Scanned by CamScanner - kemlu.go.id Itjen 2015-2019.pdf · Rencana Strategis 2015 – 2019 Inspektorat Jenderal 6 Formulasi peran Inspektorat ... memenuhi kriteria Standar ... Arah

Scanned by CamScanner







Rencana Strategis 2015 – 2019 Inspektorat Jenderal 1

1

A. Kondisi Umum

1. Perubahan paradigma pengawasan dan pengendalian intern dalam

organisasi pemerintahan yang modern tidak dapat dihindari. Sejalan dengan

tuntutan untuk mempertajam pelaksanaan diplomasi, proses pengawasan

dan pengendalian perlu diredefinisikan agar mampu merespons pencapaian

kepentingan nasional dan khususnya meningkatkan peran Aparat

Kementerian Luar Negeri yang profesional.

2. Sebagai bagian dari Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal bertugas

membantu Menteri Luar Negeri dalam melaksanakan tugas pengawasan dan

pengendalian intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

RI. Peran Inspektorat Jenderal adalah untuk memberikan keyakinan yang

memadai bahwa seluruh Satker Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI

melakukan Tugas & Fungsi guna mendukung implementasi Visi dan Misi

yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

3. Agar dapat mencapai hasil optimal, transparan, dan akuntabel, Inspektorat

Jenderal merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan serta

sasaran melalui pengendalian intern terhadap kondisi lingkungan

Kementerian Luar Negeri (Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI), khususnya

kondisi yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan Kementerian

Luar Negeri.

4. Perencanaan Inspektorat Jenderal disusun berdasarkan orientasi kebijakan

Kementerian Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Renstra

BAB I

PENDAHULUAN


Kementerian Luar Negeri. Perencanaan Inspektorat Jenderal tersebut juga

merupakan implementasi dari Tugas Pokok & Fungsi Inspektorat Jenderal

sebagaimana dimuat dalam pasal 932 butir b Peraturan Menteri Luar Negeri

No. 07 Tahun 2011, yaitu pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian

Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

B. Analisa SWOT

Dalam menjabarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat

Jenderal, dilakukan berdasarkan pendekatan Analisa SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities dan Threats), yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Strengths

a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

b. Perubahan Paradigma Pengawasan untuk mewujudkan Quality

Assurances melalui kemitraan, pendampingan dan konsultasi.

c. Sarana dan Prasarana yang memadai.

2. Weaknesses

a. Anggaran yang sangat terbatas.

b. Jumlah SDM yang belum memadai sementara beban kerja

meningkat.

c. Struktur Organisasi belum mendukung pelaksanaan tugas fungsi

secara optimal.

3. Opportunities

a. Semakin berkembangnya peraturan perundang-undangan dalam

mengatur segala segi pelaksanaan kinerja

b. Meningkatnya pemahaman auditan terhadap pengendalian internal


c. Semakin meluasnya dukungan pemangku kepentingan atas upaya

pemberantasan korupsi dan perwujudan tata kelola pemerintahan

yang baik

d. Semakin meningkatnya kemitraan dengan aparat pengawas dan

instansi terkait lainnya

4. Threats

a. Masih terdapat perbedaan interpretasi dengan aparat pengawas

eksternal dalam beberapa peraturan

b. Situasi kondisi politik, keamanan dan ekonomi pada beberapa

kawasan yang rawan dan tidak stabil

c. Adanya perbedaan sistem dan peraturan di masing-masing negara

akreditasi yang mempersulit pengawasan internal


A. Visi Inspektorat Jenderal

Sebagai bagian dari organisasi Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas

dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan langkah-

langkah korektif dan pembinaan untuk mendorong terwujudnya good

governance dan clean government di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Visi Inspektorat Jenderal dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi

atas pelaksanaan tugas pengawasan selama 5 tahun terakhir, kompetensi dan

kemampuan institusi, serta perubahan paradigma Inspektorat Jenderal.

