SAP 5 Pelelangan

Pengadaan Barang/Jasa

Ir. H.M.A. Wibowo, MM, MSc, PhD

Pengertian Pengadaan atau procurement merupakan suatu

kegiatan penting dalam rangkaian kegiatan konstruksi.

Procurement dapat diartikan sebagai it is a process of obtaining supplies of something, especially for a government (Oxford, Advanced Dictionary,

2000). Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau

kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah atau swasta dalam Jumlah yang cukup Kualitas dan harga yang dapat dipertang-

gungjawabkan

dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pedoman PelaksanaanPedoman mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah diatur dalam Keppres RI no. 18 tahun 2000 dengan ruang lingkup sebagai berikut.Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Pertamina, BUMN, dan atau BUMD pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan.

Golongan Penyedia Barang/Jasa Jasa pemborongan adalah layanan penanganan

pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud/fisik lainnya yang perencanaan teknis, dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa, dan proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.

Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak, dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang/JasaBerdasarkan Keppres RI no.80 tahun 2003 Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan

dengan menggunakan dana, dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat–singkatnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar–besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.

Terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui pelelangan/seleksi, dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara, dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan, dan prosedur yang jelas dan transparan.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Transparan artinya semua ketentuan dan informasi

mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa meliputi peserta pelelangan, proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa, dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara, dan atau alasan apapun.

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip–prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Panitia Pengadaan Barang/JasaPelaksanaan pengadaan barang/jasa memerlukan panitia pengadaan yang berjumlah gasal, dan sekurang–kurangnya 5 orang yang terdiri dari unsur/unit kerja perencana pekerjaan, pengelola keuangan, pengelola barang/jasa, ahli pengadaan, ahli hukum kontrak atau yang menguasai administrasi kontrak.

Panitia Pengadaan Barang/JasaTugas, wewenang dan tanggung jawab Menyusun jadual, dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi

pengadaan. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi

termasuk kriteria, dan tata cara penilaian penawaran, dan dokumen pengadaan lainnya.

Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum. Apabila memungkinkan melalui media elektronik.

Menyusun daftar awal calon pekerja penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang sub bidang usaha), dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi, dan klasifikasinya.

Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi, bila jumlah peserta lelang yang mendaftar, dan memenuhi syarat pada prakualifikasi awal, sekurang–kurangnya 3 calon.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan

termasuk syarat–syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan.

Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran.

Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klafisikasi, dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam hal pemilihan langsung/penunjukan langsung, dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut.

Membuat laporan mengenai proses, dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.

Masa kerja pantiia pengadaan berakhir setelah penyedia barang/jasa ditetapkan oleh pengguna barang/jasa, dan atau sesuai masa penugasannya.

Penyedia Barang/Jasa Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial

dalam bidang usaha yang diantarnaya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi bersangkutan.

Memiliki sumberdaya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.

Belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang yang berkaitan dengan kondite profesional perusahaan/perorangan.

Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kuallifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang dimilikinya.

Penyedia Barang/Jasa Pemborongan (Kontraktor) Golongan usaha kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Golongan menengah untuk pengadaan dengan nilai

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s/d Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Golongan besar untuk pengadaan dengan nilai > Rp. 10.000.000.000,– (sepuluh miliar rupiah). > Rp. 25.000.000.000,– (dua puluh lima miliar rupiah) wajib

bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi kecil atau perusahaan/koperasi menengah di wilayah propinsi/kabupaten/kota setempat.

Perusahaan asing dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan wajib bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan (joint operation), sub kontrak, dan lain–lain.

Penyedia Barang/Jasa Konsultansi (Konsultan) Golongan kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Golongan Menengah untuk pengadaan dengan nilai

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Golongan besar untuk pengadaan dengan nilai > Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan nilai > Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi kecil atau perusahaan/ koperasi menengah di wilayah propinsi/kabupaten/kota setempat.

Perusahaan asing dapat melaksanakan pekerjaan dengan nilai di atas Rp.2.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan wajib bekerjasama dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan (joint operation), sub kontrak, dan lain–lain.

Penyedia Barang/Jasa lainnya Golongan usaha kecil, dan koperasi kecil untuk pengadaan

sampai dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perusahaan/koperasi menengah untuk pengadaan dengan

nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perusahaan/koperasi besar untuk pengadaan dengan nilai > Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan di atas nilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi kecil atau perusahaan/ koperasi menengah di wilayah propinsi/kabupaten/kota setempat.

Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pemasokan barang/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diusahakan diprioritaskan untuk usaha kecil/koperasi kecil atau perusahaan/koperasi menengah setempat.

Metode Pengadaan Barang/Jasa Pelelangan

Metode pelelangan dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa untuk usaha jasa pemborongan, dan jasa lainnya.

Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara, dan memenuhi syarat, berdasarkan metode, dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan, dan diikuti oleh pihak–pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.

Pemilihan LangsungPemilihan langsung yaitu apabila cara pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quatation) atau permintaan teknis, dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Penunjukan LangsungPenunjukan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.

