if compared to the sales of 2010 which was only Rp 2,972,539 million. The increase against net sales was supported by the increase in sales price and sales volume which simply rose compared to that of the previous year.
LABA RUGIProfite-Loss
URAIAN/ REALISASI/REALIZATION %DESCRIPTION 2011 2010
Penjualan bersih/Net Sales 4.923.235 3.832.934 128,5Beban pokok penjualan/Cost of Sales (4.223.057) (2.972.539) 142,1Laba Kotor/Gross Profit 700.238 860.395 81,39Biaya Operasional/Operational Cost - - -Biaya Penjualan/Sales Cost - 51.452 - 45.01 114,3Biaya Umum dan Administrasi/General and Administrative Cost - 267.361 - 321.583 83,14Penyusutan Kandir/Depreciation of Director’s Office Building - 2.965 - 3.234 91,71
Jumlah/Total - 321.778 - 369.826 87,01
Laba Operasi/Operation Profit 378.460 490.569 77,15Penghasilan/(biaya) Lain-lain/Income/(Costs) - 164.740 - 145.573 113,2Laba Sebelum PPh Badan/Profit Corporate Income Tax 213.720 344.996 61,95PPh Badan/Corporate Income Tax - 60.310 - 91.752 65,73Laba Bersih/Net Profit 153.410 235.244 60,58Pendapatan Komprehensif lain,setelah pajak/Other Comprehensive After Tax - - -Total Laba Komprehensif/Total of Comprehensive Profit 153.410 253.244 60,58
Volume Penjualan dan Total Revenue Sales Volume and Total Revenue
Penjualan KaretPada tahun 2011 kuantum penjualan karet mengalami kenaikan yang berdampak pada peningkatan nilai penjualan menjadi sebesar Rp. 2.554.106 juta. Hal ini selain disebabkan karena kenaikan volume penjualan, juga disebabkan kenaikan harga jual rata-rata dikarenakan pulihnya kondisi ekonomi global dan industri otomotif dunia dari keterpurukan. Hal ini juga didukung oleh meningkatnya permintaan karet dari India, China dan Amerika Serikat. Adapun dari sisi supply, peningkatan harga karet dipicu oleh berkurangnya pasokan akibat terjadinya gugur daun yang dibarengi curah hujan di belahan utara katulistiwa yang mencakup Thailand dan Malaysia.
Penjualan Kelapa SawitVolume penjualan dari seluruh hasil jadi kelapa sawit di tahun 2011 mengalami kenaikan. Kenaikan ini dibarengi dengan kenaikan harga jual, sehingga nilai penjualan mengalami peningkatan sampai Rp. 1.544.378 juta atau 130% dibanding tahun 2010. Kenaikan harga CPO dunia dipicu oleh kekuatiran terhadap penurunan produksi dan penurunan persediaan sebagai dampak dari penurunan produksi karena anomali cuaca La Nina yang terjadi di Asia Tenggara.
Sales of RubberIn 2011, rubber sales quantum enjoyed a hike which resulted in the increase in sales toRp. 2,554,106 million. Apart from the rise in sales volume, the hike was also attributed to the hike in average sales price due to the recovery of global economic condition and automotive industry. This is also because of the rise in rubber demand from India, China and United States of America. From the supply point of view, the rise in rubber price was triggered by the low supply following the leave loss and heavy rainfall north of the equator which affected Thailand and Malaysia.
Sales of Oil Palm Sales volume from all sales of manufactured oil palm in 2011 enjoyed a hike, which was followed by the rise in sales price, making the sales go up to a figure of Rp. 1,544,378 million or 130% compared to that of 2010. The global CPO price hike was due to the given worry on decrease of production and supplying resulting from the decline of production as a result of climate anomaly La Nina encountering South East Asia.
URAIAN/ 2011 2010 % 2011 thd/to 2010DESCRIPTION VOL NILAI RP/KG VOL NILAI RP/KG VOL NILAI RP/KG
Karet/Rubber Ekspor/Export 39.148 1.539.071 39.314 41.603 1.165.433 28.013 94 132 140Lokal/Local 25.774 1.015.035 39.382 18.540 515.913 27.827 139 197 142Jumlah/Total 64.922 2.554.106 39.341 60.143 1.681.345 27.956 108 152 141
Kelapa Sawit/Oil Palm Minyak Sawit/Palm Oil 194.135 1.383.260 7.125 150.639 1.065.302 7.072 130 130 101Inti Sawit/Palm Kernels - - - - - - - - -Minyak Inti Sawit/ 15.118 147.600 9.763 11.870 115.383 9.721 127 128 100Palm Kernel Oil Bungkil Inti Sawit/ 24.402 13.518 554 18.332 10.922 596 133 124 93Palm Kernel MealsJumlah/Total - 1.544.378 - - 1.191.607 - - 130 -
Teh/TeaEkspor/Export 866 13.945 16.098 1.067 15.953 14.947 81 87 111 Lokal/Local 3.192 41.349 12.955 2.643 31.515 11.926 121 131 108Jumlah/Total 4.058 55.294 13.626 3.710 47.468 12.795 109 117 107
Gula/Sugar 94.535 722.273 7.640 101.633 810.135 7.971 93 89 96Tetes/Molasses Ekspor/Export - - - - - - - - -Lokal/Local 73.825 47.244 640 84.395 102.378 1.213 88 46 53Jumlah/Total 73.825 47.244 640 84.395 102.378 1.213 88 46 53
Total/Total 4.923.295 3.832.933 128
Ton/Juta/KgTon/Million/Kg
73Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Penjualan Gula Penjualan komoditi gula di tahun 2011 mencapai angka Rp. 769.518 juta, mengalami penurunan sebesar 16% dibanding tahun 2010. Penurunan ini dipicu oleh penurunan volume penjualan senilai Rp 69.398 juta sebagai dampak dari rendahnya produksi terkait anomali iklim pada tahun 2010/2011 dan penurunan harga jual gula senilai Rp 73.597 juta.
Penjualan Teh Berbeda dengan komoditas yang diuraikan sebelumnya, penjualan komoditas teh mengalami kenaikan sebesar 16% dari Rp 47.468 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 55.294 juta pada tahun 2011. Hal ini ditunjang oleh kenaikan harga jual dan kenaikan volume penjualan sejalan dengan kenaikan produksi teh.
Beban Pokok Penjualan Beban pokok penjualan pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.223.057 juta, meningkat sebesar 42,07% dibandingkan tahun 2010 yang senilai Rp. 2.972.539 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan biaya produksi tahun 2011 sejalan dengan kenaikan volume penjualan sebagai dampak meningkatnya produksi hasil jadi yang secara umum di atas realisasi tahun 2010. Kenaikan biaya produksi juga disebabkan kenaikan produksi yang berasal dari pembelian produksi plasma/pihak III.
Laba KotorTahun 2011 tercapai laba kotor sebesarRp. 700.238 juta, mengalami penurunan dibanding pencapaian laba kotor tahun 2010 yang sebesar Rp. 860.395 juta. Penurunan laba kotor ini terutama dipicu oleh kenaikan beban pokok penjualan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Rendahnya pencapaian laba tahun 2011 mengakibatkan marjin laba kotor pada 2011 menurun menjadi 14,22% dari tahun 2010 sebesar 22,45%.
Beban UsahaBeban usaha tahun 2011 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp 48.048 juta atau 12,99%. Penurunan tertinggi terdapat pada biaya umum dan administrasi, yaitu sebesar Rp 54.222 juta atau 16,86% yang terdiri dari penurunan biaya jasa produksi sebesarRp 59.346 juta atau 59,14% terkait dengan pencapaian produksi di bawah target. Di sisi lain biaya penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp 6.442 juta atau sebesar 14,31% terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengangkutan sebesar Rp 5.019 juta atau 18,16%, dan kenaikan beban KPB sebesarRp 5.638 juta atau 96,58% di tahun 2011.
Sales of Sugar Sales of sugar in 2011 reached a figure of Rp. 769,58 million, a decreased of by 16% compared to that of 2010. The decrease was triggered by the decline in sales volume of Rp 69,398 million as a result of the low production attributed to the climate anomaly in 2010/2011 and the slump in sugar sales price of Rp 73,597 billion.
Sales of Tea In contrast to the commodities discussed earlier, the sales of tea rose by 16% from Rp 47,468 million in 2010 to Rp 55,294 million in 2011. The hike was attributed to the increase in sales price and sales volume in harmony with the elevated tea production.
Cost of Sales Cost of sales in 2011 was Rp. 4,223,057 million or a rise by 42.07% compared to that of 2010 which was Rp. 2,972,539 million. The rise was due to the increase in production cost in 2011 in line with the rise of sales volume as a result of incline in volume of manufactured products which was simply above the realization of 2010. The rise in production was also due to rise in production originating from purchase from plasma/third parties.
Gross ProfitIn 2011, a figure of gross profit of Rp. 700,238 million was recorded, a decrease compared to that of 2010 which was Rp. 860,395 million. The decrease was mainly due to a hike in cost of sales as described earlier. The low figure of profit in 2011 resulted in the decrease of gross profit margin of 2011 to 14.22% from the original 22.45% in 2010.
Operating ExpenseOperating expense in 2011 decrease when compared to that of 2010 by Rp 48,048 million or 12.99%. The highest decline was recorded at general and administration cost, namely byRp 54,222 million or 16.86% comprising of decline in production service fee of Rp 59,346 million or 59.14% in line with below target production. Meanwhile, sales rose by Rp 6,442 million or 14.31% mainly attributed to the increase in transportation cost of Rp 5,019 million or 18.16%, and the rise in KPB cost of Rp 5,638 million or 96.58% in 2011.
72
Laba UsahaPencapaian laba usaha di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 22,85% menjadi Rp 378.459 juta dibanding tahun 2010 yang sebesarRp 490.569 juta. Hal ini menyebabkan penurunan laba usaha terhadap penjualan menjadi sebesar 7,69% dari 12,80% pada tahun 2010. Harga pokok penjualan terhadap penjualan meningkat menjadi 85,78% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 77,55%.
Laba KomprehensifPada tahun 2011 Perseroan membukukan laba komprehensif sebesar Rp 153.410 juta, menurun sebesar 39,42% dibandingkan laba bersih pada tahun 2010 sebesar Rp 253.244 juta. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya total beban dari tahun lalu sebesar Rp 1.190 juta atau 33,25%. Sedangkan penjualan mengalami kenaikan dibanding tahun 2010 sebesarRp 1.090 juta atau 28,45%.
Imbal Hasil
Imbal Hasil AktivaImbal Hasil Aktiva di tahun 2011 sebesar 14,61%, mengalami penurunan dari ROI tahun lalu sebesar 18,11%, hal ini sejalan dengan penurunan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) di tahun 2011, dengan kenaikan Capital employed.
Imbal Hasil EkuitasPencapaian Imbal Hasil Ekuitas di tahun 2011 adalah sebesar 11,11%, menurun dibanding tahun lalu yang sebesar 20,78%. Penurunan imbal hasil ekuitas ini sebagai dampak dari penurunan laba bersih pada tahun 2011, dan kenaikan modal sendiri sebagai dampak dari kenaikan alokasi laba tahun lalu ke cadangan umum.
Kas
Operating ProfitThe Company’s operating profit in 2011 decrease by 22.85% to Rp 378,459 million compared to that of 2010 which was Rp 490,569 million. This led to the decrease of operating profit against sales to 7.69% from 12.80% in 2010. Sales Price to sales rose to 85.78% compared to realization of the previous year which was 77.55%.
Comprehensive ProfitIn 2011 the Company booked a comprehensive profit of Rp 153,410 million, a decrease by 39.42% compared to the net profit of 20120 which was Rp 253,244 million. The decline was due to the increase of total cost of the previous year of Rp 1,190 million or 33.25%. Meanwhile, sales rose by Rp 1,090 million or 28.45% compared to that of 2010.
Returns
Return of InvestmentReturn on Investment in 2011 was 14.61%, a decrease from that of the previous year which was 18.11%, simply in line with the decrease in profit before tax, depreciation, and amortization (EBITDA) of 2011, with a rise in Capital employed.
Return on EquityThe Company’s Return on Equity in 2011 was 11.11%, a decrease by 20.78% compared to that of the previous year. The decrease was a the impact of decline net profit in 2011, and increase of existing capital resulting from increase of allocation of previous year profit to the inventory.
Cash
2011 2010
ROI (Return Of Investment) 14,61% 18,11%
ROE (Return Of Equity) 11,11% 20,78%
URAIAN/DESCRIPTION 2011 2010
Kas dan setara kas awal tahun/ 579.539 406.234Cash and Cash Equivalent at beginning of yearKas bersih diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi/ 156.078 326.205Net cash originating (allowed) from operating activitiesKas bersih digunakan untuk aktivitas investasi/Net Cash allowed to investment - 1.160.149 - 982.708Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 823.108 831.111/Net cash originating (allowed to) investing activitiesKenaikan (Penurunan) bersih kas/Increase (decrease) of Net Cash - 180.963 174.608Pengaruh selisih kurs/Exchange Rate Adjustment 5.365 - 1.303Kas dan setara kas akhir tahun/Cash and Cash Equivalent at year end 403.191 579.539
75Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Arus Kas dari Kegiatan InvestasiTahun 2011 ini Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 1.160.149 juta, naik sebesar Rp 177.441 juta atau 18,06% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 982.708. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan aktiva tetap tanaman dibandingkan tahun 2010 sebesarRp 226.511 Juta (45,64%). Sedangkan aset non-tanaman turun sebesar Rp 48.824 juta (10,02%).
Arus Kas dari Kegiatan PendanaanArus kas dari kegiatan pendanaan pada tahun 2011 lebih banyak menerima dana dari kreditur pihak lain daripada pembayaran sehingga dari aktivitas pendanaan diperoleh sebesar Rp 823.108 juta. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun 2010 yaitu sebesar Rp 831.111 juta.
Likuiditas, Solvabilitas dan Kolektibilitas Perusahaan
LikuiditasAdalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas lancarnya yang diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Tingkat likuiditas Perseroan tahun 2011 adalah sebesar 117,45%, menurun dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar yang 150,84%.
SolvabilitasSolvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang diukur dengan membandingkan seluruh liabilitas dengan seluruh aset. Perbandingan antara liabilitas dengan aset Perseroan tahun 2011 adalah sebesar 0,75 kali, meningkat apabila dibandingkan dengan rasio yang sama pada tahun 2010 yang sebesar 0,70 kali. Perbandingan besaran rasio tersebut menyiratkan bahwa Perseroan masih memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi seluruh kewajibannya.
KolektibilitasKolektibilitas Perseroan cukup baik yang ditunjukkan dengan angka perputaran piutang niaga 2 hari, sehingga rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi menjadi kas/setara kas adalah dua hari.
CashFlowfromInvestmentActivitiesIn 2011, net cash dor investment activities was Rp 1,160,149 million, a rise by Rp 177,441 million or 18.06% compared to that of 2010 which was Rp 982,708 million. The increase was due to additional asset on fixed plants compared to that of 2010 by Rp 226,511 million (45.64%). Meanwhile, not-plant assets decreased byRp 48,824 million(10.02%).
CashFlowfromFinancingActivitiesCash flow from financing activities in 2011 received more fund from third party creditors compared to that of payment so that figure rose to Rp 823,108 million. The amount was not far different from that of 2010 which was Rp 831,111 million.
Liquidity, Solvability and Collectability
LiquidityLiquidity is a company’s ability to meet its current liabilities, to be measured by the comparison between its current assets and short-time liabilities. The Company’s liquidity in 2011 was sebesar 117.45%, a decrease compared to that of 2010 which was 150.84%.
SolvabilitySolvability is a company’s ability to meet all of its liabilities. Measured by comparing all liabilities with all assets. The comparison between the Company’s assets and liabilities in 2011 was 0.75, an increase compared to the ration of 2010 which was 0.70. This ration suggests that the Company is relatively capable of meeting all of its liabilities.
CollectabilityThe Company’s collectability is shown by the figure of 2-day trading circulation, and therefore the average time needed for conversion of cash/cash equivalent is 2 days.
74
In order to develop the Company, the Management, has undertaken some development programs in terms of productivity enhancement, business scale elevation, new business development, and other efforts improving the Company’s added value. The programs were as follows:
• PPKR Baturaja Capacity Improvement PPKR Baturaja capacity improvement from
30 tons KK/days to 40 tons KK/day, was the continuation of the same program started in 2010. Up to the end of 2011, the capacity improvement programs was fully completed.
• Pagar Alam Tea Factory Capacity Improvement Pagar Alam tea factory capacity improvent
from 60 tons KK/day to 80 tons KK/day was the continuation of the same program started in 2010. The program was undertaken by considering the available raw material, in which a significantly improved capacity was recorded following the application of Japanese system plucking machine. Up to the end of 2011, the capacity improvement programs was fully completed and commissioning was made from 1 through 3 November 2011.
• The Making of Organic Fertilizer This program was the continuation of dregs-
based compost production integrated with the cattle farm. The organic fertilizer produced is used for improving the land fertility. Related feasibility study was completed and further followed by establishment of subsidiary which will handle production of such organic fertilizer.
• Cattle Feed and Farm Program This program was intended to benefit from
the sugar cane side, oil palm and cacao products for cattle feed while also taking part in the beef self-sufficiency program. The experiment for producing cattle feed from sugar cane tips was conducted in 2010 at Bungamayang business unit. Up to the end of 2011 this program development took the form of transfer of priority to cattle farm management at the Bekri business unit and therefore such program will continue in 2012
Dalam rangka pengembangan usaha, Manajemen telah melakukan beberapa program pengembangan usaha baik yang bersifat peningkatan produktivitas, peningkatan skala usaha, pengembangan usaha baru maupun upaya lainnya guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Program tersebut antara lain adalah:• PeningkatanKapasitasPPKRBaturaja Peningkatan kapasitas PPKR Baturaja
dari 30 ton KK/hari menjadi 40 ton KK/hari, merupakan kelanjutan dari program peningkatan kapasitas tahun 2010. Sampai akhir tahun 2011 program peningkatan kapasitas telah selesai dilaksanakan.
• PeningkatanKapasitasPabrikTehPagarAlam Peningkatan kapasitas pabrik teh Pagar Alam
semula 60 ton KK/hari menjadi 80 ton KK/hari merupakan kelanjutan dari program peningkatan kapasitas tahun 2010. Program ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan baku yang ada, dimana setelah dikembangkan sistem petik Jepang dengan penggunaan mesin petik terjadi peningkatan produktivitas bahan baku. Sampai akhir tahun 2011 program peningkatan kapasitas pabrik teh Pagar Alam telah selesai dilaksanakan dan commisioning sudah dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 November 2011.
• PembuatanPupukOrganik Program ini merupakan kelanjutan dari
program pembuatan kompos dari blotong yang diintregasikan dengan peternakan sapi. Pupuk organik yang dihasilkan akan digunakan sendiri untuk memperbaiki kesuburan tanah. Studi kelayakan telah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan pembentukan anak perusahaan untuk menanggani pembangunan pabrik pupuk organik.
• ProgramPakanSapidanTernakSapi Program ini ditujukan untuk pemanfaatan
side product tebu, sawit dan kakao sebagai pakan ternak, sekaligus berpartisipasi dalam program swasembada daging sapi. Percobaan pembuatan pakan ternak berbahan baku pucuk tebu telah dilaksanakan pada bulan Februari 2011 di Unit Usaha Bungamayang. Perkembangan program ini sampai dengan akhir tahun 2011 adalah pengalihan prioritas pada pengelolaan sapi yang ada di unit usaha Bekri sehingga program penggemukan sapi dan ternak di lanjutan tahun 2012.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUSAHAANCorporate Development Programs
77Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
• PembangunanPPKRLGUUTulungBuyut Pembangunan PPKR LG di UU Tulung Buyut
dengan kapasitas 40 ton/hari dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan baku yang berasal dari kebun seinduk dan daerah sekitar. Sampai akhir tahun 2011 pemasangan peralatan pengolahan basah telah selesai dilaksanakan dan pengolahan dilakukan dengan mengunakan dryer lama dengan kapasitas 25 ton/hari. Program dilanjutkan dengan pengadaan dryer baru dengan kapasitas 40 ton/jam pada tahun 2012.
• PeningkatanKapasitasPPKSUUBekri Program peningkatan kapasitas di UU
Bekri dari 40 ton/jam menjadi 60 ton/jam dilakukan secara bertahap. Tahun 2011 telah dilakukan pembangunan loading rampfase 2 dan dilanjutkan dengan pembangunan boiler kapasitas 35 ton/jam, pengadaan turbin kapasitas 2000 KVA dan modifikasi rebusan ditahun 2012.
• Construction of Tulung Buyut PPKR LG Construction of PPKR LG in Tulung Buyut
business unit with a capacity of 40 tons/day has been undertaken by considering raw material potentials originating from the plantation group and adjacent areas. Up to the end of 2011, installation of wet processing equipment was made and processing has been done using the old dryer with a capacity of 25 tons/day. The program will continue using a new dryer with a capacity of 40 tons/hour in 2012.
• Capacity Improvement of Bekri business unit PPKS
Capacity improvement program for Bekri business from 40 tons/hour to 60 tons/hour has been done in stages. In 2011 a construction of phase 2 loading ramps was completed with a boiler with a capacity of 35 tons/hour, procurement of turbine with a capacity of 2000 KVA and modification of boiler in 2012.
Strategi FungsionalMeningkatkan bargaining power melalui sinergi BUMN Perkebunan (PT KPB, Sinergi dengan PTPN lain).
Program Utama Pemasaran1. Memasarkan produk melalui KPB, Pasar
Fisik CPO di BBJ, dan pemasaran gula melalui Perum BULOG.
2. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan proses administrasi dan pengiriman atau pengapalan barang.
3. Memonitor dan memanfaatkan informasi perkembangan harga komoditas di bursa-bursa dunia, dengan berlangganan data online realtime (Bloomberg, Reuters, dll).
4. Melakukan analisis teknikal atas harga komoditas berdasarkan harga domestik dan harga di bursa-bursa dunia.
5. Melakukan penjualan berbasis perkembangan harga dunia, khususnya dalam menentukan price idea saat lelang komoditas bersangkutan.
6. Memberi informasi ke bagian produksi untuk memroduksi market oriented product (yang sedang diminati) agar mendapatkan premium price.
7. Menjaga hubungan dan menjalin komunikasi bisnis yang lebih efektif secara formal dan informal dengan pelanggan (customer relationship).
Functional StrategyImprovement of bargaining power by means of state-owned enterprises’ plantations (PT PKB, and synergy with other PTPNs).
Main Marketing Programs1. Marketing of products through KPB, real
market of CPO at BBJ, and sugar marketing withi Perum BULOG.
2. Improvement of administration accuracy and speed and shipment of orders.
3. Monitoring and making use of information on commodity price update in the global markets, by subscribing to online realtime date (Bloomberg, Reuters, etc).
4. Conducting analysis technical issues of commodities prices based on global prices.
5. Undertaking sales based on global prices update, especially in deciding price idea at the time of related commodity auction.
6. Providing information to the production department for producing market oriented product (highly demanded) as to determine premium price.
7. Maintaining and making formal and informal effective business communication with the customers (customer relationship).
STRATEGI PEMASARAN DAN ANALISA PASAR PER KOMODITIMarketing Strategy and Market Analysis per Commodity
76
Analisa Pasar
Karet• Pertemuan tiga negara produsen utama
karet alam, yakni Thailand, Indonesia dan Malaysia (ITRC), 18-19 November 2011, untuk mendukung harga karet alam di tengah volatilitas pasar, dan eksportir dari tiga negara penghasil karet terbesar telah sepakat untuk tidak menjual di bawah US$ 3 per kg. Selain itu, beberapa investorbergegas untuk membeli karet bahkan mengatur long position baru setelah beberapa produsen dan petani Thailand berhenti menawarkan bahan baku utama dengan harga rendah.
• Rendahnya pasokan yang disebabkanoleh kekuatiran meluasnya banjir di Thailand. Produksi karet alam Thailand pada akhir tahun 2011 mencapai 50 ribu ton di bawah target, terkendala oleh cuaca buruk hujan lebat, bencana banjir dan tanah longsor yang telah menghancurkan areal perkebunan karet di Thailand Selatan, yang menyebabkan terbatasnya penyadapan, suplai dan pengiriman. Para petani Thailand telah menahan stoknya, sehingga stok produsen dan eksportir top Thailand menjadi ketat. Thailand Selatan memberikan kontribusi produksi lebih dari 80% dari total produksi karet alam Thailand.
• MeningkatnyakekuatiranInvestortentangpertumbuhan ekonomi China setelah GDP-nya menunjukkan pertumbuhan yang rendah dari yang diharapkan, dan stok karet alam China dengan volume besar di pelabuhan Qingdao mengurangi permintaan.
Kelapa Sawit• Adanya aksi profit-taking yang dipicu
oleh menguatnya nilai dollar AS terhadap mata uang Euro serta melemahnya harga minyak mentah di bulan Oktober. Krisis utang zona euro mendominasi sentimen pasar. Kurangnya solusi yang kredible untuk mengatasi krisis utang di Eropa berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Kekuatiran bahwa krisis zona euro semakin berat setelah lembaga pemeringkat Standard & Poor memperingatkan akan menurunkan peringkat kredit zona euro, jika tidak tercapai kesepakatan dalam KTT Eropa. Harga miyak sawit turun 20% tahun ini kara para pelaku pasar kehilangan
Market Analysis
Rubber• Meeting of three natural rubber producing
countries, namely Thailand, Indonesia and Malaysia (ITRC), on 18-19 November 2011, was held in support to the price of natural rubber amidst market volatility. The three rubber exporting countries agreed not to sell related products under US$ 3 per kg. In addition to that, some investors were rushing to purchase rubber and even engaged in new long position when learning that some Thai farmers and producers decided to quit offering raw materials in low price.
• The low supply resulted from the extensive flooding in Thailand at the end of 2011. Thailand’s rubber production in 2011 was 50 thousand tons below target, which was attributed to heavy rains, flood and land-slides that jeopardized rubber plantation in South Thailand which caused tapping and delivery problems. Thai farmers retained their stock causing tight delivery of products. South Thailand contributed more than 80% the country’s natural rubber products.
• The rising fears among investors on China’s economic growth following the fact that the country GDP showed a lower growth than expected, and there has been lower demand for natural rubber from China’s Qingdao port.
Oil Palm• Profit taking action was triggered by the
strengthening US dollar exchange against the Euro following the weakened price of crude oil in October. Debt crisis in Euro zones dominated the market sentiment. The lack of credible solution for European debt crisis affected the global economic growth. The fear to the crisis grew bigger after the ranking institution Standard & Poor warned they would lower Euro zone credit in the event that no agreement was reached during the Europe Summit. The price of palm oil went down by 20% that year resulting from the fact that market practitioners had lost their trusts to Euro
79Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
kepercayaan terhadap pejabat zona euro dalam menangani krisis utang. Dalam jangka panjang, euro diperkirakan tetap rapuh terkait masalah utang yang semakin membengkak.
• Beberapa analis menunjukkan fenomenaLa Nina pada akhir tahun ini akan memengaruhi produksi tahun 2012, dan harga kembali menguat. Menurut analisis terkemuka vegoil Dorab Mistry di Mumbai, harga CPO secara bertahap akan pulih kembali setelah Desember pada April-Juni 2012, diperkirakan mencapai 4000 Ringgit Malaysia per ton. Menurut Chief Financial dari Mewah Internasional Rajesh Chopra, harga minyak sawit akan bullish pada pertengahan tahun 2012, mencapai 3.800 Ringgit Malaysia per ton. Ini juga dipicu oleh kekuatiran pasokan ketat akibat kondisi cuaca panas dan kering yang melanda areal tanaman biji-bijian di Amerika Selatan. Harga kedelai naik 8.8% sejak Juli 2010. Kenaikan harga soyoil juga didukung naiknya harga minyak mentah dan meningkatnya permintaan domestik sebagai bahan bakar diesel, berbasis kedelai dengan produk biodieselnya.
Gula• Peningkatan produksi gula India periode
tahun 2010/11 (Oktober / September) mencapai 24,2 juta ton, dibanding tahun lalu hanya sebesar 18,8 juta ton atau naik sekitar 28,72%.
• Brazil tampaknya tidak mencapai targetproduksi gula yang telah diestimasikan sekitar 38 juta ton dari 625 juta ton hasil tebu. Estimasi produksi gula Brazil diperkirakan hanya pada kisaran 30 juta ton dari 520 juta ton produksi tebu, akibat gangguan cuaca.
• MenteriPertaniansekaligusKetuaDewanGula Indonesia Suswono memprediksikan produksi gula 2011 sebesar 2,3 juta ton turun drastis dari target 2,7 juta ton. Untuk memenuhi kekurangan konsumsi gula pada periode Januari-Mei 2012 pemerintah merencanakan impor gula kristal putih. Stok gula pada akhir tahun 2011 diperkirakan sekitar 744.306 ton, akan dipakai untuk memenuhi konsumsi masyarakat pada Januari-Mei 2012.
zones’ officials in handling the debt crisis. In the long terms it is predicted that the Euro will remain delicate for their growing debts.
• Some analysis suggested that the La Nina occurring at the end of 2011 would affect 2012 production when price is predicated to be better. According to trusted analysis of Vegoil Dorab Mistry di Mumbai, the price of CPO would gradually recover after December 2011, to be 4,000 Malaysian Ringgit per ton. According to Chief Financial of Mewah International, Rajesh Chopra, the price of CPO will go bullish in mid 2012 to 3,800 Malaysian Ringgit per ton. This is also due to the fear of tight supplies following the draught encountering South America’s legumes-based plantation. The price of soybean hiked by 8,8% in July 2010. The hike in soy-oil price was also triggered by the rise in crude oil price and increased domestic demand for soybean-based diesel fuels with their biodiesel.
Sugar• The rise in sugar production in India for the
period of 2010/11 (October/September) to 24,2 million tons, compared to that of the previous year which was only 18.8 million ton or a rise of 28.72%.
• Brazil did not seem to have reached their estimated production of sugar of 38 million tons out of 625 million tons sugar canes. Brazil’s estimated sugar production was only around 30 million tons out of 520 million tons of sugar canes, due to weather problems.
• The Minister of Agriculture who is also Indonesia’s Sugar Board, Suswono, predicted that 2011 sugar production decreased drastically to 2.3 million tons from the target of 2.7 million tons. In order to cover the deficit in sugar consumption in the period of January - May 2012, the Government planned to import white crystal sugar. Sugar stock at the end of 2011 was predicted to be around 744,306 tons for the national consumption for the period of January - May 2012.
78
Tea• The World’s production would rise mainly
following the more favorable weather condition in North India, Sri Lanka, some parts of Africa, China and Vietnam. Meanwhile in Indonesia, Java island would be dry and Sumatra would be cloudy and therefore would not be in good support for growth; thus predicted to be affecting the price in 2011.
• Production of leaves was predicted to rise from 300 kg/ha in November to 350 kg/ha in December, due to higher rainfall in the tea plantation area. However, according to Indonesia’s Tea Farmers Association, the rise was not an indication of over-production and therefore was not expected to meet the tea mill processing capacity.
Teh• Produksiduniaakanmeningkat terutama
dengan membaiknya kondisi cuaca di India Utara, Sri Lanka, sebagian wilayah Afrika, China, Vietnam, sementara Indonesia, Jawa cuaca kering dan panas, Sumatera berawan, sehingga belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan harga di tahun 2011.
• Produksi pucuk daun diperkirakanmeningkat dari 300 kg/ha di bulan November menjadi 350 kg/ha di Desember, sebagai akibat semakin tingginya intensitas hujan di areal perkebunan teh. Tetapi menurut Asosiasi Petani Teh Indonesia kenaikan tersebut belum menunjukkan tanda – tanda over production dan masih belum bisa diandalkan untuk memenuhi kapasitas olah pabrik teh.
Struktur Permodalan dan Pemegang SahamStruktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 34/2008 adalah sebagai berikut:Nilai Nominal : Rp 1.000.000 per sahamJumlah Nominal Prosentase:
Ikatan material untuk investasiTidak terdapat ikatan yang material untuk investasi barang modal.
Peningkatan atau penurunan material dari penjualan/pendapatan bersihPenjualan/pendapatan bersih pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.090.361 juta atau 28,45% dari tahun 2010 sebesar Rp 3.832.934 juta. Peningkatan ini ditunjang oleh faktor peningkatan volume penjualan beberapa komoditi senilai Rp 415.233 juta. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan volume penjualan adalah karet, minyak sawit, minyak inti sawit, bungkil inti sawit, dan teh. Pada tahun 2011 tidak terdapat produk baru.
Equity and Shareholding StructureThe Company’s equity and shareholding structure based on Act No 34/2008 is as follows: Nominal Value: Rp 1,000,000 per shares
Nominal and Percentage:
Material Relations for InvestmentNo material relations is done for capital investment.
Material Increase and Decrease Generating from Net Sales/RevenuesThe Company’s net sales/revenues of 2011 enjoyed an increase by Rp 1,090,361 million or 28.45% compared to that of 2010 which was Rp 3,832,934 million. The increase was supported by the hike in sales volume of some commodities amounting to Rp 415,233 million. The said commodities were rubber, palm oil, palm kernel oil karet, palm kernel meal and tea. No new product was introduced in 2011.
INFORMASI LAIN TERKAIT KINERJA MANAJEMENOther Related Information on Management Performance
JUMLAH SAHAM (RP) (%) NuMBER OF SHARES
Modal Dasar/Initial Capital 1.000.000 1.000.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia 365.000 365.000.000.000 100(Authorized and Fully – paid in Capital of Republic Indonesia)Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 365.000 365.000.000.000 100(Total Authorized and Fully – paid in Capital)Saham Dalam Potepel 635.000 635.000.000.000(Shared in Portfolio)
81Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Dampak perubahan harga terhadap penjualan/pendapatan bersihFluktuasi harga jual sangat mempengaruhi penerimaan penjualan/pendapatan bersih. Pada tahun 2011 pengaruh kenaikan harga beberapa komoditi mengakibatkan kenaikan penjualan/pendapatan bersih sebesar Rp 675.128 juta. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga adalah karet, minyak sawit, minyak inti sawit, dan teh.
Pada tahun 2010, kenaikan harga jual beberapa komoditi mengakibatkan kenaikan penjualan/pendapatan bersih sebesar Rp 1.019735 juta dari tahun 2009. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga jual pada tahun 2010 adalah karet, minyak sawit, minyak inti sawit dan bungkil inti sawit, dan gula.
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan AkuntanInformasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan:1. Pada tanggal 12 Januari 2012,
Perusahaan telah melunasi Surat Hutang Jangka Menengah (MTN) sebesar
Rp 1.000.000.000,-2. Perubahan susunan Direksi Berdasarkan surat keputusan Nomor:
SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012, tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN, susunan direksi mengalami perubahan sebagai berikut:
Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir.a. Besarnya Dividen Untuk Masing-Masing
Tahun: Besarnya deviden yang disetor ke Kas
Negara per tahun ditetapkan oleh RUPS. Total deviden yang disetor ke kas negara pada tahun 2011 sebesar Rp 75,97 miliar.
Impact of Price Change to Net Sales/Revenues The fluctuating sale prices highly affects the figure of sales/revenues. In 2011, the rise in some of commodities’ prices resulted in a hike in net sales/revenues by Rp 675,128 million. The said commodities were rubber, palm oil, palm kernel oil karet, palm kernel meal and tea.
In 2010, the rise in some commodities’ price resulted in the hike of net sales/revenues by Rp 1,019,735 million compared to that of 2009. Some commodities enjoying the sales price hikes were rubber, palm oil, palm kernel oil, palm kernel meal and sugar.
Material Information and Facts after the Date of Accounting StatementMaterial information and facts recorded after the date of accounting statement were as follows: 1. On Januari 2012, the Company
settled its Middle-Term Note (MTN) of Rp 1,000,000,000,-
2. Alteration in Directors’ Structure Based on Decree number: SK-92/MBU/2012
dated 1 March 2012, on appointment and discharge of State-Owned Enterprises’ Directors, the alteration is read as follows:
Statement on Dividend Policy and Date and Amount of Cash Dividend per Share which was Announced or Paid for the Last 2 Book Year.
a. Amount of Dividend for Each Year:
The amount of dividend deposited to the State Account per year is decided by the General Meeting of Shareholders. Total dividend deposited to the State Account for 2011 was Rp 75.97 billion.
Direktur Utama/President Director : Boyke BudionoDirektur Produksi/Director of Production : M. NatsirDirektur Keuangan/Director of Finance : Agoes RiyantoDirektur Pemasaran dan Renbang/ : Rafel SibagariangDirector of Marketing and Development PlanningDirektur Sumber Daya Manusia dan Umum/ : Budi SantosoDirector of Human Resources and General Affairs
80
b. Besarnya Payout Ratio Tahun 2009 s/d. 2011 Besarnya Pay Out Ratio (deviden, cadangan
umum, tantiem, PKBL) tahun 2006 s/d. 2010 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umumSampai dengan akhir tahun 2011 perusahaan
belum melakukan penawaran umum.
Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/ modal.1. Investasi Pada tahun 2011, perusahaan
merealisasikan investasi (capital expenditure) sebesar Rp1.215.738 juta untuk meremajakan asset perusahaan terdiri dari:
- Investasi Tanaman : Rp 789.476 juta- Investasi Non Tanaman : Rp 426.262 juta Jumlah : Rp 1.215.738 juta
Sumber pendanaan untuk investasi pada tahun 2011 diperoleh dari dana sendiri (IGF) dan dana eksternal. Adapun dana yang bersumber dari eksternal adalah kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 800 miliar.
2. Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang/Modal
Pada tahun 2011 tidak ada divestasi langsung atas penyertaan perseroan, akuisisi, maupun restrukturisasi hutang/modal.
b. Payout Ratio of 2009 to 2011 Pay Out Ratio (dividend, general inventory,
bonus, partnership and community assistance programs) of 2009 to 2010 can be seen in the following table:
Realisation of Capital Generated form the Rights IssueUp to the end of 2011, the Company did not conduct any rights issues.
Material Information, Among Others, on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring.1. Investment In 2011, the Company realized investment
of (capital expenditure) of Rp1,215,738 million for upgrading the Company’s assets including:
- Investment on plants : Rp 789,476 million- Investment on non-plants : Rp 426,262 million Total : Rp 1,215,738 million
Funding source for 2011 investment originated from both internal (IFG) and external sources. Funding originating from external source was investment credit from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk of Rp 800 billion.
2. Divestment, Acquisition, Debt/Capital Restructuring
In 2011 there was no direct divestment on the Company’s equity, acquisition, and debt/capital restructuring.
2009 2010
% Rp.M/Billion % Rp.M/Billion
Dividen/Dividend 30 45.1 30 75.97Tantiem/Bonus - - - -Program Kemitraan/Partnership Program 2 3.01 3 7.6Bina Lingkungan/Environment Program 2 3.01 3 7.6Cadangan Umum/Inventory 66 99.23 64 162.07
Jumlah/Total 100 150.35 100 253.24Dividen per Saham/Dividend per Share 123.580 208.146
*) Catatan: penyajian angka dalam tabel merupakan hasil keputusan sesuai Risalah RUPS untuk Tahun Buku Berjalan, sehingga untuk Tahun Buku 2011 belum dapat disajikan karena RUPS Tahun Buku 2011 belum diselenggarakan.*) Note: presentation of figures in the table was based on the minutes of General Meeting of Shareholders for the Current Book Year and therefore, figures for Book Year of 2011 cannot be presented as General Meeting of Shareholders for the Book Year of 2011 was not held yet.
83Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasiTidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaanKeputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dan/Atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.
Menteri BUMN selaku Pemegang Saham/RUPS mendelegasikan beberapa kewenangan kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
1. Kerjasama dengan Badan Usaha/Pihak Lain Pasal 11 ayat 8 huruf b Pasal 11 ayat 10 huruf g Anggaran Dasar
2. Pelepasan dan Penghapusan aktiva tetap perseroan Pasal 11 ayat 10 huruf i Anggaran
3. Penetapan Blue Print Organisasi Perseroan,
Pasal 11 ayat 10 huruf k Anggaran Dasar
4. Penetapan dan Perubahan Logo Perusahaan, Pasal 11 ayat 10 huruf l Anggaran Dasar
5. Penyertaan Modal pada Perseroan Lain, Pasal 11 ayat 10 huruf b Anggaran Dasar
6. Pengusulan wakil Perseroan menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan, Pasal 11 ayat 10 huruf o Anggaran Dasar
7. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin (Borg/Avalist), Pasal 11 ayat 10 huruf f Anggaran Dasar
8. Membentuk Yayasan, Organisasi dan/atau perkumpulan, Pasal 11 ayat 10 huruf m Anggaran Dasar
9. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi, Pasal 11 ayat 10 huruf n Anggaran Dasar
InformationonMaterialTransactionwithConflict of Interest and/or Transaction withAffiliatedPartiesNo material transaction with conflict of interest and/or transactions with affiliated parties were recorded. Description on Alteration of Acts withSignificant Effects to the Company
The Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-236/MBU/2011 dated 15 November 2011 on Delegation of Part of Authority and/or Proxy of State-Owned Enterprises as Government’s Representative for Shareholders/General Meeting of Shareholders to Companies and Limited Companies and Capital Holders at Public Enterprises to the Directors, Board of Commissioners/Supervisors and Echelon 1 Official within the Ministry of State-Owned Enterprises.
