SALINAN WALIKOTA BATU - jdih.batukota.go.id

WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMURPERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGASDAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PeraturanDaerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlumenetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta TataKerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Batu (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

SALINAN

Halaman 2 dari 21 hlm...

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGASDAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTABATU.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.3. Walikota adalah Walikota Batu.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.


6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepaladaerah dan DPRD dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBatu.

8. Dinas adalah Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan Kota Batu.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebutUPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknisoperasional dan atau kegiatan teknis penunjangDinas.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yangberisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayananfungsional yang berdasarkan pada keahlian danketerampilan tertentu.

12. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturanberbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuanyang teratur.

13. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenaipengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatuorganisasi.

14. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untukmenentukan atau mengambil kebijakan dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.

15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasanperkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagailingkungan tempat tinggal atau lingkungan huniandan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupandan penghidupan.

16. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsisebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yangdilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

17. Perumahan formal adalah perumahan yangdiusahakan secara bersama-sama sepertipembangunan perumahan oleh pengembang,koperasi, ataupun lainnya secara bersama-sama.

18. Perumahan swadaya adalah perumahan yangdilakukan secara individu atau perorangan.

19. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang yangberfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangankehidupan ekonomi sosial dan budaya.

20. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisikyang memungkinkan keberlangsungan lingkunganpermukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.


21. Utilitas umum adalah sarana penunjang untukpelayanan lingkungan.

22. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebutKasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telahdipersiapkan untuk pembangunan perumahan danpermukiman skala besar yang terbagi dalam satulingkungan siap bangun atau lebih yangpelaksanaannya dilakukan secara bertahap denganlebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dansekunder prasarana lingkungan sesuai denganrencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan olehPemerintah Daerah dan memenuhi persyaratanpembakuan pelayanan prasarana dan saranalingkungan.

23. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebutLisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagiandari kawasan siap bangun ataupun berdiri sendiriyang telah dipersiapkan dan dilengkapi denganprasarana lingkungan dan sesuai dengan persyaratanpembakuan tata lingkungan tempat tinggal ataulingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untukmembangun kaveling tanah matang.

BAB IIKEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, danPertanahan merupakan unsur pelaksana urusanpemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasanpermukiman dan urusan pemerintahan bidangpertanahan.

(2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, danPertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, danPertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah di bidang perumahan rakyat dan kawasanpermukiman dan bidang pertanahan.

(4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:


a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategisdi bidang perumahan rakyat, kawasanpermukiman dan pertanahan;

b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidangperumahan rakyat, kawasan permukiman,danpertanahan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahanrakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;

d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di bidang perumahanrakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;

e. pelaksanaan Administrasi dinas di bidangperumahan rakyat, kawasan permukiman, danpertanahan;

f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran di bidang perumahanrakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehWalikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, KawasanPermukiman, dan Pertanahan terdiri atas:a. Kepala Dinasb. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi:1. Seksi Perumahan;2. Seksi Permukiman; dan3. Seksi Pengawasan Perumahan dan

Permukiman.d. Bidang Cipta Karya, membawahi:

1. Seksi Pengembangan InfrastrukturPermukiman;

2. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan danBina Konstruksi; dan

3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.e. Bidang Pertanahan dan Pemakaman, membawahi:

1. Seksi Pengaturan, Penatagunaan, danPenguasaan Tanah;

2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; dan3. Seksi Pemakaman.

f. UPTD; dang. Kelompok Jabatan Fungsional.


(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang dipimpimpin oleh KepalaBidang yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang.

(6) Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas denganbawahan atau sebaliknya secara administratifdilakukan melalui Sekretaris.

