SATUAN ACARA PERKULIAHAN - … · daerah & globalisasi pemerin tah ... ada pada pemerintah pusat sesuai dengan uu no.37 thn 1999 ttg hln dan uu no. 34 thn 2004 ttg pemda pemerintah

“OTONOMI DAERAH”

DOSEN : DR. AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI

FISIP – HI UNJANI CIMAHI

2012

2

• Pengertian Otonomi Daerah dan Desentralisasi

• Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

• Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah Dan Globalisasi

• Relasi Antara Hubungan Internasional dan Otonomi Daerah

3

Pengertian Otonomi Daerah

Desentralisasi (UU 34/2004

Tentang Pemda)

Desentralisasi adalah

penyerahan wewenang

pemerintahan oleh

Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur

dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem

Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

4

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah

(UU 34/2004 Tentang Pemda)

• Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

• Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5

Pengertian Otonomi Daerah

Korelasi Desentralisasi dan Otda

• Wujud nyata desentralisasi dalam konteks pemerintahan adalah otonomi daerah. sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat di putuskan di tingkat pemerintah daerah atau pemda.

• Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.

• Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi daerah untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

6

Pengertian Pemerintah Daerah

Mengapa Perlu Ada

Pemerintah Daerah?

Wilayah Negara Terlalu Luas

Jumlah Pendudukan Yang sangat Banyak

Rentang Kendali Pelayanan Yang

Lebar

7

Pasal 18 UUD Negara RI

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-

daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas

Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten

dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur

dengan Undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui

Pemilihan Umum.

(4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih

secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

8

NEGARA KESATUAN RI DIBAGI

ATAS DAERAH-DAERAH

PROVINSI

(33)

DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS

KABUPATEN DAN KOTA

(457)

Masing-masing

Mempunyai

Pemerintahan

Daerah

10

PERBEDAAN MAKNA KEWENANGAN

MENURUT SISTEM KENEGARAAN YANG

DIANUT

1. NEGARA KESATUAN :

PADA PRINSIPNYA KEWENANGAN ADALAH MILIK PUSAT

YANG KEMUDIAN SEBAGIAN DIANTARANYA

DISERAHKAN KEPADA DAERAH

2. NEGARA FEDERAL :

KEWENANGAN PUSAT DIBATASI, DAN LAINNYA ADALAH

MILIK DAERAH/NEGARA BAGIAN

11

Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah & Globalisasi

PEMERINTAH

DAERAH

OTONOMI

DAERAH

PEMBANGUNAN

DAERAH

MENJUAL POTENSI DAERAH

KERJASAMA LUAR NEGERI

12

Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah & Globalisasi

PEMERINTAH

DAERAH

KEWENANGAN POLITIK LUAR NEGERI ADA PADA PEMERINTAH PUSAT SESUAI DENGAN UU NO.37 THN 1999 TTG HLN DAN UU NO. 34 THN 2004 TTG PEMDA

PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN

HUBUNGAN LUAR NEGERI DALAM BENTUK KERJASAMA LUAR NEGERI

13

Relasi HI dan Otonomi Daerah

KEWENANGAN PEMERINTAH

PUSAT

POLITIK LUAR NEGERI

PERTAHANAN KEAMANAN

MONETER AGAMA PENGADILAN /

YUSTISI

14

Relasi HI dan Otonomi Daerah

• Pasal 42, ayat 1, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara eksplisit bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah :

“memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah”.

• Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antar Pemerintah dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah.

• Yang dimaksud dengan ”kerjasama internasional” dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama Kabupaten/Kota ”kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Sekian & Terimakasih

15

16

DR. Agus Subagyo, S.IP., M.Si Komplek Tirta Kencana Blok C No 7 Jln Pasantren Cibabat Cimahi Phone / fax : (022) 6612003 HP : 081 21 4047 45 Email : [email protected] [email protected] Facebook : agus subagyo Twitter : subagyoagus