The Minister of State-Owned Enterprises as Shareholders/General Meeting of Shareholders delegated some of his authorities to the Board of Commissioners as follows: 1. Co-operation with Other Enterprises/
Parties, Article 11 point 8, letter b, Article 11 point 10 letter g of Articles of Association
2. Release and Waive of Company’s fixed assets, Article 11 point 10 letter I of Articles of Association
3. The Making of Company’s Organization Blue Print, Article 11 point 10 letter k of Articles of Association
4. Confirmation and Alteration of the Company’s Logo, Article 11 point 10 letter l of Articles of Association
5. Equity in Other Companies, Article 11 point 10 letter b, of Articles of Association
6. Proposal for The Company’s representatives for candidacy of members of board of directors and commissioners at the joint venture or subsidiaries of Company, Article 11 point 10 letter o of Articles of Association
7. Establishment of foundation, organization and/or association, Articles 11, point 10, letter m of Articles of Association
8. Company’s routine and regular cost for foundation or organizations, Article 11 point 11 letter no of Articles of Association
9. Transfer of Company’s assets or guarantee of Company’s assets for debt, Article 11 point 13 of articles of Association
82
10. Pengalihan Kekayaan perseroan atau menjadikan Jaminan utang kekayaan perseroan, Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar
11. Tindakan diluar RKAP, Pasal 11 ayat 10 huruf j
Menteri BUMN selaku Pemegang Saham/RUPS mendelegasikan beberapa kewenangan kepada Direksi antara lain:
a. Pembagian Tugas dan Wewenang anggota Direksi, Pasal 11 ayat 25 Anggaran Dasar.
b. Kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, KSO, BOT, BOwT, BTO dan kerjasama lainnya Kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun, Pasal 11 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar.
Sesuai surat Kementerian BUMN No.S-512/S.MBU.2/2011 tanggal 16 November 2011 perihal penyampaian Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 mengenai pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa Menteri Negara BUMN, maka untuk hal-hal yang telah dikuasakan dimaksud, namun manajemen telah lebih dahulu memohonkan kepada Menteri Negara BUMN dan belum mendapatkan persetujuan, maka keputusan atau persetujuannya dilakukan sesuai Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011.
Guna mendapatkan kepastian hukum dalam pedoman pelaksanaannya, Pendelegasian kewenangan tersebut di atas perlu disikapi dengan perubahan Anggaran Dasar perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Diktum Kesepuluh butir 1) Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dimaksud.
Namun Keputusan Menteri Negara BUMN No. 236/MBU/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tersebut juga telah diubah sebagaimana ditetapkan melalui:1. SK – 164/MBU/2012 tentang Penetapan
Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku RUPS Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Menjadi Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.
10. The transfer of company property or company property makes the debt security, Article 11, paragraph 13 Articles of Association
11. Actions taken rather than that planned within the budget, Article 11 point 10, letter j, of Articles of Association
The Minister of State-owned Enterprises as Shareholders/General Meeting of Shareholders delegated some of his authorities to the Directors, among others:a. Distribution of members of directors’ duties
and authorities, Article 11 point 25 of Articles of Association.
b. Joint-operations with other parties in the form of licensing joint-operations, management contracts, assets rents, KSO, BOT, BOwT, BTO and other types of joint-operations for a period of up to 5 years, Article 11 point 8 letter b of Articles of Association.
By virtue of Letter of Minister of State-owned Enterprises No. S-512/S.MBU.2/2011 dated 16 November 2011 on delivery of Copy of Decree of Minister of State-owned EnterprisesNo. KEP-236/MBU/2011 dated 15 November 2011 on delegation of authority and proxy of State Minister of State-Owned Enterprises, regarding the delegated issues previously applied for approval to the Minister of State-Owned Enterprises whereas no approval was granted, than such approval shall be made by virtue of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-236/MBU/2011 dated 15 November 2011.
To get legal assurance for good conducts, the delegation of authority shall be responded with some alteration within the Company’s Articles of Association as specified in Dictum Number 10, point 1) of the said Decree of State-owned Enterprises BUMN No. KEP-236/MBU/2011 dated 15 November 2011.
Yet, the Decree of Minister of State-owned Enterprises has No. 236/MBU/2011 15 November 2011 was also bee altered through the following decrees: 1. Decree No. 164/MBU/2012 on Confirmation
of Part of Minister of State-owned Enterprises’ Authority as Government’s Representatives at the Company’s General Meeting of Shareholders to be the authority of Board of Commissioner and Directors.
85Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
2. SK – 165/MBU/2012 tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi.
3. SK – 166/MBU/2012 tentang Pemberian Kuasa Atas Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/ Pemilik Modal Pada BUMN Kepada Pejabat Eselon I Kementerian BUMN.
Pada dasarnya perubahan tersebut ditujukan agar proses pendelegasian menjadi lebih detail sesuai keberadaan/kedudukannya masing-masing dalam BUMN, sehingga implementasinya tetap perlu diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar perusahaan.
Uraian Mengenai Perubahan Kebijakan AkuntansiPerusahaan tidak melakukan perubahan pada kebijakan akuntansi pada tahun 2011.
2. Decree No. 165/MBU/2012 on Confirmation of Part of Minister of State-owned Enterprises’ Authority as Government’s Representatives as Shareholders of the Public Company to the authority of Board of Commissioners and Directors.
3. Decree No. 166/MBU/2012 on Confirmation of Part of Minister of State-owned Enterprises’ Authority as Government’s Representatives as proxy as of delegation of part of Minister of State-owned Enterprises as shareholders to Echelon 1 Officials within the Ministry of State-owned Enterprises.
In principle, the alteration was intended to reach a detail of delegation based on respective position at the State-owned Enterprises and therefore it was necessary for alteration to be followed by alteration in the Company’s Articles of Association.
Description on Alteration of Accounting PolicyNo alteration was made to accounting policy in 2011.
84
V TATAKELOLA PERUSAHAANyANG BAIKGood Corporate Governance
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAANImplementation of Corporate Governance
ORGAN PERUSAHAANCorporate Organs
KOMITE AUDITAudit Committee
SEKRETARIS PERUSAHAANCorporate Secretary
KODE ETIK PERUSAHAANThe Company's Code of Ethics
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA PERUSAHAANManagement of Corporate Information and Data
87Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) didorong oleh dua hal, yakni dari dorongan etika dandorongan peraturan. Dorongan etika (ethical driven) bersumber dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sementara itu, dorongan peraturan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Keberadaan soft-stucture mempunyai korelasi yang sangat erat dengan implementasi GCG di perusahaan. Soft-structure akan menjadi kebijakan dan “living document” bagi segenap jajaran perusahaan. Dokumen ini nantinya akan menjadi panduan pelaksana dan panduan teknis perusahaan.
Beberapa soft-structure GCG yang ada di PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), antara lain:• CodeofCorporateGovernance(CoCG),• CodeofConduct(CoC),• BoardManual,• CharterKomiteAudit,• InternalAuditCharter,dan• StandardOperatingProcedure (SOP).
Implementation of Good Corporate Governance (GCG) is driven by two matters, namely ethical drive and regulatory drive. The ethical drive originates from business individuals’ awareness in running business that puts forward the company’s sustainable life, stakeholders’ interests, and avoidance of gaining temporary benefits. Meanwhile, the regulatory drive ‘forces’ the Company to comply with the prevailing rules and regulation.
Each of the approaches carries its own strengths and weaknesses and therefore should complete one another to create a healthy business environment. The existence of soft-stucture has a close correlation with the Company’s implementation of GCG as this soft-structure will be a policy and living document to the Company. The document will serve as the Company’s technical and implementation guidelines.
Some GCG soft-structure available at the PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), among others are:• CodeofCorporateGovernance(CoCG),• CodeofConduct(CoC),• BoardManual,• AuditCommitteeCharter,• InternalAuditCharter,and• StandardOperatingProcedure(SOP).
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAANImplementation of Corporate Governance
86
Sebagaimana diamanahkan oleh Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M.MBU/2002, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII adalah salah satu BUMN bidang Perkebunan yang sejak tahun 2004 telah beberapa kali mengadakan evaluasi terhadap penerapan GCG yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Lampung. Kegiatan evaluasi ini merupakan suatu tahapan perbaikan secara terus menerus (continous improvement) untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIIdan untuk menjadi komitmen seluruh jajaran perusahaan.
Komitmen ini sesungguhnya mengandung makna bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya timbul dari desakan formalitas/kewenangan belaka, namun lebih jauh dari itu, timbul dari kesadaran yang dalam bahwa implementasi GCG sangat penting untuk kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini akan pada gilirannya akan meningkatkan reputasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII sebagai perusahaan yang terpercaya dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja yang pada akhirnya akan mengantarkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII menjadi perusahaan dengan daya saing dan keunggulan kompetitif di dunia usaha secara global, sesuai visi dan misinya.
Indikator dan parameter penerapan GCG pada BUMN mengacu pada kesepakatan antara BPKP dengan Kementerian BUMN pada tanggal 19 Oktober 2006 yang terdiri 50 indikator dan 160 parameter.
As dictated by the Decree of Minister of State-owned Enterprises BUMN No. Kep-117/M.MBU/2002, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII is one of state-owned enterprises in plantation which has been undertaking evaluation on its implementation of GCG done by Province of Lampung Board of Audit Representative. This evaluation has been a continuous improvement steps conducted to reach better goals in applying CGD principles with the PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) to serve as its commitment of all the Company’s part.
Such commitment actually means that implementation of GCG principles does not occur merely as an authority or formality urge, rather, it occurs from a deep awareness that implementation of GCG is crucial to the Company’s sustainable existence. This will in turn elevate Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII reputation in the form of improved performance that will enable the Company to be an enterprise with excellent competitiveness in the global business in harmony with is vision and mission.
Indicators and parameter for GCG implementation within the state-owned enterprises refers to the Government’s Financial Supervisory Board with State-Owned Enterprises of 19 October 2006 consisting of 50 indicators and parameters.
89Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Aspek pengujian GCG pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII mencakup pengujian atas:a. Hak dan tanggung Jawab Pemegang
Saham/RUPS,b. Kebijakan GCG,c. Penerapan GCG,d. Pengungkapan Informasi dane. Komitmen.
Sejak tahun 2004 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII telah beberapa kali melakukan assesment GCG dan pada periode pengujian terakhir dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG secara umum sudah baik dengan skor capaian aktual 80,31% dari skor maksimal 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG jika dibandingkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG untuk periodeperiode sebelumnya.
Namun untuk menjaga konsistensi pelaksanaan GCG dan untuk memperbaiki sejumlah beberapa parameter yang belum mencapai skor maksimal, pada tahun 2010 telah dilakukan pendampingan (asistensi) untuk penyempurnaan Soft Structure. Pada program kerja tahun 2012 akan diadakan sosialisasi kembali GCG di Unit Usaha, Distrik dan Kantor Direksi.
Aspect of GCG assessment Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII includes: a. Shareholders/General Meeting of
Shareholders’ Rights and Obligations,b. GCG Policy,c. GCG Implementation,d. Information Disclosure, ande. Commitment.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII has conducted some sessions of GCG assessment and from the last assessment session it could be concluded that the implementation of GCG was generally good with an actual score of achievement of 80.31% out of maximum score 100%. The condition suggested that there had been improvement in term of GCG implementation compared to that of the previous period.
However, as to maintain the GCG implementation consistency and in order to improve those parameters that had not reached the maximum score, in 2010 an assistance was provided for soft structure accomplishment. In work program of 2012 GCG re-socialization in unit business, districts and Directors’ office will be conducte.
88
Perusahaan telah beberapa kali melakukan assesment GCG, dan pada periode pengujian terakhir dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG secara umum sudah memuaskan dengan skor capaian aktual 80,31%.Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG jika dibandingkan periode-periode sebelumnya.
The Company has conducted some sessions of GCG assessment and from the last assessment session it could be concluded that the implementation of GCG was satisfactory with an actual score of achievement of 80.31%. The condition suggested that there had been improvement in term of GCG implementation compared to that of the previous periods.
Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi,mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCGsecara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dantanggung jawabnya semata-mata untuk kepentinganperusahaan.
Rapat Umum Pemegang SahamRUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadahpara pemegang saham untuk mengambil keputusanpenting yang berkaitan dengan modal yang ditanamdalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuananggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkanpada kepentingan usaha perusahaan dalam jangkapanjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapatmelakukan intervensi terhadap tugas, fungsi danwewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidakmengurangi wewenang RUPS untuk menjalankanhaknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturanperundang-undangan, termasuk untuk melakukanpenggantian atau pemberhentian anggota DewanKomisaris dan atau Direksi.
Dewan KomisarisDewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.
Saat ini Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang. Dewan Komisaris melakukan rapat rutin sekurang-kurangnya1 (satu) bulan sekali. Rapat Komisaris jugadapat diadakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.Rapat Komisaris bisa menghadirkan Direksi untuk meminta penjelasan lebih lanjut atas permasalahanyang dibahas dalam rapat Komisaris tersebut. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.
The Corporate Organs, consisting of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors, hold an important role in effective implementation of GCG. The Corporate organs shall run their function based on the given rules and regulations and principles that each of the organs has their own independence in executing its duty, function and responsibility that are merely in the interest of the Company.
General Meeting of ShareholdersThe General Meeting of Shareholders as the Company’s organ serves as a vehicle where shareholders reach important decisions in terms of capital investment considering the Company’s articles of association and prevailing laws. Decisions reached in the General Meeting of Shareholders shall be based on the Company’s long-tem business interests. The General Meeting of Shareholders and or shareholders have no rights of intervention to the duty, responsibility and authority of Board of Commissioners and Directors without limitation to the General Meeting of Shareholder’s authority to exercise its rights as dictated by the articles of association and applicable laws, including the rights to replacement or termination of members of Board of Commissioner and Directors.
Board of CommissionersBoard of Commissioners, as the Company’s organ is collectively in charge of and responsible for supervising and advising the Directors and making sure that the Company implements the GCG. Currently the Company’s Board of Commissioners consists of 6 (six) commissioners.
The Board of Commissioners holds a meeting of at least 1 (one time) in a month. The Board of Commissioners’ meeting may also be held anytime when deemed necessary. The Board of Commissioners’ meeting may invite the Directors for further explanation of matter under discuss by the Commissioners. President Commissioner’s duty as primus inter pares is to coordinate the Board of Commissioners’ activities. While running its duty, the Board of Commissioners is assisted by Board of Commissioners’ Secretary, Audit Committee and Risk Management Committee.
ORGAN PERUSAHAANCorporate Organs
91Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Uraian Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisTugas dan Kewajiban Dewan Komisaris a. Melaksanakan Keputusan Menteri
Negara Bumn No. KEP-117/M-MBU/2002 mengenai Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
b. Melaksanakan Anggaran Dasar yang berlaku yaitu ikut mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Dewan komisaris juga bertugas menanggapi laporan Direksi, menerima dan memeriksa laporan serta menandatanganinya, dan menetapkan sistim kerja beserta tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komite dan Sekretaris Komite.
d. Dewan Komisaris Perseroan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris mewakili kepentingan Pemegang Saham dan bertanggungjawab pada Rapat Umum Pemegang Saham.
Hak dan wewenang Dewan Komisarisa. Komisaris berhak menerima remunerasi,
fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Komisaris berhak untuk minta penjelasan Direksi sehubungan dengan masalah pengelolaan Perusahaan dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Komisaris berhak menerima laporan Direksi secara berkala sehubungan dengan program pengembangan sumber daya manusia, manajemen resiko, laporan kerja informasi dan teknologi serta perkembangan bidang lainnya yang berkaitan dengan keberhasilan Perusahaan.
Description of Board of Commissioners’ Duty, Obligation and ResponsibilityBoard of Commissioners Duty and Obligation a. Execution of Decree of Minister of State-
owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 on Implementation of Good Corporate Governance within the State-owned Enterprises.
b. Execution of Company’s Articles of Association, namely supervision of Long Term-Plans (LTP), Corporate Work Plan and Budget (RKAP), and other requirements of Articles of Association and Decision of General Meeting of Shareholders and other prevailing rules and regulations.
c. The Board of Commissioners is also accountable for responding to Directors’ reports, receiving an signing reports and determining the duty and responsibility of Commissioners, Committees and Committees’
d. Responsibility for supervision of the Company’s management and delivery of advice to the Directors. The Board of Commissioners represents the interest of shareholders and report to the General Meeting of Shareholders.
Board of Commissioners’ Rights and Authoritya. The Commissioners reserve the rights
for remuneration, facilities and other allowances, including post-service allowance in accordance to requirement decided by the General Meeting of Shareholders.
b. The Commissioners reserve the rights to question the Directors on Company’s management issues and matters in timely manner as dictated by the applicable rules.
c. The Commissioners reserve the rights to receive the Directors’ regular reports on the Company’s programs for human resources development, risk management, information technology and other development programs relevant to the Company’s advancement.
Indikator dan parameter penerapan GCG pada BUMN mengacu pada kesepakatan antara BPKP dengan Kementrian BUMN.
Indicator and parameter for GGC implementation refer to the agreement made between the State Financial Supervisory Board and the Ministry of State-Owned Enterprises.
90
Kebijakan Remunerasi untuk Komisaris
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII mendapat gaji bulanan dan tunjangantertentu serta tantiem yang besarnya ditetapkanoleh RUPS, dan uang penghargaan diberikan kepadaKomisaris disaat mengakhiri masa jabatannya sesuaidengan ketentuan Menteri Keuangan untuk semuaBUMN.
Remunerasi yang diberikan kepada Komisaris sesuai dengan ketentuan RU PS sebagai berikut:
1. Penghasilan a. Komisaris Utama: 40% x gaji Direktur
Utamab. Komisaris: 36% x gaji Direktur Utama
2. Biaya Perjalanan Dinas (BPD), fasilitas pengbatan dan perawatan kesehatan disesuaikan denganketentuan yang berlaku di Perusahaan
3. Dalam hal Perusahaan memperoleh laba, kepadaKomisaris diberikan tantiem yang besarnyaditetapkan oleh RUPS dengan komposisi sebagai berikut:
a. Komisaris Utama: 40% x tantiem Direktur Utama
b. Komisaris: 36% x tantiem Direktur Utama4. Santunan purna jabatan diberikan pada
setiapmasa jabatan Komisaris berakhir yang diberikandalam bentuk pengikutsertaan dalam programasuransi yang iuran tahunannya ditanggung oleh Perusahaan.
Gaji Bulanan Dewan Komisaris tahun 2011Berdasarkan: Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011
Remuneration Policy Applied to the Board of CommissionersCommissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII receive annual salary and allowances plus bonus amount which is decided by the General Meeting of Shareholders. Also, a merit is also given to the Commissioner at the time of service termination based on the prevailing requirements set up by the Minister of Finance for State-owned Enterprises.
Remuneration Given to the Commissioners according to the General Meeting of Shareholders is as follows:1. Salary
a. President Commissioner: 40% x President Director’s salary
b. Commissioner: 36% x of President Director’s salary
2. Tour of Duty Allowance, medical and healthcare facilities adjusted to the Company’s prevailing terms.
3. In the event that a profit is recorded, then the Commissioners will receive a bonus amount which shall be decided by the General Meeting of Shareholders under the following arrangement: a. President Commissioner: 40% x President
Director’s bonusb. Commissioner: 36% x President Director’s bonus
4. Post-service allowance is given at the end of service in the form of insurance coverage premium which is settled by the Company.
Board of Commissioners’ Monthly Salary in 2011Based on: Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011
NAMA/ JABATAN/ HONORARIUM KOMPOSISI TRANSPOR KOMPOSISI KOMUNIKASI KOMPOSISI TOTAL HONORARIUM TRANSPOR KOMUNIKASI NAME POSITIONS HONORARIuM COMPOSITION OF TRANSPORTATION COMPOSITION OF COMMuNICATION COMPOSITION OF TOTAL HONORARIuM TRANSPORTATION ALLOWANCE COMMuNICATION ALLOWANCE
Akmaludin Hasibuan, Drs, M.Sc Komisaris Utama 28.800.000 40% x Gaji Dirut 5.760.000 20% x Honor 1.440.000 5% x Honor 36.000.000 PresComm 28.800.000 40% x salary of PresDir 5.760.000 20% x Honor 1.440.000 5% x Honor 36.000.000A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof Komisaris 25.920.000 36% x Gaji Dirut 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000 Commissioner 25.920.000 36% x salary of PresDir 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000 Harun Sulkam, SH Komisaris 25.920.000 36% x Gaji Dirut 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000 Commissioner 25.920.000 36% x salary of PresDir 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000Hasanuddin Ibrahim, Dr, Ir, Sp.I Komisaris 25.920.000 36% x Gaji Dirut 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000 Commissioner 25.920.000 36% x salary of PresDir 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000M. Saleh Ali, Prof, Dr, Ir, M.Sc Komisaris 25.920.000 36% x Gaji Dirut 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000 Commissioner 25.920.000 36% x salary of PresDir 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000Razali Ishak, Ir Komisaris 25.920.000 36% x Gaji Dirut 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000 Commissioner 25.920.000 36% x salary of PresDir 5.184.000 20% x Honor 1.296.000 5% x Honor 32.400.000Teddy Poernama Sekretaris Dekom 10.800.000 15% x Gaji Dirut 2.160.000 20% x Honor 540.000 5% x Honor 13.500.000 BOC Secretary 10.800.000 15% x salary of PresDir 2.160.000 20% x Honor 540.000 5% x Honor 13.500.000
Note:Imbalan Jangka Panjang bagi Dewan Komisaris adalah dengan mengikutsertakan Dekom dalam Asuransi Purna Jabatan dengan besaran Premi 25% dari Gaji.
93Laporan Tahunan 2011 PTPN VII 92
DireksiDireksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggungjawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.Organ pendukung dalam pelaksanaan GCG oleh Direksi antara lain Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perusahaan.
Board of DirectorsBoard of Directors as an organ of the Company is collegially accountable for and responsible for the Company’s management. Each of Board of Directors’ members may perform duties and make decision according to respective duties and responsibilities. However, individual conduct of each of the directors shall form a common responsibility. Position of each of the Board of Directors including the President Director is equal. The President Director’s duty as primus inter pares is to coordinate the Director’s activities. Supporting organs for implementation of GCG within the Board of Directors and Internal Control Unit and corporate Secretary.
KEGIATAN/ TANGGAL PELAKSANAAN/ TEMPAT/ PENyELENGGARA/ PESERTA/ JABATAN/
ACTIVITIES DATES OF COMMENCEMENT PLACES ORGANIZERS PARTICIPANTS POSITIONS
Workshop Pleno 18 Juni 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc KomutPenyusunan Probis dan SOPWorkshop on Design of Business Programs and SOP 18 June 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc PresComm
Seminar “Integrated Oil Palm 14 November 2011 Kuala Lumpur Malaysian Palm Oil Board Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc KomutDisease Management”“Integrated Oil Palm Disease 14 November 2011 Kuala Lumpur Malaysian Palm Oil Board Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc PresCommManagement” Seminar”
Seminar “Integrated Oil Palm 14 November 2011 Kuala Lumpur Malaysian Palm Oil Board A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof KomisarisDisease Management”“Integrated Oil Palm Disease 14 November 2011 Kuala Lumpur Malaysian Palm Oil Board A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof CommissionerManagement” Seminar
“7th Indonesia Palm Oil 30 Nov - 2 Des 2011 Bali GAPKI Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc Komut Conference and 2012 Price Outlook” “7th Indonesia Palm Oil 30 Nov - 2 Dec 2011 Bali GAPKI Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc PresCommConference and 2012 Price Outlook”
“7th Indonesia Palm Oil 30 Nov - 2 Des 2011 Bali GAPKI Ir. Razali Ishak KomisarisConference and 2012 Price Outlook” “7th Indonesia Palm Oil 30 Nov - 2 Dec 2011 Bali GAPKI Ir. Razali Ishak CommissionerConference and 2012 Price Outlook”
Daftar Perhitungan Tantiem Dewan Komisaris Tahun Buku 2011/Tantiem of Board of Commissioners, Year Book of 2011
NAMA/ JABATAN/ NILAI POINT MASA AKTIF JUMLAH BULAN JUMLAH NILAI JUMLAH TANTIEM PPH BEBAN PRIBADI JML DIBAyARNAME POSITION/ POINT VALuE TENuRE NuMBER OF MONTHS TOTAL TANTIEM TOTAL POINT INCOME TAx PAID
Akmaludin Hasibuan, Drs, M.Sc Komisaris Utama 40,00 Jan - Des’10 12 40,00 144.287.770 36.071.943 108.215.828 President Commisioner 40,00 Jan - Dec’10 12 40,00 144.287.770 36.071.943 108.215.828A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof Komisaris 36,00 Jan - Des’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Commissioner 36,00 Jan - Dec’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Harun Sulkam, SH Komisaris 36,00 Jan - Des’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Commissioner 36,00 Jan - Dec’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Hasanuddin Ibrahim, Dr, Ir, Sp.I Komisaris 36,00 Jan - Des’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Commissioner 36,00 Jan - Dec’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 M. Saleh Ali, Prof, Dr, Ir, M.Sc Komisaris 36,00 Jan - Des’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Commissioner 36,00 Jan - Dec’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Razali Ishak, Ir Komisaris 36,00 Jan - Des’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Commissioner 36,00 Jan - Dec’10 12 36,00 129.858.993 32.464.748 97.394.245 Teddy Poernama Sekretaris Dekom 15,00 Jan - Des’10 12 15,00 54.107.913 8.188.187 45.919.726 BOC Secretary 15,00 Jan - Dec’10 12 15,00 54.107.913 8.188.187 45.919.726
Sub Total 235,00 235,00 847.690.648 206.583.870.70 641.106.777.30
NAMA/NAME JABATAN/POSITION KEHADIRAN/ATTENDANCE
JUMLAH/TOTAL % Akmaludin Hasibuan, Drs, M.Sc Komisaris Utama/President Commisioners 13 100% A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof Anggota Komisaris/Member 11 85% Razali Ishak, Ir Anggota Komisaris/Member 11 85% Hasanuddin Ibrahim, Dr, Ir, Sp.I Anggota Komisaris/Member 10 77% M. Saleh Ali, Prof, Dr, Ir, M.Sc Anggota Komisaris/Member 12 92% Harun Sulkam, SH Anggota Komisaris/Member 12 92%
Uraian Tugas dan Tanggungjawab Direksi
a. Direksi Perseroan bertugas memimpin Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perseroan, dan melaksanakanketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
b. Direksi melakukan rapat berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
c. Direksi juga dapat melakukan rapat apabila diperlukan.
d. Rapat Direksi juga dapat mengundang Komisaris dalam rangka memberikan penjelasan serta meminta nasihat atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Direksi.
Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 mengenai Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disamping melaksanakan Anggaran Dasar perusahaan yang berlaku antara lain:
Tugas Direksia. Menjalankan tugas dan tanggungjawab
sebagai pengurus untuk kepentingan Perusahaan.
b. Mengelola kekayaan Perusahaan.c. Dengan persetujuan Komisaris,
menyempurnakan struktur organisasi Perusahaan lengkap dengan uraian tugas dan spesifikasi tugas.
d. Mempersiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggarannya, termasuk perencanaan pengembangan Perusahaan lainnya.
e. Menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku didasarkan atas pengendalian internal yang baik.
f. Memberikan laporan berkala dan laporan lainnya kepada Komisaris dan Pemegang Saham.
g. Memberi pertanggungjawaban dan RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen.
h. Menetapkan indikator kinerja yang proporsional dalam aspek keuangan dan non keuangan.
Description of Board of Directors’ Duty and Responsibilitya. The Company’s Directors are responsible for
managing the Company to reach its vision and mission and execution of the Company’s articles of association’s requirement
b. The Directors hold a meeting of at least one time in a month.
c. The Directors my summons a meeting anytime when deemed necessary.
d. The Directors may also invite Commissioners for advice on issues encountering the Company.
Board of Directors’ duty and responsibility are basically specified in Act No. 40 year of 2007 on Limited Companies and Act No. 19 year of 2003 in State-Owned Enterprises. The Directors also execute requirements as set forth in Decree of Minister of State-owned EnterprisesNo. KEP-117/M-MBU/2002 on Application of Good Corporate Governance within the State-Owned Enterprises apart from execution of requirements as dictated by the Company’s Articles of Association, namely, among others:
Board of Directors’ Dutya. Execution of duty and responsibility as
managers in the Company’s interest.
b. Organization of the Company’s assets.c. Under Commissioners’ approval,
Improvement of Company’s organizational structure complete with job description and specifications.
d. Preparation of Company’s Long-Term Plans, Work Plans and Budget, including Company’s other program development.
e. Application of generally acceptable accounting standard for proper internal control.
f. Delivery of regular reports and other necessary report to the Commissioner and Shareholders.
g. Delivery of accountability in the General Meeting of Shareholders in the form of annual report which includes Financial Statement and Management Report.
h. Set up of performance indicators based on proportional financial and non-financial aspects.
95Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
i. Menetapkan kebijakan Manajemen Risiko dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisaris.
j. Menetapkan kebijakan teknologi informasi dan menilai ketepatan implementasinya terhadap tujuan Perusahaan.
k. Menyusun pedoman yang berkaitan dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan.
l. Mensosialisasikan kebijakan dan perencanaan baru yang akan diterapkan kepada Pekerja.
m. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal dan Komite Audit dan melaporkannya kepada Komisaris.
Tanggung Jawab Direksia. Direksi bersama-sama bertanggung jawab
atas kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi.
b. Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai keadaan Perusahaan kepada Komisaris dan Pemegang Saham.
c. Direksi bertanggung jawab penuh untuk menjalankan tugas demi kepentingan Perusahaan termasuk mencegah dan mengelola krisis sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemegang Saham dengan tetap mengindahkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Hak dan Wewenang Direksia. Direksi berhak memperoleh penghargaan
dan remunerasi yang layak sesuai dengan prestasi kerjanya yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS.
b. Direksi berhak mengajukan surat pengunduran diri kepada Pemegang Saham.
c. Direksi berhak membela diri di hadapan RUPS untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
d. Direksi berhak menetapkan kebijakan dalam mengelola Perusahaan.
e. Direksi berhak menyusun peraturan operasional dan peraturan tenaga kerja sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
f. Direksi berhak mendelegasikan kekuasaan anggota Direksi kepada satu atau beberapa orang Pekerja yang ditunjuk sebagai kuasa Direksi.
i. Set up of Risk Management policy and report of such conduct to the Commissioners.
j. Set up of information technology policy and assessment of related implementation to the Company’s respective goals.
k. Compilation of guidelines with regards to implementation of Good Corporate Governance.
l. Socialization of new policies and plans to be applied to the workers.
m. Follow-up of Internal Auditor, External Auditor, Audit Committee’s audit results and reports to the Commissioners.
Board of Directors’ Responsibilitya. The Board of Directors are severally
responsible for any bankruptcy resulting from the Director’s negligence.
b. The Board of Directors are responsible for disclosure of comprehensive, accurate and timely information on the Company’s condition to the Commissioners and shareholders.
c. The Board of Directors are fully responsible for executing duties in the interest of the Company, including prevention and management of crisis as required by the Shareholders without prejudice to the prevailing laws and regulations.
Board of Directors’ Rights and Authoritya. The Board of Directors are entitled to proper
rewards and remuneration according to their work achievement amount which is decided within the General Meeting of Shareholders.
b. The Board of Directors are entitled to resignation to the Shareholders.
c. The Board of Directors reserve the rights to defend himself within the General Meeting of Shareholders for pleading innocent.
d. The Board of Directors reserve the rights to decide necessary policies for Company’s management.
e. The Board of Directors reserve the rights to establish operational regulations and labour regulations in reference to the prevailing laws and regulations.
f. The Board of Directors hold the rights to delegate their authority to one or several employees appointed as proxy of Directors.
94
Kebijakan Remunerasi Direksi
Direksi memperoleh gaji bulanan dan tunjangan tertentu serta tantiem yang besarnya ditentukan dalam RUPS.Remunerasi yang diberikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan RU PS adalah sebagai berikut:1. Penghasilan
a. Direktur Utama: 100% x Ketetapan RUPS
b. Direktur Bidang: 90% x Gaji Direktur Utama
2. Tunjangan Transport dan Perumahan3. Perusahaan memberikan fasilitan
kendaraan dinas dan fasilitas rumah dinas4. Biaya Perjalanan Dinas (BPD), fasilitas
pengobatan dan perawatan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan
5. Dalam hal Perusahaan memperoleh laba, kepada Direksi diberikan tantiem yang besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan komposisi sebagai berikut:a. Direktur Utama: 100% x Ketetapan
RUPSb. Direktur Bidang: 90% x tantiem Direktur
Utama
Remuneration Policy Applied to the Board of DirectorsThe Board of Directors receive monthly salary, allowance and bonus amount which is arranged within the General Meeting of Shareholders.Remuneration Given to the Board of Directors According to the General Meeting of Shareholders is as follows:1. Salary
a. President Director: 100% x General Meeting of Shareholders’ Decision
b. Director: 90% x President Director’s salary
2. Housing and transport allowance 3. Operational vehicles and housing facilities
4. Tour of Duty allowance, medical and healthcare facilities adjusted to the Company’s prevailing terms and conditions
5. In the event that the Company gains profit, Directors will be rewarded with bonus amount which is decided within the General Meeting of Shareholders as follows: a. President Director: 100% x General
Meeting of Shareholders’ decisionb. Director: 90% x President Director’s
bonus
NAMA/ JABATAN/ GAJI/ KOMPOSISI GAJI/ REPRESENTASI/ TOTAL/
NAME POSITIONS SALARy COMPOSITION OF SALARy REPRESENTATION TOTAL
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Utama/President Director 72.000.000 100% 3.000.000 75.000.000 Agoes Riyanto, H, Drs. Direktur Keuangan/Director of Finance 64.800.000 90% 3.000.000 67.800.000Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum 64.800.000 90% 3.000.000 67.800.000 Director of Human Resources and General AffairsM. Natsir, Ir, SH Direktur Produksi/Director Production 64.800.000 90% 3.000.000 67.800.000 Ir. Rafel Parasian Sibagariang, M.MA Direktur Pemasaran dan Renbang/ 64.800.000 90% 3.000.000 67.800.000 Director of Marketing and Development Planning
Gaji Bulanan Direksi per Maret 2012, berdasarkan: Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011Salary of Board of Directors, March 2012, base on Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011
NAMA/ JABATAN/ GAJI/ KOMPOSISI GAJI/ REPRESENTASI/ TOTAL/
NAME POSITIONS SALARy COMPOSITION OF SALARy REPRESENTATION TOTAL
Drs. Andi Punoko, Ak. Direktur Utama/President Director 72.000.000 100% 3.000.000 75.000.000 Ir. H. Mardjan Ustha, MM Direktur Produksi/Director Production 64.800.000 90% 3.000.000 67.800.000 Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum 64.800.000 90% 3.000.000 67.800.000 Director of Human Resources and General AffairsIr. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangan/Director of Finance 64.800.000 90% 3.000.000 67.800.000Ir. Gatot Bintoro, MM Direktur Pemasaran dan Renbang/ 64.800.000 90% 3.000.000 67.800.000 Director of Marketing and Development Planning
Gaji Bulanan Direksi Tahun 2011 s/d Maret 2012, berdasarkan: Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011Salary of Board of Directors, Year of 2011 until March 2012, base on Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011
Note :Imbalan jangka panjang direksi adalah dengan mengikut sertakan direksi dalam asuransi purna jabatan dengan besaran premi 25% dari gaji.The Directors’ long term reward is in the form of post-service insurance coverage with a premium of 25% of salary.
97Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
NAMA/NAME JABATAN/POSITION KEHADIRAN/ATTENDANCE
JUMLAH/TOTAL % Drs. Andi Punoko, Ak. Direktur Utama/President Director 13 100% Ir. H. Mardjan Ustha, MM Direktur Produksi/ Director Production 11 85% Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum/ Director of Human Resources and General Affairs 11 85% Ir. Gatot Bintoro, MM Direktur Pemasaran dan Renbang/ Director of Marketing and Development Planning 10 77% Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangan/ Director of Finance 12 92%
96
Daftar Perhitungan Tantiem Dewan Direksi Tahun Buku 2011/Tantiem of Board of Directors, Year Book of 2011
NAMA/NAME JABATAN/POSITION INSTANSI/INSTITuTION JUMLAH/TOTAL Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Utama/President Director PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 8000 lembar
Kepemilikan Saham Direksi/Board of Directors Shareholding
NAMA/ JABATAN/ NILAI POINT MASA AKTIF JUMLAH BULAN JUMLAH NILAI JUMLAH TANTIEM PPH BEBAN PRIBADI JML DIBAyARNAME POSITION/ POINT VALuE TENuRE NuMBER OF MONTHS TOTAL TANTIEM TOTAL POINT INCOME TAx PAID
Drs. Andi Purnoko, Ak. Direktur Utama 100,00 Jan - Des’10 12 100,00 360.719.424 108.215.827 252.503.597 President Director 100,00 Jan - Dec’10 12 100,00 360.719.424 108.215.827 252.503.597Ir. H. Mardjan Ustha, MM Direktur Produksi 90,00 Jan - Des’10 12 90,00 324.647.482 97.394.245 227.253.237 Director Production 90,00 Jan - Dec’10 12 90,00 324.647.482 97.394.245 227.253.237Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum 90,00 Jan - Des’10 12 90,00 324.647.482 97.394.245 227.253.237 Director of Human Resources 90,00 Jan - Dec’10 12 90,00 324.647.482 97.394.245 227.253.237 and General AffairsIr. Gatot Bintoro, MM Direktur Pemasaran dan Renbang 90,00 Jan - Des’10 12 90,00 324.647.482 97.394.245 227.253.237 Director of Marketing and 90,00 Jan - Dec’10 12 90,00 324.647.482 97.394.245 227.253.237 Development Planning Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangan/ 90,00 Jan - Des’10 12 90,00 324.647.482 97.394.245 227.253.237 Director of Finance 90,00 Jan - Dec’10 12 90,00 324.647.482 97.394.245 227.253.237
Sub Total 460,00 460,00 1.659.309.352 497.792.805.60 1.161.516.546.40
KEGIATAN/ TANGGAL PELAKSANAAN/ TEMPAT/ PENyELENGGARA/ PESERTA/ JABATAN/
ACTIVITIES DATES OF COMMENCEMENT PLACES ORGANIZERS PARTICIPANTS POSITIONS
Workshop Sharing Experience 13-14 Januari 2011 Batam PT RNI Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur KeuanganExperience Sharing Workshop 13-14 January 2011 Batam PT RNI Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Director of Finance
Temu Dirsum dan Kabag SDM 4-5 Februari 2011 Yogyakarta LPP Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum Gathering of Director of Human Resources 4-5 February 2011 Yogyakarta LPP Budi Santoso, SH Director of Human Resources and General Affairs Workshop “Meningkatkan Kinerja 17 Februari 2011 Solo IKAGI Ir. Gatot Bintoro, MM Direktur Pemasaran danIndustri Gula melalui Peningkatan RenbangKualitas SDM & Back to Basic”“Improvement of Sugar Industry 17 February 2011 Solo IKAGI Ir. Gatot Bintoro, MM Director of Marketing and Performance through Enhancement Development Planningof Human Resources and & Back to Basic” Seminar
Seminar Rancangan UU tentang 26 April 2011 Jakarta BUMN Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum perubahan atas UU tentang BUMNSeminar on Legal Drafting of 26 April 2011 Jakarta Ministry of State- Budi Santoso, SH Director of Human ResourcesAlteration of State-owned owned Enterprises and General AffairsEnterprises Acts” Wosrkshop sosialisasi peraturan 3 Mei 2011 Jakarta BUMN Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum Menteri Negara BUMN No: No: PER-02/MBU/2010 JO PER-06/MBU/2010 dan Portal AssetWorkshop on Socialization of 3 May 2011 Jakarta Ministry of State- Budi Santoso, SH Director of Human ResourcesMinister of State-Owned Enterprises owned Enterprises and General Affairs Regulations No: PER-02/MBU/2010 JO PER-06/MBU/2010 and Asset Portal Asset
Workshop Pleno Penyusunan Probis 8 Juni 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umumdan SOPWorkshop on Design of 8 June 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Budi Santoso, SH Director of Human ResourcesBusiness Programs and SOP General Affairs
Workshop Pleno Penyusunan Probis 9 Juni 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangandan SOPWorkshop on Design of Business 9 June 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Director of FinancePrograms and SOP
KEGIATAN/ TANGGAL PELAKSANAAN/ TEMPAT/ PENyELENGGARA/ PESERTA/ JABATAN/
ACTIVITIES DATES OF COMMENCEMENT PLACES ORGANIZERS PARTICIPANTS POSITIONS
Workshop Pleno Penyusunan Probis 10 Juni 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Ir. Gatot Bintoro, MM Direktur Pemasaran dandan SOP RenbangWorkshop on Design of 10 June 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Ir. Gatot Bintoro, MM Director of Marketing and Business Programs and SOP Development Planning
Seminar “Human Capital Model Strive 15 Juli 2011 Bandung FHCI Budi Santoso, SH Director of Human Resourcesfor Excellence” “Human Capital Model Strive 15 July 2011 Bandung FHCI Budi Santoso, SH Director of Human Resourcesfor Excellence” Seminar and General Affairs
Pertemuan Teknis Kelapa Sawit 4-6 Oktober 2011 Batam PPKS Ir. Mardjan Ustha, MM Direktur Produksi“Kiat Mencapai 35-26 Industri Kelapa Sawit IndonesiaOil Palm Technical Meeting 4-6 October 2011 Batam PPKS Ir. Mardjan Ustha, MM Director of Production“Strategy for Achievements for 35-26 Oil Palm Industries in Indonesia”
Pertemuan Teknis Kelapa Sawit 4-6 Oktober 2011 Batam PPKS Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangan “Kiat Mencapai 35-26 Industri Kelapa Sawit Indonesia Oil Palm Technical Meeting 4-6 October 2011 Batam PPKS Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Director of Finance“Strategy for Achievements for 35-26 Oil Palm Industries in Indonesia”
Seminar “Integrated Oil Palm 14 November 2011 Kuala Lumpur Malaysian Palm Ir. Mardjan Ustha, MM Direktur Produksi Disease Management” Oil Board“Integrated Oil Palm Disease 14 November 2011 Kuala Lumpur Malaysian Palm Ir. Mardjan Ustha, MM Director of ProductionManagement” Seminar Oil Board
Palm Oil Konferensi dengan tema 30 Nov 2011 - 12 Feb 2012 Bali GAPKI Drs. Andi Purnoko Direktur Utama“7th Indonesia Palm Oil Conference “7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook”Palm Oil Conference with 30 Nov 2011 - 12 Feb 2012 Bali GAPKI Drs. Andi Purnoko President Director“7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” theme
Palm Oil Konferensi dengan tema 30 Nov - 2 Feb 2012 Bali GAPKI Ir. Mardjan Ustha, MM Direktur Produksi“7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” Palm Oil Conference with 30 Nov - 2 Feb 2012 Bali GAPKI Ir. Mardjan Ustha, MM Director of Production“7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” theme
Indikator Kinerja DireksiSesuai dengan Surat Menteri BUMN No.676/MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004, Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII telah menandatangani kontrak manajemen dengan kuasa pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 7 Januari 2011 dan menyepakati bahwa Direksi dan Komisaris mengupayakan pencapaian target KPI tahun 2011 dengan skor minimal sebesar 100.
Board of Directors’ Performance IndicatorsIn accordance with Letter of Minister of State-owned Enterprises 676/MBU/2004 dated 22 December 2004, Directors and Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) signed the management contract and power of attorney of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)’s shareholders on 7 January 2011 and entered and agreement that both the Directors and Commissioners would seek efforts to KPI’s achievement in 2011 with a maximum score of 100.
STRATEGI/STRATEGy BOBOT/VALuE PENCAPAIAN/ACHIEVEMENT
Overal Strategy 15,00 11,20Operational Management 20,00 18,04Cost Management 17,50 11,80Restrukturisasi/Restructuring 7,50 7,50Pengelolaan SDM dan Umum/ Management of HR and GA 10,00 10,87 Perspektif Dinamis/Dynamic Perspective 20,00 15,72Pelestarian lingkungan/Environment Conservation 5,00 8,78Pembinaan Lingkungan Social/Social Environment Development 5,00 7,63
100,00 91,54
99Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Dari tabel, dapat digambarkan bahwa Pencapaian Aspek kinerja Manajemen mencapai skor 91,54 dan masih dibawah bobot yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerja.
Adapun dari segi keberhasilan dapat terlihat pada aspek:a. Overall Strategy Jumlah skor pencapaian KPI 2010 untuk
overall strategy perusahaan adalah 11,20.Pencapaian ini lebih rendah dari target yang KPI sebesar 15,00. Indikator yangpencapaiannya dibawah KPI 2011 terutama pada aspek laba bersih dengan skor sebesar 2,26dari bobot KPI sebesar 4,00. Kemudian aspek net profit margin juga dibawah target KPIdengan nilai 1,68 dari bobot 3,00, selain itu aspek utang berbunga terhadap EBITDA danaspek Debt to Equity Ratio juga turun masing 0,41 dan 0,24 point dari target KPI.
b. Operasional Managemen Jumlah skor pencapaian KPI 2011
untuk strategi operasional manajemen perusahaan adalah18,04 lebih rendah dari target KPI sebesar 20,00. Indikator yang pencapaiannya dibawah KPI 2011 terutama ada pada aspek pengelolaan komoditi gula dengan total skor 3,19 (76%) dari target KPI 4,16; aspek pengelolaan sawit mendapat skor 6,82 yang juga tidak mencapai target KPI7,38; aspek pengelolaan komoditi karet juga lebih rendah dari target KPI dengan skor total7,79 (94%). Berbeda dengan ketiga komoditi lain, komoditi teh memiliki skor yang mencapai target KPI 2011 yaitu sebesar 0,24.
c. Cost Management Jumlah skor pencapaian KPI 2011 untuk
strategi biaya manajemen perusahaan adalah 11,80. Pencapaian ini lebih rendah 5,70 point dari target KPI sebesar 17,50. Indikator yang pencapaiannya di bawah KPI 2011 terutama terlihat pada aspek pengelolaan biaya komoditi gula dengan skor sebesar 1,85 dari bobot KPI sebesar 4,01. Hal yang sama juga dialami komoditi sawit dan karet yang mendapat point masing-masing 4,30 dan 5,45 dari target KPI sebesar masing-masing 6,09 dan 7,19. Berbeda dengan ketiga komodit lainnya, komoditi the mendapat point 0,21 sama dengan target KPI 2011.
The table, the management’s performance has reached a score of 91,54 which is under the value originally scheduled in the work contract.
Aspects of Achievement:
a. Overall Strategy KPI 2011 score for the Company’s overall
strategy was 11.20. This is lower than the KPI target which was 15.00. The indicator which was lower than KPI 2011 was mainly attributed to aspect of net profit with a score of 2.26 from the scheduled KPI score of 4.00. Aspect of net profit margin also showed a score of under KPI target, which was 1.68 to 3.00. In addition to that, aspect of interest bearing debt to EBITDA and aspect of Debt to Equity Ratio also declined by 0.41 and 0.24 point respectively from the KPI target.
b. Management Operation KPI 2011 score for the Company’s
Management Operation Strategy was 18.04, which was lower than KPI target of 20.00. Such indicator was attributed to aspect of sugar commodity management with a total score of 3.19 (76%) of the KPI target of 4.16; aspect of oil palm management with a score of 6.82. lower than KPI target of 7.38; aspect of rubber commodity management with a total score of 7,79 (94%). Different from the other commodities, tea reached a score of 0.24 as dictated by the KPI 2011 target.
c. Cost Management KPI 2011 score for the Company’s Cost
Management Strategy was 11.80, which was 5.70 point lower than KPI target of 17.50. Indicators lower than KPI 2011 target were found in the aspect of sugar commodity with a score of 1,85 to the KPI target of 4.01; aspects of oil palm and rubber with a score of 4.30 and 5.45 respectively from KPI target of 6.09 and 7.19 respectively. Tea commodity reached a point of 0.21 which is the same with that of KPI 2011 target.
98
d. Restructuring KPI 2011 score for the Company’s
restructuring strategy was 7.50. The score has reached the KPI target of 7.50. The strategy was fulfilled in terms of invention of business partners (Joint Operations/or subsidiaries).
e. Management of Human Resources and General Affairs
KPI 2011 score for the Company’s strategy for management of human resources and general affairs was 10.87. This was higher than KPI target of 10.00. Such indicators were found in aspect of human resources productivity of 2.26 compared to that of KPI target of 2.00; aspect of human resources development with a score of 2.55, to the KPI target of 2.00.
d. Restrukturisasi Jumlah skor pencapaian KPI 2011 untuk
strategi restrukturisasi perusahaan adalah 7,50. Pencapaian ini memenuhi target KPI sebesar 7,50. Strategi ini dipenuhi dalam aspek mencari mitra bisnis (KSO dan/atau anak perusahaan).
e. Pengelolaan SDM dan Umum
Jumlah skor pencapaian KPI 2011 untuk strategi pengelolaan SDM dan Umum perusahaan adalah 10,87. Pencapaian ini lebih tinggi dari target KPI sebesar 10,00. Indikator yang pencapaiannya di atas KPI 2011 terutama pada aspek index produktifitas SDM dengan skor2,26 dari target 2,00. Kemudian aspek pengembangan SDM juga mendapat point 2,55 diatas target KPI sebesar 2,00.
98
Komite Audit PTPN VII (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan Nusantara VII, dan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara No. Per 05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 pasal 12 ayat (2)
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara tahun 2007 No. 106, tambahan Lembaran Negara No. 4756)3. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara
VII(Persero), akta Notaris N.M Dipo Nusantara PuaUpa, SH No. 34 tanggal 13 Agustus 2008 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU/55963 AH 01.02 Tahun 2008
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VII No. Kep 314/DK.VII/09/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), No. Kep-01/DK.VII/01/2010 bulan Januari
2010 dan No. Kep-175/DK.VII/05/2010 tanggal 29 Mei 2010 tentang pengangkatan anggota Komite Audit.
5. Program Kerja Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tahun 2008-2010.
PTPN VII (Persero) Audit Committee was established by virtue of the Company’s Decree of Board of Commissioners in compliance to:
1. Regulation of State Minister of State-owned Enterprises No. Per 05/MBU/2006 dated 20 December 2006 article 12 point (2)
2. Republic of Indonesia Act No. 40 year of 2007 on Limited Companies (National Gazette year of 2007 No. 106, Addendum to National Gazette No. 4756)
3. PT Perkebunan Nusantara VII(Persero)’s Articles of Association, Notarial Act of N.M Dipo Nusantara Pua Upa, SH No. 34 dated 13 August 2008 authorized by Republic of Indonesia Minister of Justice and Human Rights No. AHU/55963 AH 01.02 year of 2008
4. Decree of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) No. Kep 314/DK.VII/09/2008 dated 1
September 2008 on Termination and Appointment of Chief and Members of Audit Committee of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), No. Kep-01/DK.VII/01/2010, January 2010 and No.Kep-175/DK.VII/05/2010 dated 29 May 2010 on appointment of members of Audit Committee.
5. Work program of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Audit Committee of 2008-2010.
KOMITE AUDITAudit Committee
101Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Anggota Komite Audit PTPN VII (Persero) bukan Pekerja PTPN VII (Persero) dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan supplier PTPN VII (Persero). Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua/Anggota Komite melalui Surat Keputusan Komisaris dan disampaikan pada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.
Dalam melaksanakan tugas-tugas Komite Audit, Dewan Komisaris telah melengkapi personil Komite Audit sebagai berikut:1. M. Saleh S. Ali : Ketua Komite2. Herry Suheri : Anggota3. Ronnie P. Sitorus : Anggota4. Widuro Adi Pradono : Anggota
Dan terhitung mulai 1 Januari 2012 sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. KEP-07/DK.VII/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 maka susunan Komite Audit yang baru adalah sebagai berikut:1. Razali Ishak : Ketua Komite2. Herry Suheri : Anggota3. Widuro Adi Pradono : Anggota
Tugas dan Tanggung Jawab Komite AuditKomite Audit Perseroan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal:1. Memastikan efektivitas sistem
pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan pengelolaan perusahaan
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perseroan
4. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan bisnis perseroan
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh perseroan serta pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
PTPN VII (Persero)’s Audit Committee members are not employees of PTPN VII (Persero) and do not have conflict interest, and nor are customers and suppliers of PTPN VII (Persero). The Commissioners appoint and discharge Chief/Members of Committee through the Decree of Board of Commissioners, to be forwarded to the Ministry of State-owned Enterprises as shareholders.
The Board of Commissioners equipped the Audit Committee with the following personnel:
1. M. Saleh S. Ali : Chief of Committee2. Herry Suheri : Member3. Ronnie P. Sitorus : Member4. Widuro Adi Pradono : Member
And effective as of 1 January 2012, by virtue of Decree of Board of Commissioners No. KEP-07/DK.VII/02/2012 dated 27 Februari 2012, the structure of Audit Committee was as follows:
1. Razali Ishak : Chief of Committee2. Herry Suheri : Member3. Widuro Adi Pradono : Member
Audit Committee’s Duty and ResponsibilityThe Company’s Audit Committee serves to assist the Board of Commissioner in running their supervisory jobs, especially in terms of:1. Assuring the existence of internal control
system effectiveness which functions to minimize the occurrence of company’s management irregularities
2. Identifying issues which require Board of Commissioners’ attention, including the Company’s compliance to the prevailing laws and regulations
3. Conducting analysis on financial information to be stated by the Company
4. Conducting analysis on the Company’s compliance to applicable stock exchange rules and regulations and other rules and regulations applicable to the Company
5. Conducting analysis on execution of audit by Internal Auditor
6. Delivering of report to the Board of Commissioners on the given risks encountered by the Company and the application of risk management by the Directors
7. Conducting other jobs assigned by the Board of Commissioners
100
Kewajiban Komite Audit1. Menjaga kerahasiaan Perusahaan2. Menyampaikan laporan secara berkala
kepada Dewan Komisaris mengenai hasil kerja Komite Audit
3. Komite Audit membahas dan mengkaji perencanaan dan pelaksanaan audit oleh audit internal untuk memastikan terciptanya:a. Independensi auditor internal baik
secara struktural maupun dalam pelaksanaan audit
b. Kualitas dari temuan-temuan dan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan
c. Kompetensi pejabat auditor intern. Selain itu,untuk meningkatkan kinerja Auditor Internal dan hal-hal penting mengenai proses akuntansi dan Laporan Keuangan
4. Komite Audit menilai kompetensi dan integritas serta independensi Auditor Eksternal, mulai dari penyusunan rencana audit, pemantauan kemajuan audit, pengkajian temuan-temuan dan pemantauan tindak lanjut sehingga hasil audit dapat memberikan informasi yang akurat, lengkap dan transparan
5. Komite Audit Perseroan bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk memastikan fungsi pengawasan dalam hal:a. Kehandalan Laporan Keuangan,
terutama yang dipublikasikanb. Efektifitas pengendalian internal atas
laporan keuanganc. Kehandalan pengendalian risiko usahad. Ketaatan terhadap peraturan yang
berlakue. Kinerja fungsi auditor internal dan
eksternal6. Selain itu, Komite Audit Perseroan juga
bertugas meningkatkan kinerja Auditor Internal dan hal-hal penting mengenai proses akuntansi dan Laporan Keuangan.
Tugas Komite AuditSelama tahun 2011 sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:a) Menyiapkan evaluasi untuk bahan rapat
dan mengikuti rapat Dewan Komisaris
b) Menyiapkan evaluasi untuk bahan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan mengikuti rapat gabungan
Audit Committee’s Obligation1. To keep the Company’s confidentiality2. To deliver regular report to the Board of
Commissioners on Audit Committee’s work result
3. To review and study internal audit’s auditing plan and application as to assure:
a. Internal auditor’s independence in terms of structure and conduct of audit
b. Quality of findings and monitoring of the findings follow-ups
c. Internal audit personnel’s competence in addition to improvement of internal auditor’s performance, and necessary issues regarding accounting process and financial statement
4. To asses External Auditor’s competence, integrity and independence, ranging the planning of audit, audit progress monitoring, studies on findings and follow-ups so that the audit result may come as accurate, comprehensive and transparent information
5. To serve and be responsible for delivery of opinion and advice to Board of Commissioners to assure good supervisory function in terms of:
a. Financial Statement Accountability especially that for publication purposes
b. Effectiveness of internal control on the financial statement
c. Reliability of business risk managementd. Compliance to the applicable rules
e. Internal and external auditors’ functional performance
6. To serve to enhance internal auditor performance and other issues with regards to accounting process and financial statement.
Audit Committee’s Duty In 2011, based on duties assigned by the Board of Commissioners, the Audit Committee conducted the followings:a) Preparation of evaluation for meeting and
attendance in the Board of Commissioners’ meeting
b) Preparation of evaluation for joint meeting of Board of Commissioners and Directors of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) and attendance in such meeting
103Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
c) Mendampingi Dewan Komisaris/Ketua Komite Audit dalam rangka menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Dewan Komisaris tahun 2011 ke PTP Nusantara VII (Persero)
d) Mendampingi Dewan Komisaris dalam melaksanakan kunjungan pengawasan ke Perseroan berserta unit usaha
e) Melakukan pemeriksaan terhadap Aktiva tetap Tanaman Menghasilkan Karet yang akan di Tanam Ulang tahun 2011
f) Melakukan Analisa dan evaluasi atas Laporan Managemen Bulanan, Triwulanan dan Tahunan serta laporan- laporan lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
g) Melakukan Analisa dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 dan 2012
h) Membantu menyiapkan bahan workshop Bedah Proses Bisnis Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan mengikuti workshop tersebut
i) Melakukan pemeriksaan Planetory Gear Box milik PG Buma di Gresik
j) Mengikuti rapat pengadaan jasa Auditor Eksternal untuk pemeriksaan Laporan Keuangan PTP Nusantara VII (Persero) yang berakhir Tahun buku 2011
k) Mengikuti rapat pembahasan program pemeriksaan Auditor Eksternal atas pemeriksaan Laporan Keuangan PTP Nusantara VII (Persero) yang berakhir Tahun buku 2011
l) Membahas RKAP 2012
Komite Manajemen RisikoKomite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No:KEP-08/DK.VII/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan organisasi sebagai berikut:1. M.Saleh S. Ali: Ketua Komite Manajemen Risiko2. Roni P. Sitorus: Anggota Komite Manajemen Risiko
Tugas Komite Manajemen Risikoa. Melakukan review dan memberikan
rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Perusahaan melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progres dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
c) Assisting the Board of Commissioners/Audit Committee Chief in preparing Work Program and Plan of Board of Commissioners to PTP Nusantara VII (Persero)
d) Assisting the Board of Commissioners in making supervisory visits to the Company and its business units
e) Conducting audit on rubber plants productive fixed asset for 2011 planting
f) Conducting analysis and evaluation on Management’s Monthly, Quarterly and Annual Reports and other reports requiring Board of Commissioner’s attention
g) Conducting analysis and evaluation on the Company’s Work Plan and Budget of 2011 and 2012
h) Assistance in preparation of materials for workshop of PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)’s Business Process Review and attendance in such workshop
i) Conduct checking of Planetory Gear Box of Buma Sugar Mill in Gresik
j) Attending meeting on External Auditor service procurement for audit of PTP Nusantara VII (Persero)’s financial statement for year book ended 2011
k) Attending meeting on discussion for external auditor auditing program for audit of PTP Nusantara VII (Persero)’s financial statement for year book ended 2011
l) Discussion of 2012 Work Plan and Budget
Risk Management CommitteeThe Risk Management Committee was established by virtue of Decree of Board of Commissioners No:KEP-08/DK.VII/02/2012 dated 27 February, with the following structure: 1. M.Saleh S. Ali: Chief Committee of Risk Management2. Roni P. Sitorus: Member of Risk Management Committee
Risk Management Committee’s Dutya. Conducting review and delivering
recommendation on effectiveness of risk management application executed by the Company’s Risk Management Unit through regular meetings and other methods to discuss the advancement of undertaken jobs and responsibility of the Risk Management Unit.
102
b. Melakukan review atas penilaian risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko terhadap rencana investasi perusahaan yang material.
c. Melakukan pengawasan atas kegiatan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi resiko oleh unit-unit kerja terkait.
d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Manajemen Risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
e. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan review tahunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi.
f. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan, melalui proses:1. Diskusi bersama dengan manajemen2. Review atas draft dari laporan yang
akan dipublikasikang. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko
penting pada unit-unit di lingkungan persahaan,sesuai kebutuhan.
h. Komite Manajemen Risiko harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal, terbatas pada anggota Komite Manajemen Risiko dan anggota Dewan Komisaris
i. Melakukan self-evaluation dan self improvement terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
Komite – Komite LainKomite Remunerasi dan Nominasi ditujukan untuk membantu Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen untuk memastikan terlaksananya program remunerasi dan nominasi Perseroan. Saat ini Komite Remunerasi dan Nominasi sedang dalam penyusunan/perancangan berkaitan dengan program blue print SDM yang sedang berjalan.
Pelaksanaan tersebut menggunakan assessment yang dilakukan pihak III.
b. Conducting review on risk assessment by the Risk Management Unit against the Company’s material investment plans.
c. Conducting supervision on Risk Management Unit’s activities in monitoring risk mitigation undertaking by the related operation units.
d. Conducting supervision on execution of Risk Management Unit’s recommendation by the Risk Management Unit.
e. Conducting analysis and evaluation on proposal for The Company’s Work Plans and Budget and annual review on the Company Long-Term Plans forwarded by the Directors.
f. Conducting analysis on risk information and management to be presented in published reports, by means of:
1. Discussion with the management2. Review on draft of report to be published
g. Conducting reviews on major risks within the Company’s operation units as necessary.
h. Delivering report on executing of special task in maximum confidentiality, limited to members of Risk Management Committee and members of Board of Commissioners.
i. Undertaking self-evaluation and self improvement on effectiveness of Risk Management Committee’s duty.
Other CommitteesRemuneration and Nomination Committee is intended to assist the Commissioners in terms of professional and independent opinion as to assure the application of the Company’s remuneration and nomination programs. Currently the Remuneration and Nomination Committee is in the process of designing/planning following the current existence of human resources blue print program.
The establishment of such program will involve assessment by a third party.
105Laporan Tahunan 2011 PTPN VII 104
Peran Sekretaris Perusahaan pada PTPN VII (Persero) menjadi peran yang sangat utama pada penyampaianinformasi kepada masyarakat. Peran tersebut melekatpada bagian Sekretariat Perusahaan yang independenbaik di perusahaan maupun kepada unit usaha yanglain. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direksi sehingga hal inimemungkinkan Sekretaris Perusahaan bertindak mewakili Perusahaan dalam berhubungan denganpihak luar dan bertugas untuk mengelola informasi yangberkaitan dengan kebijakan dan aktivitas perusahaan.
Sekretaris Perusahaan PTPN VII (Persero) saat ini dijaba toleh Sonny Soediastanto, SH menggantikan sekretaris perusahaan yang sebelumnya yaitu Budi Santoso, SH yang telah menjadi Direktur SDM & Umum PTPN VII (Persero).
Profil Sekretaris PerusahaanMengawali karir sebagai karyawan Tjiwi Kimia pada tahun 1984 selama 1 tahun, dan kemudian di bidang perkebunan pada tahun 1985 di PTP XIXII sebagai calon pegawai trainee. Setelah menjalani 3 bulan masa percobaan, diangkat menjadi anngota staf Kantor PG Bungamayang di PTPN XXXI hingga kemudian dipercaya untuk menjadi anggota staf Kantor Direksi PTPN XXXI. Setelah adanya penggabungan PTP X, PTP XXXI dan PTPXXII menjadi PTPN VII beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Tim Khusus Pembebasan Lahan pada tahun1990. Dengan selesainya tugas pembebasan tersebut, beliau diangkat sebagai Kepala Urusan Bagian Umum pada tahun 1996, dan sempat menjabat sebagaiKepala Urusan Hukum Agraria pada tahun 1999.
Pada tahun 2000, setelah adanya proses inpassing dengan penyesuaian golongan, beliau dipercaya menjadi Kepala Urusan Umum, Sosial & Keamanan pada Bagian Umum. Kemudian pada tahun 2001 bagian Sekretariat Perusahaan terbentuk dan dengan adanya urusan Hubungan Masyarakat pada bagian tersebut, beliau diangkat menjadi Kepala Urusan Hubungan Masyarakat.
The role of Corporate Secretary to PTPN VII (Persero) has been crucial especially in terms of public information dissemination. The role is attached to the Corporate Secretariat Section which is to the Company and other business units. Apart from that, the Corporate Secretary is directly responsible to the Directors and therefore entitling the Corporate Secretary to act on behalf of the Company in terms of relations with the public in which he is accountable for management of information related to the Company’s policies and activities.
PTPN VII (Persero)’s current Corporate Secretary is Sonny Soediastanto, SH replacing Budi Santoso, SH who is now Director of the Company’s Director of Human Resources and General Affairs.
Profile of Corporate SecretaryStarted working at Tjiwi Kimia in 1984 for a year, he then started his career in plantation in 1985 at PTP XIXII as a trainee. After a three-month probation period, he was appointed as a staffer at Office of Bungamayang Sugar Mill at Bungamayang PTPN XXXI and further appointed as staffer at Directors’ Office at PTPN XXXI. Following the merging of PTP X, PTP XXXI and PTP XXII to PTPN VII he was assigned as member of Special team for Land Settlement in 1990. Upon successful completion of the land settlement task, he was appointed as Head of General Affairs Section in 1996. He was further appointed as Head of Agriculture Legal Section in 1999.
In 2000, following the in-passing and rank adjustment program, he was appointed as Head of General Affairs, Social and Security and the General Affairs Department. Later in 2001, the Company’s Secretariat Department was formed, and he was appointed as Head of Public Relations Affairs at the Department.
SEKRETARIS PERUSAHAANCorporate Secretary
Kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai Kaur Humas dan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Perusahaan yang telah diangkat sebagai Direktur SDM & Umum, maka beliau diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan PTPN VII (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 7.6/KPTS/242/2010.
Fungsi Sekretaris Perusahaan1. Melaksanakan kegiatan yang terkait
dengan fungsi hubungan masyarakat2. Melaksanakan fungsi manajemen pada
bidang tugas kesekretariatan3. Bertindak sebagai pengelola dan penyedia
informasi bagi Perusahaan berkaitan dengan pasar modal (Investor Relations) dan penerapan Tata Kelola Perusahaan
4. Mewujudkan penyediaan informasi berbasis Web dengan menggunakan aplikasi terintegrasi
Satuan Pengawasan InternUntuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) untuk kepentingan stakeholders dan shareholders maka keberadaan SPI (Satuan Pengawasan Internal) yang professional, mandiri dan independen merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada saat menjalankan tugas-tugas audit operasional di lingkungan perusahaan, SPI (Satuan Pengawasan Internal) berpedoman pada Charter Audit Internal (CAI) yang sudah ada. Charter Audit Internal (CAI) dibentuk berdasar Surat Keputusan Direksi No. 7.1/Kpts/02/2004 tanggal 1 Juli 2004.
Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh Ir. H. Musyafak mulai tanggal 15 Agustus 2011, yang sebelumnya menjabat sebagai Manajer Unit Usaha Bungamayang. Pekerja di bagian SPI tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri atas:- 1 (satu) Manajer/Ketua Unit Audit Internal,- 3 (tiga) Kepala Urusan Pengawasan,- 1 (satu) Kepala Urusan Manajemen Risiko,- 11 (sebelas) Staf Urusan Pengawasan/auditor,- 1 (satu) Staf Urusan Manajemen Risiko,- 2 (dua) Krani Kepala,- 1 (satu) Krani dan - 1 (satu) Agendaris.
After five year service as Head of Public Relations Affairs Section, in response to vacancy of Corporate Secretary position as the latter was appointed Director of Human Resources and General Affairs of the Company, then he was appointed as Corporate Secretary of PTPN VII (Persero) by virtue of Decree of Directors No. 7.6/KPTS/242/2010.
Function of Corporate Secretary1. Conducting activities related to public
relations functions2. Undertaking management functions in
secretarial works3. Serving as organizer and provider of
Company’s information with regards to stock exchange (investor relations) and implementation of GCG
4. Preparing web-based information by means of integrated application
Internal Control unit In order to reach a good corporate governance in the interest of stakeholders and shareholders, the existence of professional and independent Internal Control Unit is required. While conducting operational audit works within the Company, the Internal Control Unit refers to the available Internal Audit Charter. Internal Audit Charter was compiled based on the Directors’ Decree No. 7.1/Kpts/02/2004 date July 1, 2004.
The Company’s Internal Control Unit is chaired by Ir. H. Musyafak effective as 15 August 2011 to the current time. Musyafak was previously Manager of Bungamayang Business Unit. 21 (twenty one) people work for the Internal Control Unit, which consist of: - 1 (one) Manager/Internal Audit Chief,- 3 (three) Chief of Audit Affairs,- 1 (one) Chief of Risk Management Affairs,- 11 (eleven) Auditors,- 1 (one) Staffer for Risk Management Affairs,- 2 (two) Head Clerks,- 1 (one) Clerk - 1 (one) Secretary.
107Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Untuk saat ini kualifikasi dan/atau sertifikasi khusus sebagai Profesi Audit Internal belum ada, namun dalam melaksanakan tugas audit telah sesuai dengan kemampuan teknis masing-masing pekerja dan untuk masa yang akan datang, diharapkan setiap pekerja yang akan menjadi auditor internal harus pernah bertugas minimal di 2 (dua) komoditas yang berbeda atau pernah menjabat Staf di Distrik/Unit Bisnis. Selain itu PTPN VII (Persero) memberikan kesempatan kepada setiap auditor internal untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikat.
Secara struktural posisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada langsung dibawah Direktur Utama dan memiliki akses komunikasi dengan Komisaris atau Komite audit serta berkedudukan di Kantor Direksi.
Tugas Satuan Pengawasan Internala. Membantu Direksi dalam pencapaian
tujuan dankelangsungan perusahaan yang tertuang dalam RKAP.
b. Bertindak sebagai pengawas/pengendalian internal yang bertugas melakukan Audit Operasional dan berperan sebagai evaluator, katalisator dan konsultan serta memberi rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti.
c. Melakukan review (monitoring) atas rencana tindak lanjut auditee untuk memastikan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
d. Pada saat menjalankan tugas-tugas Audit Operasional di lingkungan Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpedoman pada Internal Audit Charter (IAC) sesuai SK Direksi No. 7.14/Kpts/002/2011 tanggal 03 Januari 2011.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN pasal 28 butir 3, Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat/diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Persetujuan Dewan Komisaris, namun sampai dengan saat ini pengangkatan/pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Direktur Utama tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
Currently no qualification and/or special certification is available for internal audit, however related audit duties have been conducted under each of the staffer technical skill and in the future, it is expected that each of internal auditors shall have a two-year working experience in two different commodities or has been working as staff member at the districts/business units. In addition to that, PTPN VII (Persero) gives ample opportunity to each internal auditor to develop their competence by sending them to so certified training and workshops.
From the structural point of view, the Internal Control Unit position was directly under the President Director with communication access to the Commissioners and Audit Committee and with an office located at the Directors’ Office.
Internal Control unit’s Dutya. Assisting the Directors in reaching the
Company’s goals and sustainability as dictated at the Company’s Work Plans and Budget.
b. Acting as internal control personnel whose job is to operational conduct and serves as evaluator and consultant who provides recommendation for necessary follow-ups.
c. Reviewing and monitoring on auditee’s follow-up plans to make sure that the recommendation has been effectively and efficiently undertaken.
d. While performing operational audit duties within the Company, the Internal Control Unit refers to Internal Audit Charter (IAC) by virtue of Directors’ Decree No. 7.14/Kpts/002/2011 dated 03 January 2011.
According to Regulations of Republic of Indonesia’s Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated 01 August 2011 on Implementation of Good Corporate Governance, article 28, point 3, the Chief of Internal Control Unit is appointed/terminated by the President Director under approval of Board of Commissioners.
106
Akuntan PerseroanLaporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy & Siddharta (member firm of Kreston International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta untuk pertama kalinya melaksanakan audit Laporan Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tahun buku 2011 dengan jumlah fee audit sebesarRp 456.250.000 (belum termasuk PPN). Adapun Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (member firm of Grant Thronton) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Manajemen Risiko PerusahaanManajemen Risiko adalah upaya mengelola risiko secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak seminimal mungkin. Manajemen Risiko Korporasi di PTPN VII (Persero) diatur dalam suatu Kebijakan Manajemen Risiko yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Direksi No. 7.14/Kpts/009/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perkebunan Nusantara VII.
Efektifitas sistem manajemen risiko didukung oleh beberapa unsur sebagai berikuta. Pembentukan/ penetapan Agen Manajemen
Risiko di setiap Bagian/Distrik/Unit Usaha,
b. Pelatihan Agen Manajemen Risiko di setiap Bagian/Distrik/Unit Usaha secara bertahap
c. Pendampingan oleh Konsultand. Pelatihan personel manajemen risiko e. Study banding di perusahaan sejenis/
relevanf. Evaluasi oleh Auditor Eksternal (BPK,
BPKP)
Berbagai Risiko-Risiko yang dihadapi Perusahaan antara laina. Risiko Pengolahan di Pabrik Pada tahun 2009 telah melaksanakan Risk
Assessment di seluruh pabrik PTPN VII (Persero) meliputi pabrik Karet, Kelapa Sawit, Teh dan Tebu
The Company’s Accountant The Company’s Financial Statement for the year as of 31 December 2011 was auditted by the Office of Public Accountant of Hendrawinata Eddy & Siddharta (member firm of Kreston International) with ‘unqualified’ opinion. It was the Public Accountant Office’s initial audit to the Company’ Financial Statement for the book year of 2011 with an audit fee of Rp 456.250.000 (excluding VAT). The Company’s Financial Statement for the book year ended 31 December 2010 was audited by Public Accountant Office of Hendrawinata Gani & Hidayat (member firm of Grant Thronton) with ‘unqualified’ opinion.
The Company’s Risk ManagementRisk Management is the efforts to manage the risk in an effective way so that the designated targets and goals can be achieved with minimum deteriorating impacts. PTPN VII (Persero)’s Corporate Risk Management is organized in a Risk Management Policy as specified in the Directors’ Decree No. 7.14/Kpts/009/2011 dated 1 March 2011 on Improvement of Risk Management Policy within Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perkebunan Nusantara VII.
The Risk Management system effectiveness is supported by the following elements a. Establishment of Risk Management agents
in each section/district/business unit
b. Training of Risk Management agents in each section/district/business unit in a gradual way.
c. Assistance from consultantsd. Training of risk management personnel e. Comparative studies in similar/relevant
companiesf. Evaluation by External Auditor (Audit
Board, Corporate Audit Board)
Risks Encountering the Company
a. Milling Risk In 2009 related risk assessment was
undertaken in all of PTPN VII (Persero) mills including rubber mill, palm oil mill, tea mill and sugar mill
109Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
b. Risiko Serangan Hama dan Penyakit Risiko ini dapat terjadi pada tanaman
muda maupun pada tanaman yang udah menghasilkan, antara lain: ancaman serangan hama babi hutan, monyet, hama ulat, penyakit daun tanaman karet dan hama belalang pada tanaman tebu.
c. Risiko Keamanan Lingkungan Pencurian produksi, terutama karet dan
kelapa sawit (Tandan Buah Segar) yang terjadi di lapangan berpengaruh terhadap produksi Perusahaan secara keseluruhan sebesar kurang lebih 1% per tahun. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan tenaga kerja yang terus meningkat setiap tahunnya, yang tidak sebanding dengan tersedianya lapangan pekerjaan.
d. Risiko Persaingan Usaha CPO sebagian besar dimanfaatkan sebagai
bahan baku minyak goreng. Minyak goreng itu sendiri dapat disubstitusi oleh minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Produk substitusi yang biaya produksinya lebih tinggi dari pada biaya produksi CPO itu kebanyakan diupayakan oleh negara-negara maju. Negara-negara produsen minyak nabati sebagai pesaing CPO sering melakukan kampanye yang mendiskreditkan minyak sawit melalui isu kesehatan seperti kandungan kolestrol tinggi. Kampanye seperti ini dalam jangka panjang dapat membentuk citra negatif bagi konsumen tentang penggunaan minyak nabati yang berbahan baku CPO. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pergeseran konsumsi dari minyak sawit ke minyak nabati lainnya yang pada gilirannya bisa memperngaruhi tingkat pendapatan dan keuntungan Perusahaan.
Di bidang karet, produk karet sintetis merupakan pesaing karet alam, namun masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan, yang dalam banyak hal saling melengkapi. Untuk komoditas gula, produksi dalam negeri masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga secara teoritis produksi dalam negeri akan mudah terserap. Namun, kebijaksanaan Pemerintah yang mengijinkan impor gula pada saat perusahaan gula di dalam negeri sedang berproduksi, ditambah dengan maraknya perdagangan gula ilegal, telah menimbulkan persaingan tidak sehat dan akan mempengaruhi mekanisme permintaan dan pasokan.
b. Risk of Pest and Disease Attacks This risk may be exposed to both immature
and mature plants, among others: wild boars, monkeys, pests, caterpillars attacks; leave diseases and grasshoppers attacking sugar canes plants.
c. Environment Safety Risk Theft of products, especially rubber and
oil palm (fresh fruit bunches) affects the company’s entire production by 1% each year. This is attributed to the growing rate of manpower which exceeds the number of available job vacancies.
d. Business Competition Risk CPO is mainly used as raw materials of
cooking oil. The cooking oil itself can be substituted by other natural oil such us soybean oil and sunflower oil. Substituting products which bear higher production cost than production cost of CPO are mainly made available by developed countries. As competitors to CPO producers, natural oil producing countries tend to attack palm oil with their bad campaigns which disgrace palm oil through health issues such as the fact that CPO contains a high level of cholesterol. This kind of campaign will in long-term form negative impacts to customers on CPO-based natural oil products. This will lead to a shift of consumption from palm oil to other natural oil which will affect the Company’s income and benefit.
Synthetic rubber products are major competitor to natural rubber, yet each has its distinctive advantages and disadvantages, and in many ways, they actually complete each other. As for sugar commodity, domestic product remains less than enough to respond to the domestic demand of sugar and therefore, theoretically domestic product will be easily absorbed by domestic market. However, the government policy which allows import of sugar, along with the circulation of illegal sugar, has triggered an unhealthy competition which will affect mechanism of supply and demand.
108
e. Risk of Fluctuating Rupiah Exchange Rate The Company’s export sales price and
production cost are dependent on the rate of Rupiah exchange to the international price of imported raw material such as fertilizer and other materials and equipment. Global, national and regional economic change highly influence the rate of which will in turn become the risk the Company has to face. The strong exchange rate of Rupiah against US Dollar will lead to a decrease of the Company’s income while the price of goods imported by the Company does not directly go down. However, when Rupiah is depreciated against US Dollar, then the price of raw material will automatically get higher in line with the depreciated rate of Rupiah despite the fact that the weakening exchange rate will add to income from export sales. The fluctuating condition of Rupiah may significantly affect the Company’s financial performance either in a negative or positive way.
f. Risk of Fluctuating Sales Price Prices of the Company’s main commodities
such as price of palm oil, rubber, sugar and tea are highly dictated by international market mechanism either spot or forward market. The commodity market is sensitive to productivity and global economic change. Imbalanced global offer and demand will sales price. Decrease resulting from the market mechanism may affect the Company’s revenues and profit.
g. Natural Disaster Risk Natural disasters that may cause damages
to the Company will be the tornado which sweeps out rubber trees and fires on young oil palm trees and immature oil palm and rubber trees.
e. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Harga jual ekspor dan biaya produksi
Perusahaan dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap harga di pasar internasional untuk bahan baku yang harus diimpor, seperti pupuk dan bahan serta peralatan lainnya. Kondisi perubahan perekonomian dunia, regional dan nasional sangat berpengaruh terhadap nilai tukar Rupiah yang pada akhirnya risiko yang harus dihadapi Perusahaan. Dampak menguatkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS akan mengakibatkan penurunan pendapatan bagi Perusahaan meski harga bahan baku yang diimpor oleh Perusahaan tidak langsung mengalami penurunan. Namun apabila nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap Dollar AS, harga bahan baku impor tersebut langsung naik sejalan dengan depresiasinya nilai tukar Rupiah walaupun di sisi lain melemahnya nilai tukar tersebut akan menimbulkan penambahan pendapatan dari penjualan ekspor. Kondisi Rupiah yang fluktuatif dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan secara signifikan, baik secara positif maupun negatif.
f. Risiko Fluktuasi Harga Jual Harga komoditas utama Perusahaan
seperti kelapa sawit, karet, gula dan teh banyak ditentukan oleh meknisme pasar internasional, baik pasar spot maupun pasar forward, pasar komoditas tersebut sangat sensitif terhadap tingkat produksi dan perubahan ekonomi dunia. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di tingkat dunia akan mempengaruhi harga jual. Penurunan akibat mekanisme pasar ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan keuntungan Perusahaan.
g. Risiko Bencana Alam Bencana alam yang mungkin membawa
kerugian bagi Perusahaan adalah angin putting beliung yang bisa merobohkan tanaman karet serta bencana kebakaran pada tanaman tebu, kelapa sawit muda dan tanaman karet.
Dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik untuk kepentingan stakeholders dan shareholders, keberadaan SPI (Satuan Pengawasan Internal) yang profesional, mandiri dan independen mutlak diperlukan.
In order to reach a good corporate governance in the interest of stakeholders and shareholders, the existence of professional and independent Internal Control Unit is a must.
111Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
h. Risiko Proyek Melakukan identifikasi risiko untuk
setiap tahap kegiatan proyek, seperti pengembangan areal tanaman dan revitalisasi pabrik.
Upaya untuk Mengelola Risikoa. Melaksanakan assessment risiko terhadap
setiap sasaran proses bisnis sebelum membuat Rencana Kerja Operasional (RKO) setiap triwulan (tiga bulan), dan rencana mitigasi atau pengendalian risiko dibuat pada RKO tersebut.
b. Melakukan pendekatan audit berbasis risiko pada bidang teknik dan pengolahan, dan akan dilanjutkan pada bidang tanaman dan administrasi keuangan.