BAB IIIURAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian KesatuSekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, sertamengendalikan kegiatan administrasi umum,kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dankeuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;b. pengelolaan administrasi kepegawaian;c. pengembangan kompetensi dan kapasitas

kepegawaian;d. pengelolaan administrasi perlengkapan;e. pengelolaan urusan rumah tangga;f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data

perumahan, kawasan permukiman, danpertanahan;

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program,anggaran dan perundang-undangan;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugasBidang;

j. pengelolaan kearsipan dinas;


k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasidan tata laksana;

l. pengelolaan administrasi keuangan; danm. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan

data dan informasi;b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan

program dan perundang-undangan;c. melaksanakan penyusunan monitoring dan

evaluasi program dan kegiatan;d. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja;e. melaksanakan penyusunan laporan kinerja

instansi pemerintah;f. melaksanakan peyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah;g. melaksanakan koordinasi kebijakan penataan

pengembangan kapasitas kelembagaan danketatalaksanaan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehSekretaris sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

(2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan

pengiriman surat;b. melaksanakan penggandaan naskah dinas;c. mengelola kearsipan dinas;d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan

keprotokolan;e. melaksanakan tugas di bidang hubungan

masyarakat, publikasi, dan dokumentasi;f. melakukan penyusunan kebutuhan dan

pengelolaan perlengkapan, pengadaan danperawatan peralatan kantor, serta pengamanan;

g. menyusun usulan penghapusan aset sertamenyusun laporan pertanggungjawaban atasbarang inventaris;

h. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhankepegawaian mulai dari penempatan pegawaisesuai formasi;

i. menyusun analisa jabatan pegawai;


j. menyusun standar kompetensi pegawai, tenagateknis, dan fungsional;

k. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dankedisiplinan pegawai, tenaga teknis, danfungsional;

l. melakukan peninjauan masa kerja, pemberianpenghargaan, kenaikan pangkat, daftar urutkepangkatan (DUK), sumpah / janji pegawai,kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentianpegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;

m. menyusun usulan pensiun;n. mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan

pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja dinas;o. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk

pembayaran gaji pegawai;p. melaksanakan pengadministrasian dan

pembukuan keuangan;q. menyusun laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan; danr. menyelenggarakan administrasi kepegawaian

lainnya dan tugas lain yang diberikan olehsekretaris sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

Bagian KeduaBidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 6

(1) Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugasmerumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman, dan pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bidang Perumahan dan Permukiman,menyelenggarakan fungsi:a. perencanaan program bidang perumahan dan

permukiman;b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang

perumahan dan permukiman;c. penyusunan standar operasional prosedur bidang

perumahan, permukiman, dan pengawasan;d. pengendalian data informasi bidang perumahan,

permukiman, dan pengawasan;e. perumusan kebijakan teknis perumahan,

permukiman, dan pengawasan;


f. pemberian rekomendasi ijin terkait pembangunanserta pengembangan perumahan dan permukiman;

g. perumusan kebijakan kerja sama dan koordinasidengan badan atau lembaga keuangan;

h. perumusan kebijakan teknis pengelolaanprasarana, sarana dan utilitas perumahan, sertapermukiman;

i. perumusan kebijakan teknis pengawasan kawasanperumahan dan kawasan permukiman;

j. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraandengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihakketiga dibidang penggelolaan perumahan sertapermukiman;

k. perumusan kebijakan teknis pembangunan RumahSusun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik(Rusunami);

l. pelaksanaan fasilitasi dan rehabilitasi penyediaanrumah korban bencana atau relokasi programPemerintah Kota;

m. pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan kualitaskawasan permukiman kumuh;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan bidang perumahan dan permukiman; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Seksi Perumahan mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

perumahan;c. menyiapkan bahan penyusunan standar

operasional prosedur kegiatan Seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang

perumahan;e. menyiapkan bahan rekomendasi ijin

pembangunan, penerbitan Sertifikat KepemilikanBangunan Gedung;

f. menyiapkan bahan kerja sama dan koordinasidengan badan keuangan dan badan usahapembangunan perumahan dalam daerah;

g. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasipengelolaan prasarana, sarana, dan utilitasperumahan formal dan perumahan swadaya;


h. melaksanakan teknis kebijakan dan NormaStandar Pedoman dan Manual (NSPM)pembangunan perumahan swadaya, sertaperumahan formal;

i. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasipembangunan dan pemeliharaan Rumah SusunSewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik(Rusunami);

j. melaksanakan teknis pembinaan pemanfaatanhasil teknologi bahan bangunan, prasarana, saranadan utilitas perumahan;

k. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi dankoordinasi pembangunan perumahan PNS;

l. menyiapkan bahan penyusunan pedomanpenetapan harga sewa rumah;

m. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasipembangunan rumah korban dampak bencana danrelokasi;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehKepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

