SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS...SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS Segenap Jajaran Manajemen serta Seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

Segenap Jajaran Manajemen serta Seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah SWT, kita mendapat kesempatan berkarya di Perusahaan dan menjadi suatu kebanggan apabila kita mampu berkarya dalam memberikan peningkatan nilai bagi Perseroan.

Dengan karunia-NYA, telah tersusun buku Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Kita harapkan dapat dijadikan landasan dalam melaksanakan tugas bagi seluruh Jajaran Manajemen serta Insan Perseroan.

Kita semua berharap, buku ini dapat menjadi pedoman (panduan) perilaku secara nyata dalam tugas yang pada gilirannya akan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Desember 2019 KOMISARIS UTAMA,

AGUS PURWOTO

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik penerbitan revisi Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Penerbitan buku revisi Pedoman Perilaku ini merupakan upaya Manajemen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan dalam rangka usaha meningkatkan kinerja Perseroan.

Salah satu keberhasilan Perseroan ditentukan oleh bagaimana kita berperilaku. Penerapan perilaku dan budaya Perseroan bersama-sama dapat menciptakan iklim kerja yang sehat, sehingga Manajemen dan karyawan diharapkan berperilaku sesuai dengan Pedoman

Perilaku Perseroan, baik dalam ucapan, sikap maupun tindakan. Pedoman Perilaku ini merupakan panduan bagi setiap insan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang diharapkan dapat dijadikan landasan dalam setiap tindakan yang dilakukan

sesuai dengan Nilai-Nilai Perseroan. Dengan adanya Panduan Perilaku ini, maka PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah memiliki kelengkapan perangkat Perseroan dalam mengimplementasikan Good Corporate

Governance, dan dapat meningkatkan kinerja serta reputasi Perseroan dihadapan Stakeholders, khusus masyarakat pengguna jasa.

Makassar, 13 Desember 2019

DIREKTUR UTAMA,

FARID PADANG

D A F T A R I S I

Halaman Sambutan Komisaris ...........................................................................

Kata Pengantar Direktur Utama ........................................................

Komitmen Bersama .............................................................................

Daftar Isi ............................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ......................................................... 1 BAB II KETENTUAN UMUM ................................................. 3 BAB III VISI, MISI dan BUDAYA PERSEROAN ..................... 5

A. Visi ........................................................................... 5 B. Misi .......................................................................... 5

C. Nilai Perseroan ....................................................... 6 D. Tagline .................................................................... 7

BAB IV ETIKA dan PERILAKU DEWAN KOMISARIS ......... 8

BAB V ETIKA DAN PERILAKU DIREKSI ............................. 10 BAB VI ETIKA dan PERILAKU PEGAWAI ............................ 12

A. Hubungan Perseroan dengan Pegawai ............. 12 B. Hubungan Antar Pegawai ................................... 13

C. Sikap dan Perilaku Individu ................................ 14 D. Sikap dan Tanggung Jawab Pimpinan ............... 15 E. Sikap dan Tanggung Jawab Bawahan ................ 15

BAB VII ETIKA USAHA .............................................................. 17 A. Etika terhadap Pelanggan (Pengguna Jasa) ....... 17

B. Etika terhadap Pemasok ...................................... 18 C. Etika terhadap Kreditur ....................................... 19

D. Etika terhadap Media Massa ............................... 20 BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ........................... 21 BAB IX PENCATATAN dan PELAPORAN KEUANGAN ... 22

BAB X PENGAMANAN ASET PERSEROAN ....................... 23 BAB XI KERAHASIAN INFORMASI ...................................... 25

BAB XII BENTURAN KEPENTINGAN .................................... 26 A. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan dan

Kebijakan ............................................................... 26

B. Benturan Kepentingan ......................................... 26 C. Hubungan Perseroan dengan Pemerintah ........ 27

D. Tanggungjawab Sosial kepada Masyarakat ...... 28 E. Hadiah, Jamuan dan Donasi ................................ 29

F. Suap ........................................................................ 30 G. Kontribusi dan Aktivitas Politik ......................... 32

BAB XIII SISTEM LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN .. 33

BAB XIV PENEGAKAN SANKSI dan PENUTUP .................... 36 PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN ..........................................

SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS ………………...

37

38 DAFTAR ISTILAH / DEFINISI ........................................................ 40

BAB I PENDAHULUAN

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO) berkembang dalam pasar nasional maupun internasional. Agar dapat diterima dalam pasar dengan persaingan yang semakin ketat, pengelolaan Perseroan tidak lepas dari aturan main yang berlaku di pasar, baik aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun aturan moral dan etika yang telah terbentuk di masyarakat atau dibangun sendiri oleh Perseroan. Dalam pengelolaan Perseroan, tidak hanya faktor ekonomis semata yang menjadi pertimbangan, namun juga faktor non ekonomis seperti nilai-nilai, etika, budaya dan perilaku lingkungan Perseroan.

Kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Kredibilitas Perseroan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Perseroan dikelola tidak hanya berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, tetapi juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai etika. Kesadaran akan pentingnya perilaku beretika akan meningkatkan reputasi Perseroan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Perseroan memandang perlu melakukan revisi atas Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang telah ada, agar sesuai dengan perkembangan bisnis, perubahan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, serta peraturan yang berlaku.

Pedoman Perilaku merupakan dokumentasi tertulis atas sistem nilai dan penjabarannya ke dalam standar sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap insan Perseroan. Setiap insan Perseroan wajib menjadikan Pedoman Perilaku ini sebagai panduan dan tolok ukur dalam sikap dan perilakunya baik di dalam maupun di luar Perseroan.

Pada hakekatnya, Pedoman Perilaku berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran

pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban), Independensi (Kemandirian), dan Kewajaran.

Penerapan perilaku dan budaya Perseroan secara bersama-sama dapat menciptakan iklim kerja yang sehat, sehingga insan Perseroan diharapkan berperilaku sesuai dengan perilaku yang diharapkan Perseroan, baik dalam ucapan, sikap maupun tindakan.

BAB II KETENTUAN UMUM

Dalam rangka implementasi Good Corporate Governance, Pedoman Perilaku ini mengikat untuk dipatuhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai Perseroan.

Istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Perilaku, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perseroan adalah PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, DewanKomisaris, dan Direksi;

3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPSadalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar;

4. Dewan Komisaris adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yangberlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (Board);

5. Anggota Dewan Komisaris adalah Anggota dari Dewan Komisaris yangmerujuk kepada individu (bukan sebagai Board);

6. Direksi, adalah keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatukesatuan;

7. Direktur, adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu;

8. Pegawai adalah Pegawai Perseroan termasuk Calon Pegawai DalamMasa Training yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan,diangkat, dan diserahi tugas oleh Direksi, serta diberikan penghasilansesuai peraturan yang berlaku;

9. Insan Perseroan adalah seluruh jajaran dari Direksi hingga pegawai;

10. Stakeholders, adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan denganPerseroan, baik terkait secara langsung atau tidak langsung, yaituPemegang Saham, Komisaris, Direksi dan Pegawai serta Pemerintah,Kreditur dan pihak berkepentingan lainnya;

11. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yangmemenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan PemegangSaham serta memenuhi kriteria independensi sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

12. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisarisdalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DewanKomisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian interndan efektifitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal;

13. Komite Nominasi adalah komite yang bertugas menyusun kriteriaseleksi dan prosedur nomisasi bagi bagi anggota Dewan Komisaris,Direksi, dan eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian danmemberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisarisdan Direksi;

14. Komite Remunerasi adalah komite yang bertugas menyusun sistempenggajian dan pemberian tunjangan serta rekomendasi tentangpenilaian sistem tersebut, sistem pensiun, dan sistem kompensasi;

15. Komite Asuransi dan Risiko Usaha adalah komite yang bertugasmelakukan penilaian secara berkala dan merekomendasikan tentangrisiko usaha, jenis dan jumlah asuransi yang ditutup oleh BUMN;

16. Auditor Eksternal adalah Kantor Akuntan Publik (KAP), auditor sistemmutu, auditor teknologi informasi dan lain-lain yang ditunjuk untukmelakukan audit atas Perseroan.

BAB III VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERSEROAN

A. VISI

B. MISI

C. NILAI PERSEROAN

Perseroan menetapkan seperangkat nilai yang wajib diyakini oleh seluruh insan Perseroan, dipelajari, diterapkan, dan dikembangkan secara terus menerus, serta menjadi acuan berperilaku dalam lingkup organisasi guna mendukung tercapainya visi dan misi Perseroan.

”Menjadi Perusahaan Pengelola Pelabuhan yang terintegrasi, berdaya saing tinggi, dan bertaraf

internasional”

Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhanekonomi Indonesia Timur;

Menyediakan jasa kepelabuhanan dan nonkepelabuhanan (penunjang) yang terintegrasi denganberorientasi pada kepuasan dan loyalitas pelanggan;

Meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder internaldan eksternal secara berkelanjutan;

Memaksimalkan nilai pemegang saham secaraberkelanjutan (shareholder) ;

Menciptakan transformasi untuk mendorongpengembangan professional dan personal bagikesejahteraan karyawan ;

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memiliki 5 (lima) Nilai-nilai Perseroan yang disebut dengan “GREAT”

Perseroan memiliki 5 (lima) nilai-nilai perusahaan

(corporate value) yang disingkat “GREAT”, terdiri dari:

InteGrity (integritas) adalah konsistensi dalam

tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-

ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan

berbagai hal yang dihasilkan, memiliki pribadi yang

jujur dan karakter yang kuat.

SineRgitic (sinergitas) adalah kerjasama antar unsur

atau bagian atau fungsi yang menghasilkan suatu

tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan

sendiri.

ProfEssional (profesional) adalah yang memiliki

kemampuan (keahlian) yang tinggi dan berpegang

teguh kepada nilai moral yang berkaitan dengan

pekerjaan dan pembuatannya.

InnovAtive (inovatif) adalah kemampuan seseorang

dalam mendayagunakan kemapuan dan keahliannya

untuk menghasilkan karya baru, solusi dan gagasan

diluar bingkai konservatif (out of the box).

SaTisfied Customer (kepuasan pelanggan) adalah

suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan

harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui

produk/jasa yang dibeli/digunakan.

D. TAGLINE

Agar dapat mencapai cita-cita sebagaimana tertuang dalam visi dan misi, sekaligus agar dapat melekatkan nilai-nilai Perseroan dalam perilaku seluruh insan, Perseroan menetapkan tagline PT PELINDO IV (Persero) sebagai berikut:

”GREAT PORTS, GREAT CONNECTIVITY, GREAT INDONESIA”

Tagline ini memberikan makna bahwa Perseroan “Mengembalikan Kejayaan dan Kebesaran Indonesia sebagai Negara Maritim”

BAB IV

ETIKA DAN PERILAKU DEWAN KOMISARIS

Dalam hubungannya dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG), maka Dewan Komisaris wajib: 1. Memahami prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya sebagai contoh

perilaku bagi pegawai.2. Memantau efektivitas praktek GCG yang diterapkan Perseroan. 3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan sebagai berikut: 1. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan

Perseroan dan/atau yang dapat menimbulkan potensi benturankepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

2. Tidak memanfaatkan jabatan, aset Perseroan, dan informasi Perseroanbagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangandengan kepentingan Perseroan.

3. Tidak menerima imbalan atau sesuatu yang berharga lainnya yangdapat mempengaruhi pendapat dan/atau persetujuan DewanKomisaris, di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaanatas pelaksanaan tugasnya.

4. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan baik selama bertugasmaupun sesudah tidak menjabat sebagai Komisaris Perseroan sertatidak akan mengungkapkannya, kecuali dibenarkan oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku.

5. Menjadi teladan bagi manajemen dan pegawai Perseroan.

Dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, maka Dewan Komisaris berkewajiban: 1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang

Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan RencanaKerja dan Anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi.

2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapatdan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiapmasalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.

3. Melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadigejala menurunnya kinerja Perseroan.

4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yangdisiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Dalam hubungannya dengan Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 1. Meneliti dan menelaah laporan keuangan tahunan, laporan berkala

dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam

melaksanakan pengelolaan Perseroan serta memberikan nasihatkepada Direksi.

3. Melakukan penilaian atas kinerja Direksi.

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang memiliki atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, kecuali gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS/Pemegang Saham.