Untuk mengamankan investasi, asset Perusahaan dan proses bisnis Perusahaan, Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif dan mencakup hal-hal sebagai berikut:a. Lingkungan pengendalian intern dalam
Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:1. Integritas, nilai etika dan kompetensi
karyawan,2. Filosofi dan gaya manajemen,3. Cara yang ditempuh manajemen
dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya,
4. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan
5. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, financial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN.
h. Project Risk Risk identification of each step of project
such as plant area development and mill revitalization.
Efforts for Risk Managementa. Conducting risk assessment within all
the related business process prior to making of Operational Working Plan each quarter. Necessary mitigation plan or risk management will be made with such Operational Working Plan.
b. Conducting risk-based audit approach in for engineering and processing section followed by plant and financial administration sections.
To safeguard the Company’s investment, assets and business process, the Directors have set up an effective internal control system which covers the following issues:
a. Company’s internal environment undertaken in a disciplined and structured way, consisting of:1. Employees’ integrity, ethical values and
competence,2. Management philosophy and style,3. Methods undertaken by the management
while exercising its authority and responsibility,
4. Organization and development of human resources, and
5. Attention from and direction of Directors.
b. Business risk assessment, namely a process for identifying, analyzing, and assessing relevant risks.
c. Control activities, namely undertakings of controlling the Company’s activities at each unit and organization structure of state-owned enterprises, among others by in terms of authority, authorization, verification, reconciliation, performance assessment, jig distribution and security of Company’s assets.
d. Information and Communication system, namely a process for report presentation on operational, financial activities, and the state-owned enterprises’ compliance to the prevailing rules and regulations.
110
e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengendalian Intern telah berjalan secara efektif dan menyeluruh selaras dengan 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yaitu:a. Lingkungan Pengendalian
• Integritas dan nilai-nilai etis yangdijaga dan ditunjukkan oleh Manajemen dan Pekerjanya, dengan adanya kode etik perilaku perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 7.6/Kpts/335/2003 tanggal 08 Oktober 2003.
• Komitmen Manajemen terhadapkompetensi pekerja telah berjalan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 7.6/Kpts/236/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pedoman Pembinaan Karir Pekerja PTPN VII (Persero), Direksi memiliki daftar rencana Pekerja yang kompeten untuk menduduki jabatan.
• Filosofi dan gaya operasi Manajemendengan budaya perusahaan, menganut tata nilai “ProMOSI”.
e. Monitoring, namely a process of assessment to the internal control system quality, including the internal audit at each level and unit in state-owned enterprises organization for optimum implementation.
Evaluation of Effectiveness of Internal Control System
The Company’s internal control system has been fully and defectively running in harmony with the five elements for internal control developed by Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), namely:
a. Control environment• Integrity and ethical values demonstrated
by the management and employees as can be seen by the existence of ethical code of conduct in accordance to the Directors’ Decree No. 7.6/Kpts/335/2003 dated 08 October 2003.
• The Management commitment to employee’s competence is has been there in place as dictated by the Directors’ Decree No. 7.6/Kpts/236/2006 dated 01 June 2006 on Guideline for PTPN VIII (Persero) Career Coaching with which the Directors are equipped with a list of employees capable of running crucial position.
• Management philosophy and style and corporate culture as can be seen from the Company’s existing “ProMOSI” corporate value.
113Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
• Struktur Organisasi yang telahmemadai dengan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang baik melalui sistem SDM yang terintegrasi dan cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam keseluruhan organisasi, sesuai Surat Keputusan Direksi
No. 7.6/Kpts/519/2010 tanggal 30 November 2010.
• Hubungan yang kondusif denganpihak pemerintah, badan legislatif dan stakeholders lainnya, dalam mendukung pengendalian manajemen yang sehat.
b. Penilaian Risiko Perusahaan telah menerapkan Kebijakan
Manajemen Risiko, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 7.14/Kpts/009/2011 tanggal 01 Maret 2011, dan aplikasinya sebagai berikut: • Sampai dengan akhir Desember 2011
telah dilakukan pendekatan audit berbasis risiko, terutama bidang alat dan proses di pabrik. Laporan triwulan secara rutin disusun dan dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit.
• Asesmen risiko bidang tanaman telahdilaksanakan pada setiap komoditi, dan dilanjutkan bidang administrasi keuangan, penyusunan laporan oleh setiap distrik dan disampaikan ke Bagian SPI untuk selanjutnya disusun laporan agregat tingkat perusahaan.
• Asesmen risiko tahun 2011 telahdilaksanakan oleh masing-masing Bagian di Kantor Direksi, Bagian SPI melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan agregat risiko setiap Bagian tersebut.
• Good Organizational Structure accompanied by proper human resource practices and policy by means of integrated human resources management system along with system for delegation of authority and responsibility in the entire organization as specified in Directors’ Decree No. 7.6/Kpts/519/2010 dated 30 November 2010.
• Conducive relations with the Government, the legislative and other stakeholders in support to formation of healthy management control.
b. Risk Assessment The Company has implemented the Risk
Management Policy by virtue of Decree of Directors No. 7.14/Kpts/009/2011 dated 01 Maret 2011, with the following application:
• Up to end of December 2011 risk-based auditing has been completed especially in terms of mills’ equipment and process. Quarterly reports have been properly prepared and delivered to the Directors and Commissioners via the Audit Committee.
• Plant risk assessment has been done for each commodity followed by financial administration, with reports to be submitted by each district to the Internal Control Unit for preparation of Company’s aggregate report.
• Risk assessment of 2011 has been conducted in each section at the Directors’ Offices. The Internal Control Unit studied and evaluated the aggregate risk assessment report.
112
• Untukhal-hal lainyangterkaitdenganprogram kerja Manajemen Risiko di PTPN VII (Persero), Bagian SPI bertekad untuk mengawal implementasi manajemen risiko di PTPN VII (Persero) dan terus berupaya untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses manajemen risiko di Bagian, Unit Usaha dan Distrik.
c. Kegiatan Pengendalian• PTPN VII (Persero) telah menyusun
buku Program Trasnformasi Bisnis (PTB) yang merupakan panduan strategik dan panduan operasional bagi setiap pekerja dan unsur pimpinan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 7.6/SI/001/2010 tanggal 01 Februari 2010.
• Direksi menyusun dan menyerahkanRencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan, Direksi membuat Rencana Kerja Operasional (RKO) setiap tiga bulan sekali (triwulan), Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar operasional baku untuk menjalankan rencana-rencana aksi guna menerapkan strategi perusahaan. Direksi mengidentifikasi peluang bisnis dengan menyampaikan usulan yang tertuang dalam risalah rapat.
• DireksimenetapkanSistemPengukuranKinerja perusahaan, dengan indikator kinerja yang mengukur capaian strategi yang telah ditetapkan. Direksi menetapkan indikator kinerja sampai tingkat Unit Usaha.
• Direksi melakukan analisis terhadapcapaian kinerja perusahaan dan mengambil keputusan melalui analisis yang memadai.
• Perusahaan telah menerapkanprogram peningkatan mutu produk dan pelayanan secara berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM), misal perbaharuan setiap tahun dokumen ISO 9001 tahun 2000.
• DireksimelaporkanpelaksanaanSistemManajemen Kinerja secara tertulis kepada Komisaris melalui Laporan Manajemen.
• With regards to the Company’s risk management work programs, the Internal Control Unit has been committed to monitoring the risk management implementation wile undertaking all the necessary process of risk management at each section, business unit and districts.
c. Activities of Control• PTPN VII (Persero) has compiled
Business Transformation Program book which serves as strategic and operational guidance for each working elements and management as specified in Decree of Directors’ No. 7.6/SI/001/2010 tanggal 01 February 2010.
• The Directors prepared and delivered the Company’s Long-term Plan and Work Plan and Budget to the Commissioners for approval. The Directors also prepared quarterly, set up operational policy and standards for executing the Company’s strategic actions, and identified the given business opportunities as presented in the minutes of meetings.
• The Directors set up the Company’s Performance Indicating System with performance indicators which assess the designated strategy for achievement up to the business unit levels.
• The Directors conducted analyses on the Company’s performance achievement and made decision based on the analysis.
• The Company has implemented a sustainable product and service quality improvement program in its Quality Management System such as the annual renewal of ISO 9001/2000 document.
• The Directors reported the activities of Performance Management System in writing to the Commissioner through the Management Report.
115Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
• Dalam pelaksanaan kegiatanoperasional, semua tercatat dengan akurat, dilakukan review evaluasi pertanggung jawaban dan laporan manajemen yang terdokumentasikan secara baik.
d. Informasi dan Komunikasi• Direksi telahmembuat laporanberkala
yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan berkala meliputi LM bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
• Direksi menyampaikan informasi-informasi yang relevan kepada stakeholders lainnya antara lain laporan semester dan laporan tahunan.
• Direksi mendapatkan laporan berkalameliputi, LM bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan dari Unit Usaha.
• Dilaksanakannya rapatDireksi denganKomisaris dan Direksi dengan Unit Usaha.
• Informasidicatatdandikomunikasikankepada manajemen dan pihak lain dalam unit organisasi yang membutuhkannya.
e. Pemantauan• Pemantauan dalam pengendalian
manajemen telah menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu melalui Laporan Manajemen (LM), evaluasi kinerja triwulan melalui RKO dan SPMK.
• Telah dilakukan pemantauan terhadaptindak lanjut temuan audit yang diatur dalam Surat Instruksi No. 7.1/SI/01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal monitoring Rencana Tindak Lanjut temuan pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern, pemantauan juga dilakukan terhadap tindak lanjut penegasan hasil temuan kunjungan Direksi dan juga monitoring mitigasi risiko melalui audit berbasis risiko.
• All of operational activities have been properly recorded along with well documented review and evaluation of management accountability and report.
d. Information and Communication• The Directors prepared regular reports
on execution of Company’s Work Plan and Budget which includes monthly, quarterly and annual reports.
• The Directors supplied relevant information, among others, by-annually and annual reports to other stakeholders.
• The Directors received monthly, quarterly and annual management report from the business units.
• Directors and Commissioners’ meetings with the business units were held.
• Information was collected and communicated to the management and other parties in the organization as necessary.
e. Monitoring• Monitoring in management control for
assessing performance quality has been done from time to time through the Management Reports, and quarterly performance evaluation by means of Operational Work Plan and SPMK.
• Follow-ups to findings have been monitored as specified in Instruction Letter no. No. 7.1/SI/01/2010 dated 24 August 2010 on Monitoring of Plan for Follow Up of Findings of Internal Control Unit. Monitoring has also been done in confirmation to findings gathered during the Directors’ visits and monitoring of risk mitigation through the risk-based audits.
114
Sesuai kewajiban penerapan GCG SK MEN BUMN No. 117 Tahun 2002 (pasal 32) maka BUMN wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang pada dasarnya memut nilai-nilai perilaku berusaha. Penyusunan pedoman tersebut didasarkan karena kebutuhan adanya panduan /pedoman yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai Visi & Misi Perusahaan. Menindaklanjuti hal tersebut maka PTPN VII (Persero) sesuai dengan penerapan GCG tersebut mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.7.6/KPTS/335/2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang Kode Etik Perilaku Perusahaan. Kode etik perilaku perusahaan tersebut tertuang di poster yang ditempel di ruangan serta pada agenda setiap karyawan.
Substansi dalam Kode Etik tersebut berisi antara lain1. Komitmen Perusahaan kepada Stakeholders
yaitu pesaing, pemerintah , stakeholder dan pegawai.
2. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.
3. Perilaku pegawai baik sebagai pejabat/pegawai perusahaan ataupun atasan.
4. Materi khusus yang mengatur tentang hadiah/cenderamata, kegiatan politik, hartabenda perusahaan, benturan kepentingan, korupsi, suap kecurangan dan pembayaran tidak sah serta informasi.
5. Penegakan yang berisi pelaporan atas pelanggaran dan investigasinya serta pengenaan sanksi.
By virtue or GCG implementation requirements as specified in Decree of Minister of State-owned Enterprise No. 117 year of 2002 (article 32), any State-owned Enterprise is obliged to establish a guideline for ethical conducts which basically contains ethics of business conducts. The preparation of such guideline is based on the need for ethical guideline/reference to reach the Company’s vision and mission. In response to the requirement, PTPN VII (Persero), issued Directors’ Decree No. 7.6/KPTS/335/2003 dated 8 October 2003 on Company’s Code of Conducts.The Company’s Code of Conducts have been printed in posters that can be found in the Company’s building and employee’ agenda book.
Substance of Code of Conducts
1. The Company’s commitment to stakeholders, namely competitors, the government, stakeholders and employees.
2. The Company’s responsibility to the community and environment.
3. Employee’s conduct either as officers or employees and as super-ordinates.
4. Special issues which deals with gifts/presents, political activities, Company’s assets, corruption, bribery, fraud, payment irregularities and information.
5. Enforcement in the form of reporting of occurrence of violation, and related investigation and sanction imposition.
KODE ETIK PERUSAHAANThe Company's Code of Ethics
117Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Aspek yang tersusun dalam Kode Etik tersebut antara lain untuk mencegah terjadinya 1. Benturan Kepentingan2. Perilaku Usaha3. Kepentingan Pekerja dan Pihak Ketiga 4. Kepentingan masyarakat dan lingkungan 5. Akuntabilitas dan Keadilan Sosial
Whistleblowing SystemPada saat ini Whistleblowing Systembelum pernah dilaksanakan di lingkungan PTPN VII (Persero).
Saat ini Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dalam organisasi PTPN VII(Persero), posisinya menempati pada unsur operasional dan manajemen strategik. Hal demikian dapat dirasakan pada proses pengambilan keputusan manajemen perusahaan, bahkan pada beberapa lini operasional perusahaan tidak mungkin tanpa keberadaan Teknologi Informasi khususnya Sistem Informasi seperti Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan.
Pelaksanaan teknologi informasi PTPN VII (Persero) diarahkan untuk mencapai tujuan strategis dan tujuan taktis. Tujuan strategis meliputi dukungan informasi terhadap pembuatan keputusan serta pengaturan sumber daya kemudian Tujuan taktis meliputi dukungan untuk peningkatan efektifitas dan penyederhanaan proses kerja, baik operasional di kebun, non-kebun, serta adminstrasi perkantoran. Kedua tujuan dimaksud menjadi tujuan besar dari Master Plan Teknologi Informasi yang telah disusun sebagai dasar pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di PTPN VII (Persero).
The Code of Conduct Has Been Established as to avoid the occurrence of
1. Conflict of Interest2. Commercial Conducts3. Employees and Oher Third Parties’ interests4. Community and Environment Concerns5. Accountability and Social Justice
WhistleblowingSystemCurrently Whistleblowing System has not been applied within PTPN VII (Persero).
Currently, the Technology Information reserves a crucial role in organization of PTPN VII(Persero), having its position with the strategic operation and management element. This is due to the fact that a company’s management decision making and corporate operation in general is closely attached to the advantage of Information Technology especially Information System such as Accounting and Financial Information System. Application of information technology at PTPN VII (Persero) has been aimed at reaching its tactical and strategic goals. The strategic goals include information support to decision making while the tactical goals include related support in terms of enhancement work process simplicity and effectiveness either for plantation operation, non-plantation operation, as well as office administration. Both goals have become the Company’s Information Technology Master Plan that has been designed as a foundation of PTPN VII (Persero)’s technology information development and application.
116
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA PERUSAHAANManagement of Corporate Information and Data
1. Tata Kelola Teknologi Informasi PTPN VII (Persero)
Pengawalan dan pemastian terhadap Pelaksanaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi merupakan bagian yang terintegral dengan Good Corporate Governance (GCG). Segala asfek yang menyangkut pengembangan dan penggunaan layanan Teknologi Informasi untuk proses bisnis perusahaan harus dijamin dan diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) merupakan suatu proses yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan Teknologi informasi sesuai dan mendukung terhadap tujuan dan strategik perusahaan. Oleh karena itu dengan memperhatikan dari kebijakan Kementerian BUMN melalui forum IT BUMN, PTPN VII (Persero) dalam melaksanakan Tata Kelola IT berpedoman pada Draft panduan yang telah disusun oleh pihak Kementerian BUMN. Draft Pedoman yang digunakan meliputi: 1. Panduan Tata Kelola IT,2. Panduan Master Plan Teknologi
Informasi.
Dalam penerapan kedua draft panduan diatas, untuk memastikan penggunaan Teknologi Informasi BUMN, pihak Kementerian BUMN melaksanakan penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola TI BUMN untuk kurun waktu 2011.
Pada penghargaan IT Governance Award BUMN 2011, PTPN VII (Persero) meraih IT Governance Award Terbaik I untuk kategori BUMN Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan. Pencapaian tersebut berdasarkan penilaian terhadap tata Kelola IT yang meliputi:
a. IT Master Planb. Information Architecturec. Tatakelola TI mencakup Prinsip
Kebijakan, Standard dan SOPd. Organisasi TIe. Information Technology Valuationf. KPI/Matriks hasil pengukuran
(Measurement) 13 Proses (Proses Performance Report)
g. Service Catalog dan Service Level Management (SLM) untuk Layanan-Layanan TI Kritikal
h. Dokumen Pencapaian Tingkat Layanani. Capacity Plan
1. PTPN VII (Persero)’s Information Technology Governance)
Monitoring and assurance of implementation of information technology constitutes an integrated for of the Company’s Good Corporate Governance (GCG). All aspects related to the application and development of information technology service for business purposes shall be assured and aligned with the Company’s goals. Therefore, IT Governance has become a process that shall be well implemented to make sure that the application of information technology is proper and beneficial in support to the Company’s strategic goals. Considering the policy of Ministry of State-Owned Enterprises through its State-Owned Enterprise IT Forum, PTPN VII (Persero), while implementing its IT Governance, refers to the guideline draft made available by the Ministry of State-Owned Enterprises which covers:
1. Guideline for IT Governance,2. Guideline for Information Technology
Master Plan
To assure good application of Information Technology in State-Owned Enterprises, the Ministry of State-owned Enterprises conducted assessment of State-Owned Enterprises’ application of Information Technology for the period of 2011.
During the State-Owned Enterprises2011 IT Governance Award event, PTPNVII (Persero) was granted The Best ITGovernance for category of plantation, agriculture, forestry and fishery enterprises.TheachievementwasbasedonITGovernanceassessmentwhichincluded:
a. IT Master Planb. Information Architecturec. IT Governance including policy
principles, standards and SOPd. IT organizatione. Information Technology Valuationf. KPI/Matrix of measurement of 13 Process
Performance Report
g. Service Catalog and Service Level Management (SLM) for critical IT services
h. Document of Service Level Achievementi. Capacity Plan
119Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
j. IT Risk Management Frameworkk. Laporan Kinerja TI pada Manajemen
(Laporan Manjemen)l. Laporan Post Implementasi Review
(PIR) Teknologi Informasim. Dokumen Tata Kelola Terkait Lainnya
2. Pengembangan Sistem & Teknologi Informasi
Program pengembangan baik yang dilakukan ditahun 2011 ataupun yang dialihkan ke 2012 harus tetap menjaga prioritas dan rencana besar dari master plan TI, dimana master plan TI ini menjadi acuan dan dasar pengembangan Sistem Teknologi Informasi PTPN VII (Persero).
Program Monitoring dan Pelaporan Informasi berbasis Teknologi informasi menjadi urutan pertama pelaksanaan investasi yaitu dengan diadakannya pengembangan Sistem Informasi berskala minor yang dilaksanakan oleh Internal Bagian STI maupun oleh pihak Konsultan TI sebagai berikut:
1. Program Manajemen Informasi dan Pelaporan Berbasis TIa. Penyusunan dan Launching Web Site
Corporate www.ptpn7.comb. Sistem Informasi Revitalisasi
Gula BUMN untuk mengakomodir kebutuhan Sistem Informasi bagi Pelaksanaan Program Revitalisasi Gula Kementerian BUMN
c. Software Monitoring Online Pupuk dan Bahan kimia
d. Software Monitoring Produksi (Daily Report PPKS)
2. Program Peningkatan Produktivitas Non Kebuna. Sistem Informasi Timbang Digital
Komoditas Karet., pada tahun 2011 diimplementasikan di 3 Unit Usaha Kedaton, Tebenan dan Padang Pelawi
b. Video Teleconference.3. Program Peningkatan Monitoring dan
Pengendalian Biayaa. E-Procurementb. Manajemen Aset (Tahap Penyusunan)c. Sistem Informasi Aktiva Tetap (Tahap
Penyusunan)4. Program Pengembangan Tata Kelola TI
a. Penyusunan Standar Operating Prosedur dan Kebijakan Tata Kelola IT
j. IT Risk Management Frameworkk. Management Report of IT Performance
l. Information Technology Post-implementation Review
m. Other related governance reports
2. Development of Information System and Technology
Related development programs undertaken in 2011 and continued to 2012 shall remain priority and big plan of the Company’s IT Master Plan in which the IT Master Plan becomes reference to PTPN VIII (Persero)’s Development of Information Technology System.
Information reporting and monitoring program based on technology information has become the first investment priority withtheavailableminorinformationsystemdevelopment conducted by the Company’s internal Information Technology System andITconsultantasfollows:
1. Information Management Program and IT Basis Reportinga. Building and Launching of Website
Corporate www.ptpn7.comb. Information system for State-Owned
Enterprises Sugar Revitalization to accommodate Information System for State-Owned Enterprises Sugar Revitalization Undertakings
c. Online Monitoring Software for fertilizers and chemical
d. Monitoring Software for production (PPKS daily report)
2. Non-Plantation Productivity Enhancement Programa. Information System for rubber digital
scales, applied to three business units, namely Kedaton, Tebenan and Padang Pelawi, in 2011.
b. Video Teleconference.3. Cost Control and Monitoring
Enhancement Programa. E-Procurementb. Asset Management (building step)c. Fixed Assets information system
(building step)4. IT Governance Enhancement Program
a. Set of for Standard Operating Procedure and IT Governance Policy
118
b. Penyusunan tingkat Kematangan Tata Kelola IT, yang ditunjukkan dengan meraih Penghargaan IT Governance Terbaik I dari Kementerian BUMN untuk Kategori BUMN Perkebunan, Perikanan, Kehutanan dan Pertanian.
Pelaksanaan Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Tata Kelola TI lebih banyak dilakukan secara internal Bagian STI dengan mendayagunakan Sumber Daya Bagian STI yang ada. Pengembangan tersebut bukan merupakan sistem pengembangan Teknologi informasi yang ideal sehingga pengembangan hanya terbatas pada skala kecil/minor, namun demikian tetap memberikan manfaat dan sesuai fungsinya.
3. Operasional Layanan Teknologi Informasi
Pencapaian kinerja operasional Layanan TI berhubungan dengan Sistem Teknologi Informasi yang telah diimplementasikan dan diterapkan baik dikantor Direksi maupun Unit Usaha diantaranya layanan.
Sistem Informasi manajemen:1. Sistem Informasi Akuntansi & Keuangan2. Sistem Informasi Manajemen Pemasaran3. Sistem Informasi Manajemen Persediaan
Barang Gudang4. Sistem Informasi SDM,payroll
Infrastruktur:1. Hardware2. Sistem Keamanan Informasi3. Infrastruktur e-Mail4. Web Site Corporate5. Internet6. Jaringan Komunikasi WAN7. Video Conference8. Jaringan LAN Server
4. Informasi Perusahaan Penyampaian informasi perusahaan
disebarluaskan secara internal ke seluruh Unit Usaha dan distrik melalui tabloid milik perusahaan yaitu Media Agro 7 yang terbit setiap bulan serta buletin tiap 3 bulan. Adapun untuk data yang diperuntukkan publik dapat diakses melalui situs perusahaan yaitu www.ptpn7.com
b. Set up of IT Governance Establishment, as demonstrated by its achievement of Best IT Governance from the Ministry of State-Owned Enterprise for state-owned category of plantation, fishery, forestry and agriculture.
Enhancement of information technology and IT governance has mainly been conducted by the Company’s internal information technology system section benefiting from the existing information technology system resources. Such enhancement has not been considered as an ideal IT development as is minor in nature, yet it gives necessary benefit.
3. Information Technology Service Operation
IT service operation achievement is closely related to the information technology system implemented and applied in the Directors’ offices and business units, among others.
Management Information System:1. Accounting and Financial Information System2. Marketing Management Information System3. Inventory Management Information System4. Human Resources Management and Payroll
information system Infrastructure:1. Hardware2. Information Security System3. E-mail Infrastructure4. Corporate Website5. Internet6. WAN Communication network7. Video Conference8. LAN Server network
4. Company’s Information The Company’s information is internally
disseminated to all the districts and business units by means of Company’s monthly tabloid called Media Agro 7 and a quarterly bulletin. Public data and information can be accessed through the Company’s website www.ptpn7.com
121Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
VI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAANCorporate Social Responsibility
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPEnvironment Management
PERKARA DAN PRAKTEK PENGELOLAAN yANG KURANG MEMUASKANLitigations and Unfavourable Corporate Practices
PRAKTEK BAD CORPORATE GOVERNANCEBad Corporate Governance Practices
120
Kebijakan yang dijalankan perusahaan antara lain:A. Efisiensi Energi Penerapan efisiensi energi dilakukan dengan
pengalihan pembangkit listrik dari genset menjadi PLN, selain itu telah dilakukan penggantian atau pengalihan lampu dari Tubular Lamp menjadi Essential Lamp.
B. Penurunan Emisi dan Gas Rumah Kaca Dalam melaksanakan kegiatan industri karet,
kelapa sawit,teh dan tebu, PTPN VII (Persero) lebih banyak menggunakan bahan-bahan organik, seperti penggunaan cangkang, fiber dan bagas sebagai bahan bakar boiler.
C. Konservasi Air Penerapan konservasi air dilakukan
dengan cara pemakaian air jatuhan kondensor dan air limbah sebagai air injeksi kondensor sehingga terjadi proses close loop. Hal ini dilakukan pada pabrik gula di PTPN VII (Persero). Pemanfaatan air imbah untuk proses pengolahan di pabrik karet, dimana air limbah dari kolam terakhir di recycling ke bak penampung air proses untuk selanjutnya digunakan dalam proses pengolahan bokar menjadi krep. Penggunaan air imbah ini mencapai 50% terhadap total pemakaian air pengolahan.
D. Pengurangan Limbah B3 Pengurangan limbah B3 dilakukan dengan
penggunaan pelumas yang memiliki umur teknis lebih lama pada kendaraan-kendaraan dinas dan kendaraan berat, selain itu pengalihan pembangkit listrik dari Genset menjadi PLN memberikan pengaruh signifikan dalam upaya pengurangan limbah B3 antara lain filter bekas, oli bekas dan accu bekas.
Policies applied by the Company, among others:A. Energy Efficiency Efficiency of energy plan was undertaken by
altering the use of gen-set electricity to the use of National Electricity Company’s electricity in addition to initiation of the use of essential lamps replacing the tubular lamps.
B. Lowered Emission and Green House Effect More organics materials such as shells,
fibers and bagasse have been benefitted for fuel of boilers in the Company’s industrial activities of rubber, palm oil, tea and sugar canes.
C. Water Conservation Water conservation has been done by
benefiting from condenser’s drips and waste water for condenser injection for close loop process in the Company’s sugar mills. Meanwhile, waste water has been use for rubber processing at the rubber mills where waste water from the final water pool is flowed to the processing water bath where rubber raw material is processed into krep. The use of waste water has taken of 50% of total use of water for processing.
D. Reduction of B3 Wastes Reduction of B3 wastes has been done by
using lubricant with longer technical life for office and heavy vehicles, and by shifting from use of gen-set to the National Electricity Company’s power supply. This has resulted in significant reduction of B3 waste such as used oil filters, used oils and batteries.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPEnvironment Management
123Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
E. Penerapan 3R (Reduce, Re-use, Recycling) SampahPenerapan 3R diantaranya adalah:- Pemanfaatan kembali kertas berkas
yang tidak digunakan untuk pembuatan konsep surat.
- Mengurangi penggunaan kertas karbon dan mengunakan kertas NCR (Non Carbon Required).
- Pemanfaatan limbah padat untuk pupuk organik.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007. Kegiatan PKBL mencakup aktivitas yang terkait dengan core business maupun yang sama sekali tidak terkait, sedangkan sumber dana diambilkan dari bagian laba perusahaan tahun 2010 sebesar 6% yaitu masing-masing untuk Program Kemitraan sebesar 3% dan Program Bina Lingkungan sebesar 3%, serta diwujudkan dalam Program PTPN 7 Peduli.
Tujuh program utama yang terangkum dalam “PTPN 7 PEDULI” adalah sebagai berikut:1. PTPN 7 PEDULI KEMITRAAN Program Kemitraan BUMN dengan Usaha
Kecil telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 15.373,9 Juta, masing-masing sebesar Rp. 12.866,5 Juta untuk 1.853 unit usaha kecil menengah dan pinjaman sebesar
Rp. 324.250 ribu untuk 156 unit Mikro serta hibah sebesar Rp. 2.183,2 Juta.
Adapun distribusi penyaluran dana tiap sektor untuk tahun 2011 sebagai berikut:
E. Application of Waste 3R (Reduce, Re-use, Recycling) SampahApplication has been as follows: - Re-use of one-sided blank paper for letter
drafts.
- Reduce the use of carbon paper by using (Non Carbon Required) paper.
- Use of solid wasted as organic fertilizer.
Partnership and Community Assistance ProgramsThe Company’s Partnership and Community Assistance Programs application refers to Regulations of State Minister of State-owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 dated 27 April 2007. The program covers core business related activities and non-core business related activities. Funding for such program originates from part of the 2010 Company’s profit amounting to 6%, 3% of which was allocated to the Partnership Program and the other 3% was allocated to the Community Assistance Program an for funding of Company’s ‘PTPN 7 Peduli’ scheme. The seven main programs of “PTPN 7 PEDULI”areasfollows:
1. PTPN 7 PEDuLI KEMITRAAN The State-owned Enterprises Partnership
Program with the small-scale enterprises has disbursed a loan amounting to Rp. 15,373.9 million consisting of Rp. 12,866.5 million to 1,853 small-medium scale enterprises,
Rp. 324,250 thousand to 156 micro-units, and a charity of Rp. 2,183.2 million.
Distribution of loan for each sectors as of 2011 was as follows:
- Sektor Industri/Industrial Sector Rp. 713.000.000,- (70 Mitra Binaan/Fostered Partners)- Sektor Perdagangan/Trading Sector Rp. 1.920.750.000,- (273 Mitra Binaan/Fostered Partners)- Sektor Pertanian/Agricultural Sector Rp. 9.101.000.000,- (1.552 Mitra Binaan/Fostered Partners)- Sektor Perkebunan/Plantation Sector Rp. 412.500.000,- (19 Mitra Binaan/Fostered Partners)- Sektor Perikanan/Fishery Sector Rp. 66.500.000,- (25 Mitra Binaan/Fostered Partners)- Sektor Peternakan/Animal Husbandry Sector Rp. 283.000.000,- (25 Mitra Binaan/Fostered Partners)- Sektor Jasa/Services Sector Rp. 394.000.000,- (43 Mitra Binaan/Fostered Partners)- Sektor lainnya/Other Sectors Rp 300.000.000,- (Mitra Binaan/Fostered Partners)
Rp. 13.190.750.000,- 2009 (Mitra Binaan/Fostered Partners)
122
2. Sedangkan Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah Usaha PTPN VII (Persero) dalam bentuk bantuan:a. PTPN VII PEDULI BENCANA ALAM,
merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada korban musibah bencana alam
b. PTPN 7 PEDULI PENDIDIKAN, merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam peningkatan kualitas pendidikan
c. PTPN 7 PEDULI KESEHATAN, merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat
d. PTPN 7 PEDULI PEMBANGUNAN, merupakan kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan kondisi sarana dan prasarana umum
e. PTPN 7 PEDULI KEAGAMAAN, merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan sarana prasarana ibadah
f. PTPN 7 PEDULI PELESTARIAN ALAM, Merupakan kepedulian perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan
Penyaluran dana Program Bina Lingkungan selama tahun 2011 untuk BUMN Pembina sejumlah Rp. 5.436.287.440,- meliputi penyaluran untuk Korban Bencana Alam sejumlah Rp. 3.225.000,-, Pendidikan/Pelatihan sejumlah Rp. 1.397.543.350,-, Peningkatan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 1.241.356.790,-, Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum sejumlah Rp. 900.854.000,-, bantuan sarana ibadah Rp. 393.561.000,- dan Pelestarian Alam sejumlah Rp. 1.499.747.300,-.
Kegiatan BUMN Peduli
Dalam program BUMN Peduli yang pelaksanaannya dikoordinir Kementerian BUMN, pada tahun 2011 PTPN VII (Persero) melaksanakan kegiatan Pasar Murah bersama dengan Forum Komunikasi BUMN Wilayah Lampung, dengan jadwal pelaksanaan menjelang Ramadhan, Menjelang Hari Raya dan Menjelang Natal dan Tahun Baru. Lokasi pasar murah dibagi 12 titik di kota Bandar Lampung, dengan jumlah Paket yang dijual sebanyak 30.000 Paket. Selanjutnya untuk pelaksanaan menjelang hari raya dialokasikan di kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Lampung (36 titik) dengan jumlah Paket yang dijual 100.000 paket.
2. Funding for Community Assistance Programs has been supplied for the benefit of the community living around the Company;s operation location in the forms of:a. PTPN VII PEDULI BENCANA ALAM,
which serves as the Company’s concern to casualties of natural disasters
b. PTPN 7 PEDULI PENDIDIKAN, which is the Company’s concern to education quality enhancement
c. PTPN 7 PEDULI KESEHATAN, which is the Company’s concern to the community’s health improvement
d. PTPN 7 PEDULI PEMBANGUNAN, which is the Company’s concern to the local community’s public infrastrucure and facilities
e. PTPN 7 PEDULI KEAGAMAAN, which serves as the Company’s concern to improvement of praying house facilities
f. PTPN 7 PEDULI PELESTARIAN ALAM, which serves as the Company’s concern to the environment condition
Total supply of fund for Community Assitance Programs in 2011 was Rp. 5,436,287,440 consisting of charity fo natural disasters of Rp. 3,225,000, training/workship of Rp. 1,397,543,350, community health improvement of Rp. 1,241,356,790, development of public infrastructure and facilities ofRp. 900,854,000, praying houses development of Rp. 393,561,000, and environment conservation of Rp. 1,499.747.300,-.
BUMN Peduli (State-Owned EnterprisesCare) ActivitiesDuring the BUMN Peduli program held under coordination of the Ministry of State-owned Enterprises, in 2011 PTPN VII (Persero) organized a Low Price Market event with the Lampung Area State-Owned Enterprises Communication Forum, events which were given in relations of observation of the fasting month, celebration of Idul Fitri day and Christmas and New Year celebration. The Low Price Market given in relations of the observation of the fasting months in 12 strategic points in the city of Bandar Lampung with 30,000 pakacges. Meanwhile, for the Idul Fitri celebration, the low price market was held in 36 points in the province of Bandar Lampung area with 100,000 packages.
125Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunanPermasalahan Sengketa Lahan dan Tanam Tumbuh antara PTPN VII (Persero) dengan PT Bumi Madu Mandiri atas Lahan seluas 4.650 Ha di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
Sengketa lahan antara PTPN VII (Persero) dengan PT Bumi Madu Mandiri terhadap konsensi lahan seluas 4.650 Ha di Unit Usaha Bungamayang terjadi sejak tahun 2006 yang diakibatkan kebijakan penerbitan Izin Lokasi atas lahan tersebut oleh Bupati Way Kanan kepada PT Bumi Madu Mandiri. Sedangkan secara de jure lahan seluas 4.650 Ha tersebut merupakan aset PTPN VII (Persero) yang telah diperoleh dan dikuasai sejak tahun 1984 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun akibat euforia era reformasi tahun 2000 lahan tersebut diokupasi secara anarkis oleh warga masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat Buay Pemuka Bangsaraja.
Berpijak pada Izin Lokasi yang diterbitkan tanggal 13 September 2006 oleh Bupati Way Kanan, PT Bumi Madu Mandiri melakukan pembebasan lahan kepada oknum warga okupan yang menduduki lahan tersebut. Sebagai tindak lanjutnya PT Bumi Madu Mandiri Mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN RI atas lahan seluas 4.650 Ha, namun permohonan tersebut ditolak oleh BPN RI dikarenakan pada lahan seluas 4.650 Ha tersebut masih terdapat permasalahan dengan PTPN VII (Persero).
Atas penolakan pengukuran yang dilakukan oleh BPN RI, maka pada tahun 2009 PT Bumi Madu Mandiri mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kepada BPN RI selaku tergugat. Terhadap permasalahan tersebut PTPN VII (Persero) mengambil peran dalam perkara tersebut sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, dengan bantuan Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung RI sebagai Kuasa Hukum PTPN VII (Persero) selaku Pihak Intervenient.
Litigations involving the company, subsidiary entities, members of directors and/or commissioners at the during the report period
Land Dispute and Planting Disputes between PTPN VII (Persero) and PT Bumi Madu Mandiri on a land of 4,650 Ha in the Regency of Way Kanan, Province of Lampung.
The land dispute between PTPN VII (Persero) and PT Bumi Madu Mandiri on a concession land of 4.650 ha at the Bungamayang business unit started in 2006 resulting from the issuance of location permit for the said land by the Regent of Way Kanan to PT Bumi Madu Mandiri. In fact, judicially, the land of 4,650 ha was PTPN VIII (Persero)’s asset obtained and controlled by the latter since 1984 as provided by the prevailing laws; however, as a result of the so called 200 reform time, the land was unlawfully occupied by the people who claimed the land as belonging to the Buay Pemuka Bangsaraja traditional property.
Referring to the Location Permit issued in 13 September 2006 by the Regent of Way Kanan, PT Bumi Madu Mandiri arranged land clearing the said occupants, and further filed for land measuring to the Indonesian National Land Agency for the said 4,650 ha land, which was rejected as such land was still in dispute with PTPN VIII (Persero).
Upon rejection of Republic of Indonesia’s National Agency for land measuring of such land, PT PT Bumi Mandu Mandiri filed a lawsuit with Jakarta State Administration Justice in 2009, against Head of National Land Agency as defendant, and summons to PTPN VII (Persero). In response to the lawsuit, PTPN VII (Persero) decided to respond to the summons as 2nd Intervening defendant and asked the Junior Supreme Attorney of Commercial and State Administration Justice at the Indonesian Supreme Attorney Office to be the legal proxy of PTPN VII (Persero) as Intervenient Party.
PERKARA DAN PRAKTEK PENGELOLAAN yANG KURANG MEMUASKANLitigations and Unfavourable Corporate Practices
124
Dalam perkembangan persidangan tersebut, majelis Hakim PTUN Jakarta dalam amar putusannya No. 18/G/2010/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2010 menolak gugatan PT BMM selaku Penggugat dan memberikan posisi yang menguntungkan bagi PTPN VII (Persero) dalam artian BPN RI tetap tidak akan melakukan pengukuran lahan 4.650 Ha hingga tercapainya penyelesaian permasalahan yang ada pada lahan dimaksud. Terhadap putusan PTUN tersebut, PT Bumi Madu Mandiri Mengajukan Banding melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan Pihak PTPN VII (Perserso) beserta BPN RI pun mengajukan kontra memori banding.
Majelis Hakim PTTUN Jakarta dalam amar putusannya No. 219/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Desember 2010 mengabulkan gugatan PT Bumi Madu Mandiri dan memberikan putusan yang merugikan PTPN VII (Persero). Sehingga PTPN VII (Persero) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Februari 2011. Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya No. 158/K/TUN/2011 tertanggal 15 Juni 2011 menolak Kasasi PTPN VII (Persero).
Selanjutnya PTPN VII (Persero) melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dengan berpijak pada bukti baru (novum) yang ada, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung selaku Jaksan Pengacara Negara (JPN). Selain itu upaya hukum yang akan ditempuh PTPN VII (Persero) dalam penyelesaian permasalahan lahan seluas 4.650 Ha adalah melalui gugatan secara keperdataan di Pengadilan Negeri.
Permasalahan Sengketa Lahan dan Tanam Tumbuh antara PTPN VII (Persero) dengan PT Agri Andalas atas Lahan Seluas 491,95 Ha di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.
As the trial progressed, the Board of Judges through its judicial verdict No. 18/G/2010/PTUN.JKT dated 19 July 2010 dismissed the lawsuit and granted a verdict favorable PTPN VII (Persero) meaning that the National Land Agency would not conduct any measurement on the said 4,650 ha until the case was resolved. In response to the verdict, PT Bumi Madu Mandiri filed an appeal brief while PTPN VII (Persero) through the Jakarta State Appeal Administration Affairs Justice, while in response to that, the National Land Agency and PTPN VIII (Persero) also filed a contra appeal brief.
The Board of Judges with the Jakarta State Appeal Administration Affairs Justice through its judicial verdict No. 219/B/2010/PT.TUN.JKT dated 14 December 2010 granted the appeal of (PT Bumi Madu Mandiri) with verdict unfavorable to PTPN VII (Persero), with which the National Land Agency was required to issue a letter allowing proceeding of such land measurement according to the prevailing verdict. In response to the verdict, on 25 February 2011 PTPN VII (Persero) filed a cassation appeal to the Supreme Court. However, the Supreme Court dismissed the cassation appeal through their judicial verdict No.158 K/TUN/2011 dated 15 June 2011.
