MUSRENBANG PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 Jambi, 19 April 2016 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA POKOK - POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2017 1 Disampaikan oleh: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E.
49
Embed
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MUSRENBANG PROVINSI JAMBI TAHUN 2016Jambi, 19 April 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2017
1
Disampaikan oleh:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E.
OUTLINE
TEMA RKP 2017 DAN KEBIJAKAN FISKAL 2017
POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2017
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017
2
3
• ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH 2017—2020
• Alokasi belanja negara pada kisaran 13,8—15,4% PDB.
• Mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan
program-program prioritas nasional (infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, hankam, dll).
• Mempertahankan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
• Mengarahkan DAK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan daerah yang sejalan dengan prioritas nasional.
Belanja Negara
Defisit Anggaran• Defisit Anggaran dikendalikan pada kisaran 1,5-2,5% PDB.
• Keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah.
• Melanjutkan kebijakan fiskal ekspansi dengan tetap menjaga
keberlanjutan fiskal.
• Defisit Anggaran dikendalikan pada kisaran 2,3-2,6% PDB.
• kebijakan fiskal ekspansi dalam rangka memberikan stimulus bagi
perekonomian
Jangka Menengah (2018—2020)2017
1. Mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,
terutama di daerah perbatasan
2. Melanjutkan efisiensi belanja operasional dan modal non infrastruktur di K/L
3. Pengalokasian subsidi yang tepat sasaran
4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa kenaikannya lebih besar dari kenaikan
Belanja K/L
5. Pengalokasian DAK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
6. Meningkatkan alokasi Dana Desa mencapai 10% dari dan di luar Transfer ke
Daerah.
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 4,79 5,3 5,3 5,5-5,9
b. Inflasi (%, yoy) 3,35 4,7 4,0 4,0±1
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 5,97 5,5 6,0 5,5-6,5
d. Nilai tukar (Rp/US$) 13.392 13.900 13.400 13.700-14.200
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 49 50 35 35-45
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari) 777,6 830 810 740-760
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1195,4 1.155 1.115 1050-1150
Indikator
2015 2016 2017
Realisasi APBNProyeksi
RAPBNP
Proyeksi Pagu
Indikatif
• ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Cost Recovery (miliar USD) 13,9 11,0 12,0
PDB Nominal (Triliun Rp) 11.540 12.638 13.906
• Kebijakan fiskal TA. 2017 masih akan bersifat ekspansif yang diarahkan untuk kegiatan produktif, mendorongpeningkatan kapasitas perkonomian dan penguatan daya saing, serta menjaga keseimbangan makroekonomi
Tema RKP 2017 :“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah
Tema Kebijakan Fiskal 2017 : “Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”
• SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2017
4
5
Tren Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Pada 10 tahun terakhir, Transfer ke Daerah meningkat signifikan (rata-rata 13%), dari Rp226.2 Triliun pada 2006(34% dari total belanja pemerintah) menjadi Rp770 Trilliun pada 2016 (36.5% dari total belanja pemerintah)
Peningkatan signifikan dari transfer ke daerah telah membawa perbaikan padabeberapa indikator sosial ekonomi:Indikator 2001 2008 2013 2014
GDP per kapita 6.98 Juta 8.26 Juta 10.83 Juta 11.38 Juta
Tingkat pengangguran 8.10% 8.39% 6.25% 5.94%
Tingkat Kemiskinan 18.41% 15.42% 11.47% 11.25%
HDI 65.8 71.17 73.81 68.9** Menurun dari tahun sebelumnya karena perubahan pendekatan metodologi HDI
Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian Dana Keistimewaan DIY Dana Desa %transfer thd total belanja
4. a. Meningkatkan alokasi DAK melalui pengalihan dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan di K/L yang telah menjadi kewenangan daerah.
b. Memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan kebutuhan daerah(proposal based) dan sistem pelaporan monitoring dan evaluasi.
2. Meningkatkan besaran dan memperbaiki pembobotan dalam formulasi alokasi DAUguna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
5. Meningkatkan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikanpenghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan,perekonomian dan kesejahteraan daerah.
1. Meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L).
ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAHDAN DANA DESA TA 2017
3. Meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH dan penguatan DAU sebagaiinstrumen equalization grant.
6
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi Papua, Papua Barat, danProvinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan DIY.
7. Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 10% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai RoadMap Dana Desa 2015-2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.
PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
7
TA 2015 TA 2016 & TA 2017
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana perimbangan A. Dana perimbangan
1. Dana Bagi Hasil1. Dana Transfer Umum (General Purpose
Grant)
2. Dana Alokasi Umum a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose
Grant)
C. Dana Keistimewaan Yogyakarta a. Dana Alokasi Khusus Fisik
D. Dana Transfer Lainnya b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik1. BOS
2. BOP PAUD
3. TPG PNSD
4. Tamsil PNSD
5. P2D2
6. BOK dan BOKB
7. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM danKetenagakerjaan
B. Dana Insentif Daerah
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
II. DANA DESA II. DANA DESA
KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM TA 2017(DANA ALOKASI UMUM)
1. Menerapkan formula DAU secarakonsisten melalui pembobotan:o Alokasi Dasar;o Komponen Kebutuhan Fiskal;o Komponen Kapasitas Fiskal.
2. Menetapkan besaran pagu DAU Nasionalsebesar 27,7% dari PDN Neto yangditetapkan dalam APBN, sesuai denganketentuan perundang-undangan.
3. Meningkatkan pemerataan kemampuankeuangan antar daerah (sebagaiequalization grant) yang ditunjukkan olehIndeks Williamson yang paling optimal,melalui pembatasan porsi alokasi dasardan mengevaluasi bobot variabelkebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal,dengan arah mengurangi ketimpanganfiskal antar daerah.
4. Menetapkan besaran DAU yang bersifatfinal (tidak mengalami perubahan), dalamhal terjadi perubahan APBN yangmenyebabkan PDN Neto bertambah atauberkurang.
KEBIJAKAN DAU TA 2017KEBIJAKAN DAU TA 2016
8
• Formula DAU, khususnya perhitunganKebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal,sesuai dengan variabel yang sudahditentukan di UU Nomor 33 Tahun 2004.
• Memperbaiki proporsi pembagian DAUantara provinsi dan kabupaten/kotadisesuaikan dengan urusanpemerintahan yang menjadi kewenanganprovinsi dan kabupaten / kota.
• Meningkatkan pemerataan fiskal antardaerah (yang ditunjukan dengan IndeksWiliamson semakin kecil), denganmengurangi porsi AD dan penyesuaianbobot variabel perhitungan Celah Fiskal.
• Masa transisi penerapan Revisi UUNomor 33 Tahun 2004 (denganmenghilangkan AD) bobot dan perananAD secara bertahap terus dikurangi.
• Mendukung kebijakan afirmasi, denganmeningkatkan bobot Luas Wilayah Laut.
DBH PAJAK
1. Mempercepat pengalokasian DBH Pajak melalui percepatan penyediaan data rencana dan prognosa
penerimaan pajak
2. Penggunaan Biaya Pemungutan PBB sebesar 9% yang merupakan bagian daerah digunakan untuk
mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (block grant).
3. Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh Kab./Kota
4
.Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH Pajak
5. Memperluas penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan UU No. 39/2007 tentang Cukaihanya dapat digunakan untuk mendanai:
• peningkatan kualitas bahan baku, • pembinaan industri,• pembinaan lingkungan sosial, • sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau• pemberantasan barang kena cukai ilegal
Menjadi dapat juga digunakan untuk kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhandaerah (block grant) dengan porsi 50%.
KEBIJAKAN DANA TRANSFER UMUM TA 2017(DANA BAGI HASIL)
KEBIJAKAN DBH TA 2016
9
DBH SDA
1 Mempercepat penetapan alokasi DBH SDA melalui percepatan penyampaian data dari Kementerian
Teknis
2. Menetapkan alokasi DBH SDA secara tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan
potensi daerah penghasil;
3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah;
4. Mempercepat penyelesaian Kurang Bayar DBH SDA;
5. Mempertegas penerapan prinsip:
• By Origin; yaitu : (a) Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar (b) Daerah lain (dalam
provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu;
• Realisasi : penyaluran DBH SDA berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan
6. Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan earmarked 0,5%
dari migas untuk bidang pendidikan
KEBIJAKAN DBH TA 2017
1. Menambah cakupan DBHPBB termasuk PBB sektorlainnya (a.l. PBB Perikanan,Kabel bawah laut) diluarsektor pertambangan,perkebunan, danperhutanan.
2. Melakukan pembagian DBHkepada daerah penghasilberdasarkan prinsip byorigin.
3. Mempercepat penyelesaiankurang bayar/kurang salurdan lebih bayar/salur kepadadaerah.
4. Memperbaiki polapenyaluran (triwulan I 30%,triwulan II dan III masing225% dan triwulan IV basedon prognosa realisasipenerimaan negara.
1. PENINGKATAN PAGUMeningkatkan anggaran DAK, termasuk daripengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugaspembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerahke DAK.
2. FOKUS PADA PENCAPAIAN TARGET PRIORITASNASIONALMempertajam fokus DAK Fisik untuk bidang/subbidang infrastruktur publik dan sarana/prasaranapelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dankewilayahan, termasuk untuk daerah perbatasan,tertinggal, dan kepulauan).