BAB V ETIKA DAN PERILAKU DIREKSI

Dalam hubungannya dengan penerapan GCG, maka Direksi harus: a. Memahami prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya sebagai contoh

perilaku bagi pegawai.b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung

maupun tidak langsung.c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut: a. Menjunjung tinggi etika bisnis yang lazim berlaku.b. Tidak akan memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun

tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintahdan/atau pihak lain untuk mempengaruhi keputusan yang akandiambil oleh pihak-pihak tersebut.

c. Tidak menerima imbalan atau sesuatu yang berharga lainnya yangdapat mempengaruhi pendapat dan/atau persetujuan Direksi, di luardari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaantugasnya.

d. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan baik selama bertugasmaupun sesudah tidak menjabat Direksi Perseroan serta tidak akanmengungkapkannya, kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Menjadi teladan bagi manajemen dan pegawai Perseroan. f. Memastikan bahwa Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial

dan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok, Direksi berkewajiban untuk:

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatanPerseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerjadan Anggaran Perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yangberhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan serta

menyampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuanPerseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatuPerseroan.

d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar AkuntansiKeuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern,terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan danpengawasan.

e. Mempertanggungjawabkan keadaan dan jalannya Perseroan melaluipenyampaian laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan danlaporan manajemen kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

f. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai denganketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta olehPemegang Saham.

g. Menyiapkan serta menyusun struktur organisasi Perseroan lengkapdengan perincian tugasnya.

h. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan keputusanRapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB VI ETIKA DAN PERILAKU PEGAWAI

A. Hubungan Perseroan dengan Pegawai

Sebagai perusahaan penyedia jasa kepelabuhanan, Perseroan memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset Perseroan yang paling penting yang perlu dijaga dedikasi dan loyalitasnya, karena keberhasilan Perseroan adalah berkat kerja keras setiap pegawai yang cakap, terlatih, dan berprestasi.

Manajemen Perseroan menyadari bahwa selain faktor kuantitas, faktor kualitas SDM merupakan faktor yang penting dalam upaya meningkatkan kinerja Perseroan. Komitmen Perseroan terhadap pegawainya terwujud dalam program-program peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai untuk kemajuan Perseroan, sebagaimana terdapat dalam Company Profile.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, maka Perseroan: a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang kebijakan

Perseroan terkait tindakan melanggar hukum, melalui atasanlangsung masing-masing.

b. Melaksanakan supervisi dengan menempatkan pegawai padafungsi-fungsi penting dan memadai.

c. Memberikan kesempatan kerja dan pengembangan karir yang adilkepada seluruh pegawai yang memiliki kualifikasi setara, sesuaidengan prestasi yang ditunjukkan.

d. Memberikan fasilitas kepada pegawai sesuai dengan tugas dantanggung jawab yang dibebankan kepada yang bersangkutansesuai dengan jabatannya.

e. Dalam pembuatan kontrak kerja, telah memuat hak dan kewajibanpegawai secara seimbang.

Memandang setiap pegawai sebagai aset utama Perseroan, yang ditunjukkan dengan: a. Menegakkan peraturan kepegawaian yang berlaku kepada seluruh

pegawai tanpa diskriminasi.

b. Memperlakukan setiap pegawai dengan hormat, menghargaiprivasi dan harga diri atas setiap insan Perseroan.

c. Menghargai prestasi pegawai dengan memberikan penghargaan, perhatian, bonus, bea siswa, promosi, dan lain-lain sesuai denganketentuan Perseroan.

d. Menolak praktik-praktik diskriminasi dalam pemberian kesempatankerja dan pengembangan karir pegawai, dan menjamin perlakuanyang adil kepada seluruh pegawai.

e. Mendorong penciptaan hubungan kerja yang kondusif untukmeningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi.

B. Hubungan antar Pegawai

Yang harus dilakukan (Dos) Yang tidak boleh dilakukan (Don’ts)

1 Saling menghormati dan menghargai tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan.

1 Melakukan tindakan yang melecehkan, menghina, mengejek, memfitnah, dan merendahkan sesama insan Perseroan.

2 Membangun kompetisi yang sehat untuk memacu prestasi kerja.

2 Melakukan penekanan atau intimidasi, menghasut atau provokasi, dan menimbulkan persaingan tidak sehat diantara sesama insan Perseroan.

3 Menghargai pendapat, hasil karya, dan privasi sesama insan Perseroan.

3 Membujuk pimpinan, bawahan, dan atau sesama pegawai untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

4 Membangun sikap toleransi dan solidaritas antar insan Perseroan.

4 Membiarkan dirinya atau teman kerja berada dalam keadaan bahaya, meskipun telah mendapat peringatan, seperti membiarkan teman kerja bekerja tidak sesuai standar K3.

5 Bekerja sama secara aktif dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab.

6 Saling mendukung dalam bekerja dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi perusahaan.

C. Sikap dan Perilaku Individu

Yang harus dilakukan (Dos) Yang tidak boleh dilakukan (Don’ts) 1 Melakukan pekerjaan dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab.

1 Meninggalkan aktivitas bekerja sebelum waktunya tanpa izin atasan, dan atau melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perseroan selama jam kerja tanpa izin.

2 Senantiasa berupaya meningkatkan profesio-nalisme dan kompetensi (keahlian/skill, pengetahuan/ knowledge, dan sikap/ attitude) dalam bekerja.

2 Melalaikan tugas dan pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

3 Senantiasa berupaya untuk memenuhi sasaran kerja yang telah ditentukan.

3 Berjudi, mabuk, madat, memakai dan atau memperdagangkan minuman keras dan atau narkoba atau yang sejenisnya, di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

4 Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perseroan.

4 Melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, pencemaran nama baik atasan, bawahan, dan atau sesama pegawai dan keluarganya.

5 Memiliki sikap inovatif dalam mengembangkan Perseroan.

5 Melakukan tindakan melanggar hukum seperti mencuri dan atau menggelapkan harta Perseroan, melakukan penipuan, dan memperdagangkan harta

Perseroan secara ilegal.

6 Memiliki sikap terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) di dalam merumuskan suatu keputusan.

7 Menjaga perilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

D. Sikap dan Tanggung Jawab Pimpinan

Sikap dan perilaku pimpinan akan menjadi teladan bagi pegawainya. Oleh karena itu, di dalam bersikap dan melaksanakan tanggung jawabnya, pimpinan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Membuat uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai

dengan lingkup pekerjaan yang menjadi kewenangannya, untukpara pelaksana yang berada dibawahnya.

b. Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untukmengembangkan dirinya.

c. Memberikan motivasi, bimbingan, dan contoh yang baik denganberusaha meningkatkan kemampuan, dan pengetahuan tugas.

d. Bersikap jujur, disiplin, santun, dan profesional dalam bekerja.e. Membuka diri terhadap kritik yang membangun dan menghargai

hasil kerja bawahannya.f. Menanggapi secara bijaksana setiap laporan yang diterima

mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya sesuaiperaturan Perseroan.

g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan bawahannya.

h. Menghormati dan menghargai hak pribadi bawahan sepertimerayakan hari besar keagamaan, dengan tidak mengabaikankepentingan Perseroan.