Further, PTPN VII (Persero) is going to take necessary efforts of judicial review and therefore PTPN VII (Persero) will coordinate with Indonesia’s General Attorney serving as State Attorney. In addition to that, PTPN VII (Persero) will also seek dispute settlement of 4,650 ha land by means of commercial lawsuit through the State Justice.
Land and Planting Dispute between PTPN VII (Persero) with PT Agri Andalas on a land of 491.95 ha in the Regency of Bengkulu Selatan, Province of Bengkulu.
PRAKTEK BAD CORPORATE GOVERNANCEBad Corporate Governance Practices
127Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
PTPN VII (Persero) melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu berdasarkan Izin Lokasi No. 157 tahun 2002 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Selatan, dan lahan yang berhasil dibebaskan langsung kepada warga pemilik lahan adalah seluas 491,95 Ha sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menindaklanjuti pembukaan lahan seluas 491,95 Ha tersebut, PTPN VII (Persero) melakukan pengelolaan lahannya dengan tanaman kelapa sawit seluas 200 Ha dan pembangunan kebun kemitraan untuk petani sekitar dengan total investasi senilaiRp. 4.970.798.878,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
Namun dalam perkembangannya terjadi penyerobotan lahan oleh PT Agri Andalas dengan melakukan penanaman kelapa sawit berdampingan dengan tanaman kelapa sawit milik PTPN VII (Persero) pada lahan seluas 491,95 Ha yang sebelumnya telah dibebaskan oleh PTPN VII (Persero). Adapun dasar klaim penyerobotan yang dilakukan oleh PT Agri Andalas adalah Surat Perluasan Lahan yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu SelatanNo. 100/84/B.1/2002 tertanggal 14 Januari 2002 seluas 2.000 Ha dengan ketentuan:1. Batas perluasan lahan tersebut harus
berdampingan langsung dengan HGU PT Agri Andalas.
2. Perluasan lahan tersebut tidak boleh melebihi izin prinsip lahan yang telah dimiliki PT Agri Andalas.
Menyikapi sengketa lahan tersebut, telah beberapa kali dilakukan pertemuan baik yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Provinsi Bengkulu, maupun DPRD setempat. Namun tidak memberikan hasil memuaskan dalam penyelesaiannya dan secara sepihak PT Agri Andalas tetap melakukan pengelolaan di atas lahan seluas 491,95 Ha yang dipersengketakan tersebut.
PTPN VII (Persero) undertook oil palm plantation development in Regency of Bengkulu Selatan, Province of Bengkulu based on Location Permit No. 157 year of 2002 issued by the Regent of Bengkulu Selatan with a direct land clearing of 491.95 ha as provided by the prevailing laws.
Upon initiation of the 491.95 ha land, PTPN VIII (Persero) started planting oil palms in 200 ha area along with development of partnership scheme with the local farmers in an investment of Rp 4,970,798,878 (four billion nine hundred seventy million, seven hundred ninety-eight thousand, eight hundred and seventy eight rupiah).
As the development was proceeding, there was a land seizure by PT Agri Andalas as the latter started planting oil palms adjacent to PTPN VII (Persero)’s oil palms on a land of 491.95 ha which was previously cleared by PTPN VII (Persero). The seizure, as they claimed, was based on Letter of Land Extension issued by the Regent of Bengkulu Selatan No. 100/84/B.1/2002 dated 14 January 2001 for a 2,000 ha of land under the following requirements:
1. The border for such land extension shall be directly adjacent to PT Agri Andalas Lease-hold land.
2. The land extension shall not exceed the land principle permit issued to PT Agri Andalas.
In response to the land dispute, a couple of related meetings have been facilitated by the Government of South Bengkulu and the local House of Representative. However, no satisfactory outcome has been made whilePT Agri Andalas unilaterally persisted conducting land proceeding on the disputed 491.95 ha land.
126
Dalam perkembangannya Pemkab Bengkulu Selatan justru membuat kebijakan sangat yang merugikan PTPN VII (Persero) yaitu:1. Melakukan pencabut Izin Lokasi No. 157
tahun 2002 atas nama PTPN VII (Persero) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Seluma No. 440 tahun 2004 tertanggal 29 September 2004
2. Melakukan penerbitan kembali Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT Agri Andalas melalui Surat Keputusan Bupati Seluma No. 498 tahun 2004 tertanggal 4 November 2004, dimana pada lampiran IUP tersebut sebagian objek tanahnya adalah milik PTPN VII (Persero)
Melihat perkembangan penyelesaian permasalahan yang sangat tidak memuaskan, maka PTPN VII (Persero) menempuh penyelesaian secara hukum terhadap Bupati Seluma berupa:1. Pengajuan gugatan di Peradilan Tata
Usaha Negara Bengkulu atas Kebijakan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma No. 440 tahun 2004 tertanggal 29 September 2004 yang mencabut Izin Lokasi No. 157 tahun 2002 atas nama PTPN VII (Persero).
(Putusan Pengadilan Sampai dengan Tingkat Kasasi Merugikan PTPN VII (Persero)).
2. Pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu atas Kebijakan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 498 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agri Andalas seluas 2.000 Ha.
(Sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Tahap Kasasi di Mahkamah Agung RI)).
PTPN VII (Persero) sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan upaya hukum (litigasi) maupun negosiasi (non litigasi) untuk memperoleh kembali hak keperdataan atas investasi yang telah dikeluarkan oleh PTPN VII (Persero).
The progress of such dispute turned out to be unfavourable to PTPN VII (Persero) as the Government of Regency of Bengkulu Selatan: 1. Revoked the Location Permit No. 157 year
of 2002 to PTPN VII (Persero) as specified in Decree of Seluma Regent No. 440 year of 2004 dated 29 September 2004
2. Re-issued Plantation Operation Permit to PT Agri Andalas by virtue of Decree of Seluma Regent Seluma No. 498 year of 2004 dated 4 November 2004, decree which specified the land object which actually belonged to PTPN VII (Persero)
In response to such unfavourable outcome, PTPN VII (Persero) file a lawsuit against the Regent of Seluma by:
1. Filing a lawsuit through the Bengkulu Justice for State Administration Affairs on the issuance of Seluma Regent Decree No. 440 year of 2004 dated 29 September 2004 which revoked the Location Permit
No. 157 year of 2002 for PTPN VII (Persero).
(Judicial verdict up to the Cessation Appeal was unfavourable to PTPN VII (Persero)).
2. Filing a lawsuit through the Bengkulu Justice for State Administration Affairs against the issuance of Seluma Regent Decree No: 498 year of 2004 on Operation Permit for Oil Palm Plantation to PT Agri Andalas of 2,000 Ha.
(Up to the now no judicial verdict was granted (in progress of Cessation with the Republic of Indonesia Supreme Court)).
PTPN VII (Persero) is now coordinating with the Bengkulu State Attorney as State Attorney for litigation and negotiation to resume its commercial rights on investment placed by PTPN VII (Persero).
129Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
Dewan Komisaris and Direksi Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII (Persero) Menyatakan bertanggungjawab atas kebanaran isi Laporan Tahunan 2011 yang ditandatangani pada bulan Juni 2012.
The Board of Commissioners and Directors of Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII (Persero) are responsible for the truth of content of this Annual Report 2011 signed in June 2012.
128
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Drs. Akmaluddin Hasibuan. M.ScKomisaris Utama/President Commissioner
Prof. DR. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc Prof. Dr. Ir. M. Saleh S. Ali. M.Sc Komisaris/Commissioner Komisaris/Commissioner
Ir. Razali Ishak DR. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Dipl. Ing. Agr Harun Sulkam, SH Komisaris/Commissioner Komisaris/Commissioner Komisaris/Commissioner
Dewan Direksi/Board of Directors
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWMDirektur Utama/President Director
Ir. Muhammad Natsir, SH Drs. H. Agoes Riyanto Direktur Produksi/Director of Production Direktur Keuangan/Director of Finance
Ir. Rafel Parasian Sibagariang Budi Santoso, SH Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan/ Direktur SDM dan Umum/ Director of Marketing and Development Planning Director of HR and GA
131Laporan Tahunan 2011 PTPN VII
VII LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN31 DESEMBER 2011 DAN 2010Financial Report and Independent Auditor's Report 31 December 2011 and 2010
DAFTAR ISI
Laporan Auditor Independen
Halaman
Laporan Keuangan
Laporan Posisi Keuangan 1
Laporan Laba Rugi Komprehensif 3
Laporan Perubahan Ekuitas 4
Laporan Arus Kas 5
Catatan atas Laporan Keuangan 6 – 81
Jl. Palang Merah No. 40
Medan 20111, Indonesia
Registered Public Accountants T +62 61 455 7925, 415 7295 People do business with people they know, like and trust F +62 61 451 3159
Laporan Auditor Independen
Direksi dan Pemegang Saham
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan
Nusantara VII tanggal 31 Desember 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan
ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan
pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian
intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern
adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan
pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh auditor independen
lain yang laporannya bertanggal 25 Maret 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangan tersebut.
Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar
memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit
meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang
digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai
untuk menyatakan pendapat.
Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara
VII tanggal 31 Desember 2011 dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen
dengan surat kami nomor: AUP 003/03/ISS/III/2012 dan nomor: AUP 004/03/ISS/III/2012 tanggal 26
Maret 2012.
Drs. Iskariman Supardjo No. Ijin AP.0336
26 Maret 2012
No. 014/03/ISS/III/2012
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
1
Catatan
2 0 11
2 0 10
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas 2c,3 403.941.416 579.539.110
Piutang usaha pihak ketiga 2d,4 24.041.209 1.955.784
Piutang lain-lain pihak ketiga - bersih 2d,5 37.831.435 46.917.581
Persediaan – bersih 2e,6 946.558.504 746.760.888
Uang muka pajak 2i,7a 383.310.305 288.670.074
Aset lancar lainnya 8 31.963.614 50.040.020
Jumlah aset lancar 1.827.646.483 1.713.883.457
ASET TIDAK LANCAR
Piutang kepada pihak – pihak berelasi 2p,9,36a 37.977.353 22.351.694
Aset pajak tangguhan 2i, 7d - 16.490.651
Investasi pada perusahaan asosiasi 2f,10 7.175.451 5.632.102
Investasi jangka panjang lainnya 2f,11 1.418.753 1.418.753
Aset tanaman perkebunan
Tanaman telah menghasilkan, bersih 2g,2l,12a 943.236.875 803.988.360
Tanaman belum menghasilkan 2g,2l,12b 1.740.409.729 1.136.919.497
Aset tetap – bersih 2h,2l,13 1.386.178.351 1.091.655.638
Aset tidak lancar lainnya 2o,14 93.502.928 65.622.234
Jumlah aset tidak lancar 4.209.899.440 3.144.078.929
JUMLAH ASET 6.037.545.923 4.857.962.386
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
2
Catatan
2 0 11
2 0 10
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman jangka pendek 15 125.854.221 23.288.422
Hutang usaha 16 602.062.729 263.818.522
Hutang pajak 2i, 7b 15.114.929 5.624.670
Biaya yang masih harus dibayar 17 108.673.216 128.387.210
Uang muka dari pelanggan 18 162.633.870 115.311.175
Bagian pinjaman jangka panjang yang akan
jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Hutang bank 21 428.928.418 200.813.614
Liabilitas sewa pembiayaan 22 13.065.936 -
Hutang obligasi 23 - 6.000.000
Surat hutang jangka menengah 24 1.000.000 300.000.000
Liabilitas lancar lainnya 19 98.707.166 92.984.520
Jumlah liabilitas jangka pendek 1.556.040.485 1.136.228.133
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Hutang kepada pihak - pihak berelasi 2p,20,35b 10.306.098 14.470.329
Pinjaman jangka panjang 21 2.396.238.526 1.709.387.556
Liabilitas sewa pembiayaan 22 49.106.482 -
Surat hutang jangka menengah 24 451.506.031 451.226.582
Liabilitas imbalan kerja karyawan 2q,25 33.020.162 74.841.260
Liabilitas pajak tangguhan 2i, 7d 7.277.403 -
Jumlah liabilitas jangka panjang 2.947.454.702 2.249.925.727
JUMLAH LIABILITAS 4.503.495.187 3.386.153.860
EKUITAS
Modal saham:
Modal dasar – 1.000.000 saham dengan nilai
nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham
Modal ditempatkan dan disetor-365.000 saham 26 365.000.000 365.000.000
Tambahan modal disetor 27 10.202.627 -
Selisih nilai transaksi antar entitas sepengendali 2v,28 8.888.916 19.091.543
Saldo laba:
Ditentukan penggunaannya 29 996.549.189 834.473.114
Belum ditentukan penggunaannya 29 153.410.004 253.243.869
JUMLAH EKUITAS 1.534.050.736 1.471.808.526
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 6.037.545.923 4.857.962.386
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
3
Catatan
2 0 11
2 0 10
Penjualan bersih 2n,30 4.923.295.074 3.832.934.086
Beban pokok penjualan 2n,31 (4.223.057.039 ) (2.972.538.902 )
Laba kotor 700.238.035 860.395.184
Beban Usaha Beban penjualan 2n,32 (51.451.709 ) (45.009.777 ) Beban umum dan administrasi 2n,33 (270.326.832 ) (324.816.430 )
Laba operasi 378.459.494 490.568.977
Penghasilan/(Beban) lain-lain
Penjualan non-komoditi 2n 49.460.254 28.153.672 Penghasilan bunga 2n 3.051.483 3.904.331 Beban keuangan 2o, 34 (203.295.538 ) (157.103.253 ) Rugi penghapusan aset tanaman 12 (694.726 ) (10.620.002 ) Rugi penghapusan aset tetap 13 (3.223.228 ) (412.063 ) Rugi selisih kurs, bersih 2b 3.814.899 (136.815 ) Beban pajak (10.688.913 ) (16.397.421 ) Beban piutang tak tertagih 2d,4,5 (1.148.124 ) (1.916.189 ) Pendapatan/(beban) lainnya, bersih (3.559.408 ) 6.794.789
Jumlah beban lain-lain, bersih (166.283.301 ) (147.732.951 )
Laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi 212.176.193 342.836.026
Bagian laba entitas asosiasi 1.543.349 2.160.159
Laba sebelum pajak penghasilan badan 213.719.542 344.996.185
Penghasilan/(beban) pajak penghasilan badan Pajak kini 2i,7f (36.541.484 ) (78.950.268 ) Pajak tangguhan 2i,7f (23.768.054 ) (12.802.048 )
Laba bersih 153.410.004 253.243.869 Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak - -
Total Laba Komprehensif 153.410.004 253.243.869
Laba bersih per saham 420 694
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
4
Catatan
Modal
Saham
Selisih nilai
transaksi antar
entitas
sepengendali
Saldo Laba
Jumlah
ekuitas
Tambahan
modal disetor
Ditentukan
penggunaannya
Belum ditentukan
penggunaannya
Saldo per 1 Januari 2010 365.000.000 - 19.091.543 735.238.157 150.355.993 1.269.685.693
Dividen 29 - - - - (45.106.798 ) (45.106.798 )
Laba bersih periode berjalan - - - - 253.243.869 253.243.869
Penggunaan lain dari saldo laba berdasarkan
Surat Pengesahan dari pemilik modal 29 - - - - (6.014.238 ) (6.014.238 )
Pengalihan saldo laba - - - 99.234.957 (99.234.957 ) -
Saldo per 31 Desember 2010 365.000.000 - 19.091.543 834.473.114 253.243.869 1.471.808.526
-
Dividen 29 - - - (75.973.160 ) (75.973.160 )
Laba bersih periode berjalan - - - - 153.410.004 153.410.004
Tambahan modal disetor 27 - 10.202.627 (10.202.627)
Penggunaan lain dari saldo laba berdasarkan -
Surat Pengesahan dari pemilik modal 29 - - - (15.194.634 ) (15.194.634 )
Pengalihan saldo laba - - 162.076.075 (162.076.075 )
Saldo per 31 Desember 2011 365.000.000 10.202.627 8.888.916 996.549.189 153.410.004 1.534.050.736
2011
2010
4
Dividen per saham (Rupiah penuh) 208.146 123.580
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan
5
2 0 1 1 2 0 1 0
Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan kas dari pelanggan 5.027.672.338 4.017.320.494
Pembayaran kas kepada:
Pemasok (3.612.298.844 ) (2.481.930.220 )
Direksi dan karyawan (881.332.188 ) (823.674.942 )
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi 534.041.306 711.715.332
Penerimaan bunga 3.051.483 3.904.331
Pembayaran pajak penghasilan (87.934.831 ) (143.915.948 )
Pembayaran bunga (288.900.134 ) (242.999.142 )
Pembayaran tantiem (4.179.522 ) (2.500.000 )
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 156.078.302 326.204.573
Arus kas dari aktivitas investasi
Penerimaan dividen dari perusahaan asosiasi 921.586 675.886
Pembayaran untuk penambahan tanaman belum menghasilkan (722.764.968 ) (496.254.066 )
Pembayaran untuk penambahan aset tetap dan hak guna usaha (438.306.416 ) (487.129.934 )
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (1.160.149.798 ) (982.708.114 )
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek 389.042.265 816.888.744
Penerimaan dari pinjaman jangka panjang dan menengah 1.351.230.925 1.314.323.627
Pembayaran pinjaman jangka pendek (286.476.466 ) (807.689.217 )
Pembayaran obligasi (6.000.000 )
Pembayaran pinjaman jangka panjang dan menengah (533.520.500 ) (441.291.034 )
Pembayaran dividen (75.973.160 ) (45.106.798 )
Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (15.194.632 ) (6.014.240 )
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 823.108.432 831.111.082
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas (180.963.064 ) 174.607.541
Pengaruh selisih kurs 5.365.370 (1.302.913 )
Kas dan setara kas awal tahun (catatan 3) 579.539.110 406.234.482
Kas dan setara kas akhir tahun (catatan 3) 403.941.416 579.539.110
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas
Penambahan tanaman belum menghasilkan melalui kapitalisasi bunga 98.945.487 52.965.527
Penambahan mesin dan instalasi pabrik melalui kapitalisasi bunga - 38.705.500
Konversi tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan 185.985.532 157.368.782
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
6
1. UMUM
a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII (“Perusahaan”) didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1996, seperti yang dinyatakan dalam akta
pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil, S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996
dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat
Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam
tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996. Anggaran dasar
Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah
berdasarkan Akta No. 34 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan
N.M.Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sehubungan dengan perubahan
Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007
tentang perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah disahkan dan diserahkan oleh menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No. AHU-55963.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008.
Pada tanggal 11 Maret 1996, dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara
(“BUMN”) di bidang perkebunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1996
tanggal 14 Februari 1996, pemerintah telah melakukan relokasi pengelolaan daerah
perkebunan di bawah BUMN Perkebunan. Sehubungan dengan relokasi pengelolaan daerah
perkebunan tersebut, PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), eks Proyek
PT Perkebunan XI (Persero) di Propinsi Sumatera Selatan, dan eks Proyek PT Perkebunan
XXIII (Persero) di Propinsi Bengkulu telah dinyatakan bubar dan sejak tanggal tersebut
digabung ke dalam perusahaan baru dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perkebunan Nusantara VII.
Sesuai dengan Pasal 3 – Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan
meliputi:
a. Pengusahaan budidaya tanaman, yang meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan,
pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain
sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;
b. Produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun
dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi
serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan
usaha Perusahaan;1
d. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata dan agro bisnis; dan
e. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok di atas.
Perusahaan memiliki areal perkebunan yang tersebar di Propinsi Lampung, Sumatera Selatan,
dan Bengkulu. Kantor pusat Perusahaan terletak di Jalan Teuku Umar No. 300,
Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Saat ini Perusahaan menguasai tanah seluas 131.069
Ha (2010: 131.024 Ha), termasuk perolehan tanah hasil lelang lahan eks PT Arya Dwipantara
seluas 3.138 Ha untuk pengembangan perkebunan yang meliputi kelapa sawit, karet, teh, dan
tebu dan menghasilkan produk minyak kelapa sawit, inti sawit, karet, gula dan teh.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
7
1. UMUM (Lanjutan)
a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan (Lanjutan)
Jumlah areal perkebunan yang telah mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) dan Hak
Guna Bangunan (“HGB”) yang terdiri dari 20.852Ha berlokasi di Propinsi Sumatera Selatan,
9.791 Ha di Propinsi Bengkulu dan 44.127 Ha di Propinsi Lampung. HGU tersebut akan berakhir
pada periode antara tahun 2011 – 2040.
Perusahaan memiliki 12 (dua belas) pabrik pengolahan karet dengan jumlah keseluruhan
kapasitas pengolahan sebesar 285 ton karet kering per hari, 7 (tujuh) pabrik kelapa sawit dengan
jumlah keseluruhan kapasitas pengolahan sebesar 261 ton tandan buah segar (“TBS”) per jam,
2 (dua) pabrik pengolahan inti sawit dengan jumlah keseluruhan kapasitas pengolahan sebesar
150 ton inti sawit per hari, 2 (dua) pabrik gula dengan jumlah keseluruhan kapasitas pengolahan
sebesar 9.500 ton tebu per hari dan 1 (satu) buat pabrik teh dengan kapasitas pengolahan 40 ton
pucuk daun segar per hari.
b. Karyawan, Direksi dan Komisaris
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki masing-masing sejumlah 13.803
karyawan dan 14.142 karyawan (tidak diaudit).
Susunan Dewan komisaris pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“BUMN RI”)
No. KEP-187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008, adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Akmaluddin Hasibuan
Komisaris : M. Saleh Ali
Komisaris : Hasanuddin Ibrahim
Komisaris : Harun Sulkam
Komisaris : H. Anshori Mattjik
Komisaris : Razali Ishak
Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-134/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006
No. KEP-41/MBU/2007 tanggal 4 April 2007, dan No. KEP-116/MBU/2007 tanggal 4 Juli 2007,
No. KEP-81/MBU/2009, yang dituangkan dalam Akta No. 13 – Notaris Nur Muhammad Dipo
Nusantara Pua Upa, S.H., tanggal 23 April 2009 adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Andi Punoko
Direktur Produksi : Mardjan Ustha
Direktur Keuangan : Boyke Budiono
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Budi Santoso
Direktur Pemasaran dan Renbang : Gatot Bintoro
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
8
1. UMUM (Lanjutan)
b. Karyawan, Direksi dan Komisaris (Lanjutan)
Remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011 dalam bentuk gaji, bonus, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya
masing-masing sejumlah Rp3.727.587; Rp2.766.302; Rp346.200 dan Rp758.013 (2010:
Rp3.551.292; Rp1.403.381; Rp295.941; Rp476.079). Sedangkan remunerasi yang diberikan
kepada Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
dalam bentuk honorarium, bonus dan tunjangan hari raya masing-masing sejumlah
Rp2.061.922; Rp 1.413.220; Rp476.078 (2010: Rp2.267.809; Rp753.525; dan Rp151.187).
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan yang mempengaruhi penentuan
posisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan di bawah ini:
a. Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
yaitu prinsip akuntansi yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) serta peraturan pemerintah lainnya yang berlaku
dalam penyajian laporan keuangan perusahaan perkebunan.
Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011,
disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), ”Penyajian Laporan Keuangan”
Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akuntansi biaya perolehan historis, dan dasar
pengukuran dijelaskan secara lebih jauh pada kebijakan akuntansi berikut
Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung (direct method) dengan
mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.
Seluruh angka dalam laporan keuangan Perusahaan, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan menjadi
ribuan Rupiah yang terdekat.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
9
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
b. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang
asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pos aset dan
liabilitas moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai berikut
:
2 0 1 1 2 0 1 0
Rp Rp
1 USD 9.068 8.991
c. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang
akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya.
d. Penyisihan piutang tak tertagih
Penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan
masing-masing akun piutang pada akhir tahun.
e. Persediaan
Efektif tanggal 1 Januari 2009, PSAK No. 14 (Revisi 2008) mengenai “Persediaan”
menggantikan PSAK No. 14 (1994). Penerapan revisi ini tidak menimbulkan dampak signifikan
terhadap laporan keuangan tahun 2011.
Persediaan termasuk tanaman perkebunan semusim, yaitu tanaman yang langsung memberikan
hasil dalam satu musim tanam. Akun tanaman semusim merupakan akumulasi beban-beban
yang berhubungan dengan pengadaan lahan, pemupukan, dan bibit hingga panen. Sedangkan
beban-beban yang berhubungan dengan pengadaan dan perawatan bibit tanaman semusim yang
belum siap untuk berproduksi dicatat sebagai aset lain-lain.
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi
bersih (the lower of cost or net realizable value).
Harga perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata dan meliputi biaya pembelian, biaya
konversi untuk persediaan yang dikonversi melalui proses produksi sendiri dan biaya lain yang
timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai
(present location and condition). Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil
penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.
Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran
biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan barang jadi yang dihasilkan.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
10
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
f. Investasi
Investasi pada perusahaan asosiasi
Perusahaan asosiasi adalah suatu badan usaha yang dimiliki Perusahaan, baik langsung maupun
tidak langsung, 20% atau lebih hak suara di badan usaha tersebut, atau Perusahaan memiliki
pengaruh yang signifikan, namun tidak mengendalikan badan usaha tersebut.
Investasi Perusahaan dengan kepemilikan saham antara 20% sampai dengan 50% dicatat dengan
menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, saldo penyertaan yang disajikan dalam
laporan posisi keuangan adalah harga perolehan dari penyertaan ditambah atau dikurangi
dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan
serta dikurangi dengan pendapatan dividen.
Investasi jangka panjang lainnya
Investasi jangka panjang lainnya merupakan investasi untuk dimiliki oleh Perusahaan dalam
jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi ini dapat berbentuk:
a) Kepemilikan saham kurang dari 20% dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan
dan nilai bersih yang dapat direalisasi; dan
b) Investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham yang nilai wajarnya tidak tersedia
dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersihnya.
g. Tanaman Perkebunan
Tanaman perkebunan diklasifikasi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu tanaman produksi dan
persediaan. Tanaman produksi dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman
telah menghasilkan. Tanaman yang langsung memberikan hasil dalam satu musim tanam
diklasifikasikan sebagai persediaan.
Tanaman belum menghasilkan
Tanaman belum menghasilkan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan
dan dinyatakan sebesar harga perolehannya, meliputi:
a) Biaya langsung seperti biaya-biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan,
dan pemeliharaan termasuk biaya tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan tersebut; dan
b) Kapitalisasi beban keuangan atas pinjaman yang digunakan untuk mengembangkan tanaman
selama tanaman tersebut belum menghasilkan.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
11
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
g. Tanaman Perkebunan (lanjutan)
Tanaman telah menghasilkan
Biaya perolehan tanaman belum menghasilkan direklasifikasi ke akun tanaman telah
menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman
dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran
manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 3
(tiga) tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok telah menghasilkan tandan buah
atau dua lingkaran tandan telah matang atau berat rata-rata buah per tandan telah mencapai 3
(tiga) kilogram atau lebih;
b) Tanaman karet dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 5 (lima)
tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok sudah dapat disadap dan mempunyai
ukuran lilit batang 45 cm yang diukur pada ketinggian satu meter dari pertautan okulasi; dan
c) Tanaman teh dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 3 (tiga) tahun
dan 60% daun dari jumlah seluruh pohon per blok telah dapat dipetik.
Penyusutan tanaman telah menghasilkan dimulai sejak dipindahkan dari tanaman belum
menghasilkan, dihitung dengan cara sebagai berikut:
Jenis aset tanaman Metode Tarif
penyusutan
per tahun
Tanaman telah menghasilkan - karet Garis lurus 4%
Tanaman telah menghasilkan - kelapa sawit Garis lurus 4%
Tanaman telah menghasilkan - teh Garis lurus 2%
h. Aset Tetap
Awalnya suatu aset tetap diukur sebesar nilai perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya
dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan
kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud
manajemen, serta estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi
lokasi aset. Penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Tanah diakui sebesar biaya perolehan
dan tidak disusutkan.
Jenis aset Metode Tarif
penyusutan
per tahun
Bangunan Garis lurus 5% - 6,6%
Mesin dan instalasi pabrik Garis lurus 12,50%
Jalan, jembatan, dan saluran Garis lurus 6,25%
Peralatan angkut Garis lurus 20%
Peralatan kebun Garis lurus 20%
Peralatan kantor Garis lurus 10% - 20%
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
12
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
h. Aset Tetap (lanjutan)
Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun setiap tahun
buku untuk memastikan nilai residu, manfaat dan metode depresiasi diterapkan secara konsisten
sesuai dengan ekspektasi pola manfaat ekonomis dari aset tersebut.
Penyusutan dari suatu aset tersebut tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di
lokasi dan kondisi membutuhkan aset tersebut untuk dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan
manajemen. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan dalam operasional
perusahaan kecuali jika aset tersebut telah habis disusutkan.
Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi tersebut diakui ke dalam jumlah
tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria. Semua
beban pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam
laporan laba rugi konprenhensif pada saat terjadinya. Ketika suatu aset dilepaskan atau tidak
ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, biaya
perolehan dan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dikeluarkan
dari akun tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap akan
dimasukkan dalam laporan laba rugi konprehensif.
i. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan badan ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk periode bersangkutan.
Perusahaan melakukan penangguhan pajak (deferred income tax) atas perbedaan waktu
pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak
yang terutama berhubungan dengan beban penyusutan dan amortisasi. Perlakuan tersebut telah
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi
Pajak Penghasilan.
j. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).
Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat Perusahaan telah, secara signifikan,
memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Di samping itu, tidak
terdapat ketidakpastian yang signifikan sehubungan dengan arus penerimaan pendapatan dari
penjualan dan biaya-biaya sehubungan dengan penjualan tersebut serta kemungkinan terjadinya
pengembalian barang.
k Liabilitas Diestimasi
Liabilitas diestimasi harus diakui apabila Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat
hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan
(probable) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan estimasi
yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
13
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
l. Penurunan nilai aset
Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menelaah ada atau tidaknya penurunan
nilai aset apabila terjadi perubahan kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang
mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Jika terdapat
indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari
aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali ditentukan oleh nilai yang lebih tinggi antara
harga jual bersih dan nilai pakai. Kerugian penurunan nilai aset diakui apabila nilai tercatat aset
atau unit yang menghasilkan kas melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian
penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.
Nilai tercatat aset yang rugi penurunan nilainya telah diakui harus dinaikkan kembali menjadi
sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, hanya jika terjadi perubahan dalam taksiran yang
digunakan untuk menentukan nilai aset yang dapat diperoleh kembali sejak saat terakhir kali
rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai aset dapat dipulihkan hanya jika nilai
tercatat aset tidak melebihi nilai tercatat aset yang seharusnya diakui, setelah dikurangi
depresiasi atau amortisasi, seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi
penurunan nilai atas aset tersebut.
m. Biaya ditangguhkan
Biaya-biaya yang mempunyai manfaat di kemudian hari dan melebihi akhir periode pembukuan
dikapitalisasi dan diamortisasikan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan
metode garis lurus, termasuk biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas
tanah (Hak Guna Usaha) yang diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah tersebut.
Beban tangguhan lainnya diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya.
n. Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan dari penjualan barang jadi diakui pada saat risiko dan hak kepemilikan barang
berpindah ke pelanggan berdasarkan perjanjian atau syarat penjualan dalam kontrak.
Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis)
o. Beban keuangan
Biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap dan tanaman belum
menghasilkan dikapitalisasi sampai saat pembangunan aset tetap telah selesai dan siap untuk
digunakan atau saat tanaman mulai menghasilkan. Biaya pinjaman ini mencakup beban bunga,
rugi selisih kurs dan biaya pinjaman lainnya.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
14
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
p. Transaksi pada pihak – pihak berelasi
Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, “Pengungkapan Pihak - Pihak
Berelasi”.
Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan
persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah
diungkapkan dalam laporan keuangan. Transaksi Perusahaan dengan Badan Usaha Milik
Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal tidak diungkapkan sebagai
transaksi pihak-pihak berelasi, kecuali untuk transkasi antar Perkebunan Nusantara atau asosiasi
yang dibentuk oleh Perkebunan Nusantara dimana perlakuan transaksinya ditentukan oleh
Perkebunan Nusantara.
q. Imbalan jasa masa kerja karyawan
i. Imbalan jasa masa kerja karyawan
Imbalan jasa masa kerja diakui berdasarkan jumlah imbalan yang lebih tinggi antara
Peraturan Perusahaan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Berdasarkan
Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) antara Perusahaan dan karyawan, Perusahaan
memberikan imbalan jasa masa kerja pensiun kepada karyawan yang telah mencapai usia
pensiun normal pada umur 55 – 56 tahun sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja
No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UUTK”) dan imbalan lainnya berupa santunan hari
tua, tunjangan masa persiapan pensiun (MPP), cuti panjang, dan penghargaan masa kerja.
Kecuali untuk pensiun, imbalan tersebut tidak didanai.
Estimasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan sehubungan dengan program
imbalan pasti jasa masa kerja adalah nilai kini dari liabilitas imbalan pasti pada tanggal
laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aktiva program, jika ada, serta disesuaikan
dengan keuntungan atau kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu yang belum diakui.
Liabilitas imbalan pasti lainnya dihitung oleh aktuaria independen menggunakan metode
projected unit credit.
Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar
masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang
Rupiah dengan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo
imbalan yang bersangkutan.
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi dan perbedaan antara
asumsi aktuarial dengan kenyataan (experience adjustment) sejumlah yang lebih besar antara
10% dari liabilitas imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi
komprehensif selama rata-rata sisa masa kerja para karyawan yang bersangkutan
Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu dibebankan langsung
pada laba rugi, kecuali bila perubahan terhadap manfaat program tergantung pada status
kepegawaian pekerja di masa yang akan datang (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa
lalu diamortisasikan secara garis lurus sepanjang periode vesting.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
15
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
q. Imbalan jasa masa kerja karyawan
ii. Tantiem
Perusahaan membuat penyisihan atas tantiem berdasarkan estimasi manajemen dan
dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan
Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan
oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut
disahkan oleh RUPS.
iii. Bonus
Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi Direksi Perusahaan dan disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (“RUPS”). Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen
dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada
periode dimana untuk keputusan atas besaran bonus tersebut disahkan oleh RUPS
r. Instrumen Keuangan
Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan mengadopsi PSAK No. 50 (Revisi 2006),
“Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pelaporan”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.
PSAK No. 50 (Revisi 2006) mengatur persyaratan tentang penyajian dari instrumen keuangan
dan informasi yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan, sedangkan PSAK No. 55
(Revisi 2006) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan,
liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan.
Aset Keuangan
Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai salah
satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif,
pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan
tersedia untuk dijual. Perusahaan menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal
dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi pada setiap akhir tahun keuangan.
Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset
keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, ditambah
dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset
keuangan tersebut.
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran
tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal,
PSAK No. 55 (Revisi 2006) mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan atau kerugian
terkait diakui pada laporan laba rugi komprehensif ketika pinjaman yang diberikan dan piutang
dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
16
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
r. Instrumen Keuangan (Lanjutan)
Aset keuangan utama Perusahaan meliputi kas dan setara kas dan piutang usaha.
Piutang lain-lain diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang
sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat
bila ada bukti yang obyektif bahwa Perusahaan tidak akan dapat menagih piutang tersebut.
Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan
akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya
yang relevan dibawah catatan ini.
Penghentian Pengakuan
Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari
aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:
i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
ii. Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan
tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa
penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan
(a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan
seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah
mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.
Penghentian Pengakuan
Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara
nilai tercatat dan jumlah dari pembayaran yang diterima harus diakui pada laporan laba rugi
komprehensif.
Penurunan Nilai
Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti
yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.
Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi,
Perusahaan pertama kali menentukan secara individual apakah terdapat bukti obyektif mengenai
penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk
aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak
terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara
individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan
aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang
sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan
nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus
diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
17
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
r. Instrumen Keuangan (Lanjutan)
Aset Keuangan (Lanjutan)
Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi(lanjutan)
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian
tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa
datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat
atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut
diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga terus diakui
atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal aset
keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika
tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh
agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Perusahaan.
Jika, dalam tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah
atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka
kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan)
dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai
tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan
nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui
pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi.
Nilai kini atas estimasi arus kas masa datang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga
efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga
variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan
nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.
Liabilitas Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal
Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, hutang
dan pinjaman. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas
keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai hutang dan pinjaman. Perusahaan menetapkan
klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.
Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.
Liabilitas keuangan utama Perusahaan meliputi hutang jangka pendek dan jangka panjang,
hutang usaha dan lain-lain, dan biaya masih harus dibayar.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
18
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
r. Instrumen Keuangan (Lanjutan)
Liabilitas Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)
a. Hutang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga
Setelah pengakuan awal, hutang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga
diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif
("SBE"). Pada tanggal laporan posisi keuangan, biaya bunga yang masih harus dibayar
dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar.
Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba atau rugi ketika liabilitas dihentikan
pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.
Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau
premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai bagian dari "Beban Bunga dan Keuangan
Lainnya" dalam laporan laba rugi komprehensif.
b. Hutang
Liabilitas untuk hutang usaha dan hutang lain-lain lancar, dan biaya masih harus dibayar
dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai
wajarnya.
Penghentian Pengakuan
Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam
kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
s. Penggunaan saldo laba berdasarkan keputusan rapat Umum Pemegang Saham
Sebelum tahun 2009, penggunaan saldo laba ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang
Saham (“RUPS”) meliputi pembagian dividen dan penyisihan atas cadangan umum namun tidak
termasuk untuk dana program kemitraan dan bina lingkungan (“PKBL”). Sejak tahun 2009,
penggunaan saldo laba berdasarkan RUPS meliputi pembagian dividen, PKBL, dan penyisihan
atas cadagan umum. Realisasi PKBL sesuai dengan keputusan RUPS tahun buku 2010
Perusahaan sebesar Rp15.194.634 dicatat sebagai pengurang saldo laba dalam laporan
perubahan ekuitas tahun 2011 (2010: Rp6.014.238)
t. Informasi segmen
Informasi segmen disajikan berdasarkan segmen usaha yang teridentifikasikan. Suatu segmen
usaha adalah suatu unit usaha yang dapat dibedakan dan menyediakan produk dan jasa yang
berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen dibuat sesuai dengan kebijakan
akuntansi yang diadopsi dalam mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
19
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
u. Laba bersih per saham
Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah tertimbang
saham ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.
v. Restrukturisasi entitas sepengendali
Sesuai dengan PSAK No. 28, “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” yang diterapkan
oleh Perusahaan sejak tanggal 11 Maret 1996, transaksi restrukturisasi antara entitas
sepengendali, berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrument kepemilikan lainnya
yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok
usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi,
sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok
perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.
w. Penerapan standar akuntansi baru yang berlaku 1 januari 2011
Perusahaan melakukan penerapan revisi standar-standar akunatansi keuangan yang berlaku
efektif 1 Januari 2011 yang relevan dengan operasi Perusahaan. Pengadopsian standar baru ini
mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi di area-area berikut dan mempengaruhi
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun berjalan dan tahun-tahun
sebelumnya.
PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan
Standar ini menyebabkan perubahan format dan isi laporan keuangan, mencakup
perubahan – perubahan terminologi akuntansi dalam laporan keuangan.
Perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar revisian
PSAK 7 (Revisi 2009), Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
Standar ini memperluas definisi dari pihak-pihak berelasi dan mewajibkan pengungkapan
transaksi, saldo dan juga komitmen diantara pihak-pihak berelasi. Standar ini juga
mewajibkan pengungkapan kompensasi secara total dan untuk setiap kategori kompensasi
yang diberikan kepada personil manajemen kunci.
Perusahaan telah mengevaluasi hubungan dengan pihak-pihak berelasi dan telah
melakukan pengungkapan sesuai dengan standar revisian
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
20
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
w. Penerapan standar akuntansi baru yang berlaku 1 januari 2011(lanjutan)
Standar-standar baru dan revisian dibawah ini juga telah diadopsi dalam laporan keuangan.
Pengadopsian atas standar-standar dibawah ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap
jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tetapi mungkin berdampak pada transaksi dan
perikatan di masa depan :
PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas
PSAK 3 (Revisi 2010), Pelaporan Keuangan Interim
PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan
Tersendiri
PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi
PSAK 8 (Revisi 2010), Kejadian setelah Tanggal Pelaporan
PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tak Berwujud
PSAK 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis
PSAK 23 (Revisi 2010), Pendapatan
PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijkan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan
Mendasar
PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
PSAK 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual Dan Operasi Yang
Dihentikan
ISAK 7 (Revisi 2009), Konsolidasi – Entitas Dengan Tujuan Tertentu
ISAK 9, Perubahan Atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi Dan Liabilitas
Serupa
ISAK 10, Loyalitas Pelanggan
ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas
ISAK 14, Aset Tak Berwujud – Biaya Situs Web
ISAK 17, Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
21
3. KAS DAN SETARA KAS
Kas diasuransikan terhadap risiko kerugian atas pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai
pertanggungan asuransi sebesar Rp54.255.000 (2010: Rp117.515.000).
Tingkat bunga deposito berjangka Rupiah kurang dari tiga bulan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, masing-masing sebesar 10%-10,25%.