(2) Seksi Permukiman mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

perumahan swadaya;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


permukiman;e. menyiapkan bahan rekomendasi ijin terkait

pembangunan dan pengembangan permukiman;f. menyiapkan bahan pendataan kawasan

permukiman;g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi

pembangunan kasiba dan lisiba;h. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan

penanganan masalah kawasan kumuh perkotaan;i. melaksanakan teknis pembinaan peraturan daerah

tentang kebijakan bidang permukiman;j. melaksanakan teknis pembinaan pemanfaatan

hasil teknologi bahan bangunan, prasarana,sarana, dan utilitas permukiman;

k. menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi bantuanpembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah,serta rumah sewa;


l. melaksanakan teknis pengelolaan psupermukiman;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

(3) Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukimanmempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

pengawasan perumahan dan permukiman;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


pengawasan perumahan dan permukiman;e. menyiapkan bahan koordinasi inventarisasi

pendataan perumahan dan kawasan permukiman;f. menyelenggarakan pembinaan perumahan dan

permukiman;g. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepada

badan usaha perumahan dan permukiman;h. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi

pembinaan bangunan perumahan;i. menyiapkan bahan fasilitasi sengketa perumahan;j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan Seksi; dank. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

kepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

Bagian KetigaBidang Cipta Karya

Pasal 8

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskandan melaksanakan kebijakan di bidang infrastrukturdan penataan bangunan, serta air bersih, dansanitasi lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakanfungsi:a. perencanaan program bidang permukiman;b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang

cipta karya;c. penyusunan standar operasional prosedur bidang

infrastruktur dan penataan bangunan, serta airbersih dan sanitasi lingkungan;


d. pengendalian data informasi bidang infrastrukturdan penataan bangunan, serta air bersih dansanitasi lingkungan;

e. perumusan kebijakan teknis penataan bangunangedung pemerintah;

f. perumusan kebijakan pengelolaan dan fasilitasipenataan bangunan dan lingkungan termasukgedung dan rumah negara;

g. pelaksanaan rekomendasi ijin prinsip tata ruangdan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB),sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung,serta ijin penyehatan lingkungan;

h. pembinaan dan koordinasi pengembangan saranaprasarana infrastruktur permukiman;

i. pembinaan dan koordinasi penggunaan saranaprasarana air bersih serta penyehatanlingkungan;

j. pembinaan dan koordinasi sarana prasarana airbersih, sampah dan air limbah;

k. pelaksanaan fasilitasi penyediaan danpemanfaatan lahan, sarana, dan prasarana TPSdan TPA;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan bidang permukiman; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehkepala dinas sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Permukimanmempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

infrastruktur;c. menyiapkan bahan penyusunan standar


pengembangan infrastruktur permukiman;e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi

pengelolaan infrastruktur permukiman;f. menyusun dan menganalisis data informasi

rencana pengembangan infrastruktur permukiman,serta prasarana dan sarana lingkungannya;

g. melaksanakan teknis pemeliharaan prasarana dansarana lingkungan permukiman;


h. menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan saranadan prasarana infrastruktur lingkunganpermukiman untuk kawasan khusus, daerahbencana dan rawan bencana, serta kawasanmiskin dan kumuh;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

(2) Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan BinaKonstruksi, mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

penataan bangunan lingkungan dan binakonstruksi;

c. menyiapkan bahan penyusunan standaroperasional prosedur kegiatan Seksi;

d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidangpenataan bangunan lingkungan dan binakonstruksi;

e. menyusun dan menganalisis data informasirencana tata bangunan, serta prasarana dansarana lingkungannya;

f. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasipembangunan, penataan bangunan gedung, danpermukiman;

g. melaksanakan pembinaan teknis konstruksikeamanan bangunan gedung;

h. melaksanakan pembinaan di bidang sistempenyelenggaraan konstruksi;

i. menyiapkan bahan penyusunan harga standarbangunan gedung negara;

j. melaksanakan pembinaan kelembagaan danpembinaan perijinan, rantai pasok material danperalatan konstruksi, teknologi konstruksi danproduksi, serta usaha jasa konstruksi;

k. menyiapkan bahan rekomendasi ijin prinsip tataruang dan rekomendasi ijin mendirikan bangunan(IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