3. BERBASIS PROPOSALPengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerahdengan mempertimbangkan prioritas nasional.
4. SINKRONISASI DAK DENGAN PENDANAAN LAINNYAPengalokasian DAK disinergikan dan disinkronisasikandengan pendanaan lainnya guna mendukungpencapaian prioritas nasional.
5. PERUBAHAN ALOKASI BERDASARKAN KEWENANGAN
Merubah alokasi DAK Fisik dan DAK Nonfisik sesuaidengan perubahan kewenangan yang diatur dalam UU No.23/2014 (pendidikan SMA/SMK, Kehutanan, Energi skala kecil).
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS KE DEPAN(DANA ALOKASI KHUSUS)
KEBIJAKAN DAK TA 2017KEBIJAKAN DAK TA 2016
10
1. Mendukung implementasi Nawacita:
•Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran denganmemperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangkaNKRI;
•Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
•Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan dayasaing di pasar internasional;
•Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkansektor domestik.
2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publikdaerah;
3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dankesehatan (5%) dengan tetap menjaga lingkungan hidupdan kehutanan;
4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerahdalam mendukung pencapaian prioritas nasional (ProposalBased),
5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepatpembangunan daerah perbatasan, tertinggal, danpesisir/kepulauan;
6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L(dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang sudah menjadiurusan daerah ke DAK;
7. Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, danP2D2) ke dalam DAK non fisik;
8. Menyesuaikan kewajiban penyediaan dana pendampingDAK sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS TA 2017(DANA ALOKASI KHUSUS)
11
LINGKUP BIDANG DAN SUBBIDANG DAK REGULER TA 2017
NO BIDANG DAK SUBBIDANG DAK ALOKASI PEMDA
7 KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUPa. Lingkungan Hidup
a. Provinsi
b. Kabupaten/Kotab. Kehutanan Provinsi
8 TRANSPORTASI
a. Infrastruktur Jalana. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
b. Perhubungana. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
c. Transportasi Perdesaan Kabupaten/Kota
9SARANA PERDAGANGAN, INDUSTRI KECIL &
MENENGAH, dan PARIWISATA
a. Sarana Perdagangana. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
b. Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota
c. Pariwisataa. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
10 PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH
a. Prasarana Pemdaa. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
b. Prasarana Satpol PPa. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
c. Prasarana Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota
NO BIDANG DAK SUBBIDANG DAK ALOKASI PEMDA
1 PENDIDIKAN
a. Pendidikan SD/SDLB Kabupaten/Kota
b. Pendidikan SMP/SMPLB Kabupaten/Kota
c. Pendidikan SMA Provinsi
d. Pendidikan SMK Provinsi
2 KESEHATAN dan KELUARGA BERENCANA
a. Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota
b. Pelayanan Kesehatan Rujukana. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasiana. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
d. Keluarga Berancana Kabupaten/Kota
3INFRASTRUKTUR PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI
a. Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Kabupaten/Kota
b. Infrastruktur Air Minum Kabupaten/Kota
c. Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/Kota
4 KEDAULATAN PANGAN
a. Infrastruktur Irigasia. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
b. Pertaniana. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
5 ENERGI SKALA KECIL Energi skala kecil Provinsi
6 KELAUTAN DAN PERIKANAN Kelautan dan perikanana. Provinsi
b. Kabupaten/Kota
KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH TA 2017
12
• Anggaran :
Pagu diperbesar agar besaran alokasi yangditerima masing-masing daerah lebihsignifikan sebagai instrumen fiskal untukmenstimulasi peningkatan kinerja pengelolaankeuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerjapelayanan dasar, dan kinerja ekonomi sertakesejahteraan daerah.
• Tetap dialokasikan kepada Provinsi,Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteriautama dan kriteria kinerja.
TA. 2016 TA. 2017
• Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten,dan Kota berdasarkan kriteria utama dankriteria kinerja.
• Ditujukan untuk memberikanpenghargaan (reward) kepada daerahyang mempunyai kinerja baik dalamKesehatan Fiskal dan PengelolaanKeuangan daerah (termasuk PajakDaerah dan Retribusi Daerah)Pelayanan Dasar Publik Perekonomiandan kesejahteraan (termasukpengendalian tingkat inflasi).
• Penggunaan tidak terikat pada fungsipendidikan.
• Melakukan pemutakhiran dan perbaikandata kesehatan fiskal dan pengelolaankeuangan daerah dalam rangka penilaianKriteria Utama dan Kriteria Kinerja daerah
Kriteria, Alokasi dan PenggunaanDana Insentif Daerah
13
Rp5,0 T
KRITERIA ALOKASI DAN PENGGUNAAN
1. Kriteria Utama sebagai penentu kelayakan daerah penerima, diukur dari :a. Opini BPK atas LKPD minimal
WDP; danb. Penetapan Perda APBD tepat
waktu.
