Halaman. 1 NOTA DINAS Nomor: 522/ND/CK/PISEW/IX/2017 Kepada Yth : 1. Penanggung Jawab Kegiatan PISEW 2. Ketua Tim Pelaksana Pusat PISEW Tembusan : 1. Kasubdit. Kawasan Permukiman Perdesaan 2. Kasatker. PKP Berbasis Masyarakat 3. Kasatker/ PPK PKP di 24 Provinsi Lokasi PISEW Dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PISEW - Pusat Tanggal : 29 September 2017 Perihal : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PISEW hasil kegiatan Monitoring Bersama periode Agustus sd September Lampiran : 4 (empat) lampiran Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring bersama yang dilaksanakan pada periode 2 Agustus s.d. 15 September 2017 yang dilaksanakan pada 21 provinsi penerima kegiatan PISEW tahun anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi berdasarkan parameter penilaian kinerja yang kami anggap penting menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan PISEW. A. Pelaksanaan Kegiatan PISEW TA.2017 Kunjungan dilaksanakan pada 21 provinsi dengan jumlah kecamatan yang dikunjungi mencapai 46 Kecamatan atau ± 11,5% dari total kecamatan penerima PISEW TA.2017. Hasil yang dicapai terdapat 5 kecamatan mendapat kriteria kinerja “BAIK”, 31 kecamatan mendapat kriteria kinerja “CUKUP”, dan 10 kecamatan mendapat kriteria kinerja “KURANG”. Beberapa faktor penilaian yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kegiatan di Tahap Persiapan dan Perencanaan : a. Perencanaan kegiatan belum semua menggunakan dokumen perencanaan daerah (misal : RPJM Kabupaten, hasil Musrenbang kecamatan, dan lainnya), sebagai rujukan untuk mengintergrasikan perencanaan dan kegiatan; b. PERMEN PUPR No. 28/PRT/M/2016, tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Anggara Biaya (RAB); c. Rencana pemanfaatan dan pemeliharan hasil pembangunan, belum direncanakan oleh BKAD sebagai bagian dari keberlanjutan kegiatan. d. Proses dan mekanisme pembentukan BKAD, umumnya tidak mengikuti sepenuhnya proses pembentukan sebagaimana yang KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT Jl. Cipaku V No.1, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. 12110. Telp/ Fax.: 021-72799234
17
Embed
SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN … fileHarga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, belum ... SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT Jl. Cipaku
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Halaman. 1
NOTA DINAS
Nomor: 522/ND/CK/PISEW/IX/2017
Kepada Yth : 1. Penanggung Jawab Kegiatan PISEW
2. Ketua Tim Pelaksana Pusat PISEW
Tembusan : 1. Kasubdit. Kawasan Permukiman Perdesaan
2. Kasatker. PKP Berbasis Masyarakat
3. Kasatker/ PPK PKP di 24 Provinsi Lokasi PISEW
Dari : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PISEW - Pusat
Tanggal : 29 September 2017
Perihal : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PISEW hasil kegiatan
Monitoring Bersama periode Agustus sd September
Lampiran : 4 (empat) lampiran
Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring bersama yang dilaksanakan pada
periode 2 Agustus s.d. 15 September 2017 yang dilaksanakan pada 21 provinsi
penerima kegiatan PISEW tahun anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan
hasil evaluasi berdasarkan parameter penilaian kinerja yang kami anggap penting
menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan PISEW.
A. Pelaksanaan Kegiatan PISEW TA.2017
Kunjungan dilaksanakan pada 21 provinsi dengan jumlah kecamatan yang
dikunjungi mencapai 46 Kecamatan atau ± 11,5% dari total kecamatan
penerima PISEW TA.2017. Hasil yang dicapai terdapat 5 kecamatan mendapat
kriteria kinerja “BAIK”, 31 kecamatan mendapat kriteria kinerja “CUKUP”, dan
10 kecamatan mendapat kriteria kinerja “KURANG”. Beberapa faktor penilaian
yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Kegiatan di Tahap Persiapan dan Perencanaan :
a. Perencanaan kegiatan belum semua menggunakan dokumen
perencanaan daerah (misal : RPJM Kabupaten, hasil Musrenbang
kecamatan, dan lainnya), sebagai rujukan untuk mengintergrasikan
perencanaan dan kegiatan;
b. PERMEN PUPR No. 28/PRT/M/2016, tentang Pedoman Analisa
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, belum
sepenuhnya dapat digunakan sebagai pedoman Penyusunan
Rencana Anggara Biaya (RAB);
c. Rencana pemanfaatan dan pemeliharan hasil pembangunan,
belum direncanakan oleh BKAD sebagai bagian dari keberlanjutan
kegiatan.
