Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 213/PMK.05/2013 Oleh : 1. Purwakhidin 2.Tri Kurniawan Endah S
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK 213/PMK.05/2013
Oleh :
1. Purwakhidin2.Tri Kurniawan Endah S
Latar BelakangUU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 32 ayat (1), bahwa laporan pertanggungjawaban APBN disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahanPasal 36 ayat (1), bahwa adanya penggunaan basis akrual dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja negara
UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPasal 51 ayat (3), bahwa penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan negara disusun dan disajikan sesuai dengan SAPPasal 70 ayat (2), bahwa adanya penggunaan basis akrual dalam pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja negara
PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAPPasal 4 ayat (1), bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrualPasal 6 ayat (1) dan (2), bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat mengacu pada SAP berbasis akrual yang selanjutnya diatur dalam PMK
SAPPSistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP ) adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat
SAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari 7 jenis utama Laporan Keuangan. SAPP dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
LRA LPSAL Neraca LO LAK LPE CaLK
Ruang Lingkup SAPPSAPP wajib diselengarakan oleh:1.Seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat2.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN3.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN)
Unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP:1.Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBD2.BUMN3.BUMD
Tujuan SAPP
1
2
3
4
CIRI-CIRI CIRI-CIRI SAPPSAPP
Basis akuntansiBasis akrual
Sistem pembukuan berpasangan
Desentralisasi pelaksanaan akuntansi
Bagan akun standar
SAP
Basis kas untuk penyusunan LRA
Double entry: Aset = Kewajiban + Ekuitas
Single entry untuk akuntansi atas anggaran
Unit akuntansi dan unit pelaporan
Berjenjang
BAS untuk tujuan penganggaran dan akuntansi
SAPP mengacu pada SAP
Kerangka Umum SAPP
KERANGKA UMUM SAPPSAPP
SAI SA-BUN
SAK SIMAK-BMN SiAP SAUP SIKU
BAH SAIP
DJPBNDit.PKN
SAPPP SATD SA-BL SATKSABS
DJKN
SA- PBL
DJPU DJKN DJPBNDit.SMI DJPK DJA
BKF-Pengeluaran Hub Internasional dan dukungan kelayakan
DJPBN
DJPBNDit APK
DJA-PNBPDJKN-AsetDJPBN-Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua, Pendapatan/belanja terkait pengelolaan kas
UABUN
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
(SA-BUN)Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SA-BUN) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran BUN
Struktur SA-BUNSA-BUN
SiAPUnit Akuntansi secara berjenjang:1.UAPBUN AP = DJPBN c.q Dit PKN2.UAKBUN Pusat = Dit PKN-DJPB3.UAKKBUN Kanwil = Kanwil DJPB4.UAKBUN Daerah = KPPN
sebagai pengelola kas sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) BUN
• UAPBUN Pengelola Utang → DJPU• UAPBUN Pengelola Hibah → DJPU• UAPBUN Belanja Subsidi → DJA• UAPBUN Belanja Lain-lain → DJAUAPBUN Pengel Penerusan Pinjaman→ Dit SMI - DJPBUAPBUN Pengel Investasi Pemerintah→ DJKNUAPBUN Pengel Transfer ke Daerah→ DJPKUAPBUN Transaksi Khusus→ BKF / DJA / DJKN / DJPBUAPBUN Badan Lainnya→ DJPB
UABUN Konsolidasi LK-BUN→ Dit APK - DJPB
SA-BUN
SiAP
SAUP
SIKUBAH
SAIP
SAPPP
SATD
SABS
SABL
SATK
SAPBL
Sistem Akt. Pusat
Sistem Akt. Utang Pemerintah
Sistem Akt. Hibah
Sistem Akt. Investasi PemerintahSistem Akt. Penerusan Pinjaman PemerintahSistem Akt. Transaksi ke Daerah
Sistem Akt. Belanja Subsidi
Sistem Akt. Belanja Lain-Lain
Sistem Akt. Transaksi KhususSistem Akt. & Pelaporan Badan Lainnya
SiAP
Dok.Sumber Unit Ak Proses_SPAN Laporan
a. DIPA/DIPA Revisib. SPP,SPM,SP2D,SP
3, SSPB, Nota Debet, KU-Keluar, Wesel Pemerintah, Daftar Penguji, bukti pendukung lainnya
c. BPN: SSP, SSBP, SSBC, Nota kredit, KU –Masuk, bukti pendukung lainnya