Perubahan paradigma dimaksud tercermin dari pola pendekatan pengawasan

dan pengendalian yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu:

1. Kemitraan & Konsultasi

2. Manajemen Resiko & Pencegahan Dini

3. Jaminan Kualitas & Peningkatan Kapasitas SDM

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Visi Inspektorat Jenderal tahun

2015 – 2019, sebagai berikut:

02

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL

“Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan secara independen, objektif, profesional, berintegritas, dan akuntabel guna

mendukung keberhasilan diplomasi untuk kepentingan rakyat”


Pernyataan Visi tersebut menunjukkan keterkaitan langsung dengan Visi

Kementerian Luar Negeri. Dalam Visi Inspektorat Jenderal terkandung 2 hal

yaitu:

1. Komitmen Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengendalian intern

guna memastikan terlaksananya Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri.

2. Komitmen Inspektorat Jenderal untuk mendukung sepenuhnya program

Pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

sesuai dengan kompetensi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat

Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri.

B. Misi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan dan menjabarkan Visi Inspektorat Jenderal tersebut

di atas maka Misi Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan fungsi konsultasi, deteksi dini pada pengawasan dan

pengendalian intern.

2. Memperkuat implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di Kemlu.

3. Meningkatkan kualitas Audit Kinerja dalam pengawasan dan


4. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap sistem akuntabilitas kinerja

dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik.

5. Memperkuat infrastruktur manajemen pengawasan dan pengendalian

intern.

6. Meningkatkan tata kelola yang akuntabel guna mendukung kemajuan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.


Formulasi peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern

Pemerintah sebagaimana diatur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) memuat 5 unsur pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian, yaitu kondisi dalam Instansi Pemerintah yang

memengaruhi efektivitas pengendalian intern.

2. Penilaian Resiko, yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian

yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian, yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi

resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk

memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara

efektif.

4. Informasi dan Komunikasi, yaitu data yang telah diolah dan dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

5. Pemantauan Pengendalian Intern, yaitu proses penilaian atas mutu

kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan

keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera

ditindaklanjuti.

C. Tujuan

Dalam rangka mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan dalam jangka

waktu 1-5 tahun, Inspektorat Jenderal menetapkan Tujuan yang hendak

dicapai dalam kurun waktu 2015 – 2019:

1. Mewujudkan unit pengawas dan pengendali internal yang handal,

berintegritas, dan akuntabel.

2. Mendorong terwujudnya tata kelola organisasi Kemlu yang efisien,

efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel (3 ETA).

3. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional.


Pengawas dan Pengendali:

Adalah Kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil - hasil pelaksanaan,

kesalahan, kegagalan, untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya

kembali kesalahan kesalahan dan juga mencegah agar pelaksanaan tidak

menyimpang dari perencanaan yang telah di tetapkan

Handal, berintegritas, dan akuntabel:

Adalah suatu sifat yang dapat dipercaya, memiliki sifat yang prinsipal dan

dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku

Organisasi:

adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang bekerja bersama untuk

mencapai tujuan yang sama.

Tata Kelola:

Adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan insitusi yang

memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi.

Tata Kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan

(stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi

Efisien:

Adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dengan tepat dan cermat serta

tidak membuang-buang waktu,tenaga, dan biaya

Efektif:

Adalah suatu usaha atau proses tindakan yang dapat menghasilkan kegunaan

Ekonomis:

Adalah tindakan bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan

barang, dan waktu


Transparan:

Adalah bersifat terbuka tidak terbatas pada sekelompok orang saja

Akuntabel:

Adalah dapat dipertanggungjawabkan baik itu dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

APIP:

adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi organisasi.

Indikator Tujuan:

Tujuan IKU Target

2015 2016 2017 2018 2019

Mewujudkan

unit pengawas

dan pengendali

internal yang

handal,

berintegritas,

dan akuntabel

Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan IACM

Level

2

Level

2

Level

3

Level

3

Level

3

Mendorong

terwujudnya

tata kelola

organisasi

Kemlu yang

efisien, efektif,

ekonomis,

Nilai Pokja

Penguatan

Pengawasan untuk

Reformasi

Birokrasi Kemlu

7

7,35

7,40

7,50

7,70


transparan, dan

akuntabel (3

ETA).

Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional

Persentase

peningkatan

kompetensi APIP

100% 100% 100% 100% 100%

D. Sasaran

Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal disusun berdasarkan hasil identifikasi

potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mendukung

pelaksanaan visi misi Kementerian Luar Negeri. Sasaran Strategis Inspektorat

Jenderal ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur,

ekonomis, efektif & efisien;

2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta

pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan;

3. Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan

keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker;

4. Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung

keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

E. Indikator Kinerja Utama

Dalam mendukung tercapainya sasaran strategis dimaksud, Inspektorat

Jenderal merumuskan indikator kinerja utama, untuk mengukur keberhasilan

pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.


Indikator Kinerja Utama Inspekorat Jenderal dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang

memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja

Yang dimaksud dengan Standar Penilaian Audit Kinerja adalah suatu ukuran

penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan audit kinerja, dengan

mempertimbangkan faktor 3 ETA (efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparan

dan akuntabel) dalam pengelolaan sumber daya publik.

Standar penilaian audit kinerja menggunakan kertas kerja indeks penilaian

akuntabilitas tata kelola sumber daya publik. Satker dapat memenuhi kriteria

apabila hasil penilaian masuk dalam kategori ‘Baik’ atau total indeks bernilai

di atas 70.

Formulasi Pengukuran:

(Jumlah Satker yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja

dengan Kategori Baik / Jumlah Satker yang diaudit) x 100%

Sumber Data:

• Kertas kerja indeks penilaian akuntabilitas tata kelola sumber daya

publik

• Laporan Hasil Audit

• Laporan APIP Itjen

2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Kemlu Pusat dan

Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP)


Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

Laporan Keuangan Pemerintah.


(Jumlah LK yang memenuhi SAP / Jumlah LK yang direviu) x 100%

Sumber Data:

• Laporan Rekonsiliasi SAKPA-SIMAK BMN

• Laporan Hasil Reviu

• Laporan Rekonsiliasi SAKPA-SIMAK BMN

3. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja

Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi unsur Sistem

Pengendalian Intern

Nilai Indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja diukur

berdasarkan pembagian 3 (tiga) komponen kegiatan, yakni:

a. Evaluasi AKIP

b. Review RKA-KL

c. Penilaian SPIP


Indeksasi dari setiap pelaksanaan komponen kegiatan. Sumber Data:

• Kertas Kerja Penilaian SPIP

• Laporan Hasil Audit

• Laporan Hasil Audit SPIP BPKP

4. Persentase peningkatan dukungan manajemen yang baik dalam

mendukung keberhasilan pengawasan intern Kemlu


Dukungan manajemen yang baik menjadi salah satu faktor yang penting dan

turut menentukan keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kemlu.

Dukungan manajemen meliputi antara lain ketersediaan SDM yang

berkualitas, anggaran yang memadai, perencanaan yang baik, kebutuhan

sarana prasarana perkantoran yang memadai, pemantauan tindak lanjut

pemeriksaan yang baik, ketersediaan database yang baik, dan keberhasilan

kegiatan pengawasan dan pengendalian lainnya.


Indeks kualitas dukungan manajemen

Sumber Data:

• Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP

• Laporan Realisasi Anggaran

• Dokumen SAKIP Itjen

• Renstra Itjen

• Laporan Monev, PKK dan Renaksi Itjen

• Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit

• Laporan Kunjungan Pengawasan dan Pengendalian Irjen

• Laporan Kunjungan Pengawasan dan Pengendalian Sesitjen


• Laporan BMN

• Laporan Pelaksanaan Evaluasi AKIP



BAB II

A. Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri memiliki 8 Arah Kebijakan yang terdiri dari:

1. Penguatan Diplomasi Maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia

2. Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN

3. Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di

dunia internasional

4. Penguatan diplomasi ekonomi

5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta

pemberdayaan diaspora

6. Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan

7. Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta

kompetensi SDM Kemenlu yang berbasis teknologi informasi

8. Perwujudan kebijakan luar negeri yang berkualitas melalui penguatan

peraturan perundangan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan

diplomasi

B. Strategi Kementerian Luar Negeri

Atas seluruh Arah kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah merumuskan

strategi-strategi dari setiap arah kebijakan sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan 1, Penguatan diplomasi maritim dalam rangka menjaga

kedaulatan Indonesia memiliki 10 strategi, antara lain:

i. Mempertahankan integritas wilayah NKRI

ii. Memperkuat kerja sama sub-kawasan (BIMP-EAGA, IMT-GT, dsb) untuk

meningkatkan konektivitas Indonesia

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


iii. Mendorong kerja sama pengamanan, pengelolaan, dan perlindungan

sumber daya alam hayati non hayati laut.