E. Sikap dan Tanggung Jawab Bawahan

a. Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perseroan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.

b. Selalu kreatif dan berani mengambil inisiatif serta memberikandukungan, terutama dalam menghadapi permasalahan yangtimbul.

c. Berkomunikasi dengan atasan secara jujur, terbuka dan beretika.d. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (policy), dan

Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ditetapkan.e. Tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya.f. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya.g. Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.h. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam

Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

BAB VII ETIKA USAHA

A. Etika terhadap Pelanggan (Pengguna Jasa)

Perseroan memandang Pelanggan sebagai mitra bisnis yang akan membantu dalam mencapai tujuan Perseroan, sekaligus konsumen yang peduli akan hak-haknya, sehingga tuntutan atas layanan yang berkualitas semakin tinggi. Seluruh insan Perseroan wajib memperlakukan Pelanggan dengan cara-cara yang simpatik, menghargai dan peduli terhadap kebutuhan Pelanggan sesuai ketentuan Perseroan.

Semua jasa dan layanan harus diberikan dengan cara profesional dan prima, serta sepenuhnya taat pada kebijakan dan prosedur Perseroan dalam rangka memenuhi ekspektasi dari para pelanggan dan juga stakeholders lainnya.

Dalam berhubungan dengan pelanggan, Perseroan menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, integritas, transparan, adil dan akuntabel untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Yang harus dilakukan (Dos) Yang tidak boleh dilakukan (Don’ts) 1 Mengutamakan kepuasan

Pelanggan untuk memperoleh kepercayaan.

1 Bertindak tidak adil, tidak jujur, dan menyesatkan kepada Pelanggan.

2 Memenuhi standar mutu atas jasa yang diberikan Perseroan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan.

2 Meminta, menerima, dan atau memberikan suap dan gratifikasi.

3 Tanggap dan peduli terhadap keluhan Pelanggan, serta menindaklanjutinya dengan segera sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

3 Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

4 Memastikan bahwa isi perjanjian kerja atau kontrak dengan Pelanggan telah memuat seluruh hak dan

4 Memberikan informasi yang tidak benar atau keliru kepada Pelanggan.

tanggung jawab masing-masing.

6 Saling mendukung dalam bekerja dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi perusahaan.

7 Senantiasa memonitor tingkat kepuasan Pelanggan atas jasa yang diterimanya, melalui survey secara berkala.

B. Etika terhadap Pemasok

Pemasok merupakan bagian dari proses bisnis Perseroan dan perlu dihormati hak-haknya sekaligus dituntut kewajibannya. Dalam berhubungan dengan pemasok, insan Perseroan menjadi wakil Perseroan sehingga wajib bertindak sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Perseroan wajib menetapkan kriteria untuk calon pemasok barang dan jasa dan mengkomunikasikannya kepada setiap calon pemasok. Perseroan juga melakukan audit kepada calon pemasok untuk menjamin mutu barang dan jasa yang akan diterima dari pemasok. Audit ini juga merupakan sarana edukasi bagi calon pemasok agar dapat memproduksi barang dan atau jasa yang memenuhi standar Perseroan.

Perseroan menerapkan prinsip terbuka dan bersaing, integritas, transparan, adil dan akuntabel untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar.


1 Mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.

1 Mengabaikan prosedur pengadaan barang dan jasa karena alasan-alasan tertentu.

2 Menilai dan memilih Pemasok secara obyektif, transparan, dan akuntabel, serta menghindari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


3 Senantiasa menjaga hubungan baik, setara, transparan, dan saling menguntungkan dalam bekerja sama dengan Pemasok.

3 Menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam proses penilaian dan pemilihan Pemasok.

4 Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan Perseroan.

4 Menjalin kerja sama dengan Pemasok yang melakukan praktik usaha tidak etis.

5 Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai kontrak.

5 Dengan sengaja menunda atau memperlambat pembayaran yang telah memenuhi syarat sesuai kontrak.

C. Etika terhadap Kreditur


1 Mengutamakan prinsip kehati-hatian, selektif, dan kompetitif dalam pemilihan Kreditur sebagai sumber pendanaan bagi Perseroan.

1 Melakukan pemilihan Kreditur berdasarkan penilaian yang subyektif dan tidak wajar.

2 Menjaga reputasi Perseroan dengan cara memenuhi komitmen untuk mengelola pinjaman sesuai peruntukannya dan melunasinya sesuai perjanjian.


3 Menyediakan informasi bagi Kreditur baik pada saat permohonan kredit maupun setelah perjanjian kredit berjalan, sesuai yang dinyatakan dalam perjanjian.

3 Memfasilitasi dan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

4 Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai ketentuan Perseroan.

4 Memanipulasi informasi.

D. Etika terhadap Media Massa

Media massa berperan penting untuk mensosialisasikan peran, kebijakan, dan keberhasilan Perseroan kepada masyarakat.


1 Menjaga dan mengutamakan citra positif Perseroan.


2 Memberikan informasi yang aktual, relevan, dan berimbang.

2 Memberikan informasi yang keliru dan menyesatkan.

3 Menerima dan menindaklanjuti kritik dan saran yang membangun demi kemajuan Perseroan.

3 Bersikap emosional dalam menghadapi kritik dan masukan dari media.

BAB VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak atas kreasi pikiran, meliputi inovasi, literatur, karya-karya artistik, penemuan, dan symbol, gambar atau disain yang digunakan dalam perdagangan. Termasuk di dalam hak kekayaan intelektual adalah hak cipta, merek dagang, hak paten, dan hak-hak terkait lainnya. Perseroan berkomitmen untuk menghargai dan melindungi hak atas kekayaan intelektual yang dibuat/dihasilkan oleh Insan Perseroan selama bekerja untuk Perseroan, dan dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan menetapkan standar etika sebagai berikut:

1. Insan Perseroan wajib berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hakatas kekayaan intelektual milik Perseroan;

2. Insan Perseroan yang ikut serta atau terlibat dalam pengembangansuatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perseroan harusmemperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produktersebut sebagai milik Perseroan, baik selama masa kerja maupunsetelah tidak bekerja lagi untuk Perseroan;

3. Insan Perseroan wajib menginformasikan hasil karya dihasilkannyabaik selama maupun di luar jam kerja, apabila hasil karya tersebutterkait dengan bisnis Perseroan.