(3) Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;


b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang airbersih dan sanitasi;


d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang airbersih dan sanitasi;

e. menyusun dan menganalisis data informasirencana air bersih dan sanitasi;

f. menyiapkan bahan norma, standar, prosedurdan kriteria (NSPK) pelayanan air minum danpengolahan air limbah berdasarkan standarpelayanan minimal (SPM);

g. menyelenggarakan fasilitasi bantuan teknispengembangan sistem penyediaan air minum(SPAM) kepada kelompok masyarakat;

h. menyiapkan bahan rekomendasi penyediaan danpengembangan sistem penyediaan air minum(SPAM);

i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasipenyelesaian permasalahan pengembangan airminum dan air limbah;

j. melaksanakan pembinaan kapasitas teknis danmanajemen pelayanan air minum kepadaperusahaan daerah air minum dan hippam;

k. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasipenyediaan prasarana dan sarana air minumuntuk daerah bencana dan daerah rawanbencana;

l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasipenyediaan, pengembangan, dan pemanfaatanlahan, sarana, dan prasarana TPS dan TPA;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

Bagian KeempatBidang Pertanahan dan Pemakaman

Pasal 10

(1) Bidang Pertanahan dan Pemakaman mempunyai tugasmerumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidangpengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah, danpenyelesaian sengketa tanah.


(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bidang Pertanahan menyelenggarakanfungsi:a. perencanaan program bidang pertanahan;b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang

pertanahan;c. penyusunan standar operasional prosedur bidang

pengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah,dan penyelesaian sengketa tanah;

d. pengendalian data informasi bidang pengaturan,penatagunaan, penguasaan tanah, danpenyelesaian sengketa tanah;

e. perumusan kebijakan teknis pembinaan dankoordinasi pengaturan, penatagunaan, penguasaantanah, dan penyelesaian sengketa tanah;

f. perumusan kebijakan teknis kerja samapengaturan, penatagunaan, penguasaan tanah,dan penyelesaian sengketa tanah.;

g. perumusan kebijakan penyelenggaraan programdaerah agraria (PRODA) dan program nasionalagraria (PRONA);

h. pemberian rekomendasi izin terkait pemanfaatantata guna tanah;

i. perumusan kebijakan pengelolaan pemakaman;j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan bidang pertanahan; dank. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Pengaturan, Penatagunaan, dan PenguasaanTanah mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

pengaturan, penatagunaan, dan penguasaantanah;


d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidangpengaturan, penatagunaan, dan penguasaantanah;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakanperencanaan tentang tata guna tanah wilayahperkotaan, pedesaan, dan kawasan tertentu yangdikaitkan dengan keseimbangan perkembanganwilayah, keseimbangan lingkungan, sertakeserasian antar sektor;


f. menyiapkan percepatan pelaksanaan pendaftarantanah sistimatis dan lengkap;

g. menyiapkan bahan rekomendasi izin pemanfaatantata guna tanah;

h. menyiapkan bahan penetapan subjek dan objekredistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihanmaksimum dan tanah absentee;

i. melaksanakan pembinaan teknis di bidangpemanfaatan tata guna tanah kepadadinas/instansi pemerintah, swasta, danmasyarakat;

j. menyiapkan bahan perumusan kebijakanpencatatan dan pemanfaatan tanah kosong, tanahterlantar, dan tanah ulayat;

k. menyiapkan bahan perumusan kebijakanpengadaan tanah untuk kepentingan umum,pengukuran, dan pemetaan;

l. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasipelaksanaan ganti rugi tanah yang diakibatkanoleh adanya pengadaan tanah untuk kepentinganumum;

m. menyiapkan bahan koordinasi terkait penguasaantanah;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Seksi; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