iv. Mendorong peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan dan

keselamatan laut, serta search and rescue, penanganan bencana di laut,

serta perlindungan lingkungan laut.

v. Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja

sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan

mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim

vi. Memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam

forum-forum internasional, termasuk masa keketuaan Indonesia di IORA.

vii. Mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk

perbatasan darat dengan 3 negara dan perbatasan laut dengan 10 negara

tetangga dan pemberlakuan serta pendaftarannya ke PBB.

viii. Memanfaatkan klaim Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum

Laut 1982 atas hak-hak berdaulat di Landas Kontinen di luar 200 mil laut.

ix. Mendorong kerja sama dan penanganan berbagai kasus pelanggaran

wilayah serta meningkatkan upaya pengamanan perbatasan.

x. Membantu pembangunan kekuatan pertahanan maritim melalui diplomasi

pertahanan dengan berbagai negara sahabat.

2) Arah Kebijakan 2, Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, memiliki

13 strategi, antara lain:

i. Memperjuangkan prakarsa Indonesia di ASEAN dan forum terkait ASEAN

dalam mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera, sejalan

dengan tujuan dan target ketiga pilar masyarakat ASEAN

ii. Mendorong kohesivitas dan sentralitas ASEAN dalam hubungan internal dan

eksternal, serta terlibat aktif dalam penyelesaian masalah regional dan

internasional

iii. Memantapkan implementasi Traktat South East Asia Nuclear Weapon Free

Zone (SEANWFZ) dan Plan of Action 2013-2017 serta mendorong aksesi


Protokol Traktat SEANWFZ oleh Nuclear-Weapon States (AS, Inggris, RRT,

Rusia, Prancis)

iv. Mendorong universalisasi TAC (Treaty of Amity and Cooporation) dan

implementasi Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for

Mutually Beneficial Relations (Bali Principles) ke kawasan yang lebih luas.

v. Meningkatkan peran Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan

termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN,

terutama mendorong implementasi secara efektif dan menyeluruh

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC),

termasuk penyelesaian code of conduct in the South China Sea, serta

melalui upaya-upaya preventive diplomacy.

vi. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama ASEAN

dengan mitra wicara ASEAN serta ASEAN-led mechanisms secara lebih

produktif dan konstruktif bagi penciptaan arsitektur kawasan yang sejalan

dengan kepentingan nasional.

vii. Meningkatkan kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal secara lebih

sejajar dan saling menguntungkan.

viii. Menyelesaikan visi Masyarakat ASEAN 2025 beserta dokumen pendukung

(attendant documents) mengenai ketiga pilar Masyarakat ASEAN, serta

mengawal pelaksanaannya sejalan dengan kepentingan nasional.

ix. Mendorong penguatan Sekretariat ASEAN yang mampu melaksanakan

mandatnya secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan dinamika dan

tantangan yang dihadapi ASEAN.

x. Memperkuat fungsi koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang

Masyarakat ASEAN, memantapkan posisi nasional dalam pertemuan ASEAN,

serta implementasi kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

xi. Meningkatkan peran dan kontribusi Pusat Studi ASEAN dan lembaga think

tank lainnya dalam perumusan kebijakan nasional terkait kerja sama

ASEAN.


xii. Mengintensifkan diplomasi untuk meredam ketegangan maritim di kawasan

serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai (catatan: konflik di

negara tetangga berpotensi mengganggu kedaulatan /keutuhan wilayah

Indonesia).

xiii. Memperkuat langkah-langkah diplomasi dalam meningkatkan pemanfaatan

Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC) bagi pembangunan infrastruktur

dan konektivitas domestik, termasuk melalui pemanfaatan secara maksimal

Pendanaan Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund).