2 0 1 1 2 0 1 0
Kas 1.925.685 472.026
Kas di bank
Rekening Rupiah:
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 83.775.558 203.948.543
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 52.712.574 76.134.837
PT Bank Rakyat Indonesia - Syariah 1.714.698 -
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 59.102.553 42.320.678
PT Bank Perkreditan Rakyat Agroloka 3.331.757 2.899.669
PT Bank CIMB Niaga Tbk 587.721 2.798.396
PT Bank Agroniaga Tbk 820.979 1.448.265
PT Bank Bukopin Tbk 104.232 900.042
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 178.039 175.984
PT Bank Bengkulu 72.466 44.825
PT Bank Sumatera selatan 500.619 16.957
PT Bank lampung 442.631 -
Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor
Indonesia (Persero)) 66.992 56.992
203.410.819 330.745.188
Rekening Dolar Amerika Serikat:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(2011: US$ 4.523.521 ; 2010: US$ 27.343.264) 41.023.812 245.843.300
PT Bank Bukopin Tbk
(2011: US$ 383; 2010: US$ 25.424) 3.479 228.596
PT Bank BNI (Persero) Tbk
(2011: US$ 587.454; 2010: nihil) 5.327.621 -
46.354.912 246.071.896
Deposito berjangka kurang dari tiga bulan:
Rekening rupiah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 100.000.000 -
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50.000.000 -
PT Bank Perkreditan Rakyat Agroloka 2.250.000 2.250.000
152.250.000 2.250.000
403.941.416 579.539.110
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
22
4. PIUTANG USAHA
2 0 1 1 2 0 1 0
Pihak ketiga:
Vitra Commodoties Pte. Ltd 22.858.523 -
PT Unilever Indonesia Ltd 596.651 -
PT Sariwangi AEA 239.462 928.274
Kong Wooi Tea Merchants 212.603 197.758
PT Top Tea 104.990 -
PT Indokarya Internusa - 528.011
PT Indoma - 190.502
Lainnya (dibawah Rp50.000) 28.980 111.239
24.041.209 1.955.784
Dikurangi: Penyisihan piutang ragu-ragu - -
24.041.209 1.955.784
Rincian piutang usaha berdasarkan umur (bulan) adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Sampai dengan 3 bulan 24.041.209 1.955.784
3 bulan – 6 bulan - -
6 bulan – 1 tahun - -
Lebih dari 1 tahun - -
24.041.209 1.955.784
Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Dalam Dolar Amerika Serikat (2011: US$70.303
2010:US$149.253,31) 636.580 1.341.933
Dalam Rupiah 23.404.629 613.851
24.041.209 1.955.784
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh saldo piutang usaha pada tanggal 31
Desember 2011 dan 2010 akan tertagih, sehingga tidak perlu dibentuk penyisihan piutang ragu-
ragu.
Piutang usaha sebesar dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang (Catatan 21)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
23
5. PIUTANG LAIN-LAIN
2 0 1 1 2 0 1 0
Piutang tebu rakyat 777.271 12.336.988
Pinjaman pegawai 8.871.115 7.910.665
Piutang proyek kemitraan 3.901.687 5.519.433
Piutang penjualan tandan buah segar dan bibit 52.132 978.568
Piutang kerja sama olah (KSO) 2.561.440 121.371
Lainnya 25.615.999 22.850.641
41.779.644 49.717.666
Dikurangi: Penyisihan piutang ragu-ragu (3.948.209 ) (2.800.085 )
37.831.435 46.917.581
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Saldo awal 2.800.085 883.896
Penambahan selama tahun berjalan 1.148.124 1.916.189
Pemulihan penyisihan piutang ragu-ragu -
3.948.209 2.800.085
Piutang tebu rakyat merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani tebu yang digunakan
sebagai modal kerja untuk budidaya tanaman tebu. Pelunasan atas pinjaman ini akan diterima
Perusahaan dalam bentuk tebu pada saat dipanen.
Piutang proyek kemitraan kelapa sawit merupakan bagian lancar atas pinjaman yang diberikan
kepada petani sebagai modal untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Pelunasan atas pinjaman ini
akan diterima Perusahaan dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani kepada
Perusahaan. Pembayaran atas piutang kemitraan akan mulai diterima Perusahaan pada tahun
kelima dan akan dicicil oleh petani selama 60 (enam puluh) bulan.
Piutang Kerja Sama Olah (KSO) merupakan piutang atas jasa pengolahan kelapa sawit milik pihak
ketiga. Dalam kerjasama tersebut, pihak ketiga menitipkan TBS kepada Perusahaan untuk diolah,
dengan membayar jasa pengolahan per kilogram TBS sesuai dengan tarif yang disepakati.
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu memadai untuk
menutup kerugian atas kemungkinan piutang lain-lain tak tertagih.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
24
6. PERSEDIAAN
2 0 1 1 2 0 1 0
Persediaan barang jadi
Karet 113.844.817 95.649.836
Minyak sawit dan inti sawit 6.946.677 3.486.111
Teh 14.985.544 11.028.958
Gula dan tetes 6.812.052 33.509.164
142.589.090 143.674.069
Persediaan barang gudang:
Pupuk dan bahan kimia 148.142.860 83.053.124
Suku cadang 21.795.843 5.234.868
Bahan bakar dan pelumas 13.112.816 7.773.812
Lainnya 928.510 13.471.681
183.980.029 109.533.485
Tanaman semusim:
Beban pembibitan tebu 31.127.040 33.455.688
Beban pemupukan dan pemeliharaan 489.325.081 409.480.194
Beban penggarapan tanah 99.537.264 51.083.395
619.989.385 494.019.277
Jumlah persediaan kotor 946.558.504 747.226.831
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang dan
penurunan nilai lainnya - (465.943 )
946.558.504 746.760.888
Seluruh persediaan, kecuali tanaman semusim, telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas
kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan asuransi pada tanggal
31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 616.568.637 dan Rp 660.191.211.
Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk
menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan, mengingat persediaan
Perusahaan ditempatkan di beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam
waktu bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.
Persediaan dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang (Catatan 21).
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan yang ada pada tanggal 31 Desember2010
memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat persediaan usang dan penurunan nilai
realisasi bersih.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
25
7. PERPAJAKAN
a. Uang muka pajak
2 0 1 1 2 0 1 0
Pajak penghasilan badan 262.765.205 204.321.727
Klaim atas penagihan pajak 80.789.700 49.762.742
Pajak pertambahan nilai 39.755.400 34.585.605
383.310.305 288.670.074
Pajak penghasilan badan
Saldo lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan per 31 Desember 2010 terdiri dari:
2 0 1 1 2 0 1 0
Pajak penghasilan badan – tahun 2011 48.060.079 -
Pajak penghasilan badan – tahun 2010 75.997.279 65.613.880
Pajak penghasilan badan – tahun 2009 77.087.233 77.087.233
Pajak penghasilan badan – tahun 2008 61.620.614 61.620.614
262.765.205 204.321.727
Klaim atas penagihan pajak
Sampai dengan 31 Desember 2011, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan
Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih dalam proses
penyelesaian dengan rincian sebagai berikut:
Catatan Tahun
Keterangan fiskal Jenis Surat Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai eks KPP Metro 39c 2001- 2003 SKPKB 45.850.662
Pajak Pertambahan Nilai eks KPP Metro 39c 2001- 2003 STP 5.304.079
Pajak Pertambahan Nilai eks KPP Metro 39c 2001- 2003 STP 51.668.471
Pajak Pertambahan Nilai 39d 2008 SKPKB 94.331.089
Pajak Pertambahan Nilai 39d 2008 STP 5.518.273
Pajak Pertambahan Nilai 39d 2008 STP 12.342.848
Pajak Penghasilan Pasal 21 39e 2008 SKPKB 12.387.634
Pajak Penghasilan Pasal 21 39e 2008 SKDJP (8.466.692 )
Pajak Penghasilan Badan 39f 2008 SKPLB (48.115.480 )
Pajak Penghasilan Badan 39g 2009 SKPLB (76.965.552 )
Pajak Pertambahan Nilai 39g 2009 STP 2.482.649
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
26
7. PERPAJAKAN
a. Uang muka pajak(lanjutan)
Klaim atas penagihan pajak (lanjutan)
Atas keputusan-keputusan tersebut, Perusahaan telah telah membayar secara tunai tagihan
pajak PPN dan PPh 21 sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008 65.475.320 51.681.612
Pajak Pertambahan Nilai eks KPP Metro 17.233.249 -
Pajak penghasilan pasal 21 12.387.634 12.387.634
95.096.203 64.069.246
Dikurangi: telah dibebankan ditahun 2010 (14.306.503 ) (14.306.504 )
80.789.700 49.762.742
Seluruh tagihan pajak telah dibayar oleh Perusahaan baik melalui pembayaran tunai maupun
kompensasi dari kelebihan bayar pajak badan tahun 2008 dan 2009 serta pajak penghasilan
pasal 21 tahun 2008. Sampai dengan 31 Desember 2011, Perusahaan belum menyetujui
keputusan-keputusan tersebut.
b. Hutang pajak
2 0 1 1 2 0 1 0
Pajak penghasilan pasal 21 6.085.721 3.367.290
Pajak penghasilan pasal 23 1.979.078 2.257.380
Pajak penghasilan pasal 25 7.050.130 -
15.114.929 5.624.670
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
27
7. PERPAJAKAN (lanjutan)
c. Pajak penghasilan badan
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif
dengan hutang pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Laba sebelum pajak penghasilan 213.719.542 344.996.185
Beda tetap
Kesejahteraan karyawan 19.880.688 18.559.043
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final (3.050.982 ) (3.726.703 )
Beban pajak dan lain-lain 10.688.910 (2.609.257 )
241.238.158 357.219.268
Beda temporer
Penyusutan aset tetap dan aset tanaman
telah menghasilkan (16.623.051 ) 5.363.091
Biaya imbalan jasa masa kerja (41.821.098 ) (27.940.351 )
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi (1.543.349 ) (1.484.272 )
Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai (465.943 ) 465.943
Pengurangan biaya piutang ragu-ragu 1.148.124 1.916.189
Biaya gaji yang dikapitalisir dalam aset
tanaman belum menghasilkan (36.037.053 ) (19.738.791 )
Transaksi pembiayan aset tetap 270.146 -
Penghasilan kena pajak 146.165.934 315.801.077
Pajak penghasilan badan tahun berjalan dengan
tarif yang berlaku 36.541.484 78.950.268
Dikurangi: Pajak penghasilan dibayar di muka
Pasal 25 84.601.563 141.743.449
Pasal 22 - 2.172.172
Pasal 23 - 648.527
84.601.563 144.564.148
Lebih bayar pajak penghasilan badan (48.060.079 ) (65.613.880)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
28
7. PERPAJAKAN (lanjutan)
d. Pajak penghasilan tangguhan
Perhitungan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:
2 0 1 1
Penghasilan (beban)
pajak tangguhan
31 Des 2010 pada laporan laba rugi
komprehensif
31 Des 2011
Aset pajak tangguhan:
Cadangan imbalan jasa masa kerja 18.710.315 (10.455.275 ) 8.255.040
Aset tetap 5.953.348 (4.155.760 ) 1.797.588
Penyisihan piutang ragu-ragu 700.021 287.031 987.052
Penyisihan penurunan nilai persediaan 116.486 (116.486 ) -
Penyertaan jangka panjang (1.408.026 ) (385.837 ) (1.793.863 )
Aset tanaman belum menghasilkan (7.581.493 ) (9.009.263 ) (16.590.756 )
Transaksi sewa pembiayaan aset tetap 67.536 67.536
Jumlah 16.490.651 (23.768.054 ) (7.277.403 )
2 0 1 0
Penghasilan (beban)
pajak tangguhan
31 Des 2009 pada laporan laba rugi
komprehensif
31 Des 2010
Aset/(liabilitas) pajak tangguhan:
Cadangan imbalan jasa masa kerja 25.695.403 (6.985.088 ) 18.710.315
Aset tetap 4.612.575 1.340.773 5.953.348
Penyisihan piutang ragu-ragu 225.509 474.512 700.021
Penyisihan penurunan nilai persediaan 2.112.276 (1.995.790 ) 116.486
Penyertaan jangka panjang (706.269 ) (701.757 ) (1.408.026 )
Aset tanaman belum menghasilkan (2.646.795 ) (4.934.698 ) (7.581.493 )
Jumlah 29.292.699 (12.802.048 ) 16.490.651
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
29
7. PERPAJAKAN (lanjutan)
e. Rekonsiliasi antara jumlah beban (penghasilan) pajak dan jumlah yang dihitung dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Laba sebelum pajak penghasilan 213.719.542 344.996.185
Pajak pada tarif yang berlaku 53.429.885 86.249.045
Pengaruh pajak atas beban yang tidak
diperkenankan
/(penghasilan yang dikenakan pajak final):
Jasa giro yang dikenakan pajak final (762.748 ) (931.676 )
Lain-lain 7.642.401 3.987.447
60.309.538 89.304.816
Koreksi - 2.447.500
60.309.538 91.752.316
f. Penghasilan (beban) pajak
2 0 1 1 2 0 1 0
Pajak kini (36.541.484 ) (78.950.268 )
Pajak tangguhan (23.768.054 ) (12.802.048 )
(60.309.538 ) (91.752.316 )
8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA LAINNYA
2 0 1 1 2 0 1 0
Uang muka pada pemasok 3.972.010 28.362.530
Uang muka santunan hari tua 3.704.575 4.879.502
Sewa dibayar dimuka 745.924 1.108.946
Lainnya 23.541.105 15.689.042
31.963.614 50.040.020
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30
9. PIUTANG PIHAK – PIHAK BERELASI
2 0 1 1 2 0 1 0
PT Perkebunan Nusantara I 286.317 286.317
PT Perkebunan Nusantara II 594.232 626.126
PT Perkebunan Nusantara IV - 15.458
PT Perkebunan Nusantara VI 38.947 44.974
PT Perkebunan Nusantara IX - 30.423
PT Perkebunan Nusantara XII - 2.057
PT Perkebunan Nusantara XIII 100.000 100.000
PT Perkebunan Nusantara XIV 15.290.585 15.291.085
Dana Pensiun Perkebunan 21.508.655 5.831.897
37.818.736 22.228.337
Perusahaan asosiasi:
PT Rajawali Nusantara Indonesia 110.989 48.212
Lain-lain (dibawah Rp100 juta) 47.628 75.145
37.977.353 22.351.694
Dikurangi: Penyisihan piutang ragu-ragu - -
37.977.353 22.351.694
Penjelasan dari transaksi terkait piutang di atas lihat Catatan 36a dan 36c
10. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
Tahun 2011 Jumlah Penambahan/ Bagian Jumlah
Persentase penyertaan (pengurangan) laba/(rugi) Penyertaan
kepemilikan awal tahun penyertaan bersih Dividen akhir tahun
PT Bio Industri Nusantara 25% 5.632.102 - 2.464.935 (921.586 ) 7.175.451
Dikurangi:
Penurunan permanen
nilai penyertaan - - - - -
5.632.102 - 2.464.935 (921.586 ) 7.175.451
Tahun 2010
Jumlah Penambahan/ Bagian Jumlah
Persentase penyertaan (pengurangan) laba/(rugi) Penyertaan
kepemilikan awal tahun penyertaan bersih Dividen akhir tahun
PT Bio Industri Nusantara 25% 4.147.830 - 2.160.158 (675.886 ) 5.632.102
Dikurangi:
Penurunan permanen
nilai penyertaan - - - - -
4.147.830 - 2.160.158 (675.886 ) 5.632.102
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31
10. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan)
Perusahaan memiliki 1.925 saham atau 25% dari seluruh saham PT Bio Industri Nusantara senilai
Rp1.000/per saham. PT Bio Industri bergerak dalam bidang usaha pupuk.
11. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
Tahun 2011
Jumlah Jumlah
Persentase penyertaan penyertaan
kepemilikan awal tahun Penambahan Pengurangan akhir tahun
Nilai penyertaan:
Indoham 2,4% 368.753 - - 368.753
PT Kharisma Pemasaran Bersama 6,7% 1.000.000 - - 1.000.000
PT Riset perkebunan Nusantara 6,7% 50.000 - - 50.000
1.418.753 - - 1.418.753
Dikurangi:
Penurunan permanen nilai penyertaan - - - -
1.418.753 - - 1.418.753
Tahun 2010
Jumlah Jumlah
Persentase penyertaan Penyertaan
kepemilikan awal tahun Penambahan Pengurangan akhir tahun
Nilai penyertaan:
Indoham 2,4% 368.753 - - 368.753
PT Kharisma Pemasaran Bersama 6,7% 1.000.000 - - 1.000.000
PT Riset Perkebunan Nusantara 6,7% 50.000 - - 50.000
1.418.753 - - 1.418.753
Dikurangi:
Penurunan permanen nilai penyertaan - - - -
1.418.753 - - 1.418.753
Penyertaan saham pada Hamburg Indonesische Import Gesellschaft mbH (“Indoham”) adalah sesuai
dengan surat eks-BKU PNP No. 871.WK.BK/A/U/175 tanggal 14 April 1975 dan
No. 1554/ASS.PP/A/U/78 tanggal 30 Agustus 1978 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Indoham tangal 6 Agustus 1997 di Departemen Pertanian, Jakarta.
Penyertaan saham pada PT Riset Perkebunan Nusantara adalah sesuai dengan surat Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara No. S-713/MBU/2009 tanggal 30 September 2009 dan sesuai dengan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham seluruh PT Perkebunan Nusantara I (Persero) sampai
dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan PT RNI (Persero) mengenai Persetujuan
Pendirian Perseroan Terbatas PT Riset Perkebunan Nusantara serta surat PT Perkebunan Nusantara
IV (Persero) No. 04.01/X/221/XI/2009 mengenai setoran modal PT Riset Perkebunan Nusantara.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
32
11. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (Lanjutan)
Penyertaan saham pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara adalah sesuai dengan surat
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-674/MBU/2009 tanggal 30 September 2009
tentang perubahan bentuk Kantor Pemasaran Bersama PTPN menjadi Perseroan Terbatas.
Pembayaran atas penyertaan modal saham PT Kharisma Pemasaran Bersama sebesar Rp1.000.000
dilaksanakan tanggal 21 Januari 2010.
12. ASET TANAMAN PERKEBUNAN
a. Tanaman telah menghasilkan
2 0 1 1 Saldo Saldo
31 Des 2010 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Des 2011
Nilai perolehan tanaman:
Karet 440.788.124 - (18.015.206 ) 90.484.999 513.257.917
Kelapa sawit 551.208.484 - (5.626.616 ) 95.500.533 641.082.401
Teh 30.496.970 - - - 30.496.970
1.022.493.578 - (23.641.822 ) 185.985.532 1.184.837.288
Akumulasi penyusutan:
Karet 93.708.258 19.994.639 (13.744.119 ) (668.442 ) 99.290.336
Kelapa sawit 118.016.299 20.997.703 (4.762.968 ) 519.305 134.770.339
Teh 6.780.661 609.940 - 149.137 7.539.738
218.505.218 41.602.282 (18.507.087 ) - 241.600.413
803.988.360 943.236.875
2 0 1 0
Saldo Saldo
31 Des 2009 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Des 2010
Nilai perolehan tanaman:
Karet 363.746.900 - (27.497.907 ) 104.539.131 440.788.124
Kelapa sawit 521.256.330 - (15.815.111 ) 45.767.265 551.208.484
Teh 23.434.584 - - 7.062.386 30.496.970
908.437.814 - (43.313.018 ) 157.368.782 1.022.493.578
Akumulasi penyusutan:
Karet 94.936.133 18.132.803 (19.360.678 ) - 93.708.258
Kelapa sawit 106.223.889 19.039.673 (7.247.263 ) - 118.016.299
Teh 6.170.722 609.939 - - 6.780.661
207.330.744 37.782.415 (26.607.941 ) - 218.505.218
701.107.070 803.988.360
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
33
12. ASET TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan)
a. Tanaman telah menghasilkan (lanjutan)
Pengurangan tanaman telah menghasilkan termasuk penghapusan untuk dilakukan penanaman
kembali (replanting) dan pengalihan sebagian lahan kepada Pemerintah Provinsi Lampung
seluas 350Ha. Total nilai buku pengurangan tanaman telah menghasilkan sebesar Rp5.134.726
dan nilai ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp4.440.000 sehingga rugi
penghapusan tanaman sebesar Rp694.726 (2010: Rp10.620.002) dan degradasi tanaman
menghasilkan menjadi tanaman belum menghasilkan dengan nilai buku sebesar Rp nihil
(2010: Rp6.085.068).
b. Tanaman belum menghasilkan
Tanaman belum menghasilkan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
mengembangkan lahan perkebunan kelapa sawit, karet dan teh milik Perusahaan (lahan
perkebunan inti) seperti pembersihan lahan, penanaman bibit, pemupukan, aktivitas
pemeliharaan lainnya dan beban keuangan dari pinjaman yang berkaitan dengan
pengembangan tanaman tersebut sampai areal perkebunan yang bersangkutan telah
menghasilkan dan diakui sebagai tanaman menghasilkan (Catatan 2g).
Perincian saldo biaya pengembangan lahan tersebut adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Saldo awal 1.087.037.284 716.622.070
Tambahan biaya pengembangan 694.288.921 461.418.774
Degradasi dari tanaman menghasilkan - 6.085.068
Reklasifikasi - 7.314.627
Kapitalisasi beban keuangan (Catatan 34) 98.945.487 52.965.527
1.880.271.692 1.244.406.066
Dikurangi:
Reklasifikasi ke tanaman menghasilkan (185.985.532 ) (157.368.782 )
1.694.286.160 1.087.037.284
Ditambah: Pembibitan 46.123.569 49.882.213
1.740.409.729 1.136.919.497
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
34
13. ASET TETAP
Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:
Pemilikan langsung 2 0 1 1
Saldo Saldo
31 Des 2010 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Des 2011
Nilai perolehan:
Tanah 78.680.243 14.371.964 - 14.087.979 107.140.186
Bangunan 253.577.883 47.310.333 - 1.110.724 301.998.940
Mesin dan instalasi pabrik 1.411.000.844 221.006.955 (4.324.770 ) 15.743.314 1.643.426.343
Jalan, jembatan dan saluran 192.741.304 33.524.914 (3.000 ) 4.434.432 230.697.650
Peralatan angkut 81.830.962 15.971.031 (682.290 ) - 97.119.703
Peralatan pertanian 168.892.626 14.315.480 (19.880 ) - 183.188.226
Peralatan lainnya 62.120.254 10.447.131 (303.556 ) - 72.263.829
2.248.844.116 356.947.808 (5.333.496 ) 35.376.449 2.635.834.877
Bangunan dan prasarana
dalam pembangunan 39.653.400 69.314.445 (140.410 ) (58.104.011 ) 50.723.424
Jumlah nilai perolehan 2.288.497.516 426.262.253 (5.473.906 ) (22.727.562 ) 2.686.558.301
Akumulasi penyusutan:
Bangunan 159.325.519 8.892.071 - - 168.217.590
Mesin dan instalasi pabrik 771.454.934 119.465.665 (1.629.927 ) - 889.290.672
Jalan, jembatan dan saluran 57.562.143 10.970.087 - - 68.532.230
Peralatan angkut 50.374.216 7.418.910 (305.926 ) - 57.487.200
Peralatan pertanian 154.585.093 14.683.958 (19.880 ) (32.005.729 ) 137.243.442
Peralatan lainnya 3.539.973 6.700.024 (294.945 ) 32.005.729 41.950.781
1.196.841.878 168.130.715 (2.250.678 ) - 1.362.721.915
1.091.655.638 1.323.836.386
2 0 1 1 2 0 1 0
Pemilikan langsung
Biaya perolehan 2.686.558.301 2.288.497.516
Akumulasi penyusutan (1.362.721.915 ) (1.196.841.878 )
Nilai buku pemilikan langsung 1.323.836.386 1.091.655.638
Aset sewa pembiayaan
Biaya perolehan 65.329.680 -
Akumulasi penyusutan (2.987.715 ) -
Nilai buku pemilikan langsung 62.341.965 -
Pemilikan langsung
Biaya perolehan 2.751.887.981 2.288.497.516
Akumulasi penyusutan (1.365.709.630 ) (1.196.841.878 )
Jumlah nilai buku 1.386.178.351 1.091.655.638
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
35
13. ASET TETAP (lanjutan)
Pemilikan langsung
2 0 1 0
Saldo Saldo
31 Des 2009 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Des 2010
Nilai perolehan:
Tanah 41.701.293 625.000 - 36.353.950 78.680.243
Bangunan 232.064.864 14.771.981 (1.862.065 ) 8.603.103 253.577.883
Mesin dan instalasi pabrik 1.023.536.027 199.963.421 (4.733.019 ) 192.234.415 1.411.000.844
Jalan, jembatan dan saluran 155.558.285 33.500.968 - 3.682.051 192.741.304
Peralatan angkut 53.210.820 4.417.756 (1.681.513 ) 25.883.899 81.830.962
Peralatan pertanian 146.713.522 23.276.652 (1.088.873 ) (8.675 ) 168.892.626
Peralatan lainnya 39.815.433 10.640.709 - 11.664.112 62.120.254
1.692.600.244 287.196.487 (9.365.470 ) 278.412.855 2.248.844.116
Bangunan dan prasaran
dalam pembangunan 101.023.200 224.357.682 - (285.727.482 ) 39.653.400
Jumlah nilai perolehan 1.793.623.444 511.554.169 (9.365.470 ) (7.314.627 ) 2.288.497.516
Akumulasi penyusutan:
Bangunan 150.155.383 11.032.201 (1.862.065 ) - 159.325.519
Mesin dan instalasi pabrik 691.771.285 84.036.200 (4.352.551 ) - 771.454.934
Jalan, jembatan dan saluran 48.654.782 8.907.361 - - 57.562.143
Peralatan angkut 47.911.427 4.112.708 (1.649.919 ) - 50.374.216
Peralatan pertanian 106.496.253 17.139.946 (1.088.872 ) 32.037.766 154.585.093
Peralatan lainnya 31.404.351 4.173.388 - (32.037.766 ) 3.539.973
1.076.393.481 129.401.804 (8.953.407 ) - 1.196.841.878
717.229.963 1.091.655.638
Aset sewa pembiayaan
2011 Alat angkut
Nilai perolehan:
Saldo 31 Desember 2010 -
Penambahan 65.329.680
Pengurangan -
Reklasifikasi -
Saldo 31 Desember 2011 65.329.680
Akumulasi penyusutan:
Saldo 31 Desember 2010 -
Penambahan 2.987.715
Pengurangan -
Reklasifikasi -
Saldo 31 Desember 2011 2.987.715
62.341.965
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
36
13. ASET TETAP (lanjutan)
Tanah yang digunakan untuk operasi Perusahaan termasuk tanah untuk tanaman telah
menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, pada tanggal laporan posisi keuangan dikuasai
oleh Perusahaan dan manajemen berkeyakinan bahwa penguasaan tersebut akan terus berlanjut.
Penyusutan aset tetap, amortisasi tanaman telah menghasilkan dan beban tangguhan hak atas tanah
yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2011 dan 2010
adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Penyusutan/amortisasi
Aset tetap 171.118.430 129.401.804
Beban tangguhan hak atas tanah (Catatan 14) 2.570.729 2.512.698
Tanaman telah menghasilkan (Catatan 12a) 41.602.281 37.782.415
215.291.440 169.696.917
Dibebankan ke akun:
Beban pokok penjualan 212.325.967 166.463.229
Biaya umum dan administrasi 2.965.473 3.233.688
215.291.440 169.696.917
Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis
tertentu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan sebesar Rp2.033.406.961 pada
tanggal 31 Desember 2011 (2010: Rp454.669.060) cukup memadai untuk menutup kemungkinan
kerugian atas aset yang dipertanggungkan, mengingat aset tetap Perusahaan terletak di beberapa
lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa
lokasi adalah sangat kecil.
Bangunan dan prasarana dalam pembangunan terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana
sebesar Rp20.994.991 (2010: Rp23.398.755), pembangunan pabrik sebesar (2010: nihil), tanaman
ulang Rp26.760.158 (2010: nihil) serta beban-beban pengurusan tanah sebesar Rp2.968.275
(2010: Rp16.254.645)
Sebagian tanah dan beberapa bangunan tertentu dijadikan jaminan untuk pinjaman jangka pendek
(Catatan 15) dan pinjaman jangka panjang (Catatan 21)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
37
14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
2 0 1 1 2 0 1 0
Beban ditangguhkan hak atas tanah 87.116.545 59.718.603
Piutang kemitraan kelapa sawit (Catatan 5) 8.854.468 5.004.127
Beban kebun tebu bibit (KTB) 8.714.352 7.514.421
Aset lainnya 2.845.275 4.842.066
107.530.640 77.079.217
Dikurangi:
Akumulasi amortisasi beban ditangguhkan atas tanah (14.027.712 ) (11.456.983 )
93.502.928 65.622.234
Beban ditangguhkan hak atas tanah termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), dan diamortisasi selama umur hak atas tanah tersebut. Amortisasi atas beban tangguhan
hak atas tanah selama tahun 2011 adalah sebesar Rp Rp2.570.729 (2010: Rp2.512.698).
Beban kebun tebu bibit (KTB) merupakan beban tangguhan dalam rangka persiapan pembibitan
yang akan menjadi beban kebun tebu giling (KTG) dalam 2 (dua) tahun mendatang.
15. PINJAMAN JANGKA PENDEK
2 0 1 1 2 0 1 0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 125.854.221 23.288.422
125.854.221 23.288.422
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan fasilitas pinjaman modal kerja
dalam bentuk revolving credit facility, dengan batas maksimum sebesar Rp150.000.000 yang
digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan dan atau menjamin pembelian pupuk atau
bahan baku dan sarana produksi di lingkup unit usaha Perusahaan. Bunga yang dikenakan untuk
pinjaman ini adalah sebesar 13% per tahun.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam
perjanjian kredit investasi, berupa:
1. Tanah seluas 41.414 m2 dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No.
211 tanggal 29 Desember 1983, No. 203 tanggal 4 Mei 1983, dan No. 193 tanggal 5 Februari
1993, beserta bangunan di atasnya berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa, Palembang dengan
nilai jaminan sebesar Rp10.000.000;
2. Tanah seluas 1.056.250 m2 dengan SHGB No. 2 tanggal 3 Oktober 1995 dengan nilai jaminan
sebesar Rp137.500.000 berlokasi di Desa Negara Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara;
3. Tanah seluas 38.191.292 m2 dengan SHGU No 21 tanggal 24 Oktober 1995 dengan total nilai
jaminan sebesar Rp11.000.000 berlokasi di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten
Lampung Utara;
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
38
15. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)
4. Tanah seluas 4.272,8 Ha berikut kebun kelapa sawit, pabrik pengolahan, kantor, gudang dan
mess yang berlokasi di Desa Sinar Banten Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Selatan dengan nilai jaminan sebesar Rp100.000.000;
5. Tanah seluas 3.055,71 Ha berikut kebun karet, pabrik, pengolahan karet, kantor, gudang, mess
berlokasi di Desa Air Batu Musi Landas, Kabupaten Muba Sumatera Selatan, Persediaan dan
bahan baku (antara lain pupuk, bahan kimia) dan barang jadi dengan nilai jaminan sebesar
Rp275.000.000.
16. HUTANG USAHA
Hutang usaha merupakan hutang kepada pemasok dalam mata uang Rupiah yang timbul dari
pembelian dengan rincian sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Pupuk 204.702.410 78.900.214
Konstruksi 154.313.214 20.685.635
Bahan bakar minyak 11.337.664 3.682.367
Kimia 9.337.614 13.539.890
Umum 222.371.827 147.010.416
602.062.729 263.818.522
17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
2 0 1 1 2 0 1 0
Bonus 36.591.858 71.935.950
Gaji 31.965.617 21.025.433
Bunga pinjaman 9.898.664 8.158.188
Biaya tanaman ulang 6.369.138 16.872.728
Tantiem 4.609.666 5.000.000
Biaya pakaian kerja 993.504 322.333
Jasa professional 685.000 622.727
Lainnya 17.559.769 4.449.851
108.673.216 128.387.210
Berkaitan dengan tahun buku 2011, manajemen telah mengestimasi jumlah bonus sebesar 1 (satu)
bulan gaji karyawan tetap (2010: dua bulan gaji karyawan tetap) .
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
39
18. UANG MUKA DARI PELANGGAN
2 0 1 1 2 0 1 0
Karet
New Continent Entreprise 56.457.827 -
Wilson Global Trade Pte. Ltd. 23.050.404 7.742.278
Tong Teik Pte. Ltd. 21.768.897 12.314.003
PT Jaya Tropical 9.672.621 -
Lanesborough Investment Pte. Ltd 4.390.401 3.506.654
Chudickson Trading (Co) Pte. Ltd 2.542.439 10.056.964
Vitra Commodoties Pte. Ltd - 24.764.086
Lainnya (dibawah Rp50.000) 194.192 6.840.470
118.076.781 65.224.455
Teh
PT Indoma 254.126 -
PT Van Rees Indonesia 63.953 -
PT Unilever Indonesia - 225.592
L. Elink Schuurman (Thee) BV. - 20.993
Lainnya (dibawah Rp50.000) 907.139 176.460
1.225.218 423.045
Kelapa sawit:
CV Aman Jaya 42.877.148 1.782.300
PT Bina Karya Prima 340.982 127.711
PT Indokarya - 31.890.030
PT Tunas Baru Lampung - 8.030.100
PT Musim Mas - 7.772.730
Lain-lain 113.741 60.804
43.331.871 49.663.675
162.633.870 115.311.175
Rincian uang muka dari pelanggan berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Dalam Dolar Amerika Serikat
US$10.690.363 (2010: US$7.358) 97.064.247 66.155.778
Dalam Rupiah 65.569.623 49.155.397
162.633.870 115.311.175
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
40
19. LIABILITAS LANCAR LAINNYA
2 0 1 1 2 0 1 0
Pembelian TBS, bahan olah karet (Bokar), dan tebu
dari pihak ketiga 33.424.595 33.575.320
KKP PKBL PT Bukit Asam (Persero) 24.065.461 4.295.522
Koperasi Karyawan Ruwa Jurai 12.171.930 5.964.545
Uang jaminan dari kontraktor dan kompensasi lahan 7.509.539 11.741.545
Pengobatan karyawan 6.860.151 1.653.444
Penebangan dan pengangkutan 3.398.761 3.067.845
Hutang bagi hasil 1.311.985 22.644.593
Titipan koperasi dan karyawan 1.178.193 325.697
Lainnya 8.786.551 9.716.009
98.707.166 92.984.520
20. HUTANG KEPADA PIHAK – PIHAK BERELASI
2 0 1 1 2 0 1 0
Perusahaan afiliasi
PT Perkebunan Nusantara III 3.011 2.139
PT Perkebunan Nusantara IV 2.570 -
PT Perkebunan Nusantara V 262.474 1.720.916
PT Perkebunan Nusantara VIII 141.098 -
PT Perkebunan Nusantara IX 12.979 -
PT Perkebunan Nusantara X 1.411.662 1.576.050
PT Perkebunan Nusantara XI 393.540 182.075
PT Perkebunan Nusantara XII 54.589 -
PT Perkebunan Nusantara XIII - 84.251
2.281.923 3.565.431
Asosiasi
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Yogyakarta 1.907.761 2.513.355
Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara 4.623.087 3.199.716
Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan - 4.029.348
Pusat Penelitian Karet Sungai Putih 522.862 119.680
Lembaga Penelitian Sembawa Palembang 310.322 650.322
Lainnya (dibawah Rp200 juta) 660.143 392.477
8.024.175 10.904.898
10.306.098 14.470.329
Penjelasan dari transaksi sehubungan dengan hutang di atas lihat catatan 36b.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
41
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG
2 0 1 1 2 0 1 0
Hutang bank:
Kredit Modal Kerja
Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor
Indonesia (Persero)) 175.000.000 200.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 40.771.141 21.625.955
PT Bank Agroniaga 30.000.000 -
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22.181.904 45.093.165
267.953.045 266.719.120
Kredit Investasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.209.425.914 529.078.751
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 748.814.041 490.858.076
Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor
Indonesia (Persero)) 348.000.000 348.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 229.570.530 237.200.242
PT Bank Agroniaga Tbk 23.481.748 34.625.953
2.559.292.233 1.639.763.022
Dikurangi: Biaya provisi (8.280.000 ) (2.500.000 )
Ditambah: Amortisasi biaya provisi 1.087.640 1.105.002
2.552.099.873 1.638.368.024
Hutang Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah RI – Rehabilitasi PIR 5.114.026 5.114.026
2.825.166.944 1.910.201.170
Dikurangi: Bagian lancar (428.928.418 ) (200.813.614 )
2.396.238.526 1.709.387.556
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
42
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
KREDIT MODAL KERJA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan fasilitas pinjaman modal kerja dalam
bentuk revolving credit facility, yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dengan batas
maksimum pinjaman sebesar Rp200.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% (2010:
10% per tahun.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:
1. Persediaan barang dan piutang dagang yang diikat secara fidusia, masing-masing dengan nilai
pengikatan sebesar Rp153.000.000 dan Rp8.123.000 atau nilai keduanya setara dengan
80,56% dari limit kredit;
2. Tanah dan bangunan seluas 3.774,3 Ha dengan sertifikas hak guna usaha (“SHGU”) No.
3/Bergen, 1.544,14 Ha dengan SHGU No. 4/Way Berulu dan 3.252,9 Ha dengan SHGU No.
2/KD yang ketiganya berlokasi di Lampung Selatan – Propinsi Lampung yang telah diikat
dengan hak tanggungan sebesar Rp59.359.000, dan;
3. Terdapat penambahan jaminan di perjanjian perpanjangan tahun 2009 yaitu SHGU No.
32/Sindang Sari dan SHGU No. 01 terletak di Kecamatan Tanjung Batu/Inderalaya,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.
Perpanjangan kredit terakhir dengan surat No. CBG.AGB/SPPK/D4.021/2010, jangka waktu
pinjaman dua tahun sehingga pinjaman ini dikelompokkan kedalam pinjaman jangka panjang.
Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2012.
Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero))
Pinjaman dari Indonesia Eximbank merupakan fasilitas kredit modal kerja ekspor dalam mata uang
Rupiah, yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja komoditi karet dengan batas maksimum
pinjaman sebesar Rp100.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun yang
ditinjau setiap 3 (tiga) bulan dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Fasilitas pinjaman
ini dijamin dengan kebun karet seluas 5.580,22 Ha dan pabrik karet di Unit Usaha Tulung Buyut
yang terletak di Desa Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Propinsi
Lampung, beserta sarana pelengkap, alat berat, kendaraan, tanah cadangan, bibit karet, mesin, dan
peralatan dengan total nilai jaminan sebesar Rp 137.397.000.
Perpanjangan kredit terakhir dengan dengan surat No. BS.0229/MDI/12/2010, jangka waktu
pinjaman dua (2) tahun sehingga pinjaman ini dikelompokkan kedalam pinjaman jangka panjang.
Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2012.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan fasilitas pinjaman modal kerja
dengan batas maksimum sebesar Rp100.000.000 yang digunakan untuk pembelian Tandan Buah
Segar (TBS) bahan dasar CPO, tebu dan Bahan Olah Karet dari Petani Plasma dan pihak ketiga.
Bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini adalah sebesar 10,5% per tahun (2010: 11% per tahun).
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
43
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Modal Kerja (lanjutan)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam
perjanjian kredit investasi, berupa:
1. Tanah seluas 3.819,13 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 21 berlokasi di
Desa Gunung Katun, Kabupaten Lampung dengan nilai agunan sebesar Rp3.000.000;
2. Tanah dengan SHGU No. 7/SK.S (8 Desa) seluas 6.657,60 Ha yang berlaku hingga 31
Desember 2012 dengan nilai agunan sebesar Rp23.000.000;
3. SHGU No. 10 tanggal 31 Desember 2019 seluas 895 Ha berlokasi di Desa Kota Napal,
Kabupaten Lampung Utara dengan nilai agunan sebesar Rp3.000.000.
4. SHGB No.2 tertanggal 3 Oktober 2025 berlokasi di Desa Negara Tulang Bawang, Kabupaten
Lampung Utara seluas 105,63 Ha, bangunan pabrik dan emplasmen dalam lingkungan pabrik
gula Bunga Mayang, sarana dan prasarana pada pabrik gula Bunga Mayang, mesin dan
peralatan pabrik dengan total nilai agunan sebesar Rp270.000.000;
5. Kendaraan dan alat berat pada pabrik gula Bunga Mayang dengan nilai agunan sebesar
Rp42.000.000.
6. Bagian dari proyek investasi seperti: pompa air, peralatan litbang, mesin dan peralatan pabrik
dengan total nilai agunan sebesar Rp321.000.000.
Perpanjangan kredit terakhir dengan dengan surat No. R.11.256-ADK/DKR/07/2010, jangka waktu
pinjaman dua tahun sehingga pinjaman ini dikelompokkan kedalam pinjaman jangka panjang.
Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2012.
PT Bank Agroniaga Tbk
Pinjaman dari PT Bank Agroniaga Tbk merupakan fasilitas pinjaman modal kerja dengan batas
maksimum sebesar Rp50.000.000 yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan.
Bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini adalah sebesar 11,5% per tahun. Fasilitas pinjaman ini
dijamin dengan agunan berupa tanah seluas 4.984,41 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha
(“SHGU”) No. 16/Rejosari, beserta bangunan di atasnya berlokasi di Lampung Selatan – Propinsi
Lampung.