d. Memo penyesuaian, dok lain yg sah
KPPNUAKBUN-Daerah
Kanwil DPBNUAKKBUN-
Kanwil
Dit PKN-DJPBNUAKBUN-Pusat
Dit PKN-DJPBNUAPBUN- AP
Rekonsiliasi dgn Satker
•Konsolidasi Lap dari KPPN –KPPN• Rekonsiliasi dgn UAPPA-W
Proses transaksi yg melalui Kantor Pusat
Konsolidasi lap dari UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Pusat
Dit APK-DJPBNUABUN
LAK (B,S, T) Neraca KUN (B,S,T) CaLK (S,T)
SA -BUN
SAUP
Dok.Sumber Unit Ak Proses_SPAN Laporan
a. DIPA/DIPA Revisib. Dok
Pengeluaran:NoP, SPM
c. Dok penerimaan: NoD, WA, SP2D,SP3ULN, SP2LN
d. Dok lain yg dipersamakan
e. Memo penyesuaian,
DJPU-UAPBUN Pengelolaaan
Utang
Proses transaksi:•Pembayaran cicilan dan bunga utang dan DM/LN•Penerimaan utang DM/LN
Rekonsiliasi per semester dgn UAPBUN AP
Laporan semesteran dan tahunan disertai Pernyataan Tanggung Jawab
Dit APK-DJPBNUABUN
LRA: penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembayaran bunga utang LOLPENeracaCaLK
SA-BUN
SIKUBAH
Dok.Sumber Unit Ak Proses_SPAN Laporan
a. DIPA/DIPA Revisi
b. DIPA Pengesahan
c. BASTd. NoDe. SP2HUf. SPHUg. SP2HBJSh. SPHBJSi. SP4Hj. SP3Hk. SPTMHl. SSPB/SSBPm. Memo
penyesuaian,
DJPU-UAPBUN Pengelolaaan
Hibah
Proses transaksi:•Pendapatan hibah•Belanja hibah
Rekonsiliasi per semester dgn UAPBUN AP
Laporan semesteran dan tahunan disertai Pernyataan Tanggung Jawab
Dit APK-DJPBNUABUN
LRA: pendapatan hibah dan belanja hibah LOLPENeracaCaLK
SA-BUN
DJPKUAKPA BUN
transaksi belanja hibah ke daerah
Dit. Evaluasi,Akuntansi dan Setelmen-DJPU
UAKPA BUN transaksi
pendpatan dan belanja hibah
SAIP
Dok.Sumber Unit Ak Proses_SPAN Laporan
a. Dok anggaranb. Dok
penerimaanc. Dok
pengeluaran d. Memo
penyesuaian, e. Dok lain yg
dipersamakan
DJKN -UAPBUN Pengelola Investasi
Proses transaksi :•Pengeluaran Investasi permanen•Pengeluaran Investasi non permanen•Pendapatan investasi
Rekonsiliasi per semester dgn UAPBUN AP
Lapran semesteran dan tahunan disertai Pernyataan Tanggung Jawab
Dit APK-DJPBNUABUN
LRA: LOLPENeracaCaLK
SA -UN
SAPPP
Dok.Sumber Unit Ak Proses_SPAN Laporan
Dit SMI – DJPBN
UAPBUN Pengelola an
Penerusan Pinjaman
Proses transaksi :•Penerusan penjaman•Penerimaan kembali penerusan pinjaman•Pendpatan dan biaya terkait
Rekonsiliasi per semester dgn UAPBUN AP
Laporan semesteran dan tahunan disertai Pernyataan Tanggung Jawab
Dit APK-DJPBNUABUN
LRA: LOLPENeracaCaLK
SA-BUN
a. DIPA/DIPA Revisib. Dok
Pengeluaran:NoP, SPM, SP2D, Nota Kredit
c. Dok penerimaan: NoD, WA, SP2D,SP3ULN, SP2LN, Nota debet
d. Dok lain yg dipersamakan
e. Memo penyesuaian,
SATD
Dok.Sumber Unit Ak Proses_SPAN Laporan
DJPK-UAPBUN Pengelolaan Transfer ke
Daerah
Proses transaksi :•Dana perimbangan•Dana otonomi khusus•Dana penyesuaian
Rekonsiliasi per semester dgn UAPBUN AP
Laporan semesteran dan tahunan disertai Pernyataan Tanggung Jawab
Dit APK-DJPBNUABUN
LRA: LOLPENeracaCaLK
SA BUN
a. DIPA/DIPA Revisib. Dok Pengeluaran:,
SPM, SP2D, c. Dok lain yg
dipersamakand. Memo
penyesuaian,
SABS
Dok.Sumber Unit Ak Proses_SAKTI Laporan
DJA-UAPBUN Pengelolaan Belanja
Subsidi
Proses transaksi pengelolaan Subsidi
Rekonsiliasi per semester dgn UAPBUN AP
Laporan semesteran dan tahunan disertai Pernyataan Tanggung Jawab
Dit APK-DJPBNUABUN
LRA: LOLPENeracaCaLK
SA BUN
a. DIPA/DIPA Revisib. Dok Pengeluaran:,
SPM, SP2D, c. Dok lain yg
dipersamakand. Memo
penyesuaian,
UAKPA BUNPengelolaan Belanja
Subsidi
UAPPA E1 BUNPengelolaan Belanja
Subsidi
UAPA BUNPengelolaan Belanja
Subsidi
SABL
Dok.Sumber Unit Ak Proses_SAKTI Laporan
DJA-UAPBUN Pengelolaan Belanja
Lain-lain
Proses transaksi pengelolaan Belanja Lain-lain
Rekonsiliasi per semester dgn UAPBUN AP
Laporan semesteran dan tahunan disertai Pernyataan Tanggung Jawab
Dit APK-DJPBNUABUN
LRA: LOLPENeracaCaLK
SA BUN
a. DIPA/DIPA Revisib. Dok Pengeluaran:,
SPM, SP2D, c. Dok lain yg
dipersamakand. Memo
penyesuaian,
UAKPA BUNPengelolaan Belanja
Lain-lain
UAPPA E1 BUNPengelolaan Belanja
Lain-lain
UAPA BUNPengelolaan Belanja
Lain-lain
