Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat 1 Sambutan dari Kepala Perwakilan Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua Profil Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan media informasi sebagai salah satu sarana komunikasi dengan memberikan gambaran singkat eksistensi, tusi dan tanggungjawab BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP adalah internal auditor yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional melalui kegiatan assurance dan consultancy. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat meliputi 20 (dua puluh) Pemerintah Daerah yang meliputi 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 12 (dua belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara pada dua puluh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD serta Instansi Vertikal. Dengan keterbatasan jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana merupakan suatu tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa layanan kepada para pemangku kepentingan belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, namun Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk tetap mewujudkan kinerja yang handal sekaligus memberikan layanan terbaik bagi stakeholders. Padang, 1 Agustus 2018 Wassalamu'alaikum Wr.Wb Danny Amanda Struktur Organisasi
21
Embed
Sambutan dari Kepala Perwakilan BPKP Sumatera... · Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dibantu oleh satu Kepala Bagian Tata ... 2012 untuk sementara Rumah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
1
FOTO KAPER
Sambutan dari Kepala Perwakilan
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua
Profil Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
merupakan media informasi sebagai salah satu sarana
komunikasi dengan memberikan gambaran singkat
eksistensi, tusi dan tanggungjawab BPKP dalam rangka
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera
Barat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP
adalah internal auditor yang memiliki tugas melakukan
pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional melalui kegiatan
assurance dan consultancy. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat meliputi 20 (dua
puluh) Pemerintah Daerah yang meliputi 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 12 (dua belas) Kabupaten dan 7
(tujuh) Kota. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai aktivitas dan
kegiatan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara pada dua puluh
Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD serta Instansi Vertikal. Dengan keterbatasan jumlah SDM, anggaran
dan sarana prasarana merupakan suatu tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan.
Kami menyadari bahwa layanan kepada para pemangku kepentingan belum maksimal karena
keterbatasan sumber daya, namun Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk
tetap mewujudkan kinerja yang handal sekaligus memberikan layanan terbaik bagi stakeholders.
Padang, 1 Agustus 2018
Wassalamu'alaikum Wr.Wb
Danny Amanda
Struktur Organisasi
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
2
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dalam menjalankan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Barat memiliki susunan organisasi terlihat dalam bagan dibawah ini:
Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dibantu oleh satu Kepala Bagian Tata
Usaha, tiga Kepala Sub Bagian yakni Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta lima koordinator
pengawasan yang membawahi bidangnya masing-masing: Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Bidang
Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Bidang Akuntan Negara, Bidang Investigasi dan Bidang Program dan
Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Wilayah Kerja
Provinsi Sumatera Barat berada di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera
Barat merupakan dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik dibentuk oleh Bukit
Barisan yang terdiri dari satu Provinsi, Tujuh Kota dan Dua Belas Kabupaten .
Kepala Perwakilan
Danny Amanda
Kabag Tata Usaha
Marsudi
Kelompok Jabatan
Fungsional Kasubag
Keuangan
Zulhadi Saputra
Kasubag Kepegawaian
Susan Prasetya
Kasubag Umum
Karlie
Korwas Bidang Investigasi
Delliyarti SM
Korwas Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah
Pusat Dessy Adin
Korwas Bidang
Akuntan Negara Rasono
Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
M.V. Chinggih W
Korwas Bidang Program dan
Pelaporan dan Pembinaan APIP
Novizar
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
3
Di samping Provinsi, Kota, dan Kabupaten, satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah
nagari atau desa adat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dua puluh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
tersebut, meliputi:
1. Provinsi Sumatera Barat
2. Kota Padang
3. Kota Pariaman
4. Kota Solok
5. Kota Payakumbuh
6. Kota Bukittinggi
7. Kota Padang Panjang
8. Kota Sawahlunto
9. Kabupaten Padang Pariaman
10. Kabupaten Solok
11. Kabupaten Solok Selatan
12. Kabupaten Agam
13. Kabupaten Lima Puluh Kota
14. Kabupaten Pasaman
15. Kabupaten Pasaman Barat
16. Kabupaten Dhamasraya
17. Kabupaten Kepulauan Mentawai
18. Kabupaten Sijunjung
19. Kabupaten Pesisir Selatan
20. Kabupaten Tanah Datar
Sejarah Singkat Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
4
Kantor Pengawasan Anggaran Negara (KPAN) Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara
(DJPKN) Departemen Keuangan, yang beralamat di Jalan Rasuna Said Nomor 69 Padang merupakan
cikal bakal keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Sejalan penggantian nama DJPKN
menjadi BPKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan, maka KPAN Provinsi Sumatera Barat berubah menjadi Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 1983, telah dipimpin oleh 17 orang Kepala
Perwakilan yaitu Soedarjanto, Abdul Hakim Kasim, S. Heroetomo, Tatang Sayuti, Zaenal Arifin, Odang
Ruchendi, Arsil A. Oemry, A. Syukur R. Eppe, Tarwin, Agus Sukaton, Nono Sukarna, Endrang, Agus
Setianto, Achdiman Kartadimadja, Arman Sahri Harahap, Herman Hermawan dan Danny Amanda yang
masih menjabat sampai saat ini.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Rasuna Said Nomor 69 Padang sampai
terjadinya bencana alam tanggal 30 September 2009. Pasca bencana alam tersebut, s.d 21 Desember
2012 untuk sementara Rumah Jabatan Kepala Perwakilan di Jalan Ciliwung nomor 3 Padang
difungsikan sebagai Kantor Perwakilan. Sejak 22 Desember 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat menempati kantor baru di Jalan By Pass Km. 14, Aie Pacah, Padang.