2. Kriteria Kinerja merupakan kriteria penilaian terhadap kinerja daerah, diukur dari :a. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan
Keuangan Daerahb. Pelayanan Dasar Publikc. Ekonomi dan Kesejahteraan
• Peningkatan pagu alokasi agar besaran alokasi
yang diterima masing-masing Daerah lebih
signifikan sebagai instrumen fiskal untuk
menstimulasi peningkatan kinerja kesehatan
fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja
pelayanan dasar publik, serta kinerja ekonomi dan kesejahteraan daerah.
• Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan,
namun juga dapat digunakan untuk mendanai
kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan
prioritas daerah.
DAERAH PENERIMA
Hanya menerima AM 162 Daerah
Hanya menerima AK 43 Daerah
Menerima AM dan AK 66 Daerah
Total 271 Daerah
ALOKASI DID
Alokasi MinimumWTP/WTP-DPP
APBD tepat waktu
Alokasi KinerjaLulus
Passing Grade
Detail Kriteria Kinerja dan Passing GradeDana Insentif Daerah
14
No Kriteria Ke Depan (New) Bobot/ Skor
Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 50%
1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah 1 - 4
(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi PenerimaanPembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total PengeluaranPembiayaan)
1 - 4
4. Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah) 1 – 4
5. Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas 1 – 4
6. Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD 1 – 4
7. Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD 1 – 4
8. Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD 1 – 4
9. Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD 1 – 4
10. Defisit APBD/Total Pendapatan APBD 1 – 4
11. Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD 1 – 4
Kinerja Pelayanan Dasar Publik 25%
1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar 1 - 4
2. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama 1 - 4
3. Angka Melek Huruf 1 - 4
4. Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi 1 - 4
5. Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan 1 - 4
6. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak 1 - 4
7. Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak 1 - 4
Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25%
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 1 - 4
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan 1 - 4
3. Penurunan Tingkat Pengangguran 1 - 4
4. Pengendalian Tingkat Inflasi 1 - 4
Perhitungan Besaran Alokasi Daerah Yang
Memenuhi Persyaratan Kriteria Utama dan
Kriteria Kinerja
Alokasi DID =
Alokasi Minimum
+
Alokasi Kinerja
(Passing Grade)
1. Alokasi Minimum: Pemberianalokasi minimum terhadap daerahyang memiliki Opini WTP atasLKPD dan telah menetapkanPerda APBD tepat waktu.
2. Alokasi Kinerja: Berdasarkanperingkat nilai daerah, penetapanbatas nilai sebagai passing gradepenerima berdasarkan kelas atautingkatan nilai daerah, yaitu:
Kategori
Nilai (Grade)Rentang (Interval)
AA+ 93,75 ≤ nilai kinerja ≤ 100
AA 87,50 ≤ nilai kinerja < 93,75
AA- 81,25 ≤ nilai kinerja < 87,50
BB+ 75,00 ≤ nilai kinerja < 81,25
BB 68,75 ≤ nilai kinerja < 75,00
BB- 62,50 ≤ nilai kinerja < 68,75
CC+ 56,25 ≤ nilai kinerja < 62,50
CC 50,00 ≤ nilai kinerja < 56,25
CC- 43,75 ≤ nilai kinerja < 50,00
DD+ 37,50 ≤ nilai kinerja < 43,75
DD 31,25 ≤ nilai kinerja < 37,50
DD- 25 ≤ nilai kinerja < 31,25
Batas minimum nilai kinerja
(passing grade) yang mendapat alokasi
kinerja adalah daerah yang
memiliki kategori nilai di atas atau sama dengan BB
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017
15
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017
• Untuk memenuhi amanat UU No. 6Tahun 2014, alokasi Dana Desaditingkatkan hingga 6,4% dari dandiluar transfer ke daerah, lebih besardari Road Map Dana Desa 2015-2019.
• Peningkatan alokasi Dana Desa sebesar126% dari tahun TA. 2015 (alokasi DanaDesa tahun 2015 sebesar Rp.20,77miliar dan pada tahun 2016ditingkatkan menjadi sebesar Rp.46,98miliar) diikuti dengan peningkatanakuntabilitas dan kinerja dana desa,bagi yang berkinerja buruk akandilakukan penundaan penyalurandana desa.
• Untuk mendorong Kab/Kota memenuhialokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10%,kepada Kab/Kota yang tidakmengalokasikan akan diberikan sanksiberupa penundaan atau pemotonganDAU/DBH nya.
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017KEBIJAKAN DANA DESA TA 2016
16
• Meningkatkan alokasi Dana Desamencapai 10% dari dan di luar DanaTransfer ke Daerah sesuai amanat UUNo.6 Tahun 2014.