SATK
Dok.Sumber Unit Ak Proses Laporan
UAKP BUN TKPada eselon I yg
diberi kewenangan TK
Proses transaksi:•Pengeluaran kerjasama internasional dan perjanjian hukum internasional•Pembayaran dukungan kelayakan, PNBP DJA kecuali dividen , Aset DJKN, B.Pensiun, asuransi kesehatan, THT, PPN RTGS, Selisih harga Bulog, Pend&belnj kelola kas
Rekonsiliasi UAKP BUN TK dgn UAPBUN AP
Laporan semesteran dan tahunan disertai Pernyataan Tanggung Jawab UAKP BUN TK
Dit APK-DJPBNUABUN
LRA: LOLPENeracaCaLK
SA-BUN
a. Dok Anggaranb. Dok Pengeluaranc. Dok Penerimaan d. Dok lain yg
dipersamakane. Memo
penyesuaian,
UAKPA BUN TK
UAKKPA BUN TK
UAP BUN TK
Dit APK DJPBN UAKP BUN TK
S A ISistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga
FormulirDokumen Sumber Jurnal Buku
BesarBuku
Pembantu Laporan
LRA LO LPE Neraca CaLK
SAIUnit Akuntansi dan
Pelaporan KeuanganUnit Akuntansi dan Pelaporan Barang
Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas
Struktur SAI
Diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi
SAI
Akuntansi dan PelaporanKeuangan
Akuntansi dan PelaporanBarang Milik Negara
KELUARAN Laporan Keuangan dan laporan barang kementerian negara/lembaga
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan BMN dalam SAI
BLU
UAPPA-E1
UAPA
UAPPA-W
UAKPA
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
UAKPBKPKNL
KANWILDJKN
DJKN
KPPN
KANWILDJPBN
DJPBN
MEKANISME PELAPORAN SAI
opsional opsional
UAKPA KPPN 25
KoordinatorDK/TP
Proses Bisnis Unit Akuntansi• Verifikasi dan validasi elemen –elemen dokumen
sumber• Perekaman• Verifikasi hasil perekaman dengan dokumen
sumber• Posting• Rekonsiliasi• Pengiriman data dan laporan keuangan
• Penerimaan data dan laporan keuangan• Verifikasi data dan laporan keuangan• Rekonsiliasi• Analisa hardcopy dan softcopy• Penggabungan data dan Laporan Keuangan• Pengiriman data dan laporan keuangan
Jenis dan Periode Pelaporan• Jenis Pelaporan
1. Hasil Cetakan yang ada di menu aplikasi komputer2. Laporan Keuangan Lengkap(Selalu disertai dengan ADK)
• Periode Pelaporan1. Bulanan2. Triwulanan3. Semesteran4. Tahunan
Laporan Keuangan Semesteran (interim) dan Tahunan disusun lengkap dengan LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK dan Laporan
Pendukungnya
• Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga tahunan disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
• Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditanda tangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
Jenis dan Periode Pelaporan…. (lanjt.)
Rekonsiliasi Data
Rekonsiliasi Data
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama
Meyakinkan keandalan data dalam penyusunan Laporan Keuangan
TUJUAN
KELUARAN Berita Acara Rekonsiliasi
Macam Pelaksanaan Rekonsiliasi• Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan
dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
• Rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan Satker
• Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara Pengguna Anggaran dengan BUN
• Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang
• Rekonsiliasi antara BUN dan Pengelola Barang
Gambaran Umum Keluaran SAPP
SA-BUN (MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN)
SAI (KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA)
GL SA-BUN
GL SAI
GL SAPP
AnggaranTransaksiBMN
TransaksiRealisasi
TransaksiAkrual
Unit Akt & Pelap Barang Unit Akt & Pelap Keuangan
TransaksiLainnya
TransaksiBLU
BPK
Anggaran TransaksiRealisasi
TransaksiAkrual
TransaksiNon Anggaran
TransaksiLainnya
TransaksiKhusus
Unit Akt & Pelap Keuangan pada Masing-masing Subsistem SABUN
LKPP
LK K/L
LK BUN
Menteri Keuangan Selaku Pengelola Fiskal
Ketentuan PeralihanEntitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang belum menerapkan SAP berbasis akrual, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 beserta peraturan pelaksanaannya, paling lama untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2014
Terima Kasih