4. Karya inovasi yang telah dimiliki Perseroan tidak dapat diklaim kembalisebagai hak milik pegawai meskipun belum didaftarkan sebagai hakintelektual Perseroan.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pencatatan dan pelaporan keuangan merupakan pencatatan transaksi Perseroan yang akan menghasilkan laporan keuangan. Semua transaksi harus dicatat dan dibukukan secara akurat, lengkap, jujur, dan tepat waktu serta didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Pembukuan yang dilaksanakan dengan baik dan benar, akurat, lengkap, tepat waktu, cermat dan hati-hati akan menghasilkan laporan yang akurat, dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

Setiap insan Perseroan yang terlibat dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan, harus melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat, akurat dan bertanggung jawab dengan cara: a. Mencatat dan mengadministrasikan seluruh aset dan kewajiban

Perseroan dengan tertib, baik, dan benar.b. Tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan Perseroan. c. Tidak menyembunyikan data atau dokumen Perseroan selama

menjabat dan/atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masatugas dan jabatannya.

d. Tidak memberikan informasi mengenai kondisi keuangan Perseroankepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Perseroan tidak memberikan toleransi (kelonggaran) terhadap setiap kesalahan yang disengaja ataupun kegiatan yang menyesatkan dalam menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan laporan keuangan.

BAB XPENGAMANAN ASET PERSEROAN

Pengamanan aset Perseroan adalah memelihara dan merawat barang-barang milik Perseroan dengan sebaik-baiknya, baik harta maupun surat berharga.

Keutuhan dan keselamatan aset Perseroan merupakan tanggung jawab setiap pegawai sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta aturan dan kebijakan Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk beroperasi memerlukan penggunaan sumber daya dan aset yang efisien dan efektif. Aset Perseroan tidak hanya meliputi aset berwujud seperti peralatan, fasilitas dan persediaan, surat-surat berharga dan dana, perlengkapan dan peralatan kantor, tetapi juga aset tidak berwujud seperti data dan informasi yang bersifat konfidensial.

Setiap insan Perseroan wajib melakukan hal-hal berikut: a. Melindungi aset Perseroan dari pengambilalihan, perusakan dan

ancaman fisik lain seperti, kebakaran, pencurian, perampokan, sertamencegah dari tindakan manipulasi, kecurangan atau penyalahgunaanwewenang atau jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadipegawai dan keluarganya.

b. Insan Perseroan bertanggung jawab tidak hanya untuk melindungiaset Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi masing-masingtetapi juga aset Perseroan secara umum. Waspada terhadap setiapkemungkinan peristiwa atau situasi yang mengarah pada kerugianPerseroan, seperti pengambilalihan, perusakan dan ancaman fisikterhadap aset Perseroan, merupakan bentuk kepedulian untukmelindungi aset Perseroan.

c. Melaporkan setiap peristiwa atau situasi tersebut kepada atasanlangsung atau pejabat puncak di unit atau bagian masing-masing ataupetugas keamanan Perseroan.

d. Menggunakan dan memanfaatkan aset Perseroan hanya untukkepentingan bisnis Perseroan.

e. Insan Perseroan harus menggunakan dan memanfaatkan asetPerseroan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku, mematuhiprosedur pengamanan untuk membantu mencegah penggunaan aset

yang tidak diotorisasi, serta mematuhi semua peraturan atau perjanjian tentang penggunaan aset yang menjadi tanggungjawab pribadi.

f. Mengembalikan aset yang dipercayakan kepada Perseroan dalamkeadaan baik, jika yang bersangkutan sudah dimutasi atau sudah tidakmenjabat lagi.

BAB XI KERAHASIAAN INFORMASI

Insan Perseroan sesuai dengan kewenangan dan lingkup kerjanya mengelola dan dapat melakukan akses terhadap data dan informasi yang tergolong rahasia Perseroan.

Insan Perseroan memperlakukan data dan informasi Perseroan, dengan melakukan hal-hal berikut: a. Mentaati kebijakan Perseroan dan perundang-undangan tentang

kerahasiaan informasi.b. Melindungi dan tidak mengungkapkan atau membocorkan data dan

informasi yang tergolong rahasia Perseroan untuk kepentingan politiktertentu, dan atau pihak-pihak lain yang tidak berwenang.

c. Tidak memberikan atau menyebarkan data dan informasi yangtergolong rahasia Perseroan, baik lewat ucapan maupun tulisankepada pihak-pihak diluar Perseroan.

d. Untuk menghindari pengungkapan informasi secara tidak sengaja,insan Perseroan dilarang berdiskusi tentang hal-hal yang berhubungandengan segala informasi yang bersifat konfidensial dengan pesaingatau perusahaan lain termasuk kepada anggota keluarga.

e. Setiap insan Perseroan tidak diperkenankan memanfaatkan dan/ataumenggunakan informasi rahasia Perseroan untuk kepentingan pribadi,kerabat, teman, atau pihak lain.

Hal-hal tersebut di atas berlaku baik selama yang bersangkutan menjadi insan Perseroan maupun setelah tidak menjadi insan Perseroan.

BAB XIIBENTURAN KEPENTINGAN

A. Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan dan Kebijakan

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan Perseroan berarti dalam menjalankan segala aktivitas Perseroan akan berusaha untuk mematuhi semua rambu-rambu hukum, peraturan yang terkait dengan bidang usaha, dan mematuhi kebijakan Perseroan, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam memenuhi kewajiban kepada pelanggan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, seluruh insan Perseroan harus mengikuti kebijakan, pedoman, prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan, serta melaksanakan secara konsisten dan konsekuen terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di Perseroan, dan harus mampu menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberi kesan pelanggaran hukum atau etika profesi.

B. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai situasi yang menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi insan Perseroan dengan kepentingan Perseroan.

Suatu benturan kepentingan dapat terjadi pada sebuah hubungan, peristiwa atau pertimbangan keuntungan finansial bagi diri pribadi dan keluarga yang mengakibatkan objektivitas dan kemandirian atau pertimbangan komersial dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dikesampingkan.

Perseroan memegang prinsip bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil oleh insan Perseroan menghasilkan kontribusi kepada kepentingan Perseroan. Dengan demikian, insan Perseroan wajib

menjauhi dan menghindari situasi apapun yang dapat menimbulkan suatu benturan antara kepentingan pribadi dan keluarganya dengan kepentingan Perseroan.