• Sesuai road map dana desa 2015-2019,alokasi Dana Desa TA.2017direncanakan meningkat sebesar 89%(alokasi Dana Desa tahun 2016 sebesarRp46,98 triliun dan pada tahun 2017direncanakan meningkat menjadisebesar Rp89 triliun), sehingga rata-rata Dana Desa per desa mencapailebih dari Rp1 miliar.
• Untuk mendorong peningkatan kualitaspenggunaan Dana Desa, pelaksanaanmonitoring dan evaluasi Dana Desaakan diintensifkan
17
PENGALOKASIAN DANA DESA
PP 60/2014 PP 22/2015 (PMK 247/2015)
• Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota.• Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota• Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota• IKK adalah IKK kabupaten/kota, IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis Desa (sumber BPS)
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA
40%
Paling Lambat Minggu II April
Tahap I
40%
Paling Lambat Minggu II Agustus
Tahap II
20%
Paling Lambat Minggu II Oktober
Tahap III
60%
April
Tahap I
40%
Agustus
Tahap II
PP Nomor 8/2016 tgl.24-3-2016
•Melalui cara pemindah- bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD
• Penyaluran Dana Desa dari RKUD keRKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desaditerima di RKUD
PP Nomor 22/2015
Rp18,76 T Rp18,76 T Rp9,38 T Rp28,14 T Rp18,76 TDana Desa
Rp 46,9T
Dari RKUN ke RKUD
(Oleh menteri Keuangan C.q.
DJPK)
Tahap I : 60% paling lambat bulan Maret
Syarat :
Perda mengenai APBD TA berjalan
Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian DD setiap Desa
Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan
DD TA sebelumnya
Tahap II : 40% paling lambat bulan Agustus
Syarat :
Laporan penyaluran Tahap I telah disampaikan oleh
bupati/walikota ke DJPK paling lambat minggu IV Juli
Paling kurang 50% DD Tahap I telah disalurkan ke RKD.
Dari RKUD ke RKD
(Oleh Walikota / Bupati)
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima di Kasda
Syarat :
Perdes APB Desa disampaikan kepada
bupati/walikota paling lambat minggu II Februari
laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kasda
Syarat :
Laporan penggunaan DD Tahap I telah disampaikan
oleh kades ke bupati/walikota paling lambat minggu II
Juli
Paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan
SYARAT PENYALURAN
NEW
18
•Dana Desa diprioritaskan untuk membiayaipembangunan dan pemberdayaan masyarakat yangpelaksanaanya diutamakan secara swakelola denganmenggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dandiupayakan dengan lebih banyak menyerap tenagakerja dari masyarakat desa setempat.
•Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai denganPeraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalamRencana Kerja Pemerintah Desa.
19
PENGGUNAAN DANA DESAPasal 21 PMK 49/PMK.07/2016
20
Pemotongan Dana Desa
MENKEU
JENIS SANKSIPEMBERI SANKSI
JENIS PELANGGARAN
Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota
Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban DD yg
harus disalurkan ke Desa Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap;
Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepatwaktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan
BUPATI/ WALIKOTA
Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/walikota Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota; Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari
bupati/walikota
Pemotongan Dana Desa ke Desa
Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa
Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenaiAPB Desa;
Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasipenggunaan Dana Desa tahap sebelumnya;
Terdapat sisa Dana Desa > 30% pada TA sebelumnya; dan Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-turut
SANKSIPasal 37-42 PMK 49/PMK.07/2016
Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
Sisa angggaran DD menjadi SAL pada RKUN dan tidak
disalurkan kembali
TERIMA KASIH
21
LAMPIRAN
22
23
ARAH KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH 2017—2020
• Alokasi belanja negara pada kisaran13,8—15,4% PDB.
• Mendukung pendanaan penyelenggaraanpemerintahan dan program-program prioritas nasional (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hankam, dll).
• Mempertahankan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
• Mengarahkan DAK untuk mendorongpertumbuhan ekonomi dan pembangunandaerah yang sejalan dengan prioritasnasional.
• Keseimbangan primer menuju positifdalam jangka menengah.
• Melanjutkan kebijakan fiskal ekspansidengan tetap menjaga keberlanjutanfiskal.
• Defisit Anggaran dikendalikan pada kisaran 2,3-2,6% PDB.