d. Proses dan mekanisme pembentukan BKAD, umumnya tidak
mengikuti sepenuhnya proses pembentukan sebagaimana yang
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT Jl. Cipaku V No.1, Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. 12110. Telp/ Fax.: 021-72799234
Halaman. 2
terdapat dalam pedoman, khususnya pelaksanaan musyawarah
antar desa dalam pemilihan utusan dan pembentukan kelembagaan;
e. 74% lokasi kegiatan PISEW (dari 46 lokasi kunjungan) tidak
melakukan Pra Pelaksanaan (melalui OJT oleh TA.Provinsi), sebagai
persiapan BKAD untuk melakukan kegiatan pembangunan
konstruksi.
2. Kegiatan di Tahap Pelaksanaan :
a. Fungsi Pengendalian TPPr dan TPK, belum optimal dilakukan;
b. Pertemuan rutin kegiatan evaluasi dan koordiansi pelaksanaan
antara TPPr, TPK, TAPr, FM, BKAD belum dilaksanakan secara
optimal;
c. Kurva S sebagian besar tidak digunakan sebagai alat pengendalian
sehingga kemajuan konstruksi tidak terlaporkan dengan baik;
d. Kelembagaan BKAD umumnya belum memiliki Unit Pelaksana
Kegiatan pada struktur organisasinya yang berfungsi sebagai
pelaksana kegiatan pembangunan konstruksi;
e. BKAD umumnya belum menyediakan kelengkapan pelaksanaan
seperti; buku bimbingan, buku pengaduan masyarakat dan papan
informasi yang diisi secara lengkap;
f. TA. Provinsi umumnya belum memberikan pelatihan (OJT)
pelaporan keuangan kepada BKAD, sehingga Laporan Keuangan
belum disusun secara rapi dan sistematis;
g. Pelaporan, TAPr dan FM belum sesuai dengan pedoman;
h. Validasi terhadap kuantitas dan kualitas data SIM belum
dilaksanakan secara maksimal oleh TAPr.
Secara lebih rinci capaian kinerja dari hasil pelaksanaan monev bersama dapat
dilihat pada lampiran 1 dan 2
B. Pelaksanaan Input data Pada SIM PISEW
Evaluasi kinerja terhadap kegiatan input data SIM-PISEW TA. 2017, dilakukan
dengan melihat kelengkapan data (kuantitas) yang sudah diinput, serta
memperhatikan status tahapan pelaksanaan per kecamatan. Secara nasional
status kelengkapan data adalah sebagai berikut:
1. Data Persiapan dan Perencanaan.
a. Kelengkapan data di atas > 75% terdapat 23 provinsi atau 96%;
b. Kelengkapan data 50%-75% terdapat 1 provinsi atau 4%;
c. Kelengkapan data < 50% “tidak ada” atau 0%.
Halaman. 3
2. Data Pelaksanaan.
a. Kelengkapan data di atas > 75% terdapat 21 provinsi atau 88%;
b. Kelengkapan data 50%-75% terdapat 4 provinsi atau 12%;
c. Kelengkapan data < 50% “tidak ada atau 0%.
3. Kelengkapan Data Infrastruktur.
a. Kelengkapan data di atas > 75% terdapat 12 provinsi atau 50%;
b. Kelengkapan data 50%-75% terdapat 8 provinsi atau 33%;
c. Kelengkapan data < 50%, terdapat 4 provinsi atau 17%.