Benturan kepentingan dapat dihindari oleh setiap insan PT Pelindo IV (Persero) dengan cara: a. Tidak memiliki ikatan bisnis dengan pihak yang mempunyai

keterkaitan bisnis dengan Perseroan, baik secara langsung maupuntidak langsung;

b. Tidak mengambil keuntungan pribadi dari suatu kesempatan bisnisPerseroan, mengambil suatu kepentingan dari pelanggan, danmenjual barang kepada Perseroan, baik secara langsung maupuntidak langsung;

c. Menghindari aktivitas, pekerjaan sampingan, jabatan rangkap yangdapat mengganggu tugas;

d. Tidak diperbolehkan menyewakan aset atau barang-barang milikpribadi, kerabat dan atau keluarga dekatnya kepada Perseroan.

C. Hubungan Perseroan dengan Pemerintah

Sebagai warga negara, Perseroan secara konsisten memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara: a. Selalu mengutamakan kejujuran dan terbuka dalam membina

hubungan kerja dan komunikasi dengan Pemerintah danaparaturnya yang memiliki kewenangan yang terkait denganbidang usaha dan operasi Perseroan.

b. Dalam menjalankan usahanya, mengutamakan praktik-praktikusaha yang jujur dan fair dengan menganggap persaingan usaha yang sehat dan adil sebagai pemacu untuk meningkatkankeunggulan dengan mengembangkan daya inovasi dan kreativitas.

c. harus memastikan bahwa komunikasi dan pemberian informasiyang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan Perseroan, dan praktik bisnis yang sehat dan etis.

D. Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat

Tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Perseroan terhadap lingkungan hidup dan komunitas masyarakat setempat secara luas. Lingkungan hidup dan komunitas masyarakat merupakan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi Perseroan yang akan mengalami langsung dampak dari aktivitas Perseroan.

Sebagai Perseroan yang memberikan jasa pelayanan kepelabuhanan, seluruh insan Perseroan menjunjung tinggi nilai komunitas setempat, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Melaksanakan prosedur kerja yang aman bagi lingkungan dalam

memberikan jasa kepelabuhanan bagi pengguna jasa.b. Membangun dan membina hubungan yang harmonis serta

berupaya agar memberi manfaat, sehingga keberadaan Perseroandapat diterima dan didukung oleh masyarakat di sekitar Perseroan. Program kemitraan dan bina lingkungan untuk meningkatkankemampuan usaha kecil dan memberdayakan kondisi sosialmasyarakat menjadi program prioritas partisipasi Perseroan dalampeningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Mendorong timbulnya rasa ikut memiliki bagi masyarakat sekitarPerseroan dengan tujuan agar turut serta menjaga asset dankepentingan-kepentingan Perseroan di lingkungannya.

d. Menjaga terjalinnya hubungan dan interaksi yang baik denganmasyarakat demi keberhasilan Perseroan.

e. Memelihara kebersihan, keamanan lingkungan kerja, dan menjagakelestarian sumber daya alam dan lingkungan di sekitar tempatkegiatan Perseroan.

f. Perseroan mendukung langkah-langkah yang diambil olehkomunitas setempat, serta mendorong keterlibatan insanPerseroan di dalamnya, dengan prioritas di bidang kesejahteraandan kelestarian lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal masyarakat sekitar.

g. Berusaha turut mendukung dan bekerjasama dengan Pemerintahdan masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan kebijakanserta peningkatan kesejahteraan pada bidang pendidikan, budaya, sosial dan ekonomi.

E. Hadiah, Jamuan, dan Donasi

Hadiah diidentifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan mengarahkan kepada suatu tindakan pemihakan secara tidak wajar atau perlakuan istimewa dalam pelayanan, mempengaruhi keputusan bisnis atau kesepakatan bisnis yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku serta etika yang dapat merugikan Perseroan. Insan Perseroan dan keluarganya tidak diperkenankan menerima hadiah, baik langsung maupun tidak langsung, yang memiliki keterkaitan dengan fungsi, tanggung jawab dan wewenang yang bersangkutan di Perseroan.

Larangan penerimaan hadiah dikecualikan apabila diberikan dalam batas kewajaran, berkaitan dengan: a. honorarium, tiket perjalanan dengan persyaratan sejalan dengan

misi dan visi Perseroan, tidak bertentangan hukum dan peraturanperundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuanatau penugasan tertulis dari Perseroan.

b. honorarium atau imbalan atas hasil karya tulis yang dimuat padamedia masa ataupun diterbitkan dalam bentuk buku sebagaisarana peningkatan kapasitas pribadi atau pengembangan profesi, berbagi pengalaman dan pengetahuan.

c. barang-barang untuk periklanan atau promosi seperti buku agenda, kalender, dan bentuk barang promosi lain yang berlogo atauatribut Perseroan dan secara intrinsik bernilai rendah.

d. diskon atau rabat atas jasa yang diberikan sama dengan kepadapelanggan lainnya.

Pemberian hadiah dapat diterima apabila diberikan dalam batas kewajaran, bukan merupakan permintaan dari insan Perseroan, tetapi kemauan sepihak dari si pemberi, berkaitan dengan peristiwa perkawinan, khitanan atau perayaan menurut adat yang menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat setempat.

Insan Perseroan dapat menerima jamuan (entertainment) atau kemudahan bisnis lainnya sepanjang dalam jumlah yang wajar dan berhubungan dengan pertemuan bisnis. Jamuan terbatas pada

jamuan makan dan minum di tempat-tempat terhormat dan tidak menimbulkan citra negatif.

Jamuan atau kemudahan bisnis lainnya oleh insan Perseroan dapat dilakukan dalam jumlah yang wajar dan tidak mempunyai maksud-maksud untuk mempengaruhi pihak lain. Sebelum insan Perseroan memberikan jamuan, terlebih dulu meminta persetujuan dari Perseroan, sehingga jamuan atau kemudahan bisnis lainnya dapat dibayar dan dicatat oleh Perseroan sebagai biaya bisnis yang wajar.

Donasi atau sumbangan dapat diberikan oleh Perseroan sepanjang dilakukan dengan jujur dan benar, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kebijakan Perseroan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan hadiah, jamuan dan donasi yaitu: a. Insan Perseroan tidak dibenarkan/dilarang menawarkan,

menerima, atau mengarahkan orang lain untuk melakukanpenyuapan.

b. Insan Perseroan dilarang memberikan sesuatu kepada pihak ketigadengan tujuan mempengaruhi mereka untuk kepentinganPerseroan.

c. Pemberian hadiah kepada pihak lain sesuai dengan bataskepatutan yang telah diatur Perseroan harus mendapatkan izin dariatasan atau pejabat yang ditunjuk.

d. Penerimaan hadiah di atas nilai tertentu ditetapkan olehPerseroan, dan harus disampaikan kepada pejabat yangberwenang guna ditindaklanjuti sesuai peraturan Perseroan.

e. Donasi tidak diperkenankan untuk kepentingan perseorangan, ataukegiatan partai politik tertentu.