• kebijakan fiskal ekspansi dalam rangka memberikan stimulus bagi perekonomian
Jangka Menengah2018—2020
2017
1. Mendukung pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah perbatasan
2. Melanjutkan efisiensi belanja operasional dan modal non infrastruktur di K/L
3. Pengalokasian subsidi yang tepat sasaran4. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
kenaikannya lebih besar dari kenaikan Belanja K/L
5. Pengalokasian DAK untuk mendorongpertumbuhan ekonomi daerah
6. Meningkatkan alokasi Dana Desa mencapai10% dari dan di luar Transfer ke Daerah.
(dalam triliun rupiah)
POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESATA 2015 DAN TA 2016
24
POSTUR 2015APBN
2015
APBNP
2015POSTUR 2016
RAPBN
2016
APBN
2016SELISIH
Transfer ke Daerah 637,9 643,8 Transfer ke Daerah 735,2 723,2 (12,0)
I. Dana Perimbangan 516,4 521,7 I. Dana Perimbangan 710,7 700,4 (10,3)
A. Dana Transfer Umum 495,5 491,5 (4,0)
A. Dana Bagi Hasil 127,6 110,0 1. Dana Bagi Hasil 107,2 106,1 (1,1)
1. Pajak 50,5 54,2 a. Pajak 51,7 51,5 (0,205)
2. Sumber Daya Alam 77,1 55,8 b. Sumber Daya Alam 55,5 54,6 (0,915)
B. Dana Alokasi Umum 352,8 352,8 2. Dana Alokasi Umum 388,2 385,4 (2,8)
B. Dana Transfer Khusus 215,2 208,9 (6,3)
C. Dana Alokasi Khusus 35,8 58,8 a. DAK Fisik 91,7 85,4 (6,3)
II. Dana Transfer Lainnya 104,4 104,4 b. DAK Non Fisik 123,4 123,5 -
II. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0-
III. Dana Otsus dan Dana
Keistimewaan DIY19,4 17,7 (1,6)
III. Dana Otonomi Khusus 16,6 17,1 A. Dana Otonomi Khusus 18,9 17,2 (1,6)
IV. Dana Keistimewaan DIY 0,547 0,547 B. Dana Keistimewaan DIY 0,547 0,547 -
Dana Desa 9,0 20,7 Dana Desa 46,9 46,9 -
JUMLAH 647,0 664,6 JUMLAH 782,2 770,1 (12,0)
Proporsi DAU terhadap Total TKDD masih yang paling besar dibanding dengan jenis transfer lainnya. Selain DAU. Untuk Sumatera proporsi DAU terhadap total Transfer dan Dana Desa mencapai 50,3%.
Proporsi DAU TA 2016 terhadap Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa masih yang terbesar di semua daerah...
WILAYAH DBH SDA DBH PAJAK DAU DID DANA DESA DAK FISIKDAK NON
FISIKOTSUS
TAMBAHAN INFRA
DK
YOGYAKARTA
JUMLAH
Sumatera 13,451 12,317 103,451 1,193 14,093 22,781 30,744 7,707 , , 205,737Jawa 4,418 26,852 120,549 2,097 14,619 16,127 57,979 , , 0,547 243,188Bali Nusa Tenggara
Belanja_Pegawai Belanja_Barang dan jasa Belanja_Modal Belanja_Lainnya Belanja_Transfer
PROPORSI BELANJA APBD TAHUN 2011 S.D. 2015
Porsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam kurun 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan (turun 5%). Namun porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah masih lebih besar dari porsi belanja modal atau porsi belanja pegawai hampir 2 kali dari belanja modal. 27
Persentase Realisasi Belanja Tahun 2011 -2015
28
Realiasi belanja pada bulan januari s.d Juni cendrung hanya untuk belanja pegawai dan belanja barang rutin. Pada bulan Juli terdapat kenaikan karena sudah ada kegiatan belanja barang modal untuk uang muka maupun pembayaran tahap I. Realisasi belanja daerah terpusat pada bulan Nopember dan Desember, untuk pembayaran belanja modal yang jatuh tempo pada 2 bulan terakhir
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2011 2012 2013 2014 2015
29
PENYERAPAN BELANJA APBD RELATIF LAMBAT
• Penyerapan Belanja Modal di Triwulan I s/d III sangat rendah, namun melonjak tinggi di akhir November s/d Desember.
• Terjadi karena perencanaan belanja modal yang kurang baik dan proses lelang yang memakan waktu lama.
Persentase Realisasi Belanja Daerah Per Jenis Agregat Nasional Tahun 2014
dan Tahun 2015
*TW IV Tahun 2015 angka perkiraan
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
2014 2015
Belanja Pegawai 13.1% 39.1% 65.1% 95.8% 15.1% 35.4% 65.6% 93.5%
Belanja Barang dan Jasa 6.3% 24.6% 45.7% 90.8% 7.5% 25.4% 44.5% 92.9%
AGREGAT SILPA TAHUN BERKENAAN TERHADAP REALISASI BELANJA DAERAH (2010 - 2014)
Realisasi belanja dari tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan trend yang meningkat, begitu juga dengan Silpa pada tahun 2014 meningkat lebih 2 kali lipat dibandingkan dengan Silpa tahun 2010. 30
DANA PEMERINTAH DAERAH DI PERBANKAN TAHUN 2012 – 2016
*Sumber Data: Bank Indonesia
1. Sesuai tren perkembangan jumlah simpanan pemda di perbankan pada empat tahun terakhir, posisi simpanan pemda diperbankan pada bulan Januari hingga Juni mengalami tren kenaikan. Hal ini karena pada triwulan I dan II, disinyalir pemdabaru dapat merealisasikan belanja operasional sementara belanja modal relatif belum banyak direalisasikan (misalnyaterkendala lambatnya proses pelelangan pekerjaan).
