7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
1/28
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
2/28
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
Mewujudkan Kota-kota Masa Depan Indonesia :
Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional
Sambutan oleh:
Direktur Jenderal Penataan RuangJakarta, 13 Desember 2012
layak huni
berjati diri
produktif
berkelanjutan
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
3/28
mewujudkan keberlanjutan kota
yang tidak akan menggerus perdesaan,
memiliki keberpihakan pada pelestarian lingkungan,dengan didorong oleh peran Pemerintah,
melalui program-programnya yang nyata dan kreatif
serta berbasis penataan ruang ...
3
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
4/28
Outline
1. Isu Aktual Perkotaan
2. Kebutuhan Jakstra Perkotaan
3. Konsep Kota Berkelanjutan
4. Program Penataan Ruang Perkotaan
dan Perdesaan
5. Kesimpulan
4
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
5/28
Isu Aktual Perkotaan Penjalaran kota
Laju urbanisasi yang tinggi, kemiskinan, kekumuhan
Penduduk kota yang terus bertambah (52,03% pada 2010)
Penurunan kualitas lingkungan buatandan alami (polusi, banjir, krisiis air, dll)
Penurunan kualitas hidup (sosial)
masyarakat di perkotaan
Penurunan kualitas
pelayanan kebutuhan
dasar perkotaan
Daya saing kota dalam
konteks global
5
SOSIAL
EKONOMI
LINGKUNGAN
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
6/28
memasuki era kota....?
52,03%
penduduk tinggal di perkotaan
Laju pertumbuhan 1.49% per tahun
dalam 4 dekade (19702010), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat
kota otonommeningkat dari
45ke
93
6
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
7/28
Kebutuhan Jakstra Perkotaan
Dibutuhkan Jakstra PengembanganPerkotaan
untuk memandu/mengarahkan kota-kota
mencapai tujuan-tujuan pembangunan perkotaan
berkelanjutan (Sustainable Urban
Developmen/SUD Goals) ;
... Jakstra yang mampu mendorong aksi afirmatif
kewilayahan dan agar sektoral dapat mengisi
secara efektif;
Tujuan tersebut dicapai secara komprehensif dan
inklusif pada entitas ruang kota/kawasan
perkotaan berbasis penataan ruang.
7
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
8/28
Penataan ruang sebagai acuan
pembangunan sektoral dan
wilayah;
Pendekatan sistem dilakukan
dalam penataan ruang;
Penataan ruang tidak sekadar
perencanaan tata ruang
wilayah.PENGAWASAN PEMBINAAN
Pengendalian
PemanfaatanRuang
Pemanfaatan
Ruang
Perencanaan
Tata Ruang
PENGATURAN
Jakstra Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang
8
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
9/28
Nasional
Pulau
Provinsi
Kota/Kabupaten
Kawasan
Lingkungan
Persil/Bangunan
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan terciptanyaruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai pilar reformasipembangunan perkotaan dan wilayah
7 Aras Spasial (Hierarki Penataan Ruang)
Sustainable Urban Development (SUD) at 4 levels:building/site, neighborhood, district and city/region
9
as a whole and as a piece
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
10/28
Visi KSPN yaitu Kota yang Berkelanjutan dan
Berdaya Saing untuk Kesejahteraan
Masyarakatsejalan dengan prinsip-prinsip
pembangunan perkotaan berkelanjutan;
Untuk operasionalisasi KSPN secara efektif,
perlu didukung pedoman yang lebih teknis
substantif, seperti untuk pembinaan dan
pengembangan perkotaan, sebagai pedomanpelaksanaan pemda dan pedoman koordinasi
lintas sektoral Pemerintah.
KSPN sebagai Jawaban
atas Kebutuhan Jakstra Perkotaan
10
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
11/28
... KSPN (dan pedoman/standar teknisnya)
Memberikan acuan bagi
pembangunan kota dan
kawasan perkotaan
Mengatur fungsi kota danpenataan ruang kota
(aspasial dan spasial) untukpembangunan
berkelanjutan
Sebagai instrumenperencanaan yang menjadi
acuan bagi setiap K/L
dalam pelaksanaanprogram dan kegiatanterkait pembangunan
perkotaan
Menjadi dasar dalamsinkronisasi regulasi dan
kebijakan terkaitpembangunan perkotaan
11
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
12/28
Komplementaritas KSPN dan KSP3Kedudukan ... (1)
12
Sistem Internal PerkotaanSistem EksternalKelembagaan
PP 26/2008:
RTRWN
KSPN
Kota/Kawasan Perkotaan
Kebijakan dan
Strategi Pembinaan &
Pengembangan
Perkotaan (KSP3)
Produk Antara
(Permen PU)
PP 34/2009:Pengelolaan Kawasan
Perkotaan
Tujuan: Jakstra ygresponsif dan adaptif:
Kemandirian
Keberagaman
Keberlanjutan
Penjabaran
UU 32/2004Penjabaran
UU 26/2007
Permen PU
494/2005:
KSNP-Kota
Penjabaran
UU 17/2007
Peraturan Definitif
In progress
RTR Pulau(Ra)Perpres
RTR KSN
Perkotaan
(Ra)Perpres
PP 15/2010:
PenyelenggaraanPenataan Ruang
Penjabaran
UU 26/2007
RTRW Kab/Kota
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
13/28
Aspek KSPN KSP3Dasar Hukum UU 17/2007 : RPJPN 2005-2025UU 26/2007 : Penataan Ruang
PP 15/2010 : Penyelenggaraan
Penataan Ruang
PP 26/2008 : RTRWN
Maksud Mengisi prioritas pembangunan
perkotaan dalam RPJPN dan RTRWN
dan menjadi acuan komprehensif danantisipatif bagi pembangunan
perkotaan hingga tahun 2025
sebagai pedoman dalam kegiatan
pembinaan penataan ruang dan
pengembangan perkotaan baik di pusatmaupun di daerah.