Prosedur Pelelangan Penetapan syarat peserta pelelangan. Pengumuman, dan pendaftaran peserta pelelangan. Prakualifikasi penyedia barang/jasa yang akan mengikuti

pelelangan. Penyusunan daftar calon peserta lelang, penyampaian undangan,

dan pengambilan dokumen lelang. Penjelasan lelang (aanwijzing). Penyampaian, dan pembukaan dokumen penawaran. Evaluasi penawaran. Pembuatan berita acara pelelangan. Penetapan pemenang lelang. Pengumuman pemenang lelang. Sanggahan peserta lelang. Penerbitan surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa.

Pelelangan Gagal Jumlah peserta barang/jasa yang memenuhi syarat

untuk diundang kurang dari 3 peserta. Jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan

penawaran kurang dari 3 peserta. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari anggaran

yang tersedia (pagu). Sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar

dan diterima oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang

dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.

Prosedur Pemilihan Langsung Persiapan oleh panitia, penyiapan dokumen pengadaan, dan

memberikan penjelasan dokumen pengadaan kepada peserta yang diundang untuk mengajukan penawaran.

Pelaksanaannya dengan panitia mengundang sebanyak–banyaknya calon peserta pemilihan langsung yang memenuhi syarat, sekurang–kurang 3 calon penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran berdasarkan dokumen pengadaan yang diberikan kepada calon peserta pemilihan langsung. Apabila dalam pemilihan langsung dilakukan akibat terjadinya lelang ulang gagal, pemilihan langsung dapat diikuti oleh 2 peserta pemilihan langsung yang memenuhi syarat.

Evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar menentukan urutan dalam melakukan klarifikasi, dan negosiasi selanjutnya.

Klarifikasi dan negosiasi. Penetapan pemenang. Penunjukan pemenang. Penandatanganan kontrak.

Penunjukkan Langsung

Prosedur Penunjukkan Langsung diterapkan untuk Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil. Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan

pelelangan ulang hanya 1 peserta yang memenuhi syarat atau pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/gubernur/bupati/walikota/direksi BUMN/BUMD.

Penyedia barang/jasa tunggal.

Prosedur Penunjukkan Langsung Persiapan

Pengguna barang/jasa meneliti permintaan barang/jasa, dan membentuk panitia dengan tugas, dan tanggung jawab sebagaimana pada panitia pelelangan.

Panitia bertugas mengumpulkan, dan meneliti data/informasi teknis, dan harga barang/jasa untuk menyusun HPS, selanjutnya menyiapkan dokumen pengadaan untuk penunjukan langsung.

Pelaksanaan Permintaan penawaran, dan negosiasi harga. Persetujuan penetapan harga. Penunjukan penyedia barang/jasa. Penandatanganan kontrak.

Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi Seleksi Umum

Seleksi umum merupakan seleksi yang pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi, dilakukan secara terbuka melalui media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, agar konsultan yang memenuhi syarat dapat mengikutinya.

Seleksi LangsungSeleksi langsung dalah pengadaan jasa konsultansi yang pesertanya dipilih langsung dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia jasa yang memenuhi syarat serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar, dan teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Penunjukan LangsungPenunjukan langsung adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya ditentukan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ ditunjuk.

DOKUMEN KONTRAK

Kata ”kontrak” berasal dari bahasa latin Contractus yang berarti perjanjian. Seperti termaktub dalam Buku III Bab 2 KUHP istilah kontrak sama dengan perjanjian Obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi mereka yang membuatnya (Triyanto, 2004).

DOKUMEN KONTRAK

Dalam pengertian yang lebih luas pengertian kontrak adalah perikatan antara kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek serta pengguna barang/jasa dengan pemasok atau kontraktor atau konsultan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa (LPM-ITB, 1995).

DOKUMEN KONTRAK

Tujuan Dokumen KontrakMenyamakan pola pikirMemberikan pedoman bagi pengguna dan penyedia dalam melaksanakan tugasnyaMembagi resiko kepada pihak yang terkait

DOKUMEN KONTRAK

Secara umum sebuah kontrak memuat 4 komponen, yaitu

pokok–pokok persetujuan (article of agreement), syarat–syarat umum (general conditions of contract), syarat–syarat khusus (special conditions of contract), dan uraian lengkap tentang lingkup kerja, spesifikasi teknik, dan gambar desain teknis.

Keppres No. 18 tahun 2000, isi Dokumen Kontrak

Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis, dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.Hak, dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam perjanjian.Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat–syarat pembayaran.Persyaratan, dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.Tempat, dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat–syarat penyerahannya.Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan.Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan penyelesaian perselisihan.

ISI DOKUMEN KONTRAK

Jaminan pelaksanaan (performance bond).Garansi dan pertanggungan (warranty).Pembayaran berdasar kemajuan pekerjaan (progress payment).Hak untuk mengadakan inspeksi dan tes uji.Hak untuk mendapatkan laporan berkala.Hak untuk melaksanakan penjaminan mutu (quality control).Asuransi.