2. Adapun posisi tertinggi simpanan pemda di perbankan adalah bulan September. Pada bulan Oktober-Desember, simpananpemda di perbankan mengalami tren penurunan dan berada pada posisi terendah di bulan Desember. Hal ini menunjukkanbahwa pada triwulan IV, pemda menarik sebagian besar simpanannya di perbankan untuk dipergunakan dalam bentukrealisasi belanja.
Ket: Posisi simpanan pemerintah daerah adalah posisi dana pemda di perbankan yang tercatat berdasarkan lokasi dimana bank berkedudukan. 31
Jumlah Daerah Yang Dikenakan Sanksi Penundaan Penyaluran DAU Akibat Terlambat Menyampaikan Informasi Keuangan Daerah
Pada tahun 2016 terdapat 14 Daerah yang dikenakan sanksi karena penyampaian APBD tidak tepat waktu.
32
Data Tahun 2016: LRA Semester I data per bulan Februari Penyampoaian Pertanngungjawaban APBD TA sebelumnya masih ditunggu paling lambat Bulan Agustus 2016
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
No. PERMASALAHAN SOLUSI KEBIJAKAN
1 Kualitas belanja yang kurang baik (Proporsibelanja pegawai lebih besar daripada belajamodal)
• Melakukan pembatasan (pegging) pagu Alokasi Dasar terhadap pagu DAU nasional denganmengupayakan porsi AD kurang dari 50% terhadap pagu DAU nasional.
• Pengaturan penggunaan Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum digunakan sekurang-kurangnya 15% untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dalam bentuk belanja modal dan belanja barang dan jasa.
2 Penyerapan belanja yang lambat • Pemberian sanksi penundaan Transfer DAU bagiPemda yang terlambat menetapkan Perda APBD.
• Penyaluran Transfer DAK dilakukan berdasarkankinerja penyerapan DAK.
3 Dana Idle dan Silpa yang besar Pemda yang memiliki uang kas dan/atau simpanandi bank dalam jumlah tidak wajar, dapat dilakukankonversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalambentuk nontunai sesuai PMK dengan235/PMK.07/2015 Tentang Konversi Penyaluran DBH Dan/Atau DBH Dalam Bentuk Nontunai.
33
DATA PROVINSI JAMBI
34
Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Agregat Kabupaten/Kota/Provinsi se Jambi 2011-2016
Sumber: DJPK 35
1. Dalam kurun waktu 5 tahun Total Dana Transfer ke Daerah se-Provinsi Jambi meningkat signifikan, dari semula Rp7,6 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp13,5 triliun pada tahun 2016.
2. Proporsi DAU terhadap total TKDD masih yang terbesar dibandingkan jenis dana transfer yang lain, namun ditahun 2016 proporsinya menurun menjadi 57,1% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 59,5%.
3. DAK Fisik tahun 2016 mengalamipeningkatan sebesar 73,6% jika dibanding tahun 2015, dari semula Rp777,1 miliar menjadi Rp1,3 triliun.
Rasio Pendapatan Asli Daerah per TotalPendapatan rata-rata Provinsi Jambi menunjukkantren meningkat pada tahun 2013 dan 2015. Namundemikian Rasio Pendapatan Asli Daerah per TotalPendapatan rata-rata Provinsi Jambi lebih rendahdibanding dengan rata-rata Provinsi .
Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
Rasio Total Belanja Pegawai per Total Belanja rata-rata Provinsi Jambi menunjukkan tren menurundari tahun 2011 sampai tahun 2013 hinggamencapai 18,2%. Kemudian dari tahun 2013sampai tahun 2015 mengalami peningkatan,hingga mencapai 19,8%.Namun demikian Rasio Total Belanja Pegawai perTotal Belanja Provinsi Jambi tahun 2011 sampaidengan tahun 2015 lebih tinggi dibanding denganrata-rata rasio Provinsi.
Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan
RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN DAN RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH
PROVINSI JAMBI 2011-2015
37
STRUKTUR BELANJA APBD PROVINSI/KAB/KOTADI PROV. JAMBI
Proporsi terbesar belanja daerah
adalah belanja pegawai, dari tahun
2011 sampai dengan tahun 2013
trendnya menunjukkan penurunan
dari 46,3% menjadi 39,1%. Namun
demikian trendnya meningkat lagi
hingga pada tahun 2015 mencapai
42,5%.