Perpanjangan kredit terakhir dengan dengan surat No 01/Dir.01-OL/V/2010, jangka waktu
pinjaman dua tahun sehingga pinjaman ini dikelompokkan kedalam pinjaman jangka panjang.
Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2012.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
44
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
a. Fasilitas kredit investasi dengan batas maksimum sebesar Rp500.000.000 yang akan
digunakan untuk investasi tanaman karet dan kelapa sawit berdasarkan surat persetujuan dari
PT Bank Mandiri (Perserso) Tbk No. CBG.PSP/SPPK/028/2008 tanggal 23 Desember 2008.
Pinjaman ini juga dapat digunakan untuk investasi non-tanaman serta perlunasan Obligasi Seri
A dan syariah Mudharabah sebesar Rp290.000.000
Pinjaman ini dikenakan bunga mengambang sebesar 13,25% per tahun dan dijamin dengan
agunan berupa tanah SHGU No. 4/Way Berulu, SHGU No. 3/Bergen, SHGU No. 1/Betung
Krawo, SHGU No. 8/Ketahun, SHGU No. 4/Padang Pelawi, SHGU No. 1/Betung Krawo,
SHGU No. 41, 41, 52 dan 54, SHGU No. 0006/Talo Pino. Pinjaman ini dibayar setiap tanggal
23 akhir triwulan mulai tahun 2009 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2015.
Keseluruhan kredit sudah dicairkan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar
Rp320.000.000 (2010: Rp400.0000.000) dengan tingkat bunga 10,05% per tahun (2010:
10,5% per tahun).
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa Perusahaan harus menjaga rasio
Perusahaan yang meliputi current ratio minimal 110%, DER maksimal 250% dan DSCR
minimal 120%, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan
memindahtangankan barang jaminan, bertindak sebagai penjamin hutang atau menjaminkan
jaminan pinjaman kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman dari kreditur lain.
b. Fasilitas kredit investasi berdasarkan Perjanjian Kredit No. PK-CRO/040/PK-KI/2008 yang
dibuat dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., dengan akta No. 01 tanggal 1
April 2008 dengan batas maksimum sebesar Rp356.856.000 yang akan digunakan untuk
proyek revitalisasi Pabrik Gula Cinta Manis. Tahun 2009, berdasarkan perjanjian kredit No.
CBG.AGB/SPPK/DH12.053/2009 tanggal 1 Mei 2009, plafon pinjaman mengalami kenaikan
dari Rp356.856.000 menjadi Rp405.122.000. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan
berupa aset tetap yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut dan tanah SHGU No. 1 seluas
6.512, 42 Ha berikut mesin pabrik dan peralatan, bangunan pabrik dan emplasemen Pabrik
Gula Cinta Manis yang berlokasi di Desa Burai, Tanjung Baru, Senuro, Meranjat, Tanjung
Lalang, Sentul, Tebing Gerinting dan Desa Tanjung Sejaro, Propinsi Sumatera Selatan. Saldo
pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp89.425.914 (2010: Rp117.123.575)
dengan tingkat bunga 10,05% per tahun (2010: 10,5% per tahun).
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa Perusahaan harus menjaga debt
equity ratio maksimal sebesar 250% dan tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak
diperkenankan memindahtangankan barang jaminan, bertindak sebagai penjamin hutang atau
menjaminkan jaminan pinjaman kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman dari kreditur
lain, melakukan merger, pengambilalihan atau peleburan dengan pihak lainnya.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
45
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi (lanjutan)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)
c. Fasilitas pinjaman untuk kredit ketahanan pangan dan energy (“KKPE”) – Tebu
diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk No. 713/KRT/01/2008 tanggal 1 April 2008. Fasilitas pinjaman ini
diberikan kepada petani di lingkungan pabrik gula Bunga Mayang dalam rangka pembiayaan
pengembangan budi daya tanaman tebu dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun untuk
tahun 2010 dan 2009. Perjanjian ini dilaksanakan untuk 2 (dua) periode Masa Tahun Tanam
(“MTT”) yaitu MTT 2008/2009 dan MTT 2009/2010. Kelompok tani memberikan kuasa
kepada Perusahaan untuk menarik dan memindahbukukan dana pinjaman dari rekening
Perusahaan kepada kelompok tani yang memperoleh fasilitas pinjaman tersebut. Fasilitas
kredit ini tidak memiliki batas waktu, kecuali untuk setiap kredit yang diberikan kepada petani
penerima kredit ini, yaitu selama satu tahun dan Perusahaan berkewajiban untuk menarik
cicilan dari petani penerima kredit tersebut dan menyetorkannya kepada PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Dalam perjanjian ini tidak terdapat persyaratan pembatasan tindakan
Perusahaan (negative covenant). Pinjaman serta beban pinjaman lainnya seperti beban bunga
dan beban administratif penarikan pinjaman akan dibayar oleh kelompok tani penerima
fasilitas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui Perusahaan. Pinjaman ini
telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2011 (2010: Rp11.955.176 untuk MTT 2009/2010).
d. Fasilitas Kredit Investasi (KI) merupakan pinjaman non revolving diselenggarakan
berdasarkan surat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk NO.
CBG.AGB/SPPK/030/2011 tanggal 24 Maret 2011, dengan batas maksimum Rp. 600.000.000
yang akan digunakan untuk membiayai replanting pemeliharaan TBM kelapa sawit dan karet
tahun anggaran 2011. Pinjaman ini terbagi dalam Trance A dengan limit Rp 400.000.000 dan
Trance B dengan limit Rp. 200.000.000 dan seluruh pinjaman tersebut telah dicairkan.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan seluruh obyek yang dibiayai dengan fasilitas KI, atas
tanah SHGU dan yang dalam proses SHGU berikut tanaman, pabrik, bangunan dan sarana /
prasarana lain yang berdiri diatasnya yang menjadi agunan kredit PT Bank Mandiri Tbk.
Pinjaman ini dibayar setiap tanggal 23 akhir triwulan mulai tahun 2011 dan akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun. Saldo
pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp. 600.000.000 (2010: Nihil).
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa Perusahaan harus menjaga rasio
Perusahaan yang meliputi current ratio minimal 105%, Leverage maksimal 300% dan DSCR
minimal 110% dan cover bade maksimal 70%. Tanpa persetujuan tertulis dari bank,
Perusahaan tidak diperkenankan memindahtangankan barang jaminan, bertindak sebagai
penjamin hutang atau menjaminkan jaminan pinjaman kepada pihak lain dan memperoleh
pinjaman dari kreditur lain. Selain itu Perusahaan juga tidak boleh menerima pinjaman dari
bank/kreditur lain, melakukan penggantian pemegang saham, penggantian direksi dan dewan
komisaris tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
46
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi (lanjutan)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)
e. Fasilitas Kredit Investasi (KI) merupakan kredit non revolving dengan batas maksimum
Rp200.000.000 yang digunakan untuk membiayai investasi/capex sesuai dengan RUPS RKAP
tahun 2011 berdasarkan surat perjanjian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
No. CBG.AGB/SPPK/138/2011 tanggal 13 Desember 2011. Pinjaman ini dibayar setiap
tanggal 23 akhir triwulan sejak penandatanganan kredit. Jangka waktu kredit ini adalah 10
tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 31 Desember 2021, seluruh
plafon sudah dicairkan pada tahun 2011. Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa aset
tetap unit usaha Pabrik Gula Cinta Manis terdiri dari bangunan pabrik, mesin dan peralatan
pabrik kantor. Gudang, rumah, sarana dan prasaranan pabrik dan tanah, SHGU No.1 seluas
6.512,42 Ha a.n PTPN VII, yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Illir, Sumatera
Selatan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp200.000.000 (2010: Nihil)
dengan tingkat bunga 10% per tahun.
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa Perusahaan harus menjaga rasio
Perusahaan yang meliputi current ratio minimal 100%, Leverage maksimal 300% dan DSCR
minimal 100% dan cover bade maksimal 70%. Tanpa persetujuan tertulis dari bank,
Perusahaan tidak diperkenankan memindahtangankan barang jaminan, bertindak sebagai
penjamin hutang atau menjaminkan jaminan pinjaman kepada pihak lain dan memperoleh
pinjaman dari kreditur lain.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari:
a. Fasilitas kredit investasi yang diperoleh tanggal 14 Maret 2003 sebesar Rp32.500.000 dan
dikenakan bunga sebesar 10,25% (2010: 11%) per tahun. Pinjaman ini digunakan sebagai
pendanaan tambahan untuk pemeliharaan dan pembangunan serta peremajaan bangunan
pabrik kelapa sawit, karet, teh dan gula. Pokok pinjaman akan dibayar kembali secara bertahap
selama jangka waktu pinjaman yang berakhir pada tanggal 13 Maret 2012. Saldo pinjaman
pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.015.625 (2010: Rp5.078.125).
b. Fasilitas kredit yang merupakan tambahan fasilitas pinjaman di atas sesuai dengan Perjanjian
Kredit tanggal 16 September 2005, untuk pendanaan investasi tanaman dengan batas
maksimum kredit sebesar Rp68.000.000 dan dikenakan bunga sebesar 10,25% per tahun
(2010: 11% per tahun), serta untuk pendanaan investasi non-tanaman dengan batas maksimum
kredit sebesar Rp57.000.000 dan dikenakan bunga sebesar 11% per tahun (2009: 12% per
tahun). Pokok pinjaman akan dibayar kembali secara bertahap selama jangka waktu pinjaman,
yaitu untuk fasilitas kredit investasi tanaman akan berakhir pada tanggal 15 September 2018
dengan masa tenggang (grace period) selama 36 bulan dan untuk fasilitas kredit non-tanaman
akan berakhir pada 15 September 2014 dengan masa tenggang (grace period) selama 12
bulan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp62.010.000 (2010:
Rp75.990.000).
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
47
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)
b. Pinjaman tersebut dijamin dengan agunan berupa:
1. Hasil perkebunan yang dipanen berupa kelapa sawit, karet mentah, teh dan tebu dan yang
diproses serta siap jual, berupa minyak sawit, inti sawit, bungkil inti sawit, slab, blanket,
karet, gula pasir dan tetes sebesar maksimum kredit yang diberikan;
2. Perumahan dinas, mess karyawan, dan prasarana di atas tanah dengan SHGB No. 193,
No. 211 dan No. 203 untuk lahan seluas 41.414 m2 berlokasi di Kecamatan Talang
Kelapa, perkebunan tebu dan asetnya di atas tanah SHGU No. 01 seluas 6.512,4 Ha
berlokasi di desa Burai; bangunan pabrik gula, kantor, gudang dan mess karyawan dan
aset lainnya di atas tanah SHGU No. 2 seluas 105,62 Ha berlokasi di desa Tulang
Bawang; tanah dan aset lainnya di atas tanah SHGU No. 21 seluas 3,819,13 Ha berlokasi
di Desa Kantun Malai, pabrik pengolahan karet, kebun karet, mess karyawan diatas tanah
SHGU No. 2 seluas 4.272,8 Ha berlokasi di Desa Sinar Banten, kebun karet, pabrik
pengolahan karet, kantor, gudang, dan mess karyawan berlokasi di Desa Sinar Banten,
kebun karet, pabrik pengolahan karet, kantor, gudang dan mess karyawan berlokasi di
Desa Air Batu Musi di atas tanah seluas 3.054,86 Ha yang kepemilikannya didasarkan
pada surat keputusan Departemen Dalam Negeri No. SK. 10/HGU/DA/77.
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari
Bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengadakan penggabungan usaha dengan pihak lain,
mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar Perusahaan,
memindahkan bentuk atau status hukum Perusahaan kepada pihak pemegang saham dan
kepada pihak lain, melunasi pinjaman kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali
pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan
kegiatan usaha, menerima pinjaman dari pihak ketiga kecuali jika pinjaman tersebut berkaitan
transaksi dagang, membuka kantor cabang dan perwakilan baru atau membuka usaha baru
selain usaha yang telah ada, mengikat diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan,
membubarkan Perusahaan atau minta dinyatakan pailit, memelihara current ratio tidak kurang
dari 1,20 kali, memelihara debt to equity tidak lebih dari 2,20 kali dan mengubah susunan
pengurus, direksi dan komisaris Perusahaan.
c. Fasilitas kredit investasi yang diperoleh tanggal 29 Oktober 2009 dengan jumlah maksimum
sebesar Rp450.000.000 terdiri dari Rp380.000.000 pinjaman pokok dan Rp70.000.000
pinjaman IDC dan dikenakan bunga sebesar 10,25% per tahun (2010: 11% per tahun).
Pinjaman ini digunakan sebagai pendanaan tambahan untuk pembiayaan investasi penanaman
ulang tanaman perkebunan (non-tebu) dan non-tanaman (infrastructure) di lingkup unit-unit
usaha. Pokok pinjaman akan dibayar kembali secara bertahap selama jangka waktu pinjaman
yang berakhir pada tanggal 29 Oktober 2019. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011
sebesar Rp435.788.417 (2010: Rp409.789.951).
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
48
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)
c. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam
perjanjian kredit modal kerja. Jaminan yang dijaminkan antara lain:
1. Tanah seluas 41.414 m2 dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”)
No. 211 tanggal 29 Desember 1983, No. 203 tanggal 4 Mei 1983, No. 193 tanggal
5 Februari 1993, beserta bangunan diatasnya berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa,
Palembang telah diikat dengan nilai jaminan sebesar Rp10.000.000;
2. Tanah seluas 1.056.250 m2 dengan SHGB No. 2 tertanggal 3 Oktober 1995 telah diikat
dengan nilai jaminan sebesar Rp137.500.000 berlokasi di Desa Negara Tulang Bawang,
Kabupaten Lampung Utara, tanah seluas 38.191.292 m2 dengan SHGU No, 21 tanggal
24 Oktober 1995 dengan nilai jaminan sebesar Rp11.000.000 berlokasi di Kecamatan
Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara, tanah seluas 4.272,8 Ha berikut kebun
kelapa sawit, pabrik pengolahan, kantor, gudang dan mess di Desa Sinar Banten Bekri,
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai jaminan sebesar
Rp100.000.000;
3. Tanah seluas 3.055,71 Ha berikut kebun karet, pabrik, pengolahan karet, kantor, gudang,
mess berlokasi di Desa Air Batu Musi Landas, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan;
4. Persediaan, bahan baku (antara lain pupuk, bahan kimia) dan barang jadi dengan nilai
sebesar Rp275.000.000
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari
Bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengadakan penggabungan usaha dengan pihak lain,
mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar Perusahaan,
memindahkan bentuk atau status hukum Perusahaan kepada pihak pemegang saham dan
kepada pihak lain, melunasi pinjaman kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali
pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan
kegiatan usaha, menerima pinjaman dari pihak ketiga kecuali jika pinjaman tersebut berkaitan
dengan transaksi dagang, membuka kantor cabang dan perwakilan baru atau membuka usaha
baru selain usaha yang telah ada, mengikat diri sebagai penjamin, menjaminkan harta
kekayaan, membubarkan Perusahan atau minta dinyatakan pailit, memelihara current ratio
tidak kurang dari 1 kali, memelihara debt to equity tidak lebih dari 2,60 kali, memelihara debt
service coverage diatas 100% dan mengubah susunan pengurus, direksi dan komisaris
Perusahaan.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
49
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)
d. Fasilitas Kredit Investasi, sesuai dengan persetujuan dari Bank Mandiri no. KPD/2.4/695/R
tanggal 23 Desember 2011 digunakan sebagai reimburssement atas pembiayaan investasi rutin
(tanaman dan non tanaman) serta pengembangan yang telah dilakukan pada tahun 2010.
Jumlah maksimum Rp250.000.000. Tingkat suku bunga pada tahun 2011 adalah 9.5%.
Pinjaman dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya. Aflopend kredit, jangka waktu
9 (sembilan) tahun dengan grace period 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan
Perjanjian Kredit.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam
perjanjian kredit modal kerja. Jaminan yang dijaminkan antara lain:
1. Sebidang tanah luas 41.414 m2 berikut kantor perwakilan PT Perkebunan Nusantara VII
(persero), perumahan, mess dan prasarana lain yang terletak diatasnya, lokasi di Jl. Kolonel
H Burlian Km 9.5 Sukarame Kec talang kelapa Palembang terdiri dari : SHGB No 211
tertanggal 29 Des 1983 luas 26,533 m2, SHGB No 203 tertanggal 4 Mei 1983 seluas
10,000 m2, SHGB No 193 tertanggal 05 Mei 1993 seluas 4.881 m2
2. Sebidang tanah luas 1,056,250 berikut bangunan dan mesin-mesin pabrik gula, kantor,
gudang, mess diatasnya terletak di Desa Negara Tulang Bawang Kab. Lampung Utara
dengan SHGU No 2 tertanggal 3 Oktober 1995, nilai taksasi Rp706.454.000. Sebidang
tanah perkebunan tebu seluas 38,191,292 m2, terletak di Desa Katun malai, Kec.Tulang
Bawang Udik Kab. Lampung Utara, Lampung dengan SHGU No 121 tanggal 21 Oktober
1995, nilai taksasi Rp7,638,258. Sebidang tanah seluas 3,055.71 ha berikut kebun karet,
pabrik pengolahan karet, kantor, gudang, mess terletak di Jl raya Palembang-Betung Km
20 Desa Air Batu Musi Landas Kab Muba Sumsel dengan nilai taksasi Rp46,706,503.
3. Persediaan bahan baku ( antara lain pupuk dan bahan kimia) dan barang jadi, diikat fidusia
senilai Rp275.000.000.
Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
a. Fasilitas Kredit Investasi (KI), sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas
PT. Perkebunan Nusantara VII (Pesero) dari Indonesia Eximbank No. 0157/MDI/06/2010
tanggal 24 Juni 2010 dan diperbaharui dengan perjanjian kredit No. BS.0229/MDI/12/2010.
Fasilitas ini memiliki plafon sebesar Rp350.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai
investasi tanaman dan non tanaman tahun 2010 dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun.
Pokok pinjaman akan dibayar kembali secara bertahap selama jangka waktu pinjaman yang
akan berakhir pada tahun 2017 dengan masa tenggang (grace period) selama 4 tahun. Saldo
pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp348.000.000
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
50
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi (lanjutan)
Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
Pinjaman tersebut dijamin dengan agunan berupa:
1. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 4.984,41 Ha dan pabrik pengolahan Kelapa Sawit
(PKS) kapasitas 25 ton/jam serta bangunan perumahan, sarana prasarana perkebunan yang
terletak di desa Rejosari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung. SHGU
No. 16/Rejosari an. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). dengan pengikatan hak
tanggungan peringkat I sebesar minimal IDR 260 Miliar dan tambahan nilai Hak
Tanggungan Peringkat II sebesar IDR 50 Miliar.
2. Pabrik pengolahan Karet Unit Usaha Beringin, terletak di Jl Raya Prabumulih - Baturaja
Km. 52 Desa Karang Agung, Kec. Rambang Lubai, Kab. Muara Enim. Sumsel. SHGU No.
5 seluas 45.743 Ha. Dengan pengikatan Hak tanggungan peringkat I sebesar minimal IDR
16 Miliar.
3. Pabrik pengolahan Karet Unit Usaha Baturaja, terletak di JL Poros Trans Unit II-IV, Desa
Lekis Rejo, Kec. Lubuk Raja , Kab. Ogan Komering Ulu. Sumsel. SHGB No. 01/Lekis
Rejo, seluas 24,30 Ha. Dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar minimal
IDR 11 Miliar.
4. Pabrik pengolahan Kelapa Sawit UU Sungai Niru, yg terletak di JL Pertamina (Raya Desa
Jemenang). Desa Jemenang, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim, Sumsel. SHGB
No. 1 seluas 65.082 Ha a/n PTPN VII. Dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar
minimal IDR 41 Miliar.
5. Pabrik pengolahan Kelapa Sawit UU Talang Sawit, yang terletak di JL Pertamina (Raya
Desa Tanjung Agung), Desa Tanjung Agung, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin.
Sumatera Selasa. SHGB No. 01 seluas 46.234 Ha a/n PTPN VII. Dengan pengikatan Hak
Tanggungan peringkat I sebesar minimal IDR 9 Miliar.
6. Kebun karet seluas lebih kurang 5.580,22 Ha dan 2 unit pabrik karet yaitu SIR dan RSS
UU Tulung Buyut PTPN 7, termasuk emplasmen, sarana pelengkap, alat berat, termasuk
emplasmen, sarana pelengkap, alat berat, kendaraan, tanah cadangan, bibit karet, mesin dan
peralatan yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan terletak Desa
Kalipapan, Kec Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung. Dengan
pengikatan nilai Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp137Milyar dan nilai Hak
Tanggungan peringkat II sebesar Rp87Milyar.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
a. Fasilitas pinjaman untuk kredit ketahanan pangan tebu rakyat (KKP-TR) yang
diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk No. B.563-DIR/PRG/10/2007 untuk MTT 2007/2008 dan 2008/2009.
Pokok, beban bunga dan beban administratif penarikan kredit akan dibayar kembali oleh
kelompok tani penerima fasilitas kredit yang diberikan kepada kelompok tani/koperasi primer
binaan pabrik gula di wilayah kerja Perusahaan. Kredit investasi ini diberikan kepada petani
di lingkungan Pabrik Gula Bunga Mayang dalam rangka pembiayaan pengembangan budi
daya tanaman tebu dengan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun (2010: 11,5%). Kelompok
tani memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menarik dan memindahbukukan dana
pinjaman dari rekening Perusahaan kepada kelompok tani yang memperoleh fasilitas kredit
tersebut.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
51
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi (lanjutan)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)
a. Fasilitas kredit ini tidak memiliki batas waktu, kecuali untuk setiap kredit yang diberikan
kepada petani penerima kredit ini, yaitu selama satu tahun dan Perusahaan berkewajiban untuk
menarik cicilan dari petani penerima kredit tersebut dan menyetorkannya kepada PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam perjanjian ini tidak terdapat persyaratan pembatasan
tindakan Perusahaan (negative covenant).
Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 4 November 2011 (2010: Rp28.492.324 untuk MTT
2009/2010).
b. Fasilitas kredit investasi dengan surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Yatty Sriyati
Sudahiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum dengan akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 15
Februari 2008 dengan batas maksimum sebesar Rp324.652.145 yang terdiri dari pinjaman
pokok sebesar Rp283.097.700 dan kapitalisasi bunga (KIDC) sebesar Rp41.554.445 yang
digunakan untuk proyek revitalisasi Pabrik Gula Bunga Mayang. Pinjaman ini dikenai bunga
sebesar 11% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2017. Perjanjian telah diubah melalui
addendum No. R.II 181-ADK/DKR/06/2009 sehingga batas maksimum kredit menjadi
Rp408.763.000 yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp310.682.000 dan KIDC sebesar
Rp98.082.000 dengan tingkat bunga 10,5%.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam
perjanjian kredit investasi berupa tanah seluas 3.819,13 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha
(“SHGU”) No. 21 berlokasi di Desa Gunung Katun, Kabupaten lampung dengan nilai agunan
sebesar Rp3.000.000, tanah dengan SHGU No. 7/SK.S (8 desa) seluas 6.657,60 Ha yang
berlaku hingga 31 Desember 2012 dengan nilai agunan sebesar Rp23.000.000, SHGU No. 10
tanggal 31 Desember 2019 seluas 895 Ha berlokasi di Desa Kota Napal, Kabupaten Lampung
Utara dengan nilai agunan sebesar Rp3.000.000, SHGB No. 2 tanggal 3 Oktober 2025 di Desa
Negara Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara seluas 105,63 Ha, bangunan pabrik dan
emplasmen, sarana dan prasarana dalam lingkungan Pabrik Gula Bunga Mayang, mesin dan
peralatan pabrik dengan total nilai agunan sebesar Rp270.000.000 serta kendaraan dan alat
berat pada Pabrik Gula Bunga Mayang dengan nilai agunan sebesar Rp42.000.000. Selain itu
termasuk dalam agunan adalah bagian dari proyek investasi seperti pompa air, peralatan
litbang, mesin dan peralatan pabrik dengan total nilai agunan sebesar Rp321.000.000.
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari bank,
Perusahaan tidak diperkenankan bertindak sebagai penjamin hutang atau menjaminkan
jaminan pinjaman kepada pihak lain, memperoleh pinjaman dari kreditur lain, melakukan
merger, pengambilalihan atau peleburan dengan pihak lainnya, memberikan pinjaman kepada
pemegang saham dan menyewakan aset yang diagunkan kepada pihak lain.
Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp229.570.530 (2010:
Rp208.707.918).
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
52
21. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)
Kredit Investasi (lanjutan)
PT Bank Agroniaga Tbk (“Bank Agro”)
Pinjaman dari Bank Agro merupakan fasilitas pinjaman untuk kredit ketahanan pangan tebu rakyat
(KKP-TR) yang diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan
Bank Agro Jakarta No. 79/KTR/01/2008 tanggal 10 Maret 2008. Pokok, beban bunga dan beban
administratif penarikan kredit akan dibayar kembali olegh kelompok tani penerima fasilitas kredit
ini dengan tingkat bunga sebesar 13%-16% per tahun. Kredit investasi ini diberikan kepada petani
di wilayah kerja Pabrik Gula Bunga Mayang dalam rangka pembiayaan pengembangan budi daya
tanaman tebu. Kelompok tani memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menarik dan
memindahbukukan dana pinjaman dari rekening Perusahaan kepada kelompok tani yang
memperoleh fasilitas kredit tersebut. Jangka waktu pinjaman ini adalah sampai dengan pinjaman
pokok dan bunga atas nama kelompok mitra binaan pabrik gula yang bersangkutan lunas. Fasilitas
kredit ini dijamin dengan jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Dalam perjanjian ini tidak
terdapat persyaratan pemabatasan tindakan perusahaan (negative covenant).
Berdasarkan persetujuan kredit KKP-E TR Musim Tanam Tahun (MTT) 2010/2011 No. Tref:
13/OL-Krd/KRA/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 oleh Bank Agroniaga Tbk, dilakukan pencairan
atas kredit KKP-E TR MTT 2010/2011 sebesar Rp23.481.747.500 (2010: Rp34.625.953untuk
MTT 2009/2010) dengan suku bunga 12,25% dimana 6% dibebankan kepada petani dan 6,25%
disubsidi oleh pemerintah.
Pada tanggal 31 Maret 2011 telah dilakukan pelunasan atas pinjaman KKP-TR MTT 2009/2010
sebesar Rp. 34.625.952.
Pemerintah RI – Rehabilitasi PIR
Pinjaman dari Pemerintah RI untuk rehabilitasi PIR (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan biaya
rehabilitasi tanaman proyek PIR yang rusak sebelum dikonversikan menjadi milik petani peserta
proyek PIR. Berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Keuangan No. S1544/MK.013/1987 tanggal
8 Desember 1987, 50% dari total biaya rehabilitasi menjadi beban Perusahaan dan sisanya
ditanggung oleh Pemerintah. Perjanjian pinjaman dengan Pemerintah RI ini tidak memiliki
ketentuan mengenai hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan (negative covenant).
Perusahaan telah mengajukan usulan beberapa kali, termasuk melalui Surat Direksi
No. 7.9/A/159/2002 tanggal 26 Juli 2002 agar pinjaman tersebut dapat dikonversikan menjadi
Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perusahaan. Namun, sampai dengan tanggal laporan
posisi keuangan, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan tertulis dari Menteri Keuangan.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
53
22. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN
Perusahaan melakukan transaksi sewa pembiayaan dengan PT Bank Mandiri Syariah untuk
pembelian alat berat di Unit Usaha Bunga Mayang dan Cinta Manis.
Pembayaran sewa minimum atas liabilitas sewa pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Tidak lebih dari 1 tahun 19.527.080 -
Antara 1 tahun sampai 4 tahun 49.565.745 -
Lebih dari 4 tahun 10.401.826 -
79.494.651 -
Dikurangi: Biaya sewa pembiayaan di masa datang (17.322.233 ) -
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan 62.172.418 -
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan dirinci sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Tidak lebih dari 1 tahun 13.065.936 -
Antara 1 tahun sampai 4 tahun 39.197.808 -
Lebih dari 4 tahun 9.908.674 -
49,106,482 -
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan 62.172.418 -
23. HUTANG OBLIGASI
2 0 1 1 2 0 1 0
Obligasi Seri B - 6.000.000
- 6.000.000
Dikurangi: jangka pendek - (6.000.000 )
- -
Pada tanggal 29 Maret 2004, Perusahaan telah mencatatkan obligasi yang diterbitkan sebagai hasil
dari penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perusahaan pada Bursa Efek Surabaya
(sekarang Bursa Efek Indonesia), dengan nilai nominal sebesar Rp225.000.000 yang terbagi dalam
Seri A dan Seri B, masing-masing sebesar Rp215.000.000 dan Rp10.000.000. Obligasi ini
diterbitkan tanpa warkat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Obligasi Seri A : Tingkat bunga obligasi tetap 13,875% per tahun dan akan dibayar
kembali pada tanggal 26 Maret 2009
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
54
23. HUTANG OBLIGASI (Lanjutan)
Obligasi Seri B : Tingkat bunga obligasi tetap 14,125% per tahun pada tahun pertama dan
untuk tahun kedua hingga ketujuh bunga dihitung berdasarkan bunga SBI
berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi 5% per tahun. Obligasi ini akan
dibayar kembali pada tanggal 26 Maret 2011.
Bunga obligasi dibayar setiap tiga bulan dimulai sejak tanggal 26 Juni 2004. Perusahaan tidak
membuat penyisihan dana pelunasan pokok obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan hasil penerbitan obligasi tersebut.
Obligasi tersebut telah memperoleh pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek
Indonesia (“Pefindo”) yang dinyatakan dalam surat NO. 1616/PEF-Dir/XII/2010 tanggal 23
Desember 2010, dengan peringkat “A” (single A; stable outlook) untuk periode 22 Desember 2010
sampai dengan 26 Maret 2011.
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain
Perusahaan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan
Perusahaan kecuali yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan bagi
kreditur lain yang tidak dijamin secara khusus termasuk pemegang obligasi ini secara paripassu.
Beban yang berhubungan dengan penerbitan obligasi meliputi biaya penjaminan obligasi, biaya
konsultan dan beban lainnya diamortisasi selama masa sampai obligasi tersebut jatuh tempo.
Pada tanggal 15 September 2005, Perusahaan telah membeli kembali (buy back) obligasi Seri B
sebesar Rp4.000.000
Obligasi Seri A sebesar Rp215.000.000 telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal
26 Maret 2009 dengan menggunakan fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk yang mempunyai jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000 (Catatan 21). Pinjaman
tersebut diperuntukkan antara lain untuk pelunasan obligasi yang akan jatuh tempo pada tanggal
26 Maret 2009. Hutang obligasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp6.000.000 dan telah
dilunasi pada tanggal 26 Maret 2011.
24. SURAT HUTANG JANGKA MENENGAH
2 0 1 1 2 0 1 0
Pokok pinjaman 453.000.000 752.000.000
Dikurangi:
Beban penerbitan surat hutang jangka menengah (530.000 ) (2.449.386 )
452.470.000 749.550.614
Ditambah:
Amortisasi penerbitan surat hutang jangka menengah 36.031 1.675.968
452.506.031 751.226.582
Dikurangi: bagian lancar (1.000.000 ) (300.000.000 )
451.506.031 451.226.582
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
55
24. SURAT HUTANG JANGKA MENENGAH (Lanjutan)
Pada tanggal 22 Desember 2009, Perusahaan telah menerbitkan surat hutang jangka menengah
(Medium Term Notes – “MTN) dalam bentuk Sertifikat Jumbo MTN dengan pokok hutang
sejumlah Rp300.000.000. MTN tersebut telah didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”). Jangka waktu MTN ini adalah 380 hari dan dikenakan bunga sebesar 9,3% per tahun.
Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan yang dimulai dari tanggal 22 Maret 2010 dan berakhir
pada tanggal 6 Januari 2011 yang merupakan tanggal pelunasan pokok MTN. Berdasarkan
Pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), MTN Perusahaan
mendapat peringkat “idA” (Single A, stable outlook) sesuai surat No. 1617//PEF-Dir/XII/2010
untuk periode 22 Desember 2010 sampai dengan 6 Januari 2011. MTN ini telah dilunasi pada
tanggal 5 Januari 2011.
Tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan surat hutang jangka menengah (Medium Term Notes
– “MTN”) dalam bentuk Sertifikat Jumbo MTN dengan pokok hutang sebesar
Rp152.000.000 yang terdiri dari MTN seri A sebesar Rp50.000.000 dan seri B sebesar
Rp102.000.000. Jangka waktu MTN seri A dan seri B masing-masing selama 3 tahun dan 4 tahun
terhitung sejak tanggal penerbitan dan dikenakan bunga sebesar 10,4% per tahun. MTN tersebut
telah didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pembayaran bunga dilakukan
setiap 3 bulan. Berdasarkan Pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN tersebut mendapat
peringkat “idA” (Single A, stable outlook) sesuai surat No. 1603/PEF-Dir/XII/2011 untuk periode
22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012.
Tanggal 22 Desember 2010, Perusahaan menerbitkan surat hutang jangka menengah (Medium
Term Notes – “MTN”) dalam bentuk Sertifikat Jumbo MTN dengan pokok hutang sebesar
Rp 300.000.000. MTN tersebut telah didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Jangka waktu MTN adalah 380 hari dan dikenakan bunga sebesar 9,3% Pembayaran bunga
dilakukan setiap 3 bulan dan berakhir pada tanggal 12 Januari 2012 yang merupakan tanggal
pelunasan pokok MTN. Berdasarkan Pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN tersebut
mendapat peringkat “idA” (Single A, stable outlook) sesuai surat No. 1604/PEF-Dir/XII/2011 untuk
periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012. Pada tanggal 28 Desember 2011,
Perusahaan telah membayar MTN ini sebesar Rp299.000.000, dengan adanya pelunasan ini,
Perusahaan menerbitkan sertifikat jumbo atas MTN dengan nilai Rp1.000.000 dengan tingkat
bunga 8,3% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2012 yang merupakan tanggal
pelunasan pokok MTN.
Pada tanggal 28 Desember 2011, perusahaan telah menerbitkan surat hutang jangka menengah
(Medium Term Notes - “MTN”) dalam bentuk sertifikat Jumbo MTN dengan pokok hutang
sejumlah Rp300.000.000. MTN tersebut telah didaftarkan secara elektronik di PT. Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan Nomor 714/STF/02/2011. Jangka waktu MTN adalah 380
hari dihitung sejak tanggal penerbitan dan dikenakan bunga sebesar 9,35% per tahun. Pembayaran
bunga dilakukan setiap 3 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2013 yang merupakan
tanggal pelunasan Pokok MTN. Berdasarkan Pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN
tersebut mendapat peringkat “idA” (Single A, stable outlook) sesuai surat No. 1602/PEF-
Dir/XII/2011 untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012.
Beban yang berhubungan dengan penerbitan MTN meliputi biaya penjaminan MTN, biaya
konsultan, dan beban lainnya dicatat sebagai pengurang pokok pinjaman dan diamortisasi
menggunakan suku bunga efektif.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
56
25. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
Estimasi liabilitas imbalan jasa masa kerja karyawan setelah dikurangi nilai wajar aset dana
pensiun pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
i. Liabilitas/(kekayaan) manfaat pensiun (161.659.683 ) (112.259.863 )
ii. Liabilitas imbalan kerja lainnya 194.679.845 187.101.123
33.020.162 74.841.260
Beban imbalan jasa masa kerja karyawan telah dialokasikan ke dalam beban tanaman dan beban
usaha Perusahaan sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Beban manfaat pensiun 3.262.076 6.321.968
Beban imbalan kerja lainnya 84.680.207 70.652.132
87.942.283 76.974.100
Dibebankan ke akun:
2 0 1 1 2 0 1 0
Tanaman belum menghasilkan 36.862.580 21.672.696
Beban usaha 51.079.703 55.301.404
87.942.283 76.974.100
i. Imbalan pensiun
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap
yang dihitung berdasarkan gaji terakhir dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola
oleh Dapenbun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-344/KMK/17/1999.
Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan, masing-masing
sebesar 6% dan 4,94% dari gaji dasar tahunan karyawan, dan bila terdapat saldo defisit antara
aset dan liabilitas dana pensiun akan ditanggung oleh Perusahaan. Aset dana pensiun terutama
terdiri atas deposito berjangka, surat-surat berharga dan investasi jangka panjang berbentuk
saham, tanah dan bangunan.
Penilaian aktuaria dilakukan setiap tahun. Nilai wajar aset dan liabilitas aktuaria berdasarkan
laporan aktuaris PT Binaputera Jaga Hikmah tanggal 27 Februari 2012 dengan laporan
No. 170/PSAK-BJH/II-2012 (2010: 11 Maret 2011) adalah sebagai berikut:
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
57
25. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)
i. Imbalan pensiun (lanjutan)
a. Liabilitas/(kekayaan) manfaat pensiun
2 0 1 1 2 0 1 0
Nilai kini liabilitas manfaat pensiun 404.878.761 294.094.025
Nilai wajar aset bersih (376.056.435 ) (279.617.769 )
Posisi pendanaan 28.822.326 14.476.256
Kerugian aktuaria yang belum diakui (190.482.009 ) (126.736.120 )
(161.659.683 ) (112.259.864 )
b. Beban manfaat pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif
2 0 1 1 2 0 1 0
Biaya jasa kini 6.605.902 5.479.156
Biaya bunga 17.744.075 20.588.602
Hasil investasi (30.511.279 ) (26.126.528 )
Amortisasi kerugian aktuari 9.423.378 6.380.738
3.262.076 6.321.968
c. Rekonsiliasi perubahan selama periode berjalan atas liabilitas/(kekayaan) bersih yang
diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Saldo awal (112.259.863 ) (93.636.167 )
Beban manfaat pensiun 3.262.076 6.321.968
Iuran perusahaan (52.661.896 ) (24.945.665 )
(161.659.683 ) (112.259.863 )
Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan liabilitas beban pensiun
adalah sebagai berikut:
Tingkat bunga aktuaria 6% 8%
Tingkat pengembalian hasil investasi 10% 10%
Tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun 2,5% 2,5%
Usia normal pensiun 55 – 56 tahun 55 – 56 tahun
Biaya penyelenggaraan 10% 10%
Maksimum manfaat pensiun 70% 70%
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
58
25. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)
ii. Imbalan jasa masa kerja lainnya
Tabel-tabel berikut meringkas unsur biaya imbalan jasa masa kerja lainnya meliputi santunan
hari tua, tunjangan masa persiapan pensiun, dan cuti panjang yang diakui dalam laporan laba
rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan Perusahaan untuk liabilitas imbalan jasa masa
kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga
Hikmah seperti termuat dalam laporannya bertanggal 11 Maret 2011 dengan laporan
112/PSAK – BJH/III-2011 (2009: 1 Februari 2010).
a. Liabilitas imbalan jasa masa kerja
2 0 1 1 2 0 1 0
Nilai kini liabilitas 552.948.593 475.259.198
Kerugian aktuaria yang belum diakui (342.466.010 ) (269.721.548 )
Biaya jasa lalu yang belum diakui – non vested (15.802.738 ) (18.436.527 )
194.679.845 187.101.123
b. Biaya imbalan jasa masa kerja
2 0 1 1 2 0 1 0
Biaya jasa kini 24.200.880 19.929.928
Biaya bunga 26.921.798 27.690.124
Amortisasi biaya jasa lalu yang belum diakui 2.633.790 2.633.790
Kerugian aktuaria 30.923.739 20.398.290
84.680.207 70.652.132
c. Perubahan liabilitas imbalan jasa masa kerja selama tahun berjalan
2 0 1 1 2 0 1 0
Saldo awal 187.101.123 196.417.778
Beban imbalan kerja 84.680.207 70.652.132
Pembayaran imbalan kerja (77.101.485 ) (79.968.787 )
194.679.845 187.101.123
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
59
26 MODAL SAHAM
Pemilik saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Negara Republik Indonesia 365.000.000 365.000.000
Modal saham Perusahaan ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 139/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996.
27 TAMBAHAN MODAL DISETOR
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.06/2011 tentang nilai penyertaan
modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perkebunan Nusantara VII yang berasal dari Konversi Piutang Negara Republik Indonesia, tanggal
11 Juli 2011, Perusahaan telah mengkonversi nilai selisih transaksi antar entitas sepengendali sebesar
Rp10.202.627 sebagai “Tambahan Modal Disetor”.
28. SELISIH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI
Untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi, maka berdasarkan akta Keputusan Menteri
Keuangan (PP No. 12 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996) yang dibuat di hadapan Notaris Harun
Kamil, S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dalam surat keputusan NO. C2-8335HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996. Sejak
tanggal tersebut beberapa BUMN Perkebunan dinyatakan sebagai perusahaan baru walaupun
substansinya masih meneruskan usaha sebelumnya, dengan perubahan dalam struktur ekuitasnya
(jumlah saham dan saldo laba). Selisih bersih aset dan liabilitas sebesar Rp384.091.543 yang
timbul dari pelaksanaan realokasi tersebut, setelah mempertimbangkan jumlah yang digunakan
sebagai setoran modal saham sebesar Rp365.000.000, diakui sebagai komponen ekuitas dengan
judul “Selisih Nilai Transaksi Antar Entitas Sepengendali” sebesar Rp19.091.543.