F. Suap

Insan Perseroan harus memahami dengan benar dan dapat membedakan tindakan menerima atau memberi uang atau yang disetarakan dan atau hadiah, berapapun nilainya, dapat diklasifikasikan sebagai suap dan termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Berikut ini adalah pengertian suap menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu: a. Menerima hadiah atau janji, sedang ia tahu atau patut menyangka,

bahwa apa yang dihadiahkan atau yang dijanjikan itu berhubungandengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yangmenghadiahkan atau yang berjanji itu ada hubungan denganjabatan itu.

b. Menerima pemberian atau janji, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau janji itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau tidak melakukan sesuatuapa yang berlawanan dengan kewajibannya.

c. Menerima pemberian, sedang diketahuinya bahwa pemberian itudiberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apayang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yangberlawanan dengan kewajibannya.

Setiap gratifikasi kepada insan Perseroan dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Nilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian

bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan olehpenerima gratifikasi;

b. Nilai kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktianbahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Tindakan lain yang harus dihindari dan dijauhi adalah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya seseorang atau orang lain sehingga menyebabkan kerugian bagi negara atau ekonomi negara. Demikian juga bagi setiap orang yang memiliki tujuan memperkaya seseorang atau orang lain atau Perseroan, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau posisi atau fasilitas yang diperoleh akan menyebabkan kerugian bagi keuangan atau ekonomi negara, dikategorikan sebagai korupsi.

Kolusi didefinisikan sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar insan Perseroan atau antara insan Perseroan

dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, Perseroan dan atau negara.

Nepotisme didefinisikasi sebagai setiap perbuatan insan Perseroan secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau teman dekatnya di atas kepentingan Perseroan dan atau negara.

G. Kontribusi dan Aktivitas Politik

Dalam kontribusi dan aktivitas politik, Perseroan mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Insan Perseroan wajib mematuhi setiap peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang mengatur keterlibatan Perseroandalam kegiatan politik.

b. Insan Perseroan tidak diperkenankan menjadi pengurus maupunanggota partai politik, dan atau calon legislatif maupun eksekutif.

c. Perseroan akan meminta agar komisaris, direksi dan pegawai yangaktif dalam partai politik dan atau menjadi calon legislatif ataueksekutif dalam Pemilu untuk mengundurkan diri dari Perseroansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perseroan tidak memperkenankan dana atau asset Perseroandigunakan untuk kontribusi kepada partai politik atau calonanggota legislatif dan atau calon eksekutif, baik di tingkat pusatmaupun daerah. Kebijakan ini tidak hanya untuk kontribusi langsung tetapi juga bantuan tidak langsung atau dukungan melaluipembelian barang apapun yang bertujuan untuk penggalangandana partai politik, calon anggota legislatif dan eksekutif ataupununtuk tujuan kampanye.

e. Perseroan tidak menghalangi kontribusi pribadi setiap insanPerseroan kepada partai politik, calon legislatif dan eksekutif yangmenjadi pilihan pribadinya.

f. Setiap insan PT Pelindo IV dilarang memaksakan aspirasi politiknyakepada Perseroan atau kepada sesama insan Perseroan

g. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilaksanakan diluar jam kantor dan tidak menggunakan atributPerseroan.

BAB XIII SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Perseroan telah memiliki suatu saluran khusus yang akan menerima setiap pengaduan adanya dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan atas Panduan Perilaku (whistleblowing system), yakni Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelindo 4 yang diberi nama Integritas 4.

Insan Perseroan dan stakeholder lainnya wajib melaporkan apabila menemukan dugaan terjadinya pelanggaran. Kategori pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah: 1. Kecurangan2. Korupsi 3. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perseroan4. Benturan Kepentingan5. Suap/Gratifikasi

Perseroan akan melindungi dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi informasi yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.

Prosedur Pelaporan

1. Pelapor menyampaikan pengaduan/pengungkapan dugaanpelanggaran kepada pengelola/provider melalui sarana/mediatelepon, short message service (SMS), surat, email, atau faksimili yangkhusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Dugaan Pelanggarandengan mencantumkana. Nama orang yang terlibat (terlapor);b. Nama Saksi (jika ada);c. Tanggal, Waktu, dan Lokasi Kejadian;d. Kronologi Kejadian;e. Bukti-bukti atas kejadian yang dilaporkan;f. Jumlah Kerugian (jika ada);g. Frekuensi Kejadian;

2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjutpengaduan/pengungkapan, maka pelapor dianjurkan untukmemberikan data diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama,alamat, dan nomor telepon/handphone/faksimili atau email.

3. Pengelola/provider menerima, mencatat, dan menyaring laporan yangditerima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteriapelanggaran dan dapat ditindak lanjuti? Jika terdapat indikasi awalterhadap laporan tersebut, pengaduan atau pengungkapan akanditeruskan oleh pengelola/provider kepada Komite Pelaporan DugaanPelanggaran. Tetapi jika tidak ada indikasi awal atau tidak sesuaidengan kriteria pelanggaran, maka proses selesai.

4. Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran menerima laporan yang telahdiverifikasi oleh pengelola/provider, dan melakukan investigasi awal.

5. Hasil investigasi awal yang telah selesai kemudian dilaporkan kepadaDireksi untuk mendapatkan tanggapan.

6. Berdasarkan laporan Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran, Direksimenetapkan rekomendasi berupa investigasi lanjutan oleh TimPemeriksa serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada DewanKomisaris.

7. Jika terlapor yang diduga melakukan pelanggaran merupakan anggotaKomite, laporan pengaduan/pengungkapan yang diterima olehpengelola akan diteruskan kepada anggota Komite lainnya selainanggota Komite yang menjadi terlapor.

8. Direksi kemudian memerintahkan Komite untuk mengelola laporanpelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Komite yang menjaditerlapor tanpa mengikutsertakan anggota Komite dimaksud.