Jangka Waktu 20142025 (sesuai dengan periode
RPJP Nasional)
20142019 (sesuai dengan periode
Rencana Strategis K/L)
Ruang Lingkup Sistem Perkotaan Nasional
(Sistem Eksternal)
Internal Perkotaan
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Output Kebijakan dan strategi perkotaan
nasional dan acuan dalam penyusunan
kebijakan dan strategi perkotaan daerah
Masukan dalam penyusunan program
pembinaan dan pengembangan
perkotaan
Indikator Kinerja Indikator kinerja perwujudan sistem
perkotaan nasional, SPP (Standar
Pelayanan Perkotaan)
Indikator kinerja pembinaan dan
pengembangan perkotaan, SPM
(Standar Pelayanan Minimal)
Komplementaritas KSPN dan KSP3Muatan ... (2)
13
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
14/28
Prinsip Muatan KSP3:
Kemandirian, Keberlanjutan, Keberagaman
Kemandirian(self governance)
- Kelembagaan
- SDM
Keberagaman(urban
identity)
- Pendekatan
tematik (hijau,pusaka, globalcity, dll)
Keberlanjutan(urban cycle)- Instrumen
- Dokumenrencana
Ruang
perkotaan
yang
berkualitas
14
Kemandiriankemampuandan kapasitas penyelenggarapembangunan perkotaan:pemimpin lokal dan aparaturnyabersama dengan pemangkukepentingan lokal, mampubersinergi menghadapi danmengatasi persoalan
Keberlanjutankesinambungan dalamproses pembangunanperkotaan yangdinamis denganmemperhatikan dayadukung dan siklusperkembanganperkotaan.
Keberagamanpembangunanperkotaan yang
mengoptimalkanpotensi dankarakteristik lokal sertamengarahkan padaidentitas kota.
KSP3 bertujuan mewujudkan ruang perkotaan yang berkualitas:
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
15/28
21 dari 491 k/k masih belum mendapatkan persub Menteri PU...
... secara umum RTRW sudah siap untuk diimplementasikan.
Progress RTRW Kab/Kota
15
KeteranganTotal
DaerahRevisi Rekomgub
Sudah
Pembahasan
BKPRN
Persetujuan
Substansi
Menteri PU
Sudah
Perda RTRW
Kabupaten 398 4 1 7 212 53.27% 174 43.72%
Kota 93 4 1 4 33 35.48% 51 54.84%
Jumlah 491 8 2 11 245 49.90% 225 45.82%
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
16/28
Kajian Telapak Ekologis
pengembangan wilayah termasuk
perkotaan mutlak memperhitungkan
berbagai dampak, sehingga telapak
ekologis wilayahnya senantiasa positif
16
Sumatera Jawa BaliKalimanta
nSulawesi
Nusa
TenggaraMaluku Papua Indonesia
DKI
Jakarta
KSN
Cekungan
Bandung
KSN
Gerbangk
ertosusila
BK 1.96 0.20 0.24 4.05 1.63 0.47 1.25 7.43 1.12 0.02 0.23 1.03
TE 1.56 1.01 1.76 1.26 1.46 0.45 1.20 0.79 1.07 1.48 1.69 1.12
1.56
1.01 1.76
1.26
1.46 0.45 1.20
0.79
1.07
1.481.69
1.12
1.96
0.20 0.24
4.05
1.63 0.47 1.25
7.43
1.12
0.020.23
1.03
PerkotaanPulau/Kepulauan
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
17/28
Konsep Kota BerkelanjutanDalam menyikapi tujuan
keberlanjutan, maka efektifitas
upaya ditentukan oleh keberadaan 2
(dua) hal fundamental:
Protection entry.
