-
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN LINGKUNGAN
Oleh
Rr. Nurul Hidayati, SH
Kepala Bidang Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
Disampaikan pada Acara
Rapat Teknis AMDAL Se-Sumatera
Pacific Palace Hotel, Batam, 12 Maret 2014
-
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Berdasarkan
UU 32/2009 & KepmenLH 02/2013
-
Pengumpulan Data Terkait
Rekomendasi Sanksi Adm
Penerimaan Rekomendasi Sanksi Adm
Analisis Yuridis dan Penyusunan
Draft Keputusan Sanksi Adm
Pembahasan Internal
Draft Keputusan Sanksi Adm
Paraf Persetujuan oleh
Pejabat yang Bertanggungjawab
Penandatanganan
oleh Pejabat yang Berwenang
Penomoran dan Pencantuman
Tanggal Penerbitan
Penyampaian Keputusan Sanksi Adm
Kepada Perusahaan (dilampirkan tanda
terima)
Rekapitulasi
Tanggal Penerimaan Dan
Jangka Waktu Pelaksanaan Sanksi Adm
Penerimaan Rekomendasi Sanksi Adm Penerimaan Rekomendasi Sanksi
Adm Penerimaan
Rekomendasi Sanksi Adm
Konfirmasi Penerimaan Keputusan
Sanksi Adm
Pengawasan Penaatan Pelaksanaan
Sanksi Adm
Penyusunan Berita Acara
Pengawasan dan Penyusunan
Laporan Hasil Pengawasan
Usulan Tindaklanjut Hasil
Pengawasan
Tidak Taat:
a. Perpanjangan Waktu;
b. Pengawasan ke 2 (dua);
c. Sanksi Adm Lebih Tinggi;
d. Rekomendasi Penegakan
Hukum pidana atau
Penyelesaian Sengketa
Lingkungan.
Taat :
a. Pemberitahuan Tetaatan;
b. Selesai
Penyampaian salinan Keputusan SA
kepada Gubernur, Bupati/Walikota,
Kepala BLH Prov/Kab/Kota
-
(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi
administratif kepada penanggung jawab usah dan/atau kegiatan jika
dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin
lingkungan.
(2) Sanksi administrasi terdiri atas:a. Teguran Tertulis;b.
Paksaan Pemerintah;c. Pembekuan Izin Lingkungan;d. Pencabutan Izin
Lingkungan.
PASAL 76 UU 32 Tahun 2009
-
MENTERI : 1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri.2.
Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur/
Bupati/ Walikota tetapi terjadi.3. Pelanggaran lingkungan yang
serius dan/atau
pengawasannya tidak efektif.
GUBERNUR : 1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur2.
Lokasi kegiatan dan dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
berada antar kab/kota
BUPATI / WALIKOTA : Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati
/ Walikota
KEWENANGAN
-
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap
pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi
administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH.
PASAL 77 UU 32 Tahun 2009
-
PERBEDAAN DELEGASI & MANDAT
KEWENANGAN DELEGASI1. Penyerahan wewenang yang
sifatnya bersumber dari wewenang atribusi (dari
undang-undang).
2. Implikasi hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung
jawab dan tanggung gugat yang menerima delegasi bukan lagi pada
pemberi delegasi.
3. Bentuk tata naskah: langsung penerima delegasi.
KEWENANGAN MANDAT1. Pelimpahan wewenang
dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada
pemberi wewenang mandat.
2. Sedangkan penerima mandat hanya pelaksana wewenang.
3. Bentuk tata naskah: atas nama pemberi mandat.
-
Delegasi atau Mandat Dapat ditarik kembali apabila:1. Telah
melanggar PUU;2. Tidak efektif dan efisien;3. Terjadinya perubahan
kebijakan.
Jenis sanksi administratif yang sebagian dapat dilimpahkan
kewenangannya : 1. Teguran tertulis;2. Paksaan pemerintah
dan/atau;3. Denda administratif.
Jenis sanksi administratif yang sebagian tidak bisa dilimpahkan
adalah 1. Pembekuan Izin;2. Pencabutan izin.
-
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung
jawab pemulihan dan pidana.