(2) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

penyelesaian sengketa;c. menyiapkan bahan penyusunan standar

operasional prosedur kegiatan seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang

pengaturan penyelesaian sengketa;e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi

penyelesaian perselisihan pertanahan, Proda danProna;

f. melaksanakan pelayanan pengelolaan pengaduansengketa tanah, Proda dan Prona;

g. menyiapkan bahan penyusunan Tim fasilitasipenyelesaian sengketa tanah, Proda dan Prona;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi danidentifikasi penyelesaian sengketa pertanahan,Proda dan Prona;

i. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja samadinas/instansi pemerintah, swasta, BUMN danBUMD terkait penyelesaian sengketa pertanahan,Proda dan Prona;


j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan seksi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

(3) Seksi Pemakaman mempunyai tugas:a. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan;b. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang

pemakaman;c. menyiapkan bahan penyusunan standar

operasional prosedur kegiatan seksi;d. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang

pemakaman;e. menyiapkan bahan pendataan dan pemetaan lokasi

pemakaman;f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan

pemakaman;g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi

pembangunan dan pengembangan pemakaman;h. melaksanakan pendataan dan inventarisasi barang

milik daerah berupa makam besertakelengkapannya;

i. melaksanakan teknis operasional penagihanretribusi daerah pada Pemakaman;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan seksi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehkepala bidang sesuai dengan lingkup tugas danfungsinya.

BAB IVUNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

(1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasionaldan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, nomenklatur,susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi UPT Dinasdiatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.


BAB VKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlahtenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangkeahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenagafungsional senior yang diangkat oleh Walikota.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsionalditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan danbeban kerja dengan berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

BAB VITATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KepalaDinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansingkronisasi baik dalam lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi di lingkunganPemerintah Daerah, serta instansi lain diluarPemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknyamasing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan bila terjadipenyimpangan agar mengambil langkah yangdiperlukan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawabmemimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjukbagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikutidan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab padaatasannya masing-masing serta menyampaikanlaporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi dan bawahannya wajib diolah dandipergunakan sebagai bahan untuk penyusunanlaporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjukkepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepadaatasan, tembusan laporan wajib disampaikan pulakepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyai hubungan kerja.


BAB VIIPENGISIAN JABATAN

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman danPertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotadari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atasusul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipilnegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatanpimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatanpengawas Perangkat Daerah wajib memenuhipersyaratan kompetensi:a. teknis;b. manajerial; danc. sosial kultur.

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksudpada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yangmenduduki jabatan Perangkat Daerah harusmemenuhi kompetensi pemerintahan.

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasipendidikan, pelatihan teknis fungsional, danpengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikandengan sertifikasi.

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan,pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalamankepemimpinan.

(7) Kompetensi sosial kultur sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerjaberkaitan dengan masyarakat majemuk dalam halagama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasankebangsaan

(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan berpedoman pada peraturanperundang-undangan.


BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, PeraturanWalikota Batu Nomor 47 Tahun 2013 tentang PenjabaranTugas dan fungsi Dinas Perumahan Kota Batu (BeritaDaerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 20/D) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 79/D

Ditetapkan di Batupada tanggal 20 Desember 2016

WALIKOTA BATU,

TTD

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batupada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

TTD

WIDODO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BATU

KEPALADINAS

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIANPROGRAM DAN

PELAPORANSUB BAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

BIDANGPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

UPTD

SEKRETARIAT

SEKSIPERUMAHAN

SEKSIPERMUKIMAN

GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI

BIDANGCIPTA KARYA

SEKSIPENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

SEKSIPENATAAN BANGUNAN LINGKUNGAN

DAN BINA KONSTRUKSI

BIDANGPERTANAHAN DAN PEMAKAMAN

SEKSIPENGATURAN, PENATAGUNAAN, DAN

PENGUASAAN TANAH

SEKSIPENYELESAIAN SENGKETA TANAH

SEKSIPEMAKAMAN

SEKSIPENGAWASAN PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN

SEKSIAIR BERSIH DAN SANITASI

Lampiran Peraturan Walikota BatuNomor : 79 Tahun 2016Tanggal : 20 Desember 2016

WALIKOTA BATU,

TTD

EDDY RUMPOKO


SALINAN WALIKOTA BATU - jdih.batukota.go.id

Documents