3) Arah Kebijakan 3: Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai

negara middle power di dunia internasional, memiliki 17 strategi, antara

lain:

i. Memperkuat postur diplomasi sehingga mampu meredam ancaman

disintegrasi bangsa di berbagai forum internasional yang relevan.

ii. Memperkuat diplomasi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah,

khususnya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

iii. Meningkatkan kontribusi Indonesia untuk mencapai “Visi 4000

Peacekeepers” pada misi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) PBB dan

dukungan terhadap bina perdamaian (peacebuilding).

iv. Memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah

global yang mengancam umat manusia, antara lain: senjata pemusnah

massal, penyakit menular, degradasi lingkungan, perubahan iklim,

kelangkaan air, krisis pangan dan energi.

v. Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam

menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme,

penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba,

perompakan perdagangan senjata ilegal, illegal fishing.

vi. Meningkatkan kerja sama peningkatkan kapasitas melalui skema Kerjasama

Selatan-Selatan (KSS) dan triangular untuk mendukung politik luar negeri.


vii. Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan

demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama, di forum

Internasional.

viii. Memperkuat peran Indonesia sebagai negara Middle Power dengan

memanfaatkan forum terkait di antaranya melalui MIKTA.

ix. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dan internasional melalui

penguatan kerja sama bilateral, khususnya dengan negara mitra strategis

dan organisasi intra dan antar kawasan.

x. Menggunakan diplomasi publik yang berkarakter soft power Indonesia

melalui kerja sama kebudayaan, pemberian beasiswa, people to people

contact, jejaring diaspora Indonesia.

xi. Mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa

Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk

memperkuat diplomasi publik.

xii. Mendorong peran Indonesia dalam perumusan norma-norma/aturan-aturan

kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional.

xiii. Menguatkan peran Indonesia dalam koordinasi kebijakan ekonomi global

melalui forum G-20.

xiv. Memajukan kepentingan Indonesia dalam kerjasama internasional dalam

melakukan implementasi agenda pembangunan global pasca 2015.

xv. Mendorong keterwakilan WNI pada badan-badan internasional baik secara

profesional maupun melalui keterlibatan aktif dalam kelompok kerja dan

penyusunan norma-norma di tingkat internasional.

xvi. Memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada forum internasional untuk

menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang mengakomodasi

kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang.

xvii. Meningkatkan kerjasama konektivitas kawasan melalui IORA, APEC, ASEAN,

ASEM, FEALAC.


4) Arah Kebijakan 4, Peningkatan diplomasi ekonomi, memiliki 12 strategi,

antara lain:

i. Memperkuat diplomasi ekonomi pada forum bilateral, regional, dan global

untuk menopang kemandirian ekonomi nasional.

ii. Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa

Indonesia, serta meningkatkan arus investasi, dan pariwisata ke Indonesia,

serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan

yang tidak adil.

iii. Memanfaatkan forum regional dan internasional untuk membentuk norma

dan arsitektur keuangan, investasi, dan perdagangan internasional yang

memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

iv. Memperkuat diplomasi Indonesia pada pasar prospektif.

v. Mendorong masuknya investasi asing pada sektor-sektor prioritas bagi

Indonesia, serta memfasilitasi dan mendorong serta melindungi investasi

Indonesia di luar negeri. Perhatian khusus diberikan pada Perjanjian

Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) bilateral serta

kelanjutan perundingan perjanjian investasi.

vi. Merumuskan saran kebijakan terkait pengelolaan perundingan berbagai

kerja sama ekonomi seperti Preferential Tariff Agreement (PTA), Free Trade

Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership (CEPA) termasuk

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sesuai dengan

kepentingan nasional.

vii. Memberikan saran kebijakan terkait implementasi kesepakatan Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA).

viii. Mendorong implementasi kerja sama perdagangan dan investasi yang

berimbang dan berkelanjutan.

ix. Meningkatkan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan

intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar,

peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional.


x. Menguatkan peran Indonesia dalam perundingan untuk pembentukan dan

peninjauan kembali kerangka hukum internasional (international legal

framework) di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, baik di tingkat

bilateral, regional dan multilateral.

xi. Memanfaatkan forum kerja sama global dan APEC untuk mendorong

perlindungan dan pemanfaatan kekayaan laut melalui pembahasan isu blue

economy serta mendorong implementasi prakarsa Indonesia di bawah

forum kerja sama global dan APEC Initative on Mainstreaming Ocean-

related Issues (MOI).

xii. Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, dan

pengembangan infrastruktur maritim serta pengelolaan kekayaan maritim.

5) Arah Kebijakan 5, Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan

WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora, memiliki 5

strategi, antara lain:

i. Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI

di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan.

ii. Memperkuat sistem kelembagaan Perlindungan WNI/BHI di dalam negeri

dan luar negeri dengan memperhatikan aspek pencegahan (prevention),

deteksi dini (early detection), dan perlindungan secara cepat dan tepat

(immediate response).

iii. Memperkuat Diplomasi Perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui

pembentukan instrumen internasional untuk perlindungan WNI, upaya

pengampunan bagi WNI yang terancam hukuman mati, dan repatriasi WNI

serta meneruskan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik.

iv. Mengoptimalisasikan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat

tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri.

v. Memperkuat sinergi dalam Perlindungan WNI di luar negeri dengan

Komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dan pemberdayaan

Diaspora dan Masyarakat Madani.


6) Arah Kebijakan 6, Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku

kepentingan, memiliki 4 strategi, antara lain:

i. Meningkatkan efektivitas kebijakan luar negeri melalui perumusan kebijakan

yang melibatkan peran/partisipasi/ dukungan para pemangku kepentingan.

ii. Mendorong implementasi komitmen nasional atas kesepakatan bilateral,

regional, interregional, multilateral, dan global.

iii. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut/ implementasi

oleh pemangku kepentingan atas hasil diplomasi atau kesepakatan

internasional.

iv. Mewujudkan Kerangka Kelembagaan dan Regulasi yang melibatkan

pemangku kepentingan serta harmonisasi kebijakan antar K/L.

7) Arah Kebijakan 7, peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang

akuntabel, serta kompetensi SDM Kemenlu yang berbasis teknologi

informasi, memiliki 11 strategi, antara lain:

i. Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja,

dan tata kelola Kemenlu dan Perwakilan RI.

ii. Memperkuat sistem manajemen kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI dengan

dukungan IT.

iii. Mewujudkan manajemen SDM Kemenlu yang berbasis kompetensi dan

kinerja yang transparan dan akuntabel.

iv. Memperluas kerja sama pendidikan dan pelatihan diplomasi dalam rangka

peningkatan kapasitas SDM Kemenlu.

v. Meningkatkan kompetensi SDM Kemenlu melalui pengembangan keahlian

khusus yang mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri, dengan

prioritas pada keahlian seperti asset recovery, hukum laut internasional, dan

riset strategis.

vi. Melakukan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

vii. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi

berdasarkan IT Master Plan Kemenlu.


viii. Meningkatkan anggaran Kemenlu dan memperkuat sistem penganggaran

berbasis kinerja.

ix. Memperkuat penganggaran yang mengadopsi pengarusutamaan gender.

x. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong

kinerja Kemenlu.

xi. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta

kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

8) Arah Kebijakan 8, perwujudan kebijakan luar negeri yang berkualitas

melalui penguatan peraturan perundangan nasional yang terkait

dengan penyelenggaraan diplomasi, memiliki 4 strategi, antara lain:

i. Mendorong penyempurnaan norma hukum nasional yang mengatur

mengenai diplomasi, hubungan luar negeri dan pembentukan perjanjian

internasional, khususnya melalui revisi UU tentang Hubungan Luar Negeri

dan UU tentang Perjanjian Internasional.

ii. Menggagas serta mengawal pembentukan norma-norma hukum nasional

yang bersentuhan serta berimplikasi dengan hubungan luar negeri.

iii. Memantapkan peran Kemenlu sebagai penjuru dalam perumusan kebijakan

luar negeri dan sebagai fungsi koordinator dalam penyelenggaraan

hubungan luar negeri.

iv. Menguatkan peran Kemenlu sebagai juru runding dan penasehat hukum

(legal adviser) dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri, pembentukan

norma hukum dan/atau perjanjian internasional dengan negara asing

dan/atau organisasi internasional.

Dalam hal ini, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal merupakan penjabaran dari

Arah Kebijakan 7, peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang

akuntabel, serta kompetensi SDM Kemenlu yang berbasis teknologi

informasi, yang dilakukan antara lain melalui :


a. Upaya peningkatan penyusunan laporan keuangan Kementerian Luar Negeri

untuk mendapatkan opini BPK dengan predikat ‘Wajar Tanpa Pengecualian’

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri.

d. Penguatan pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)

Kementerian Luar Negeri.

C. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal

Arah Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Luar Negeri ditekankan kepada peningkatan kualitas pengawasan

dan pengendalian Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI,

sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada implementasi Rencana

Strategis dan target Kementerian Luar Negeri serta mengawal proses Reformasi

Birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan kebijakan-kebijakan

sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kinerja Kementerian dan Perwakilan;

2. Peningkatan Tata Kelola Organisasi, Aset Negara, Keuangan dan BMN;

3. Peningkatan evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan;

4. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

5. Peningkatan kualitas Konsultasi, Pendampingan dan Bimbingan Teknis;

6. Penanganan dan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat.


D. Program Inspektorat Jenderal

Program merupakan instrumen kebijakan yang menjadi cluster/kumpulan atas

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Satker dan

Perwakilan guna mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi

anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

Kementerian/Satker dan Perwakilan RI. Hasil program merupakan manfaat

langsung yang diperoleh dan dapat mencerminkan telah berfungsinya keluaran

dari seluruh kegiatan dalam satu cluster program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Jenderal melakukan program

pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri

yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal

menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan hasil

pemetaan permasalahan pada Satker & Perwakilan RI di masing-masing

Inspektorat Wilayah.

2. Reviu Laporan Keuangan

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal melakukan

Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri yang meliputi neraca,

laporan realisasi anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Pendampingan DIPA Satker

Kegiatan Pendampingan terhadap DIPA pada Satker Kementerian Luar Negeri

dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dini penyimpangan pengelolaan


keuangan negara, khususnya pengadaan barang/jasa dan kegiatan-kegiatan

yang memerlukan anggaran besar dan koordinasi dengan Satker atau instansi

lain.

4. Monitoring

Inspektorat Jenderal melakukan monitoring terhadap permasalahan dengan

membentuk Gugus Tugas keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kinerja.

Disamping itu, dilakukan juga pemantauan yang berkesinambungan terhadap

SP2D; PNBP; PFK Minus; penyerapan anggaran dan data kasus.

5. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut

Dalam rangka penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit, Inspektorat Jenderal

melakukan koordinasi baik dengan Satker di lingkungan Kementerian Luar

Negeri maupun dengan instansi lainnya seperti Bareskrim POLRI, Kejaksaan

Agung, BPK-RI, BPKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum,

dan Sekretariat Negara.

6. Pemetaan Kinerja Satker

Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja, dilakukan penentuan objek audit

melalui Pemetaan Kinerja Satker atas pengelolaan Organisasi, Kepegawaian,

Keuangan, dan Barang Milik Negara.

7. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Inspektorat Jenderal memiliki Layanan Pengaduan Masyarakat yang

disampaikan melalui surat elektronik dan pembentukan sistem Whistle Blowing

System (WBS) yang terkoneksi dengan portal Kementerian Luar Negeri.

Pengaduan masyarakat yang berkaitan langsung dengan Tugas dan Fungsi


Inspektorat Jenderal, ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan

Inspektorat Wilayah. Sedangkan pengaduan masyarakat yang berkaitan

dengan Tugas dan Fungsi Satker lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri,

diteruskan kepada Satker terkait dan dipantau tindak lanjutnya.

8. Penerbitan buku-buku Panduan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan

Sebagai salah satu bentuk early warning system, Inspektorat Jenderal

menerbitkan buku-buku Panduan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan.


Matriks Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Tahun 2015 – 2019

Visi : Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan secara

independen, objektif, profesional, berintegritas, dan akuntabel guna

mendukung keberhasilan diplomasi untuk kepentingan rakyat

Misi :

1. Meningkatkan fungsi konsultasi, deteksi dini pada pengawasan dan


2. Memperkuat implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) di Kemlu.

3. Meningkatkan kualitas Audit Kinerja dalam pengawasan dan


4. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap sistem akuntabilitas kinerja

dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik.

5. Memperkuat infrastruktur manajemen pengawasan dan pengendalian

intern.

6. Meningkatkan tata kelola yang akuntabel guna mendukung kemajuan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kebijakan Program

1. Mewujudkan

unit pengawas

dan pengendali

internal yang

handal,

berintegritas,

dan akuntabel.

2. Mendorong

terwujudnya

tata kelola

1. Meningkat-

nya

akuntabilitas

kinerja

Satker yang

terencana,

terukur,

ekonomis,

efektif &

efisien;

1. Persentase

Satuan Kerja

Kemlu Pusat

dan

Perwakilan

yang

memenuhi

kriteria

Standar

Penilaian Audit

1. Peningkatan

kualitas

kinerja

Kementerian

dan

Perwakilan;

2. Peningkatan

Tata Kelola

Organisasi,

Aset Negara,

Pengawasan dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

Kementerian Luar

Negeri


Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Kebijakan Program

organisasi

Kemlu yang

efisien, efektif,

ekonomis,

transparan, dan

akuntabel.

3. Mewujudkan

Aparat

Pengawas

Internal

Pemerintah

yang

profesional.

2. Meningkat-

nya

akuntabilitas

pengelolaan

anggaran

dan aset

negara serta

pencegahan

dini

terjadinya

risiko

permasalah-

an;

3. Meningkat-

nya

efektifitas

kegiatan

pengendalian

untuk

memberikan

keyakinan

yang

memadai

bagi

akuntabilitas

kinerja

Satker;

4. Meningkat-

nya

dukungan

manajemen

yang baik

dalam

mendukung

keberhasilan

pengawasan

intern di

lingkungan

Kementerian

Luar Negeri.

Kinerja

2. Persentase

Laporan

Keuangan (LK)

Satuan Kerja

Kemlu Pusat

dan

Perwakilan

yang

memenuhi

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(SAP)

3. Nilai indeks

akuntabilitas

kinerja dan

penganggaran

Satuan Kerja

Kemlu Pusat

dan

Perwakilan

yang

memenuhi

unsur Sistem

Pengendalian

Intern

4. Persentase

peningkatan

dukungan

manajemen

yang baik

dalam

mendukung

keberhasilan

pengawasan

intern Kemlu

Keuangan dan

BMN;

3. Peningkatan

evaluasi

kinerja dan

reviu Laporan

Keuangan;

4. Penyelenggar

aan Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP);

5. Peningkatan

kualitas

Konsultasi,

Pendampinga

n dan

Bimbingan

Teknis;

6. Penanganan

dan tindak

lanjut

Pengaduan

Masyarakat.


Rencana Strategik Inspektorat Jenderal menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran Strategik yang akan diwujudkan berbentuk program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan selama 5 tahun (2015 – 2019) sesuai dengan Visi dan Misi


Melalui pengawasan dan pengendalian intern diharapkan akuntabilitas kinerja

Satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat terlaksana secara

ekonomis, efektif, dan efisien, serta bermanfaat dalam mendukung perwujudan

Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri. Lebih dari itu, melalui pengawasan dan

pengendalian kegiatan serta mekanisme pengendalian manajemen yang

dilaksanakan terus-menerus dalam keseluruhan proses kegiatan seluruh Satker

di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, Inspektorat Jenderal

diharapkan mampu mendorong terlaksananya berbagai kebijakan Pimpinan dan

memberikan jaminan yang memadai bagi terselenggaranya tata kelola bisnis di


BAB IV

PENUTUP


Scanned by CamScanner - kemlu.go.id Itjen 2015-2019.pdf · Rencana Strategis 2015 – 2019 Inspektorat Jenderal 6 Formulasi peran Inspektorat ... memenuhi kriteria Standar ... Arah

Documents