PASAL 78 UU 32 Tahun 2009
-
MEKANISME PENERAPAN SA
Bertahap :Didahului dengan sanksi administratif yang ringan
hingga yang berat (ex : teguran tertulis paksaan pemerintah
pembekuan izin-pencabutan izin)
Bebas :Keleluasaan pejabat yang berwenang untuk menentukan jenis
sanksi didasarkan pada tinggak pelanggaran (ex : paksaan
pemerintah-pencabuatan izin tanpa didahului teguran tertulis)
Kumulatif :Internal (penggabungan beberapa jenis sanksi
admnistratif, ex : paksaan pemerintah dengan pembekuan
izin).Ekternal (penggabungan salah satu jenis sanksi administratif
dengan penegakan hukum lainnya, ex : paksaan pemerintah dengan
pidana).
-
Apabila penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan :
Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang
tercantum dalam izin
lingkungan dan/atau izin perlindungan dan
pengelolaan LH;
Tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
Secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan.
Contoh : terjadi kerusakan mesin produksi,
terjadi kerusakan IPAL, TPS belum sesuai
persyaratan teknis.
KAPAN DITERAPKAN TEGURAN TERTULIS ?
-
KRITERIA TEGURAN TERTULIS
1. Bersifat administratif;
2. Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan (dapat
dilakukan secara langsung atau tidak membutuhkan waktu yang
lama).
-
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan
izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) huruf c dan
huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
PASAL 79 UU 32 Tahun 2009
-
Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin
lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan;
Belum melaksanakan secara teknis kewajiban yang tercantum dalam
izin.
KAPAN DITERAPKAN PEMBEKUAN IZIN ?
-
Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh SA yang telah
diterapkan dalam waktu tertentu;
Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan yabahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
KAPAN DITERAPKAN PENCABUTAN IZIN ?
-
KRITERIA PENCABUTAN IZIN Tidak melaksanakan sanksi adm paksaan
pemerintah;
Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruhnya sanksi adm
yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
Terjadi pelanggaran serius dan mengakibatkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat;
Menyalahgunakan izin yaitu tidak sesuai yang tercantum dalam
izin.
-
(1) Paksaan pemerintah berupa:a. Penghentian sementara kegiatan
produksi;b. Pemindahan sarana produksi;c. Penutupan saluran
pembuangan air limbah atau emisi;d. Pembongkaran;e. Penyitaan
terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran;f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; ataug.
Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.(2) Paksaan
pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran
apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:a. Ancaman yang
sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;b. Dampak yang
lebih besar dan lebih luas jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;c. Kerugian yang
lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
PASAL 80 UU 32 Tahun 2009
-
1. Melakukan pelanggaran terhadapa persyaratan dan kewajiban
yang tercantum dalan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan
pengelolaan LH;
2. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan LH.
KAPAN DITERAPKAN PAKSAAN PEMERINTAH ?
-
KRITERIA PAKSAAN PEMERINTAH
1. Perbuatan nyata (tidak dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum);
2. Menghentikan pelanggaran dan memulihkan pada keadaan semula
(reparatoir);
3. Dapat diterapkan langsung oleh pemerintah atau oleh pihak
ketiga atas perintah pemerintah dan dengan beban biaya penanggung
jawab usaha/kegiatan;
4. Ukuran kelayakannya/keabsahannya bersifat teknis bukan
hukum.
-
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF Berdasarkan
SURAT EDARAN MENLH Nomor : B-14134/MENLH/KP/12/ 2013 tanggal 27
Desember 2013 tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009
-
DASAR PENERAPAN SA
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Menteri Lingungan Hidup No. 02 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pasal 71 Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan;
4. Surat Edaran MENLH Nomor: B-14134/MENLH/KP/12/ 2013 tanggal
27 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009.
-
KRITERIA USAHA dan/atau KEGIATAN
1. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum
diundangkan UU No. 32 Tahun 2009 tanggal 3 Oktober 2009;
2. Telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tahap konstruksi
sebelum 3 Oktober 2009;
3. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai rencana tata ruang;
4. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup (memiliki tetapi
tidak sesuai peraturan puu).
-
SIAPA YANG BERWENANG MENERAPKAN SA ?
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota;
4. Atau memberikan Delegasi kepada Kepala Instansi Lingkungan
Hidup sesuai kewenangannya.
-
KAPAN DITERAPKAN SA ?
Paling lama 18 bulan setelah Surat Edaran
( 27 Desember 2013 s.d 27 Juni 2015).