Secara lebih rinci status kelengkapan data SIM dari setiap provinsi, dapat
dilihat pada lampiran 3,4 dan 5
Demikian hasil evaluasi kinerja dari hasil pelaksanaan kegiatan monev bersama
disusun, untuk menjadi perhatian dan upaya perbaikan pelaksanaan PISEW di
tahun 2017. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
PISEW
Walid Guntur Cahyadi, ST., M.Sc
NIP. 198802232009121001
Halaman. 4
LAMPIRAN 1 : Resume Hasil Kinerja Pelaksanaan Lokasi Kunjungan
Nomor : 522/ND/CK/PISEW/IX/2017……….. Tanggal : 29 September 2017
No Provinsi Kabupaten KecamatanCapaian
Kinerja
1 Aceh
2 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang KURANG
Langkat Padang Tualang KURANG
3 Sumatera Barat Solok X Koto Sungai Lasi BAIK
Solok X Koto Singkarak (Jorong Data Tampunik) CUKUP
Solok X Koto Singkarak CUKUP
4 Riau Bengkalis Pinggir CUKUP
Bengkalis Mandau CUKUP
5 Jambi Tanjung Jabung Timur Muara Sabak Barat CUKUP
Tanjung Jabung Barat Tebing Tinggi CUKUP
6 Sumatera Selatan Ogan Ilir Tanjung Batu CUKUP
Ogan Komering Ilir Pampangan CUKUP
7 Bengkulu Lebong Topos CUKUP
Bengkulu Selatan Seginim CUKUP
Bengkulu Selatan Air Nipis CUKUP
8 Lampung Pesawaran Gading Rejo CUKUP
Pesawaran Adi Luwih CUKUP
9 Jawa Barat Indramayu Kandang Haur KURANG
Indramayu Haur Geulis KURANG
10 Jawa Tengah Semarang Bawen BAIK
Magelang Ngablak BAIK
Magelang Grabag CUKUP
11 D.I. Jogjakarta Bantul Pundong BAIK
Kulon Progo Nanggulan BAIK
Sleman Moyudan CUKUP
12 Jawa Timur
13 Nusa Tenggara Barat
14 Nusa Tenggara Timur Kupang Kupang Tengah CUKUP
Kupang Amarasi CUKUP
15 Kalimantan Barat Pontianak Siantan CUKUP
Pontianak Mempawah Timur CUKUP
Pontianak Sungai Pinyuh CUKUP
16 Kalimantan Tengah Kapuas Kapuas Hilir CUKUP
Kapuas Basarang CUKUP
Kapuas Selat CUKUP
17 Sulawesi Utara Bolaang Mongondow Bolaang CUKUP
Minahasa Selatan Tatapaan CUKUP
18 Sulawesi Tengah Donggala Balaesang Tanjung CUKUP
19 Sulawesi Selatan Wajo Pammana CUKUP
20 Sulawesi Tenggara Muna Napabalano CUKUP
21 Gorontalo Gorontalo Utara Atinggola CUKUP
Bone Bolango Suwawa Timur CUKUP
22 Maluku Maluku Tengah Saparua KURANG
Maluku Tengah Saparua Timur KURANG
23 Papua Barat Manokwari Selatan Momi Waren KURANG
Manokwari Selatan Ransiki KURANG
Manokwari Selatan Oransbari KURANG
24 Papua Kerom Arso KURANG
Kerom Skamto CUKUP
BELUM DILAKSANAKAN MONEV BERSAMA
BELUM DILAKSANAKAN MONEV BERSAMA
BELUM DILAKSANAKAN MONEV BERSAMA
Halaman. 5
LAMPIRAN 2 : Resume Hasil Kinerja Setiap Komponen Penilaian
Nomor : 522/ND/CK/PISEW/IX/2017………………………………….. Tanggal : 29 September 2017
1. Kegiatan di Tahap Persiapan dan Perencanaan
NO
VARIABEL MONITORING
ADA/YA ADA/YA,
SEBAGIAN
TIDAK
ADA/TIDAK ANALISA REKOMENDASI TAHAPAN KEGIATAN
PERENCANAAN DAN PERSIAPAN
1 Dokumen RPJM
sebagai acuan perencanaan di tingkat
kecamatan
47,83% 34,78% 17,39% ± 34,78%, perencanaan di tingkat
kecamatan belum sepenuhnya mengacu pada dokumen RPJM;
± 17,39% belum mengacu pada RPJM
atau tidak ditemukan dokumen RPJM
di kecamatan
Proses perencanaan seharusnya
menjadikan RPJM kecamatan sebagai salah satu rujukan.