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
5
Pemangku Kepentingan
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
6
Pemangku kepentingan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah 20 Pemerintah Daerah, 19
BUMD, 16 PDAM, 19 BLUD, 1 BUMN, 6 Perguruan Tinggi, 27 Instansi Vertikal dan Lembaga Negara
Lainnya.
Pemerintah Daerah:
1. Provinsi Sumatera Barat
2. Kota Padang
3. Kota Pariaman
4. Kota Solok
5. Kota Payakumbuh
6. Kota Bukittinggi
7. Kota Padang Panjang
8. Kota Sawahlunto
9. Kabupaten Padang Pariaman
10. Kabupaten Solok
11. Kabupaten Solok Selatan
12. Kabupaten Agam
13. Kabupaten Limapuluh Kota
14. Kabupaten Pasaman
15. Kabupaten Pasaman Barat
16. Kabupaten Dharmasraya
17. Kabupaten Kepulauan Mentawai
18. Kabupaten Sijunjung
19. Kabupaten Pesisir Selatan
20. Kabupaten Tanah Datar
BUMN
PT. Semen Padang
BUMD (Perusda Lainnya) 1. Bank Nagari
2. BPR Pagai Utara Selatan
3. BPR Sipora
4. PT Grafika Jaya Sumbar
5. PT Pembangunan Sumbar
6. PT Andalas Rekasindo Pratama
7. PD Saranto Sasurambi
8. PT Sanjung Husada Mandiri
9. PT Equator Pasaman
10. PD Solinda
11. PD Kinantan
12. PD Tuah Sepakat
13. PD Gonjong Limo Sakato
14. PT Wahana Wisata Sawahlunto
15. PT Lembu Betina Subur
16. PD Perkebunan Binuang Sejahtera
17. PT Balairung Citra Sumbar
18. PT Mekar Jaya Madani
19. Asuransi Bangun Askri
PDAM
1. Kota Padang 9. Kabupaten Limapuluh Kota
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
7
2. Kota Padang Panjang 10. Kabupaten Pasaman
3. Kota Bukittinggi 11. Kabupaten Pasaman Barat
4. Kota Payakumbuh 12. Kabupaten Pesisir Selatan
5. Kota Solok 13. Kabupaten Solok
6. Kota Sawahlunto 14. Kabupaten Solok Selatan
7. Kabupaten Padang Pariaman 15. Kabupaten Sijunjung
8. Kabupaten Agam 16. Kabupaten Tanah Datar
Rumah Sakit Daerah BLUD 1. RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi
2. RSJ Prof. HB Sa’anin Padang
3. RSUD Pariaman
4. RSUD Solok
5. RSUD MA Hanafiah Batusangkar
6. RSUD Padang Panjang
7. RSUD Sawahlunto
8. RSUD Adnan WD Payakumbuh
9. RSUD dr. Rasidin Padang
10. RSUD Solok Selatan
11. RSUD Lubuk Sikaping
12. RSUD Pasaman Barat
13. RSUD Dr Muhammad Zein
14. RSUD Padang Pariaman
15. RSUD dr. Achmad Darwis
16. RSUD Suangai Dareh
17. RSUD Kabupaten Sijunjung
18. RSUD Muara Labuh
19. RSUD Lubuk Basung
Perguruan Tinggi 1. Universitas Andalas
2. IAIN Imam Bonjol
3. Politeknik Negeri Padang
4. Universitas Negeri Padang 5. STAIN Bukittinggi 6. Institut Seni Indonesia
Instansi Vertikal dan Lembaga Negara Lainnya 1. Kementerian PU
2. Kementerian Kesehatan
3. RSUD M. Djamil
4. RSSN Bukittinggi
5. Politeknik Tenaga Kesehatan
6. Kejaksaan Negeri
7. Kanwil Kemenkumham
8. Kejaksaan Tinggi
9. Pengedalian Negeri
10. Pengadilan Agama
11. Kementerian Agama
12. Kementerian Sosial
13. Dinas Pertanian, Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Provinsi Sumbar
14. Balai Pembibitan Ternak Unggul
Hijauan Pakan Ternak Padang
Mangatas
15. Politeknik Negeri Padang
16. Universitas Negeri Padang
17. Institut Seni Indonesia
18. Universitas Andalas
19. Komisi Pemilihan Umum
20. Badan Pengawas Pemilihan Umum
21. Badan Pertanahan Nasional
22. Badan Lingkungan Hidup
23. IAIN Imam Bonjol
24. Badan Pusat Statistik
25. Kemenakertrans
26. POLRI-POLDA
27. Badan Nasional Penanggulangan
Bencan
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
8
Produk dan Layanan Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat memiliki lima bidang dan satu bagian.
BAGIAN TATA USAHA
Bagian Tata Usaha memiliki tugas dan fungsi melakukan penyusunan
rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan
dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan
penyusunan laporan. Bagian Tata Usaha membawahi Subbagian Keuangan,
Subbagian Kepegawaian dan Subbagian Umum.
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
TATA
USAHA
Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat
9
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat memiliki tugas dan fungsi
melakukan pengawasan terhadap Instansi Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi
Sumatera Barat.
Audit keuangan pinjaman hibah luar negeri (LOAN)
Audit Kinerja
Audit Operasional
Audit Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Negara
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi