SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA ² SKPD ) Akabiluru lengkap... · Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RENJA – SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

KECAMATAN AKABILURU

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

i

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkankehadirat Allah SWT,

atasberkat, rahmatdankarunia-Nya, RencanaKerja(Renja)

KecamatanAkabiluruKabupaten Lima Puluh Kota TahunAnggaran

2015dapatdiselesaikan.

RenjainisecaragarisbesarmengupastentangVisi, Misi, Tujuan, Program

Kerja , sertaKegiatan KecamatanAkabiluruKabupaten Lima Puluh

Kota. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan

kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis

yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini

tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing – masing

bidang/seksi yang membidangi tiap-tiap kegiatan.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya,

namun demikian, kami berharap, dengan Renja ini semua program

dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan

pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. Serta dapat

mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi

Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dalam

melaksanakan Tugas Sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

CAMAT AKABILURU

HADI PUTRA, S.STP

NIP

ii

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar........................................................................................................... i Daftar Isi......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................

1.1 Latar Belakang....................................................................................

1.2 Landasan Hukum................................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................

1.4 Sistematika Penulisan........................................................................

1

1

2

5

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN AKABILURU TAHUN

LALU.......................................................................................

2.1 EvaluasiPelaksanaanRenjaTahun(n-

1)danCapaianRenstraKecamatanAkabiluru..........……………………………

……………...…………

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Akabiluru ......................

2.3 Isu-isuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsi…………………….…..

2.4 Review TerhadapRancanganAwal RKPD………………………..................

2.5 PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat……………...…

8

8

9

11

12

13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………....…….

3.1 TelaahanTerhadapKebijakanNasional…………………..…………………….

3.2 TujuandanSasaranRenja SKPD…………………………………………………….

3.3 Program danKegiatan…………………………………………………..……………..

14

14

14

18

BAB VII PENUTUP................................................................................................... 29

Daftar Tabel

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Skpd Dan Pencapaian Renstra Skpd S/D

Tahun 2014 Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanAkabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015

Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju

Tahun 2016 Kabupaten Lima Puluh Kota

3

Kecamatan Akabiluru

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan

regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan

ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan

memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi ,

menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan

undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu

pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai

dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya

diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip

akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai

dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat

pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang

penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena

merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat

seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang

Bupati / Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang

dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga

menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan

ketertiban umum.

Kecamatan Akabiluru


3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan.

4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum.

5) Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola

perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan

konprehensif perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya

kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang

dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat

desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan

oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam

perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat

berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana

Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu

prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi,

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi

daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan

Lareh Sago Halaban Tahun 2011 – 2015 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan

visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Akabiliuru. Selanjutnya berdasarkan

rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk

Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan

pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan Akabiliuru untuk rentang

waktu tahun 2011 sampai dengan 2015.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Akabiliuru tahun

2015 antara lain :

Kecamatan Akabiluru


1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25 )

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 )

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (

Kecamatan Akabiluru


Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara


11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara


12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817 )

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Kecamatan Akabiluru


Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005

Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

18. Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 90 Tahun 2011 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2012

1.3 Maksud Dan Tujuan

Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan daerah, maka Kecamatan tidak lagi sebagai wilayah

administrasi sebagaimana kita kenal selama ini, akan tetapi kecamatan mempunyai

kedudukan sebagai Perangkat Daerah.

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Akabiliuru 2015 disusun dengan maksud

sebagai :

1) pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan

Akabiliuru Tahun 2015.

2) Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten

dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja Kecamatan;

3) memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan

pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan

perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Akabiliuru guna

mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota maupun oleh semua

lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik,

pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan

Kecamatan Akabiluru


kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen

masyarakat.

1.3.2Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Akabiliuru tahun 2015

adalah:

1) untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke

dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran

Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD).

2) Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Akabiliuru, agar

bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram,

mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan

didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.

3) Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani masyarakat.

4) Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan

peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;

5) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan

kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah

Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Kecamatan Akabiliuru;

6) Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan,

Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

7) Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

1.4 Sistematika Penulisan

(Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)

BAB I. Pendahuluan

Kecamatan Akabiluru


1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP.

Kecamatan Akabiluru


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN AKABILIURU TAHUN LALU

.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Akabiliuru

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun-tahun sebelumnya yaitu

tahun 2013 antara lain: :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Pengadaan Mobeler

Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapnya

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Kecamatan Akabiluru


6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Nagari

Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

dan pencapaian Renstra Tahun 2011 Kecamatan Akabiliuru dapat dilihat Tabel

1 (pada lampiran).

2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Akabiliuru

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Akabiliuru dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Akabiliuru meliputi

analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat

menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan,

baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan

organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal

organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara

lain :

a. Lingkungan Internal

Kekuatan :

Visi dan misi organisasi yang jelas

Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

Kewenangan koordanasi di tingkat kecamatan

Adanya sarana dan prasarana

Kecamatan Akabiluru


Kelemahan

Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

Belum adanya SPM Kecamatan Akabiliuru

Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten

dan instansi teknis lainnya

Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

Peluang

RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 – 2015

Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan

akuntabilitas pemerintahan

Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di

wilayah dengan kecamatan

Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

Diklat peningkatan kualitas aparatur

Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat

Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten

Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pemerintahan

Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh

aparaturnya

Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan

masayarakat.

Kecamatan Akabiluru


Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan

kewajiban yang mengikat

Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan di

Kecamatan Akabiliuru dapat dilihat Tabel 2 (pada lampiran).

.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lareh Sago

Halaban bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan

dari Bupati Lima Puluh Kota kepada Camat di bidang Pemerintahan

untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada

Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas

kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan

segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah,

potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan

potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni

tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di

wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat

dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,

terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah

guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih

dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh

memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ),

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang

tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyelenggarakan pelayanan

publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan

Kecamatan Akabiluru


secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,

memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan

pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam

penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan

dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan

memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada

pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu

mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas

aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian

pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang

ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan

secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan

kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah

aparatur;

5) Kecamatan Akabiliuru harus betul-betul memanfaatkan posisi dan

potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat.

.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari

RPJMD yang memuat

a. rancangan kerangka ekonomi daerah

b. program prioritas pembangunan daerah dan

c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya

akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja

Kecamatan Akabiliuru berdasarkan RKPD Kabupaten Lima Puluh

Kota sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se

Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan program dan

kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Akabiliuru.

Kecamatan Akabiluru


Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2013

dapat dilihat Tabel 3(pada lampiran).

.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Akabiliuru pada tahun 2014

dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah

diarahkan pada :

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan

kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;

2) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemerintahan Nagari;

3) Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

4) Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan

Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di

wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh

pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Akabiliuru maka

keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban

delegasi.Untuk lebih jelasnya mengenai usulan program dan kegiatan masyarakat

dapat dilihat tabel 4 (pada lampiran).

Kecamatan Akabiluru


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk

menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan

sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu

tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan

efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka

mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard

penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab

itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Lareh Sago

Halaban dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka

mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat,

upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan

dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Nagari serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

Nagari;

b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang

meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang

dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Visi dari Kecamatan Lareh Sago Halaban adalah :

“ Terwujudnya Pelayanan, Koordinasi, Fasilitasi Pemerintahan, Pembangunan

dan Kemasyarakatan di Kecamatan Akabiliuru”

Kecamatan Akabiluru


Misi adalah garis besar dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi.

Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi

tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di

waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Kecamatan Akabiliuru mempunyai Misi :

a. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang profesional dalam

lingkungan kerja yang sehat.

b. Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik di Kecamatan sesuai

ketentuan dan standar yang berlaku.

c. Mewujudkan koordinasi yang baik dalam memfasilitasi dan mengawasi program dan

kegiatan pembangunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan.

d. Mengoptimalkan pembinaan terhadap Pemerintahan Nagari serta lembaga social

kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan.

e. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

f. Meningkatkan pelaksanaan ritual dan even-even kebudayaan dan syara’

Pemahaman terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. misi (a) Pengelolaan tata pemerintahan ditingkat kecamatan yang baik oleh

aparatur yang profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi

terhadap pelayanan masyarakat dan aparatur.

2. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi

didukung sistim informasi handal, sehingga dapat lebih menjamin kinerja

pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan

kepastian hukum, transparan dan akuntabel.

3. Mampu melakukan koordinasi dalam rangka memfasilitasi dan mengawasi

pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor baik pusat, provinsi maupun

kegiatan SKPD bahkan kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat untuk

mendapatkan manfaat program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Kecamatan Akabiluru


4. Mengoptimalkan koordinasi penegakan supremasi hukum, keamanan,

ketentraman dan ketertiban sebagai bagiani kebutuhan pokok masyarakat

dan pra-kondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktifitas masyarakat

yang lebih efisien dan produktif. Kualitas kehidupan masyarakat yang lebih

baik dan kerukunan warga masyarakat menjadi pendorong bagi

berlangsungnya berbagai aktifitas masyarakat secara lebih aman, damai,

harmonis dan sinergis.

5. Untuk mampu berfungsi sebagai Kecamatan yang representatif,

ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai, efesien dan efektif

mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan secara

produktif.

6. Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata,

ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi

partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam

proses pembangunan dan hasil-hasilnya.

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang

berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (

satu ) sampai 5 ( lima ) tahun.Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur

yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah.

Kecamatan Akabiliuru menetapkan tujuan dan sasaran sebagai

penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

Tujuan :

a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

c. Meningkatkan kedisiplinan aparatur pemerintahan

d. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah

Nagari

e. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi

pembangunan wilayah

f. Terwujudnya peningkatan upaya selektif terhadap regenerasi sumber

daya manusia di sektor pemerintahan umum

Kecamatan Akabiluru


g. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi

kemasyarakatan

h. Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya kualitas rapat koordinasi, pembinaan nagari bidang

pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang ekonomi

dan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari,

serta bidang kesejahteraan sosial,

Meningkatnya kegiatan penanaman nilai-nilai kebangsaan,

pembangunan dan pemberdayaan serta partisipasi aktif aparatur

pemerintah, masyarakat dan swasta pada berbagai aspek yang ada

di kecamatan yang mendukung program Pemerintah sehingga

tercipta Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)

Indikator Sasaran :

Jumlah Rapat- rapat koordinasi di kecamatan selama 1 tahun,

Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan ke nagari selama 1

tahun,

Jumlah pembinaan UESP dalam waktu satu tahun,

Meningkatnya jumlah Izin IMB di Kecamatan Akabiliuru,

Jumlah kegiatan Peringatan hari besar nasional yang difasilitasi

kecamatan,

Meningkatnya jumlah kader PKK yang sudah dilatih dan diberikan

penyuluhan,

Persentase partisipasi masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan

musrenbang tingkat Kecamatan,

Terakomodasinya usulan prioritas masing-masing nagari dalam RKPD

dan dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota,

Persentase peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat ,

Terlaksananya Penyusunan &Pembuatan Data Profil pada

pelaksanaan lomba nagari,

Kecamatan Akabiluru


Jumlah kegiatan safari ramadhan yang dilaksanakan pada bulan suci

Ramadhan.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-

tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu

organisasi.

URUSAN BERSAMA PENUNJANG ORGANISASI

Program yang akan dilakukan untuk Urusan Bersama Penunjang Organisasi

yaitu :

1) Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh

program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan

kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan

administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan

pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan

kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari

sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi

perkantoran.Kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Penyediaan jasa surat menyurat;

Kegiatan penyediaan jasa surat menurat merupakan kegiatan komunikasi antar

instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan

internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai

dokumen komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik ;

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam

memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasakomunikasi, smber daya air dan

listrik SKPD yang disediakan pihakpemberijasa.

- Penyediaan jasa administrasi keuangan;

Kecamatan Akabiluru


Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi

kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD

untuk satu tahun anggaran berjalan.

- Penyediaan jasa kebersihan kantor;

Untuk pelaksanaan suatu administasi perkantoran yang dinamis diperlukan

suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrai perkantoran, oleh karena

itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan

administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang

memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelasanaan pelayanan administrasi

perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan

adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana

pendukung rutinitas administrasi perkantoran.