Proporsi belanja modal relatif
cukup besar, dengan persentase
pada kisaran 30%. Proporsi terbesar
adalah pada tahun 2013 dengan
proporsi sebesar 31,1% dari total
anggaran belanja dalam APBD.
Jenis Belanja(miliar Rupiah)
2011 2012 2013 2014 2015
B. Pegawai 4.130,5 4.694,3 5.183,3 5.903,3 6.699,0
B. Barang Jasa 1.535,1 1.985,8 2.346,0 2.947,7 3.071,7
B. Modal 2.409,2 3.054,5 4.130,2 4.216,6 4.026,9
B. Lainnya 853,0 1.143,8 1.610,4 1.380,3 1.960,5
Total 8.927,8 10.878,4 13.269,9 14.447,9 15.758,1
38
REALISASI SILPA PEMDA DI PROV. JAMBITAHUN 2009-2013
• SILPA di Kab/Kota di Jambi cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknyapada tahun 2012 dan kemudian menurun pada tahun 2013, demikian pula dengan SILPA diProvinsi Jambi.
• Semakin besar SILPA tahun berkenaan memberikan indikasi perencanaan anggaran danpelaksanaan yang kurang baik yang pada gilirannya berdampak terhadap kurang optimalnyapelayanan kepada masyarakat.
39
TINGKAT AKUNTABILITAS DI PROVINSI JAMBI
• Secara umum tingkat akuntabilitas Provinsi Jambi cenderung mengalami perbaikan. Padatahun 2010 sampai tahun 2011 tidak ada daerah yang memperoleh opini WTP.
• Kemudian pada tahun 2012 daerah yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 2 daerah,namun demikian pada tahun 2013 daerah yang memperoleh opini WTP berkurang menjadi 1daerah.
• IPM Provinsi Jambi mulai tahun 2010 sampai tahun 2013 terus mengalami peningkatan dan berada di atas IPM Nasional.
• Secara wilayah, IPM Provinsi Riau tahun tahun 2010 - 2013 selalu berada pada peringkat 7 dari 10 provinsi di wilayah Sumatera.
42
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT dalam %) Prov. Jambi
• TPT Provinsi Jambi mulai tahun 2010 hingga 2012 mengalami penurunan, namun kemudian naik lagi di tahun 2013 dan 2014dan berada di atas rata-rata TPT Nasional.
• Secara wilayah, TPT Provinsi Riau berada pada peringkat 7 dari 10 provinsi di wilayah Sumatera.
Perbandingan %Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2014 Wilayah Sumatera
43
Tingkat Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin dalam %)Prov. Jambi
• Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi mulai Tahun sampai tahun 2014 cenderung fluktuatif, pada tahun2011 dan 2012 berada di atastingkat kemiskinan Nasional, namun pada tahun 2013 dan 2014 berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional.
• Secara wilayah, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi berada pada peringkat 6 dari 10 provinsi di wilayah Sumatera.
• Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2012 meningkat menjadi8,87%, namun kemudian terus menurun hingga menjadi 7,57%. Secara keseluruhan berada di atastingkat pertumbuhan Nasional.
• Secara wilayah, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2014 berada pada peringkat tertinggi dari 10 provinsi di wilayah Sumatera .
Arahan Presiden Jokowi – Money Follow ProgramSidang Paripurna Penetapan Tema, Arahan Kebijakan & Prioritas dalam Rangka Penyusunan RKP 2017, Percepatan
Integrasi RPJMN 2015-2019, RTRW, dan Daftar Negatif Investasi, 10 Februari 2016
• Seluruh Menteri Kabinet Kerja diminta untuk menggunakan anggaranbelanjanya sesuai dengan program prioritas.
• Pergeseran paradigma money follow function menjadi money followprogram, yaitu anggaran tidak hanya sesuai dengan jabatan, namunseharusnya sesuai dengan program prioritas yang akan dijalankan –sehingga manfaatnya lebih terasa di masyarakat
• Pengajuan anggaran untuk program to the point tanpa harusmengajukan dengan kata-kata bersayap.
• Penganggaran harus fokus untuk pengendalian yang lebih baik
• Konsekuensinya, Menteri harus berani mengatur anak buahnya dalamrangka penetapan program prioritas
(penjelasan lebih lanjut Menko Perekonomian Darmin Nasution)
47
48
Reformasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Restrukturisasi Anggaran APBN Pemerintahan Jokowi
• Pengalihan belanja subsidi ke belanja infrastruktur
• Desentralisasi anggaran (Dana Dekon TP menjadi DAK)