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.06/2011 tahun 2011, selisih
transaksi antar entitas sepengendali senilai Rp10.202.627 telah dikonversi sebagai tambahan modal
disetor (Catatan 27) sehingga saldo selisih transaksi antar entitas sepengendali pada tanggal 31
Desember 2011 sebesar Rp8.888.916 (2010: Rp19.091.543).
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
60
29. PEMBAGIAN LABA
Sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham pada tahun 2011
dan 2010, masing-masing diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2011 dan 28 Juni 2010,
Perusahaan telah mengalokasikan laba bersih untuk tujuan sebagai berikut:
a. Pembayaran dividen kepada pemegang saham:
Periode Jumlah (Rp) Rp per saham
Deklarasi pada tahun 2011 untuk laba tahun 2010 75.973.160 208
Deklarasi pada tahun 2010 untuk laba tahun 2009 45.106.798 124
b. Pembentukan cadangan umum:
2 0 1 1 2 0 1 0
Cadangan umum 162.076.075 99.234.956
Sesuai dengan akta pendirian Perusahaan pada hal 30, bagian dari laba yang disediakan untuk
dana cadangan umum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana cadangan sampai dengan
jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan, hanya
dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perusahaan. Apabila jumlah dana
cadangan telah melebihi jumlah 20% tersebut, maka RUPS dapat memutuskan menggunakan
kelebihan tersebut bagi keperluan Perusahaan.
c. Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) bersumber dari alokasi laba
bersih tahun sebelumnya dengan besaran sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Dana program kemitraan 7.597.317 3.007.120
Dana bina lingkungan 7.597.317 3.007.120
15.194.634 6.014.240
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
61
30. PENJUALAN
a) Rincian penjualan bersih berdasarkan kelompok komoditi adalah sebagai berikut:
b) Rincian penjualan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:
c) Rincian pembeli dengan nilai jual bersih melebihi 10% dari penjualan per komoditi
Perusahaan adalah sebagai berikut:
Kelapa sawit
2 0 1 1 2 0 1 0
Komoditi
Hasil tanaman keras
Karet 2.554.105.504 1.681.345.500
Kelapa sawit 1.544.378.056 1.191.607.558
Teh 55.293.776 47.468.257
4.153.777.336 2.920.421.315
Hasil tanaman semusim
Gula dan tetes 769.517.738 912.512.771
4.923.295.074 3.832.934.086
2 0 1 1 2 0 1 0
Domestik 3.370.279.304 2.651.548.292
Ekspor 1.553.015.770 1.181.385.794
4.923.295.074 3.832.934.086
2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0
Pembeli
PT Aman Jaya Perdana 500.278.476 141.984.440 33% 12%
PT Sinar Alam Permai 280.109.035 239.599.019 19% 20%
PT Indokarya Internusa 210.716.490 337.683.253 14% 28%
PT Palm Mas Asri 179.796.828 178.666.417 12% 15%
PT Tunas Baru Lampung - 138.127.360 - 11%
1.170.900.829 1.036.060.489 78% 86%
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
62
30. PENJUALAN (Lanjutan)
c. Rincian pembeli dengan nilai jual bersih melebihi 10% dari penjualan per komoditi Perusahaan
adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Karet
Gula dan tetes
Teh
2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0
Pembeli
Vitra Commodoties Pte. Ltd 627.648.844 - 25% -
PT Wilson Trading Perkasa 583.119.608 210.820.323 23% 13%
Tong Teik Pte. Ltd. - 509.639.342 - 30%
Wilson Global Trade Pte. Ltd. - 414.742.596 - 25%
1.210.768.452 1.135.202.261 48% 68%
2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0
Pembeli
CV Hasil Karya Wijaya 561.233.182 244.272.727 75% 26%
PT Aman Jaya Perdana 76.263.146 118.307.369 10% 12%
PT Pratama Jasamandiri - 176.645.455 - 19%
637.496.328 539.225.551 85% 57%
2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0
Pembeli
CV Rajawali 12.975.617 11.486.163 24% 24%
CV Trijasa Prima Sejati 9.624.863 8.675.255 18% 18%
PT Sariwangi A.E.A 7.881.450 7.514.927 15% 16%
PT Padakersa - 4.812.566 - 10%
30.481.930 32.488.911 57% 68%
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
63
31. BEBAN POKOK PENJUALAN
2 0 1 1 2 0 1 0
Tanaman keras:
Bahan baku yang digunakan 3.008.768.977 1.814.346.867
Beban penyusutan dan amortisasi 116.599.678 111.300.640
Beban upah dan lain-lain 283.483.954 250.642.660
Beban pokok produksi 3.408.852.609 2.176.290.167
Saldo barang jadi awal tahun 110.164.906 154.999.357
Saldo barang jadi akhir tahun (135.777.038 ) (110.164.906 )
Beban pokok penjualan tanaman keras 3.383.240.477 2.221.124.618
Tanaman semusim:
Bahan baku yang digunakan 519.239.805 544.353.643
Beban penyusutan dan amortisasi 95.726.290 55.162.588
Beban upah dan lain-lain 198.153.356 177.109.898
Beban pokok produksi 813.119.451 776.626.129
Saldo barang jadi awal tahun 33.509.163 8.297.318
Saldo barang jadi akhir tahun (6.812.052 ) (33.509.163 )
Beban pokok penjualan tanaman semusim 839.816.562 751.414.284
4.223.057.039 2.972.538.902
Pemasok-pemasok utama dari pembelian yang dilakukan oleh Perusahaan selama tahun 2011 dan
2010 adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0
Pemasok
PT Sinar Citra Abadi 73.038.315 27.451.839 2,04% 2,80%
PT Mega Eltra 55.840.964 13.576.661 1,56% 1,38%
Saraswati AM 50.465.320 16.793.326 1,41% 1,38%
PT Sarana Adyaboga 50.396.674 - 1,41% -
Betha Tri Adhi 42.547.327 22.507.085 1,19% -
PT Sri Rejeki Feltilizer 26.879.232 22.954.411 0,75% 2,29%
Koperasi Ruwa Jurai 24.136.533 - 0,67% -
PT Andal Hasa Prima 15.129.409 33.450.509 0,42% 3,14%
Purnama Bohler Technologies 14.519.855 - 0,40% -
PT Salemba Inti Jaya 14.283.585 69.959.158 0,40% 7,13%
367.237.214 206.692.989 10,24% 34,50%
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
64
32. BEBAN PENJUALAN
2 0 1 1 2 0 1 0
Beban pengangkutan 32.660.640 27.641.540
Beban kantor pemasaran bersama 11.474.427 5.836.824
Beban pemasaran gula 2.587.989 7.987.934
Beban pergudangan 932.762 529.610
Beban instalasi pemompaan 282.841 129.254
Beban analisa produksi 207.795 110.274
Beban lainnya 3.305.255 2.774.341
51.451.709 45.009.777
33. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
2 0 1 1 2 0 1 0
Beban gaji, upah, imbalan masa kerja karyawan
dan tunjangan lainnya 143.839.805 147.108.162
Beban jasa produksi 40.996.889 100.343.351
Beban perjalanan 24.709.516 24.798.146
Beban pemeliharaan dan perbaikan 9.646.152 7.973.678
Beban pendidikan dan pelatihan 8.556.990 8.709.566
Beban konsultan 6.966.340 3.193.666
Beban hubungan masyarakat dan social 6.723.186 4.932.786
Tantiem 4.162.125 5.000.000
Beban keamanan 4.049.944 3.714.163
Beban penyusutan dan amortisasi 2.965.474 3.233.688
Beban listrik dan air 2.930.924 2.471.693
Beban iuran keanggotaan dan sumbangan 1.652.445 1.492.180
Beban asuransi 647.814 1.118.013
Beban pajak bumi dan bangunan 358.426 546.279
Beban lainnya 12.120.802 10.181.059
270.326.832 324.816.430
34. BEBAN KEUANGAN
2 0 1 1 2 0 1 0
Jumlah beban bunga 302.241.025 248.774.280
Beban bunga dikapitalisasi:
Tanaman belum menghasilkan (98.945.487 ) (52.965.527 )
Mesin dan instalasi pabrik - (38.705.500 )
203.295.538 157.103.253
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
65
35. LABA PER SAHAM
2 0 1 1 2 0 1 0
Laba bersih 153.410.004 253.243.869
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar 365.000 365.000
420 694
36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
a. Piutang kepada pihak – pihak berelasi
Persentase terhadap
jumlah aset
2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0
Perusahaan Afiliasi
PT Perkebunan Nusantara I 286.317 286.317 0,005 0,006
PT Perkebunan Nusantara II 594.232 626.126 0,010 0,013
PT Perkebunan Nusantara IV - 15.458 - 0,000
PT Perkebunan Nusantara V - - - -
PT Perkebunan Nusantara VI 38.947 44.974 - 0,001
PT Perkebunan Nusantara VIII - - - -
PT Perkebunan Nusantara IX - 30.423 - 0,001
PT Perkebunan Nusantara XII - 2.057 - 0,000
PT Perkebunan Nusantara XIII 100.000 100.000 0,002 0,002
PT Perkebunan Nusantara XIV 15.290.585 15.291.085 0,253 0,315
Dana Pensiun Perkebunan 21.508.655 5.831.897 0,356 0,120
37.818.736 22.228.337 0,626 0,458
Perusahaan asosiasi
PT Rajawali Nusantara Indonesia 110.989 48.212 0,002 -
Lain-lain (dibawah Rp100 juta) 47.628 75.145 0,001 0,003
37.977.353 22.351.694 0,629 0,461
Piutang kepada Perusahaan afiliasi PT Perkebunan tidak dikenakan bunga dan belum
ditentukan saat pelunasannya. Piutang ini berasal dari andil biaya tim pengembangan industri
kelapa sawit, beban yang berkaitan dengan aktivitas rapat, pembebanan biaya bibit tebu dan
pengobatan karyawan perusahaan afiliasi.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
66
36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
b. Hutang kepada pihak – pihak berelasi
Persentase terhadap
jumlah aset
2 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0
Perusahaan Afiliasi
PT Perkebunan Nusantara III 3.011 2.139 0,000 0,000
PT Perkebunan Nusantara IV 2.570 - 0,000
PT Perkebunan Nusantara V 262.474 1.720.916 0,004 0,035
PT Perkebunan Nusantara VIII 141.098 - 0,002 -
PT Perkebunan Nusantara IX 12.979 - 0,000 -
PT Perkebunan Nusantara X 1.411.662 1.576.050 0,023 0,032
PT Perkebunan Nusantara XI 393.540 182.075 0,007 0,004
PT Perkebunan Nusantara XII 54.589 - 0,001 -
PT Perkebunan Nusantara XIII - 84.251 - 0,002
2.281.923 3.565.431 0,037 0,073
Perusahaan asosiasi
Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Yogyakarta 1.907.761 2.513.355 0,032 0,052
Kantor Pemasaran Bersama
PT Perkebunan Nusantara 4.623.087 3.199.716 0,077 0,066
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Medan - 4.029.348 - 0,083
Pusat Penelitian Karet
Sungai Putih 522.862 119.680 0,009 0,002
Balai Penelitian Sembawa
Palembang 310.322 650.322 0,005 0,013
Lainnya 660.143 392.477 0,011 0,008
8.024.175 10.904.898 0,134 0,224
10.306.098 14.470.329 0,171 0,297
Hutang kepada perusahaan afiliasi merupakan hutang yang timbul dari penggantian beban
pengobatan, beban aktivitas rapat dan transportasi.
Hutang kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (“PPKS”), Medan merupakan tagihan atas jasa
yang diberikan untuk pengembangan kelapa sawit dan dari aktivitas pembelian kecambah
kelapa sawit.
Hutang kepada Pusat Penelitian Karet Sungai Putih adalah tagihan atas jasa yang diberikan
untuk pengembangan karet dan dari aktivitas pembelian bibit karet.
Hutang kepada Kantor Pemasaran Bersama merupakan tagihan atas biaya administrasi
pengurusan dokumen ekspor dan iuran pemasaran terpadu serta andil biaya pameran produk
perkebunan.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
67
36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
c. Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak- pihak berelasi sebagai berikut
No Pihak – pihak berelasi Sifat hubungan Transaksi
1 PT Perkebunan Nusantara I Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Andil biaya Pekan Olah Raga Wilayah
Sumatera, tagihan biaya pengobatan dan
andil biaya rapat
2 PT Perkebunan Nusantara II Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Andil biaya Pekan Olah Raga Wilayah
Sumatera, tagihan biaya pengobatan dan andil
biaya rapat
3 PT Perkebunan Nusantara III Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan biaya pengobatan dan andil biaya
rapat
4 PT Perkebunan Nusantara IV Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan biaya pengobatan
5 PT Perkebunan Nusantara V Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan biaya pengobatan dan andil biaya
rapat
6 PT Perkebunan Nusantara VI Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Andil biaya Pekan Olah Raga Wilayah
Sumatera, tagihan biaya pengobatan dan andil
biaya rapat
7 PT Perkebunan Nusantara VII Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan atas penjualan bibit karet
8 PT Perkebunan Nusantara IX Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan biaya rapat
9 PT Perkebunan Nusantara X Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan biaya pengobatan
10 PT Perkebunan Nusantara XI Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan biaya pengobatan
11 PT Perkebunan Nusantara XII Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan biaya Sawit Nusantara Award 2009
12 PT Perkebunan Nusantara XIII Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Tagihan biaya karet dan teh Nusantara Award
2009
13 PT Perkebunan Nusantara XIV Pemilikan oleh
Pemerintah RI
Pinjaman modal kerja dan tagiah biaya
pengobatan
14 Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan Yogyakarta
Asosiasi Biaya pendidikan dan training karyawan
15 Badan Musyarawah Direksi
(BMD) PTPN
Asosiasi Iuran dan perumusan PKB induk
16 Pusat Penelitian Perkebunan Gula
Indonesia (P3GI)
Asosiasi Biaya pengawalan produksi gula
17 Dana Pensiun Perkebunan Pusat
Jakarta
Asosiasi Kekurangan iuran dana pensiun
18 Pusat Penelitian Kelapa Sawit
(PPKS) Medan
Asosiasi Pembelian bibit kelapa sawit dan biaya analisa
daun
19 Lembaga Penelitian Perkebunan
Indonesia
Asosiasi Biaya penelitian tanaman dan biaya pendidikan
dan pelatihan karyawan
20 Lembaga Penelitian Sembawa
Palembang
Asosiasi Biaya rekomendasi pemupukan
21 Balai Penelitian RISPA Medan Asosiasi Rekomendasi dan penelitian kelapa sawit
22 Kantor Pemasaran Bersama
PT Perkebunan Nusantara
Asosiasi Biaya pengurusan dokumen ekspor, andil biaya
pameran dan iuran KPB
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
68
37. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING
Per 31 Desember 2010
Aset:
Kas dan setara kas USD 27.368 246.071.896
Piutang usaha USD 149 1.341.933
Liabilitas:
Uang muka penjualan USD (7.358 ) (66.155.778 )
20.159 181.258.051
38. INFORMASI SEGMEN OPERASI
2 0 1 1
Kelapa Sawit Karet Gula dan tetes Teh Jumlah
Penjualan bersih 1.544.378.056 2.554.105.506 769.517.736 55.293.776 4.923.295.074
Beban pokok penjualan (1.258.910.518 ) (2.073.365.116 ) (839.816.563 ) (50.964.842 ) (4.223.057.039 )
285.467.538 480.740.390 (70.298.827 ) 4.328.934 700.238.035
2 0 1 0
Kelapa Sawit Karet Gula dan tetes Teh Jumlah
Penjualan bersih 1.191.607.558 1.681.345.500 912.512.771 47.468.257 3.832.934.086
Beban pokok penjualan (893.465.521 ) (1.284.020.688 ) (751.414.284 ) (43.638.409 ) (2.972.538.902 )
298.142.037 397.324.812 161.098.487 3.829.848 860.395.184
Mata uang
Jumlah
Setara Rupiah
Per 31 Desember 2011
Aset:
Kas dan setara kas USD 5.111 46.354.912
Piutang usaha USD 70 636.580
Liabilitas:
Uang muka penjualan USD (10.690 ) (97.064.247 )
(5.509 ) (50.072.755 )
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
69
38. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)
Rincian penjualan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:
2 0 1 1 2 0 1 0
Domestik 3.370.279.304 2.651.548.292
Ekspor 1.553.015.770 1.181.385.794
4.923.295.074 3.832.934.086
Dikurangi: Beban pokok penjualan (4.223.057.039 ) (2.972.538.902 )
700.238.035 860.395.184
39 KOMITMEN DAN PERIKATAN
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki komitmen dan perikatan sebagai berikut:
a. Perusahaan memiliki fasilitas pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
(SKBDN) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dapat diperpanjang dengan
jumlah maksimum sebesar Rp150.000.000. Fasilitas ini dijaminkan dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(Catatan 22). Pada tanggal 31 Desember 2011 SKBDN yang dibuka (outstanding) adalah
sebesar Rp56.218.089 (2010: Rp58.980.082).
b. Pada tanggal 25 November 2008, Perusahaan bersama seluruh PT Perkebunan Nusantara dan PT Rajawali Nusantara Indonesia mengadakan perjanjian keagenan pemasaran gula kristal putih (GKP) dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) RI sesuai dengan keputusan Meneg BUMN No. S-878/MBU/2008 tanggal 13 November 2008. Berdasarkan perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Bulog ditunjuk sebagai agen pemasaran GKP yang bertujuan untuk membangun jaringan distribusi GKP yang efisien dari produsen sampai kepada konsumen. Bulog akan mengenakan jasa keagenan sebesar 1,25% dari nilai penjualan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Selama tahun 2010, Perusahaan telah membayar sebesar Rp7.987.934 (2009: Rp8.344.877) untuk jasa keagenan tersebut
Pada tanggal 15 Juli 2011 Perusahaan menandatangani perjanjian keagenan baru dengan PT Bulog yang berlaku sampai 31 Desember 2011.
c. Berdasarkan Keputusan Meneg BUMN No. S-113/MBU/2009 tanggal 18 Februari 2009
perihal “Rencana Pelaksanaan Lelang Fisik Crude Palm Oil (CPO) melalui PT Bursa Berjangka Jakarta (“PT BBJ”), pada bulan Juli 2009, Perusahaan telah menjadi anggota dari
PT BBJ sehingga produk CPO Perusahaan dipasarkan secara online oleh PT BBJ. Biaya transaksi yang dikenakan oleh PT BBJ sebesar Rp1 (Rupiah penuh) per satu kilogram
CPO Perusahaan yang terjual melalui PT BBJ. Pada tahun 2011 jumlah CPO yang dijual melalui PT BBJ sebesar nihil kg (2010: nihil kg).
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
70
40. KEWAJIBAN BERSYARAT
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki komitmen dan perikatan bersyarat sebagai berikut:
a. Perusahaan telah menguasai areal lahan tanah seluas 131.069 Ha setelah pengukuran kembali.
Pada tanggal 31 Desember 2009, dari jumlah areal tersebut terdapat 9.861,76 Ha areal tanah
yang dipersengketakan oleh masyarakat yang meliputi 5.834,28 Ha telah terdaftar di
pengadilan dan 4.027,48 Ha belum terdaftar di pengadilan. Perusahaan telah melakukan
upaya-upaya penyelesaian, baik melalui koordinasi/pendekatan dengan pihak Pemerintah
Daerah, Pengadilan, dan pihak Kepolisian serta tokoh-tokoh informal setempat, maupun
penyelesaian melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk meminimalisir terjadinya okupasi/klaim lahan. Perusahaan terus berupaya megurus
sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)/Hak Guna Bangunan(HGB)/Hak Pakai(HP) kepada
instansi yang berwenang. Terhadap jumlah kerugian dari seluruh tanah lahan yang
dipersengketakan oleh masyarakat tidak dapat diestimasi, sedangkan jumlah tuntutan
masyarakat yang masuk dalam perkara di pengadilan untuk lahan seluas 5.811 Ha. Perusahaan
tidak membuat penyisihan terhadap kemungkinan rugi atas tuntutan masyarakat tersebut.
b. Melalui surat No. 7.7/H/58/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan telah mensomasi
Direksi PT Bumi Madu Mandiri sehubungan dengan kegiatan pembayaran atas lahan seluas
4.650 Ha yang berada di areal unit usaha Bunga Mayang. Selanjutnya melalui surat
No. 7.7/D/128/2006 tanggal 28 September 2006, Perusahaan telah mengajukan permohonan
bantuan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk penyelesaian masalah tersebut di atas, dan melalui
surat kuasa khusus No. 7.7/SKK/01/2007 tanggal 10 Januari 2007, Manajemen telah
memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk
menangani masalah tersebut. Dukungan yang diperoleh perusahaan terhadap upaya
penyelesaian kasus ini antara lain dari Kementerian Negara BUMN kepada Jaksa Agung RI
melalui surat No. S-137/MBU/2008 tanggal 18 Februari 2009. Sampai dengan tanggal
31 Desember 2009, Perusahaan memperoleh dukungan dari DPRD Propinsi Lampung melalui
surat kepada Gubernur Lampung No. 590/110/13.01/2009 tanggal 3 Februari 2009 yang
menyatakan memberi dukungan kepada Gubernur Lampung untuk membatalkan Surat
Keputusan Bupati Way Kanan No. 141/B/103/01/WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006
tentang Izin Lokasi Kepada PT Bumi Madu Mandiri karena tidak memenuhi ketentuan
Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Hal tersebut
ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Lampung kepada Bupati Way Kanan
No. 525/2086/1/2009 tanggal 1 Mei 2009 untuk diambil langkah tepat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan upaya proses pengalihan lahan yang dikuasai PT Bumi Madu Mandiri
tersebut. Pada tanggal 10 November 2009, BPN RI melalui Surat Nomor: 4652/16.1-
100/XI/2009 menyatakan bahwa permohonan pengukuran atas lahan seluas 4.650 Ha oleh
PT Bumi Madu Mandiri belum dapat ditindaklanjuti jika permasalahan atas lahan tersebut
antara PTPN VII (Persero) dengan PT Bumi Madu Mandiri.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
71
40. KEWAJIBAN BERSYARAT (Lanjutan)
b. (lanjutan) Atas penolakan yang dilakukan oleh BPN RI terhadap permohonan pengukuran
lahan seluas 4.650 Ha, PT Bumi madu Mandiri mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2009/PTUN.JKT
kepada BPN RI selaku Tergugat yang disidangkan di PTUN Jakarta dengan pemanggilan
kepada PTPN VII (Persero) untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. Untuk
kepentingan tersebut PTPN VII (Persero) mengambil sikap untuk dapat mengambil peran
dalam perkara tersebut sebagai pihak Tergugat II Intervensi dan untuk itu memohon bantuan
kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik
Indonesia melalui Surat Nomor: 7.7/D/32/2010 tanggal 9 April 2010 untuk menjadi kuasa
hukum PTPN VII (Persero) selaku pihak Intervenient. Dalam perkembangan persidangan
tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya Nomor: 18/G/2010/PTUN.JKT tanggal
19 Juli 2010 menolak gugatan Pihak Penggugat dan memberikan putusan yang
menguntungkan posisi PTPN VII (Persero) dalam artian BPN RI tetap tidak akan melakukan
pengukuran lahan seluas 4.650 Ha hingga tercapainya penyelesaian lahan tersebut. Terhadap
putusan PTUN tersebut, pada tanggal 23 September 2010 PT Bumi Madu Mandiri
mengajukan banding dan PTPN VII (Persero) juga mengajukan kontra memori banding pada
tanggal 4 Oktober 2010. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta dalam amar putusannya Nomor: 219/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Desember
2010 mengabulkan gugatan pembanding (PT Bumi Madu Mandiri) dan memberikan putusan
yang merugikan posisi PTPN VII (Persero), dimana BPN diwajibkan untuk menerbitkan Surat
Keputusan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya proses permohonan pengukuran dalam
rangka permohonan HGU yang dimohon Penggugat dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum
yang berlaku Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, maka pada
tanggal 25 Februari 2011 PTPN VII (Persero) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya Nomor:
158 K/TUN/2011 tertanggal 15 Juni 2011 menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi (PTPN VII
(Persero)). Perusahaan tengah mematangkan langkah-langkah untuk pengajuan Peninjauan
Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Perusahaan tidak membuat penyisihan atas kemungkinan
terjadinya kerugian dari masalah tersebut.
c. Pada tanggal 25 September 2008, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat
Jenderal Pajak No. S-156/WPJ.19/KP.0304/2008 yang menyatakan bahwa Perusahaan
mempunyai tunggakan pajak pertambahan nilai sebesar Rp45.850.662 dari Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak tahun-tahun sebelumnya. Dirjen
Pajak meminta agar Perusahaan membayar tunggakan tersebut sebelum dikeluarkan surat
sita. Manajemen tidak setuju dengan ketetapan tersebut karena mereka berpendapat bahwa
Perusahaan telah memenuhi liabilitas pajaknya dengan pembayaran pajak melalui KPP
Bandar Lampung, sehingga tidak terdapat liabilitas sebesar Rp45.850.662 yang harus
diakui dalam laporan keuangan tahun 2009. Sesuai dengan risalah rapat yang diadakan
tanggal 4 Februari 2009, antara Perusahaan dengan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP
Bandar Lampung, KPP Metro Lampung, KPP BUMN, dan Kementerian BUMN, Perusahaan
akan mengajukan usulan kepada Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan agar seluruh
tunggakan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar pajak sebesar Rp45.850.662 tersebut
berikut denda bunganya dapat ditanggung oleh pemerintah. Perusahaan sudah membayar
sebesar Rp1.241.778 ke kantor pajak sebesar denda hutang PPN terhadap jasa penggilingan
pada tanggal 8 April 2009, sehingga saldo pajak kurang bayar pada tanggal 31 Desember
2009 sebesar Rp44.608.844.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
72
40. KEWAJIBAN BERSYARAT (Lanjutan)
c. (Lanjutan) Menteri Negara BUMN mengajukan usulan hutang PPN PTPN VII (Persero) eks
KPP Metro untuk ditanggung Pemerintah yaitu melalui surat No. S-464/MBU/2009 tanggal
7 Juli 2009. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum ada tanggapan tertulis
dari Menteri Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2010, Menteri Negara BUMN mengajukan
kembali permohonan pembebasan terhadap PPN Jasa Giling PTPN VII melalui surat No S-
69/MBU/2010 kepada menteri keuangan dan belum mendapatkan tanggapan dan respon dari
Menteri Keuangan. Pada tanggal 3 Mei 2010, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak
dari Direktorat Jenderal Pajak No. 0006/109/01/051/10 yang menyatakan Perusahaan
memiliki tunggakan pajak pertambahan nilai sebesar Rp5.304.09. Sehingga tagihan pajak
Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp49.912.963 dan telah di net off dengan
kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2008 sebesar Rp48.115.481 dan sisanya di net
off dengan kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009.
Pada tanggal 5 Mei 2011, Perusahaan menerima Surat Tagihan pajak dari Direktorat Jenderal
Pajak No. 0001-0008/109/03/051/11 yang menyatakan Perusahaan memiliki tunggakan pajak
pertambahan nilai sebesar Rp51.668.471. Atas tunggakan Perusahaan telah melakukan
pembayaran tunai sebesar Rp17.233.249 dan sisanya senilai Rp34.435.222 oleh Direktorat
Jenderal Pajak dilakukan net off dengan kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2009
sebesar Rp25.968.529 dan kelebihan bayar pajak penghasilan pasal 21 tahun 2008
Rp8.466.692
Atas tagihan-tagihan pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2012, Perusahaan telah melakukan
gugatan terhadap KPP BUMN sehubungan dengan penerbitan SKP yang menurut Perusahaan
dilakukan tanpa dasar.
d. Pada tanggal 26 April 2010, Perusahaan menerima surat pemberitahuan kurang bayar dari
Direktorat Jenderal Pajak No. 00117 – 00128/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010 yang
menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai tunggakan pajak pertambahan nilai sebesar
Rp94.331.089 atas pajak pertambahan nilai tahun 2008 kemudian perusahaan menerima surat
tagihan pajak terkait PPN Januari sampai dengan Desember 2008 (Pasal 14(4)) sebesar
Rp5.518.273. Manajemen tidak setuju dengan ketetapan tersebut dengan alasan bahwa koreksi
yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Pada bulan Juli, Perusahaan
mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa, keberatan ini ditolak karena tidak
memenuhi persyarata formal sehingga pada bulan September 2010, Perusahaan mengajukan
surat permohonan pembatalan SKPKB atas barang dan jasa dengan alasan penerbitan SKPKB
tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Tanggal 31 Desember 2010 dan
6 Januari 2011, Dirjen Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar menerbitkan surat keputusan
yang menolak permohonan pembatalan. Atas surat penolakan ini, pada bulan Januari 2011,
Perusahaan mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
73
40. KEWAJIBAN BERSYARAT (Lanjutan)
d (Lanjutan) Pada tanggal 5 Mei 2011, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktur
Jenderal Pajak No. 00028-00039/109/08/051/11 yang menyatakan Perusahaan memiliki
tunggakan pajak atas bunga keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai tahun 2008
sebesar Rp12.342.848,
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah membayar tunggakan sebesar
Rp65.475.320 dan telah mengakui beban pajak sebesar Rp14.306.504. Sisa tunggakan
sebesar Rp46.716.890 oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan net off dengan kelebihan
bayar pajak penghasilan badan tahun 2009.
Perusahaan mengajukan gugatan atas surat keputusan penolakan tersebut. Pada bulan
Februari 2012, telah dibacakan keputusan penolakan terhadap gugatan Perusahaan, tetapi
hingga saat ini amar putusan belum diterima. Manajemen Perusahaan akan melakukan
Peninjaukan Kembali (PK) atas kasus ini. Sesuai denga opini hukum pengacara perusahaan
melalui surat No. 25/JPR/MT/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
e. Pada tanggal 10 Mei 2010, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat
Jenderal Pajak No. 00001/201/08/323/10 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai
tunggakan pajak penghasilan PPh 21 sebesar Rp12.387.634 dari Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008. Atas SKPKB ini Perusahaan telah
mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kedaton melalui surat No. 7.9/A/177/2010 tanggal 5 Agustus 2010. Pada tanggal
7 Juli 2011, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan No. Kep-478/WJP.28/2011
yang menyatakan bahwa menerima sebagian keberatan wajib pajak dengan rincian sebagai
berikut:
Semula Menjadi Selisih
Pokok 9.384.571 4.030.427 5.354.144
Sanksi 3.003.063 1.289.736 1.713.327
Total 12.387.634 5.320.163 7.067.471
Perusahaan telah menerima pengembalian pokok dan bunga atas kelebihan bayar tagihan
pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp8.466.692, dan pengembalian tersebut di net off dengan
tagihan-tagihan pajak perusahaan. Atas keputusan ini Perusahaan melakukan banding dengan
surat No. 7.10/A/203/2010 tanggal 4 Oktober 2011
f. Pada tanggal 26 April 2010, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat
Jenderal Pajak No. 00030/406/08/051/10 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai
kelebihan pajak penghasilan sebesar Rp48.115.481 dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Pajak Penghasilan Badan tahun 2008. Dalam pembukuannya, Perusahaan mengakui adanya
kelebihan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp61.620.614. Atas SKPLB ini
Perusahaan mengajukan surat permohonan pembatalan SKPLB atas pajak penghasilan wajib
pajak badan dengan alasan penerbitan SKPLB tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan melalui surat No. 7.9/A/201/2010 tanggal 8 September 2010.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
74
40. KEWAJIBAN BERSYARAT (Lanjutan)
g. Pada tanggal 12 April 2011, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat
Jenderal Pajak No. 00017/406/09/051/11 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai
kelebihan pajak penghasilan sebesar Rp76.965.552 dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Pajak Penghasilan Badan tahun 2009. Dalam pembukuannya, Perusahaan mengakui adanya
kelebihan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp77.087.233. Atas SKPLB ini
Perusahaan mengajukan surat permohonan keberatan melalui surat No No. 710/A/115/2011
tanggal 9 Juni 2011
Perusahaan juga meneriman surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak No.
00080/107/09/05/11 tanggal 7 April 2011 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai
tunggakan pajak atas pajak pertambahan nilai tahun 2009 sebesar Rp 2.482.247. Tunggakan
ini oleh DJP di net off dengan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2009. Sampai
dengan saat laporan ini selesai, Perusahaan sedang dalam pemeriksaan pajak sehingga tagihan
ini belum dibebankan sampai hasil pemeriksaan telah diterima oleh Perusahaan.
41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
a. Pelunasan Surat Hutang Jangka Menengah (MTN)
Pada tanggal 12 Januari 2012, Perusahaan telah melunasi Surat Hutang Jangka Menengah
(MTN) sebesar Rp1.000.000
b. Perubahan Susunan Direksi
Berdasarkan surat keputusan Nomor : SK - 92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012, tentang
pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN, susunan direksi mengalami perubahan
sebagai berikut :
Direktur Utama : Boyke Budiono
Direktur Produksi : M. Natsir
Direktur Keuangan : Agus Rianto
Direktur Pemasaran dan Renbang : Rafael Sibagariang
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : Budi Santoso
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
75
42. STANDAR AKUNTANSI BARU
Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
revisi dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang mungkin berdampak pada
laporan keuangan Perusahaan sebagai berikut:
i. Berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:
1. PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. PSAK 13 (Revisi 2011), Investasi Property
3. PSAK 16 (Revisi 2011), Aset Tetap
4. PSAK 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purna Karya
5. PSAK 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
6. PSAK 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman
7. PSAK 28 (Revisi 2011), Asuransi Kontrak Asuransi Kerugian
8. PSAK 30 (Revisi 2011), Sewa
9. PSAK 33(Revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
10. PSAK 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
11. PSAK 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
12. PSAK 45 (Revisi 2010), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
13. PSAK 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
14. PSAK 50 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Penyajian
15. PSAK 53 (Revisi 2010), Pembayaran berbasis Saham
16. PSAK 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
17. PSAK 56 (Revisi 2011), Laba Per Saham
18. PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
19. PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
20. PSAK 62, Kontrak Asuransi
21. PSAK 63, Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi
22. PSAK 64, Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
23. ISAK 13, Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Negeri
24. ISAK 15, Batas Aset Imbalam Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Iteraksinya
25. ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa
26. ISAK 18, Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik Dengan Aktifitas Operasi
27. ISAK 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali Dalam PSAK 63: Pelaporan
Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi
28. ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas Atau Para
Pemegang Sahamnya
29. ISAK 22, Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
30. ISAK 23, Sewa Operasi - Insentif
31. ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi Yang Melibatkan Suatu Bentuk
Legal Sewa
32. ISAK 25, Hak Atas Tanah
33. ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
76
42. STANDAR AKUNTANSI BARU
ii. Berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013:
1. PSAK 38 (Revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
2. ISAK 21, Perjanjian Konstruksi Real Estat
Perusahaan belum dapat menentukan dampak dari penerapan standar revisi ini terhadap laporan
keuangan.
43. TUJUAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
Liabilitas keuangan utama Perusahaan meliputi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang,
hutang usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar. Tujuan utama dari liabilitas keuangan
ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Perusahaan. Perusahaan juga mempunyai
berbagai aset keuangan seperti piutang lain-lain serta kas dan setara kas, yang dihasilkan
langsung dari kegiatan usahanya.
Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, kebijakan
Perusahaan adalah untuk tidak melakukan lindung nilai atas instrumen keuangannya.
Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko harga
komoditas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk
mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:
Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas
Risiko suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi.
Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada
Perusahaan. Tidak terdapat pinjaman Perusahaan yang dikenakan suku bunga tetap.
Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.
Untuk pinjaman modal kerja dan investasi.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
77
43. TUJUAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat liabilitas keuangan Perusahaan yang memiliki risiko suku
bunga, berdasarkan periode jatuh temponya masing-masing:
Jumlah 1 tahun 1 - 2 tahun 2 - 5 tahun >5 tahun
Per tanggal 31 Desember 2011
Pinjaman bank jangka pendek 125.854.221 125.854.221
Pinjaman jangka panjang yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun 441.994.354 441.994.354
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi
bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 2.396.238.526 320.000.000 2.076.238.526
Kewajiban sewa pembiayaan 62.172.418 13.065.936 24.527.953 24.578.529
Surat hutang jangka menengah 452.506.031 452.506.031
Per tanggal 31 Desember 2010
Pinjaman bank jangka pendek 23.288.422 23.288.422
Pinjaman jangka panjang yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun 200.813.614 200.813.614
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi
bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun 1.709.387.555 387.588.244 640.244.083 681.555.228
Obligasi 6.000.000 6.000.000
Surat hutang jangka menengah 751.226.582 300.000.000 300.000.000 151.226.582
Risiko mata uang
Mata uang pelaporan Perusahaan adalah Rupiah. Perusahaan dapat menghadapi risiko nilai tukar
mata uang asing karena penjualan dalam mata uang asing (terutama dalam Dolar AS) atau harga
yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolok ukur perubahan harganya dalam mata uang asing.
Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang
asing.
Namun, harga produk utama Perusahaan akan berfluktuasi sesuai dengan harga yang
diperdagangkan di pasar internasional yang didenominasi dalam Dolar AS. Keterkaitan dalam
fluktuasi harga secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang
Perusahaan.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
78
43. TUJUAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
Risiko harga komoditas
Perusahaan terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca,
kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global.
Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan minyak kelapa sawit, di mana marjin laba atas
penjualan minyak kelapa sawit tersebut terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.
Pada saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga
komoditas.
Risiko kredit
Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan,
tetapi terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan
yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan
Perusahaan bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui
prosedur verifikasi kredit.
Pada tanggal laporan posisi keuangan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit
adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada
laporan posisi keuangan.
Perusahaan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.
Risiko Likuiditas
Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi hutang
yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, ketersediaan pendanaan
melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.
Perusahaan secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan actual dan kesempatan melakukan
penggalangan dana hutang bank.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
79
44. INSTRUMEN KEUANGAN
Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dicatat sebesar
nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih
sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Penjelasan
lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut.
Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya
Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas,
piutang lancar lain-lain, hutang lancar usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar, serta
pinjaman bank jangka pendek kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan
tersebut berjangka pendek.
Nilai tercatat dari pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih
sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.
31 Desember 2011
Pinjaman yang Liabilitas pada
diberikan dan biaya perolehan
piutang diamortisasi Jumlah
Aset
Aset lancar
Kas dan setara kas 403.941.416 - 403.941.416
Piutang usaha 24.041.209 - 24.041.209
Piutang lain-lain 37.831.435 - 37.831.435
Aset tidak lancar
Piutang kepada pihak – pihak berelasi 37.977.353 - 37.977.353
503.791.413 - 503.791.413
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek
Pinjaman bank jangka pendek - 125.854.221 125.854.221
Hutang usaha dan lain-lain - 602.062.729 602.062.729
Biaya yang masih harus dibayar - 108.673.216 108.673.216
Uang muka dari pelanggan - 162.633.870 162.633.870
Liabilitas lancar lainnya - 98.707.166 98.707.166
Pinjaman jangka panjang yang
jatuh tempo dalam waktu satu tahun - 442.994.354 442.994.354
Liabilitas jangka pendek (dilanjutkan) - 1.540.925.556 1.540.925.556
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
80
44. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011
Pinjaman yang Liabilitas pada
diberikan dan biaya perolehan
piutang diamortisasi Jumlah
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek (lanjutan) - 1.540.925.556 1.540.925.556
Liabilitas jangka panjang
Hutang kepada pihak – pihak berelasi - 10.306.098 10.306.098
Pinjaman jangka panjang setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun - 2.396.238.526 2.396.238.526
Liabilitas sewa pembiayaan - 49.106.482 49.106.482
Surat hutang jangka menengah - 451.506.031 451.506.031
- 4.448.082.693 4.448.082.693
31 Desember 2010
Pinjaman yang Liabilitas pada
diberikan dan biaya perolehan
piutang diamortisasi Jumlah
Aset
Aset lancar
Kas dan setara kas 579.539.110 - 579.539.110
Piutang usaha 1.955.784 - 1.955.784
Piutang lain-lain 31.861.245 - 31.861.245
Aset tidak lancar
Piutang kepada pihak – pihak berelasi 22.351.694 - 22.351.694
635.707.833 - 635.707.833
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2011 dan 2010
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
81
44. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2010
Pinjaman yang Liabilitas pada
diberikan dan biaya perolehan
piutang diamortisasi Jumlah
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek
Pinjaman bank jangka pendek - 23.288.422 23.288.422
Hutang usaha dan lain-lain - 263.818.522 263.818.522
Biaya yang masih harus dibayar - 128.387.210 128.387.210
Uang muka dari pelanggan - 115.311.175 115.311.175
Liabilitas lancar lainnya - 92.984.520 92.984.520
Pinjaman jangka panjang yang
jatuh tempo dalam waktu satu tahun - 429.916.000 429.916.000
Liabilitas jangka panjang
Hutang kepada pihak – pihak berelasi - 14.470.329 14.470.329
Pinjaman jangka panjang setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun - 1.786.285.170 1.786.285.170
Obligasi - - -
Surat hutang jangka menengah - 451.226.582 451.226.582
- 3.305.687.930 3.305.687.930
45. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Dewan Direksi telah menyelesaikan laporan keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 pada tanggal 26 Maret 2012, serta bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.