2 Tidak ada tumpang tindih antara kegiatan
PISEW dengan
program lain
95,65% 2,17% 2,17% ± 2,17% berpotensi terjadi tumpang
tindih antara kegiatan PISEW dengan program lain karena dalam
perencanaan belum mengacu pada
RPJM
Perencanaan mengacu pada RPJM dan dilakukan Sinkronisasi program
PISEW dengan program lain di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
3 Pemilihan
infrastruktur rencana berdasarkan prioritas
sesuai potensi
kawasan
73,91% 23,91% 2,17% ± 23,91% dalam pemilihan
infrastruktur belum sepenuhnya memperhatikan potensi kawasan;
± 2,17% dalam pemilihan infrastruktur
tidak sesuai dengan potensi kawasan,
terdapat indikasi dibagi rata atau berdasarkan keinginan pihak-pihak
tertentu
Lebih detail lagi dalam melakukan
kegiatan Survey Kawasan sehingga potensi kawasan bisa diidentifikasi
dengan benar sehingga kebutuhan
pengembangan melalui pembangunan infrastruktur akan
sesuai dengan kebutuhan
pengembangan potensi kawasan.
Halaman. 6
NO
VARIABEL
MONITORING
ADA/YA ADA/YA,
SEBAGIAN
TIDAK
ADA/TIDAK ANALISA REKOMENDASI TAHAPAN KEGIATAN
PERENCANAAN DAN
PERSIAPAN
4 Potensi kawasan dapat
diidentifikasi
71,74% 17,39% 10,87% Sebanyak 17,39% hanya sebagian
potensi kawasan yang bisa
diidentifikasi;
Sebanyak 2,17%, potensi kawasan
tidak dapat diidentifikasi karena tidak
ditemui dokumen profil kawasan atau tidak ada potensi kawasan yang
dominan.
Agar potensi kawasan dapat
diidentifikasi maka diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap
sebuah kawasan, baik dari aspek
potensinya maupun kebutuhan pengembangannya.
5 Perencanaan
dilaksanakan dengan
melibatkan masyarakat secara
luas
78,26% 15,22% 6,52% Sebanyak 15,22% dalam proses
perencanaan hanya melibatkan
sebagian masyarakat saja karena hanya ada sebagian dokumen
pendukung;
Sebanyak 6,52% dalam proses
perencanaan belum melibatkan masyarakat secara luas karena tidak
didukung dengan dokumen
administrasi yang seharusnya ada.
Mengundang semua komponen
masyarakat di tingkat kecamatan dan
desa sesuai Petunjuk Teknis dalam kegiatan Perencanaan yang dimulai
dari Pertemuan Kecamatan-I, dan
dilengkapi dengan dokumen pendukung administrasi pelaksanaan
kegiatan serta photo
dokumentasinya.
6 TPPr dan TPK
terbentuk sesuai jadwal dan ketentuan
43,48% 56,52% 0,00% Sebanyak 56,52% belum terbentuk
sesuai jadwal dalam arti salah satu (TPPr atau TPK) terbentuk di luar
jadwal yang telah ditentukan.
Melaksanakan pembentukan TPPr
dan TPK sesuai jadwal yang telah dibuat oleh Provinsi dengan mengacu
pada ketentuan Petunjuk Teknis,
serta melakukan input data pelaksanaan kegiatan ke Aplikasi
SIM.
7 BKAD terbentuk
sesuai ketentuan
54,35% 45,65% 0,00% Sebanyak 45,65% BKAD terbentuk
belum sesuai ketentuan karena hanya
memenuhi beberapa ketentuan sesuai Undang-Undang tentang BKAD.
Proses pembentukan BKAD melalui
musyawarah warga dengan dihadiri
oleh utusan setiap desa (penetapan utusan melalui musyawarah desa
dan dilengkapi dengan Surat
Penetapan Utusan), dan merupakan
Halaman. 7
NO
VARIABEL
MONITORING
ADA/YA ADA/YA,
SEBAGIAN
TIDAK
ADA/TIDAK ANALISA REKOMENDASI TAHAPAN KEGIATAN
PERENCANAAN DAN
PERSIAPAN
peraturan bersama Kepala Desa,
perwakilan pemerintah desa, masyarakat.
8 BA/Notulensi Musyawarah Antar
Desa untuk
membentuk BKAD
43,48% 50,00% 6,52% Sebanyak 50% BKAD yang terbentuk hanya dilengkapi dengan Berita Acara
tetapi tidak dilengkapi dengan
Notulensi yang menggambarkan proses musyawarah pembentukannya;