SDGS DKI JAKARTA

SDGS DKI JAKARTASekretariat SDGs DKI Jakarta

1. Universality

2. Integration

3. No One Left Behind

PRINSIP UTAMA

Sekilas TPB/ SDGs:

Indikator:

Global

241Nasional

319

DKI Jakarta

253

Sosial –98 | Ekonomi - 57 | Lingkungan –67 | Hukum dan Tata Kelola - 31DKI Jakarta :

Struktur Tim Koordinasi Pecapaian Pelaksanaan TPB/SDGs

Kepgub No, 1920 Tahun 2018

RAD TPB/SDGs DKI JAKARTA

1. SDG RAD telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 melalui PERGUB 156 tahun 2018

2. Sesuai dengan amanat Peraturan PresidenNomor 59 Tahun 2017 tentangImplementasi Pencapaian TPB / SDG, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) 5 (lima) tahun TPB / SDG denganBupati / Walikota di daerah masing-masingyang melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Aktor Bisnis, dan aktorAkademik

Pemetaan Tujuan dengan Target dan Indikator

Pemetaan Tujuan, Target, Indikator & Skpd Terkait

Pemetaan Tujuan dan KSD

POPULATION &DEMOGRAPHICS

• Jakarta merupakan ibu kotanegara dan provinsi otonom

• Kota terbesar di Asia Tenggara dengan perkiraanpopulasi lebih dari 10,4 jutapada 2018

• Terdapat 13 sungai, 40% daratan berada di bawahpermukaan laut - kerentananterhadap banjir perkotaandan masalah lingkungan

PROGRAM UNTUK MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK, DAN PERKAWINAN ANAK

Jakarta Aman

Aplikasi digital yang terkoneksi dengan

layanan darurat 112

Rumah Aman untukPerempuan dan Anak

Rumah aman yang disediakan bagi mereka

korban kekerasan(Pergub no. 48 tahun

2018)

Posko pengaduan bagiPerempuan dan Anak

12 posko pengaduandiseluruh Jakarta yang

terdiri dari konselorprofessional dan

psikolog

Layanan Visum Et Repertum Gratis

Menyediakan layananvisum et repertum gratis pada rumah sakit milik

pemerintah bagiperempuan dan anak

korban kekerasan

PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Regulasi

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja

Program advokasi dan konseling untuk

kesehatan remaja

Generasi Berencana (GenRe) Program

Program kampanye kesehatan reproduksikependudukan, dan

pembangunan keluarga, dan persiapan

kehidupan berkeluargabagi remaja

INKLUSIFITAS DAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH (TRANSPORTASI MAKANAN & MASYARAKAT)

2017 = RP 6.6 T (8.95%)

2018 = RP 9.3 T (13.62%)

2019 = RP 11.6 T (13.04%)

We have nearly

doubled our social assistance subsidies

within two years.

PENINGKATAN AKSESBAGI PENYANDANG DISABILITAS

• 14.459 orang berpendapatan rendahdan cacat menerima "Kartu PenyandangDisabilitas”

• 2.831 orang Penyandang Disabilitasmenerima alat pendukung untukPenyandang Disabilitas

Fasilitas publik yang ramah bagiPenyandang Disabilitas

100% sekolah negeri menerima siswaPenyandang Disabilitas

Pelatihan olahraga dan kewirausahaan untukPenyandang Disabilitas

COMBATING HOUSING INEQUALITIES

ZERO DOWN PAYMENT PROGRAM FOR MIDDLE

INCOME

SLUMS UPGRADING THROUGH COMMUNITY

ACTION PLAN

RENTAL PUBLIC APARTMENT

Soft loan for middle income to pay house’s down

payment

Collaboration with NGO Government-built public apartments, and rental fee

subsidies for people living in illegal settlements

ZERO DOWN PAYMENT HOUSING SCHEME

• Launched by the current governor

• Aims to provide affordable housing for low income families

• Projected to increase growth of real estate and property industry by ~10%

SOCIAL ASSISTANCE FOR TROUBLED MIGRANT WORKERS

• Migrant workers in Jakarta: 116,219 (2018)

• Migrant Forum in Asia (MFA) has partnered with the Diplomacy Training Program (DTP) and Indonesian Migrant Labor Union (SBMI) to build a program on human rights for migrant workers

