1 K 1.y l_ _ SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-03/MBU/02/ 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/ 2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa sebagai panduan pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER- 02 / MBU/ 20 13 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara; b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan sarana Teknologi Informasi yang lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/ 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
26
Embed
SALINAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN …jdih.bumn.go.id/unduh/PER-03/MBU/02/2018.pdf · Kerangka kerja Tata Kelola TI (Framework-IT Governance) yang ... Efektivitas dari keberadaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 K 1.y l_ _
SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-03/MBU/02/ 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/ 2013 TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI
INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa sebagai panduan pengelolaan Teknologi Informasi
Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-
02 / MBU/ 20 13 tentang Panduan Penyusunan
Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik
Negara;
b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan sarana
Teknologi Informasi yang lebih efektif dan efisien, perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/ 2013 tentang
Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi
Badan Usaha Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
-2-
Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor: PER-02/ MBU/2013 tentang Panduan
Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan
Usaha Milik Negara;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4305);
3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian
Badan Usaha Milik Negara Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 74);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-01/ MBU/ 2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/ 2013
TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA.
Pasal I
Lampiran I angka 4 dan angka 5 dalam Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/ MBU/ 2013
tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi
Informasi Badan Usaha Milik Negara diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
-4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2018
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RINI M. SOEMARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 312
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
Bastian NIP197202131999031001
-5-
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/MBU/02/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013
4. PANDUAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
4.1. Tujuan Panduan
Penyusunan panduan ini bertujuan agar:
4.1.1 koordinasi kerja dengan memanfaatkan sarana Teknologi
Informasi (TI) antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan BUMN dapat berjalan secara efektif dan efisien;
4.1.2 TI selaras dengan kebutuhan bisnis;
4.1.3 TI dapat memampukan (enable) bisnis dan memberikan
manfaat optimal;
4.1.4 sumber daya TI digunakan dengan penuh tanggung jawab;
4.1.5 risiko-risiko yang terdapat dalam TI dikelola dengan baik;
4.1.6 kepatuhan (compliance) terhadap aturan Tata Kelola TI yang
ditetapkan;
4.1.7 penerapan Tata Kelola TI merupakan tanggung jawab direksi,
dengan akuntabilitas pelaksanaan disepakati untuk
diserahkan kepada salah satu direktur sesuai dengan
kepentingan bisnis masing-masing BUMN.
4.2. Kerangka Kerja (Framework) Tata Kelola TI
Kerangka Tata Kelola TI terdiri dari komponen-komponen yang
merupakan hierarki Tata Kelola TI, yang saling berhubungan dan
berfungsi sebagai pedoman untuk memandu Tata Kelola TI.
Komponen-komponen tersebut terdiri dari prinsip, kebijakan,
standar, prosedur, serta alat bantu dan teknik.
Sebagai acuan, ruang lingkup Prinsip Tata Kelola TI yang lengkap
mencakup sebagaimana tersebut di bawah:
4.2.1 Prinsip Manajemen;
4.2.2 Prinsip Organisasi;
4.2.3 Prinsip Data dan Informasi;
4.2.4 Prinsip Aplikasi;
4.2.5 Prinsip Teknologi;
-6-
4.2.6 Prinsip Keamanan TI.
Proses Tata Kelola TI yang perlu dikelola dalam suatu BUMN dapat
dibagi dalam 2 (dua) domain kebijakan, yaitu:
a. Pengendalian Strategis;
b. Pengendalian Operasional
Panduan kebijakan TI BUMN akan mencakup pengendalian TI
yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berlaku di BUMN.
Kerangka kerja Tata Kelola TI (Framework-IT Governance) yang
menjadi standarisasi Tata Kelola TI pada BUMN diterapkan pada
sumber daya TI yang meliputi aplikasi, perangkat keras,
data/ informasi, sistem informasi manajemen, dan infrastruktur TI
(Sistem jaringan TI dan sistem komunikasi TI, fasilitas pendukung).
Dengan demikian, kebutuhan bisnis BUMN dapat terpenuhi dari
beberapa parameter, antara lain: effectiveness, efficiency,
confidential, availability, integrity, compliance dan reliability of
information. Dimana confidential, integrity dan availability terkait
dengan sekuriti TI. Sedangkan effectiveness, efficiency terkait
dengan bisnis BUMN dan reliability serta compliance terkait dengan
performansi manajemen.
Penerapan kebijakan Tata Kelola TI dengan basis Framework IT
Governance disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan
kebutuhan bisnis BUMN. Untuk itu, masing-masing BUMN tidak
harus sama penerapan kontrol pengendaliannya. Penggunaan
kontrol pengendalian pada masing-masing BUMN bisa berbeda pada
setiap tahunnya disesuaikan terhadap kebutuhan bisnis dan
asesmen risiko TI.
Kebutuhan Bisnis
1 Sumber Daya TI
• Effectiveness
• Efficiency • Confidentiality
• Integrity
• Availability
• Compliance
• Information
Reliability
• Data
• Sistem Aplikasi
• Infrastruktur
• SDM
• Pengendalian
Strategis
• Pengendalian
Operasional
Proses TI
Policy / Kebijakan
Standard
Unit
-7-
Gambar 2. Framework Tata Kelola TI
4.3 Arsitektur Kebijakan
Struktur kebijakan Tata Kelola TI BUMN mengatur garis-garis
haluan Tata Kelola TI. Sedangkan untuk peraturan detail dan teknis
dituangkan dalam prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi. Adapun untuk tata kelola detail namun bersifat umum
dan berlaku di seluruh unit kerja, dapat diatur dalam sistem
standar, secara hierarki struktur kebijakan Tata Kelola TI seperti
Gambar 3. Adapun hierarki dokumen dapat disesuaikan dengan
hierarki dokumen BUMN.
Gambar 3. Struktur Kebijakan Tata Kelola TI
-8-
Siklus dan posisi kebijakan Tata Kelola TI (IT Policy) terhadap
pengelolaan TI BUMN dan kepatuhannya (compliance) adalah seperti