- Penyediaan alat tulis kantor;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan

kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan

belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan

kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi

perkantoran yang memadai. Imdikator hasil dari kegiatan ini adalah

terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung

perkantoran.

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersesdianya peralatan dan perlengkapan

kantor sebagai pendukung sarana pelatanan administrasi perkantoran.

- Penyediaan Makandan dan Minuman;

Kecamatan Akabiluru


Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum

untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah.

- Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perkalanan dinas personil SKPD

yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar

daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

URUSAN TEKNIS BERSAMA

Program yang akan dilakukan Urusan Teknis Bersama antara lain :

1) Program peningkatan sarana prasarana aparatur,

2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1) Program peningkatkan sarana prasarana aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan

sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara

mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrai

perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini

terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional

pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yan gakan dilaksanakannya

adalah:

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/sarana

transportasi.

Pengadaan Meubeulair

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana mebeleur

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

Indikator hasil dari kegiatan iniadalah terpeliharanya keadaan gedung kantor

sebagai sarana pelayanan administri perkantoran.

- Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas operasional;

Kecamatan Akabiluru


Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharaanyakendaraan

dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi

perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil.

Indikator hasil program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur.

Kegiatannya adalah :

- Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas pegawai

kecamatan.

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

Indikator Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian khas daerah.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan


- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan bulanan, LAKIP, PK

Kecamatan.

Salah satu urusan dan kebijakan umum serta beberapa program yang

mendukung Misi 2 sebagai mana tercantum dalam RPJMD kabupaten Lima

Puluh Kota Tahun 2010-2015 yaitu urusan Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian Dan Persandian, diselenggarakan dalam rangka mencapai

pembanguna hukum dan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih

(good local governance and clean government), dengan sasaran

meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan,

meningkatnya efektifitas pelayanan pemerintahan, baik internal maupun

eksternal, meningkatnya kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur serta

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Semua sasaran

diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah sehingga mendorong tumbuhnya benih-benih demokrasi dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kecamatan Akabiluru


URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

Hakekat dan tujuan pemberian otonomi daerah, salah satunya

adalah mendekatkan pemerintah pada pelayanan publik, oleh karena itu

dalam konteks mendekatkan pelayanan publik itu, pelaksanaan otonomi

daerah diletakkan di kabupaten.

Persoalannya sejauhmana Pemerintah Daerah sudah memberikan

pelayanan publik yang prima sesuai dengan tujuan dari kebijakan otonomi

daerah tersebut. Untuk dapat membrikan pelayanan prima tersebut paling

tidak tergantung pada dua faktor. Pertama, dukungan aparatur birokrasi

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Kedua , faktor

kepemimpinan kepala daerah yang endorong dan memacu agar aparaturnya

bekerja maksimal sebagai abdi masyarakat dengan melakukan inovasi-inovasi

untuk menggerakkan roda pemerintahan.

Pada Kecamatan Akabiliuru program yang dilaksanakan adalah :

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional

maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam

mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance

dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program

ini diharapkan menghasilkan suatu oprganisasi yang berdedikasi dan memiliki

sumber daya manyusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam

menghadapi tantangan kemajuan. Kegiatannya adalah :

- Pendidkan dan pelatihan formal

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusi maka diperlukan pelatihan

pelatihan dan pendidikan formal dibidang pengelolaan keuangan daerah

serta bidang pemerintahan lainnya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah

terpenuhinya SDM yang mampu dan mempunyai keahliandibidang

pengelolaan keuangan daerah dan bidang pemerintahan pada umumnya.

2) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Capaian dari program ini yaitu meningkatnya peran kecamatan

dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun keluaran dari program ini adalah

Kecamatan Akabiluru


tersalurkannya bantuan dari kecamatan kepada masyarakat dalam hal atau

kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kegiatannya adalah:

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpantaunya kegiatan

pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun

2010-2015 terkait dengan kebijakan umum dan Program untuk misi 7 ada 2

(dua) urusan yang dilaksanakan di kecamatan yaitu

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Untuk mencapai kebersamaan, kemakmuran dan kesjahteraan,

pemerintah daerah perlu menyiapkan lingkungan sosial yang Smart (smart

Society)yaitu lingkungan dimana masyarakatnya terdidik, pandai, pintar,

cerdas. Oleh karen itu perlu dipersiapkan sumberdaya manusia sehingga

memiliki kemampuan (skill) baik kemampuan akademik (academic skill),

profesionalitas (professional skill) maupun keahlian bidang tertentu

(vocational skil). Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan mengatur perlunya pelaksanaan peretiban

Administrasi Kependudukan yang mana perkembangan Kependudukan yang

berlangsung beberapa tahun terakhir ini memberikan indikasi bahwa

penyelenggaraan administrasi kependudukan yang kurang tertib telah

menimbulkan kerawanan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti

dengan tidak adanya sebagian masyarakat memiliki dokumen penduduk yang

lengkap dan benar pada akhirnya status penduduk tidak jelas.

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaa,

membangun terciptanya data yang akurat serta terwujudnya kesadaran

masyarakat memiliki status pribadi yang jelas dan mempersempit ruang

gerak para pelaku kejahatan yang menyalahgunakan identitas untuk

kepentingan tertentu.

Peristiwa lain yang marak akhir-akhir ini adalah akurasi data

kependudukan dijadikan salah satu alasan untuk menolak hasil pemilihan

umum dan pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota. Disisi lain

Kecamatan Akabiluru


dalam pencalonan anggota DPRD serta Kepala Daerah banyak terganjal

karena adanya dokumen penduduk yang tidak benar.

Pengelolaan pembangunan nasional tentang kependudukan untuk

terwujudnya kualitas kehidupan dan terpenuhinya hak-hak penduduk

mempunyai tiga program strategis nasional di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil yang terdiri dari pemutakhiran data penduduk, penerbitan

Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP elektronik.

Garis besar tujuan program nasional untuk mewujudkan

pembangunan database kependudukan secara nasional adalah penerbitan

dokumen kependudukan khususnya KTP elektronik yang dilengkapi dengan

kode pengaman dan rekaman elektronik, menjadi tanggung jawab bersama

pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota.

Pelaksanaan program tersebut wajib diimplementasikan secara sinergis,

sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan waktu dan tahap yang telah

ditetapkan.

Dalam pengembangan sistem administrasi kependudukan ini

tentunya memerlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh jajaran

pemerintah daerah terutama wali nagari dan camat sebagai ujung tombak

dari pelaksanaan KTP elektronik di tahun 2012 nantinya.

Kebijakan umum yang dilaksanakan :

Menata administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional

Adapun nama program yang dimaksud adalah :

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator sasaran program tersebut adalah mewujudkan

kepemilikan satu KTP elektronik untuk satu penduduk yang memiliki kode

keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan secara nasional

sehingga tidak adanya dokumen kependudukan yang ganda dan palsu.


Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Wajib KTP yang telah

melaksanakan perekaman e-KTP mendekati 100%

Kecamatan Akabiluru


Jumlah KTP yang sudah dicetak mencakup seluruh wajib KTP di Kecamatan

Akabiliuru.

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan salah satu upaya

untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang

mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua

kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan

dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat adalah penyelesaian substansi masalah kemiskinan

dan kebodohan secara sistemik dan menggerakkan segenap lingkungan dan

pelaku melalui pengelolaan kegiatan yang bersifat bottom-up, partisipasi,

akuntabel terpadu dan berkelanjutan.

Pemberdayaan memberi peran kepada individu bukan sebagai objek,

melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya,

dan megarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang

berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan

sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional

yang berskal manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri.

Kebijakan umum pemerintah daerah kabupaten adalah :

.1.1. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi

masyarakat

.1.2. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

dalam pembangunan

.1.3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur

pemerintahan nagari

.1.4. Mendorong berkembangnya usaha kemasyarakatan pada

berbagai bidang usaha

Program yang dilaksanakan pada Kecamatan Akabiliuruyaitu :

.1.5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

.1.6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kecamatan Akabiluru


Capaian dari program ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam membangun nagari dengan memberdayakan kaum perempuan, karang

taruna, kelompok lansia dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kegiatannya

adalah :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat PerdesaanIndikator hasil

dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan terfasilitasinya kegiatan lembaga

dan organisasi masyarakat di kecamatan.

2) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terakomodirnya prioritas usulan-

usulan dari Nagari-nagari di Kecamatan Akabiliuru dalam RKPD Kabupaten

dan Dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam kegiatan perlombaan demi memajukan Nagari serta melaksanakan

safari ramadhan oleh tim kecamatan sebanyak 8 kali kunjungan dengan

masing-masing nagari satu kali kunjungan.

Program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015

adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

Kecamatan Akabiluru


3.3.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk

mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah

digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya dan pada kebijakan-kebijakan

baru yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan maka kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan : Rapat-rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan : Pengadaan Mebeleur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/operasional


Kegiatan : Belanja Pakaian Dinas Beserta Pelengkapnya

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan : Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan APBD

Kecamatan Akabiluru



Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masy Dalam Membangun desa

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Membangun Desa

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan

Tahun 2015Kecamatan Akabiliuru dapat dilihat Tabel 5. Rencana Program dan

Kegiatan (pada lampiran).

Kecamatan Akabiluru


BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang

akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Akabiliuru

dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin

terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Akabiliuru.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, ruang lingkup

perencanaan pembangunan di Kecamatan Akabiliuru ini bersifat makro

dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi

Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis

(Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 atau tahun ke

lima periode Renstra, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkoordinasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang

terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan

komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana

kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung

keberhasilan implementasi renja dan untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah

ditetapkan di dalam renstra kecamatan yang sudah dibuat;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan

oleh masing-masing seksi dan relevan secara disiplin dalam artian

semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh

menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk

memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu

perlunya komunikasi dan sosialisasi ke semua pihak untuk memastikan

semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana kerja

yang telah dibuat;

3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di

rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

Kecamatan Akabiluru


4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan

target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap

kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian

terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi

organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah Tuhan Yang Maha Esa, semoga

rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “Terwujudnya

Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang

Bernuansa Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia”. Amin

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah Rapat- rapat koordinasi di kecamatan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

2Jumlah pembinaan administrasi

pemerintahan ke nagari12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

3 Jumlah pembinaan UESP 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

4 Meningkatnya jumlah Izin IMB 15 buah 15 buah 15 buah 15 buah 15 buah 6 buah 1 buah 15 buah 15 buah

5 Jumlah kegiatan Peringatan hari besar

nasional yang difasilitasi kecamatan1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

6Meningkatnya jumlah kader PKK yang sudah

dilatih dan diberikan penyuluhan

3460 kader/ 43

penyuluhan

3460 kader/ 43

penyuluhan

3460 kader/ 43

penyuluhan

3460 kader/ 43

penyuluhan

3460 kader/ 43

penyuluhan

540 kader/ 43

penyuluhan

600 kader/ 43

penyuluhan

3460 kader/ 43

penyuluhan

3460 kader/ 43

penyuluhan

7Persentase partisipasi masyarakat yang hadir

dalam pelaksanaan musrenbang100% 100% 100% 100% 100% 87% 89% 100% 100%

8Terakomodasinya usulan prioritas masing-

masing nagari dalam RKPD 201340 usulan 40 usulan 40 usulan 40 usulan 40 usulan 40 usulan 42 usulan 40 usulan 40 usulan

9Persentase peran masyarakat dalam kegiatan

pemberdayaan masyarakat 95% 95% 95% 95% 95% 88% 90% 95% 95%

10 Penyusunan &Pembuatan Data Profil 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

11Jumlah kegiatan safari ramadhan yang

dilaksanakan8 kunjungan 8 kunjungan 8 kunjungan 8 kunjungan 8 kunjungan 8 kunjungan 8 kunjungan 8 kunjungan 8 kunjungan

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

FIDDRIA FALA AP M.Si

NIP 19731107 199303 1 002

Koto Baru Simalanggang, Maret 2014

Camat Payakumbuh

Catatan

Analisis

Lampiran Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh

Kabupaten Lima Puluh Kota

No Indikator

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA ² SKPD ) Akabiluru lengkap... · Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan

Documents