• This program spreads out from June 2018 to May 2019 and aims to support migrant workers

• Aspires to build alliances and network between and among local and international advocates working on migration and human rights

• The Social Rehabilitation Program for Social Welfare Problems (PMKS) in Social Agency:

1. Reunification of families for displaced people

2. Referrals to Government-owned Social Institutions for PMKS if they do not have families

3. Public kitchens in the event of a disaster

TOP CHALLENGES RELATED TO LAG HOUSING

• Kurangnya kesadaran untuk SANITASI yang layak

• Pasokan air bersih yang tidak memadai

• Mengurangi area kumuh

• LAND SUBSIDENCE

PERTUMBUHAN EKONOMI

Untuk mendukung ekonomi nasional:

Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, pertumbuhan ekonomi di jakartadalam lima tahun terakhir selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 6,17%, sedangkan pertumbuhanekonomi nasional hanya 5,17%.

Produk domestik regional bruto (pdrb) di jakarta terus meningkat secara signifikan darihanya

Rp 195 juta pada 2014 menjadi rp248 jutapada 2018, meningkat 27%.

248

56

6.17

5.17

0

1

2

3

4

5

6

7

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018

Jakarta's GDRB per capita (LHS, Rp million)

Indonesia's GDP per capita(LHS, Rp million)

Jakarta's Economic Growth (RHS, %)

Indonesia's Economic Growth (RHS, %)

KETIMPANGAN DI JAKARTA

Tingkat ketimpangan di Jakarta lebih tinggi dari tingkatnasional, tetapi secara bertahap tingkat ketimpangan di Jakartasecara bertahap menurun, dari 0,436 pada tahun 2014 menjadi0,39 pada tahun 2018.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan di Jakarta, pemerintahprovinsi melakukan berbagai program afirmasi, antara lain:

1. Program wajib belajar 12 tahun

2. Program Manajemen yang Buruk

3. Pelatihan Bisnis Ekonomi Produktif untuk Keluarga Miskin

4. Program Asuransi Kesehatan Daerah

5. Bantuan koperasi dan program pengembangan

6. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja

7. Program untuk menciptakan Hubungan Industrial yangharmonis

0.436

0.430

0.421

0.411

0.397

0.4130.409

0.3940.39

0.414

0.408

0.4020.397

0.394 0.393 0.391 0.3890.384

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.4

0.41

0.42

0.43

0.44

Sep'14 Mar'15 Sep'15 Mar'16 Sep'16 Mar'17 Sep'17 Mar'18 Sep'18

Gini Ratio of Jakarta Gini Ratio of Indonesia

MEMBERANTAS KORUPSI• Pemerintah Jakarta telah membentuk tim pemberantasan korupsi di

bawah koordinasi dan pengawasan Tim Gubernur untuk PercepatanPembangunan (TGUPP)

Open data

• (Portal terintegrasi Pemerintah Jakarta) berisi topik-topik pentingterkait informasi Pemerintah Jakarta yang dapat diakses publik

• One Jakarta

• Platform menyediakan sistem informasi terintegrasi berbasis geo-spasial untuk para pembuat kebijakan dan warga Jakarta

• Tender pekerjaan sebagai sistem seleksi untuk pejabat publik dan implementasi sistem berbasis prestasi untuk evaluasi kinerja pejabatpublik

• Kebijakan pengadaan elektronik

• Dana pembangunan yang dialokasikan untukorganisasi masyarakat bertujuan untukmempercepat pembangunan secara inklusif, partisipasi publik dalam proses pembangunan dan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat

• Kebijakan afirmatif bagi para penyandang cacatuntuk membawa manfaat yang sama bagikelompok-kelompok sosial perkotaan yang rentanminoritas. Khususnya di ruang publik dan lembagalayanan publik

• Mendukung LSM / organisasi masyarakat untukterlibat lebih intensif dalam proses kebijakan

• Pemerintah Jakarta telah menggunakan platform online, seperti situs web hingga aplikasi online untuk mendukung transparansi penganggaran, perencanaan inklusif dan partisipatif (e-musrenbang) dan juga pemantauan kebijakanmelalui Citizen Relation Management (CRM) platform yang baru dikembangkan.

• Partisipasi publik melalui 7 jalur laporan berbasiswarga: twitter, facebook, sms, LAPOR, email, Qlue dan balai warga