-
APA ISI SA ? 1. Perintah kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan hidup berupa
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DPLH) dengan format sebagaimana diatur dalam
PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan;
2. Jangka waktu pelaksanaan paling lama 6 bulan (untuk menyusun,
menilai , persetujuan dan izin lingkungan).
-
SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK BERLAKU UNTUK
1. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha
setelah 3 Oktober 2009.
2. Tidak memiliki dokumen lingkungan setelah 3 Oktober 2009.
-
BAGAIMANA JIKA SA TIDAK DITAATI ?
dikenakan ketentuan Pasal 109 UU 32/2009 (setiap orang yang
melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
meka dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3
tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 3
miliar.
-
KEWAJIBAN MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN &
IZIN LINGKUNGAN
-
Apakah memiliki dok lingk/izin lingk/izin PPLH ?
Melaksanakan kewajibannya Melaporkan pelaksanaannya kepada
pemerintah.
DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN/IZIN PPLH
-
UU No.32 Th 2009 ttg PPLH
Pasal 22 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak
penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal ---
ditetapkan Menteri LH
Pasal 34 ayat (1)
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam
kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL --- ditetapkan gubernur
atau bupati/walikota.
-
PP No.27 Th 2012 tentang Izin Lingkungan
Pasal 2 ayat (1)
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau
UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
Pasal 3 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak
penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
Pasal 3 ayat (2)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
-
PP No 27/2012 tentang Izin Lingkungan
Pasal 53 ayat (1)
Pemegang izin berkewajiban :a. Menaati persyaratan dan kewajiban
yang dimuat dalam
izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.
b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap
persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri,
gubernur atau bupati/walikota.
c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup sesuai dengan peruu.
Pasal 53 ayat (2)
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
-
DASAR HUKUM PENGAWASANBERDASARKAN UUPPLH DAN
PERMENLH NO.2 Th 2013
-
Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
Pasal 72 UUPPLH
-
Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
Pasal 72 UUPPLH
-
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan
oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Pasal 73 UUPLH
-
(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi
administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika
dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:a. Izin
lingkungan;b. Izin PPLH; dan/atauc. PUU di bidang PPLH.
Pasal 3 PermenLH 02/2013
-
(2) Pengawasan oleh PPLH/PPLHD berdasarkan:a. Laporan
pelaksanaan izin
lingkungan dan /atau izin PPLH; dan/atau
b. Pengaduan masyarakat.
Pasal 3
-
(3) Pengawasan oleh PPLH/PPLHD dilaksanakan sesuai PUU yang
mengatur PPLH dan PPLHD.
Pasal 3
-
APADAMPAK HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN IZIN ?
-
Pasal 109 UU 32 th 2009
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa
memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling
banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
-
Pasal 110 UU 32 th 2009
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,-
(tiga milyar rupiah)
-
Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU 32 th 2009
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin
lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana
penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak tiga milyar
rupiah.
(2)Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan
izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin
lingkungan dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling
banyak tiga milyar rupiah.
-
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pasal 112 UU PPLH
-
Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan
keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan
pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 Ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu
milyar).
Pasal 113 UU PPLH
-
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi
atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan
hidup dan/atau pejabat penyidik pengawai negeri sipil dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pasal 115
-
BAGAIMANA JIKA SA TIDAK DITAATI ?
1. Pasal 79 UU PPLHPembekuan izin atau Pencabutan izin apabila
tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
2. Pasal 81 UU PPLHDenda apabila tidak melaksanakan paksaan
pemerintah.
-
3. Pasal 82 (1) UU PPLH:Pemulihan lingkungan dg biaya oleh
pencemar/ perusak (dipaksa pejabat yg berwenang).
4. Pasal 82 (2) UU PPLH:Pemulihan lingkungan oleh pihak ketiga
(ditunjuk pejabat yg berwenang).
-
5. Pasal 100 (2) UU PPLH:Pidana dikenakan apabila sanksi
administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran baku mutu air limbah
dilakukan lebih dari satu kali.
6. Pasal 114 UU PPLH:Pidana penjara paling lama 1 tahun dan
denda paling banyak 1 milyar, apabila tidak melaksanakan paksaan
pemerintah.
-
SEKIAN DAN TERIMA KASIH