9. Jika terlapor bukan pegawai Perseroan, ketentuan mengenai laporanhasil investigasi awal oleh Komite dilaksanakan sebagai berikut:a. jika yang menjadi Terlapor adalah anggota Direksi, Komite

melaporkan hasil investigasi awal kepada Direktur Utama;b. jika yang menjadi terlapor adalah Direktur Utama, Komite

melaporkan hasil investigasi awal kepada Komisaris Utama;c. jika yang menjadi terlapor adalah Dewan Komisaris, Komite

melaporkan hasil investigasi awal kepada Direktur Utama

10. Tim Pemeriksa melakukan investigasi lanjutan terhadappengaduan/pengungkapan yang telah mendapatkan rekomendasi danmelaporkan hasilnya kepada Direksi.

11. Berdasarkan laporan Tim Pemeriksa, Direksi menetapkan rekomendasitindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai berdasarkanketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Direksimemutuskan laporan pengaduan/pengungkapan akan ditutup. Apabilapengaduan/pengungkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindaklanjut, maka Direksi menetapkan pemberian sanksi sesuai ketentuanyang berlaku, dan/atau diteruskan kepada pihak penyidik untukdiproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yangberlaku.

Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

Dalam menindaklanjuti pelanggaran, Perseroan wajib memberlakukan azas praduga tak bersalah.

Untuk mengunduh formulir pengaduan dan memperoleh informasi lebih lanjut terkait sistem pelaporan ini dapat mengakses www.inaport4.co.id

BAB XIV

http://www.inaport4.co.id/

PENEGAKAN SANKSI DAN PENUTUP

Penegakan Code of Conduct merupakan komitmen seluruh insan Perseroan dalam rangka mengembangkan dan mendukung standar perilaku yang tinggi.

Semua dugaan pelanggaran yang dilaporkan akan ditindaklanjuti secara memadai melalui pengkajian atau pemeriksaan lebih lanjut untuk proses pembuktian dan penentuan bobot pelanggaran sebagai bahan pertimbangan pemberian tindakan disiplin atau sanksi.

Penanganan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat puncak, sesuai kewenangannya, dan wajib mengupayakan pemecahan masalah/jalan keluar terhadap setiap pengaduan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan unit atau bagian yang dipimpinnya dan melaporkan hasilnya kepada Bagian SDM untuk pengkajian kesesuaian keputusan yang diambil dengan kebijakan dan aturan.

Perseroan melakukan berbagai upaya untuk menegakkan Code of Conduct, kebijakan dan aturan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menghentikan dengan segera pelanggaran yang terjadi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pengenaan atau penjatuhan tindakan disiplin atau sanksi yang adil terhadap insan Perseroan yang melakukan pelanggaran Code of Conduct, kebijakan dan aturan.

Setiap insan Perseroan dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Code of Conduct, kebijakan dan aturan akan dikenakan tindakan disiplin atau sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Pedoman ini akan dimutakhirkan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PT PELINDO IV (PERSERO)

Saya, Insan PT PELINDO IV (Persero), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jabatan : Satuan Kerja/Unit :

Menyatakan telah membaca dan memahami Panduan Perilaku PT PELINDO IV (Persero) serta akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari. Saya memahami bahwa kepatuhan terhadap standar yang tinggi dari Panduan Perilaku merupakan hal penting untuk menjaga dan meningkatkan reputasi PT PELINDO IV (Persero), sehingga saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku, apabila saya terbukti melanggar Panduan Perilaku PT PELINDO IV (Persero).

……………., ….................................

(..............................................)

SURAT PERNYATAAN / PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka kapasitas saya sebagai ..................................PT Pelindo IV (Persero) Cabang ........................, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIPP : Jabatan :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Sanggup mengemban amanah atas dasar kepercayaan (fiduciary duties),mengupayakan capaian kinerja perusahaan secara maksimal denganmengindahkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GoodCorporate Governance), bersikap dan mengambil keputusan dengan penuhkehati-hatian atau prudent (duty of care), berani mengambil tanggungjawab penuh atas jalannya perusahaan (responsibility), secara konsistenmendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan di ataskepentingan pribadi (duty of loyalty), menjauhi segala bentuk benturankepentingan baik potensi maupun aktual (conflict of interest rule) sertamentaati semua ketentuan perundangan yang berlaku (accountability);

2. Sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai ....................... yangdiberikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar Perusahaan, serta Kontrak Manajemen yang telah saya tanda tangani;

3. Selama menjabat sebagai ........................., menyatakan dengan sebenarnyabahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan;

4. Selama menjabat sebagai ........................., tidak akan memanfaatkan posisisaya pada perusahaan ini baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, maupun golongan tertentu.

5. Siap dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Pelindo 4(Persero) sesuai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh perusahaan.

Demikian Surat Pernyataan / Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, tanpa paksaan dari siapapun.

................., .......................... 2019 YANG MENYATAKAN ..................................

PT PELINDO IV (PERSERO) CABANG ......................,

........................

MATERAI Rp. 6.000

Daftar Istilah/Definisi

Panduan Perilaku (Code of Conduct): Pernyataan umum tertulis yang menggambarkan standar etika yang tinggi yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh karyawan Perseroan dalam berbisnis, berinteraksi, dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat dan stakeholders lainnya.

Stakeholders: Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menerima keuntungan-keuntungan atau menderita kerugian atau menderita beban yang disebabkan oleh tindakan-tindakan Perseroan.

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest): Situasi dimana seseorang karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perseroan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perseroan secara obyektif.

Hadiah: Penerimaan sesuatu oleh pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian tertentu, yang terkait karena jabatan/posisi yang dipegangnya di dalam Perseroan.

Jamuan (Entertaintment): Jamuan makan dan minum di tempat-tempat terhormat yang tidak merugikan Perseroan, dalam rangka untuk menjaga hubungan bisnis yang sehat dengan calon pelanggan atau mitra kerja.

Donasi (Sumbangan): Pemberian yang dilakukan oleh Perseroan untuk kegiatan masyarakat, lingkungan dan aktivitas keagamaan, bukan untuk kepentingan perseorangan atau kegiatan partai politik tertentu.

Kebersamaan: Kesamaan pandangan mengenai apa yang ingin dicapai dan dihadapi oleh Perseroan.

Profesional: Bekerja berdasarkan keahlian dengan kualitas layanan yang sesuai dengan keinginan pihak pelanggan.

Kejujuran: Bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perseroan, dan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.

Kerjasama: Melaksanakan kerjasama tim (Team Work) yang baik dalam melakukan aktivitas Perseroan.

Keterbukaan (Transparan): Terbuka dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal ataupun ataupun eksternal.

Adaptif: Dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di Perseroan.

Tekun: Bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Empati: Peduli dan memperhatikan terhadap dinamika lingkungan.

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS...SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS Segenap Jajaran Manajemen serta Seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Documents