Development entry;
tidak bersifat sektoral/parsial, tapi
terpadu untuk spektrum jangka
panjang
...prinsip proteksi, agar telapak ekologis tidak semakin defisit, shg aspek environmentalprotectionharus didahulukan yang bisa mendorong economic developmentdansocial
development, agar perkembangan kota tidak semakin menjalar mengurangi perdesaan,
...prinsip intensifikasi perkotaan, compact city, dll diperlukan
...prinsip keseimbanganjuga mutlak antara perkotaan dan perdesaan, sehinggaprogrampro-ruralharus setara... 17
environmental protection
economic development
social development
Sustainable
Urban
Development
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
18/28
Green City
Safe and
Healthy City
Competitive
City Creative
City
ResilientCity
Heritage
City
Inclusive
City
Active City
Techno City
Smart City
Productive
City
Konsep Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Tematik
18
layak huni, berjati diri, produktif, berkelanjutan
Sustainable Urban Development/
Sustainable City
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
19/28
Rio+20: the future we wantarticle 134 137
on sustainable cities and human settlements
134. Rencana yang dilaksanakan-holistik-konservasi pusaka-
revitalisasi-pusat kota
135. Pendekatan terpadu-energi-ruang perkotaan hijau-
perubahan iklim
136. Kebijakan perencanaan dan desain kota-manajemen
bangunan-mobilitas ramah lingkungan
137. Kemitraan kota dan masyarakat-dukungan finansial
19
diperlukan aksi afirmatif entitas kewilayahan berbasis RTR dan
desain kota, dengan prioritas intervensi pada kawasan pusaka,
pusat kota, ruang perkotaan hijau, MAPI,
dengan Pemerintah mendorong proses yang inklusif
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
20/28
1Program Penataan dan
Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
2Program PengembanganKawasan Perdesaan
Berkelanjutan (P2KPB)
3Program PengembanganKota Hijau (P2KH)
20
Program Penataan Ruang Perkotaan dan Perdesaan
20...sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan...
P P t d P l t i K t P k
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
21/28
Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk komunitas pusaka melalui kemitraan
pemerintah-masyarakat-dunia usaha untuk mengambil bagian penting dalam
mengaktifkan kembali aset
Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan Kota Pusaka dalam rangkamerespon tantangan saat ini dan mendatang...
Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka
(P3KP)
21
P P b
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
22/28
Mengurangi urbanisasi tingkat urbanisasi pada level tertentu, menyediakan rencana tata
ruang perdesaan sebagai dasar untuk menyediakan permukiman perdesaan dengan
infrastruktur pelayanan yang lebih baik, membuat kawasan perdesaan sebagai kawasan
produktif dan makmur
Untuk melindungi fungsi utama perdesaan sebagai produsen pengan, retensi air, jasalingkungan, dan konservasi budaya, seperti permukiman tradisional...
Program Pengembangan
Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
22
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
23/28
sebagai paradigmabaru, sebuah metafora,bagi keberlanjutan
...berada pada
keseimbangan antaraaspek ekonomi, sosial danlingkungan, begitu pun antara
lingkungan alami danbuatan
meliputi 8 subsistemdalam perkotaan
Konsep Pengembangan Kota Hijau
...sebagai solusi cerdas dan kreatif untuk menjawab tantangan
permasalahan kota dan perubahan iklim... 23
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
24/28
Perencana dan arsitek harusmenemukan cara untuk mengatasinya
Perencanaan harus dipandang dalamperspektif jangka pendek dan jangkapanjang...
Kebijakan prakarsaaksidibutuhkan...
perencanaan sendiri tidak cukup...
...prakarsa kota hijau
24
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
24Inisiasi P2KH melaluikomitmen walikota/bupati dan kesadaran publik
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
25/28
85 dari 491 pemerintahkota/kab berinisiatif untukmengikuti program berbasissukarela
Pada 2013, 112 kota/kabmenjadi peserta aktif P2KH
Komitmen untuk aksi nyatadari kepala daerah untukmewujudkan kota hijau
secara prinsip merupakan program kolaboratifantarapemerintah kota/kabupaten dengan komunitas hijaunya, yangdikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan difasilitasi oleh
pemerintah pusat...
Community
Public Private
P2KH
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
25
2011, 2012, 2013
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
26/28
Kendala dan Upaya Ke Depan
Upaya Ke Depan Mengembangkan visi perkotaan
dan penjabarannya sampai ke hal
yang teknis sebagai panduan
daerah dan sektor dalam
membangun kota berkelanjutan; Diperlukan peningkatan program
Pemerintah yang lebih nyata dan
kreatif, mampu mendorong
kepedulian daerah di dalam
membangun kotanya. 26
Kendala Belum adanya persepsi dan visi
yang sama dalam pembangunan
perkotaan berkelanjutan;
Belum diacunya rencana tata ruang
bagi pembangunan perkotaan;
Belum adanya kesadaran semua
pihak.
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
27/28
Upaya-upaya menyusun kebijakan dan panduan
untuk mewujudkan pembangunan perkotaanberkelanjutan pada berbagai aras spasial perlu segera
dilaksanakan dan diselesaikan
Pada saat yang sama, kebutuhan untuk aksi nyataperwujudan kota berkelanjutan perlu segera dipenuhi
dan diimplementasikan, dengan Pemerintah sebagaipenjuru bagi pemda dan masyarakat
Program-program sektoral diharapkanberorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang
mengacu dan mengisi program-program entitas
perkotaan secara terpadu Pengelolaan perkotaan bervisi jangka panjang
dalam rangka pembangunan berkelanjutan mutlak
diperlukan di era otonomi daerah.
Kesimpulan
27
7/30/2019 Sambutan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum
28/28
bersama menata ruang untuk semua